jurnal pembangunan daerah - core.ac.uk · manusia (ipm) keempat kabupaten di pulau madura yang...

VOL. I | EDISI I | TAHUN 2013

PEMBANGUNANJURNAL

DAERAH Media ReferensiDaerah Membangun

ISSN: 2337-3318

PEMBANGUNANJURNAL

DAERAH Media ReferensiDaerah Membangun

Diterbitkan oleh:Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam NegeriJl. Taman Makam Pahlawan No. 20 KalibataJakarta Selatan 12750

Tahun 2013

Jurnal Pembangunan Daerah diterbitkan empat edisi dalam setahun oleh DirektoratJenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan sebagaimedia referensi daerah membangun.

Jurnal ini kiranya berfungsi juga sebagai media komunikasi dalam menyampaikangagasan, pandangan, pengetahuan, dan pengalaman tentang pembangunan daerah yangmeliputi perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, penataan ruang danlingkungan hidup, pengembangan ekonomi daerah, dan penataan perkotaan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan isu pembangunan daerah dan desentralisasi.

PELINDUNG : Menteri Dalam NegeriPENANGGUNGJAWAB : Dr. H. Muh. Marwan, M.SiKETUA DEWAN REDAKSI : Dr. Drs. Sjofjan Bakar, M.ScANGGOTA : Hasiholan Pasaribu, SE., MPKP

Drs. Binar Ginting, MMEdi Sugiharto, SH., M.SiWidodo Sigit Pudjianto, SH., MHIr. Dadang Sumantri Muchtar

REDAKTUR UTAMA : Drs. A. Damenta, Mag.rer.publREDAKTUR PELAKSANA : Fitriani, STP., MT., M.ScEDITOR : Ahmad Anshori Wahdy, SE., MBA

Emile Boeky, ST., M.SiNita Sosiawati, ST., MTMuhammad Nur Fajar Asmar, S.STPDede Sulaeman, S.PdIAzwar, S.S., M.Si

MITRA BESTARI : Achmad Adhitya, M.Sc., Ph.DDr. Rulli Nasrullah, M.Si

DESAINER GRAFIS : Deni Irawan, S.IKomALAMAT REDAKSI : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam NegeriJl. Taman Makam Pahlawan No. 20 KalibataJakarta Selatan 12750Telp.: 021-7992537Email: [email protected]

Pemekaran daerah di Indonesia (sejak 1999-2010) serupa selkanker yang membelah diri dengan sangat cepat. Setiaptahunnya rata-rata telah terbentuk 20 daerah otonom baru(DOB) hasil dari pemekaran daerah. Begitu banyaknya DOByang terbentuk dalam era otonomi daerah selama ini

berakibat pada bermunculannya berbagai persoalan yang rumit.Secara umum, pemekaran wilayah tersebut belum bisa dikatakan

berhasil, apalagi mampu menyejahterakan masyarakatnya. Sebaliknya,pemekaran wilayah yang seperti cendawan di musim hujan itu malahmenimbulkan masalah yang tidak lagi sederhana. Misalnya, malasahpenggunaan anggaran yang begitu besar dan meningkatnya konflik yangmenyebabkan jatuhnya korban jiwa. Salah satu bentuk konflik tersebutadalah terjadinya perebutan sumberdaya di perbatasan atau disebutsebagai konflik batas wilayah.

Seperti apa sisik-melik soal DOB tersebut? Djoko Harmantyo, StafPengajar dan Kepala Laboratorium Pengembangan Wilayah DepartemenGeografi FMIPA-UI, membahas konsep dan teori yang berkaitan denganhal tersebut. Dalam artikel berjudul, Pemekaran Daerah dan PerkembanganWilayah di Indonesia: Kenapa DOB Mesti Lahir Prematur, beliau membahasperkembangan wilayah administrasi di Indonesia sejak Indonesiamerdeka sampai tahun 2012. Selain itu, dibahas pula instrumenpemekaran daerah yang berkaitan dengan potensi terjadinya konflikkewilayahan.

Dalam artikel kedua, Rusdiyanto, Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)Universitas Muhammadiyah Madiun mengulas strategi percepatan danpemanfaatan pembangunan tata ruang wilayah berbasis agropolitan.Menurutnya pembangunan tata ruang agropolitan merupakan strategialternatif dalam memberikan solusi terhadap sumber penghidupan dankesejahteraan, karena terdapat faktor fungsional dari berbagai sektorpertanian, industri, pariwisata dan agribisnis. Sehingga tata ruangagropolitan merupakan fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasimaupun pengendalian agar pembangunan berorientasi cepat tumbuhdan berkelanjutan. Artikelnya berjudul, Strategi Percepatan dan

i

JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH, EDISI I, VOL. 1, TAHUN 2013

Pemanfaatan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berbasis Agropolitan yangCepat Tumbuh dan Berkelanjutan.

Artikel ketiga, Aat Ruchiat Nugraha dan Trie Damayanti, keduanyaDosen Jurusan Humas Fakultas Ilmu Komunikasi, UniversitasPadjadjaran memaparkan masalah pelayanan informasi publik olehpemerintah daerah dengan pendekatan teori Public Relations. Secarakhusus, kajian keduanya mengulas masalah tersebut dalam kontekswilayah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Artikelnya berjudul,Pelayanan Informasi Publik oleh Pemerintah Daerah dalam ImplementasiKeterbukaan Informasi Publik: Perspektif Public Relations (Studi Kasus diPemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung).

Dalam artikel keempat, Gunawan Tanuwidjaja, Dosen Program StudiArsitektur Universitas Kristen Petra, Surabaya, mengkaji kerangkakerjasama dan perencanaan partisipatif daerah Bangkalan, Madura.Dalam kajian tersebut beliau mengusulkan beberapa rekomendasi yangterkait dengan revitalisasi rencana tata ruang kabupaten-kabupaten diMadura dan beberapa usualan penting lainnya. Artikelnya berjudul,Revitalisasi Kota dan Kabupaten yang Lebih Berkelanjutan: KerangkaKerjasama dan Perencanaan Partisipatif di Bangkalan, Madura.

Dalam artikel kelima, Rulli Nasrullah, Direktur Eksekutif LembagaPengembangan Studi dan Informasi (LPSI) Jakarta, membahaspenggunaan media baru dalam menunjang pembangunan daerah.Menurutnya, salah satu keuntungan pemanfaatan media baru itu adalahcara kerja yang lebih praktis, menghemat waktu, bahkan mengatasipersoalan tempat. Baginya, penyebaran informasi menggunakan mediabaru menjadi kekuatan baru, misalnya, dalam menyebarkan informasiterkait potensi daerah sehingga memberikan peluang bagi invetasi daerahuntuk bisa ikut andil di suatu daerah secara cepat. Artikelnya berjudul,Pemanfaatan Media Baru dalam Pembangunan Daerah.[]

ii


PENGANTAR REDAKSI

DAFTAR ISI

PEMEKARAN DAERAH DAN PERKEMBANGANWILAYAH DI INDONESIA: KENAPA DOB MESTILAHIR PREMATUR?Oleh: Djoko Harmantyo

STRATEGI PERCEPATAN DAN PEMANFAATANPEMBANGUNAN TATA RUANG WILAYAHBERBASIS AGROPOLITAN YANG CEPAT TUMBUHDAN BERKELANJUTANOleh: Rusdiyanto

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEHPEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: PERSPEKTIFPUBLIC RELATIONSOleh: Aat Ruchiat Nugraha dan Trie Damayanti

REVITALISASI KOTA DAN KABUPATEN YANGLEBIH BERKELANJUTAN: KERANGKAKERJASAMA DAN PERENCANAAN PARTISIPATIFDI BANGKALAN MADURAOleh: Gunawan Tanuwidjaja dan Joyce Martha Widjaya

PEMANFAATAN MEDIA BARU DALAMPEMBANGUNAN DAERAHOleh: Rulli Nasrullah

i-ii

iii

1

13

35

59

77


iii

59JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH, EDISI I, VOL. 1, TAHUN 2013

AbstractMadura has limited social, economical and environmental resources which make it underdeveloped com-pared to the rest regions in the East Java. This situation requires the implementation of a more comprehen-sible participative planning and cooperation in order to enhance sustainable development, particularly inBangkalan Regency. The study reveals that Bangkalan has a unique social and economic character as well asnatural resources; majority of residents with low level of education, most of them are also live in poverty,frequent social conflict, not to mention limited natural resources. The study offers some recommendationsto revitalize district spatial planning. It also proposes a mechanism to increase public participation in plan-ning, land acquisition, construction, operation, and maintaining infrastructures. Furthermore, the studyalso recommends the improvement road infrastructures, water installation and its distribution in Madura.All those strategies should be implemented hand in hand with the effort to strengthen participative ap-proach of development both in planning and cooperation.

AbstrakPulau Madura memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terbatas sehingga tertinggal dari kawasanlainnya di Jawa Timur. Ketertinggalan ini menuntut diterapkannya kerangka kerjasama dan perencanaanpartisipatif yang lebih jelas untuk mewujudkan pembangunan pulau Madura yang berkelanjutan, terutamadi Kabupaten Bangkalan. Dalam kajian ini ditemukan bahwa Kabupaten Bangkalan, Madura ternyata memilikikarakter sosial, ekonomi, dan lingkungan yang unik, misalnya: pendidikan penduduk Bangkalan yang terbatas,sebagian besar penduduk Bangkalan hidup di bawah garis kemiskinan, konflik sosial yang sangat sering terjadi;dan sumber daya alamnya sangat terbatas. Dalam kajian ini diusulkan beberapa rekomendasi yang terkaitdengan revitalisasi rencana tata ruang kabupaten di Madura. Kemudian diusulkan peningkatan partisipasimasyarakat dalam perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur.Selain itu, diusulkan pula peningkatan infrastruktur jalan dan instalasi air baku serta distribusinya di Madura.Strategi ini diusulkan bersamaan dengan kerangka kerjasama dan perencanaan partisipatif.

Kata kunci: Madura, kerjasama partisipatif, pembangunan berkelanjutan.

Gunawan Tanuwidjaja dan Joyce Martha WidjayaDosen Program Studi Arsitektur Universitas Kristen Petra, Surabaya, dan Peneliti Senior Balai SosialEkonomi Lingkungan Jalan dan Jembatan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi danLingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjaan UmumEmail: [email protected], [email protected]

60 JURNAL PEMBANGUNAN DAERAH, EDISI I, VOL. 1, TAHUN 2013

PendahuluanPulau Madura memiliki luas 5.304 km2

dan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkunganyang terbatas. Hal ini menyebabkan PulauMadura tertinggal dari kawasan lainnya diJawa Timur (Moh. Adib, 2009). Hal initerlihat dari Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) per kapita dan Indeks PrestasiManusia (IPM) keempat Kabupaten di PulauMadura yang relatif di bawah kota-kota dankabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur(Badan Pusat Statistik-BAPENAS-UNDP,2004).

Ketertinggalan ini mendorongditerapkannya strategi pembangunanJembatan Suramadu (Surabaya-Madura) olehpemerintah pusat yang dibangun antara2003-2009, dengan panjang keseluruhan 5.7km. Bersamaan dengan itu, pemerintahpusat menyiapkan instrumen-instrumenlainnya seperti usulan Rencana Tata RuangKawasan Kaki Jembatan Suramadu (RTRKKJS) dan usulan rencana tata ruangkabupaten-kabupaten di Madura.

Dalam usulan rencana tata ruangkabupaten-kabupaten tersebut, KabupatenBangkalan direncanakan menjadi kawasanindustri terpadu (industri, logistik, danpelabuhan). Diusulkan pula, untuk dibuatdaerah-daerah pertanian terpadu(agropolitan) di Kabupaten Sampang,Pamekasan, dan Sumenep yang akanmenunjang bahan baku kawasan industri.Sehingga diharapkan terjadi kerjasamaantardaerah untuk membangun pulauMadura ini.

Perbedaan juga terdapat pada usulan

mengenai kawasan industri. Pemerintahpusat mengusulkan kawasan industri diBangkalan adalah kawasan industri berbasispertanian dan kawasan pelabuhan peti kemasKlampis. Di sisi lain, Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalanmengusulkan seperti kawasan agropolitan diBangkalan; Madura Industry and Seaport City(MISI) di Socah; serta Industri Semen diSocah dan Tragah. Pola pengembangan dalamRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)menurut Badan Pelaksana PengembanganWilayah Surabaya-Madura dan BappedaKabupaten Bangkalan. Hal ini menunjukkanusulan pengembangan Bangkalan tidakselaras.

Selain itu, pemerintah pusat jugamempersiapkan strategi untukpemberdayaan masyarakat melalui BadanPelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPPWS) untuk mengelolaJembatan Suramadu dan Kawasan Kaki-KakiJembatan Suramadu.

Tapi ternyata Kawasan Kaki JembatanSuramadu (KKJS) ini belum bisa terwujudsecara optimal karena konflik kepentinganantara Badan Pelaksana PengembanganWilayah Surabaya-Madura (BPPWS) danpemerintah daerah (pemda) KabupatenBangkalan.

Karena itu diperlukan kerangkakerjasama dan perencanaan partisipatif yanglebih jelas untuk mewujudkan pembangunanpulau Madura yang berkelanjutan, terutamadi Kabupaten Bangkalan. Kerangkakerjasama dan perencanaan partisipatif inisecara ideal harus melibatkan pemerintah

REVITALISASI KOTA DAN KABUPATEN YANG LEBIH BERKELANJUTAN


(pusat, provinsi, kota/kabupaten,kecamatan, kelurahan), swasta danmasyarakat. Usulan ini selaras dengan dasarteori pembangunan berkelanjutan.

Sebagai sebuah rumusan, kajian inidifokuskan dalam dua masalah penting:apakah ada faktor-faktor sosial, ekonomi,dan lingkungan yang mendukung kerangkakerjasama dan perencanaan partisipatif diBangkalan? Dan bagaimana memanfaatkanfaktor-faktor tersebut untuk mewujudkankerjasama dan perencanaan partisipatif untukrencana industrialisasi Bangkalan?

Adapun tujuan dari kajian ini adalahuntuk beberapa hal. Pertama, memetakan

potensi dan kendala sosial, ekonomi, danlingkungan yang memengaruhi kerjasamadan perencanaan partis ipatif. Kedua,menyusun usulan kerangka kerjasama danperencanaan partisipatif untuk revitalisasikota dan kabupaten. Ketiga, memberikansaran-saran strategi secara kualitatif untukpembangunan Madura yang berkelanjutansecara umum.

Kemudian, manfaat dari kajian ini adalahterwujudnya “Pembangunan Berkelanjutan”atau “Sustainable Development” di PulauMadura, terutama di Kabupaten Bangkalan.

Metode Analisa Strengths Weaknesses Op-portunities Threats (SWOT) atau analisis

Gambar 1. Pola Pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah menurut BadanPelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura dan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan



kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman(Start, D., et.all., 2004) digunakan dalamanalisis faktor sosial, ekonomi, danlingkungan. Kemudian data ini diolah lebihlanjut dengan Metode Visual (Sanoff, H.,1991) dan Geographic Information System (GIS)(Tanuwidjaja, G. dan Malone-Lee, 2009)untuk mendapatkan strategi pembangunanberkelanjutan di Bangkalan.

Langkah-langkah penting yang perludijelaskan ialah verifikasi berbagai fenomenakonflik sosial, ekonomi, dan rencana yangada di lapangan dilakukan oleh tim PuslibangSosekling ke Bangkalan dengan metode Vi-sual Research Sanoff (1991).

Juga dilakukan diskusi dengan para ahlidan diskusi stakeholders untuk membahaskerangka kerjasama dan perencanaanpartisipatif. Stakeholders yang terlibat diantaranya ialah Balai V Pusat Penelitian danPengembangan Jalan dan Jembatan, BadanPelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPPWS), Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) KabupatenBangkalan, pada 2010.

Tinjauan TeoritisPembangunan Berkelanjutan dijelaskan

dalam Laporan “the World Commission on Envi-ronment and Development: Our Common Future”pada 1987. Pembangunan berkelanjutan atauSustainable Development didefinisikan sebagaipembangunan yang memenuhi kebutuhansaat ini tanpa mengkompromikankemampuan generasi masa depan untukmemenuhi kebutuhannya (WCED, 1987).

Pembangunan berkelanjutan secara ideal

harus melingkupi seluruh negara dengansebuah rencana strategi untuk transformasiekonomi dan sosial masyarakat. Strategi diatas terutama sangat diperlukan untukmenciptakan kesetaraan akses kepadasumber daya alam dan pemerataankeuntungan dari pemanfaatan tersebut.Sehingga seharusnya masyarakat miskin danpemenuhan kebutuhannya harusdiperhatikan dalam sebuah pembangunanberkelanjutan.

Sayang sekali, kerangka pembangunanberkelanjutan ini sangat berlawanan dengankondisi negara berkembang seperti Indone-sia, khususnya pulau Madura. Todaro, M.P.,Smith, S.C., ed. (2003) mengungkapkanberbagai fenomena pembangunan di negaraberkembang, seperti:- Rendahnya level kesejahteraan, ditandai

dengan pendapatan yang rendah,ketidakmerataan kesejahteraan,kesehatan yang buruk, dan pendidikanyang tidak memadai;

- Produktivitas yang rendah;- Tingkat pertumbuhan penduduk yang

tinggi dan tingkat ketergantungan yangtinggi;

- Ketergantungan pada ekspor produksipertanian dan produksi primer;

- Pasar yang tidak sempurna danpembatasan informasi;

- Dominasi ketergantungan dankerentanan di dalam hubungan relasiinternasional.

Untuk mengatasi permasalahanpembangunan itu, Todaro, M.P., Smith,



S.C., ed. (2003) mengusulkan 3 tujuan daripembangunan yang perlu diperhatikan.Pertama, untuk meningkatkan ketersediaandan melebarkan distribusi dari kebutuhandasar bertahan hidup seperti makanan,tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.

Kedua, untuk meningkatkan levelkehidupan termasuk pendapatan yang lebihbaik, pekerjaan yang lebih banyak,pendidikan yang lebih baik, dan perhatianterhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan,yang bukan saja akan meningkatkankesejahteraan tapi juga menimbulkankepercayaan diri secara individu dannasional.

Ketiga, untuk memperluas pilihan-pilihan

ekonomi dan sosial bagi individu-individudan bangsa-bangsa dengan membebaskanmereka dari perbudakan dan ketergantungandari orang lain dan negara lain, sertamembebaskan dari pengabaian dankesengsaraan.

Sehingga rencana pembangunan kota dankabupaten harus memerhatikan tujuan-tujuan tersebut. Sebaliknya, selama inipembangunan di Indonesia hanya berpusatpada masalah fisik. Karena itu dibutuhkanperubahan paradigma semua pihak yangberkepentingan di kota dan kabupatententang pembangunan berkelanjutan.

Teori pembangunan berkelanjutan dikota-kota juga diungkapkan oleh Jane Jacobs

Gambar 2. Kerangka Pembangunan Berkelanjutan atau “Sustainable Development.”Sumber: WCED (1987).15



(1961). Ia berpendapat bahwa kota-kotaadalah organisme hidup dan ekosistem yangberkembang seiring dengan waktu daninteraksinya dengan penduduknya. Elemen-elemen kota, seperti tempat pejalan kaki,taman-taman, permukiman-permukiman,pemerintah dan sektor ekonomi harusberfungsi sinergis.

Jane Jacobs (1961) menyarankanperkembangan kota secara campuran (mixed-use urban development) yang diintegrasikandari berbagai tipe bangunan dan penggunaan,perumahan atau komersial, baru atau lama.Menurutnya, kota-kota akan bergantungpada keragaman tata guna lahan, jugakeragaman penduduk yang menggunakannya(usia, waktu penggunaan) sehingga terciptakehidupan komunitas. Menurutnya,“organik, spontan, dan tidak rapih” (“organic,spontaneous, and untidy”) akan menyebabkankeberlanjutan dari kota.

Terakhir ia juga menyarankandilakukannya proses perencanaan berbasiskomunitas yang mengutamakan masukandari bawah (Bottom-Up Community Planning).Menurutnya pengetahuan mengenai masalahlokal akan berdampak baik padapengembangan masyarakat (community devel-opment). Hal ini berdasarkan pengalamannyabahwa kebijakan perencanaan pemerintahseringkali tidak sesuai dengan fungsipermukiman-permukiman dalam kotatersebut (Jane Jacobs, 1961).

Newman dan Kenworthy (2000), dalamSustainable Urban Form: The Big Picturemengusulkan empat strategi untukmengubah kota yang berbasis kendaraan,

menjadi kota yang berkelanjutan (SustainableCity), yaitu: Revitalisasi bagian dalam kota(Revitalise the inner city); Memfokuskanpembangunan pada jalur kereta api yangtelah dibangun (Focus development around theexisting rail system); Tidak mendukungpenyebaran perkotaan (Discourage further ur-ban sprawl); dan Memperpanjang jaringanperhubungan publik sampai pedesaan (Ex-tend the public transport system and build newurban villages in the suburbs).

Upaya yang disarankan tersebut sudahberhasil diterapkan di Inggris sehinggamengurangi lahan dalam kota yangdiabaikan, dan menyebabkan pusat-pusatlokal tersebut menjadi lebih baik, hidup, danmenarik untuk masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut (Williams, 2000).

Untuk kawasan kota dan kabupaten yangberasal dari lahan kosong maka diperlukanjuga perencanaan tata ruang komprehensifberbasis ekologis, yaitu perencanaan yangmempertimbangkan kondisikeanekaragaman hayati (kondisi ekologi),kapasitas atau daya dukung lingkungan(kondisi fisik lainnya) serta kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi kawasan.Kemudian di dalam prosesnya perencanaaninfrastruktur lainnya seperti tata air,transportasi massal, pengelolaan limbah dansampah, konservasi energi, dan lain-lainharus diintegrasikan. Serta melibatkan peranserta para pemegang kepentingan (stakehold-ers) dalam penentuan tata ruang tersebut.(Tanuwidjaja, Widjaya, 2010 danTanuwidjaja, Malone-Lee, 2009). LihatGambar 3 dan 4.



Gambar 3. Metode Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis

Gambar 4. Integrasi Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis



Merangkum teori tersebut, dapatdipahami bahwa diperlukan sebuah kerangkapembangunan berkelanjutan di kota ataukabupaten di Indonesia yang memerhatikankondisi sosial ekonomi lingkungan yang ada.Selain itu partisipasi masyarakat sangatdiperlukan untuk menerapkan perencanaanpar tisipatif dan langkah-langkahpembangunan selanjutnya.

Selain itu dilakukan tinjauan padaDepartemen Pekerjaan Umum (1998),Pedoman Penyediaan Sarana dan PrasaranaUmum Pekerjaan Umum (PSD-PU) yangdilaksanakan pada 1996-1998 di KotaBandung, Kelurahan Cibangkong, danKelurahan Taman Sari. Dalam studi kasus initerlihat bahwa pembangunan sarana danprasarana umum pekerjaan umum yangdirencanakan dan dibuat bersama wargamasyarakat akan berdampak positif.Dampaknya ialah akan menumbuhkan rasakepemilikan dan tanggung jawab masyarakatuntuk memanfaatkan dan memelihara hasilpembangunan.

Departemen Pekerjaan Umum (1998)juga merekomendasikan konsep dasarTRIDAYA yang terdiri dan 3 (tiga) Daya,meliputi pemberdayaan sosial,pendayagunaan prasarana dan sarana, sertapemberdayaan kegiatan usaha ekonomimasyarakat. Didapati juga azas, prinsippemberdayaan masyarakat melaluipengembangan PSD-PU yang menjadi faktorpenting yang memengaruhi keberhasilankerangka kerjasama dan perencanaanpartisipatif.

Azas-azas yang penting tersebut antara

lain: Pertama, azas demokratis, yang berartisegala pengambilan keputusan didasarkanatas aspirasi bersama dan dilakukan secaramusyawarah dan mufakat oleh pelakupembangunan tanpa adanya tekanan danpaksaan.

Kedua, azas keadilan, yang berarti bahwasetiap warga negara mempunyai hak untukmenempati dan/atau menikmati dan/ataumemiliki rumah yang layak dalamlingkungan permukiman yang sehat, aman,serasi, dan teratur.

Ketiga, azas kooperatif (kerjasama), yangberarti dalam pelibatan antarpelaku,hubungan yang dibangun menerapkankesetaraan dan saling menguntungkan danberbagai pelaku pembangunan yang terlibat.

Sementara itu prinsip-prinsip yangpenting ialah: pelibatan antarpelaku, yangberarti adanya keterlibatan aktif semua unsurkomunitas pemukim, antarkomunitas,maupun antarpelaku dalam setiap tahapankegiatan; saling belajar, yang berarti dalammenjalankan aktivitas pada setiap tahapankegiatan, hubungan antarpelaku merupakanproses saling belajar dan memahami dalamrangka saling mengembangkan; transparansi,yang berarti pada setiap kegiatan, disyaratkanadanya keterbukaan informasi tentangmaksud dan tujuan, serta besaran kegiatan,secara vertikal maupun horizontal; danakuntabel, yang berarti semua kegiatan yangdilakukan oleh semua pelaku pembangunanpada setiap tahapan harus dapatdipertanggungjawabkan.

Faktor sosial, ekonomi, dan lingkunganyang diungkapkan Todaro, M.P., Smith, S.C.,



ed. (2003) dan Azas dan Prinsip ProgramPSD-PU (1998) diadopsi sebagai faktor yangmemengaruhi keberhasilan kerangkakerjasama dan perencanaan partisipatif.

Analisis Faktor-faktor Sosial,Ekonomi, dan Lingkungan

Terdapat beberapa faktor sosial,ekonomi, dan lingkungan yang mendukungkerangka kerjasama dan perencanaanpartisipatif. Dari analisis yang telah dilakukanditemui beberapa faktor inti yangmempengaruhi hal tersebut, di antaranya:status pendidikan; status kemiskinan; budayademokrasi atau pengambilan keputusan;transparansi proses pembangunan dan pihak-pihak; akuntabilitas pihak-pihak; keadilanhukum; budaya kerjasama; konflik sosial; danketersediaan sumber daya (sumber daya air,daya dukung tanah, jaringan perhubungan,dan kesuburan tanah).

Kabupaten Bangkalan ternyata memilikikarakter sosial, ekonomi, dan lingkunganyang unik sebagaimana bisa dijelaskan sebagaiberikut:1. Status pendidikan. Penduduk Bangkalan

rata-rata memiliki pendidikan yangterbatas;

2. Status kemiskinan. Penduduk Bangkalancukup banyak yang hidup di bawah gariskemiskinan;

3. Budaya demokrasi atau pengambilankeputusan yang selama ini sangat bersifattop-down (kebijakan dari atas ke bawah);

4. Transparansi proses pembangunan danpihak-pihak yang belum didapatkaninformasi;

5. Akuntabilitas pihak-pihak yang belumdidapatkan informasi;

6. Keadilan hukum yang belum didapatkaninformasi;

7. Budaya kerjasama yang belum didapatkaninformasi;

8. Konflik sosial yang terjadi sangat sering(dan menunjukkan faktor 4, 5, 6 tidakoptimal sedangkan faktor 7 sudahmeluntur);

9. Ketersediaan sumber daya yang sangatterbatas (sumber daya air sangat terbatas,daya dukung tanah kurang baik, jaringanperhubungan yang tidak memadai, dankesuburan tanah sangat terbatas).

Faktor-faktor ini dijelaskan lebih lanjutsebagai berikut. Untuk status pendidikan,mayoritas penduduk Bangkalan memilikipendidikan yang terbatas. Sebanyak 42%penduduk merupakan siswa Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP), sebaliknya hanya 2% penduduk yangmerupakan Siswa Sekolah Menengah Atas(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK). Ini memperkuat data terbatasnyabahwa pendidikan mayoritas pendudukBangkalan (BPS, Bangkalan dalam Angka,2008-2009, diolah Tim PuslitbangSosekling). Kondisi ini diduga akanmenyebabkan sulitnya pelibatan masyarakatkarena kesulitan komunikasi. Lihat Tabel 1.

Mengenai status kemiskinan, mayoritaspenduduk Bangkalan, hidup di bawah gariskemiskinan. Hal ini disebabkan karena diBangkalan, subsistemnya menggunakanpertanian tadah hujan (ladang atau tegalan),



Tabel 1. Jumlah Siswa SD & SMP dan Siswa SMA & SMK terhadap Total Penduduk Bangkalan tahun 2009(Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling)31

Gambar 5. Peta Distribusi Murid SD & SMP diBangkalan terhadap Total Penduduk.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalamAngka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling

Gambar 6. Peta Distribusi SMA & SMK diBangkalan terhadap Total Penduduk

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalamAngka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling



Tabel 2. Data Kemiskinan per Kecamatan di Bangkalan (Jumlah Kepala Keluarga Miskin).Sumber: Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka, (2008-2009), diolah Tim Puslitbang Sosekling

Gambar 7. Peta Distribusi Kemiskinan Bangkalan.Kecamatan Konang, Kecamatan Tanah Merah,

Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, KecamatanGalis dan Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan

merupakan daerah yang paling miskin. Sumber:Badan Pusat Statistik, Bangkalan dalam Angka,2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling

Gambar 8. Peta Distribusi Konflik di KabupatenBangkalan. Sumber: Badan Pusat Statistik,

Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah TimPuslitbang Sosekling



seperti temuan Moh. Adib (2009).Kemiskinan di sana juga ternyatamenyebabkan konflik sosial, tingginyapengangguran, tingginya kriminalitas,tingginya migrasi keluar dari kawasan ini.Selain itu, hal ini juga menyebabkankesehatan yang buruk dan pendidikan yangtidak memadai. Lihat Tabel 2.

Konflik sosial di Madura, terutamaBangkalan, terjadi sangat sering. Konflik-konfl ik sosial yang ditemukan padaPenelitian Puslitbang Sosekling di antaranyaialah:1. Konflik birokrasi pemerintahan di

antaranya tumpang tindihnyakewenangan BPWS dan pemdaKabupaten Bangkalan. Hal inimengakibatkan konflik di kawasan kaki-kaki jembatan Suramadu mengenaipenataan pedagang kaki lima, pembagianretribusi Tol Suramadu. Selain ituterdapat komunikasi yang kurang baikantara birokrasi dengan masyarakat daninvestor yang mengakibatkan sulitnya izininvestasi;

2. Konflik tanah, di antaranya terkaitpenolakan masyarakat terhadappembebasan lahan dan penggusuranmakam leluhur. Selain itu terjadipemalsuan sertifikat tanah dan spekulasilahan;

3. Konflik wisata dan asusila terjadi karenaketidakjelasan aturan privatisasipengelolaan wisata. Hal inimengakibatkan konflik antara pihakswasta dan masyarakat, sertabermunculannya warung remang-

remang yang menyajikan minuman keras;4. Konflik industri dan pertambangan juga

terjadi berupa penolakan dan perusakanfasilitas oleh Masyarakat terhadappengeboran karena dampak negatifterhadap lingkungan. Selain itu jugaterjadi konflik karena penjiplakan motifbatik;

5. Konflik perhubungan di antaranya:ketidakjelasan atau perebutan trayekangkutan, penolakan masyarakatterhadap pembangunan terminal bus;

6. Konflik nelayan di antaranya: pertikaiannelayan, penolakan masyarakat terhadapTempat Pelelangan Ikan (TPI).

Konflik-konflik di atas ternyata bermuarapada budaya demokrasi atau pengambilankeputusan yang bersifat top-down. Prinsiptop-down yang dianut pada pembangunan diPulau Madura rupanya merupakan warisandari zaman kolonialisme Belanda. De Joonge(1988) melaporkan, Belanda memberikanwewenang raja-raja Madura untukmemungut pajak dan memerintah secaraotonom. Hal ini menyebabkan raja-rajatersebut memungut upeti untuk Belanda danuntuk dirinya sendiri. Selanjutnya praktik inimenyebabkan para petani harus membayar1/3 atau 1/2 dari hasil panennya sebagaiupeti hasil pertanian, pajak, pajak tanah dankerja paksa. Para petani menjadi engganmemberikan hasil yang maksimal karenapajak ini, ditambah dengan kondisi pertanianyang bersifat subsistem. Selain itu puladicatat bahwa petani enggan menggunakansistem pengairan pada tegalan yang ada



karena tegalan yang diubah menjadi sawahakan disita oleh raja.

Pola top-down ini juga terjadi pada masakemerdekaan. Edi Juwono Slamet (1999)melaporkan bahwa seringkali aparatpemerintah Indonesia melakukanpendekatan serupa dan menyebabkangagalnya program-program pembangunan.Prinsip top-down ini juga terlihat pada konflikkepemilikan lahan di antaranya olehPerusahaan Negara Garam di Madura (MohAdib, 2009).

Sementara itu, data-data tentangtransparansi dan akuntabilitas pihak-pihakserta keadilan hukum dan budaya kerjasamabelum didapat bukti-buktinya. Tetapi terlihatdari sejumlah konflik hal ini transparansi,akuntabilitas dan keadilan hukum tidak op-timal. Sementara budaya kerjasama ataukegotong royongan diduga sudah meluntur.

Terakhir faktor keterbatasan sumber dayaKabupaten Bangkalan yang sangat terbatasakan diulas. Mengenai sumber daya air,didapati data dari Badan Pusat Statistik padatahun 2008/2009 juga menyatakan bahwacurah hujan bulanan rata-rata bervariasiantara 0-276 mm/bulan. Hal ini berarticurah hujan yang ada tidak dapat menunjangkegiatan pertanian terutama antara Juni-Sep-tember (BPS, Bangkalan dalam Angka, 2008-2009, diolah Tim Puslitbang Sosekling ).

Studi lain dari Pusat Penelitian danPengembangan Sumber Daya Air. StudiNeraca Air SWS Madura (1995)memprediksikan bahwa rasio kebutuhan airterhadap ketersediaan air pada musimkemarau di tahun 2020 rata-rata akan

mencapai 80%. Artinya pasokan sumberdaya air tidak akan memadai. Beberapa Sub-DAS bahkan mengalami defisit parah sepertiBangkalan (428%), Sabuntar (101%), danSemajid (102%). Hal ini menunjukkanbahwa diperlukan infrastruktur penyedia airjika Pulau Madura ini ingin dikembangkansebagai industri atau pertanian.

Mengenai daya dukung tanah untukpondasi bangunan, ditemukan bahwaterdapat lapisan geologi berupa FormasiAluvial dan Formasi Madura yangmendominasi Pulau Madura kurang sesuaiuntuk industri karena lapisan ini memilikipotensi perosokan tanah. Pada Aluvial,perosokan tanah terjadi karena terdiri darilempung, lanau lempungan, lanau dan pasir.Sedangkan pada Formasi Madura, potensiperosokan tanah bisa terjadi karenafenomena karst terbentuk dari batuangamping yang juga muda runtuh. Terutamajika dilakukan penarikan air tanah berlebihandan pembebanan tanah berlebihan (R.Soekardi Poespowardoyo dan HendriSetiadi, 1985).

Jaringan perhubungan di Pulau Madurabelum memadai untuk menunjang kawasanindustri dan pertanian terpadu. Berdasarkansurvey singkat, ditemukan banyak jalanprovinsi dan kabupaten ternyata memilikiDaerah Milik Jalan (Damija) yang terlalusempit. Akibatnya arus perhubungan daratmenjadi lambat dan kecelakaan lalu lintasyang meningkat.

Tentang kesuburan tanah, ditemukanterdapat jenis tanah Latosol, Litosol, NCB Soildan Regosol di Bangkalan yang kurang sesuai



untuk pertanian, peternakan dan usahakehutanan. Pertama, hal ini disebabkan olehrendahnya kandungan mineral yangdiperlukan oleh pertanian pada jenis tanahtersebut. Kedua, karena proses erosi danpertanian yang kurang berkelanjutan di masalalu. Hal ini menyebabkan subsistennya

pertanian di Madura dan perlunya rekayasakesuburan tanah untuk kawasan pertanian(Balai Besar Penelitian dan PengembanganSumberdaya Lahan Pertanian).

Dapat disimpulkan bahwa faktor sosial,ekonomi, dan lingkungan Bangkalan Maduradapat dijelaskan pada tabel-tabel di atas.

Tabel 3. Hasil Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses Opportunities and Threats) untuk Bangkalan, Madura

Tabel 4. Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Madura dengan berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan



sangat perlu dilakukan untukmengumpulkan data-data dan memberikanrekomendasi untuk pengambilan keputusanselanjutnya. Bentuk studi ini telah dilakukandi kabupaten Bangkalan oleh tim ini sepertidisampaikan di bagian Analisis faktor-faktorsosial, ekonomi, dan l ingkungan yangmendukung kerangka kerjasama danperencanaan partisipatif di atas.

Langkah evaluasi kelayakan dan integrasirencana pembangunan dalam perencanaantata ruang ini akan dilakukan oleh tim ahliyang membantu pemerintah daerah kota dankabupaten. Pertama, tim ini akanmengevaluasi seluruh rencana pembangunannasional, provinsi, kota atau kabupaten dll.yang sudah dirumuskan dahulu. Kemudiantim ini akan melakukan evaluasi apakahperencanaan ini masih bisa dilaksanakansecara layak di lokasi kota atau kabupaten,sesuai rekomendasi Tanuwidjaja dan Malone-Lee (2009).

Jika ditemui layak maka usulan-usulan iniakan dipertimbangkan lagi apakahmemenuhi kerangka pembangunanberkelanjutan atau tidak. Selain itu, aspirasimasyarakat dan swasta dari bawah akandipertimbangkan juga, apakah bisa selarasdengan rencana-rencana tersebut? Akhirnyasemua rencana ini akan diintegrasikan sesuairekomendasi Tanuwidjaja dan Widjaya(2010) dan ditawarkan pada forum diskusi.

Forum diskusi penyusunan rencanapembangunan dan rencana tata ruang kota/kabupaten akan dihadiri oleh seluruh stake-holders (pihak-pihak yang berkepentingan).Forum ini akan membahas dan

Karena Tugas Pokok Instansi Balai SosialEkonomi Lingkungan untuk PembangunanJalan dan Jembatan (Balai Sosekling Jatan),Puslitbang Sosekling Departemen PekerjaanUmum, maka diusulkan beberaparekomendasi yang terkait. Pertama,revitalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten-kabupaten di Pulau Madura. Kedua,diusulkan peningkatan partisipasi masyarakatdalam perencanaan, pembebasan lahan,konstruksi, operasi dan pemeliharaaninfrastruktur. Terakhir, diusulkanpeningkatan infrastruktur jalan dan instalasiair baku dan distribusinya di Pulau Maduraterutama untuk kawasan industri terpadu.Tetapi hal ini tidak mungkin diwujudkantanpa kerangka kerjasama dan perencanaanpartisipatif seperti dijelaskan sebagai berikutini.

Usulan Kerangka Kerjasama danPerencanaan Partisipatif

Dalam kerangka kerjasama untukrevitalisasi kota dan kabupaten ini diusulkansebuah integrasi pendekatan baru padakerangka perencanaan nasional sampai lokalyang selama ini dikenal sebagai MusyawarahRembug Warga untuk pembangunan atauMusrembang.

Tiga langkah usulan yang baru ialah studisosial ekonomi l ingkungan; evaluasikelayakan dan integrasi rencanapembangunan dalam perencanaan tata ruangserta forum diskusi penyusunan rencanapembangunan dan rencana tata ruang kota/kabupaten.

Studi sosial, ekonomi, dan lingkungan



menyelaraskan keinginan dari bawah danperencanaan pembangunan dari atas.Diharapkan agar dalam Forum ini bisadiambil keputusan yang dapat dirumuskandalam rencana pembangunan yangterintegrasi untuk kota dan kabupaten.Langkah-langkah ini dideskripsikan secaravisual pada Gambar 9 berikut.

Kerangka ini sudah disosialisasikan dalamdiskusi dengan para ahli dan diskusi stake-holders. Tetapi ternyata kerangka ini belumbisa diterima karena penyebabnya terdapatperbedaan kepentingan antara pemerintahpusat, pemerintah kabupaten dan

masyarakat. Karena itu diperlukan sosialisasidan penyempurnaan kerangka ini di masadepan.

Akibatnya sampai saat ini pembangunanKawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS)dan Kabupaten Bangkalan belumterkoordinasi dengan optimal. Diamati jugadampak negatif berupa konflik sosial masihterjadi. Selain itu ditemui bahwa kondisisosial, ekonomi, dan lingkungan Bangkalantidak ingin dibuka kepada publik olehpemerintah daerah karena memperburukcitra kabupaten. Tetapi kebijakan yang adadirasakan belum terintegrasi dan melibatkan

Gambar 9. Kerangka Kerjasama dan Perencanaan Partisipatif untuk Revitalisasi Kota dan Kabupaten



masyarakat secara partisipatif.

KesimpulanKerangka kerjasama dan perencanaan

partis ipatif yang lebih jelas untukmewujudkan pembangunan pulau Madurayang berkelanjutan, terutama di KabupatenBangkalan. Dan ditemukan bahwaKabupaten Bangkalan ternyata memilikikarakter sosial, ekonomi, dan lingkunganyang unik.

Karena itu diusulkan beberaparekomendasi yang terkait dengan revitalisasirencana tata ruang kabupaten-kabupaten diPulau Madura. Kemudian diusulkan pulapeningkatan partisipasi masyarakat dalamperencanaan, pembebasan lahan, konstruksi,operasi, dan pemeliharaan infrastruktur.Terakhir, diusulkan peningkataninfrastruktur jalan dan instalasi air baku dandistribusinya di Pulau Madura terutamauntuk kawasan industri terpadu.

Strategi ini diusulkan bersamaan dengankerangka kerjasama dan perencanaanpartisipatif. Sebuah integrasi tiga langkahusulan baru pada kerangka perencanaannasional sampai lokal. Tiga langkah usulanyang baru ialah Studi Sosial EkonomiLingkungan; Evaluasi Kelayakan danIntegrasi Rencana Pembangunan dalamPerencanaan Tata Ruang serta Forum DiskusiPenyusunan Rencana Pembangunan danRencana Tata Ruang Kota/Kabupaten.

Kerangka ini sudah disosialisasikan dalamdiskusi dengan para ahli dan diskusi stake-holders. Tetapi ternyata kerangka ini belumbisa diterima karena penyebabnya terdapat

perbedaan kepentingan antara pemerintahpusat, pemerintah kabupaten danmasyarakat. Karena itu diperlukan sosialisasidan penyempurnaan kerangka ini di masamendatang.

Daftar PustakaBadan Koordinasi Survei dan Pemetaan

Nasional (BAKOSURTANAL), (1999),Atlas Sumber Daya Nasional-Peta TanahTahun 98/99.

Badan Koordinasi Survei dan PemetaanNasional (BAKOSURTANAL), PetaRupa Bumi Indonesia (RBI), Jawa Timurdan Madura.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur, (2012),Jawa Timur dalam Angka 2012.

Badan Pusat Statistik, (2009), Bangkalandalam Angka 2008-2009.

Badan Pusat Statistik-BAPENAS-UNDP, In-donesia Human Development Report,2004.

De Joonge, H. (1988), Madura dalam EmpatZaman: Pedagang, PerkembanganEkonomi dan Islam, PT Gramedia,Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum (1998),Pedoman Penyediaan Sarana danPrasarana Umum Pekerjaan Umum(PSD-PU), Jakarta.

Eddy Juwono Slamet (1999), Madura MasaLalu, Masa Kini dan Masa yang AkanDatang, Sebuah Tinjauan PerilakuEkonomi, disampaikan pada SeminarNasional Teknik Elektro 1999, tanggal27 Maret 1999, di Kampus ITS Keputih,Sukolilo, Surabaya.



Jacobs, J., (1961), The Death and Life of GreatAmerican Cities, New York: Random Houseand Vintage Books.

Jacobs, J., (1969), The Economy of Cities, NewYork: Random House.

Jacobs, J., (1984), Cities and the Wealth of Na-tions, New York: Random House, 1984.

Jacobs, J., (1997), Ideas That Matter: The Worldsof Jane Jacobs, edited by Max Allen,

Mohammad Adib (2009), Ethnografi Madura,Pustaka Intelektual Surabaya, Surabaya.

Newman, P, dan Kenworthy, J., (2000), Sus-tainable Urban Form: The Big Picture dalamWilliams K.,Burton E., and JenksM.(ed.), Achieving Sustainable Urban Form,E & FN Spon, London 2000.

Pusat Penelitian dan Pengembangan SumberDaya Air, (1995), Studi Neraca Air SWSMadura.

R. Soekardi Poespowardoyo & Hendri Setiadi,(1985), Peta dan Laporan HidrogeologiLembar VIII-Surabaya, Jawa, Skala 1:250.000, Pusat Penelitian danPengembangan Geologi, Bandung.

Sanoff, H., (1991), Visual Research Methods inDesign, Department of Architecture,School of Design and Environment, NorthCarolina University, Van NostrandReinhold, New York.

Start, D., Hovland. I., (2004), Tools for PolicyImpact: Handbook for Researchers, OverseasDevelopment Institute.

Tanuwidjaja, G.,Widjaya, J.M.,(2010),Integrasi Tata Ruang dan Tata Air untukMengurangi Banjir di Surabaya, untukSeminar Nasional Arsitektur (di) Kota:“Hidup dan Berkehidupan di Surabaya”,

Universitas Kristen Petra, Surabaya.Tanuwidjaja, G., Malone-Lee, L.C., (2009),

Applying Integrated Ecological Planningand Adaptive Landscape Evaluation Toolfor Developing Countries in the Frame-work of Sustainable Spatial Planning andDevelopment, Study Case Bintan Island,Indonesia, In International Seminar Posi-tioning Planning in Global Crises,Bandung November 2009, Department ofRegional and City Planning, School ofArchitecture, Planning and Policy Devel-opment, Institut Teknologi Bandung.

Todaro, M.P., Smith, S.C., ed. (2003), Eco-nomic Development, 8th Edition, PearsonEducation Limited, Essex, England.

WCED, (1987). Our Common Future: Re-port of the World Commission on Envi-ronment and Development, Chapter 2,Towards Sustainable Development,sumber: www.un-documents.net

Williams, K. (2000), Does Intensifying Cit-ies Make them More Sustainable? dalamWilliams K.,Burton E., and JenksM.(ed.), Achieving Sustainable UrbanForm, E & FN Spon, London 2000.

Website:Balai Besar Penelitian dan Pengembangan

Sumberdaya Lahan Pertanian dalamhttp://abuzadan.staff.uns.ac.id;h t t p : / /e n . w i k ip e d i a . o r g /w i k i /

FAO_soil_classification.http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobshttp://www.pps.org/articles/jjacobs-2



Pedoman Penulisan Naskah

1. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.2. Naskah diketik dengan Microsoft Word, ukuran halaman A4, Times

New Roman 12 pt, spasi satu setengah, dengan panjang naskah 10s.d. 15 halaman.

3. Tabel atau gambar harus jelas, dan ditempatkan pada bagian akhirnaskah setelah daftar pustaka.

4. Artikel yang pernah disajikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya namun belum pernah diterbitkan dalam bentuk prosiding,perlu disertai keterangan mengenai pertemuan tersebut sebagaicatatan kaki.

5. Judul artikel singkat dan jelas (maksimal 15 kata), diketik denganhuruf besar. Nama ilmiah dan istilah asing lainnya diketik dengan hurufmiring.

6. Identitas penulis meliputi:- Nama lengkap penulis (tanpa gelar).- Nama dan alamat lembaga penulis.- Keterangan mengenai penulis untuk korespondensi disertai nomor

telepon, handphone, dan fax, serta alamat email.- Nomor rekening bank yang masih aktif.

7. Abstrak ditulis dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).Panjang abstrak tidak lebih dari 250 kata yang ditulis dalam satu alineayang mengandung ringkasan dari latar belakang, tujuan, metodologi,hasil, maupun kesimpulan.

8. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan yang akandimuat tanpa mengubah maksud.

9. Tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium sepantasnya.

Naskah dikirim kepada redaksi Jurnal Pembangunan Daerah melaluiemail: [email protected] atau ke alamat redaksi di BagianPerencanaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah KementerianDalam Negeri, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata, JakartaSelatan 12750. Telp. (021) 7992537


Jurnal Pembangunan Daerah diterbitkan empat edisi dalam setahun oleh DirektoratJenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan sebagaimedia referensi daerah membangun.

Jurnal ini kiranya berfungsi juga sebagai media komunikasi dalam menyampaikangagasan, pandangan, pengetahuan, dan pengalaman tentang pembangunan daerah yangmeliputi perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, penataan ruang danlingkungan hidup, pengembangan ekonomi daerah, dan penataan perkotaan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan isu pembangunan daerah dan desentralisasi.

ALAMAT REDAKSI:Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahKementerian Dalam NegeriJl. Taman Makam Pahlawan No. 20 KalibataJakarta Selatan 12750Telp.: 021-7992537Email: [email protected]

jurnal pembangunan daerah - core.ac.uk · manusia (ipm) keempat kabupaten di pulau madura yang...

Documents