jurnal suara kpu edisi 8 tahun 2015
TRANSCRIPT
Edisi VIII|Oktober 2015
PemilihSulawesi Utara ditetapkan
Jurnal Suara .......................
M E N J A G A H A K R A K Y A T D A L A M P E M I L U
S U L U TKOMISI PEMILIHAN UMUM
Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
23
Daftar Isi
PENASEHATYESSY Y. MOMONGAN, ARDILES M.R. MEWOH, VIVI TESKRI LIDIA GEORGE, ZULKIFLI GOLONGGOM, FACHRUDDIN NOH, JONA OROH, FERRI RANTI, SPENNER MANOSSOH, DJEMMY TAMBOTO
TIM JURNALPENANGGUNG JAWAB : VIVI GEORGE.EDITOR: RUDI. REDAKTUR : FACHRUDDIN NOH (KOORDINATOR), LIDYA RANTUNG, CHRISTIE TALUMEWO, RAYMOND MAMAHIT, JEIKY MENTANG, FEBRY LANGKUN, EVANS TULENGEN, ANGEL, BILLY, SANTOS, VALENTINO. LAYOUT: ENRA PAENDONG. KEUANGAN: PEGI LANTU.
SEKRETARIATKPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364.Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id
KPU SULUTBerita Utama- Demokrasi itu INDAH- Dari Daftar Pemilih Semen-
tara menuju Daftar Pemilih Tetap
5
10
24
30
Nasional
Ida Budhiati Minta KPU di Daerah Segera Laksanakan Putu-san Bawaslu
Ketua KPU Ingatkan Untuk Jaga Integritas Penyelenggaraan Pilka-da
810 Pasangan Calon telah Terdaf-tar dalam Pilkada Serentak 2015
96,8 Juta, Jumlah DPT Online Pilkada 2015
Info KPU
Info Persiapan Debat Kandidat
PKPU Nomor 4 Tahun 2015TentangPEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Kilas KPU
Hal Baru Dalam Pilkada 2015
Ketua KPU Buka Rapimnas ke III di Babel
Salam Redaksi
Pemilih di Sulawesi Utara sudah mele-wati Tahapan Pemutakhiran Data mulai dari hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih
Sementara sampai Rekapitulasi Daftar Pe-milih Tetap yang dilakukan secara berjen-jang mulai ditingkat PPS, PPK, KPU Ka-bupaten Kota sampai Rekapitulasi tingkat Provinsi.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara atau disingkat DPS Provinsi Sulawesi Utara Pe-milihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, Medio 3 September 2015 terus di kaw-
al dari jumlah yang disahkan dalam Rapat Pleno KPU Prov. Sulut dari 1.988.903 (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan pulih tiga) pemilih menghasilkan Jumlah Pemilih Tetap atau disingkat DPT pada tanggal 4 Oktober 2015 menjadi perbedaan Jumlah Pemilih yakni 1.939.132 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua). Tahapan- Tahapan berkaitan dengan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih menjadi perhatian khusus dan utama.Setelah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di tetapkan kan oleh KPU Prov. Sulut dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Hasil Perbai-kan menjadi DPT,tahapan selanjutnya Penyampaian DPT kepada Petugas PPS dan Pengumuman DPT oleh PPS. Masih ada ruang ma-syarakat Pemilih yang belum terakomodir baik dalam DPS mau-pun DPT akan di lanjutkan dengan Tahapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan atau disingkat DPTb-1. Ini ruang yang masih diberikan penyelenggara sebelum berlangsungnya Pemilihan Kepala Dae-rah Serentak yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2015. Semoga Pemilih di Sulawesi Utara dipastikan terdaftar, akan datang di Tempat Pemungutan Suara, akan memberikan Hak Suaranya untuk menetukan Pemimpin di Sulawesi Utara. Pemilih menentukan sia-pa yang akan dipilih, Pemilih berhak mendapatkan Informasi yang benar apakah sudah Terdaftar atau belum. Akses Informasi sangat mudah dengan mendatangi setiap papan pengumuman di setiap Desa atau Kelurahan. Tak hanya berita dan informasi seputar Pe-milih, ada berita Kegiatan tahapan lainnya, Varia KPU Prov. Sulut dan tak kalah pentingnya Berita Nasional yang disajikan dalam Jurnal Edisi Oktober kali ini. Selamat membaca.
Salam Demokrasi
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 4
Lidya N. Rantung, SE., MSi
Berita Utama
Jurnal KPU SULUT, - Sosialisasi ajakan untuk turut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Utara tanggal 9 Desember 2015 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, mem-punyai warna tersendiri berthemakan Demokrasi itu Indah.
Menarik kali ini Sosialisasi
ajakan untuk turut serta dalam
Pemilihan Kepala Daerah di
Sulawesi Utara tanggal 9 Desember 2015
yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara, mempunyai warna
tersendiri berthemakan Demokrasi itu
Indah.
KPU Prov. Sulut kerjasama Harian
Tribun Manado menggelar Senam Sumba
sebagai pintu masuk dalam mensosialisa-
sikan bahwa Provinsi Sulawesi Utara akan
menghadapi Pemilihan Kepala Daerah
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015
serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten
dan Kota secara serentak di Indonesia.
Pagi yang cerah disertai udara sejuk
nampak hampir 900 peserta senam sumba
mengikuti irama lagu dan menjadi perha-
tian khusus instruktur senam dengan ciri
khas sangat menguasai gerak gerik diatas
panggung dan diikuti peserta sumba ter-
masuk para Komisioner KPU Prov. Sulut
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 5
DEMOKRASI itu INDAH
Berita Utama
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 6
dan Sekretariat terjun langsung mengikuti
senam dengan mengeluarkan keringat
yang tak hentinya dan terasa melupakan
sejenak pekerjaan tahapan yang menguras
tenaga dan energi dengan bersenam sumba
terasa sehat dan segar kembali.
Kawasan Mega Mas dalam suasana
penuh keakraban dipagi itu tepatnya Sabtu
, 16 Oktober 2015 bukan hanya dipenuhi
peserta sumba tapi nampak disekitar
banyak pula yang sedang lari pagi bersama
keluarga,orang per orang,ada yang hanya
jalan santai sambil mengikuti pesan dan
ajakan yang dilakukan secara bergantian
oleh 4 Komisioner yang berada di panggung
antara lain Yessy Momongan , Fachruddin
Noh, Vivi George dan Zulkifli Golonggom.
Dalam rangka Sosialisasi pada tanggal 9
Desember 2015 Indonesia secara serentak
di 9 Provinsi dan 260 Kabupaten dan Kota,
pesan yang disampaikan oleh Ketua KPU
Prov. Sulut ,Yessy Momongan antara lain
“Mari masyarakat untuk kita turut bersa-
ma dalam Pesta Demokrasi “. Ditambahkan
pula Komisioner Fachruddin Noh sebagai
Divisi Sosialisasi “Kita akan memilih dan
menentukan Calon Pemimpin Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota.Seben-
tar kami akan ada pembagian kaos bagi
peserta senam Sumba”.
Ditambahkan pula ajakan dan informasi
oleh Komisioner Vivi George “Indonesia se-
bagai Negara Demokrasi memberikan ruang
Berita Utama
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 7
seluas-luasnya bagi Masyarakat pemilih menentukan pemimpin”. Ajakan oleh Komisioner
Zulkifli Golonggom “agar peserta senam sumba juga dapat pastikan sebagai pemilih sudah
terdaftar dan dapat mengikuti Pesta Demokrasi untuk tidak lupa datang di Tempat Pemun-
gutan Suara tanggal 9 Desember 2015” dan di sampaikan pula karena secara Nasional itu
adalah Libur Nasional.
Mari kita wujudkan dan dukung serta sukseskan bahwa Demokrasi itu Indah. Ini bukan
hanya sebuah simbol semata tapi kita wujudkan bersama, bahwa dari kita dan untuk kita,
Pemimpin yang siap membangun Negeri ini, Pemimpin yang berintegritas dan bermartabat .
Sebuah Demokrasi mahal, indah saat kita tepat menentukan pilihan kita.
Pesan dalam momentum senam sumba akan dilakukan secara reguler sebagai pintu ma-
suk mewujudkan tercapainya target atau sasaran yakni pemilih untuk datang di TPS pada
hari “H”. Akhir kata, KPU Prov. Sulut sudah mengambil bagian dari memberikan Informasi
sampai mengingatkan untuk datang di TPS sekalian membagikan kostum yang bertuliskan
Damai itu Indah kepada peserta senam sumba dan sebagai bagian dari tak terpisahkan dari
tahapan menjelang hari Pemilihan Kepala Daerah yang tidak akan lama lagi digelar karena
tinggal 2 bulan dan sudah di depan mata. Semoga persiapan tahapan semakin matang sam-
pai hari pelaksanaan.
Berita Utama
Jurnal KPU Sulut, - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terus giat melakukan koordinasi berkaitan dengan pencermatan, pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih di 15 KPU Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Utara untuk Pemilihan Gu-
bernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara intensif agar tidak ada ma-syarakat pemilih yang tertinggal tahap demi tahap.
Kerja keras mulai dari pemutakhi-ran data tingkat desa dan kelurahan sampai tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi berjalan sesuai tahapan.
KPU sebagai penyelenggara meli-batkan Masyarakat yang memberi diri untuk terlibat langsung dalam pe-mutakhiran data mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau yang disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga atau rukun warga yang mem-
Dari Daftar Pemilih Sementara menuju Daftar Pemilih Tetap
bantu lancarnya tugas panitia Pemun-gutan Suara atau disingkat PPS.
Peran Penyelenggara Ad Hoc sangat membantu saat pemutakhiran data. Pengertian Daftar Pemilih Sementara adalah Daftar Pemilih Hasil Pemu-takhiran Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan atau DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilu atau pemilihan terakhir.
Sedangkan pengertian Daftar Pe-milih Tetap adalah Daftar pemilih ha-sil pemutakhiran DPS. Daftar Pemilih Tetap dalam Rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU Prov. Sulut pada tanggal 4 Oktober 2015 langsung diu-mumkan di tingkat PPS agar dapat dik-etahui secara langsung apakah masih
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 8
Berita Utama
ada masyarakat pemilih yang belum terakomodir.
Setelah adanya pengumuman DPT bagi masyarakat pemilih yang belum ter-daftar tetapi memenuhi syarat akan dimasukkan dalam DPTb1 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
Proses tahapan DPTB1 nantinya sepanjang medio Oktober 2015 akan melaku-kan kembali rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkatan PPS, PPK , Kabupaten dan Kota sampai tahapan dilakukan Rekapitulasi tingkat Provinsi.
Menjelang hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masih ada tahapan yang dinamakan Daftar Pemilihan Tambahan 2 dimana kalau memenuhi syarat bagi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT dan DPTb1, akan di-layani pengunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identi-tas lain.
“Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atauu Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU dengan
dibantu oleh PPK dan PPS”
Kabupaten Bolaang MongondowJumlah Kecamatan : 15
Jumlah Kelurahan/Desa : 202
Jumlah TPS : 396
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 95.884- Perempuan 88.881Total Jumlah Pemilih 184.765
Kota BitungJumlah Kecamatan : 8
Jumlah Kelurahan/Desa : 69
Jumlah TPS : 353
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 85.246- Perempuan 82.827Total Jumlah Pemilih 168.073
Kota ManadoJumlah Kecamatan : 11
Jumlah Kelurahan/Desa : 87
Jumlah TPS : 800
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 183.897- Perempuan 187.978Total Jumlah Pemilih 371.875
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Jumlah Kecamatan : 5
Jumlah Kelurahan/Desa : 81
Jumlah TPS : 111
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 24.466- Perempuan 22.490Total Jumlah Pemilih 46.956
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Jumlah Kecamatan : 6
Jumlah Kelurahan/Desa : 107
Jumlah TPS : 124
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 29.621- Perempuan 28.352Total Jumlah Pemilih 57.973
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Jumlah Kecamatan : 5
Jumlah Kelurahan/Desa : 80
Jumlah TPS : 98
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 27.588- Perempuan 25.130Total Jumlah Pemilih 52.718
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 difasilitasi KPU Prov. Sulut pada tanggal 3 September 2015 bersama 15 KPU Kabupaten dan Kota menghasilkan sebagai berikut :
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 9
Berita Utama
Kota KotamobaguJumlah Kecamatan : 4
Jumlah Kelurahan/Desa : 33
Jumlah TPS : 239
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 44.123- Perempuan 43.139Total Jumlah Pemilih 87.262
Kabupaten Minahasa Selatan
Jumlah Kecamatan : 17
Jumlah Kelurahan/Desa : 177
Jumlah TPS : 378
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 95.762- Perempuan 91.375Total Jumlah Pemilih 87.262
Kabupaten Minahasa Utara
Jumlah Kecamatan : 10
Jumlah Kelurahan/Desa : 131
Jumlah TPS : 371
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 80.442- Perempuan 79.380Total Jumlah Pemilih 159.822
Kabupaten Minahasa Tenggara
Jumlah Kecamatan : 12
Jumlah Kelurahan/Desa : 144
Jumlah TPS : 221
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 43.255- Perempuan 40.111Total Jumlah Pemilih 83.366
Kota MinahasaJumlah Kecamatan : 25
Jumlah Kelurahan/Desa : 270
Jumlah TPS : 584
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 142.960- Perempuan 140.931Total Jumlah Pemilih 283.891
Kota TomohonJumlah Kecamatan : 5
Jumlah Kelurahan/Desa : 44
Jumlah TPS : 203
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 35.926- Perempuan 35.534Total Jumlah Pemilih 71.460
Kabupaten Kep. SitaroJumlah Kecamatan : 10
Jumlah Kelurahan/Desa : 93
Jumlah TPS : 181
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 27.818- Perempuan 28.292Total Jumlah Pemilih 56.110
Kabupaten Kep. SangiheJumlah Kecamatan : 15
Jumlah Kelurahan/Desa : 167
Jumlah TPS : 299
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 55.030- Perempuan 54.317Total Jumlah Pemilih 109.347
Kabupaten Kep. TalaudJumlah Kecamatan : 19
Jumlah Kelurahan/Desa : 201
Jumlah TPS : 299
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 34.560- Perempuan 33.624Total Jumlah Pemilih 68.184
Jumlah keseluruhan Kecamatan ada 167,Kelurahan/Desa ada 1.838. Jumlah TPS dalam Daftar Pemilih Sementara berjumlah 4.559 dan Total Ha-sil Rekapitulasi DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1.982.361 terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-laki 1.006.542 dan Pemilih Perem-puan 982.361.
Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah ditetapkan dalam Rekapitulasi tingkat Provinsi pada tanggal 3 September 2015 oleh 15 KPU Kabupaten dan Kota se Sulawe-si Utara, rentang tanggal 3 – 9 September 2015 tahapan Penyampaian DPS kepada PPS. Selanjutnya tanggal 10 – 19 September 2015 dibuka lagi ruang Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan Perbaikan DPS pada 20 -25 September 2015. Setelah itu, Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan pe-nyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK selama 3 hari dari tanggal 26 – 28 September 2015. Secara berjenjang dalam Tahapan telah dilakukan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan pada tanggal 29 – 30 September 2015. Tahapan demi tahapan terus dilakukan untuk mencermati dan meneliti Daftar Pemilih agar tidak ada yang tertinggal. Sebagai Penyelenggara, benar-benar melaku-kan kerja keras dan sangat intensif .Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPS) hasil perbai-
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 10
Sumber data : KPU Prov. Sulut, 2015
Berita Utama
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 11
kan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan sesuai tahapan tanggal 1-2 Oktober 2015 dan Tahapan penyampaian DPT ke PPS selama tanggal 3 – 12 Oktober 2015 . Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi sudah berlangsung pada tanggal 4 Oktober 2015 bertempat di Hotel Sahid yang dihadiri pihak terkait antara lain 15 KPU Kabu-paten dan Kota, Bawaslu Provinsi Sulut, Tim Kampanye Pasangan Calon, Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Media Cetak dan Elektronik. KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan Supervisi di 15 KPU Kabupaten dan Kota pasca Penetapan DPT ada penyampaian DPT kepada PPS sampai tanggal 12 Oktober 2015 dan tujuan Supervisi untuk memastikan apakah Penyelenggara Ad Hoc dalam hal ini PPS sesuai jadwal telah mulai melakukan tahapan Pengumuman yang menjadi tugas PPS sampai pada tanggal 9 Desember 2015 saat Pemilihan Kepala Daerah. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan /Daftar Pemilih tetap Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 difasilitasi KPU Prov. Sulut sudah dilaksanakan pada tang-gal 3 Oktober 2015 .
Berita Utama
Kabupaten Bolaang MongondowJumlah Kecamatan : 15
Jumlah Kelurahan/Desa : 202
Jumlah TPS : 341
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 89.100- Perempuan 82.442Total Jumlah Pemilih 171.542
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Jumlah Kecamatan : 5
Jumlah Kelurahan/Desa : 81
Jumlah TPS : 111
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 23.543- Perempuan 21.603Total Jumlah Pemilih 45.146
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Jumlah Kecamatan : 5
Jumlah Kelurahan/Desa : 80
Jumlah TPS : 100
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 27.314- Perempuan 25.015Total Jumlah Pemilih 52.329
Berikut kami sajikan Data Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 15 KPU Kabupaten dan Kota se Sulut :
A Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
1. Meninggal Dunia 7.263 Pemilih2. Ganda 42.182 Pemilih3. Dibawah Umur 116 Pemilih4. Pindah Domisili 24.306 Pemilih5. Tidak Dikenal 14.624 Pemilih6. TNI 42 Pemilih7. POLRI 162 Pemilih8. Hilang Ingatan 39 Pemilih9. Hak Pilih Dicabut 0 Pemilih
10. Bukan Penduduk Setempat 1.054 PemilihTOTAL 89.788 Pemilih
B. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Lainnya
Jumlah Pemilih Baru 40.017 Pemilih
C. Jumlah Pemilih DPS Tgl 3 September 2015 1.988.903
D. Jumlah Pemilih DPS Tgl 3 September 2015 (C-A+B) 1.939.132
Sumber data : KPU Prov. Sulut, 2015
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 12
Berikut kami sajikan data hasil Pleno menghasilkan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, Perbaikan DPT, Jumlah Pemilih DPS, Jumlah Pemilih DPT dan rincian Reka-pitulasi 15 KPU Kabupaten Kota ,hasilnya sebagai berikut :
Berita Utama
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Jumlah Kecamatan : 6
Jumlah Kelurahan/Desa : 107
Jumlah TPS : 123
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 28.710- Perempuan 27.379Total Jumlah Pemilih 56.089
Kota BitungJumlah Kecamatan : 8
Jumlah Kelurahan/Desa : 69
Jumlah TPS : 353
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 84.367- Perempuan 82.138Total Jumlah Pemilih 166.505
Kota ManadoJumlah Kecamatan : 11
Jumlah Kelurahan/Desa : 87
Jumlah TPS : 811
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 181.418- Perempuan 184.162Total Jumlah Pemilih 365.580
Kabupaten Kep. SitaroJumlah Kecamatan : 10
Jumlah Kelurahan/Desa : 93
Jumlah TPS : 181
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 26.957- Perempuan 27.386Total Jumlah Pemilih 54.343
Kabupaten Kep. SangiheJumlah Kecamatan : 15
Jumlah Kelurahan/Desa : 167
Jumlah TPS : 299
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 54.608- Perempuan 53.814Total Jumlah Pemilih 108.422
Kabupaten Kep. TalaudJumlah Kecamatan : 19
Jumlah Kelurahan/Desa : 153
Jumlah TPS : 201
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 34.174- Perempuan 33.301Total Jumlah Pemilih 67.475
Kota KotamobaguJumlah Kecamatan : 4
Jumlah Kelurahan/Desa : 33
Jumlah TPS : 238
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 44.873- Perempuan 42.935Total Jumlah Pemilih 86.808
Kabupaten Minahasa Selatan
Jumlah Kecamatan : 17
Jumlah Kelurahan/Desa : 177
Jumlah TPS : 372
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 89.501- Perempuan 85.447Total Jumlah Pemilih 174.948
Kabupaten Minahasa Tenggara
Jumlah Kecamatan : 12
Jumlah Kelurahan/Desa : 144
Jumlah TPS : 221
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 42.060- Perempuan 39.098Total Jumlah Pemilih 81.158
Kabupaten Minahasa Utara
Jumlah Kecamatan : 10
Jumlah Kelurahan/Desa : 131
Jumlah TPS : 371
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 80.442- Perempuan 79.380Total Jumlah Pemilih 159.822
Kota MinahasaJumlah Kecamatan : 25
Jumlah Kelurahan/Desa : 270
Jumlah TPS : 568
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 142.446- Perempuan 137.811Total Jumlah Pemilih 278.257
Kota TomohonJumlah Kecamatan : 5
Jumlah Kelurahan/Desa : 44
Jumlah TPS : 203
Jumlah Pemilih : - Laki-Laki 35.723- Perempuan 35.287Total Jumlah Pemilih 71.010
Dari Hasil DPT dalam Tabel Jumlah keseluruhan Kecamatan ada 167,Kelura-han/Desa ada 1.838Jumlah TPS dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 4.450 dan Total Hasil Rekapitu-lasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1.939.132 terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-laki 982.162 dan Pemilih Perempuan 956.970. Dari Hasil Reka-pitulasi DPT disampaikan ke PPS untuk diumumkan ke Masyarakat terutama Pemilih.Semoga dari DPS menuju DPT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Su-lawesi UtaraTahun 2015, pastikan nama anda terdaftar. Dukung dan sukseskan Pesta Demokrasi yang digelar Serentak di Indonesia.Semoga!
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 13
Sumber data : KPU Prov. Sulut, 2015
Nasional
Ida Budhiati Minta KPU di Daerah Segera Laksanakan Putusan Bawaslu
Komisioner KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Ida Budiathi
B e l i t u n g , kpu.go.id – Komis-ioner Komisi Pemili-han Umum (KPU) RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Ida Budhiati menyampai-kan agar KPU provin-si menyelesaikan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yang ha-rus diselesaikan di tingkat KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, Kamis (8/10).
Himbauan tersebut disampaikan Ida kepada ketua dan sekre-taris KPU provinsi se-Indonesia
peserta Rapat Pimpinan (Rapim) KPU dan KPU provinsi, di Ballroom Hotel Ha-tika, Belitung.
Himbauan pertama yang ditekank-an oleh Ida adalah KPU provinsi perlu melakukan supervisi kepada KPU kabu-paten/kota apabila masih ada daerah yang menunda atau belum melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Ba-waslu) atau Pannitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Ida menekankan hal terse-but karena masih terdapat beberapa daerah yang belum melaksanakan atau menunda pelaksanaan putusan Bawaslu. “Tugas KPU ialah melaksanakan, benar atau salah ialah tanggung jawab penga-was,” tutur Ida mengingatkan.
Himbauan serupa juga diingatkannya terkait tindak lanjut putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan
Putusan Mahkamah Agung (MA).“Kita tidak bisa memperdebatkan
(putusan PTTUN/Putusan MA), atau mempersoalkan itu baik atau buruk, ke-wajiban kita hanya melaksanakan,” tan-das Ida.
Hal tersebut perlu dilakukan karena di dalam undang-undang, KPU tidak me-miliki legal standing untuk melakukan kasasi.
“Dalam kontruksi undang-undang, posisi KPU adalah untuk melaksanakan, tidak ada legal standing untuk mengaju-kan kasasi,” lanjut Dia.
Terhadap daerah yang sedang ber-proses di Dewan Kehormatan Penyeleng-gara Pemilu (DKPP), Ida meminta KPU provinsi untuk aktif berkomunikasi den-gan KPU kabupaten/kota setempat guna mengetahui persoalan yang tengah ber-langsung di DKPP. (ftq/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 14
Ketua KPU Ingatkan Untuk Jaga Integritas Penyelenggaraan Pilkada
Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik
Cilegon, kpu.go.id – Ketua Komi-si Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengingatkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menjaga integritas dalam me-nyelenggarakan Pe-milihan Kepala Dae-rah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015.
Hal tersebut dikemukakan dalam sam-butannya di kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dis-elenggarakan di Kota Cilegon, Banten 20 hingga 22 Oktober 2015.
“Hal yang perlu diingatkan dalam pe-nyelenggaraan Pilkada adalah harus men-jaga integritas bagi KPU, apapun terobo-san yang mau dibuat kalau integritas kita tidak dipelihara maka kerja keras kita ti-dak akan diterima oleh masyarakat. suk-ses itu penting, (ucapan) selamat juga penting, tapi kepercayaan publik juga sangat penting. Inilah modal kita untuk menggapai suatu kesuksesan dalam Pilka-da serentak Tahun 2015” ujar Ketua.
Lanjut Ketua, “Kita sudah berupaya melakukan terobosan penting dalam mem-persiapkan Pilkada agar lebih baik dalam hal kualitas persiapan regulasi maupun praktek. Tim KPU dalam hal praktek sudah berpikir simulatif dengan telah melakukan simulasi di beberapa daerah tidak hanya
untuk pasangan calon dua atau lebih juga sudah dicoba untuk yang hanya memiliki satu pasangan calon,” jelas Husni.
Selain itu, Ketua KPU juga mengingat-kan kepada seluruh KPU untuk membaca dan mempelajari secara teliti semua Per-aturan dan pedoman dari KPU, kemudian mendiskusikan dan membincangkan den-gan personil di KPU di daerah sehingga semua personil dapat mengerti segala aturan terkait Pilkada.
Bimtek tersebut diikuti oleh KPU Suma-tera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Bangka Beli-tung, Kepulauan Riau, dan Bali.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ida Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Arief Budiman, Hadar Nafis Gumay, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron, Perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) para undan-gan serta peserta bimtek. (mtr/us/red. /FOTO KPU/dosen/Hupmas) Sumber Website
KPU RI
Nasional
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 15
Rekapitulasi DPShP/DPT bersama KPU Kab/Kota se-Sulut.
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 16
Rekapitulasi Data Pemilih Sementara Hasil perbaikan/Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.
Pleno Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di
Aula KPU Prov. SULUT
Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan pertanggung Jawaban
Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014
Rakor Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014
Kegiatan dalam sebulan
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 17
KPU Prov. Sulut kerjasama Harian Tribun Manado menggelar Senam Sumba
Kegiatan dalam sebulan
96,8 Juta, Jumlah DPT Online Pilkada 2015
Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman saat memberikan keterangan pers terkait pengumu-man DPT online dalam Pilkada serentak 2015 Selasa, (13/10).
Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 yang telah masuk dalam database online sebanyak 96.869.739 pemilih (per 12 Okto-ber 2015), Selasa (13/10).
Jumlah tersebut terdiri dari pe-milih laki-laki yang berjumlah 48.466.877, dan 48.402.861
pemilih perempuan. Data tersebut di-dapatkan dari sebaran pemilih di 300 ka-bupaten/kota, 3.591 kecamatan, 43.962 desa dan 237.790 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gu-may.
“Data tersebut adalah data DPT yang tersebar di 300 kabupaten/kota, 3591 kecamatan, 43.962 desa, 237.790 TPS,” terang Hadar dalam konferensi pers di Media Center KPU RI.
Data pemilih online tersebut ber-beda dengan data pemilih yang ditetap-kan melalui berita acara penetapan DPT
Nasional
oleh KPU di daerah (KPUD). Perbedaan itu karena ada sebagian daerah yang ke-sulitan mengunggah DPT secara online.
“Untuk daerah yang kesulitan men-gelola dan menyusun dalam Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), kami meminta KPU di daerah untuk mengum-pulkan berita acara dari DPT yang telah ditetapkan,” ujar dia.
Dari 308 kabupaten/kota yang me-nyelenggarakan pilkada, KPU baru mendapatkan 295 berita acara pene-tapan DPT dari KPUD. Tiga belas KPUD yang hingga hari ini (13/10) pukul 10.00 WIB belum menyerahkan berita acara/mengunggah antara lain:1. Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten
Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 18
Nasional
Utara (TTU) (Baru melanjutkan taha-pan pilkada akibat calon tunggal);
2. Kota Batam, Kabupaten Mandail-ing Natal, dan Kota Mataram (Belum menetapkan DPT karena rekomenda-si Panwaslu);
3. Kabupaten Maluku Barat Daya, Ka-bupaten Seram Bagian Timur, Kabu-paten Yahukimo, Kabupaten Manok-wari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong Selatan (Sudah menetapkan DPT tetapi belum men-gunggah data melalui Sidalih).
Gambaran DPT dari jumlah beri-ta acara yang diterima KPU sebanyak 96.165.966, yang terdiri dari 48.134.104 pemilih laki-laki, dan 48.031.862 pemil-ih perempuan.
Sesuai tahapan pilkada, DPT terse-but akan diumumkan oleh KPUD sejak tanggal 12 Oktober hingga 9 Desember 2015 mendatang. “Pengumuman ini me-mang kami sediakan untuk para pemilih mengecek sebelum atau pada saat pe-mungutan suara,” kata Hadar.
Profil DPT
Dalam kesempatan tersebut, Hadar juga mengumumkan profil pemilih yang terdiri dari pemilih pemula dan pemilih disabilitas.
Untuk pemilih yang akan pertama kali menggunakan hak pilihnya (pemilih pemula), KPU mengumumkan jumlahnya sebanyak 1.964.073 pemilih. Yang ter-diri dari 986.860 pemilih laki-laki, dan 977.213 pemilih perempuan.
Pemilih pemula tersebut didapat KPU dari tanggal dan tahun lahir pe-milih yang paska Pemilihan Umum (Pe-milu) 2014 lalu telah berusia 17 tahun, dan yang akan berusia 17 tahun saat hari
pemungutan suara pilkada 9 Desember mendatang.
“Jadi pemilih ini adalah yang men-jadi 17 tahun setelah hari pemungutan suara Pilpres yang lalu, sampai mereka yang akan mencapai 17 tahun pada tang-gal 9 Desember 2015 nanti,” ujar Hadar.
Terkait pemilih disabilitas, secara total, KPU dapat mendata sebanyak 124.367. Hadar menjelaskan data terse-but adalah data yang sampai saat ini mampu dipetakan oleh KPU. Ia meyakini pemilih disabilitas masih banyak yang belum terdata.
“Yang berhasil kami catat dalam DPT secara total ada 124.367. Suatu angka yang saya yakini masih jauh lebih kecil dari penyandang disabilitas ada di dalam masyarakat kita, tetapi inilah yang baru berhasil kami dapatkan,” paparnya.
Dengan diumumkannya DPT online tersebut, Hadar berharap masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk memastikan apakah telah terdaftar sebagai pemilih atau belum. DPT on-line Pilkada 2015 dapat dilihat melalui http://data.kpu.go.id/dpt2015.php
“Sejak kemarin tanggal 12 sampai tanggal 9 desember, DPT itu terpasang, jadi mohon mengecek,” tutur Hadar.
Bagi pemilih yang belum terdaf-tar dalam DPT, KPU masih memberikan peluang kepada pemilih tersebut didaf-tarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1). Pendaftaran tersebut dilaku-kan di kantor desa/kelurahan pada tang-gal 13 – 20 Oktober 2015.
Untuk mendaftarkan diri, pemilih ha-rus menunjukkan identitas kependudu-kan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) kepada petu-gas Panitia Pemungutan Suara (PPS). (ris/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber
Website KPU RI
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 19
Nasional
Hal Baru Dalam Pilkada 2015
Keterangan Foto : Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay saat memberikan materi dalam Bimtek Pemung-utan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2015, di Denpasar, Jumat (30/10).
Denpasar, kpu.go.id – Terdapat hal berbeda pada perhelatan pemilihan ke-pala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, khususnya taha-pan pemungutan dan penghitungan suara. Hal baru yang perlu diperhatikan seperti jumlah pemilih dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlah maksimal-nya mencapai 800 pemilih.
“Praktik di lapangan berapa persen jumlah TPS kita yang
jumlahnya mencapai 800 pemilih? tapi hal ini bisa kita laksanakan dalam rangka efisiensi pelaksanaan pilkada, dengan tetap memerhatikan ak-sesibilitas atau kemudahan bagi pe-milih untuk mengakses TPS ini,” tutur Komisioner KPU RI Divisi Teknis Penye-lenggaraan Pemilu, Hadar Nafis Gumay, Jumat (30/10) saat memberikan ma-teri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemun-gutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan hasil Pilkada tahun 2015.
Hal baru lainnya adalah penggu-naan formulir C7 yang digunakan untuk mencatat pemilih yang hadir di TPS, serta adanya Panitia Pengawas Lapan-gan (PPL) di TPS.
“Dalam pilkada ini pastikan formu-lir C7 dikenali betul oleh para petugas kita, dan dicatat seluruh pemilih yang adil dan akurat. Kita mengandalkan form ini untuk memastikan dan mem-pertanggungjawabkan tentang pemilih yang hadir harus terekam dengan baik, ujar Hadar dihadapan peserta bimtek
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 20
Nasional
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 21
yang digelar di Sanur, Denpasar.
Adanya pencatatan pengguna hak pilih penyandang disabilitas dalam formulir C1 juga merupakan hal baru. KPU perlu mencatat pemilih disabilitas untuk mengukur perjalanan demokrasi melalui pilkada berapa banyak warga penyandang disabilitas yang ikut ber-partisipasi.
Kelompok Penyelenggara Pemung-utan Suara (KPPS) juga harus mengem-balikan formulir pemberitahuan (for-mulir C6) yang tidak terdistribusikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal ini untuk menghindari peny-alahgunaan yang kerap terjadi.
Terkait pencatatan pemilih di TPS oleh KPPS, pada pilkada ini petugas KPPS 4 dan 5 mencatat administrasi para pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya. KPU juga menggunakan petugas keamanan untuk menerima pemilih dan menanyakan adanya form C6. Jika tidak membawa, petugas akan mengarahkan pemilih untuk melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipas-
ang di TPS.
“Pastikan petugas KPPS menempel DPT di TPS. Kalau pemilih tersebut terdaftar, beritahukan kepada petugas KPPS 4 dan 5 untuk mencatat pemilih itu. Jika memang tidak terdaftar pe-milih bisa dicatatkan kedalam formulir DPTB-2. Pastikan mereka dicatat pada pukul 12.00 siang atau satu jam sebe-lum pemungutan suara berakhir, papar Hadar.
Menyangkut penghitungan di TPS, hasil suara disampaikan dan dikirim pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui PPS pada hari itu juga.
“Pastikan TPS ini adalah TPS yang ramah khususnya penyandang disabili-tas dan orang tua. Kita upayakan ke-adaan TPS rata dan cukup luas dengan ukuran 8 x 10 meter, pungkas Hadar yang juga mantan Direktur Centro (ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sum-
ber Website KPU RI
“Pastikan petugas KPPS menempel DPT di TPS. Kalau pe-milih tersebut terdaftar, beritahukan kepada petugas KPPS 4 dan 5 untuk mencatat pemilih itu. Jika memang tidak ter-
daftar pemilih bisa dicatatkan kedalam formulir DPTB-2. Pas-tikan mereka dicatat pada pukul 12.00 siang atau satu jam
sebelum pemungutan suara berakhir.
Profil
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 22
Ketua KPU Buka Rapimnas ke III di Babel
Rapat Pimpinan Nasional KPU dan KPU Provinsi ke III resmi dibuka oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik
Belitung, kpu.go.id – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU dan KPU Provinsi ke III resmi dibuka oleh Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik. Pembukaan ra-pimnas yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Hatika, Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung ini ditandai dengan pemukulan gong sebanyak sembilan kali, Kamis (8/10).
Himbauan tersebut disampaikan Ida kepada ketua dan sekretaris KPU provinsi se-Indonesia peser-
ta Rapat Pimpinan (Rapim) KPU dan KPU provinsi, di Ballroom Hotel Hatika, Belitung.
Himbauan pertama yang ditekankan oleh Ida adalah KPU provinsi perlu melakukan supervisi kepada KPU kabupaten/kota apa-bila masih ada daerah yang menunda atau belum melaksanakan putusan Badan Pen-gawas Pemilu (Bawaslu) atau Pannitia Pen-gawas Pemilu (Panwaslu). Ida menekankan hal tersebut karena masih terdapat beber-apa daerah yang belum melaksanakan atau menunda pelaksanaan putusan Bawaslu. “Tugas KPU ialah melaksanakan, benar atau salah ialah tanggung jawab pengawas,” tu-tur Ida mengingatkan.
Himbauan serupa juga diingatkannya terkait tindak lanjut putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Pu-tusan Mahkamah Agung (MA). “Kita tidak bisa memperdebatkan (putusan PTTUN/Putusan MA), atau mempersoalkan itu baik atau buruk, kewajiban kita hanya melak-sanakan,” tandas Ida.
Hal tersebut perlu dilakukan karena di dalam undang-undang, KPU tidak memi-liki legal standing untuk melakukan kasasi. “Dalam kontruksi undang-undang, posisi KPU adalah untuk melaksanakan, tidak ada legal standing untuk mengajukan kasasi,” lanjut Dia.
Terhadap daerah yang sedang berproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida meminta KPU provinsi untuk ak-tif berkomunikasi dengan KPU kabupaten/kota setempat guna mengetahui persoalan yang tengah berlangsung di DKPP. (ftq/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber Website KPU RI
Info KPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 23
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melakukan Rapat Internal dan Rapat Koordinasi bersama Tim Kampanye 3 Pasangan Calon pada tanggal 26 Oktober 2015 untuk Persiapan Debat Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.
Sosialisasi persiapan Debat kandidat yang dilakukan oleh KPU Prov. Sulut Yang bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon kepada masyarakat.Output Debat Kandidat : Terlaksananya debat calon untuk memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan-nya. Persiapan Debat Kandidat ,KPU Prov. Sulut melakukan pertemuan dengan Panelis/Tim Pakar dari kalangan proesional dan akademisi yang akan bertugas menyusun pertanyaan.
Tugas Para Panelis berkaitan dengan penyusunan Thema Tim di bagi 3 panelis dimana se-cara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Provinsi Sulawesi Utara. Secara spesifik tema mencerminkan sebagai berikut :
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat- Memajukan daerah- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat- Menyelesaikan persoalan daerah- Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan
nasional- Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan
Dari point specifik diatas KPU Prov. Sulut memformulasikan Thema yang dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut :
Debat I : Thema : Pelayanan Publik Masyarakat,Tata Kelola Pemerintahan, KesejahteraanDebat II : Thema : Energi, Lingkungan, StabilitasDebat III : Thema : Wilayah Perbatasan
Panelis/Tim Pakar yang berperan dalam Penyusunan Pertanyaan yang akan di pandu oleh Moderator yang akan ditentukan diantara Panelis.Para panelis yang ditunjuk sebagai Tim Kerja adalah sebagai berikut :
1. Drs Philep Mores Regar,MS2. Sitti Nurlaili Djenaan, SPd,MA3. Yopie Pangemanan,S.Pd,MM,MPd4. Prof. Dr. Telly Sumbu,SH,MH5. Rignolda Djamaluddin6. Dr dr. Abeng Elong,MARS7. Prof Dr.Grevvo Gerung8. Dr Ronny.R.Maramis,SH,MH9. Noldy Tuerah,Ph.D
Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulut melaksanakan Debat Kandidat sebanyak 3 (tiga) kali mulai tanggal 7 November 2015, 14 November 2015 dan 21 November 2015. Debat Kandi-dat akan diselenggarakan kerjasama dengan Media Elektronik Lokal dan Media Nasional.
Info Persiapan Debat Kandidat
PKPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 24
PKPU Nomor 4 Tahun 2015TentangPEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBER-NUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
- 11 -
d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan
memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPDP
melalui PPK dan PPS dalam bentuk softcopy dan
hardcopy.
Bagian Kedua
Pemutakhiran Data Pemilih
Paragraf 1
Daftar Pemilih Sementara
Pasal 10
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan
Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
(2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun
Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS
yang bersangkutan.
(3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat
dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah
Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang;
dan
b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS
dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus)
orang.
(5) PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam)
hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung
dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT)
atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
(6) Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPS dibantu oleh
PPDP . . .
- 12 -
PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi
kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain.
(7) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat,
tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih
menggunakan formulir Model AA-KWK;
b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat
kesalahan;
c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke
daerah lain;
e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari
status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17
tahun dan belum kawin/menikah pada hari
pemungutan suara;
g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak
ada keberadaannya;
h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya
berdasarkan surat keterangan dokter;
i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap;
j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus
pada kolom jenis disabilitas; dan
k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk
pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan
berdasarkan identitas kependudukan.
(8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih
dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan
menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan
formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
(9) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(10) PPDP . . .
- 12 -
PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi
kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain.
(7) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat,
tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih
menggunakan formulir Model AA-KWK;
b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat
kesalahan;
c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke
daerah lain;
e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari
status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17
tahun dan belum kawin/menikah pada hari
pemungutan suara;
g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak
ada keberadaannya;
h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya
berdasarkan surat keterangan dokter;
i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap;
j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus
pada kolom jenis disabilitas; dan
k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk
pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan
berdasarkan identitas kependudukan.
(8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih
dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan
menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan
formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
(9) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(10) PPDP . . .
- 13 -
(10) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS.
(11) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data
Pemilih kepada PPDP.
Pasal 11
(1) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh)
hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).
(2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP
dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
(3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun
daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
(4) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi
daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk
softcopy.
(5) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih
hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam bentuk hardcopy.
Pasal 12
(1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua)
hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran
dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
dan ayat (4).
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota PPK.
(3) Rapat . . .
- 13 -
(10) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS.
(11) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data
Pemilih kepada PPDP.
Pasal 11
(1) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh)
hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).
(2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP
dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
(3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun
daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
(4) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi
daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk
softcopy.
(5) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih
hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam bentuk hardcopy.
Pasal 12
(1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua)
hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran
dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
dan ayat (4).
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota PPK.
(3) Rapat . . .
- 15 -
Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (10) huruf a.
(2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil
Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang
salinannya disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
e. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir Model A1-KWK.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui
PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan
sebagai:
a. pengumuman . . .
PKPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 25
- 13 -
(10) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS.
(11) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data
Pemilih kepada PPDP.
Pasal 11
(1) PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh)
hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9).
(2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP
dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
(3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun
daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
(4) PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi
daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk
softcopy.
(5) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih
hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam bentuk hardcopy.
Pasal 12
(1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil
pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua)
hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran
dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
dan ayat (4).
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota PPK.
(3) Rapat . . .
- 14 -
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.
(7) PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan
formulir Model A1.1-KWK.
(8) PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK
sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
rekapitilasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan
perbaikan DPS.
(9) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam
formulir Model A1.2-KWK
(10) Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
c. Panwas Kecamatan;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
Pasal 13
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar
Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling
lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar
Pemilih . . .
- 15 -
Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (10) huruf a.
(2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil
Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang
salinannya disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
e. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir Model A1-KWK.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui
PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan
sebagai:
a. pengumuman . . .
- 15 -
Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (10) huruf a.
(2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil
Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang
salinannya disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
e. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir Model A1-KWK.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPS melalui
PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan
sebagai:
a. pengumuman . . .
- 16 -
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau
sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis
lainnya; dan
c. arsip PPS.
(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk
softcopy dengan format portable document format (pdf)
yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan
Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon
tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas
Kabupaten/Kota.
(11) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU
Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah
menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
menggunakan formulir Model A1.4-KWK.
Pasal 14
PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau
untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh)
hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (9).
Paragraf 2
Daftar Pemilih Tetap
Pasal 15
(1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang
berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan
mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya
yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang
berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan
berkaitan . . .
PKPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 26
- 17 -
berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS,
yang meliputi:
a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17
(tujuh belas) tahun;
c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status
menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
d. Pemilih sudah meninggal dunia;
e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau
sebutan lain tersebut;
f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2).
(3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan
menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau
Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
(4) Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir
tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS
menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda
bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau
telah terdaftar sebagai Pemilih.
Pasal 16
(1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS
menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3
(tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke
dalam . . .
- 18 -
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota PPK.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.
(7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
c. Panwas Kecamatan;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
Pasal 17
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil
perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua)
hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a.
(2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye
Pasangan . . .
- 18 -
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota PPK.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.
(7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
c. Panwas Kecamatan;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
Pasal 17
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil
perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua)
hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a.
(2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye
Pasangan . . .
- 19 -
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi hasil
perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
dalam formulir Model A3.3-KWK.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
e. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir
Model A3-KWK.
(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap
untuk digunakan sebagai:
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau
sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis
lainnya; dan
c. arsip PPS.
(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam bentuk
softcopy dengan format portable document format (pdf)
yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan
Calon . . .
- 20 -
Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon
tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas
Kabupaten/Kota.
Pasal 18
PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau
setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10).
Pasal 19
(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan
rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari
KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (8) huruf b.
(2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu
Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur.
(4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPT ke
dalam formulir Model A3.4-KWK.
(8) KPU . . .
- 21 -
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir
Model A3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur;
d. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
Bagian Ketiga
Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1
Pasal 20
(1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,
tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan
diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan
Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor,
dan/atau Identitas Lain.
(2) PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir
Model A.Tb1-KWK.
(3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
pengumuman DPT.
(4) PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat
desa/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan
menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan
menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga)
hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 21
(1) PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan
menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3
(tiga) . . .
PKPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 27
- 20 -
Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon
tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas
Kabupaten/Kota.
Pasal 18
PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau
setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10).
Pasal 19
(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan
rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari
KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (8) huruf b.
(2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu
Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur.
(4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPT ke
dalam formulir Model A3.4-KWK.
(8) KPU . . .
- 21 -
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir
Model A3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur;
d. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
Bagian Ketiga
Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1
Pasal 20
(1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,
tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan
diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan
Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor,
dan/atau Identitas Lain.
(2) PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir
Model A.Tb1-KWK.
(3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
pengumuman DPT.
(4) PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat
desa/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan
menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan
menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga)
hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 21
(1) PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan
menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3
(tiga) . . .
- 21 -
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir
Model A3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur;
d. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
Bagian Ketiga
Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1
Pasal 20
(1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT,
tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat mendaftarkan
diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan
Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor,
dan/atau Identitas Lain.
(2) PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir
Model A.Tb1-KWK.
(3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
pengumuman DPT.
(4) PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat
desa/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan
menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan
menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga)
hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 21
(1) PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan
menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3
(tiga) . . .
- 22 -
(tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari
PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
(2) Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota PPK.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan
terbukti benar.
(7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
c. Panwas Kecamatan;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
Pasal 22
(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan
menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah
menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (7) huruf a.
(2) Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam rapat pleno terbuka KPU/KIP Kabupaten/Kota
dan ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP
Kabupaten/Kota.
(3) Rapat . . .
- 23 -
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti
masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila
data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPTb-
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam
formulir Model A.Tb1.3-KWK.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
e. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPTb-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap
untuk digunakan sebagai:
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau
sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis
lainnya; dan
c. arsip . . .
PKPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 28
- 23 -
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim
Kampanye Pasangan Calon.
(4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye
Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila
terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklajuti
masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila
data yang ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPTb-
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam
formulir Model A.Tb1.3-KWK.
(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
e. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPTb-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan
penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap
untuk digunakan sebagai:
a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau
sebutan lain;
b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis
lainnya; dan
c. arsip . . .
- 24 -
c. arsip PPS.
(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPTb-
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk
softcopy dengan format portable document format (pdf)
yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye
Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye
Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas
Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
Pasal 23
PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10).
Pasal 24
(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan
rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak
menerima rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a.
(2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu
Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur.
(4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU . . .
- 24 -
c. arsip PPS.
(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPTb-
1 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam bentuk
softcopy dengan format portable document format (pdf)
yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye
Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye
Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas
Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
Pasal 23
PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10).
Pasal 24
(1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan
rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari sejak
menerima rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a.
(2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu
Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur.
(4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
(5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa
nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
(6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklajuti masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang
ditunjukkan terbukti benar.
(7) KPU . . .
- 25 -
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke
dalam formulir Model A.Tb1.4-KWK.
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir
Model A.Tb1.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur;
d. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
Pasal 25
Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP
Aceh melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari
KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 kepada
KPU.
Pasal 26
(1) DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu
paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan
suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi
syarat.
(2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. meninggal dunia;
b. pindah domisili;
c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat
keterangan dokter;
f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(3) PPS . . .
PKPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 29
- 25 -
(7) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke
dalam formulir Model A.Tb1.4-KWK.
(8) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan formulir
Model A.Tb1.4-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
kepada:
a. KPU;
b. Bawaslu Provinsi;
c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur;
d. perangkat daerah yang menangani urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat.
Pasal 25
Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menyelenggarakan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP
Aceh melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari
KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 kepada
KPU.
Pasal 26
(1) DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu
paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan
suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi
syarat.
(2) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. meninggal dunia;
b. pindah domisili;
c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat
keterangan dokter;
f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(3) PPS . . .
- 26 -
(3) PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT
atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH
PINDAHAN
Bagian Kesatu
Daftar Pemilih Tambahan-2
Pasal 27
(1) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari
pemungutan suara dengan membawa identitas
kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar
dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di
TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas
kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-
KWK.
(2) Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran
Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
(3) PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kotak suara di
setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun
berdasarkan desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk
kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.
Bagian Kedua
Daftar Pemilih Pindahan
Pasal 28
(1) Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dan Pasal 22 dapat dilengkapi dengan DPPh.
(2) DPPh . . .
Kilas KPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 30
3 Oktober 2015 Rapat Koordinasi bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulut . Rakor dihadiri oleh 15 KPU Kab/Kota dan Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Rakor di hadiri oleh Ketua dan Divisi Data dan Operator Data. Rakor dipimpin oleh Divisi Data KPU Provinsi Sulut .15 KPU Kab/Kota mempresentasikan DPS Hasil Perbaikan dan diper-siapkan untuk Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 4 Oktober 2015
5-7 Oktober 2015 Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara
12 Oktober 2015 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penggunaan Dana Pilkada 2015 KPU Prov. Sulut di Kantor KPU Prov. Sulut bersama 15 KPU Kab/Kota se Sulut. Peserta Rakor terdiri dari 15 Komisioner Div Keuan-gan , Sekretaris dan Bendahara.Rakor diawali dengan mengcross chek kembali realisasi anggaran ke 15 Kab/Kota dari KPU Prov. Su-lut, KPU Prov Sulut mengidentifikasi masalah terutama Bukan Penyelenggara. Masalah yang diiden-tifikasi : Operasional, Konsumsi rapat tingkat kab/kota, Transport Kab/Kota ke PPK dan PPS atau sebaliknya,masalah internet, ATK, Sewa Gedung/listrik/air, masalah adaptasi pergantian bendahara apbd (Kab. Talaud). Bendahara perlu kesesuaian format-format laporan. Rakor di lanjutkan dengan materi apa saja yang menjadi kewajiban pengelola keuangan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana pilkada ( Pengelola keuangan Prov) serta Rakor dilanjutkan dengan tanya jawab. Materi Rapat selain mengidentifikasi masalah, materi yang dipaparkan berkaitan dengan Tatta kelola keuangan dan pertanggung jawaban pengelola keuangan, prosedur penyaluran dana Hibah , pemahaman bersama tentang kewenangan dari masing-masing petugas pengelola keuangan, meng-gambarkan format-format pertanggung jawaban keuangan, realisasi anggaran dana hibah pilkadaKesimpulan Rakor : Akan ada revisi Anggaran oleh Komisioner dan Sekretaris dan Pengelola Keuangan yg akan ditindak lanjuti Selasa, 13 Oktober pkl 11.00 di Kantor KPU Prov. Sulut
4 Oktober 2015 Rapat Pleno Terbuka KPU Prov/Kab/Kota, Bawaslu
Prov. Sulut, Pejabat Pemprov dan Media, Tim Kampanye Pasangan Calon dalam Rekapitulasi Datar Pemilih Sementara
Hasil perbaikan/Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. KPU Prov Sulut
dalam Rapat Pleno Terbuka memberikan kesembatan bagi 15 KPU Kab/Kota untuk presentasi dan ada tanggapan/komen-
tar/rekomendasi dari Bawaslu Prov. Sulut dan Tim Kampanye 3 Pasangan Calon
Kilas KPU
Edisi VIII-Oktober 2015 |KPU SULUT| 31
17 Oktober 2015 Sosialisasi Pilkada 9 Desember 2015 KPU Prov. Sulut kerjasama Harian Tribun Manado dalam bentuk Senam Sum-ba. Sasaran Sosialisasi Masyarakat Manado yang turut serta dalam Senam Sumba. Sosialisasi di lanjutkan dengan distri-busi Kaos yang berthemakan “Demokrasi itu Indah
5-7 Oktober 2015 Rapat Koordinasi dalam rangka Penyusu-nan Laporan pertanggung Jawaban Penggunaan
Anggaran Tahapan Pemilu 2014 KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Utara
19 Oktober 2015 Rapat Koordinasi Pertengahan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. Peserta Rakor dari 15 KPU Kab dan Kota dan sebagai Nara Sumber Bawaslu Prov. Sulut, Polda Sulut dan KPID Sulut. Adapun Rakor dibuka oleh Ketua KPU Prov. Sulut dan Evaluasi kesepakatan serta sosialisasi ke Paslon ke 3 hasil Rakor di Hotel Peninsula oleh Komisiaoner Divisi Tekhnis dan hukum sekaligus menyampaikan Jadwal dan Waktu dan Lokasi Kampanye bagi pasan-gan calon .Jadwal dan Waktu Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur :
1. Nomor Urut I : Periode I tgl 27 Nopember 2015 Periode II tgl 5 Desember 2015
2. Nomor Urut 2 Periode I tgl 28 Nopember 2015 Periode II tgl 4 Desember 2015
3. Nomor Urut 3 Periode I tgl 26 Nopember 2015 Periode II tgl 3 Desember 2015
Lokasi Kampanye ditentukan oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon
Debat Candidat akan dilaksanakan selama 3 kali pada tanggal 7 Nopember 2015 ( Media Elektronik Lokal ), 14 Nopember 2015 ( Media Elektronik Lokal) dan 21 Nopember 2015
Info KPU
SEKRETARIATKPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado.
Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364.Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id