Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance

Terhadap Kinerja Keuangan PT. United Tractors.

Oleh

Irmawati Wijaya, SE., MMSI

Amelia Permatasari

JAKARTA

2011

Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja

Keuangan PT. United Tractors.

Irmawati Wijaya, SE., MMSI

Amelia Permatasari

Abstrak

Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab

terjadinya krisis ekonomi politik pada setiap Negara. Menyehatkan ekonomi nasional

juga berarti menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Dimana setiap

pengusaha atau setiap orang yang ingin menjalankan sebuah perusahaan harus

menggunakan prinsip tersebut agar tidak merugikan Negara. Dalam penulisan ilmiah

ini ditulis dan diteliti mengenai pengaruh implementasi Good Corporate Governance

terhadap kinerja keuangan perusahaan PT. United Tractors.

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah PT. United Tractors.

Penulis menggunakan Library Reseach atau studi kepustakaan untuk memperoleh

informasi yang melingkupi aspek-aspek yang dibutuhkan untuk penulisan ilmiah,

buku-buku dengan materi yang sesuai, dan sumber tertulis lainnya. Data yang

digunakan didapat dari BEJ (Bursa Efek Jakarta) dimana laporan serta informasi PT.

United Tractors telah didokumentasikan dengan rapih dan cermat. Penilaian terhadap

kinerja keuangan, khususnya Return on Equity (ROE) dan Return on Investement

(ROI) dengan nilai skor GCG sebagai variabel independent, pengujian hasil akan

dilakukan dengan menggunakan software SPSS 17.0.

Setelah dilakukan penelitian terhadap PT. United Tractors, dapat disimpulkan

hasil pengujian untuk Return on Invesment menunjukan p-value sebesar 0,642 > 0,05

dan Return on Equity menunjukan p-value sebesar 0,879 > 0,05 yang berarti bahwa

corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan operasional.

Kata Kunci : ROE, ROI, Skor Good Corporate Governance, Laporan keuangan

Daftar Pustaka ( 2008-2011 )

PENDAHULUAN

Perkembangan persaingan global dalam perekonomian di dalam negeri

ataupun luar negeri nasional ataupun di internasional, dapat menimbulkan resiko

terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang dan ancaman dalam strategi

termasuk sistem pengendalian yang prima. Dimana setiap tahunnya terdapat

perubahan dalam kinerja operasional bisnis terjadi peningkatan atau penurunan dalam

perkembangan perekonomian.

Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab

terjadinya krisis ekonomi politik pada setiap Negara. Contohnya di Indonesia,

Indonesia pun ingin sekali memperbaiki perekonomiannya, agar tercapai tujuan

memperbaiki perekonomian. Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance, para konglomerat yang tidak baik di Indonesia dalam menjalankan

usaha dan pemerintah yang korup adalah contoh dari Corporate Governance gagal.

Menyehatkan ekonomi nasional juga berarti menerapkan prinsip Good Corporate

Governance. Dimana setiap pengusaha atau setiap orang yang ingin menjalankan

sebuah perusahaan harus menggunakan prinsip tersebut agar tidak merugikan Negara.

Good Corporate Governance terdiri dari sekumpulan perangkat hukum yang

menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, dan

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders). Good Corporate

Governance juga dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme yang membantu

perusahaan dalam menegakkan hukum dan peraturan yang menjelaskan hubungan

antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahan.

Good Corporate Governance (GCG) pesat berkembang di seluruh dunia

selama masyarakat umum secara intuisi merasakan bahwa memang penting dan harus

hadir di dunia bisnis demi perbaikan perkembangan perekonomian. Namun pada yang

sebenarnya Good Corporate Governance itu masih belum banyak masyarakat yang

memahaminya. Hal ini dapat dimengerti karena bahkan para ahli kelas dunia yang

berkecimpung dalam masalah Good Corporate Governance ini pun memiliki begitu

banyak konsep dan definisi tentang Good Corporate Governance. Pada intinya Good

Corporate Governance bukanlah merupakan kepentingan sebuah perusahaan serta

para stakeholder terdekatnya belaka, namun juga merupakan urusan para stakeholder

perusahaan secara luas yaitu masyarakat nasional dan internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Good Corporate Governance

Definisi menurut Cadburry, Good Corporate Governance adalah prinsip yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara

kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya

kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja

hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham,

dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan

tertentu.

Adapun Center for Europan Policy study (CESP), memformulasikan Good

Corporate Governance adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right),

proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen

perusahaan.

Sedangkan menurut Noensi, seorang pakar Good Corporate Governance dari

Indo Consult, mendefinisikan Good Corporate Governance patuh menjalankan dan

mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan

peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance

merupakan:

1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan

Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya.

2) Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian

perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang

salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.

3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian,

berikut pengukuran kinerjanya.

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya

memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien.

Diperlukan instrumen baru, Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan

bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep

ini yaitu, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi

dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat,

tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,

kepemilikan, dan stakeholder.

Di Indonesia sendiri, penerapan Good Corporate Governance khususnya bagi

perusahaan publik dapat dikatakan belum begitu baik. Dalam kenyataanya Good

Corporate Governance hingga saat ini belum diterapkan secara sepenuhnya. Good

Corporate Governance tampaknya masih dirasakan seperti sebuah slogan, harapan,

atau cita-cita yang ideal. Memang dalam kenyataannya perlu diakui bahwa belum

semua perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta, khususnya perusahaan publik

belum melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara sempurna.

Hal ini dikarenakan Pedoman Good Corporate Governance ini hanya dalam bentuk

rekomendasi dan belum sepenuhnya ketentuan Good Corporate Governance diadopsi

ke dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum

mengikat. Sehingga banyak perusahaan merasa enggan untuk menerapkan Good

Corporate Governance secara penuh.

Konsep Good Corporate Governance Konsep Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang sudah

saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia,

karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-

unsur RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), direksi dan komisaris dapat terjalin

hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab

yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai

perusahaan demi kepentingan shareholders dan stakeholders.

Konsep Good Corporate Governance pada intinya adalah : Pertama, internal

balance antar organ perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang

berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ

perusahaan tersebut. Kedua, external balance, yaitu pemenuhan tanggung jawab

perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholders.

RUPS adalah organ terpenting dari organ-organ lainnya dalam suatu

perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang

kekuasaan tertingging dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan

kepada Direksi atau komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu

wadah bagi para pemegang sahamnya untuk menentukan operasional dari perseroan

terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka

waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar

Biasa Pemegang Saham

Prinsip Good Corporate Governance

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 prinsip-prinsip Good Corporate

Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Yaitu keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-undang seperti misalnya

mengumumkan pendirian perseroan terbatas dalam tambahan berita Negara Republik

Indonesia ataupun surat kabar. Serta keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan

menyangkut masalah keterbukaan informasi ataupun dalam hal penerapan

managemen keterbukaan, informasi kepemilikan Perseroan yang akurat, jelas dan

tepat waktu baik kepada shareholders maupun stakeholder.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan

informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang

berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula

dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material

dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara

mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah

satunya, stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan

transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan

yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat

diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika

prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan

terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam

manajemen.

2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Perusahaan harus mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan

dan wajar. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif

berdasarkan manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor.

3. Responsibility (Pertanggung jawaban)

Adanya keterbukaan informasi dalam bidang financial dalam hal ini ada dua

pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan

operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap

jalannya perusahaan oleh Direksi, termasuk pengawasan keuangan. Sehingga sudah

sepatutnya dalam suatu perseroan, Komisaris Independen mutlak diperlukan

kehadirannya. Sehingga adanya jaminan tersedianya mekanisme, peran dan tanggung

jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan

yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perseroan.

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan

dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup,

kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat “HALAL”. Ini

merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lewat sertifikat ini,

dari sisi konsumen, mereka akan merasa yakin bahwa makanan yang

dikonsumsinya itu halal dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi

Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). Dari sisi perusahaan, kebijakan

tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha,

pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba lebih terjamin, yang pada akhirnya

memberi manfaat maksimal bagi pemegang saham.

Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat umum. Ini

juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Dari sisi masyarakat,

kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa terancam

kesehatannya tercemar. Demikian pula dari sisi Pemerintah, perusahaan

memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi

perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha

karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan.

4. Fairness (Kewajaran) Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan

yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum

dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor – khususnya pemegang

saham minoritas – dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa

berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud

(penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-

keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah

dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan

perusahaan lain.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan

prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham

secara fair (jujur dan adil). Fairness juga diharapkan memberi perlindungan kepada

perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas.

Pendek kata, fairness menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang

adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Namun seperti halnya sebuah prinsip, fairness memerlukan syarat agar bisa

diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan

yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini

dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak

pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan

ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan

lembaga peradilan (litigation abuse). Di antara (litigation abuse) ini adalah

penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan

sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang

harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus

dibayarkannya.

Prinsip Good Corporate Governance yang paling relevan dengan

pengembangan sistem dan mekanisme internal perusahaan adalah accountability.

Berdasarkan prinsip ini, pertama-tama masing-masing komponen perusahaan, seperti

komisaris, direksi, internal auditor dituntut untuk mengerti hak, kewajiban,

wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing

komponen mampu melaksanakan tugas secara professional.

Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia

Di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki Good Corporate Governance

juga telah dimulai. Jadwal waktu terinci untuk perbaikan-perbaikan merupakan

bagian penting dari Nota Kesepakatan (Letter of Intent) yang ditandatangani oleh

Indonesia dan IMF, dan kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung

pada perbaikan di bidang Corporate Governance.

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance Penerapan sistim Good Corporate Governance diharapkan dapat

meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)

melalui beberapa tujuan berikut:

1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang

memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham,

pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam

menghadapi tantangan organisasi kedepan.

2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan

dapat dipertanggungjawabkan.

3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholders dan

stakeholders.

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan

menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari penerapan

Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan yang kuat, maka akan

tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar internasional.

Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara konsisten di

seluruh lini dan unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan sebagai

pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri, Perseroan juga

mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam

kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran manajemen dan

kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang konsisten, tegas

dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis.

Manfaat dan Faktor Penerapan Good Corporate Governance Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Good

Corporate Governance telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan

keputusan investasi. Terutama hubungan antara praktik corporate governance

dengan karakter investasi internasional saat ini. Suatu perusahaan dan atau negara

yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik

modal jangka panjang, maka penerapan Good Corporate Governance secara

konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak

bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik Good

Corporate Governance akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik

terhadap perusahaan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, Good Corporate Governance juga dapat :

1) Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang

saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat

penyalahgunaan wewenang (wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan

yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2) Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari

pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana

atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring

dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.

3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra

perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.

4) Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan)

dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai

strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka

mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari

segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan

kesejahteraan.

Faktor Eksternal

Yang dimakud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar

perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan Good Corporate

Governance. Di antaranya :

a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya

supremasi hukum yang konsisten dan efektif.

b. Dukungan pelaksanaan Good Corporate Governance dari sektor publik/ lembaga

pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan

Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.

c. Terdapatnya contoh pelaksanaan Good Corporate Governance yang tepat (best

practices) yang dapat menjadi standard pelaksanaan Good Corporate Governance

yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).

Acuan seperti dibawah ini :

1. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan Good

Corporate Governance di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini

diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk

mendukung aplikasi serta sosialisasi Good Corporate Governance secara

sukarela.

2. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan

implementasi Good Corporate Governance terutama di Indonesia adalah

adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana

perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan

perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan

lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam

implementasi Good Corporate Governance.

Faktor Internal Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek

Good Corporate Governance yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor

dimaksud antara lain:

a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan

Good Corporate Governance dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di

perusahaan.

b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada

penerapan nilai-nilai Good Corporate Governance.

c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah

standar Good Corporate Governance.

d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk

menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak

dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat

memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika

perusahaan dari waktu ke waktu.

Pedoman Good Corporate Governance

Mengingat pentingnya permasalahan Good Corporate Governance bagi

Indonesia, pada tanggal 19 agustus 1991, di Indonesia telah berdiri sebuah lembaga

dan non pemerintah, yaitu Komite Nasional bagi pengelolaan perusahaan yang baik.

Tugas Komite adalah merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional

mengenai pengelolaan perusahaan yang baik bagi dunia usaha Indonesia. Selain itu

komite diharapkan juga membuat spesifikasi bagi perbaikan hukum dan peraturan

perundang-undangan sejalan dengan penerapan pedoman bagi pengelolaan

perusahaan yang baik, dan membuat rumusan tentang struktur institusi yang

mendukung pelaksanaan pedoman bagi pengelolaan yang baik.

Komite Nasional Kebijaksanaan Corporate Governance akhirnya berhasil

menetapkan pedoman Good Corporate Governance setelah melakukan pembahasan

dengan melibatkan masyarakat luas melalui lokakarya. Pedoman (code) yang telah

dikeluarkan pada tanggal 29 november 2000 sudah resmi ditetapkan sebagai

pedoman, menyusun pedoman tersebut sesuai dengan Keputusan Menko

Perekonomian No 31/M.Ekuin/06/2000. Komite ini juga akan merekomendasikan

perbaikan perangkat hukum yang diperlukan untuk menunjang implementasi code

tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Perseroan terbatas untuk

mengakomodasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

2) Melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Pendaftaran perusahaan

untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan terhadap informasi perusahaan.

3) Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan

keterbukaan, memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan tentang

pembentukan Komite Audit dan Pejabat Kepatuhan (Compliance Officers).

4) Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan

keterbukaan, memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan pada pasar modal,

termasuk mendukung terbentuknya Financial Supervisory Agency yang baru,

sebagai bagian dari undang-undang tentang Central Bank yang baru.

5) Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan dalam Anggaran Dasar

Perseroan Terbatas.

6) Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan pada sektor perbankan.

7) Membentuk sebuah lembaga pendidikan untuk direktur-direktur dalam

memberikan pelatihan dan serifikasi bagi direktur-direktur.

Di samping itu, Komite ini juga akan membentuk badan baik sementara

maupun tetap yang menunjang implementasi code tersebut di Indonesia. Adapun

untuk mengembangkan kerangka kerja dalam pelaksanaan pedoman bagi pengelolaan

perusahaan yang baik, Komite telah melaksanakan beberapa usaha-usaha antara lain

sebagai berikut :

a. Pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik telah diajukan kepada

pemerintah sebagai inisiatif dari sektor swasta untuk dipergunakan sebagai

acuan dan referensi dalam mengatur berbagai macam sektor-sektor swasta,

profesi-profesi penunjang dan bahan pelatihan bagi para manajer.

b. Pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik akan diterapkan seperti

halnya standar dalam industri (contohnya ISO 9000). Sebagai tambahan, para

pembuat peraturan akan mengambil bagian-bagian dari pedoman bagi

pengelolaan perusahaan yang baik bagi penerapan peraturan-peraturan

sektoral.

c. Lembaga pemeringkat independent akan melakukan pemeringkatan kepatuhan

perusahaan sebagai bagian dari mekanisme pengontrolan oleh public.

Kinerja Perusahaan Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi

perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan

diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi

investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat

apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau

mencari alernatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan

kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa

perusahaan memiliki kredibilitas yang baik ( Munawir, 1995:85).

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan ditentukan dengan pengadaan penerapan Good Corporate

Governance pada perusahaan. Perusahaan yang terdapat dalam skor Good Corporate

Governance Index (CGPI) dengan skor yang tinggi dapat diartikan bahwa prinsip

Good Corporate Governance yang digunakan dalam perusahaan tersebut sangat baik,

dengan kata lain tingkat ketaatan perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang baik

dan berpengaruh langsung pada kenaikan nilai saham.

Semakin tinggi skor Good Corporate Governance yang didapatkan sebuah

perusahaan semakin pula tinggi tingkat kepatuhan dan resiko penyimpangan dalam

tata kelola perusahaannya.

Metodologi Penelitian

Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah perusahaan yang

bergerak dibidang perdagangan dan pelayanan jasa yaitu seperti penjualan dan

penyewaan alat berat beserta pelayanan purna jual, penambangan dan kontraktor

penambangan.

Data Variabel yang digunakan

Data Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan oleh penulis adalah ROI. Perhitungan ROI

akan digunakan untuk menilai pengaruh Good Corporate Governance terhadap

kinerja keuangan perusahaan.

a.

ROI = EAT

Total Aktiva * 100%

b.

Data Variabel Independen

Data variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Governance.

Variabel diukur dengan menggunakan pedoman instrumen yang dikembangkan oleh

IICG berupa Corporate Governance Preception Index (CGPI). CGPI berisikan daftar

skor dan nama perusahaan BUMN tentang penerapan Good Corporate Governance di

Indonesia.

Metode Pengumpulan Data Dalam menulis Penulisan Ilmiah ini, penulis memperoleh data yang

diperlukan dengan pengumpulan data melalui ; Penelitian Kepustakaan (Library

Reseach), dengan cara mencari data sekunder yang digunakan sebagai landasan teori

dan data perusahaan yang akan diteliti.

Alat Analisis yang Digunakan

Untuk mengetahui pengaruh dengan menerapkan prinsip Good Corporate

Governance (GCG) kepada kinerja keuangan perusahaan, maka penulis

menggunakan teknik analisis data berupa analisis regresi linier sederhana.

Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana termasuk analisis koreksi dimana hubungan secara

linier antara satu variabel independen (X) atau variabel bebas dengan variabel

dependen (Y). analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan.

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut :

Keterangan :

ROE = EAT

Modal Sendiri * 100%

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel Independen

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X=0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Y’ = a+b(X)

Nilai a dan b dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat

penyimpangan atas persamaan regresi sederhana yang diperlukan. Pengujian ini

terdiri dari :

a. Uji Multikolinearitas

b. Uji Heteroskedastisitas

c. Uji Autokorelasi

Alat Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat bantu pengolahan data berupa

SPSS 17 (Statistical Package For Sosial Science). Penggunaan SPSS 17 ini bertujuan

untuk menganalisis penelitian ini.

Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan penulis meninjau terhadap penelitian

terdahulu yang telah dilakukan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

HO : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan GCG terhadap

kinerja keuangan perusahaan

HA : terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan GCG terhadap kinerja

keuangan perusahaan.

Kriteria dalam pengujian ini signifikan lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis

alternative tidak dapat ditolak atau dengan =5%, variabel independen secara statistik

mempengaruhi variabel dependen.

a = ( y)( x2)-( x)( xy)

n( x2)-( x)

2

b = n ( xy)-( x)( y)

n( x2)-( x)

2

Kinerja Keuangan = a + b GCG

Kinerja Keuangan (ROI/ROE)

GCG (Skor GCG)

Pembahasan

Hasil riset serta pemeringkatan ini telah dipublikasikan oleh majalah SWA dan

IICG secara nasional dan internasional. Dibawah ini adalah daftar skor Corporate

Governance Preception Index (CGPI) tahun 2007-2009.

Berikut ini nama perusahaan, skor CGPI, dan peringkat untuk tahun 2007

Tabel Coorporate Government Preception Index tahun 2007

Peringkat Nama Perusahaan Skor Rating

1 PT Bank Mandiri Tbk 88,66

Sangat

Terpercaya

2 PT Bank Niaga Tbk 87,90

Sangat

Terpercaya

3 PT Aneka Tambang Tbk 82,07 Terpercaya

4 PT Adhi Karya Tbk 81,79 Terpercaya

5 PT United Tractors Tbk 81,53 Terpercaya

6 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 80,87 Terpercaya

7 PT Astra Graphia Tbk 80,30 Terpercaya

8 PT Kalbe Farma Tbk 79,70 Terpercaya

9 PT Bank BNI Tbk 79,46 Terpercaya

10 PT Bank Permata Tbk 78,85 Terpercaya

Sumber:IICG

Berikut ini nama perusahaan, skor CGPI, dan peringkat untuk tahun 2008

Tabel Coorporate Government Preception Index tahun 2008

Peringkat Nama Perusahaan Skor Rating

1 PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) 90,65

Sangat

Terpercaya

2 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 88,67

Sangat

Terpercaya

3 PT Bank CIMB Niaga Tbk 88,37

Sangat

Terpercaya

4 PT Aneka Tambang Tbk 85,87

Sangat

Terpercaya

5 PT United Tractor Tbk 85,44

Sangat

Terpercaya

6 PT Tambang Batubara Bukti Asam Tbk 82,27 Terpercaya

7 PT Elnusa Tbk (ELSA) 81,74 Terpercaya

8 PT Bank Negara Indonesia Tbk 81,63 Terpercaya

9 PT Jasa Marga Tbk 81,62 Terpercaya

10 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 81,59 Terpercaya

Sumber:IICG

Berikut ini nama perusahaan, skor CGPI, dan peringkat untuk tahun 2009

Tabel Coorporate Government Preception Index tahun 2009

Peringkat Nama Perusahaan Skor Rating

1 PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk 90,65

Sangat

Terpercaya

2 PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk 88,67

Sangat

Terpercaya

3 PT.Bank CIMB Niaga Tbk 88,37

Sangat

Terpercaya

4 PT.Aneka Tambang Tbk 85,87

Sangat

Terpercaya

5 PT.United TractorsTbk 85,44

Sangat

Terpercaya

6 PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 82,27 Terpercaya

7 PT.Elnusa Tbk 81,74 Terpercaya

8 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) 81,63 Terpercaya

9 PT.Jasa Marga (Persero) Tbk 81,62 Terpercaya

10 PT.Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 81,59 Terpercaya

Sumber: IICG

Perhitungan ROI

Tahun 2007 = 1.494.000.000 x 100%

13.000.000.000

= 11.50%

Tahun 2008 = 2.660.700.000 x 100%

22.848.000.000

= 11.70%

Tahun 2009 = 3.818.000.000 x 100%

24.405.000.000

= 16.00%

ROI = EAT x 100%

Total Aktiva

Berdasarkan perhitungan ROI tersebut, perusahaan United Tractors pada tahun

2007 mempunyai ROI sebesar 11.50%, pada tahun 2008 mempunyai ROI sebesar

11.70%, dan pada tahun 2009 mempunyai ROI sebesar 16.00%.

Tabel Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%) Skor

18>ROI 15

15<ROI<=18 13,5

13<ROI<=15 12

12<ROI<=13 10,5

10,5<ROI<=12 9

9<ROI<=10,5 7,5

7<ROI<=9 6

5<ROI<=7 5

3<ROI<=5 4

1<ROI<=3 3

0<ROI<=1 2

ROI<0 1

Sumber: Kepmen BUMN,2001

Berdasarkan daftar skor penilaian ROI maka perusahaan United Tractors

mendapatkan skor :

Tabel Daftar Penilaian skor PT. United

Tractors

Tahun Skor

2007 9

2008 9

2009 13,5

Perhitungan ROE

Tahun 2007 = 1.494.000.000 x 100%

5.733.000.000

= 26.00%

Tahun 2008 = 2.660.700.000 x 100%

ROE = EAT x 100%

Modal Sendiri

11.132.000.000

= 24.00%

Tahun 2009 = 3.818.000.000 x 100%

13.844.000.000

= 27.00%

Berdasarkan perhitungan ROE tersebut, perusahaan United Tractors pada tahun

2007 mempunyai ROE sebesar 26.00%, pada tahun 2008 mempunyai ROE sebesar

24.00% dan pada tahun 2009 mempunyai ROE sebesar 27.00%.

Tabel Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%) Skor

15>ROE 20

13<ROE<=15 18

11<ROE<=13 16

9<ROE<=11 14

7,9<ROE<=9 12

6,6<ROE<=7,9 10

5,3<ROE<=6,6 8,5

4<ROE<=5,3 7

2,5<ROE<=4 5,5

1<ROE<=2,5 4

0<ROE<=1 2

ROE<0 0

Sumber: Kepmen BUMN,2001

Berdasarkan daftar skor penilaian ROE maka perusahaan United Tractors

mendapatkan skor :

Tabel Daftar Penilaian Skor PT. United Tractors

Tahun Skor

2007 20

2008 20

2009 20

Analisis Regresi

Persamaan regresi sederhana adalah Y’ = a+b(X), dalam penelitian ini persamaan

tersebut diartikan sebagai Y’ adalah kinerja keuangan perusahaan yang akan diteliti, a

adalah konstanta, b adalah koefisien regresi dan X adalah variabel bebas, dalam

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah skor Good Corporate Governance

(GCG).

Tabel

Data ROI, ROE, dan skor GCG PT. United

Tractors

Tahun ROI ROE Skor GCG

2007 11.50% 26.00% 81,53

2008 11.70% 24.00 % 85,44

2009 16.00% 27.00% 85,44

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) -37.501 80.152 -.468 .721

GCG .601 .952 .534 .631 .642

a. Dependent Variable: ROI

Konstanta sebesar -37,501; artinya adalah jika nilai skor penerapan GCG = 0

(tidak ada), maka ROI akan sebesar -37,501.

Koefisien regresi variabel X (b) = 601; artinya adalah jika variabel skor GCG

mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan ROI sebesar 601. Koefisien

bernilai positif, menyatakan bahwa GCG (X) memiliki hubungan positif atau

pengaruh positif antara ROI (Y’) dengan skor GCG.

Coefficients

a

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 36.426 55.920 .651 .632

GCG -.128 .664 -.189 -.192 .879

a. Dependent Variable: ROE

Y’= -37.501+601X+e

Y’= 36.426+(-128X)+e

Konstanta sebesar 36,426; artinya adalah jika nilai skor penerapan GCG = 0

(tidak ada), maka ROE akan sebesar 36,426.

Koefisien regresi variabel X (b) = -128; artinya adalah jika variabel skor GCG

mengalami penurunan, maka akan menurunkan ROE sebesar -128. Koefisien bernilai

negatif, menyatakan bahwa GCG (X) memiliki hubungan negatif atau pengaruh

negatif antara ROE (Y’) dengan skor GCG.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti

mean, standar deviasi, varian, modus. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui

sebaran data variabel, baik variabel independent ataupun variabel dependen dari data-

data yang digunakan dalam penelitian ini.

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ROI 3 11.50 16.00 13.0667 2.54231

GCG 3 81.53 85.44 84.1367 2.25744

Valid N (listwise) 3

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sample atau jumlah data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak (N) 3 data, dimana PT. United

Tractors masuk dalam CGPI secara konsisten. Dengan nilai ROI minimal 11,50, dan

maksimal 16,.00 memiliki nilai rata-rata 13,0667 sedangkan standar deviasinya

2,54231. Variabel GCG dengan jumlah data (N) sebanyak 3 mempunyai nilai rata-

rata sebesar 84,1367, dengan nilai GCG minimal 81,53 dan maksimal 85,44,

memiliki nilai rata-rata 84,1367 sedangkan standar deviasinya sebesar 2,25744.

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ROE 3 24.00 27.00 25.6667 1.52753

GCG 3 81.53 85.44 84.1367 2.25744

Valid N (listwise) 3

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sample atau jumlah data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak (N) 3 data, dimana standar deviasi

dapat diartikan peningkatan ROE yang dialami PT. United Tractors standar

deviasinya 1,52753 memiliki nilai ROE penurunan minimal 24,00, dan maksimal

27,00, memiliki nilai rata-rata 25,6667,. Variabel GCG dengan jumlah data (N)

sebanyak 3 mempunyai nilai rata-rata sebesar 84,1367, dengan nilai GCG minimal

81,53 dan maksimal 85,44 sedangkan standar deviasinya sebesar 2,25744.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar

variabel independen (bebas) GCG dalam model regresi. Uji ini dilakukan dengan

menghitung nilai variance inflation factor (VIF) dari variabel independen.

Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas menggunakan nilai tolerance dan

variance inflation factor (VIF) software SPSS 17.0

Coefficients

a

Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -37.501 80.152 -.468 .721

GCG .601 .952 .534 .631 .642 1.000 1.000

a. Dependent Variable: ROI

Dari hasil data diatas dapat diketahui nilai GCG memiliki nilai variance inflation

factor (VIF) sebesar 1,000. Dengan demikian hasil ini menyatakan tidak adanya

masalah multikolinier. Nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10

menunjukan bahwa, korelasi antara variabel independen masih bisa ditolerir.

Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini memiliki nilai variance inflation factor

(VIF) kurang dari sepuluh.

Coefficients

a

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 36.426 55.920 .651 .632

GCG -.128 .664 -.189 -.192 .879 1.000 1.000

a. Dependent Variable: ROE

Variabel index hasil data diatas dapat diketahui nilai GCG memiliki nilai variance

inflation factor (VIF) sebesar 1,000. Dengan demikian hasil ini menyatakan tidak

adanya masalah multikolinier. Nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10

menunjukan bahwa, korelasi antara variabel independen masih bisa ditolerir.

Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini memiliki nilai variance inflation factor

(VIF) kurang dari sepuluh.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian

dari residual untuk semua pengamatan yang lain. Dibawah ini merupakan hasil dari

pengujian heteroskedastisitas menggunakan SPSS 17.0

Gambar

4.1

Dengan melihat gambar diatas, dapat dilihat bahwa tidak adanya pola yang

jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka dapat

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi variabel ROI ini.

Gambar 4.2

Dengan melihat gambar diatas, dapat dilihat bahwa tidak adanya pola yang

jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka dapat

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi variabel ROI ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu kolerasi yang terjadi antara residual

pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Tabel Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .534a .285 -.430 3.04056 2.500

a. Predictors: (Constant), GCG

b. Dependent Variable: ROI

Hasil tabel diatas menunjukan nilai d sebesar 2.500 untuk model regresi dengan

variabel dependen Return on Investment. Dengan demikian untuk model regresi

Return on Investment sebagai variabel dependen tanpa kesimpulan.

Model Summary

b

Model R R Square Adjusted R

Square Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .189a .036 -.929 2.12132 2.500

a. Predictors: (Constant), GCG

b. Dependent Variable: ROE

DW Kesimpulan

<1,414 ada autokorelasi positif

1,414-1,724 Tanpa Kesimpulan

1,724-2,276 tidak ada autokorelasi

2,276-2,586 tanpa Kesimpulan

>2,586 ada autokorelasi negatif

Hasil tabel diatas menunjukan nilai d sebesar 2.500 untuk model regresi dengan

variabel dependen Return on quity. Dengan demikian untuk model regresi Return on

Equity sebagai variabel dependen tanpa kesimpulan.

Uji Regresi Simultan (Uji F)

Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen atau bebas yang

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya.

Tabel ANOVA

b

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 3.682 1 3.682 .398 .642a

Residual 9.245 1 9.245

Total 12.927 2

a. Predictors: (Constant), GCG

b. Dependent Variable: ROI

Dalam pengujian F ini jika nilai signifikan F lebih besar dari 0,05 maka hipotesis

awal tidak dapat ditolak atau dengan =5% variabel independen secara statistik tidak

mempengaruhi variabel dependen.

Pada tabel terlihat bahwa p-value sebesar 0,642 pada =5% dan ini berarti bahwa

variabel independen yaitu corporate governance preception index (CGPI) tidak

berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu Return on Equity sebagai ukuran

kinerja keuangan perusahaan.

Tabel ANOVA

b

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .167 1 .167 .037 .879a

Residual 4.500 1 4.500

Total 4.667 2

a. Predictors: (Constant), GCG

b. Dependent Variable: ROE

Dalam pengujian F ini jika nilai signifikan F lebih besar dari 0,05 maka hipotesis

awal tidak dapat ditolak atau dengan =5% variabel independent secara statistik tidak

mempengaruhi variabel dependen.

Pada tabel terlihat bahwa p-value sebesar 0,879 pada =5% dan ini berarti bahwa

variabel independen yaitu corporate governance preception index (CGPI) tidak

berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu Return on Invesment sebagai

ukuran kinerja keuangan perusahaan.

Kesimpulan

Hipotesis dari penelitian ini adalah Corporate Governance berpengaruh positif

terhadap Return on Invesment dan Return on Equity sebagai kinerja operasional

perusahaan. Hasil pengujian untuk Return on Invesment menunjukan p-value sebesar

0,642 > 0,05 dan Return on Equity menunjukan p-value sebesar 0,879 > 0,05 yang

berarti bahwa corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

operasional. Hal ini mungkin disebabkan karena penilaian implementasi Good

Corporate Governance GCG belum dilakukan keseluruhan, sehingga implementasi

GCG terhadap PT. United Tractors tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Saran

1. Bagi para investor yang ingin melakukan investasi, harus seksama dalam

memilih perusahaan yang akan ditanamkan modalnya. Pilihlah perusahaan yang telah

menerapkan prinsip GCG dengan baik, dengan cara melihat nama perusahaan yang

telah terdaftar dalam CGPI. Karena dengan tercantumnya nama perusahaan tersebut

dapat dikatakan memiliki profitabilitas yang baik, lalu pilihlah perusahaan yang

memiliki skor GCG tinggi karena semakin tinggi skor yang didapat maka akan

semakin tinggi pula perusahaan tersebut dapat dipercaya profitabilitasnya.

2. Bagi manajemen perusahaan harus dapat melakukan penerapan GCG dalam

perusahaan dengan keseluruhan, agar hasil yang didapat baik, optimal, dan efisien.

Dengan baiknya skor GCG yang didapat perusahaan, perusahaan dapat menarik

investor dengan sendirinya.

3. Hasil penelitian Good Corporate Governance ini dapat memberikan informasi

dan pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang GCG, dan peneliti yang ingin meneliti

tentang GCG dapat menjadi acuan agar didapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

Andi Offset. SPSS 17 Untuk Pengolahan Data Statistik. Semarang. 2009

Kamal Miko.UU PT dan Harapan Implementasi GCG.Jakarta.2008

Khairandy Ridwan dan Camelia Malik.Good Corporate Governance Pemikiran

dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum.Jakarta.2008

Priyanto Dwi.Mandiri Belajar SPSS.Yogyakarta:Mediakom.2008

Sutedi ardian, S.H,M.H.2011.Good Corporate Governance.Jakarta:Sinar

Grafika.2011

www.alf.com

www.IICG.co.id