jl. babarsari 44 yogyakarta 55281

Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Telp. +62-274-487711 Fax. +62-274-487748 www.uajy.ac.id

Teknologi Informasi dan Komunikasi DAN

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

Prof. SuyotoProf. Suyoto

Disampaikan pada Kuliah Pembuka Angkatan September 2010/2011Program Pascasarjana, 21 Agustus 2010



Agenda PendahuluanPendahuluan 6 Pilar Usaha Anti Korupsi6 Pilar Usaha Anti Korupsi Indeks Persepsi KorupsiIndeks Persepsi Korupsi Tata KelolaTata Kelola TIKTIK PajakPajak SimulasiSimulasi KesimpulanKesimpulan



Pendahuluan Definisi KorupsiDefinisi Korupsi:: Korupsi sebagai Korupsi sebagai perilakuperilaku tidak jujur atau ilegal, khususnya orang tidak jujur atau ilegal, khususnya orang

yang mempunyai otoritasyang mempunyai otoritas ((Oxford Advance Learner’s DictionaryOxford Advance Learner’s Dictionary, , 2000: 281) 2000: 281)

Korupsi adalah Korupsi adalah eksploitasi kekuasaan eksploitasi kekuasaan dengan dengan tidak jujur tidak jujur untuk untuk keuntungan pribadikeuntungan pribadi

Korupsi = Korupsi = Monopoli + Kebijaksanaan Monopoli + Kebijaksanaan – – AkuntabilitasAkuntabilitas (Klitgaard(Klitgaard,, 1988: 75)1988: 75)

Korupsi adalah Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadiuntuk keuntungan pribadi ( (Transparency International, Transparency International, www.transparency.org).).

Korupsi adalah Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik penyalahgunaan kekuasaan publik untuk untuk kepentingan individu kepentingan individu (Rose-Ackerman, 1999).(Rose-Ackerman, 1999).

http://www.transparency.org/



Pendahuluan Bentuk-bentuk KorupsiBentuk-bentuk Korupsi ( (UNODC, 2004)UNODC, 2004)

Penyuapan,Penyuapan, Penggelapan,Penggelapan, Pencurian,Pencurian, Pemerasan,Pemerasan, Penyalahgunaan kebijaksanaan,Penyalahgunaan kebijaksanaan, Pilih kasih,Pilih kasih, Pemanfaatan adanya konflik kepentingan, danPemanfaatan adanya konflik kepentingan, dan KKontribusi politik yang tidak benarontribusi politik yang tidak benar



Pendahuluan Contoh Korupsi yang dipaparkan oleh Contoh Korupsi yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Prof. Dr.

dr. H. Dadang Hawari, Psikiater: Korupsi di dr. H. Dadang Hawari, Psikiater: Korupsi di Indonesia (2008) mencapai Rp. 444 trilyun Indonesia (2008) mencapai Rp. 444 trilyun yang terdiri dari :yang terdiri dari :a.a. pencurian ikan, pasir dan kayu = Rp. 90 trilyun.pencurian ikan, pasir dan kayu = Rp. 90 trilyun.b.b. pajak yang diselewengkan = Rp. 240 trilyun.pajak yang diselewengkan = Rp. 240 trilyun.c.c. kebocoran APBN = Rp. 74 trilun.kebocoran APBN = Rp. 74 trilun.d.d. subsidi perbankan yang tidak sehat mencapai Rp. subsidi perbankan yang tidak sehat mencapai Rp.

40 trilyun.40 trilyun.



Pendahuluan Korupsi di dunia Pendidikan: 5 Negara Korupsi di dunia Pendidikan: 5 Negara

Terkorup (2008)Terkorup (2008)

1.1. ChinaChina2.2. RussiaRussia3.3. IndonesiaIndonesia4.4. ColumbiaColumbia5.5. UruguayUruguay



Pendahuluan• TUJUANTUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

NASIONAL JANGKA MENENGAHNASIONAL JANGKA MENENGAH ke 14 ke 14 (Renstra Depdiknas 2004-2009):(Renstra Depdiknas 2004-2009):““Mempercepat Mempercepat pemberantasan korupsipemberantasan korupsi, ,

kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawaPemerintah yang bersih dan berwibawa”;”;



Pendahuluan Pencegahan korupsi merupakan Pencegahan korupsi merupakan bagian bagian

integral integral dari kriminalitas (UNODC). dari kriminalitas (UNODC).

www.yournocounts.orgwww.yournocounts.org



6 Pilar Usaha Anti Korupsi Bangunan InstitusiBangunan Institusi Pencegahan secara situasionalPencegahan secara situasional Pencegahan sosial (peningkatan Pencegahan sosial (peningkatan

kepedulian)kepedulian) PemaksaanPemaksaan Monev (Monitoring dan Evaluasi)Monev (Monitoring dan Evaluasi) Kerjasama Legal InternasionalKerjasama Legal Internasional



Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) IPK (Indonesia) IPK (Indonesia) = 2,6 (Rangking = 126) = 2,6 (Rangking = 126) 2008 2008 IPK (Indonesia) IPK (Indonesia) = = 2,8 2,8 (Rangking = 111) (Rangking = 111) 2009. 2009.

http://media.transparency.org/imaps/cpi2009

http://www.transparency.org/



Indeks Persepsi Korupsi (IPK)• Menurut siaran pers Menurut siaran pers TI-IndonesiaTI-Indonesia (Sekjen Teten Masduki) (Sekjen Teten Masduki)

Dengan diluncurkannya Dengan diluncurkannya Corruption Perceptions Index 2009 Corruption Perceptions Index 2009 (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)(CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), menghimbau , menghimbau kepada pemerintah agar: kepada pemerintah agar: 1.1. Tetap konsisten dengan usaha pemberantasan korupsi Tetap konsisten dengan usaha pemberantasan korupsi

melalui penguatan institusi penegak melalui penguatan institusi penegak hukum dan reformasi hukum dan reformasi birokrasi di berbagai lini birokrasi di berbagai lini

2.2. Lebih serius dalam mencegah pelemahan lembaga KPK Lebih serius dalam mencegah pelemahan lembaga KPK secara sistematis yang akan berdampak sangat buruk bagi secara sistematis yang akan berdampak sangat buruk bagi usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

3.3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk menggunakan IPK Mendorong pemerintah Indonesia untuk menggunakan IPK sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. korupsi.



Tata Kelola / Tata Pamong

““Transparansi adalah dasar dari pemerintahan yang baik dan langkah pertama dalam Transparansi adalah dasar dari pemerintahan yang baik dan langkah pertama dalam memerangi korupsi. Hal ini memberikan dasar pemikiran universal untuk penyediaan memerangi korupsi. Hal ini memberikan dasar pemikiran universal untuk penyediaan

sistem manajemen catatan, arsip yang baik, dan keuangan peraturan dan sistem sistem manajemen catatan, arsip yang baik, dan keuangan peraturan dan sistem pemantauan. Hal ini secara langsung terkait dengan praktek kepengarangan tanggung pemantauan. Hal ini secara langsung terkait dengan praktek kepengarangan tanggung

jawab sosial dan jurnalisme, karya editor, penerbitan dan distribusi informasi melalui jawab sosial dan jurnalisme, karya editor, penerbitan dan distribusi informasi melalui semua media.”semua media.”

IFLA Manifesto on Transparency, IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Good Governance and

Freedom from CorruptionFreedom from Corruption

Tranparansi

Akuntanbilitas

Bebas Korupsi



Teknologi Informasi dan Komunikasi TTeknologi eknologi IInformasi dan nformasi dan KKomunikasi (omunikasi (TIKTIK)) adalah tantangan masyarakat adalah tantangan masyarakat

modern, dan jalan uang untuk dicuci dari pencucian uang ke ke modern, dan jalan uang untuk dicuci dari pencucian uang ke ke pencucian maya dengan alasan (SAVONA and MIGNONE, 2004: 5-7):pencucian maya dengan alasan (SAVONA and MIGNONE, 2004: 5-7): TIK mengijinkan “mencapai” dunia secara globalTIK mengijinkan “mencapai” dunia secara global TIK biasanya sangat cepat dan mengurangi biaya transaksi dan TIK biasanya sangat cepat dan mengurangi biaya transaksi dan

komunikasikomunikasi TIK pada dasarnya menjamin anonim. TIK pada dasarnya menjamin anonim. TIK membantu “penjahat” dalam memilih “hukum” yang pas seingga TIK membantu “penjahat” dalam memilih “hukum” yang pas seingga

dapat selalu “berkelit” dari jeratan hukum;dapat selalu “berkelit” dari jeratan hukum; TIK masih belum ada regulasi yang “disetujui” semua pihak;TIK masih belum ada regulasi yang “disetujui” semua pihak; TIK yang berhubungan dengan kejahatan sulit untuk diinvestigasi TIK yang berhubungan dengan kejahatan sulit untuk diinvestigasi

dan mencari bahan bukti karena penggunaan enkripsi yang canggih.dan mencari bahan bukti karena penggunaan enkripsi yang canggih.



Teknologi Informasi dan Komunikasi

TIK dapat melalui sistem e-governance mendukung TIK dapat melalui sistem e-governance mendukung perang melawan korupsi denganperang melawan korupsi dengan

meningkatkan akuntabilitas melalui meningkatkan akuntabilitas melalui footprintfootprint digital digital, , meningkatkan transparansi dengan melakukan publikasi meningkatkan transparansi dengan melakukan publikasi

peraturan dan biaya, danperaturan dan biaya, dan mengurangi interaksi tatap muka sehingga mengurangi mengurangi interaksi tatap muka sehingga mengurangi

adanya suap-menyuapadanya suap-menyuap. .



TIK: Peta Jalan E-Government Indonesia• Penetrasi TIK (penduduk 230 – 235 juta)Penetrasi TIK (penduduk 230 – 235 juta)

Internet (PC)< pengguna 12 jutaInternet (PC)< pengguna 12 juta Telpon kabel 14 jutaTelpon kabel 14 juta Ponsel 58 jutaPonsel 58 juta

• Komite TIK Nasional:Komite TIK Nasional:• Diketuai oleh Presiden, 11 kementerian, 5 sektor swasta)Diketuai oleh Presiden, 11 kementerian, 5 sektor swasta)• Tugas Utama:Tugas Utama:

Arah stratejik kebijakan TIKArah stratejik kebijakan TIK Menyetujui pengembangan TIKMenyetujui pengembangan TIK Koordinasi TIK nasionalKoordinasi TIK nasional Komite menangani projek TIK lintas sektoralKomite menangani projek TIK lintas sektoral



TIK: Peta Jalan E-Government Indonesia• Program dan Peluang:Program dan Peluang:

Projek Projek Palapa Ring Palapa Ring – – menghubungkan 440 kabupaten sebagai jaringan menghubungkan 440 kabupaten sebagai jaringan backbone utama dalam negeri untuk meningkatkan penetrasi backbone utama dalam negeri untuk meningkatkan penetrasi telekomunikasitelekomunikasi

National Single Window National Single Window – – membangun situs web pemerintah tunggal membangun situs web pemerintah tunggal untuk bea cukai, cukai, transfer bank, pengiriman uang, dlluntuk bea cukai, cukai, transfer bank, pengiriman uang, dll

e-Educatione-Education – – menerapkan sistem pendidikan berbasis TIK dikombinasikan menerapkan sistem pendidikan berbasis TIK dikombinasikan dengan e-learning untuk SMP / Sekolah Menengahdengan e-learning untuk SMP / Sekolah Menengah

Legalisasi SoftwareLegalisasi Software – Asli/proprietary – Asli/proprietary dan perangkat lunak dan perangkat lunak open sourceopen source e-Procuremente-Procurement – – mengembangkan mekanisme online untuk barang online mengembangkan mekanisme online untuk barang online

dan pengadaan jasa pemerintahdan pengadaan jasa pemerintah e-Procuremente-Procurement membuat pemerintah membuat pemerintah lebih transparan, mengurangi biaya bisnis transaksi dan menurunkan resiko lebih transparan, mengurangi biaya bisnis transaksi dan menurunkan resiko untuk korupsiuntuk korupsi

Nomor Identitas Nasional untuk setiap warga negara Indonesia dan Nomor Identitas Nasional untuk setiap warga negara Indonesia dan unikunik e-KTPe-KTP

e-Budgete-Budget – – proses penganggaran negara di situs web pemerintah dalam proses penganggaran negara di situs web pemerintah dalam satu proses, lebih transparan, akuntabel, dllsatu proses, lebih transparan, akuntabel, dll



TIK: E-Government ke E-Governance Dengan TIK (Internet dengan E-Government), IPK naik Dengan TIK (Internet dengan E-Government), IPK naik 0.050.05, hasil dari , hasil dari

penelitian 70 negara dari 1998 - 2005. (penelitian 70 negara dari 1998 - 2005. (Mon-Chi LioaMon-Chi Lioa, dkk, 2010), dkk, 2010) Dengan TIK (Internet dengan E-Government), efektif melawan korupsi, Dengan TIK (Internet dengan E-Government), efektif melawan korupsi,

hasil dari penelitian beberapa negara (Pakistan, India, Korea Selatan, hasil dari penelitian beberapa negara (Pakistan, India, Korea Selatan, Pilipina) dari 1997-2002. (Andersen and Rand, 2010)Pilipina) dari 1997-2002. (Andersen and Rand, 2010)

Waseda University International e-Government RankingWaseda University International e-Government Ranking: : 2009, E-2009, E-Government Indonesia ke-23Government Indonesia ke-23 Dunia Dunia (dari 34 negara).(dari 34 negara).

UNESCO UNESCO :: E-governance adalah penggunaan sektor publik terhadap E-governance adalah penggunaan sektor publik terhadap TIK dengan tujuan untuk meningkatkan informasi dan pelayanan, TIK dengan tujuan untuk meningkatkan informasi dan pelayanan, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan dan keputusan dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan dan efektif efektif ((http://portal.unesco.org).“.“



E-governance: Kasus Fiji dan Ethiopia

E-Governance secara positif terkait E-Governance secara positif terkait dengan peningkatan hubungan antara dengan peningkatan hubungan antara pemerintah – penduduk dan pemerintah – penduduk dan pengurangan korupsipengurangan korupsi



E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan The Online Procedures ENhancement (OPEN) The Online Procedures ENhancement (OPEN)

merupakan merupakan aplikasi sipil aplikasi sipil yang yang dikembangkan untuk dikembangkan untuk mencapai transparansi dalam pemerintahan kota mencapai transparansi dalam pemerintahan kota dengan mengurangi penundaan yang tidak perlu dengan mengurangi penundaan yang tidak perlu dan mencegah dan mencegah ketidakadilanketidakadilan urusan sipil. urusan sipil. CthCth.: .: Government to Citizen (Government to Citizen (G2CG2C)) diperlukan untuk diperlukan untuk menghentikan atau mengurangi tindakan korupsi menghentikan atau mengurangi tindakan korupsi antara birokrat dan warga negaraantara birokrat dan warga negara..



E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan TThe he Government e-Procurement System Government e-Procurement System ((GePSGePS) )

sistem yang dapat digunakan untuk transparansi sistem yang dapat digunakan untuk transparansi kebijakan pemerintah dan menganalisa pengadaan kebijakan pemerintah dan menganalisa pengadaan barang dan jasa dan sehingga menghasilkan barang dan jasa dan sehingga menghasilkan implikasi pengurangan korupsiimplikasi pengurangan korupsi. .

GePS GePS ContohContoh: : Government to Business Government to Business (G2B). (G2B). ((CatatanCatatan: : Pengadaan Barang adalah salah satu ladang Pengadaan Barang adalah salah satu ladang 'populer' untuk korupsi di sektor publik'populer' untuk korupsi di sektor publik))



E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan

TThe he Government e-Procurement System Government e-Procurement System ((GePSGePS):):1.1. Penyediaan Informasi yang terintegrasiPenyediaan Informasi yang terintegrasi2.2. Registrasi TunggalRegistrasi Tunggal3.3. Pastikan lebih transparansiPastikan lebih transparansi4.4. E-shopping mall GePSE-shopping mall GePS

E-governanceE-governance: : Meningkatkan transparansi, Meningkatkan transparansi, menciptakan lingkungan yang sama, menghentikan menciptakan lingkungan yang sama, menghentikan pengaturan korupsi, menciptakan budaya baru dan pengaturan korupsi, menciptakan budaya baru dan perilaku, dan tutup semua kesempatan untuk perilaku, dan tutup semua kesempatan untuk 'perantara''perantara'



E-governance sebagai alat Anti Korupsi: Kasus Korea Selatan

E-governance dapat membuat ruang E-governance dapat membuat ruang lingkup persaingan yang lingkup persaingan yang sama untuk sama untuk semuasemua. .

E-governance E-governance dapat dapat menghentikan menghentikan 'pengaturan' korupsi'pengaturan' korupsi..

E-governance E-governance menghilangkan 'perantara‘. menghilangkan 'perantara‘. Perantara adalah aktor utama dalam Perantara adalah aktor utama dalam korupsi transaksi.korupsi transaksi.



E-Governance: Transparansi Gaji Pejabat



www.pajak.go.id



Simulasi



Simulasi

Tenure 12 24 36 48 Vehicle Price 232,250,000 232,250,000 232,250,000 232,250,000

Installment 16,653,000 9,143,000 6,648,000 5,613,000

First Payment 70,256,000 62,796,000 60,401,000 59,466,000

Gaji Rp. 10 Juta:Di rumah terdapat Kijang Inova Bensin seharga Rp. 232 juta, Dan Rumah seharga Rp. 400 juta? Apa Mungkin???



Upaya Pencegahan KorupsiKepemimpinan (dengan contoh nyata)Kepemimpinan (dengan contoh nyata)Meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinanMeningkatkan program-program penanggulangan kemiskinanForum orangtua/keluarga untuk menjadi bagian kampanye Forum orangtua/keluarga untuk menjadi bagian kampanye

pencegahan korupsipencegahan korupsiGereja dan masjid juga dijadikan sarana kampanye Gereja dan masjid juga dijadikan sarana kampanye

pencegahan korupsipencegahan korupsiPenerapan sanksi sosial oleh masyarakatPenerapan sanksi sosial oleh masyarakatKoruptor dimasukkan dalam daftar hitam di lingkungannyaKoruptor dimasukkan dalam daftar hitam di lingkungannya““Peningkatan” gajiPeningkatan” gajiE-paymentE-payment



Upaya Pencegahan KorupsiKorupsi berakar pada budaya, politik, dan Korupsi berakar pada budaya, politik, dan

keadaan ekonomi mereka yang terlibat. keadaan ekonomi mereka yang terlibat. TIK dapat digunakan sebagai sarana TIK dapat digunakan sebagai sarana

pencegahan korupsi.pencegahan korupsi.Pada tingkat nasional, salah satu kebutuhan Pada tingkat nasional, salah satu kebutuhan

akan politik, lembaga pengawas etika, insentif akan politik, lembaga pengawas etika, insentif yang tepat bagi para pejabat yang jujur, dan yang tepat bagi para pejabat yang jujur, dan efektif hukuman untuk yang korup (efektif hukuman untuk yang korup (dihukum dihukum matimati menimbulkan EFEK JERA menimbulkan EFEK JERA))



Produk kampanye anti korupsi yad:• Panduan advokasi Panduan advokasi • Model media, kurikulum pelatihan dan panduan untuk Model media, kurikulum pelatihan dan panduan untuk

wartawanwartawan• Memasukkan ke Kurikulum: etika/anti korupsi di sekolah Memasukkan ke Kurikulum: etika/anti korupsi di sekolah

dan universitas. dan universitas. • Memasukkan nilai-nilai etika dalam pendidikan secara Memasukkan nilai-nilai etika dalam pendidikan secara

terus menerusterus menerus• Kampanye untuk anak-anak, termasuk situs web, film Kampanye untuk anak-anak, termasuk situs web, film

kartun, lomba penulisan anti korupsi, klub anti korupsi, kartun, lomba penulisan anti korupsi, klub anti korupsi, dlldll

• Bahan-bahan anti korupsi untuk situs jejaring sosial Bahan-bahan anti korupsi untuk situs jejaring sosial (Facebook, Twitter, Flickr)(Facebook, Twitter, Flickr)



Remisi/Abolisi/Cuti• PP 18 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP 18 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATANWARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

• REMISI: Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukanREMISI: Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak tindak pidana terorisme, narkotika danpidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadapterhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia manusia yang berat, dan kejahatan transnasionalyang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:memenuhi persyaratan sebagai berikut:a.a. berkelakuan baik; danberkelakuan baik; danb.b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.• Apakah mungkin PP 18 Tahun 2006 ini diganti misalnya tidak ada Apakah mungkin PP 18 Tahun 2006 ini diganti misalnya tidak ada

remisi/abolisi/cuti bagi remisi/abolisi/cuti bagi koruptorkoruptor Atau HUKUMANNYA DIPERBERAT Atau HUKUMANNYA DIPERBERAT



Kesimpulan Budaya malu untuk korupsi harus disosialisasikan Budaya malu untuk korupsi harus disosialisasikan

terus menerusterus menerus Semua insan perlu bersama-sama Semua insan perlu bersama-sama

mengupayakan untuk tidak korupsimengupayakan untuk tidak korupsi

TIK dapat digunakan TIK dapat digunakan sebagai alat sebagai alat untuk untuk pencegahan korupsipencegahan korupsi



Referensi Jones, Alun, Jones, Alun, International Corruption Prevention: Awareness Raising Campaigns International Corruption Prevention: Awareness Raising Campaigns

and Public Educationand Public Education, , United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Okebukola,Peter, Okebukola,Peter, Stemming Corruption , Restoring our Moral Compass and Stemming Corruption , Restoring our Moral Compass and

Sustaining Ethics in our University SystemSustaining Ethics in our University System, , AVCNU Conference, IlorinAVCNU Conference, Ilorin INDONESIA E-GOVERNMENT ROADMAP SOURCE: MINISTRY OF INDONESIA E-GOVERNMENT ROADMAP SOURCE: MINISTRY OF

COMMUNICATIONS AND ITCOMMUNICATIONS AND IT Aggarwa,lShankar, Aggarwa,lShankar, National e-Governance Plan e-Enabling Public ServicesNational e-Governance Plan e-Enabling Public Services, , SturgesSturges, , PaulPaul, 2004, , 2004, Corruption, transparency and a role for ICT?Corruption, transparency and a role for ICT?,, International International

Journal of Information Ethics.Journal of Information Ethics. M. Sohel IqbalM. Sohel Iqbal & & Jin-Wan SeoJin-Wan Seo,, E-Governance as an Anti Corruption Tool: E-Governance as an Anti Corruption Tool: Korean Korean

CasesCases, Journal of Korean Association for Regional Information Society, Journal of Korean Association for Regional Information Society PathakPathak, RD, et.al.,, RD, et.al., 2008, 2008, E-Governance, corruption and public service delivery: A E-Governance, corruption and public service delivery: A

comparative study of Fiji and Ethiopiacomparative study of Fiji and Ethiopia, , JOAAG, Vol. 3. No. 1JOAAG, Vol. 3. No. 1 Mon-Chi LioaMon-Chi Lioa, et.al., 2010, , et.al., 2010, Can the Internet reduce corruption? A cross-country Can the Internet reduce corruption? A cross-country

study based on dynamic panel data modelsstudy based on dynamic panel data models, Department of Political Economy, , Department of Political Economy, National Sun Yat-sen University, 70 Lien-hai Rd. Kaohsiung 804, Taiwan National Sun Yat-sen University, 70 Lien-hai Rd. Kaohsiung 804, Taiwan



Referensi UNDP (2008). UNDP (2008). Tackling Corruption, Transforming Lives: Accelerating Human Tackling Corruption, Transforming Lives: Accelerating Human

Development in Asia and the PacificDevelopment in Asia and the Pacific. New Delhi: Macmillan Publishers India. . New Delhi: Macmillan Publishers India. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2004). UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) (2004). The Global The Global

Programme against Corruption - UN Anti-corruption Toolkit. Programme against Corruption - UN Anti-corruption Toolkit. 3rd Edition. Vienna3rd Edition. Vienna NN, 2010, NN, 2010, ICT as a toolICT as a tool in fightingin fighting corruptioncorruption, , http://wikileaks.org/ TRANSCRIME, 2006, TRANSCRIME, 2006, Offshore Financial Centres and Corruption: a Toolkit for Offshore Financial Centres and Corruption: a Toolkit for

KNAB investigatorsKNAB investigators Andersen,Thomas Barnebeck and Rand, John, Andersen,Thomas Barnebeck and Rand, John, March 2006March 2006, , Does E-Government Does E-Government

Reduce Corruption?Reduce Corruption?, Department of Economics, University of Copenhagen, Department of Economics, University of Copenhagen WescottWescott, , Clay G.Clay G., 2003, , 2003, E-government to combat corruptionE-government to combat corruption1 1 in the Asia Pacific in the Asia Pacific

Region, Region, 11th International Anti-Corruption Conference, Seoul, Republic of Korea, 25 11th International Anti-Corruption Conference, Seoul, Republic of Korea, 25 to 28 May 2003to 28 May 2003

J. S. T. Quah, J. S. T. Quah, Accountability and Anticorruption Agencies in the Asia-Pacific Accountability and Anticorruption Agencies in the Asia-Pacific Region Region in ADB and OECD, 1999. Combating Corruption in Asian and Pacific in ADB and OECD, 1999. Combating Corruption in Asian and Pacific Economies. Manila: ADB (Online). Available:Economies. Manila: ADB (Online). Available:

http://wikileaks.org/

jl. babarsari 44 yogyakarta 55281

Documents