jpkmm pembekalan depkes
TRANSCRIPT
1
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
DEPARTEMEN KESEHATAN RITAHUN 2005
MAERI SOSIALISASI PKPSBBM BIDKES 2005,
3
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 1241/2004 TGL. 12 NOPEMBER 2004 PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DLM
PENGELOLAAN PROGRAM JPKMM
Menugaskan PT Askes (Persero) untuk :
1. Memantau penggunaan dana PKPS-BBM Bidkes di RS dan Puskesmas serta jaringannya dlm program pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin mulai 1 November sampai 31 Desember 2004
2. Melakukan pendataan masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
3. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana butir 1 dan 2 diatas kepada Menkes pada akhir masa penugasan ini
4
• Mulai 1 Januari 2005 mengelola dana pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin yg bersumber dari Pemerintah sesuai dgn ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
• Dlm melaksanakan tugasnya PT Askes (Persero) dpt bekerjasama dgn pihak lain
• Biaya yg timbul atas penugasan tsb. dibebankan pada APBN/APBD
• Apabila dana APBN/APBD belum dapat memenuhi, biaya pelaksanaan tugas agar dibiayai terlebih dahulu oleh PT Askes (Persero) yg diperhItungkan setelah APBN/APBD tersedia.
6
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO 56/2005 TGL. 12 JANUARI 2005
PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKMM TAHUN 2005
• Pedoman Penyelenggaraan Program JPKMM Tahun 2005
• Daftar masyarakat miskin yang dilayani (36.146.700)
• Jenis dan plafon tarif pelayanan kesehatan bagi peserta
• Acuan bagi instansi pemerintah, PT Askes, PPK dan pihak terkait
• Program JPK Gakin masih dpt melayani gakin sampai dananya habis
• PPK masih dapat melayani Gakin dengan menggunakan Dana PKPS BBM yang tersedia sampai habis
• Dinkes Propinsi/Kab/Kota melakukan pendataan dan menginformasikan posisi dana PKPS BBM per 31 Desember 2004 ke Menkes cq Sekjen Depkes.
• Bagi penerima dana PKPS BBM yang mengalami defisif dalam penyelenggaraan Program PKPS BBM Bidkes 2004, akan diselesaikan oleh Pemerintah setelah dilakukan proses verifikasi oleh pejabat pengawas fungsional yang berwenang.
• Dengan berlakunya keputusan ini maka Daerah Uji Coba JPK Gakin dan Daerah Pengembangan JPK Gakin dalam PKPS BBM Bidkes 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi
7
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANNO. 1202/2005 TGL 8 AGUSTUS 2005
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT YG DIJAMIN PEMERINTAH
• Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yg membutuhkan pelayanan kesehatan
1. Pelayanan kesehatan yg dijamin pemerintah adalah
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan
jaringannya, pelayanan rujukan rawat jalan dan rawat
inap kelas III di rumah sakit pemerintah dan rumah
sakit swasta yg ditunjuk.
8
2. Pengelolaan dana pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke Puskesmas melalui pihak ke tiga.
3. Pengelolaan dana pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III Rumah Sakit dilakukan oleh PT Askes (Persero)
4. Pengelolaan dana untuk kegiatan safe guarding dilakukan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yg dipergunakan untuk melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan penangan keluhan masyarakat yg akan diatur kemudian
5. Pengelolaan kegiatan penunjang lainnya diadakan sesuai dengan peraturan yg berlaku
9
• Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota segera membentuk Unit Safe Guarding yg akan melaksanakan kegatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penanganan keluhan masyarakat
• Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menginstruksikan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya untuk menunjuk nama pemegang rekening di Puskesmas dan membuka rekening tabungan.
• Kegiatan program ini dilaksnakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005
• Dana pelayanan kesehatan yg masih tersisa di Puskesmas dan PT Askes (Persero) per 31 Desember 2005, maka kelebihan dana tersebut menjadi sumber dana untuk pelayanan kesehatan pada tahun berikutnya
10
UPAYA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
- KEARIFAN PETUGAS
- SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU)
- KARTU SEHAT
- JPS BK ( 98 – 2002)
- PDPSE ( 2001)
- PKPS BBM BIDANG KESEHATAN ( 2002 – 2004)
- APBN (DEPKES) dan PKPS BBM 2005 (APBNP)
11
PENYELENGGARAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN TAHAP I TAHUN 2005
12
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005
TAHAP I : (JANUARI –JUNI 2005)
NAMA : JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM)
DASAR SK MENKES NO 1241/2004DAN SK MENKES NO 56/2005, TTG PED. PENYELENGGARAAN JPKMM
DANA BERASAL DARI APBN SBSR 1 T (DIPA TH 2005)
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN DIKELOLA OLEH PT ASKES BERDASARKAN PKS
SASARAN 36.146.700 JIWA (BPS 2004)
KEBUTUHAN DANA SETAHUN DNG IURAN/BULAN/JIWA RP5000,- = RP 2,1 TRILIYUN
HANYA BISA MEMENUHI KEBUTUHAN 6 BULAN (JANUARI S/D JUNI)
13
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN JPKMM TAHAP I
ADANYA PERBEDAAN JUMLAH MASKIN SASARAN (BPS) DENGAN DAERAH (36 JT VS 57 JT) MENYEBABKAN PEMERINTAH KAB/KOTA SULIT MENETAPKAN MASKIN SASARAN
PEMERINTAHAN PROV/KAB/KOTA BELUM DAPAT MENAMBAH KEKURANGAN DANA UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN QUOTA KARENA BERBAGAI SEBAB SEPERTI KURANGNYA KOMITMEN, WAKTU PENETAPAN ANGGARAN DAERAH (APBD) TELAH LEWAT
PELAYANAN CENDERUNG DIANGGAP KURATIF (MIS PERSEPSI)
BANYAKNYA BERMUNCULAN KASUS-KASUS UKM YANG MEMERLUKAN PENANGANAN SEGERA, SEPERTI TINGGINYA ANGKAN KEMATIAN DAN PERSALINAN, PUSLING YANG TIDAK JALAN, POSYANDU, POLINDES DAN BANYAK MUNCULNYA MASALAH GIZI, DHF, DIAREA, POLIO DLL
MASIH BELUM MAKSIMALNYA SOSILISASI KEPADA PARA STAKEHOLDER (PPK, PEMDA, DINKES DAN APARAT DIKAB/KOTA
PEMAHAMAN SDM PT ASKES YANG TIDAK SAMA DICABANG-CABANG
PERAN PROV/KAB/KOTA DALAM PEMBINAAN MASIH BELUM MAKSIMAL
14
PENYELENGGARAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN TAHAP II TAHUN 2005
15
PEDOMAN PELAKSANAANPROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN
RAWAT INAP KLAS III RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
16
PERUBAHAN DIDASARKAN ATAS: 1. MENJAWAB PERMASALAHAN YANG ADA
2. ADANYA DORONGAN DAN KOMITMEN BERSAMA DNG DPR UNTUK MEMPERLUAS CAKUPAN SASARAN DAN KEGIATAN TERUTAMA PADA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
3. MENDUKUNG KEMBALI KEGIATAN UKM DI PUSKESMAS & JARINGANNYA MELALUI KEGIATAN DALAM DAN LUAR GEDUNG
4. ADANYA PENGALIHAN SUBSIDI BBM UNTUK BIDANG KESEHATAN MLL APBN-P TAHUN 2005
5. UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASI DAN MENGURANGI BANYAKNYA PERMASALAHAN YG ADA
6. MENGATASI HAMBATAN AKSES YANKES UTAMANYA MASKIN
7. MEMPERKUAT PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN OLEH JAJARAN KESEHATAN DI PUSAT, PROV/KAB/KOTA TERHADAP PROGRAM
MENGAPA TERJADI PERUBAHAN TAHAP I KE TAHAP KE II ?
17
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005
TAHAP II : (JULI – DESEMBER 2005)
NAMA : PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KLAS III RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH
DASAR SK MENKES 1202/2005, TERTANGGAL 8 AGUATUS 2005
DANA BERASAL DARI APBN-P SEBESAR 2, 875 T
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DISALURKAN LANGSUNG KEPUSKESMAS SEDANGKAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TETAP DIKELOLA OLEH PT ASKES BERDASARKAN PKS
ADANYA DANA SAFEGUARDING
PERLUASAN CAKUPAN DAN KEGIATAN DI PUSKESMAS
SASARAN MASKIN DAN TIDAK MAMPU (60 JT)
KEBUTUHAN DANA DIHITUNG BERASARKAN MORBIDITAS
MULAI BERLAKU 1 JULI 2005
18
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
• KESEHATAN ADALAH INVESTASI, HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP INSAN (WHO DAN UUD’45 PSL 28-H, UU 23/’92).
• UUD ‘45 PASAL 34 AYAT (1), (2),(3)
• WHO MENETAPKAN PEMBIAYAAN PRABAYAR SBG ‘FAIRNESS IN FINANCING’ DALAM MENILAI SUKSES SISTEM KESEHATAN SUATU NEGARA
• UU NO 40/2004 TTG SJSN
19
TUJUAN UMUM Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan
masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
KHUSUS 1. Terselenggaranya yankesdas di Puskesmas dan
Jaringannya.
2. Terselenggaranya yankes rujukan rawat jalan tingkat Lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) kelas III di Rumah Sakit (Pemerintah dan swasta yg ditunjuk), Rumah Sakit Khusus/Spesialist, BP4, dan BKMM.
3.Terselenggaranya berbgi kegiatan pendukung yankes.
4. Terlaksananya kegiatan Safeguarding
PENDAHULUAN
20
PENDAHULUAN
SASARAN
Seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya, layanan rujukan di Rumah Sakit pemerintah/ BP4/BKMM/BKIM dan swasta yang ditunjuk
RUANG LINGKUP♦ Yankes dasar di Puskesmas♦ Yankes rujukan di Rumas Sakit/Balai♦ Pelayanan penunjang♦ Safe guarding
21
1. Pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif), sesuai standar pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang.
3. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan
jaringanya, rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III Rumah Sakit dijamin pemerintah.
4. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dengan dana yang dikelola langsung oleh Puskesmas
5. Pelayanan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta yang ditunjuk, BP4, BKMM/BKIM dengan dana yang dikelola oleh PT. Askes (Persero).
6. Transparansi dan akuntabilitas.
PRINSIP PENYELENGGARAAN
22
KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN
1. Masyarakat yang memerlukan yankes berkunjung ke Pusk dan jaringannya.
2. Pusk. dan jaringanya akan memberikan yankes sesuai kebutuhan dan standar pelayanan.
3. Yankes rujukan diberikan atas dasar indikasi medis dengan disertai surat rujukan dari Pusk.
4. Bagi masyarakat miskin rujukan disertai kartu JPK-MM guna memperoleh prioritas pelayanan. Kartu sehat dan SKTM masih berlaku selama belum diterbitkan kartu JPK-MM oleh PT. Askes (Persero).
4. RS wajib memberikan rujukan balik ke Pusk apabila kasus tersebut sudah dapat dilanjutkan pengobatan di Pusk.
5. Rujukan antar RS dimungkinkan atas indikasi medis dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat
inap di Rumah sakit, BP4,BKMM,BKIM.
23
KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN (Lanjutan)
6. Rujukan ke RS dapat berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di RS, BP4 dan BKMM/BKIM.7. Pelayanan Rawat Inap di RS, BP4 dan BKMM/BKIM hanya diberikan di fasilitas Klas III. Masyarakat pengguna layanan rawat inap klas III tidak diperbolehkan untuk pindah klas. 8. Dalam kondisi gawat darurat masyarakat dapat
langsung ke RS melalui UGD. Setelah mendapatkan pelayanan dilakukan verifikasi. Bagi yang tidak menunjukkan kartu JPK-MM, diharuskan untuk melengkapi dengan Kartu sehat/SKTM.
9. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur diatas tidak mendapat Jaminan pemerintah.
24
LINGKUP KEGIATAN
1. PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG
A. Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringanya
1. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP),
2. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tinggkat Pertama (RITP),
3. Pelayanan kesehatan kebidanan dan persalinan,
4. Penyelenggaraan Pelayanan PIN
b. Pelayanan kesehatan Rujukan di Rumah Sakit
1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kelas III
3. Penyediaan Dana klaim defisit tahun 2004
25
LINGKUP KEGIATAN 2. PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG
1. Operasional dan Manajemen Puskesmas.
2. Penyediaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar
3. Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi
4. Penyediaan Kendaraan Pusling R-2 dan R-4
5. Pemberian obat esenssial PKD
6. Pemberian Imunisasi Hepatitis-B, Polio
- 7. Perbaikan Gudang Farmasi,
8. Pengadaan Kantong Darah, Reagensia, alat Transfusi darah dll
9. Operasionalisasi Yankes Kepulauan/terpencil
3. PELAKSANAAN KEGIATAN SAFEGUARDING
26
UKP STRATA I :
RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA ( RJTP) DI PUSKESMAS & JARINGANNYA RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA ( RITP) DI PUSKESMAS PERAWATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT ( EMERGENCY ) TERMASUK PELAYANAN
AMBULAN/ TRANSPORT PASIEN UNTUK RUJUKAN GAWAT DARURAT
UKP STRATA II DAN III RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN ( RITL ) PADA POLIKLINIK SPESIALIS
RS/BP4/BKMM PEMERINTAH RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN ( RITL ) PADA RUANG PERAWATAN
KELAS III RS/BP4/BKMM PEMERINTAH PELAYANAN GAWAT DARURAT ( EMERGENCY ) TERMASUK PELAYANAN
AMBULANS/TRANSPORT PASIEN UNTUK RUJUKAN GAWAT DARURAT
PELAYANAN YANG MENJADI HAK PESERTA
27
PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN
a. TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN
b. BAHAN, ALAT, DAN TINDAKAN YG BERTUJUAN UNTUK KOSMETIKA
C. GENERAL CHECK UP
d. PROSTESIS : GIGI PALSU, ALAT DENGAR, ALAT BANTU GERAK
E. PENUNJANG DIAGNOSTIK CANGGIH UNTUK “ life saving”
F. RANGKAIAN PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DALAM UPAYA
MENDAPATKAN KETURUNAN, TERMASUK BAYI TABUNG DAN
PENGOBATAN IMPOTENSI
28
PENDANAAN
A. SUMBER DANA
- Berasal dari APBN-P
B. PENYALURAN DANA
1. langsung ke Puskesmas mll Bank Rakyat Indonesia
2 . Yankes Rujukan : melalui PT Askes dengan PKS dan pembayaran ke RS untuk pelayanan Strata II dan III dengan cara prospective payment (Tarif Paket atau budget/anggaran)
3. Pelayanan Kesehatan Penunjang dan safeguarding melalui KPPN Jakarta v
29
PENGELOLAAAN DANA
1. PT. ASKES MELAKUKAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA YANKES RS DENGAN PRINSIP NIRLABA, TRANSPARASI, AKUNTABILITAS, LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS.
BILA DANA LEBIH AKAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI SUMBER DANA TAHUN BERIKUTNYA. BILA TERDAPAT KEKURANGAN AKAN
DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERIKUTNYA.
2. BRI MELAKUKAN ADMINISTRASI PENYALURAN DANA YANKES DASAR, OPERASIONAL DAN MANAJEMEN PUSKESMAS, PERSALINAN REVITALISASI POSYANDU DAN YANKES PENUNJANG KEPADA PENERIMA DANA BERDASARKAN SK MENKES RI.
3. DEPARTEMEN KESEHATAN, DINAS KESEHATAN PROV & KAB/KOTA MENGELOLA DANA SAFEGUARDING SESUAI DGN KETENTUAN ANGGARAN YANG BERLAKU DALAM APBN 2005
30
PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN
1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DAN JARINGANNYA
RJTP DIBAYAR LANGSUNG KE REKENING PUSKESMAS DISALURKAN MELALUI BRI
PEMANFFAATAN DANA KEGIATAN DI PUSKESMAS DIATUR SESUAI LOKAKARYA MINI PUSKESMAS DALAM UPAYA MENCAPAI 15% CAKUPAN UTILISASI MASY. MISKIN PERBULAN
DANA TERSEBUT JUGA DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA ( RITP) DAN PERSALINAN NORMALDI FASILITAS UKP STRATA I TERMASUK BIDAN DIDESA ( BDD) DAN TIDAK DIBERLAKUKAN URUN BIAYA KEPADA SELURUH PESERTA/SASARAN PROGRAM
31
PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN
2. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DILAKSANAKAN MELALUI PT ASKES (PERSERO) DENGAN MEKANISME PENGELOLAAN MANAGED CARE
ALOKASI ANGGARAN DARI PEMERINTAH MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DENGAN PT ASKES DISALURKAN SELURUHNYA KEPADA PT ASKES. PERHITUNGANNYA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PROYEKSI UTILISASI DAN ANGKA MORBIDITI MASYARAKAT YG MEMANFAATKAN LAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI RUMAH SAKIT (KLAS III)
PEMBAYARAN KEPADA RUMAH SAKIT DIDASARI NEGOSIASI MENGACU PADA JENIS DAN PLAFOND TARIF PELAYANAN KESEHATAN SERTA DPHO YANG TELAH DITETAPKAN MENTERI KESEHATAN. PT ASKES MEMBAYAR SELURUH KLAIM PELAYANAN KESEHATAN MASKIN SECARA PROSPECTIVE (TARIF PAKET ATAU BUDGED) KE RUMAH SAKIT DENGAN TERLEBIH DAHULU MELALUI VERIFIKASI
32
KOMPONEN BIAYA TAHAP IITotal APBN-P : Rp 2.875,200 Trilyun, diperuntukan untuk :
1. Pelayanan Kesehatahan di Puskesmas dan Jar. tdd :
a. Pelayanan kesehatan dasar : Rp 395,780 M
b. Pelayana kebidanan dan Persalinan : Rp 135 M
2. Pelayanan Kesehatahan Rujukan di kelas III RS
Rp 1.323 Trilyun (Juli-Desenber 2005)
3. Program Pendukung Pelayanan
a. Penyediaan Obat Essensial Puskesmas : Rp 180 M
b. Revitalisasi Posyandu dan Gizi : Rp 75 M
c. Biaya Operasional dan Manajemen Puskemas : Rp 80,530 M
33
d. Pelayanan kesehatan kepulauan dan daerah terpencil :
Rp 18 M
e. Penyediaan Pusling Roda 4 : Rp 61 M
f. Penyediaan Pusling Roda 2 : Rp 108,890 M
g. Perbaikan Gudang Farmasi : 66M
I. Penyediaan Vaksin Hepatitis B : Rp 40 M
j. Penyediaan Alat yankesdas : 157 M
k. Biaya Cadangan Klaim RS : Rp 110 M
l. Safeguarding : Rp 25 M
KOMPONEN BIAYA (lanjutan)
34
PENGORGANISASIAN
A. Pusat
1. Tim Pengarah (eselon I & II) diketuai oleh Sekjen Depkes RI
2. Tim Teknis (eselon III terkait) 3. Sekretariat Safeguarding
a. Unit Sosialisasi b. Unit Renmonev
B. Propinsi Tim safeguarding beranggotakan subdin terkait dalam
penyelenggaraan JPKMM
C. Kab/Kota Tim safeguarding beranggotakan subdin terkait dalam penyelenggaraan JPKMM
35
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM
A. INDIKATOR KEBERHASILAN
1. PENERBITAN DAN DISTRIBUSI KARTU 100% DARI PESERTA TERDAFTAR
2. ANGKA UTILISASI ( VISIT RATE) MINIMAL 15%
3. TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN MINIMAL 70%
4. CAKUPAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN ( 90%), PERSALINAN (80%), NIFAS ( 90%), DAN PERAWATAN BAYI BARU LAHIR ( 90 %) OLEH PETUGAS KESEHATAN
5. RUJUKAN DARI PELAYANAN KESEHATAN DASAR MAKSIMAL 12%
36
B. PEMANTAUAN EVALUASI
1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG KESESUAIAN ANTARA
RENCANA DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM, SEDANGKAN
EVALUASI UNTUK MELIHAT PENCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN
2. KEGIATAN PEMANTAUAN & EVALUASI, MELIPUTI :
A. MANAGEMENT KEPESERTAAN
B. MANAGEMENT PELAYANAN
C. MANAGEMENT KEUANGAN
• 3. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI :
DIARAHKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIENT SESUAI PRINSIP-PRINSIP KENDALI MUTU.
DILAKUKAN SECARA BERKALA BAIK BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER MAUPUN
TAHUNAN YANG ANTARA LAIN MELALUI :
A. PERTEMUAN ATAU FORUM KOMUNIKASI
B. ANALISIS LAPORAN
C. KUNJUNGAN LAPANGAN DAN SUPERVISI
D. KAJIAN DAN PENELITIAN LANGSUNG ( SURVEI KEPUASAN)
37
C. PENYELESAIAN PENGADUAN
1. PENYELESAIAN SECARA MEMADAI DAN DALAM WAKTU SINGKAT, SERTA DIBERIKAN UMPAN BALIK KE PIHAK PENYAMPAI.
2. PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN, MASYARAKAT PEMERHATI DAN PETUGAS PPK
3. UNTUK MENANGANI DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN, MANFAATKAN FORUM –FORUM YANG ADA
4. PENANGANAN PENGADUAN SECARA BERJENJANG
38
PERBEDAAN TAHAP I DAN II
TAHAP I
- SASARAN 36.146.700 JW
- SELURUH PENGELOLA OLEH PT ASKES
- LEBIH KEPADA YANKES UKP
- TIDAK ADA DUKUNGAN SAFEGUARDING
- KETERLIBATAN DAERAH DLM PEMBINAAN KURANG OPTIMAL TERBATAS DIFASILITASI MLL FORUM KONSULTASI DAN FORKOM
TAHAP II
- MASKIN DAN TIDAK MAMPU :60 JT
- PENGELOLAAN PT ASKES HANYA RUJUKAN/RS
- PERLUASAN CAKUPAN DAN KEGIATAN LAYANAN UKM
- ADA DUKUNGAN SAFEGUARDING
-KETERLIBATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DIHARAPKAN MAKSIMAL
39