jurnal ilmiah pelaksanaan asas …...tempat ataupun lokasi kecelakaan kerja dengan menunjukan...
TRANSCRIPT
JURNAL ILMIAH
PELAKSANAAN ASAS EMPLOYER’S LIABILITY DALAM HUBUNGAN
KERJA PEKERJA/BURUH
(Studi di PT. Adipati Lombok Tour and Travel)
Oleh :
Baiq Ursula Aisha Rudi
D1A 115 046
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019
Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah
PELAKSANAAN ASAS EMPLOYER’S LIABILITY DALAM HUBUNGAN
KERJA PEKERJA/BURUH
(Studi di PT. Adipati Lombok Tour and Travel)
Oleh :
Baiq Ursula Aisha Rudi
D1A 115 046
Menyetujui,
Mataram, Mei 2019
Pembimbing Pertama,
H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum
NIP. 19610620 198803 1 001
PELAKSANAAN ASAS EMPLOYER’S LIABILITY DALAM HUBUNGAN
KERJA PEKERJA/BURUH
(Studi di PT. Adipati Lombok Tour and Travel)
Baiq Ursula Aisha Rudi
D1A 115 046
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas employer’s liability
dalam hubungan kerja dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Adipati Lombok Tour and Travel.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Pendekatan yang
digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis data serta
bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan lapangan. Analisis yang
digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan
asas employer’s liability pada PT. Adipati Tour and Travel sudah dapat memenuhi
kebutuhan tenaga kerja/buruh jika terjadi kecelakaan kerja. Perlindungan hukum
tenaga kerja di PT. Adipati Lombok Tour and dilakukan berdasarkan aturan pada
PT. Adipati Lombok Tour and Travel.
Kata Kunci : Pelaksanaan. Pekerja. Liability
THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYER’S LIABILITY PRINCIPLE
IN EMPLOYMENT RELATIONSHIP
(A Case Study in PT. Adipati Lombok Tour and Travel)
Abstract
This research aims to figure out the implementation of Employer’s Liability
Principle in employment relationship and in legal protection provided for
employees that have work accident in PT. Adipati Lombok Tour and Travel. This
research is a normative-empirical research, with legal, conceptual, and
sociological approach. Data that are used in this research are both primary and
secondary data. Data collection is carried out literature and field study; and
analyzed with qualitative analysis. According to the data analysis, the Employer’s
Liability Principle in PT. Adipati Lombok Tour and Travel is well-implemented,
by covering the needs employees that have work accidents. In addition, the legal
protection implementation for employees in PT. Adipati Lombok Tour and Travel
is based on the company’s regulation.
Keywords: Implementation, Employees, Liability
i
I. PENDAHULUAN
Perlindungan keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.1 Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya
perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh,
sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Dalam
lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah
sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan
upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk
meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.
Berdasarkan uarian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut: 1) bagaimanakah pelaksanaan asas employer’s liability dalam
hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan PT. Adipati Lombok Tour and
Travel ?, 2) bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Adipati Lombok Tour and
Travel?.
Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini
adalah : Manfaat Akademis, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat
penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakltas hukum Universitas Mataram.
Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
1 Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cet.1, PT.Rajawali,
Jakarta, 2008, hlm. 2.
ii
ilmu pengetahuan, dalam rangka pelaksanaan asas employer’s liability dalam
hubungan kerja pekerja/buruh. Manfaat Praktis, diharapkan dapat berguna bagi
masyarakrat untuk pelaksanaan asas employer’s liability dan perlindungan
hukum yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan,
konseptual dan sosiologis. Dalam Penelitian ini jenis dan sumber data yang
dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Tehnik dan alat
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen
dan lapangan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif.
iii
II. PEMBAHASAN
Pelaksanaan Asas Employer’s Liability Dalam Hubungan Kerja Antara
Pekerja/Buruh Dengan PT. Adipati Lombok Tour and Travel
PT. Adipati Lombok Tour and Travel adalah sebuah perusahaan yang
bergerak dalam bidang biro perjalanan wisata yang didirikan oleh Bapak L. Rudy
Arsyad selaku pemilik sekaligus sebagai direktur perusahaan. PT. Adipati
Lombok Tour and Travel berkedudukan di jalan Plumbago No. 20 Dusun Batu
Bolong, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. PT.
Adipati Lombok Tour and Travel tersebut sampai dengan saat ini mempunyai
jumlah karyawan sebanyak 12 orang, yang terdiri dari supir sebanyak 5 orang, 2
orang pegawai administrasi dan 5 orang sebagai instruktur wisata (guide).
Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang
majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi adanya perjanjian kerja antar kedua
belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh
bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkejakan
pekerja/buruh dengan memberi upah.2
Selanjutnya sehubungan dengan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan
lahirlah Hubungan Kerja atau Hubungan Perburuhan, yang jika ditinjau dari segi
hukum sekarang mempunyai arti yaitu hubungan antara seorang buruh dengan
seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukan kedudukan kedua pihak itu
yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
2 Iman Soepono, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 2009,
hlm. 1
iv
pekerja/buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan
terhadap pekerja/buruh.3
Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan
sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggaraan. Namun mengingat
kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam
membiayai program dan administrasi, maka perusahaan yang wajib mengikuti
program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara adalah
perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar
upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan
tuntutan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi
manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku
dalam perusahaan.4
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi mengenai Hukum
Ketenagakerjaan atau Perburuhan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa
kerja. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum
Ketenagakerjaan adalah serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis
3
Gunawi Kartasapoetra Dkk, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan
Hubungan Kerja, Amrico, Bandung, 2008, hlm. 29 4 Zaeni Asyhadie, Op.Cit. , hlm 84.
v
yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum kerja (pre employment), pada
saat kerja (during employment) dan sesudah kerja (post employment).
Employers liability pada hakikatnya meletakkan beban tanggung jawab
untuk menanggung pekerjaan yang terkena risiko kerja sepenuhnya pada
pengusaha. Bentuk secara tradisional adalah terjadinya hubungan kesepakatan
antara majikan terhadap buruh-buruhnya (tuan terhadap hambanya). Pengusaha
diwajibkan untuk memberi kesejahteraan kepada tenaga kerjanya, keluarganya,
atau kedua-duanya. Bentuk jaminan dalam hubungan kerja, seperti: kompensasi
kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja, pesangon untuk PHK, dan jaminan hari
tua. Pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha dan tergantung pada
peristiwa yang terjadi.
Asas “Employers liability”, sesuai dengan resiko tanggung jawab (liability
risk). Resiko jenis ini adalah mengenai resiko dari seseorang yang menurut hukum
berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya resiko yang menimpa
pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Resiko tanggung
jawab ini dalam sejarah jaminan sosial di Indonesia pernah di pergunakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan yang
menganut prinsip tanggung jawab pengusaha secara “murni”. Di katakana murni
karena tanggung jawab pengusaha berdasarkan Undang-undang tersebut tidak di
alihkan ke orang lain dengan mekanisme asuransi.
Pimpinan perusahaan PT. Adipati Lombok Tour and Travel menyadari
akan resiko tanggung jawab ini, karena itu khusus dalam kaitannya dengan
pelaksanaan asas employers liability bagi karyawannya yang tidak di ikut sertakan
vi
dalam program BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha PT. Adipati Lombok Tour and
Travel bertanggunng jawab atas resiko sakit (kesehatan) bagi karyawannya, yaitu
dengan memberikan pelayanan kesehatan dan tunjangan, hanya saja tidak
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dengan
mengikutsertakan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan.5
Berdasarkan hasil penelitian penyusun di lapangan walaupun PT. Adipati
Tour and Travel tidak mengikutsertakan pekerja/buruh pada BPJS
Ketenagakerjaan, PT. Adipati Tour and Travel menunjukkan bahwa perusahaan
tersebut mempunyai perhatian terhadap hak-hak pekerja, juga menimbulkan rasa
aman dalam bekerja karena jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja pekerja
tersebut mendapat jaminan dari perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara penyusun terhadap ibu Dewi selaku pekerja
administrasi pada PT. Adipati Tour and Travel mengatakan bahwa perusahaan ini
memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan setiap pekerja/buruh.6 Dalam hal
terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruh, maka perusahaan PT.
Adipati Tour and Travel memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan
dengan cara menjamin semua biaya pengobatan pekerja di rumah sakit sampai
pekerja tersebut keluar dari rumah sakit.7
5 Wawancara terhadap Bapak Rudi, Selaku Direktur PT. Adipati Lombok Tour and
Travel pada tanggal 19 Februari 2019 6 Hasil wawancara terhadap ibu Dewi, selaku karyawan administrasi PT. Adipati Tour
and Travel, pada tanggal 19 Februari 2019 7 Wawancara terhadap Bapak Rudi, Selaku Direktur PT. Adipati Lombok Tour and
Travel pada tanggal 19 Februari 2019
vii
Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Tenaga Kerja Yang
Mengalami Kecelakaan Kerja Di PT. Adipati Lombok Tour and Travel.
Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan,
ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah,
permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap
pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi,
permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi)
terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap
pengusaha.8
Dengan majunya industrialisasi dan modernisasi, maka dalam peningkatan
intesitas kerja operasional dan tempat kerja para pekerja.Hal ini memerlukan
pengerahan tenaga kerja secara intensif dari para pekerja. Kelelahan, kurang
perhatian, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dan sebab
terjadinya kecelakaan maka perlu dipahami perlu adanya pengetahuan
keselamatan kerja yang tepat, selanjutnya dengan peraturan yang maju akan
dicapai keamanan yang baik dan realistis yang merupakan faktor yang sangat
penting dalam memberikan rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada
tenaga kerja yang bersangkutan untuk dapat mempertinggi mutu pekerjaan,
peningkatan produksi dan produktivitas kerja.
Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Masalah tenaga kerja pada saat ini
8 Philipus M Hadjon ,Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, Armico,
Bandung, 2003, hlm 42.
viii
terus berkembang semakin kompleks, sehingga memerlukan perhatian dan
penanganan yang lebih serius sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu
penyempurnaan terhadap sistem perlindungan ketenagakerjaan harus terus di
lakukan, agar upaya perlindungan dapat di tingkatkan sesuai permaslahan
ketenagakerjaan yang semakin berkembang.
Pemerintah memang menghendaki adanya perlindungan jaminan sosial
bagi tenaga kerja secara keseluruhan, bukan kepada pekerja/buruh saja. Tenaga
kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pekerja/buruh adalah tenaga
kerja yang sudah melakukan hubungan kerja.
Dari hasil wawancara penyusun dengan Bapak Rudi selaku pemilik
sekaligus direktur pada PT. Adipati Tour and Travel, pelaksanaan perlindungan
hukum tenaga kerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja yaitu dengan cara
langsung memberikan pelayanan medis. Metode pelayanan medis secara langsung
yang disediakan oleh perusahaan sendiri ini digunakan oleh semua pekerja/buruh
di lingkungan PT. Adipati Tour and Travel dengan cara berobat sesuai dengan
tempat ataupun lokasi kecelakaan kerja dengan menunjukan kwintansi
pembayaran dokter ataupun rumah sakit setempat.9
Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhaji selaku instruktur wisata/guide
di PT. Adipati Tour and Travel menyatakan mengenai Pelaksanaan Perlindungan
9 Wawancara terhadap Bapak Rudi, Selaku Direktur PT. Adipati Lombok Tour and Travel
pada tanggal 21 Februari 2019
ix
Hukum Tenaga Kerja di PT. Adipati Tour and Travel yaitu :10
“Pelaksanaan
perlindungan hukum tenaga kerja di PT. Adipati Tour and Travel saya kira cukup
baik, karena saya mendapatkan jaminan perlindungan terhadap kecelakaan kerja
yang diterapkan di PT. Adipati Tour and Travel, sedangkan keluarga saya
mendapatkan santunan yang diberikan oleh perusahaan”.
Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja/buruh yang dilakukan
sendri oleh PT. Adipati Tour and Travel diikuti oleh seluruh tenaga kerja/buruh,
sehingga peran perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga
kerjanya diwujudkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan para
pekerja/buruhnya.
Program Jaminan Kecelakaan Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian. Program Jaminan Kecelakaan Kerja
adalah santunan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan
pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja. Kecelakaan kerja dalam hal ini termasuk kecelakaan kerja yang
terjadi dalam perjalanan dari rumah ketempat kerja dan kembali ke rumah. Iuran
jaminan kecelakaan kerja ini biasanya dibayar oleh pengusaha.
Kewajiban pengusaha untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari
oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang harus berani pula
menanggung risiko akibat dipekerjakannya itu”. Inilah yang disebut asas
“Employer’s Liability” atau “Tanggung Jawab Pengusaha”.
10
Wawancara terhadap Bapak Muhaji, Selaku instruktur wisata/guide PT. Adipati Lombok
Tour and Travel pada tanggal 21 Februari 2019
x
Berdasarkan bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian tersebut menyatakan bahwa : Ayat (1) : “Setiap Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta
dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”, Ayat (2) : “Setiap orang yang bekerja
wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada
BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Artinya setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya untuk
mendapatkan jaminan sosial, dan pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial dengan
cara didaftarkan dalam program jaminan sosial BPJS.
Besarnya iuran sangat sangat tergantung dari tingkat risiko kecelakaan
yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat risiko
tersebut semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan begitu juga
sebaliknya. Penyetoran iuran dilakukan oleh pengusaha kepada badan
penyelenggara dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat
tanggal 15 bulan berikutnya. Seluruhnya terdapat lima tingkat premi yang
didasarkan pada kelompok jenis usaha yang pengelompokannya diatur dalam
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yaitu sebagai berikut
: 1. Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x upah sebulan 2. Kelompok II = Premi
sebesar 0,54% x upah sebulan 3. Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x upah
xi
sebulan 4. Kelompok IV = Premi sebesar 1,27% x upah sebulan, 5. Kelompok V
= Premi sebesar 1,74% x upah sebulan
Adapun tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja/buruh
berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah: 1.
Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan
manusiawi; 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 3.
Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
dan; 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
xii
III. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik
kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan asas employer’s liability pada
PT. Adipati Tour and Travel jika terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja/buruh
keseluruhan biaya akan ditanggung oleh perusahaan, mulai dari biaya
pengangkutan, biaya pengobatan dan biaya rumah sakit tanpa dilakukan
pemotongan gaji pekerja/buruh dan juga perusahaan akan tetap memberikan
santunan kepada keluarga pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan pada saat
sedang bekerja, walaupun program yang dilakukan oleh perusahaan sendiri tidak
sesuai dengan program pemerintah yang di mana setiap perusahaan wajib
mendaftarkan pekerja/buruh dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga
keselamatan dan kesehatan pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja.; 2.
Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja di PT. Adipati Lombok Tour and
Travel dapat dikatakan baik, dimana seluruh pekerja/buruh telah mendapatkan
perlindungan tenaga kerja yang dilakukan berdasarkan aturan pada PT. Adipati
Lombok Tour and Travel sendiri, yang mana pekerja/buruh tetap diberikan
santunan baik keluarga maupun pekerja/buruh itu sendiri, hanya saja pelaksanaan
yang dilakukan oleh PT. Adipati Lombok Tour and Travel belum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, diamana pekerja/buruh yang bekerja pada PT.
Adipati Lombok Tour and Travel harus didaftarkan dalam program BPJS. Agar
pekerja/buruh tersebut memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya terkait
jaminan sosial.
xiii
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut adalah :
1.Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan sanksi kepada perusahaan
yang tidak mendaftarkan pekerja/buruh ke dalam program yang telah pemerintah
sediakan yaitu program BPJS Ketenagakerjaan. 2. Diharapakan pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja/buruh sebaiknya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, agar para pekerja/buruh dapat
memperoleh kepastian hukum terkait hak atas jaminan sosial, sehingga
dikemudian hari tidak terjadi masalah atau timbul masalah terkait jaminan sosial
para pekerja dan pekerja/buruh memiliki kekuatan hukum atas jaminan sosial
xiv
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Asyhadie, Zaeni, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Cet.1,
PT.Rajawali, Jakarta, 2008
Gunawi Kartasapoetra Dkk, Hukum Perburuhan Pancasila Bidang
Pelaksanaan Hubungan Kerja, Amrico, Bandung, 2008.
M. Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila,
Armico, Bandung, 2003
Soepono, Iman. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan,
Jakarta, 2009
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
Peraturan Perundang-undangan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian