i

JURNAL ILMIAH

TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PERJANJIAN ASURANSI

KONVENSIONAL DENGAN ASURANSI SYARI’AH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Strata I (S-1) Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

SUCINAH

D1A013368

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

ii

iii

TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PERJANJIAN ASURANSI

KONVENSIONAL DENGAN ASURANSI SYARI’AH

SUCINAH

D1A013368

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan perjanjian asuransi

konvensional dengan asuransi syari’ah dan untuk menjelaskan perbandingan

penyelesaian sengketa klaim asuransi pada asuransi konvensional dan asuransi

syari’ah. Penelitian yang digunakan adalah normatif. Perbandingan perjanjian antara

asuransi konvensional dan asuransi syari’ah di tinjau dari unsur-unsur kesepakatan.

Asuransi konvensional bertujuan untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada

penanggung, sedangkan asuransi syari’ah bertujuan saling menanggung risiko di

antara sesama peserta. Kesepakatan pada asuransi konvensional dan asuransi syari’ah,

sama-sama menggunakan polis asuransi yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Perbandingan penyelesaian sengketa klaim asuransi pada asuransi konvensional

diselesaikan dengan non litigasi melalui Arbitase dan Badan Mediasi Asuransi

Indonesia (BMAI) dan dengan litigasi di Pengadilan Negeri, Sementara dalam

asuransi syari’ah diselesaikan dengan non litigasi menggunakan alternatif

penyelesaian sengketa melalui BMAI dan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional

(Basyarnas) Sementara untuk penyelesaian sengketa dengan litigasi di Pengadilan

Agama.

Kata Kunci : Asuransi Konvesional, Asuransi Syari’ah, Perbandingan

JURIDIS REVIEW COMPARATIVE CONVENTIONAL INSURANCE

AGREEMENTS WITH SYARI'AH INSURANCE

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the differences of conventional insurance

agreements with sharia insurance and to explain the comparison of dispute resolution

of insurance claims on conventional insurance and sharia insurance. The research

used is normative. Comparison of agreement between conventional insurance and

sharia insurance in review of the elements of the agreement. Conventional insurance

aims to transfer the risk from the insured to the insurer, while the insurance Shari'ah

aims to bear each other risk among fellow participants. Agreements on conventional

insurance and sharia insurance, both using an insurance policy that contains the

rights. Comparison of dispute resolution of insurance claims on conventional

insurance settled by non litigation through Arbitase and Indonesian Insurance

Mediation Board (BMAI) and with litigation in Neger Court. Meanwhile, in sharia

insurance is settled by non litigation using alternative dispute settlement through BMAI and National Arbitration Arbitration Board (Basyarnas) Meanwhile for

settlement of dispute with litigation in Religious Court.

Keywords : Conventional Insurance, Syari'ah Insurance, Comparison.

i

PENDAHULUAN

Dalam transaksi keuangan modern terdapat upaya-upaya pengamanan yang

dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemungkinan menderita kerugian,

baik dengan cara mengalihkan risiko atau membaginya kepada pihak-pihak lain yang

memang menyediakan diri untuk itu. Mengalihkan risiko (Risk transfer) dan

membagi risoko (risk sharing) dapat dilakukan melalui sebuah perjanjian yang

disebut dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.

Di dalam mengantisipasi risiko, dihadapkan dengan banyaknya pilihan

perusahaan asuransi sebagai media jaminan ketidakpastian yang akan menimpa hidup

manusia. Adanya kebutuhan perusahaan asuransi tidak hanya dilandasi sebagai media

peralihan keamanan terhadap risiko, tapi juga harus memperhatikan faktor keyakinan

di dalam memilih perusahaan asuransi. Dalam perkembangannya lembaga

perasuransian, di samping asuransi konvensional mulai dikenal adanya asuransi

syari’ah. Dengan adanya dua sistem asuransi ini yakni sistem asuransi konvensional

dan sistem asuransi syari’ah, memicu banyak pertentangan dan perdebatan di banyak

kalangan. Hal itu karena asuransi konvensional dan asuransi syari’ah mempunyai

perbedaan prinsip dalam menjalankan kegiatan asuransi. Prinsip-prinsip yang

diterapkan dalam asuransi konvensional, yaitu mengacu pada peraturan hukum positif

Indonesia yang dalam hal ini adalah perundang-undangan, sedangakan asuransi

syari’ah menerapkan prinsip yang mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadit’s yang

sesuai dengan syariat islam di dalam menjalankan kegiatan asuransi.

Dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi berhadapan dengan

peserta. Mereka itulah yang mengikat perjanjian, sedangkan dalam asuransi syari’ah

perusahaan hanyalah sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk

ii

melaksanakan tugas yang semestinya dilaksanakan oleh peserta sendiri, yaitu untuk

mengelola iuran yang mereka kumpulkan. Selanjutnya, peserta memberikan santunan

kepada peserta yang mengalami musibah. Tindakan perusahaan asuransi di sini

(sebagai pengelola dan memberikan santunan) adalah untuk dan atas nama peserta

karena yang mengikat perjanjian adalah para peserta sendiri.1

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

adalah: (1) Bagaimana perbandingan perjanjian asuransi konvensional dengan

asuransi syari’ah ? (2) Bagaimana perbandingan penyelesaian sengketa klaim

asuransi pada asuransi konvensional dan asuransi syari’ah ?.

Adapun tujuan penelitian penulisan ini yang hendak dicapai adalah: (1) Untuk

menjelaskan perbedaan perjanjian asuransi konvensional dengan asuransi syari’ah.

(2) Untuk menjelaskan perbandingan penyelesaian sengketa klaim asuransi pada

asuransi konvensional dan asuransi syari’ah. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

(1) Manfaat Teoritis : Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu

karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh mahasiswa. Penelitian ini

juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang hukum pada

umumnya dan lebih khusus dalam bidang hukum asuransi. (2) Manfaat Praktis :

Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam menggambarkan perbandingan

perjanjian asuransi konvensional dengan asuransi syari’ah. Penelitian ini secara

praktis bermanfaat untuk menjelaskan perbandingan penyelesaian klaim asuransi

asuransi konvensional dan asuransi syari’ah melalui litigasi dan non litigasi. (3)

Manfaat Akademis : Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata

(S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

1 Suhrawardi K. Lubis, dkk, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 91

iii

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian

hukum normatif yaitu penelitian yang meneliti peraturan perundang-undangan, teori

hukum beserta berbagai gejalanya di masyarakat untuk dapat menjawab

permasalahan atau isu hukum yang diteliti.2

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu

bahan hukum yang sudah terkumpul, lalu dianalisis. Hal ini dilakukan dengan

membaca, menginventarisasi dari litelatur serta perundang-undangan yang kaitannya

dengan pokok pembahasan.

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 29

iv

I. PEMBAHASAN

Perbandingan Perjanjian Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syari’ah

1. Perbandingan Pencapaian Kesepakatan Dalam Asuransi Konvensional dengan

Asuransi Syari’ah.

Persamaan dalam pencapaian kesepakatan dari asuransi konvensional dan

asuransi syari’ah, terdapat persamaan, yaitu dasar hukum yang digunakan adalah

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

tentang Persuransian. Selain itu, polis dalam asuransi konvensional dengan

asuransi syari’ah merupakan bukti tertulis yang dapat diajukan ke pengadilan jika

terjadi suatu perkara hukum antara para pihak.

Sementara perbedaannya dapat dilihat dari aspek kesepakatan para pihak,

dimana dalam asuransi konvensional hanya terdapat satu kesepakatan, yaitu

kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung dengan membayar sejumlah

premi. Sementara dalam asuransi syari’ah, terdapat dua kesepakatan, kesepakatan

antara peserta satu dengan peserta yang lain dan kesepakatan antara peserta

dengan perusahaan.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi Konvensional dengan Asuransi

Syari’ah

Setelah terjadi suatu perjanjian (asuransi) yang dibuktikan dengan

diterbitkannya polis asuransi, tentu akan muncul hak dan kewajiban masing-

masing pihak, baik peserta/nasabah maupun perusahaan asuransi (konvensional

dan syari’ah). Namun dalam hak dan kewajiban tersebut terdapat persamaan dan

perbedaan. Persamaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syari’ah

adalah sama-sama membayar premi setelah terjadi kesepakatan dan mendapatkan

v

polis asuransi sebagai alat bukti terkuat ketika terjadi klaim asuransi. Sementara

yang menjadi perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syari’ah

adalah premi yang diberikan tersebut. Dalam asuransi konvesional premi tersebut

hanya menjadi premi tabungan yang ditujukan kepada yang membayar premi

(tertanggung). Dalam asurasi syari’ah, premi yang dibayarkan tersebut dipecah

menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Premi tabungan, yaitu bagian premi yang merupakan

dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya

akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi

bersih. Premi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada

peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta. 2) Premi

tabarru’ yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan

digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah yang

didapatkan oleh peserta asuransi syari’ah yang lain. 3) Premi biaya adalah

sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan

untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana

asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan dan biaya

yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

3. Pengelolaan Dana Peserta Dalam Asuransi Konvesional dan Asuransi Syari’ah

Keuntungan perusahaan asuransi syari’ah diperoleh dari bagian

keuntungan dana peserta, yang dikembangkan dengan prinsip bagi hasil. Para

peserta asuransi syari’ah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan

asuransi syari’ah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang

diperoleh dari pengembangan dana tersebut dibagi antara peserta dan perusahaan

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh peserta dengan perusahaan.

vi

Mekanisme pengelolaan dana tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:3 a) Sistem

yang mengandung unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah

uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan

tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan

jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar

premi tersebut, melalui rekening giro atau membayar langsung. Peserta dapat

memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi

dalam dua rekening yang berbeda, yaitu: Rekening Tabungan, yaitu kumpulan

dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir,

peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Rekening Tabarru’,

yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk

tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu dengan peserta yang lain.

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syari’ah Islam.

Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi

(klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Mudharabah.

Persentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan

tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. b)

Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan Setiap premi yang dibayar oleh

peserta, akan dimasukkan dalam Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana yang

diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-

menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila Peserta meninggal dunia

dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta ini

3Zainuddin Ali, Op.Cit. hlm. 51

vii

akan diinvestasikan sesuai dengan syari’ah Islam. Keuntungan dari hasil investasi

setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan

dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-Mudharabah dalam

suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan

dengan peserta

Dalam asuransi konvensional, dana yang sudah disetor murni tabungan

ketika terjadi musibah dikemudian hari sementara dalam asuransi syari’ah, dana

yang sudah disetor oleh peserta dipecah atau dibagi menjadi 2 (dua), yaitu dana

tabungan dan dana tabarru’.

4. Lembaga Pengawas Pada Asuransi Konvesional dan Asuransi Syari’ah

Dalam aspek pengawasan, antara asuransi konvesional dan asuransi

syari’ah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

adalah sama-sama diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat

OJK. Hanya saja karena asuransi syari’ah dijalankan dengan prinsip-prinsip

syari’ah maka pengawasnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas ditambah dengan satu lembaga, yaitu Dewan

Pengawas Syari’ah atau DPS. Hal tersebut termuat dalam Pasal 109.

5. Perbandingan Perjanjian Asuransi Konvensional (Polis AJB Bumiputera) dengan

Asuransi Syariah (Polis Asuransi Jiwa Syari’ah Prudential)

a. Perbandingan Pencapaian Kesepakatan

Dalam asuransi AJB Bumiputera, pencapaian kesepakatan yang

dilakukan hanya dilakukan oleh pihak nasabah dengan perusahaan, yaitu AJB

Bumiputera sebagai penanggung dan Tn. Otto Edward sebagai tertanggung.

Sementara dalam asuransi PT. Prudential Life Assurance, yang mengadakan

viii

pencapaian kesepakatan memang hanya 2 (dua) pihak saja, yaitu PT.

Prudential Life Assurance sebagai pengelola dan Miftahul Azkia Apriani

sebagai nasabah. Namun yang membedakannya dengan asuransi AJB

Bumiputera adalah meskipun hanya 2 (dua) pihak saja yang membuat

perjanjian tetapi premi yang dibayarkan oleh nasabah tidak hanya bertujuan

untuk pribadinya, melainkan juga digunakan untuk membantu peserta lain.

Dengan demikian, konsep pencapaian kesepepakatan yang ada dalam asuransi

PT. Prudential Life Assurance secara kasat mata terdapat 2 (dua) pihak saja

tetapi kenyataannya terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu perusahaan, nasabah, dan

peserta asuransi yang lain, dengan kata lain perjanjian yang diadakan dengan

peserta lain adalah diwakilkan oleh perusahaan asuransi, dengan dasar akad

Wakalah bil ujrah.

b. Perbandingan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam asuransi PT. Prudential Life Assurance hak yang didapat oleh

pemegang polis adalah menerima santunan ketika terjadi keadaan yang tidak

diinginkan. Selain itu, pemegang polis juga berhak untuk klaim asuransi

ketika perusahaan melakukan sesuatu yang melanggar apa yang sudah

disepakati dalam polis. Sementara kewajiban pemegang polis adalah

membayar sejumlah premi/kontribusi kepada pengelola sesuai dengan

kesepakatan yang ada dalam polis.

Perbedaan antara asuransi AJB Bumiputera maupun asuransi PT.

Prudential Life Assurance dapat dilihat dari premi yang dibayarkan oleh

tertanggung atau nasabah. Dalam asuransi AJB Bumiputera, premi yang

dibayarkan khusus untuk tertanggung dan orang-orang yang disebut dalam

ix

polis. Selain itu, premi yang dibayarkan tidak dipisah, perusahaan yang berhak

sepenuhnya mengelola premi tersebut. Sementara dalam asuransi PT.

Prudential Life Assurance, premi yang dibayarkan tidak hanya kepada

nasabah dan keluarga yang mendapat manfaat yang disebut dalam polis, tetapi

premi yang dibayarkan juga untuk membantu peserta yang lain.

c. Perbandingan Pengelolaan Dana Asuransi Konvensional dengan Asuransi

Syari’ah

Dalam pengelolaan dana, baik AJB Bumiputera maupun PT.

Prudential Life Assurance sama-sama sebagai lembaga pengelola.

Perbedaannya teletak pada kepemilikan dana dan sistem pengelolaan. Dalam

AJB Bumiputera, premi adalah milik perusahaan, pemberian uang

pertanggungan adalah sebagai tanggung jawab perusahaan kepada

tertanggung. Pengelolaan dana dilakukan oleh perusahaan dan bebas

mengivestasikan dana tersebut selama tidak bertentangan dengan Undang-

Undang yang berlaku. Sementara dalam PT. Prudential Life Assurance,

kepemilikan dana adalah milik peserta, perusahaan hanya sebagai pengelola.

Sistem pengelolaan dananya yaitu perusahaan asuransi diberi kepercayaan

(amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan

jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah

sesuai hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian.

d. Perbandingan dalam Hal Meninggal dan Hidupnya Tertanggung Pada Tanggal

akhir Pertanggungan

Meninggal dan hidupnya tertanggung pada tanggal akhir

pertanggungan dalam asuransi konvensional. Jika tertanggung meninggal

x

dunia sebelum masa akhir pertanggungan berakhir, maka kepada yang

ditunjuk dibayar santunan sebesar uang pertanggungan ditambah saldo nilai

tunai. Jika tertanggung masih hidup sampai tanggal akhir pertanggungan,

maka dibayarkan saldo nilai tunai saja. Hal ini termuat dalam halaman kedua

di dalam polis AJB Bumiputera.

Sedangkan dalam asuransi syari’ah yaitu PT. Prudential Life

Assurance, apabila peserta masih hidup pada tanggal akhir pertanggungan,

maka tidak ada pembayaran apapun yang dibebankan kepada Dana Tabarru’

dan perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai

Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada tanggal perhitungan

terdekat setelah tanggal akhir pertanggungan asuransi (butir 4).

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi pada Asuransi

Konvensional dan Asuransi Syari’ah

1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa antara asuransi konvensional dengan asuransi

syari’ah jika dilihat dari polis lebih terlihat perbedaannya. Namun secara umum

persamaan penyelesaian sengketanya adalah menggunakan jalur litigasi maupun

non litigasi, tetapi yang membedakannya adalah lembaga-lembaga yang ada

dalam masing-masing litigasi dan non litigasi. Dalam asuransi konvensional,

jalur litigasi yang digunakan adalah lembaga peradilan (dalam hal ini adalah

Pengadilan Negeri). Sementara jalur non ligatasi adalah Arbitrase Badan

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia

(BMAI).

xi

Untuk asuransi syari’ah yang prinsipnya adalah berdasarkan Al-Qur’an

dan Al-Hadit’s di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara untuk penyelesaian sengketa

non litigasi menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui BMAI dan

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas).

2. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Dalam Polis Asuransi

Konsep perbedaan spesifik dalam penyelesaian klaim asuransi pada Polis

Asuransi Jiwa AJB Bumiputera terdapat pada Pasal 20 yang menyatakan “dalam

segala persengketaan antara Badan dan yang berkepentingan dalam asuransi ini

Badan dan Pemegang Polis memilih tempat kedudukan yang tidak berubah

(domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Kantor

Pusat Badan maupun Kantor-kantor di Daerah dimana Kantor Pusat Badan

mempunyai Kantor atau kedudukan Pemegang Polis.”

Sementara pada Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential, konsep

penyelesaian sengketa termuat dalam point 19 tentang penyelesaian sengketa,

dimana polis tersebut menyatakan “apabila timbul persengketaan antara Kami

dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan

melalui musyawarah atau mediasi yang diselenggarakan oleh Badan Mediasi dan

Arbitrase Asuransi Indonesia, maka persengketaan tersebut harus diselesaikan di

Pengadilan Agama atau pengadilan lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia

yang berwenang (untuk menyelesaikan persengketaan tersebut) menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

xii

II. PENUTUP

Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat deisimpulkan bahwa : (1) Perbandingan

perjanjian antara asuransi konvensional dan asuransi syari’ah ditinjau dari unsur-

unsur kesepakatan. Asuransi konvensional bertujuan untuk mengalihkan risiko dari

tertanggung kepada penanggung, sedangkan asuransi syari’ah bertujuan saling

menanggung risiko diantara sesama peserta. Kesepakatan para pihak dalam asuransi

konvensional terjadi antara tertanggung dan penanggung (perusahaan asuransi),

sedangkan pada asuransi syari’ah, terdapat dua kesepakatan yaitu kesepaktan yang

terjadi antara sesama peserta yang sekaligus berkedudukan sebagai penanggung, dan

kesepakatan antara peserta/tertanggung sekaligus penanggung dengan perusahaan

asuransi sebagai pengelola. Kesepakatan pada asuransi konvensional dan asuransi

syari’ah, sama-sama menggunakan polis asuransi yang memuat hak dan kewajiban

para pihak dan polis merupakan alat bukti yang terkuat dibanding alat bukti tulis

lainnya dalam perjanjian asuransi. (2) Perbandingan penyelesaian sengketa klaim

asuransi pada asuransi konvensional diselesaikan dengan non litigasi melalui

Arbitase, dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan dengan litigasi di

Pengadilan Negeri. Sementara dalam asuransi syari’ah diselesaikan dengan non

litigasi menggunakan alternatif penyelsaian sengketa menggunakan mediasi melalui

BMAI dan Arbitrase melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (Basyarnas) dan

dengan litigasi pada Pengadilan Agama.

xiii

Saran

Disarankan kepada Presiden untuk segera membuat PP untuk peraturan

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian agar

memiliki dasar hukum yang lebih lengkap. Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 91

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa “Peraturan

pelaksanaan dan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6

(enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Namun hingga

sekarang belum ditetapkan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian.

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku, Kamus, Jurnal, Artikel

K. Lubis, Suhrawardi, dkk, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.

Zainuddin, Ali, Hukum Asuransi Syari’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5618);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PKM.010/2010 tentang Penerapan Prinsip

Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip

Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 35);

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional.

Polis Asuransi