jurusan ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ...digilib.unila.ac.id/26141/4/skripsi...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI PROGRAM SIM ONLINE PADA POLRESTA
BANDAR LAMPUNG
Oleh :
AJENG DYAH WAHYUNI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017
i
ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF ONLINE DRIVING LICENSE PROGRAM AT
BANDAR LAMPUNG RESORT CITY POLICE
By
AJENG DYAH WAHYUNI
Driving License (SIM) is one of the administrative records that must be owned by
motorists both two wheels and four wheels. Requirements necessary to obtain a
driving license has been getting easier. However, these requirements apply only to
residents of the area who have identity card (KTP) native to the area inhabited,
while for the immigrant population that is not possible because it must create a
new ID card to take care of the renewal or driver's license. Finally, the Online
driving license is a solution to these problems so as to simplify the bureaucracy in
the making or a driving license renewal.
In this study, researchers wish to put a picture of the processes and inhibiting
factors the adoption of SIM Online program implemented in Bandar Lampung
Police. The method used in this research is descriptive method with qualitative
approach. The data collection techniques used in this research is by interview,
documentation and observation. Data were analyzed using data reduction
techniques and technical validity of the data using triangulation techniques.
The results of the research phase of the program describe the SIM Online start
from socialization from the Police to the public, registration, driver's license exam
to the SIM process is finished printing. In practice, there are still some constraints
affecting the effectiveness of the program as people who do not know of any SIM
Online include network used to access the server Ministry of Internal Affairs is
not adequate and lack of data on the applicant's driver's license on the server
Ministry of Internal Affairs. The readiness of the implementing agency in terms
and consistent socialization is also necessary to provide knowledge to the
community, especially migrant citizen about the Online SIM program.
Keywords: Implementation, SIM Online, Bandar Lampung Police.
ii
ABSTRAK
IMPLEMENTASI PROGRAM SIM ONLINE PADA POLRESTA
BANDAR LAMPUNG
Oleh
AJENG DYAH WAHYUNI
Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu berkas administrasi yang
wajib dimiliki oleh pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda
empat. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus SIM tersebut sudah semakin
mudah. Namun, persyaratan tersebut hanya berlaku untuk warga daerah yang
memiliki kartu tanda penduduk (KTP) asli daerah yang ditinggali, sedangkan
untuk warga pendatang hal tersebut sangat tidak memungkinkan karena harus
membuat KTP baru untuk mengurus perpanjangan atau pembuatan SIM tersebut.
akhirnya program pembuatan SIM secara Online menjadi solusi atas
permasalahan tersebut sehingga dapat mempermudah birokrasi dalam pembuatan
maupun perpanjangan SIM.
Dalam penelitian ini peneliti ingin mengemukakan gambaran mengenai proses
dan faktor penghambat dalam penerapan program SIM Online yang dilaksanakan
di Polresta Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan
observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data dan teknik
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.
Hasil penelitian menggambarkan tahapan pelaksanaan program SIM Online mulai
dari sosialisasi dari pihak Polri kepada masyarakat, pendaftaran, proses ujian SIM
hingga SIM tersebut selesai dicetak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat
beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program tersebut seperti
masyarakat yang belum mengetahui adanya program SIM Online tersebut
meliputi jaringan yang digunakan untuk mengakses server Kemendagri yang
belum memadai serta kurangnya data pemohon SIM pada server Kemendagri.
Kesiapan aparat pelaksana serta sosialisasi yang konsisten juga diperlukan untuk
memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama warga pendatang
mengenai program SIM Online tersebut.
Kata Kunci : Implementasi, SIM Online, Polresta Bandar Lampung.
IMPLEMENTASI PROGRAM SIM ONLINE PADA POLRESTA
BANDAR LAMPUNG
Oleh :
AJENG DYAH WAHYUNI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA
Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017
vi
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama lengkap Ajeng Dyah Wahyuni, lahir di
Bandar Lampung pada 7 Juni 1994. Penulis merupakan anak
pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Surono dan
Ibu Nuraini.Memulai jenjang pendidikan dari Taman Kanak-
Kanak (TK) Tamansiswa Teluk Betung yang diselesaikan
pada tahun 2000. Selanjutnya pendidikan Sekolah Dasar (SD) Tamansiswa Teluk
Betung diselesaikan tahun 2006. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 17 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009.
Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-
Azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.
Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada jurusan Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara
(HIMAGARA). Pada tahun 2015 dipertengahan bulan juli, penulis melaksanakan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sukaraja, Kecamatan Margatiga, Kabupaten
Lampung Timur selama 60 hari.
vii
MOTTO
Jangan kehilangan keyakinan, tetap berdoa dan berusaha
(Ajeng Dyah Wahyuni)
Lakukan yang terbaik, bersikaplah yang baik maka kau akan
menjadi orang yang terbaik
(Annonimous)
viii
PERSEMBAHAN
Bismillahirohmanirahiim
Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT
Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:
Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga
Saya
dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
Kedua Orang Tua Saya
Bapak Surono dan Ibu Nuraini
yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan dan motivasi
yang tiada henti-hentinya.
Adik dan seluruh keluarga besar serta saudara-saudaraku tercinta
Dan untuk seseorang yang selalu memberikan supportnya,
terima kasih.
untuk semua sahabat – sahabat saya dan
teman – teman seperjuangan saya terimakasih telah banyak membantu
saya dalam suka maupun duka.
Serta, Almamaterku Universitas Lampung yang kucintai.
ix
SANWACANA
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta
hidayah-Nya, yang selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :
“Implementasi Program SIM Online pada Polresta Bandar Lampung’
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara
(SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP) Universitas Lampung.
Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan
ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-
pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
antara lain :
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga
akhirnya Skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Surono dan Ibu Nuraini tercinta yang
selalu mendoakan setiap saat, mendidik, memberikan motivasi, semangat
dan support agar penulis dapat menjadi orang yang sukses dan berguna.
x
Terima kasih untuk doa, kasih sayang dan segala yang telah kalian
berikan, semoga ajeng bisa buat bangga dan bahagiain ibu bapak.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Lampung terimakasih atas saran dan masukan serta arahannya selama ini.
5. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N, M.PA. Selaku dosen Pembimbing
Utama, Terima kasih atas saran, nasihat, bimbingan selama proses
pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis benar-benar berterima kasih dan
merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan yang selalu Bapak
berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Izzul Fachtu Reza S.A.N, M.PA. Selaku dosen pembimbing kedua
penulis, terima kasih atas bimbingannya, saran, nasihat, arahan dan waktu
selama proses bimbingan penulis sangat terbantu.
7. Bapak Nana Mulyana S.IP, M.Si. Selaku dosen pembahas dan penguji ,
Terima kasih atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang
telah banyak membantu penulis. Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
juga berkat bantuan dari bapak.
xi
8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu
yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat
menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
9. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran
adminstrasi skripsi hingga terselesaikan.
10. Rezky Prabowo adik saya satu-satunya yang menjengkelkan dan selalu
cuek. Selalu semangat dan yang rajin ya dek, supaya cita-citanya tercapai
menjadi penurus bapak. Kita buat bapak dan ibu bangga.
11. Untuk best partner yang selalu hadir dan banyak membantu dalam keadaan
susah maupun senang dihidup saya, yang selalu direpotin, yang selalu
mendukung, memberi motivasi, nasehat, doa dan dukungan bahkan
mendampingi penulis selama berproses dari awal perkuliahan sampai
dengan penulis menyelesaikan Skripsi ini, maafin aku yang terlalu moody
dan gak sabaran, terima kasih sudah mau direpotkan, terima kasih best
partner ever Aliyus Pratama, A.Md semoga kita bisa sukses bersama.
12. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku kakek nenek, pakde bude, om
tante, sepupu sepupu tercinta, ini jawaban atas segala doa dan pertanyaan
kalian.
13. Kepada Sahabatku tercinta yang sudah seperti keluarga Widya puspita
Sari, S.E jangan lupa langsing kak jodohmu sudah dekat, Levina
Rachmawati Putri, S.E jangan lupa ilangin lemotnya kak, Rena Rezita
semoga jadi bu guru yang baik ya kak (S.Pd nya soon), serta Cahyo Rendy
xii
Wicaksono, S.Kom semoga makin amanah ya gan, Terima Kasih untuk
selalu selalu menghibur, memberikan nasehat dan dukungan kepada
penulis, kalian yang selalu ada, kalian yang selalu bikin ketawa sampe
nangis, kalian yang tergokil , semoga kita bisa jadi orang sukses, semoga
kita akan selalu seperti ini selamanya, 8 years and still counting guys big
love.
14. Sahabat peratamaku saat masuk kuliah Merie Larasati terimakasih sudah
membagi suka dan duka selama kita kuliah, semoga pertemanan kita akan
terus berlanju, sukses terus ya mer. Team KKN Rumpi saat di Sukaraja,
Rian Apriyanti, Dertiana, Arizka Antartika, Marcella Taweru, Arum
Asterini, Hanafi. Terima kasih buat pengalaman 60 hari yang indah,
berkesan, dan yang tak terlupakan sampai kapanpun semoga hubungan
kita terus berlanjut.
15. Teman-teman seperjuangan ANE 012 Anisa, Novaria, Serliani, Purnama,
Azizah, Diannisa, Putri Wijayanti, Ayu Septiani, Rhani Umi, Silvia Tika,
Ihsan, Bagus, Bayu, Taufik, Akbar, Berry, Hamdani, Firdaus dan semua
teman-teman ane 012 yang tak bisa tertulis satu persatu, terima kasih
untuk saling berbagi ilmu dan waktu kalian. Semangat skripsi.
16. Keluarga Besar Ampera, terima kasih untuk semua cerita yang telah kalian
lukiskan selama ini. Saya merasa bahagia kenal kalian karena kehadiran
serta canda tawa kalian semua. Terima kasih juga buat kebersamaan
terindah yang telah kita lalui bersama dari awal perkuliahan sampai saat
ini takkan pernah terlupakan, semoga kita semua menjadi orang sukses.
xiii
17. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama
saya belajar di Universitas Lampung. Semua pihak yang telah membantu
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi
ini, terima kasih atas bantuannya. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa
Skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun semoga bermanfaat bagi kita
semua. Semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mungkin
tidak dapat penulis balas secara langsung. Semoga Allah yang Maha
Pengasih dan Maha Penyayang yang akan membalas semua kebaikan dan
ketulusan hati mereka dengan balasan yang lebih indah dan lebih baik
dari-Nya. Amin.
Bandar Lampung, Maret 2017
Ajeng Dyah Wahyuni
xiv
DAFTAR ISI
ABSTRACT ........................................................................................................... i
ABSTRAK ............................................................................................................. ii
PERSETUJUAN .................................................................................................... iii
PENGESAHAN ..................................................................................................... iv
PERNYATAAN ..................................................................................................... v
RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... vi
MOTO .................................................................................................................... vii
PERSEMBAHAN .................................................................................................. viii
SAN WACANA ..................................................................................................... ix
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xiv
DAFTAR TABEL ................................................................................................. xvii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xviii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 8
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 9
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik .......................................................... 10
1. Konsep Kebijakan Publik .................................................................... 10
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik .................................................................... 12
3. Tahap-tahap Kebijakan Publik ............................................................. 13
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik .................................... 15
1. Konsep Implementasi Kebijakan ......................................................... 15
2. Model-model Implementasi Kebijakan ................................................ 17
3. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan ........................... 23
C. Tinjauan Tentang Faktor Pendukung Keberhasilan Kebijakan ................. 24
D. Tinjauan Tentang SIM Online ................................................................... 27
E. Kerangka Pikir .......................................................................................... 28
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian ................................................................. 30
B. Fokus Penelitian ......................................................................................... 31
C. Lokasi Penelitian ........................................................................................ 34
xv
D. Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 34
E. Informan Penelitian .................................................................................... 35
F. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 36
G. Teknik Analisis Data .................................................................................. 38
H. Teknik Keabsahan Data ............................................................................. 40
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung ............................................ 43
1. Sejarah singkat Polresta Bandar Lampung .......................................... 43
B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung ............................. 45
1. Visi Polresta Bandar Lampung tahun 2016 ......................................... 45
2. Misi Polresta Bandar Lampung tahun 2016 ......................................... 45
3. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung .................... 46
4. Tugas dan Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung ....................... 47
5. Sasaran prioritas Satlantas Polresta Bandar Lampung ......................... 48
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian .......................................................................................... 54
1. Implementasi program SIM Online pada Polresta Bandar Lampung .. 54
a. Komunikasi .................................................................................... 55
b. Sumber Daya .................................................................................. 62
c. Disposisi ......................................................................................... 67
d. Struktur Birokrasi ........................................................................... 69
B. Pembahasan Implementasi program SIM Online pada Polresta Bandar
Lampung .................................................................................................... 75
1. Komunikasi .......................................................................................... 75
2. Sumber Daya ........................................................................................ 78
3. Disposisi ............................................................................................... 79
4. Struktur Birokrasi ................................................................................. 81
C. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi program SIM Online
pada Polresta Bandar Lampung ................................................................. 82
1. Gangguan Jaringan ............................................................................... 82
2. Data Pemohon yang belum ter-update di server kemendagri .............. 83
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang SIM Online ................... 83
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ................................................................................................ 85
B. Saran .......................................................................................................... 88
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xvi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Jumlah Pengguna Jasa pembuatan dan perpanjangan SIM di Satpas
Polresta Bandar Lampung.................................................................
6
Tabel 2 Daftar Informan Peneliti.................................................................... 36
Tabel 3 Daftar Nama Kepala Kepolisian Resort Kota 611 Tanjung Karang
teluk Betung......................................................................................
43
Tabel 4 Skturktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung 46
Tabel 5
Tabel 6
Sarana dan Prasarana pelaksanaan SIM Online...............................
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penertiban SIM Online di
Satpas 2526 Polresta Bandar Lampung...............................................
65
70
xvii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut
Merilee S. Grindle........................................................................
21
Gambar 2 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut
Mazmanian dan Sabatier.............................................................
22
Gambar 3 Bagan Kerangka Pemikiran......................................................... 29
Gambar 4
Gambar 5
Gambar 6
Surat Telegram Pelaksanaan SIM Online..................................
Informasi SIM Keliling pada akun instagram
@satlantaspolrestabalam............................................................
Ruang Rekam Foto dan Cetak....................................................
59
62
66
Gambar 7 Fasilitas Mobil SIM Keliling..................................................... 66
Gambar 8 Loket Pendaftaran dan Verifikasi berkas..................................... 71
Gambar 9 Ruang Ujian Teori..................................................................... 72
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai negara hukum, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk
menaati hukum, salah satunya adalah ketertiban berkendara. Menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap
pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki dan membawa Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Undang–Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang
diundangkan sejak 26 Mei 2009 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI), merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai sudah tidak
relevan lagi dengan situasi lalu lintas yang ada sekarang.
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pasal 77 ayat 1 menerangkan bahwa setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan
jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM berfungsi sebagai bukti
kompetensi (kemampuan) seseorang dalam mengemudi kendaraan bermotor dan
2
juga sebagai registrasi data pengemudi kendaraan bermotor yang digunakan untuk
mendukung penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian.
Golongan SIM berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dibagi menjadi SIM umum dan SIM perseorangan.
Pasal 80 Undang-Undang tersebut, SIM perseorangan terbagi menjadi:
a. SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan
dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
b. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan
dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg
c. SIM B2, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau
kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan
perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau
gandengan lebih dari 1.000 kg.
d. SIM C, untuk mengemudikan sepeda motor.
e. SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
Di Indonesia, pihak yang menerbitkan SIM adalah Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri). Setiap calon pengemudi harus memenuhi syarat-syarat tertentu
seperti persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian untuk dapat
memperoleh SIM yang diinginkan. Penyelenggaraan administrasi SIM telah
dilakukan Polri sejak lima puluh tahun yang lalu hingga saat ini dalam kurun
waktu lebih dari setengah abad. Dengan demikian, masyarakat telah memahami
bahwa polri merupakan satu-satunya instansi yang mengeluarkan SIM.
3
Seiring dengan perkembangan zaman di era reformasi pada segala bidang,
pelayanan polisi lalu lintas kepada masyarakat dalam penerbitan SIM dituntut
lebih profesional, prosedural, bermoral dan transparan guna menghilangkan kesan
negatif di masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut sebagai anggota Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) khususnya Polisi lalu lintas yang akan mewakilinya
haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik
berkaitan dengan registrasi dan identifikasi SIM sebagai upaya untuk menunjang
kegiatan tersebut antara lain melalui pelatihan, penataran dan pendidikan.
Masyarakat sudah dipermudah dalam pembuatan dan perpanjangan SIM yang
hampir habis masa berlakunya. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga
daerah yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) asli daerah yang ditinggali,
sedangkan untuk warga pendatang hal tersebut sangat tidak memungkinkan
karena harus membuat KTP baru untuk mengurus perpanjangan atau pembuatan
SIM tersebut. Mutasi SIM dilakukan saat seseorang akan perpanjang masa belaku
SIM tidak ditempat asal SIM dibuat. Menurut Juvianto Sirait selaku Teknisi SIM
Online bahwa:
“Syarat-syarat yang perlu disiapkan untuk perpanjangan SIM bagi warga
pendatang yaitu pertama minta surat pengantar mutasi dari Satuan
Penyelenggara Administrasi (Satpas) yang menerbitkan SIM lama, KTP asli
tempat tinggal baru, SIM asli yang masih berlaku, sama surat keterangan
sehat dari dokter.” (hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari
2016)
Dalam persyaratan tersebut, warga pendatang harus meminta surat pengantar dari
daerah asal diterbitkannya SIM tersebut. Hal tersebut memberatkan bagi perantau
yang bekerja di daerah lain karena harus kembali ke daerahnya untuk sementara
4
waktu hanya untuk mengurus surat pengantar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan
inovasi baru dalam memberikan pelayanan SIM tersebut sehingga dapat
mempermudah masyarakat pengguna jasa.
Inovasi pelayanan publik dapat dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari
instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan
tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan
yang khas berbeda dengan yang lain.(Sumber:
http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223 diakses pada tanggal 28 Juli
2016 Pukul 19.00 WIB).
Untuk menciptakan inovasi tersebut, Polri selaku pihak yang berwenang dalam
membuat SIM meluncurkan program Layanan SIM Online. Layanan SIM Online
maksudnya adalah bahwa seluruh data pemilik SIM sudah terkoneksi secara
Online di seluruh Indonesia dengan proses komputerisasi, data yang telah dimuat
akan langsung terhubung ke server Korlantas Polri dan Kementerian Dalam
Negeri yang akan langsung mengetahui seluruh data pemilik SIM tersebut jika
memiliki e-KTP dalam melakukan registrasi sehingga dapat diakses dari mana
pun di wilayah Indonesia.
Program SIM Online di-launching secara bersamaan di 45 Kepolisian Resor Kota
(Polresta) se-Indonesia. Dari keseluruhan polres yang ada di Lampung, Satlantas
Polresta Bandar Lampung merupakan satu-satunya polres yang menyediakan
excellent service SIM Online yang diselenggarakan secara nasional. Launching
secara resmi dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada
5
tanggal 06 Desember 2015. Polresta Bandar Lampung sebagai salah satu kota
yang melaksanakan program SIM Online, mengadakan launching di sekitar tugu
adipura, kota Bandar Lampung. Layanan SIM Online ini baru diterapkan hanya
untuk perpanjangan SIM. Meskipun demikian, ini merupakan kabar yang
menggembirakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum
perantau. Karena dengan fasilitas SIM Online ini, berarti pemilik SIM yang
tinggal di luar daerah asalnya atau kebetulan sedang berada di luar kota saat SIM-
nya habis masa berlakunya, sekarang sudah tidak perlu lagi mengurus
perpanjangan SIM di daerah asal sesuai dengan e-KTP yang bersangkutan
melainkan bisa mengurusnya dimana pun, SIM Online ini sudah berlaku untuk
semua SIM dan untuk sementara baru ada 45 Satuan Penyelenggara Administrasi
(Satpas) di ibukota provinsi seluruh Indonesia untuk tahap pertama. Di Lampung
sendiri baru di Polresta Bandar Lampung dan sudah mulai ada di mobil SIM
keliling Polresta. Menurut Juvianto Sirait selaku Teknisi SIM Online bahwa:
“Selain di mobil SIM keliling Polresta, layanan SIM Online sudah di coba
dicorner SIM namun tidak dapat terlaksana, sehingga seluruh peralatan
pembuatan SIM Online tersebut dicabut kembali karena peralatannya yang
masih kurang memadai untuk melakukan pembuatan SIM Online.” (hasil
wawancara pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016)
Sejak diresmikan, Layanan SIM Online ini sudah banyak yang melakukan
perpanjangan. Berikut ini merupakan data mengenai jumlah pengguna jasa
pembuatan dan perpanjangan SIM yang dilakukan di Satpas Polresta Bandar
Lampung.
6
Tabel 1.1 Jumlah pengguna jasa Pembuatan dan Perpanjangan SIM di
Satpas Polresta Bandar Lampung
No Golongan
SIM Baru
Perpanjang-
an
Pengalihan
Golongan
Penggantian
Hilang/Rusak
Penerbitan
akibat
pencabutan
Total
1 A 586 2081 36 13 0 2716
2 A Umum 0 0 0 0 0 0
3 B1 0 27 3 0 0 30
4 B1 Umum 0 214 0 0 0 214
5 B2 0 1 0 0 0 1
6 B2 Umum 0 144 1 0 0 145
7 C 792 4147 0 23 0 4962
8 D 0 0 0 0 0 0
Total 1378 6614 40 36 0 8068
Sumber: Laporan Rekapitulasi Produksi SIM Oktober 2015 s/d 19 Februari 2016
Berdasarkan data diatas, persentase pengguna jasa pembuatan dan perpanjangan
SIM selama kurang lebih tiga bulan setelah diresmikannya SIM Online hingga
saat ini, pemohon diluar Bandar lampung yang menggunakan SIM Online baru
sekitar 10 persen dan sisanya masih masyarakat Bandar lampung, akibat dari
masih kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh pihak polresta Bandar Lampung.
Layanan perpanjangan SIM juga sudah terintegrasi dengan e-KTP, sehingga data
pemohon dapat di crosscheck melalui komputer yang sudah Online dengan
database e-KTP Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polres penerbit
SIM, sehingga tidak akan ada SIM ganda yang beredar. Batas melakukan
perpanjangan SIM Online dua minggu sebelum masa aktif berakhir sampai tiga
bulan setelah masa berlaku habis, jika sudah melewati batas tersebut pemohon
harus membuat SIM baru.
Namun demikian, terdapat beberapa kendala teknis yang dialami saat pelaksanaan
SIM Online tersebut seperti yang dikutip dari pernyataan Teknisi SIM Online
Juvianto Sirait (Tribun Lampung 3 Desember 2015) yang menyatakan bahwa:
7
“Sejauh ini pelaksanaan perangkat SIM Online berjalan lancar sesuai
fungsinya. Hanya saja kendala yang terjadi ada pada jaringan yang terhubung
dengan Korlantas Polri. Sebab, terkadang jaringan internet lambat. Namun
secara keseluruhan berjalan dengan baik.”
(lampung.tribunnews.com/2015/12/03/pembuatan-sim-Online-sementara-
hanya-berlaku-bagi-warga-bandar-lampung diakses pada tanggal 27
Februari 2016 Pukul 15.00 WIB)
Dari pernyataan tersebut, kendala yang dihadapi oleh teknisi SIM Online di
Polresta Bandar Lampung diantaranya jaringan internet yang lambat sehingga hal
tersebut menghambat jaringan dengan Korlantas Polri. Kendala tersebut dialami
juga oleh petugas pelayanan SIM Online yang ada di fasilitas mobil SIM keliling
seperti yang disampaikan oleh Brigpol Dani dan Brigpol Febri salah satu petugas
Satlantas Polresta Bandar Lampung (Dalam Saibumi.com tanggal 14 Desember
2015) yaitu:
"Permasalahannya ya kayak gini kalau di SIM Online kan kita kerjasama
Disduk Capil, penyedia jaringan dan telkom. Kalau jaringan tidak terhubung
ke mabes, kita tidak bisa melaksanakan apa-apa terpaksa kita harus masukin
ke manual bukan yang Online karena jaringan bermasalah," terang Dani.
Brigpol Febri menambahkan jika pemohon berasal dari luar kota Bandar
Lampung dan jaringan bermasalah, ia menyuruh pemohon untuk kembali ke
rumah dan melanjutkannya keesokan hari. "Ya kalau lagi masalah jaringan
kayak gini, terpaksa kita suruh pulang. Besok bisa dateng lagi,"
(http://www.saibumi.com/artikel-70970-pelayanan-sim-Online-setiap-hari-di-
mobil-keliling-hanya-50-pemohon.html diakses pada tanggal 27 Februari
2016 Pukul 15.10 WIB)
Dari kedua berita di atas, terlihat bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh
petugas perpanjangan SIM Online tersebut adalah permasalahan koneksi internet
yang kurang memadai. Selain itu, minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak
satlantas Polresta Bandar Lampung membuat masih kurangnya warga masyarakat
yang menggunakan pelayanan perpanjangan SIM secara Online tersebut.
8
Dalam setiap implementasi sebuah program, sarana dan prasarana menjadi suatu
unsur yang diperlukan untuk mendukung berjalannya implementasi tersebut.
Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus
dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa
adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Dalam hal ini, program SIM
Online yang diterapkan oleh Polresta Bandar Lampung sangat membutuhkan
koneksi internet yang baik agar kegiatan perpanjang sim tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik.
Oleh karena itu, untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi dan kendala-
kendala dari kebijakan SIM Online tersebut, maka penulis mengangkat judul
skripsi: Implementasi Program SIM Online Pada Polresta Bandar Lampung.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan judul penelitian di atas, maka perumusan masalah yang akan
diteliti yaitu:
1. Bagaimana Implementasi Program SIM Online Pada Polresta Bandar
Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Program SIM Online pada
Polresta Bandar Lampung?
9
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian berdasakan permasalahan yang telah
dikemukakan di atas adalah:
1. Untuk menjelaskan dan menganalisa mengenai implementasi program SIM
Online pada Polresta Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat implementasi
program SIM Online pada Polresta Bandar Lampung.
D. Manfaat Penelitian
Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah
Ilmu Administrasi Negara, terutama tentang studi implementasi kebijakan
publik.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau
referensi bagi Satlantas Polresta Bandar Lampung terkait dalam pelaksanaan
program SIM Online serta masyarakat pengguna jasa layanan publik
tersebut.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik
1. Konsep Kebijakan Publik
Menurut Chief dalam Abdul Wahab (2005:5), kebijakan publik adalah suatu
tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu
masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga
masyarakat.
Menurut Nugroho (2008:54), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh
negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan
negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan
masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk
menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.
Thomas dalam Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Is
whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa
kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan
pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu,
pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
11
jugamerupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang
sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).
David Easton dalam Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik
sebagai “The authoritative allocation of values for the whole society”. Definisi ini
menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang
secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk
pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke
dalam “Authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik
yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai
tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka
diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta
mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.
Karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik
tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton dalam Agustino (2006:42)
sebagai “otoritas” dalam sistem politik yaitu: “Para senior, kepala tertinggi,
eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan
sebagainya.” Selanjutnya Easton dalam Agustino (2006:42) menyebutkan bahwa
mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka
memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang- orang yang terlibat dalam
urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu
masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil
keputusan di kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar
masyarakat selama waktu tertentu.
12
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-
masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan
sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan
memaksa.
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik
Menurut Suharno (2010:14-15), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan
publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri
kebijakan publik antara lain:
a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan
daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu
tindakan yang direncanakan.
b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait
dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-
pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang
dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan
yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
c. Kebijakan terkait dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam
bidang tertentu.
13
Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif,
kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah
dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena
melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu
beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik
membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.
Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji
kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap
ini dengan urutan yang berbeda.
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam Winarno (2007:32-
34) adalah sebagai berikut :
a) Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda
publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat
masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke
agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu
masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan
menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan
tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
14
b) Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian
dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari
berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options)
yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing
untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan
masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha
untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
c) Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus
kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi
dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga
atau putusan peradilan.
d) Tahap implementasi kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika
program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-
badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang
memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi iniberbagai kepentingan akan saling bersaing.
Beberapaimplementasi kebijakan mendapat dukungan para
pelaksana(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan
ditentangoleh para pelaksana.
15
e) Tahap evaluasi kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai ataudievaluasi,
unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang
diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh
karena itu ditentukan ukuran-ukuranatau kriteria-kriteria yang menjadi dasar
untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah
mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik
1. Konsep Implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling
penting dalam proses kebijakan.
Beberapa definisi implementasi kebijakan yang dirangkum oleh Agustino
(2006:54) adalah sebagai berikut :
a. Bardach dalam Agustino(2006:54)
Implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan
kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi
merumuskannya dalam kata–kata dan slogan-slogan yang kedengarannya
mengenakkan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang
mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang
memuaskan orang.
16
b. Van Metter dan VanHorn dalam Agustino (2006:139)
Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau
swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan.
c. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:139)
Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,biasanya
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badanperadilan.
Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk
menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasikebijakan
menyangkut minimal tiga hal yaitu:
1. adanya tujuan atau sasarankebijakan
2. adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. adanya hasilkegiatan
Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kegiatan melakukan
suatu kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai
dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa
yang diungkapkan olehLester dan Stewart dalam Agustino (2006:139), bahwa
implementasi sebagai suatuproses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu
17
implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian
tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin
diraih.(Agustino, 2006:139)
2. Model-model Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dalam siklus
keseluruhan kebijakan. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak
dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya.
Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur
rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut
masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Grindle (1980: 15) telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan
pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari
lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Untuk
mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan, maka perlu diketahui variabel
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model
implementasi kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu
implementasi kebijakan. Ada begitu banyak model-model implementasi kebijakan
yang dikembangkan oleh pakar sosial dan beberapa model dibawah ini
dikembangkan oleh beberapa pakar sosial sebagai alat untuk mengkaji apa-apa
saja bentuk (jenis) implementasi kebijakan, apa–apa saja variabelnya serta syarat-
syarat agar implementasinya bisa menjadi berhasil secara sempurna.
18
2. 1. Model Van Meter dan Van Horn
Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn
(1975:447) disebut dengan “A Model of the Policy Implementation.” Proses
implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu perencanaan
kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja
implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai
variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara
linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini
menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang
saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya Keberhasilan
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. (Meter dan Horn, 1975:462-478)
2. 2. Model George Edward III
Model implementasi kebijakan selanjutnya di kembangkan oleh George Edward
III dengan nama Direct and Indirect Impact on Implementation. Edward melihat
implementasi kebijakan sebagai suatu proses yangdinamis, dimana terdapat
banyak faktor yang saling berinteraksi danmempengaruhi implementasi kebijakan.
Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan gunamengetahui bagaimana pengaruh
faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Olehkarena itu, Edward menegaskan
19
bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harusdiajukan dua pertanyaan
pokok yaitu: apa yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan serta apa
yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan
(http://mulyono.staff.uns.ac.id/. Diakses pada tanggal 05 Desember 2012 pukul
14.41).
Untuk menjawab dua pertanyaan pokok tersebut, maka Edward dalam Tangkilisan
(2003:12-13) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama
keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:
1. Komunikasi
Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari
atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk mengindari terjadinya
distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya
ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi
yangdisampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam
menyampaikan informasi.
2. Sumber daya
Sumber – sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting
karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber – sumber
pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber – sumbernya adalah :
staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan
untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai untuk keperluan
implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi
kebijakan serta wewenang yang dimiliki implementor untuk mensukseskan
kebijakan.
20
3. Disposisi
Variabel ini berkaitan dengan bagaimana sikap para implementor dalam
mendukung suatu implementasi kebijakan. kecakapan saja tidak mencukupi
tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi
dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif
antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.
2. 3. Model Grindle
Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005: 93) terdapat dua variabel
besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (content of
policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Masing-masing
variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa item. Menurut Subarsono
(2005: 93)Variabel isi kebijakan ini mencakup:
1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam
isi kebijakan;
2) jenis manfaat yang diterima oleh target group;
3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4) apakah letak sebuah program sudah tepat;
5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:
21
1) seberapa besarkekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para
aktor yang terlibatdalam implementasi kebijakan;
2) karakteristik institusi dan rejim yang sedangberkuasa;
3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
2. 4. Model Mazmanian dan Sabatier
Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005:94) dan Tilaar dan
Nugroho (2008:215), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi :
a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (tractability of the problem).
Kategori tractability of the problem mencakup variabel-variabel yang
disebutkan oleh Subarsono (2005: 95-96): “
(1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
(2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
(3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
Gambar 2.1. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Merilee S. Grindle
Sumber: Grindle dalam Subarsono (2005:93)
22
(4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
b. Variabel di luar kebijakan / variabel lingkungan (nonstatutory variables
affecting implementation)
Kategori nonstatutory variables affecting implementation mencakup variabel-
variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2005: 98-99).”
(1) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
(2) Dukungan publikterhadap kebijakan
(3) Sikap dari kelompok pemilih (constituent groups)
(4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
Gambar 2.2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Mazmanian dan Sabatier
Sumber: Daniel Sabatier dalam Hill (1997: 274)
Berdasarkan penjelasan berbagai ahli mengenai model implementasi, peneliti
menggunakan model implementasi dari Edward III, karena implementasi SIM
23
Online tersebut mempunyai karakteristik top down yang sesuai dengan tipe
Edward III.
3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan
Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan berada pada tahap implementasi atau
pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis termasuk di
dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Tingkat keberhasilan pelaksanaan
kebijakan akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung
maupun menghambat, termasuk di dalamnya unsur lingkungan fisik, sosial, dan
budaya. Hal yang perlu diwaspadai yaitu dalam memilih alternatif untuk
memecahkan masalah sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan yang akan
dicapai.
Ripley dan Franklin(1986:89) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakanatau program dapat ditujukan dari tiga faktor yaitu :
1. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari
kepatuhan street level bereaucrats terhadap atasan mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya
persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan
semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan”.
(Ripley dan Franklin, 1986:89)
Secara sederhana ketiga faktor diatas merupakan suatu kepastian dalam
menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga kurang hilangnya
salah satu faktor mempengaruhi sekali terhadap kinerja kebijakan tersebut.
24
Kemudian sebaliknya Jam Marse (Dalam Solichin, 1997:19) mengemukakan
bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi
kebijakan yaitu:
1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih
ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan
itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang menyangkut sumber
daya pembantu.
2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya
gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada
para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-
hasil dari kebijakan itu.
3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada
pelaksanaanya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.
(Solichin, 1997:19)
C. Tinjauan Tentang Faktor Pendukung Keberhasilan Kebijakan
Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk
mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh
karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho
merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan
dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.
25
Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, maka Geogre Edward III
mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu
implementasi (Edward III, 1980:10) yaitu:
1. Communication (Komunikasi)
“the first requitment for effective policy implementation is that those who
are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy
decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate
personal before they can be followed. Naturally,these communications need
to be accurate and they must be accurately perceived by implementors.
Many obstacles lie in the path of transmission of implementation
communication” (Edward III, 1980:17)
Menurut pengertian George C. Edward III, komunikasi sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi
apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan.
Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi
berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus
ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.
2. Resources (Sumber Daya)
“No matter how clear and consistent implementation orders are and no
matter how accurately they are transmitted, if the personel responsible out
policies lack the resources to do an affective job,implementation will not be
effective. Important resources include staff of the proper size and with the
necessary expertise;relevant and adequate information on how to implement
policies and on the compliance of others involved in implementation:the
authority to ensure that policies are carried out as they intended;and
facilities (including builidings,equipment,land and supplies) in which or
with which to provide service will mean that laws will not be provide,and
reasonable regulations will not be developed” (Edward III, 1980:53)
Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan
keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena
menurut Edward sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana.
Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan
26
keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan
proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya
manusia, biaya, dan waktu.
3. Dispositions (Disposisi)
“The dispositions or attiudes of implementation is the third crictical factor
in our approach to the study of public policy implementation. If
implementation is to proceed effectively,not only must implementors know
what to do and have the capability to do it, but they must also desire to
carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion
in the implementation of policies. One of the reasons for this is their
independence from their nominal superiors who formulate the policies
themselves. The way in which implementors exercise their
direction,however,despends in large part upon their dispositions toward the
policies. Their attitudes,in turn, will be influenced by their views toward the
policies per se and by how they see the policies effecting their
organizational and personal interests”.(Edward III, 1980:89)
Menurut George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah factor
penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan inginefektif,
maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk
melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas
atau cirri-ciri dari para actor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari
disposisi. Jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan
maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh
seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika prespektif dan tingkah laku
para pelakana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi
akan mengalami kesulitan.
4. Bureaucratic structure (Struktur Birokrasi)
“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and
resources to do it, but they may still be hampered in implementation by
thethe structures of the organizations in which they serve. Two prominent
characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs)
and fragmention. The former develop as internal respons to the limited time
and resources of implementors and the desire for uniformity in the
27
operation of complex and widely dispersed organizations;they often remain
in force due to bureaucratic inertia” (Edward III, 1980:125)
Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan
suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya
dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,
kemungkinan kebijakan tersebut dapat terlaksana atau terealisasi karena
terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana
harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan
jalan melakukan koordinasi dengan baik.
D. Tinjauan Tentang SIM Online
Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 2 tentang Surat Izin Mengemudi menyebutkanbahwa
yang berwenang dalam melakukan penerbitan SIM (Surat IzinMengemudi)
kepada masyarakat adalah Kepala Kepolisian di setiap wilayahmasing-masing dan
didelegasikan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas. Pada dasarnya, surat izin
mengemudi biasa maupun Online tidak memiliki perbedaan. perbedaan antara sim
konvensional dan SIM Online terdapat pada sumber data yang digunakan sebagai
acuan. pembuatan SIM konvensional hanya dapat diperpanjang di daerah asal
pembuatan sim tersebut sedangkan SIM Online menggunakan sumber data yang
didapat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga pengguna sim
Online dapat memperpanjang SIM tersebut walaupun sedang tidak berada di
daerah asal pembuatan SIM tersebut.
28
E. Kerangka Pikir
Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi
peraturan yang berlaku baik dalam kelengkapan dasar berkendara termasuk
kelengkapan administrasi berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun
Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan SIM, seseorang dianggap sudah memiliki
hak dan kewajiban dalam mengendarai kendaraan bermotor. Dengan adanya SIM,
seseorang telah dianggap menjadi suatu wajib hukum yang taat hukum, sehingga
dalam berkendara haruslah selalu mentaati peraturan yang berlaku, SIM
merupakan bukti administratif bahwa seseorang tersebut sudah terikat oleh
hukum, terutama hukum dalam berkendaraan. Pembuatan SIM dapat dilakukan di
Satuan Lalu Lintas Polres yang ada di daerah pengendara kendaraan bermotor
tersebut. Namun terdapat kendala dalam pelayanan pembuatan SIM tersebut
karena pengendara harus membuat atau memperpanjang SIM tersebut hanya di
daerah asal sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi perantau yang sedang
tidak di daerah asalnya namun membutuhkan pelayanan pembuatan atau
perpanjang SIM tersebut.
Seiring dengan perkembangan zaman, pelayanan pembuatan SIM dituntut agar
dapat mempermudah pengguna dalam membuat atau memperpanjang SIM
tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Polri selaku pihak yang berwenang dalam
membuat SIM meluncurkan program layanan SIM Online. Layanan tersebut dapat
mempermudah warga perantau yang akan membuat atau memperpanjang SIM
tetapi sedang tidak berada di tempat asalnya sehingga dapat menggunakan
layanan tersebut tanpa perlu menunggu kembali ke daerah asal.
29
Untuk menganalisis pelaksanaan program SIM Online tersebut, peneliti
menggunakan model Implementasi George C, Edward III. Adapun indikator-
indikator yang digunakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/sikap, dan
Struktur Birokrasi.
Dari temuan dilapangan peneliti menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan
pelayanan SIM Online tersebut diantaranya kurangnya sosialisasi yang dilakukan
oleh pihak kepolisian sehingga sebagian warga masyarakat belum mengetahui
program tersebut, sedangkan hal lain yang menjadi kendala yaitu permasalahan
koneksi internet yang digunakan untuk mengakses data dari server Kemendagri
sehingga menghambat proses pelayanan SIM Online tersebut.
Berdasarkan deskripsi diatas, peneliti akan menggambarkan skema kerangka
konsep dalam kaitannya dengan program SIM Online di Polresta Bandar
Lampung agar dapat mempermudah arah penelitian dan penelitian skripsi ini.
Gambar 2.3. Bagan Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2016
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Implementasi Program SIM Online Pada Polresta Bandar Lampung
Analisis Implementasi menggunakan Model Implementasi George C, Edward III.
Indikator-indikatornya yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/sikap,
Struktur Birokrasi
Berjalannya kegiatan SIM Online tersebut sesuai dengan yang diharapkan baik
oleh petinggi Kepolisian maupun masyarakat pengguna layanan SIM Online
tersebut
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong
(2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh
Moleong (2007:4), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati.
Penelitian kualitatif mendeskripsikan fenomena yang dipelajari dan akan
menguraikan hasil pengamatan untuk sampai pada kesimpulan. Metode penelitian
kualitatif mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat yang
objektif dan sifat yang tetap melainkan bersifat interpretif. Komunikatornya
bersifat aktif, kreatif, dan memiliki kemauan bebas dan perilaku (komunikasi)
secara internal dikendalikan oleh individu
31
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tipe
penelitian deskriptif adalah tipe penelitian untuk menggambarkan tentang suatu
keadaan secara obyektif terhadap situasi dalam hal ini yaitu karakteristik dalam
suatu deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian tersebut untuk
menggambarkan bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas
(Satlantas) Polresta Bandar Lampung mengenai program SIM Online.
B. Fokus Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian digunakan sebagai faktor untuk
memperdalam penelitian. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat
adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian
lebih terfokus.
Menurut Moleong (2000:237), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi
penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar
tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun
data itu menarik. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat
tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap di
lakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan. Adapun fokus penelitian
yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan
dan menganalisis implementasi program SIM Online pada Polresta Bandar
32
Lampung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang
dikembangkan oleh George Edward III. Indikator-indikator tersebut yaitu:
1. Komunikasi, terdiri dari:
a. Transmisi; penyaluran pesan ke personil yang tepat, diukur dengan
indikator Ketepatan penunjukan pihak-pihak penanggungjawab dalam
kebijakan SIM Online tersebut.perintah untuk mengimplementasikan suatu
kebijakan harus ditransmisikan kepada personil yang tepat sebelum
perintah tersebut diikuti.
b. Kejelasan pesan yang diukur dengan indikator: Kejelasan perintah agar
personel Satlantas Polresta Bandar Lampung dapat melaksanakan program
SIM Online tersebut sesuai yang diinginkan petinggi Polri. perintah
implementasi bukan hanya harus diterima tapi juga harus jelas. Jika
perintah tersebut tidak jelas maka implementor akan bingung tentang apa
yang harus mereka lakukan dan mereka akan melakukan diskresi untuk
menafsirkan pandangan mereka sendiri terhadap implementasi kebijakan.
c. Konsistensi pesan, diukur dengan indikator: Konsistensi perintah untuk
melaksanakan program SIM Online tersebut. keputusan yang saling
bertentangan akan membingungkan dan membuat frustrasi staf
administratif dan menghambat kemampuan mereka dalam
mengimplementasikan kebijakan secara efektif.
2. Sumber daya, terdiri dari:
a. Staf /personil, diukur dengan indikator:
33
1. Kecukupan jumlah personil pelaksana program SIM Online.
kekurangan jumlah staf merupakan penghambat dalam implementasi
kebijakan.
2. Kemampuan technical support dalam menangani pelaksanaan program
SIM Online tersebut. semakin teknis suatukebijakan maka kebijakan
tersebut makin membutuhkan stafyang makin terspesialisasi.
b. Informasi, diukur dengan indikator: Kecukupan informasi tentang
bagaimana menggunakan fasilitas SIM Online tersebut. Kurangnya
pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan untuk
mengimplementasikan kebijakan menyebabkan tertundanya pelaksanaan
atau bahkan kebuntuan.
c. Kewenangan, diukur dengan indikator: Kecukupan formalitas berupa Surat
Keputusan dari petinggi Polri terkait perintah pelaksanaan program SIM
Online tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam indikator ini
adalah implementor tidak memiliki kewenangan, atau implementor
memiliki kewenangan tapi terbatas.
d. Fasilitas, diukur dengan indikator: Kecukupan fasilitas untuk
mengimplementasikan program SIM Online. Kurangnya bangunan,
peralatan, suplai, atau tanah dapat menghalangi implementasi kebijakan.
3. Disposisi, yaitu sikap dari petugas pelaksana kebijakan SIM Online Polresta
Bandar Lampung terhadap program SIM Online tersebut.
4. Struktur Birokrasi, terdiri dari dua karakteristik yaitu:
a. Standard Operating Procedures (SOPs), yaitu mekanisme, sistem dan
prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan
34
dan tanggung jawab dalam implementasi program SIM Online di Polresta
Bandar Lampung.
b. pelaksanaan fragmentasi, yaitu upaya penyebaran tanggungjawab
kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit
kerja oleh pelaksana dalam implementasi program SIM Online di Polresta
Bandar Lampung.
5. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Program SIM
Online di Polresta Bandar Lampung
C. Lokasi Penelitian
Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2004:86) menyatakan cara
terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki
lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan
sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu
juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Penelitian yang
penulis lakukan berlokasi di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar
Lampung. Penulis memilih instansi tersebut karena hanya di Satlantas Polresta
Bandar Lampung yang menyediakan excellent service SIM Online yang
diselenggarakan secara nasional.
D. Jenis dan Sumber data
Menurut Lofland dalam Moleong (2007:157), sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata kata, dan tindakan, dan selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain lain (Moleong, 2005: 157). Adapun menurut
35
Sugiyono(2010:137), data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data,
yaitu:
1. Data Primer
Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.Pengumpulan data primer dalam
penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber.
2. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2010:137), data sekunder adalah sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data,misalnya lewat orang lain
atau lewat dokumen.Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data-
data yang diperolehdari Satlantas Polresta Bandar Lampung yang mendukung
data-data primer.
E. Informan Penelitian
Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu
dan menguasai masalah, serta terlibat lansung dengan masalah penelitian. Dengan
mengunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya
dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak
mungkin informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program SIM Online baik pelaksana
maupun masyarakat pengguna layanan tersebut. Adapun informan yang akan
diwawancarai dalam wawancara tersebut diantaranya:
36
Tabel 3.1 Daftar InformanPenelitian
No Nama Jabatan Tanggal Wawancara
1 Kompol Indra Novianto Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung 17 Oktober 2016
2 Aiptu Gunawan, S.H. Aparat Pelaksana SIM OnlinePolresta
Bandar Lampung 17 Oktober 2016
3 Sri Fatmawati Masyarakat pengguna SIM Online
(warga asli Bandar Lampung) 17 Oktober 2016
4 Astra Yulian Masyarakat pengguna SIM Online
(Warga pendatang) 17 Oktober 2016
Sumber: Diolah oleh peneliti
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali inipeneliti memilih
jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas
dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa
pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi,
dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun
penjelasan dari masing-masing teknik tersebut yaitu:
1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapandilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yangmengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewer) yang
memberikanjawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).
Peneliti harus mencatat teknik yang mana kondisi dan situasi yang mana
mendukung penerimaan informasinya yang paling tepat. Sebaiknyapada
waktu uji coba, digunakan tape recorder (Arikunto, 2007: 228).
37
Teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang
akurat dari pihak-pihak terkait atau subjek penelitian tentang hal-hal
yang belum tercantum dalamobservasi dan dokumentasi.Adapun pihak
terkait yang penulis wawancarai diantaranya personil Satlantas Polresta
Bandar Lampung meliputi Kepala Satuan, Bintara Pelaksana, Teknisi
SIM Online serta beberapa mahasiswa dan masyarakat pengguna
kendaraan bermotor.
2. Dokumentasi
Menurut Arikunto (2002:135), dokumentasi berasal dari kata dokumen,
yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode
dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-
buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan
harian, dan sebagainya.
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang
penerapan SIM Online oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meng-copy
data-data yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung yang
berhubungan dengan penelitian penulis.
3. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitianyang
sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan dan
terdapat beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenispengamatan,
dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantungpada jenis
dan variasi pendekatan (Moleong, 2007: 242).
38
Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan
tidak langsung terkait denganimplementasi atau penerapan program SIM
Onlinedi Polresta Bandar Lampung.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data
model Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Sugiyono (2009:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas sehingga datanya sudah jenuh.
Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah
mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, yakni
sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha
pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan
selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna
mengkonfirmasikan atau menjustifikasikan teori baru yang mungkin ditemukan.
Dalam penelitian ini dilaksanakan di Satlantas Polresta Bandar Lampung. Adapun
langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut diantaranya:
1. Reduksi data
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan perhatian
pada penyederhanaan,pengabstrakan,dan transformasi data “kasar”
yang muncul dari catatan tertulis dilapangan (Praswoto, 2011:242).
Sugiyono (2009:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-
39
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila
diperlukan.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data.
Dalam penelitian kualitatif penyajian data merupakan sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan (Prastowo, 2011:244). Penyajian
data dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam
suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Sugiyono (2009:249),
dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
dipahami tersebut.
Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu
bentuk tertentu sehingga terlihat lebih utuh. Berbentuk sketsa, sinopsis,
matriks, atau bentuk-bentuk lain yang diperlukan untuk memudahkan
upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (Bungin, 2003:70)
3. Penarikan Kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman dalam Praswoto (2011:248). Pada tahap ini mulai dicari arti
benda-benda, mencatat keteraturan,pola-pola penjelasan, konfigurasi-
konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Menurut
40
Sugiyono (2009:252), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin
dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal,tetapi
mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang
setelah penelitian dilapang.
Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah
ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek dalam bentuk
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono,
2009:253). Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi dengan menguji
kebenaran,kekuatan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari
data untuk menguji validitas makna-makna tersebut. Apabila data telah
dikemukakan sebelumnya telah didukung oleh data-data yang mantap,
maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.
H. Teknik Keabsahan Data
Terdapat empat kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan
data yang menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000:173) sebagai berikut:
1) Credibility (Derajat Kepercayaan)
Teknik pemeriksanaan yang digunakan untuk meningkatkan
derajatkepercayaan terhadap data adalah dengan memperpanjang
keikutsertaanpada latar penelitian dan ketekunan pengamatan yang
memungkinkankedalam penelitian.
41
2) Transferability (Keteralihan)
Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi suatu pertemuan dapatberlaku
atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang samaatas dasar
penemuan yang diperoleh pada sampel yang secararepresentatif mewakili
populasi itu.
3) Dependability (Ketergantungan)
Untuk menentukan ketergantungan data peneliti menggunakan teknikaudit
ketergantungan dengan mengecek sejauh mana data digunakandalam analisis.
4) Confirmability (Kepastian)
Untuk menentukan kepastian data maka peneliti menggunakan teknikaudit
kepastian dengan menelusuri kembali jejak penelitian mulai daricatatan
wawancara, dokumen sampai analisis datanya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik keabsahan data, yaitu
triangulasi dan ketekunan atau ketelitian pengamatan. Kedua cara tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Triangulasi
Triangulasi menurut Moleong (2010:330) adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
dengan metode. Pada triangulasi dengan metode, Moloeng (2010:331)
menjelaskan terdapat dua strategi, yaitu:
a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa
teknik pengumpulan data
42
b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode
yang sama.
Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan
metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode
interview sama dengan metode observasi atau apakah observasi sesuai dengan
informasi yang diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik yang
dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika diinterview
dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila
berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya
adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda (Bungin,
2011:265).
2. Ketekunan Pengamatan
Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan ketekunan
atau ketelitian pengamatan. Ketelitian pengamatan berarti mencari data secara
konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses
analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang
tidak diperhitungkan. Ketekunan atau ketelitian pengamatan bermaksud
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan
dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri
pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, teknik ini menuntut agar
peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan
dengan penelaahan secara rinci.
43
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung
1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung
Berdasarkan Keppres Nomor: 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi
Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan itu
disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia disingkat
Pangak dan sebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat
Mabak dan ditingkat Daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian
disingkat Kodak sedangkan Komando pelaksana terdapat Komando kewilayahan
disingkat Kowil Lampung dibawah Kodak VI Sumatera Bagian Selatan.
Kowil Lampung membawahi beberapa Kores, diantaranya adalah Koresta 611
Tanjung Karang Teluk Betung yang dipimpin Kepala Kepolisian Resort Kota 611
Tanjung Karang Teluk Betung.
Tabel. 4.1 Daftar Nama Kepala Kepolisian Resort Kota 611 Tanjung Karang
Teluk Betung
No. Nama Tahun Menjabat
1. AKBP Drs. R. Siswoyo Tahun 1969-1976
2. Letkol Pol. Drs. M. Zachri Amin Tahun 1976-1978
3. Letkol Pol. Drs. Soentono Tahun 1978-1979
44
No Nama Tahun Menjabat
4. Letkol Pol. Drs. Oetomo Tahun 1979-1980
5. Letkol Pol Drs. Soegiono Tahun 1980-1983
6. Letkol Pol. Drs. Agoes Salim Djamil Tahun 1983-1986
7. Letkol Pol. Drs. Sjacroedin ZP. Tahun 1986-1988
8. Letkol Pol. Drs. Purnomo Subagio Tahun 1988-1989
9. Letkol Pol. Drs. Edwin Ismail Tahun 1989-1990
10. Letkol Pol. Drs.Syawal Hariadi Tahun 1990-1991
11. Letkol Pol Drs. RM. Napitupulu Tahun 1991-1992
12. Letkol Pol. Drs. Paiman Tahun 1992-1994
13. Letkol Pol Drs.JMR .Sondakh Tahun 1994-1995
14. Letkol Pol Drs.S. Damanhuri Tahun 1995–1997
15. Letkol Pol. Drs.TMB. Bagan Siahaan Tahun 1997-2000
16. Supt.Drs.Tri ParnoyoKartiko Maret 2000-Des2000
17. Kombes Pol. Drs. Bung Jono ,SH,MH Tahun 2000-2003
18. Kombes Pol. Drs. Imam Djauhari Tahun 2003-2005
19. Kombes Pol Drs. H.S. Maltha, SH.Msi Tahun 2005-2006
20. Kombes Pol. Drs. Endang Sunjaya, SH Tahun 2006- 2007
21. Kombes Drs. Syauqie Achmad Tahun 2007-2009
22. Kombes Pol. Drs. Agoes Dwi Listijono Tahun 2009-2010
23. Kombes Pol. Drs. Guntor Fartio Gaffar Tahun 2010
24. Kombes Pol. M. Nurocman, S.I.K Tahun2010-2013
25. Kombes Pol. Dwi Irianto Tahun 2013-2015
25. Kombes Pol. Hari Nugroho, S.I.K Tahun 2015-2016
26. Kombes Pol. Murbani Budi Pitono, S.IK., M.Si. Tahun 2016 sampai
sekarang
Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2016
Dengan adanya perubahan Polwil Lampung menjadi Polda Lampung tentunya
Koresta 611 Tanjung Karang berubah menjadi Polresta Bandar Lampung. Pada
tanggal 9 Agustus 2010 di Resmikan perubahan tipe Polres yaitu dari Poltabes
menjadi Polresta dengan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010tanggal 14
Juni 2010 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor Polisi :Kep/7/I/2005
tanggal 31 Januari 2005 tentang OTK tingkat Polda.
45
B. Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung
Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung
jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolres.
1. Visi Polresta Bandar Lampung Tahun 2016
Mewujudkan Kota Bandar Lampung menjadi wilayah yang aman, selamat,
tertib, lancar dalam berlalu lintas yang akan diwujudkan dalam bentuk pembinaan
lalu lintas, ketertiban lalu lintas, penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan
serta tertib registrasi dan identifikasi penerbitan SIM secara on line bagi
masyarakat Kota Bandar Lampung.
2. Misi Polresta Bandar Lampung Tahun 2016
Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polresta Bandar Lampung
maka langkah pencapaian sasaran Strategi disusun kedalam misi sebagai berikut :
a. Melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas
sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
b. Melaksanakan Operasi Kepolisian bidang Lalu Lintas dalam rangka
penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu
lintas (kamseltibcarlantas);
c. Melaksanakan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor serta pengemudi melalui SIM Online;
46
d. Melaksanakan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta
menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
e. Melaksanakan pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
f. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
3. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung
Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung khususnya di bidang Lalu
Lintas, Satlantas Polresta Bandar Lampung membuat suatu struktur organisasi
untuk menentukan pembagian tugas masing-masing personel. Secara detail,
struktur organisasi pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dapat
dilihat pada bagan di bawah ini :
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung
Sumber : Profil Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2016
47
3. Tugas dan fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung
Dalam pelaksanaan tugas memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas di wilayah kota Bandar Lampung, Satuan Lalu Lintas
Polresta Bandar Lampung memiliki Tugas dan Fungsi diantaranya:
a. Tugas Satlantas Polresta Bandar Lampung
Satlantas Polresta Bandar Lampung memiliki tugas pokok yaitu menyusun
Program Kegiatan (Progiat) dan Rencana Kegiatan (Rengiat) dan
melaksanakan Turjawali Lalu Lintas, Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas
(Dikmaslantas), Pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
dan Pengemudi, Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dan Penegakan Hukum
di Bidang Lalu Lintas.
b. Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung
Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polresta Bandar Lampung
maka langkah pencapaian sasaran Strategi disusun kedalam misi sebagai :
1) Pembinaan Lalu Lintas Kepolisian;
2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,
Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3) Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka
penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran
lalu lintas (kamseltibcarlantas);
4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
serta pengemudi melalui SIM Online;
48
5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta
menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya;
6) Pengamanandan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
4. Sasaran Prioritas Satuan Lalu Lintas
Sasaran Prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar
Lampung diantaranya :Untuk lebih memfokuskan arah penanganan lalu lintas
maka kamseltibcar tersebut diuraikan menjadi kamsel (Keamanan dan
Keselamatan) dan tibcar(Ketertiban dan Kelancaran) lantas, dimana kamsel lebih
menitik beratkan kepada upaya menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas dan
tibcar kepada upaya untuk menangani kesemrawutan, kemacetan dan tertib dalam
berlalu lintas. Sasaran prioritas Satuan Lalu Lintas :
a. Bidang kamsel (Keamanan dan Keselamatan)
Pada bidang keamanan dan keselamatan tersebut tertuju pada bagaimana
upaya/program satlantas polresta Bandar lampung dalam mengurangi dan
menekan jumlah laka baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang meliputi:
1. Dikmas lalu lintas
Sat Lantas Polresta Bandar Lampung mencanangkan kepedulian kepada
tertib di jalan raya, yang mana menanamkan dan menumbuhkan kesadaran
masyarakat pengguna jalan untuk berlaku tertib, sopan dan santun dalam
berlalu lintas, khususnya kepada anak usia dini dan anak-anak sekolah
49
2. Rekayasa Lalu Lintas dan Survey Jalan
Melakukan rekayasa lalu lintas dalam forum lalu lintas dan angkutan yang
merupakan wadah untuk mengkoordinasikan masalah dan penanganan
berbagai masalah lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13
undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini berkaitan dengan
masalah lalu lintas yang terjadi di kota Bandar Lampung sangat kompleks
sehingga memerlukan penyelesaian secara komperehensif dan memerlukan
Commitment Will dari semua pihak. Serta menjadikan semua pihak dapat
berperan aktif sebagai wujud dari civil society (masyarakat madani)
sehingga terwujud rasa kebersamaan antara Polri, Instansi terkait yang
berkompeten, organisasi bidang otomotif, organisasi kemasyarakatan dan
masyarakat pengguna jalan secara umum dalam menangani permasalahan
lalu lintas dan dapat diambil solusi yang cepat dan akurat karena adanya
keterlibatan secara langsung oleh badan, instansi, organisasi dan masyarakat
pengguna jalan yang berkompeten dibidangnya.
3. SP3KM (Satu Polisi setiap 3 km)
b. Bidang Tibcar (Ketertiban dan Kelancaran)
Sesuai dengan karakteristik daerah Bandar lampung sebagai ibukota provinsi
lampung dan penyangga pintu masuk pulau Sumatera maka program
penanganan lalu lintas lebih dititik beratkan pada program tibcar lantas.
1. Optimalisasi satuan tugas khusus/team speed.
Penjabaran Program Akselerasi fungsi lalu lintas Sat Lantas Polresta Bandar
Lampung dan jajarannya merupakan tindak lanjut Program Akselerasi
Transformasi Polri (RBP, Quick Wins, GNIB dan RSPA) serta 10 Program
50
Kapolri sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas yang
merupakan fungsi pelayanan Polri dalam upaya memberikan pelayanan lalu
lintas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dengan standar
nasional, sehingga diharapkan menuju Polri yang mandiri, professional dan
dipercaya masyarakat. Program Quick Wins dan 10 Program Kapolri
merupakan program unggulan menuju Polri yg Mandiri, Profesional Dan
Dipercaya Masyarakat. menghadirkan 4 layanan utama diantaranya yakni
Quick Response kecepatan dalam menindak lanjuti permasalahan lalu lintas
khususnya masalah kemacetan dan kesemrawutan.
Guna mewujudkan program Quick Response tersebut Satlantas Polresta
Bandar Lampung telah membentuk satuan tugas khusus (team speed),
dimana tugas yang diembannya adalah cepat dalam bertindak untuk
mengurai setiap kemacetan dengan melakukan pengaturan ataupun
melakukan penindakan terhadap penyebab kemacetan yang timbul seperti
parkir sembarangan, melawan arus dan lain-lain.
Satuan tugas khusus/team speed beranggotakan 18 (delapan belas) orang
yang dilengkapi dengan kendaraan dinas roda dua
2. Revitalisasi KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) dengan penegakan
hukum.
Menentukan penggal-penggal jalan tertentu untuk ditetapkan sebagai
kawasan tertib lalu lintas, KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) merupakan
proyek percontohan dari daerah yang semrawut menjadi daerah yang tertib
dan teratur. Khusus untuk polresta bandar lampung telah ditetapkan
beberapa penggal jalan sebagai KTL yaitu Jalan Sudirman, Jalan Ahmad
51
Yani, Jalan Kartini dan Jalan Raden Intan. Untuk mengefektifkan KTL
tersebut dilaksanakan dengan cara penjagaan pada titik-titik tertentu oleh
regu patroli dan patroli rutin oleh satuan tugas khusus/team speed yang
dilaksanakan rutin pada jam-jam tertentu bila ditemukan pelanggaran lalu
lintas misal; becak/ran yang melawan arus, kendaraan yang parkir dibadan
jalan, PKL yang berdagang di badang jalan sehingga mengakibatkan
kesemrawutan maka akan dilakukan upaya-upaya:
a. Melakukan peneguran ataupun penindakan dengan blanko tilang
untuk kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Pol PP dan Dinas Pasar
Kota Bandar Lampung) untuk bersama-sama melakukan penertiban
terhadap PKL yang menggunakan badan jalan sebagai tempat
berjualan.
c. Penertiban pejalan kaki untuk menggunakan jembatan penyeberangan
jalan.
3. Penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, travel gelap, balapan liar
dan angkot yang tidak tertib.
Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas Polresta
Bandar Lampung memprioritaskan kegiatan penindakan terhadap
pelanggaran yang kasat mata, contohnya: tidak menggunakan helm,
bonceng tiga, kendaraan yang tidak menggunakan TNKB sesuai ketentuan
dan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menggangu
kenyamanan masyarakat (knalpot racing). Kegiatan ini di prioritaskan pada
52
kawasan KTL yang telah di tetapkan (Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani,
Jalan Kartini dan Jalan Raden Intan).
Sat Lantas Polresta Bandar Lampung bekerjasama dengan Dinas
Perhubungan dan Sat Intel Kam Polresta Bandar Lampung melakukan
penertiban dan telah berjalan terhadap kendaraan travel gelap, dilakukan
penilangan dengan menyita kendaraan yang digunakan untuk travel gelap
selama 1 (satu) bulan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera. Lokasi
yang menjadi sasaran team ini adalah : Barunaria Jalan Soekarno Hatta-
Jalan Yos Sudarso dan Tugu Raden Intan Jalan Soekarno Hatta-Jalan ZA
Pagar Alam. Begitu juga dengan knalpot racing penilangan dengan menyita
kendaraan, kendaraan dapat diambil dengan ketentuan mengganti kenalpot
standar serta melengakapi semua kelengkapan kendaraan bermotor yang ada
padanya.
Guna menindak-lanjuti banyaknya pengaduan masyarakat tentang adanya
balapan liar di jalan Sultan Agung yang mengganggu ketentraman warga
sekitar dan sangat rentan terjadi kecelakaan, maka Sat Lantas Polresta
Bandar Lampung berkoordinasi dengan Sat Samapta dan jajaran Polsek
Polresta Bandar Lampung memprogramkan kegiatan penindakan terhadap
balapan liar tersebut. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu malam
Minggu dimana pada waktu tersebut sering dimanfaatkan untuk balapan
liar.
Kendaraan bermotor roda dua yang terjaring karena melakukan balap liar
diadakan penilangan dengan menyita kendaraannya selama 1 (satu) bulan
dan wajib mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang
53
hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku balap
liar.
4. Penegakan Hukum
Penegakan Hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi,
pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainya
yang terganggu aktifitasnya atau produktivitasnya akibat dari pelanggaran
hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Pada dasarnya
program kegiatan penegakkan hukum bukan berorientasi mencari kesalahan
dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan,
pengayoman dan pelayanan pengguana jalan yang melanggar itu sendiri
khususnya pada pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi terjadinya
kecelakaan lalu lintas.Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum
dilaksanakan dengan system patroli ataupun razia rutin dalam upaya
memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabaran, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Implementasi Program SIM Online pada Polresta Bandar
Lampung belum berjalan maksimal sebagai berikut:
1. Komunikasi
Komunikasi dalam Implementasi Program SIM Online pada Polresta Bandar
Lampung sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang terjalin disini terlaksana
secara bertahap mulai dari pimpinan pelaksana kepada aparat pelaksana lalu
berlanjut ke masyarakat. Adapun indikator-indikator yang ada dalam komunikasi,
yaitu:
a. Pada indikator transmisi, penyaluran informasi tentang pelaksanaan program
SIM Online sudah terlaksana dengan baik. Penyaluran informasi dilakukan dari
pimpinan pelaksana kepada aparat pelaksana kebijakan melalui surat telegram
dan rapat internal.
b. Pada indikator kejelasan, informasi yang terdapat pada pelaksanaan program
SIM Online sudah cukup memadai namun hanya terbatas kepada aparat
pelaksana, sedangkan kejelasan informasi dari aparat pelaksana kepada
86
masyarakat masih belum memadai. Kejelasan informasi merupakan salah satu
faktor utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kejelasan mengenai detail prosedur
dan sistem yang ada pada pelaksanaan program SIM Online harus disampaikan
dengan jelas agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
c. Pada indikator konsistensi, komunikasi yang terjalin sudah konsisten namun
masih kurang memadai karena informasi yang diberikan oleh aparat pelaksana
belum mencakup tentang SIM Online tersebut sehingga masyarakat tidak
mengetahui adanya program SIM Online tersebut.
2. Sumber Daya
Sumber daya dalam Implementasi Program SIM Online pada Polresta Bandar
Lampung dapat dilihat dari indikator-indikator yang ada yaitu:
a. Sumber daya manusia (staff) yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung
dalam pelaksanaan program SIM Online sudah memadai baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Sumber daya manusia yang memadai dapat mempengaruhi
kelancaran pelaksanaan program SIM Online tersebut.
b. Pada indikator sumber daya non manusia, pemberian fasilitas kepada aparat pelaksana
yaitu Satlantas Polresta Lampung sudah terealisasi dengan baik. Sarana-prasarana
tersebut ditujukan agar pelaksanaan program SIM Online tersebut bisa berjalan
dengan efektif.
3. Disposisi
Disposisi dalam Implementasi Program SIM Online pada Polresta Bandar
Lampung sudah cukup baik. Kecenderungan sikap aparat pelaksana dalam
pelaksanaan program SIM Online tersebut dipantau oleh kamera pengawas
(CCTV) yang terhubung langsung dengan pimpinan pelaksana yaitu Kasat Lantas
87
sehingga dapat mencegah kecenderungan perilaku yang tidak sesuai dengan
perintah pimpinan. Selain itu, pelaksanaan pelayanan SIM secara Online
dilakukan secara terpusat ke server Korlantas Polri sehingga aparat pelaksana
tidak dapat memanipulasi datapelayanan SIM Online tersebut. kecenderungan
sikap pelaksana yang baik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap
keberhasilan pelaksanaan program SIM Online.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi dalam Implementasi Program SIM Online pada Polresta Bandar
Lampung dapat dilihat melalui indikator-indikator yang ada sebagai berikut:
a. Pada indikator Standar Operating Procedure (SOP)dalam pelaksanaan
program SIM Online ini sudah tersedia dengan baik. Aparat pelaksana telah
melaksanakan pelayanan SIM Online tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada
di lapangan, sehingga pelaksanaan program SIM Online tersebut berjalan
secara terstruktur dan sistematis.
b. Pada indikator fragmentasi dalam Implementasi Program SIM Online pada
Polresta Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari
terjalinnya koordinasi dan pembagian tugas antara Satlantas Polresta Bandar
Lampung dengan instansi pendukung seperti Kemendagri, Bank BRI, dan PT.
Telkom. Namun masih terdapat kendala dalam fragmentasi tersebut yaitu
terbatasnya jumlah data pemohon pada database yang dimiliki Kemendagri
sehingga memperlama waktu yang dibutuhkan pemohon dalam pelayanan SIM
Online tersebut. koordinasi dalam sebuah implementasi program sangat
dibutuhkan agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi dilapangan.
88
Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga masalah inti yang menghambat pelaksanaan
SIM Online secara efektif yaitu gangguan jaringan,data pemohon yang belum ter-
update di server Kemendagri dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
adanya SIM Online tersebut.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan diatas, maka peneliti memberikan
beberapa saran yaitu:
1. Perlunya peningkatan pemeliharaan jaringan internet yang digunakan oleh
Polresta Bandar Lampung secara berkala agar tidak menjadi penghambat
dalam pelayanan SIM Online tersebut di kemudian hari. Koordinasi dengan
pihak yang terkait mengenai permasalahan jaringan harus terus dilakukan
sehingga pelaksanaan program SIM Online yang dilaksanakan oleh Satlantas
Polresta Bandar Lampung tersebu menjadi efektif.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya program SIM
Online sehingga masyarakat terutama warga pendatang bisa dengan mudah
membuat atau memperpanjang SIM mereka tanpa harus kembali ke daerah asal
mereka.
3. Pola koordinasi dengan Kemendagri perlu ditingkatkan agar memaksimalkan
data E-KTP yang terdapat di database Kemendagri sehingga pada pelaksanaan
pelayanan SIM Online tidak memakan waktu yang lama dikarenakan aparat
pelaksana harus menginput manual data pemohon tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
______ ____________ . 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta
Arikunto. 2002. Proses Penelitian: suatu pendekatan praktek. Jakarta : Rineka
Cipta.
Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah
tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social
Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES
Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group
Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC :
Congressional Quarterly Press.
Goode, William J. 1983. Sosiologi Keluarga. Alih Bahasa oleh Sahat Simamora,
Jakarta:PT. Bina Aksara
Grindle, Merilee S, 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World,
Princnton University Press, New Jersey.
Hill, Michael (ed). 1997. The Policy Process: A Reader. Second Edition. London:
Prentice Hall
Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. Kebijakan Pembaruan Pendidikan. Jakarta: P.T. Raja
Grafindo Persada.
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara
Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn.1975. The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework dalam Administration and Society 6. London: Sage.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
______________ . 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya.
______________ . 2005. Metologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya.
. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyana, Deddy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif
RancanganPenelitian. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
Nugroho, Riant. 2003.KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi,
danEvaluasi, Jakarta. Elex Media Komputindo
____________. 2006.Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang ( Model
model Perumusan Implementasi dan Evaluasi ). Jakarta:PT.Elex Media
Komputindo
____________. 2008. Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan–Proses.
Jakarta: Elex Media Komputindo.
____________. 2011. Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan –
Manajemen Kebijakan.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.
Bandung:CV.Alfabeta.
_______. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
Bandung:CV.Alfabeta
Suhardi & Sunarti S. (2009). Sosiologi 2. Bandung: Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional
Suharno. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: kajian proses dan analisa
kebijakan. UNY Press.
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Lukman Offset YPAPI.
Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media
Pressindo (Anggota IKAPI)
___________ . 2007. Kebijakan Publik:Teori dan Proses. Yogyakarta
:MediaPressindo (Anggota IKAPI )
Website
- http://mulyono.staff.uns.ac.id/. Diakses pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 20.30
- lampung.tribunnews.com/2015/12/03/pembuatan-sim-online-sementara-hanya-
berlaku-bagi-warga-bandar-lampung Diakses pada tanggal 27 Februari 2016
Pukul 15.00 WIB
- http://sinovik.menpan.go.id/index.php/site/article/223Diakses pada tanggal 28
Juli 2016 Pukul 19.00 WIB).
- http://www.saibumi.com/artikel-70970-pelayanan-sim-online-setiap-hari-di-
mobil-keliling-hanya-50-pemohon.html Diakses pada tanggal 27 Februari 2016
Pukul 15.10 WIB
Sumber lain
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan