D K I JA K A R TA , 1 0 A P R I L 2 0 1 9

K E M E N T E R I A N K O O R D I N A T O R B I D A N G P E R E K O N O M I A N

Disampaikan dalam Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

STRATEGI KEBIJAKAN UNTUKMENDORONG PERTUMBUHAN

EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH

1

OUTLINE

SINERGI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL & DOMESTIK

STRATEGI NASIONAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

DUKUNGAN KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH DAERAH

1.

2.

3.

4.

2

SINERGI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 : “PENINGKATAN SDM UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”

Integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mutlak dilakukan.

Usulan PrioritasDaerah

Provinsi

Kabupaten/Kota

RAKORTEK Pusat

Berita Acara Kesepakatan

Daftar PrioritasNasional

RancanganRenja K/L

Pra MusrenbangNasional

MusrenbangNasional

RAKORTEK Provinsi

Berita Acara Kesepakatan

MusrenbangKabupaten/Kota

MusrenbangProvinsi

RKPD Kab/Kota RKPD Provinsi RKPD Pusat

1

2

3

7456

89104

Catatan:

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL & DOMESTIK

UPDATE PEREKONOMIAN GLOBAL World Economic Outlook IMF, 9 April 2019• Global growth is slowing, the world’s economy is at a “Delicate Moment”

• Lagarde: “It is a delicate moment in and of itself and it requires a delicate

mix of policies. It should be handled with care, avoiding policies missteps

and adopt the right policies”

• World Economic Outlook : “Growth Slowdown, Precarious Recovery”

• What’s happened to Global Growth? 1) slowing largely because of rising

trade tensions; 2) Financial tightening in H2-2018; 3) Vulnerable to

downside risk (Brexit); 4) Broader uncertainties (high debt in some

countries); 5) Tensions around trade policy…

• H1-2019: 1) Slowdown in growth for 70 % of the world economy. 2) Global

growth is projected to decline further to 3.3 % in 2019

Sumber : WEO IMF April 20196

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI MELAMBAT

Proyeksi Ekonomi Global

GEP World Bank,

Januari 2019 WEO IMF, Januari 2019

2017 2018e 2019f 2017 2018e 2019f

Negara Maju 2.3 2.2 2.0 2.4 2.3 2.0

Amerika Serikat 2.2 2.9 2.5 2.2 2.9 2.5

Uni Eropa 2.4 1.9 1.6 2.4 1.8 1.6

Jepang 1.9 0.8 0.9 1.9 0.9 1.1

Negara Berkembang 4.3 4.2 4.2 4.7 4.6 4.5

India 6.7 7.3 7.5 6.7 7.3 7.5

China 6.9 6.5 6.2 6.9 6.6 6.2

Indonesia 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1

• World Bank & IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2019: WB 3,0% 2,9%, sedangkan IMF 3,7% 3,5% 3,3%.

• OECD juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6% 3,3% pada Maret 2019.

• Perlambatan ekonomi juga diprediksi terjadi di kawasan ASEAN-5 pada 2019 : dari 5,2% 5,1% .

• Penyebab perlambatan: Perang dagang China – AS, Normalisasi Suku Bunga, Fluktuasi Harga Komoditas, Isu Brexit dll.

6

Perang Dagang China-AS

Isu Brexit dan Pelemahan

Ekonomi Eropa

Perlambatan Pasar China

Naiknya Suku Bunga

Aliran Modal ke Luar

Fluktuasi Harga Komoditi

PENYEBAB PERLAMBATAN

TRADE WAR DAN NORMALISASI KEBIJAKAN MONETER BERDAMPAK PADA PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

3.62

01

4

20

15

20

16

20

17

2018

f

20

19

f

20

20

f

20

21

f

20

22

f

20

23

f

MENURUNNYA GLOBAL TRADE

VOLUME GROWTH

1

2

3

4

5

6

7

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

f

20

19

f

20

20

f

20

21

f

20

22

f

20

23

f

China United States World

MENURUNNYA PROYEKSI

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL (%)• Dampak perang dagang antara AS dan China

berpengaruh terhadap penurunan

pertumbuhan volume perdagangan dunia

• Normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan

oleh beberapa negara maju, dengan cara

meningkatkan suku bunganya juga berdampak

pada capital outflow dari EM ke AE.

• Akibatnya : pertumbuhan ekonomi global dan

beberapa negara diproyeksikan menurun, yang

berdampak pada turunnya permintaan global

sehingga menyebabkan turunnya harga-harga

komoditas global.

PERANG DAGANG

MODAL KE LUAR DALAM EMERGING MARKET

Sumber: IMF

Perang dagang menurunkan pertumbuhan volume perdagangan dunia. Normalisasi kebijakan moneter di Advanced Economies, menarik

aliran modal keluar dari Emerging Market ke Advanced Economies (Capital Outflow). Akibatnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan

sebagian besar negara pada tren yang menurun.

(200)

(150)

(100)

(50)

- Africa ASEAN Europe North America Asia South Euro Area

Neraca Perdagangan AS thd Kawasan 1998 – 2017 (Miliar USD)

Urutan Negara Patner ASNeraca Perdagangan (Miliar USD)

2013 2014 2015 2016 2017

World -749 -791.1 -811.6 -798.9 -862.2

1 China -337.4 -362.6 -388 -366 -396.2

2 Mexico -57.1 -56.6 -63.4 -66.6 -73.9

3 Japan -76.9 -70.7 -72.6 -71.9 -72.2

4 Germany -69.5 -76.5 -77.5 -66.9 -66.1

5 Viet Nam -20.9 -26.3 -32.6 -33.7 -40.3

6 Ireland -25 -26.3 -30.6 -36.2 -38.3

7 Italy -23.1 -26.4 -29.2 -29.9 -33

8 Malaysia -15 -18 -22.4 -25.5 -25.2

9 Korea, Republic of -22.9 -27.3 -30.6 -29.6 -25.1

10 India -21.4 -25.4 -25.2 -26.1 -24.9

... .... ... .... ... .... ...

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

16 Indonesia -10.7 -12 -13.5 -14.1 -14.3

Neraca Perdagangan AS terhadap Patner Dagang

PEMERINTAH KONSISTEN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI

5.56

5.01

4.88

5.035.07

5.17

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

4.60

6.84

1.54

8.44

8.73

3.66

5.39

3.70

2.06

9.63

5.47

8.49

0.66

6.80

4.46

3.87

4.29

5.46

7.13

5.47

8.64

8.99

3.58

5.66

5.36

7.02

7.04

4.17

7.01

2.16

6.09

4.97

3.91

4.27

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Pengadaan Listrik dan Gas

Jasa Perusahaan

Jasa lainnya

Real Estate

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Transportasi dan Pergudangan

Pertambangan dan Penggalian

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Industri Pengolahan

2018

2017

PDB berdasarkan Lap. Usaha 2017- 2018 (%yoy)

4.946.93

2.13

6.158.91 8.06

5.05

9.08

4.86.67 6.48

12.04

0

5

10

15

Konsumsi RumahTangga

Konsumsi LNPRT KonsumsiPemerintah

PMTB Ekspor Barang danJasa

Impor Barang danJasa

PDB Menurut Pengeluaran (%YoY)

2017 2018

Pada 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% yoy, sehingga dalam lima tahun terakhir,

pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 5,03% ditopang oleh konsumsi

rumah tangga dan investasi yang terus meningkat.

Sumber: BPS8

2.48

3.03

3.25

0.16

-2.00

3.00

8.00

13.00

18.00

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

2014 2015 2016 2017 2018 2019

umumCoreAdministrated PriceVolatile Food

8.36

3.35 3.02 3.61 3.13

2014 2015 2016 2017 2018

Inflasi Tahunan (%YoY)

11.22

9.66

Mar'13 Sep'13 Mar'14 Sep'14 Mar'15 Sep'15 Mar'16 Sep'16 Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18

0.4140.408

0.384

Mar-13Sep-13Mar-14Sep-14Mar-15Sep-15Mar-16Sep-16Mar-17Sep-17 Mar'18 Sep-18

5.81

5.34

Feb'13 Aug'13 Feb'14 Aug'14 Feb'15 Aug'15 Feb'16 Aug'16 Feb'17 Aug'17 Feb'18 Ags'18

PERTUMBUHAN EKONOMI DIIRINGI KUALITAS YANG SEMAKIN MEMBAIKPertumbuhan ekonomi diiringi kualitas yang semakin membaik sebagaimana tercermin dari inflasi yang rendah, menurunnya

tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio gini

0,11 %mtm

2,48 %YoY

0,35 %Ytd

Inflasi Maret 2019

Tingkat Kemiskinan

Rasio Gini

Tingkat Pengangguran

Sumber: BPS10

STRATEGI NASIONAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

STRATEGI KEBIJAKAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITASKeberhasilan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Paket-

paket kebijakan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing, memperkuat kawasan ekonomi,

membangun kawasan pariwisata di seluruh wilayah Indonesia dengan didukung kebijakan pemerataan ekonomi.

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KE SELURUH DAERAH

Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi

Pemberian kesempatan pembiayaan usaha yang terjangkau melalui KUR

Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Industri

Industri Dasar : Besi/Baja, Petrokimia, dan Kimia Dasar

Industri Hilirisasi SDA, Agro, dan Mineral

Lahan Kesempatan Kapasitas SDM

TARGET :

Reformasi 15 PKE Infrastruktur

222 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program*

Kawasan Ekonomi

12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

16 Kawasan Industri

*) Program Kelistrikan dan Program Pesawat Jarak Menengah

Reforma Agraria: legalisasi aset, redistribusi tanah, legalitas akses

Meningkatkaniklim investasi

Meningkatkanefisiensi logistik

Stimulasiekspor

Mendorongdaya saingindustri

Promosipariwisata

Memperkuatdaya belimasyarakat

11

14%

14%

22%23%

3%

24%

STATUS KEMAJUAN 223 PROYEK + 3 PROGRAM PSN PER DESEMBER 2018

PSNKemajuan PSN per Desember 20181

32 proyek sudah selesai

6 proyek dalam tahap transaksi

53 proyek dan 1 Program Industri Pesawat

dalam tahap penyiapan

32 proyek dan 1 Program Ketenagalistrikan dalam

tahap konstruksi dan mulai beroperasi

48 proyek dalam tahap konstruksi dan akan

beroperasi di 2019

52 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi

setelah 2019

3.009 MW sudah beroperasi

20.416 MW dalam tahap konstruksi

9.507 MW sudah selesai PPA namun belum

financial close

954 MW dalam tahap perencanaan

35GW

1.383 MW dalam tahap pengadaan

Kemajuan Program Ketenagalistrikan per Januari 20192

3%4%

27%

58%

8%

1Tidak termasuk Program Pemerataan Ekonomi yang telah berjalan

dan akan dilaporkan secara terpisah2Sumber: Laporan PLN (31 Januari 2019)

Sumber: KPPIP 13

Danau Toba Kepulauan Seribu

Labuan Bajo

Wakatobi MorotaiTanjung Kelayang

Borobudur Bromo Tengger Semeru MandalikaTanjung Lesung

PENGEMBANGAN 10 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) - 10 ‘BALI BARU’

14

CAPAIAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

• Pada 2018 telah diresmikan beroperasinya 2 (dua) KEK, yaitu KEK Galang

Batang pada 8 Desember 2018, dan KEK Arun Lhokseumawe pada 14

Desember 2018.

• Sehingga, pada akhir 2018 telah ada 6 (enam) KEK yang telah beroperasi

• Saat ini telah masuk komitmen Investasi sebesar Rp 104 triliun dan

menciptakan tenaga kerja hingga 10.700 orang

No KEKKomitmenInvestasi

(Miliar Rupiah)

Penyerapan Tenaga Kerja

1 Sei Mangkei 7.777 3.672

2 Tanjung Lesung 2.287,5 1.358

3 Mandalika 1.961 1.660

4 Palu 7.777 1.241

5 Bitung 6.965 70

6 Morotai 1.143 200

7 Tanjung Api-Api 13.416 60

8 MBTK 800 140

9TanjungKelayang

839 216

10 Sorong 5.025 80

11Arun Lhokseumawe

8.188 1.500

12 Galang Batang 36.250 503

Total 104.546 10.700

Target Beroperasi Februari 2019

Target Beroperasi Februari 2019

Target Beroperasi Februari 2019

Target Beroperasi April 2019

Target Beroperasi April 2019Belum Siap Beroperasi

As per Desember 2018 15

KEK MANDALIKAPerkembangan :• Komitmen Investasi pelaku usaha sebesar

Rp 19,84 Triliun pada sektor pariwisata. • Proses Pembangunan 3 Hotel Berbintang

yakni Hotel Pullman, Hotel Paramount, dan Hotel Royal Tulip selesai pada 2020.

• Telah terbangun Sentra UKM The Bazaar Mandalika yang menampung 300 pelaku UKM.

• Vincci Grand Project akan membangun Sirkuit Moto GP, hotel dan resort, theme park dan golf pada 2019.

KEK TANJUNG KELAYANGKEK MOROTAI

KEK TANJUNG LESUNG

Penetapan PP 52 Tahun 2014

Luas Area 1035,64 Ha

Lokasi Lombok Tengah, NTB

Beroperasi 20 Oktober 2019

Pengelola PT Indonesia Tourism Development Corporation

KEK PARIWISATA

Penetapan PP 6 Tahun 2016

Luas Area 324,4Ha

Lokasi Kep. Bangka Belitung

Beroperasi Target April 2019

Pengelola PT Belitung Pantai Intan

Penetapan PP 50 Tahun 2014

Luas Area 1101,67 Ha

Lokasi Kep. Morotai, Maluku Utara

Beroperasi Target Maret 2019

Pengelola PT Jababeka Morotai

Penetapan PP 26 Tahun 2012

Luas Area 1500 Ha

Lokasi Pandeglang, Banten

Beroperasi Februari 2015

Pengelola PT Banten West Java (BWJ)

Perkembangan :• Komitmen Investasi pelaku usaha sebesar

2,2 Triliun pada sektor pariwisata

• Telah Terbangun Kalicaa Villa, Tanjung Lesung Beach Hotel dan Ladda Bay Village. Selain itu terdapat Mongolian Culture Center

• PT BWJ telah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada hotel dan pantai yang terdampak tsunami pada 22 Desember 2019, dengan progress 40% dan target selesai Maret 2019. Selain itu saat ini sedang disusun standar mitigasi bencana di KEK

Perkembangan :• Realisasi Investasi pelaku usaha sebesar

Rp 839 Miliar pada pembangunan Sheraton Hotel oleh PT Sentra Gita Nusantara ditargetkan selesai pada Juni 2019

• Pengoperasian KEK Tanjung Kelayang dalam proses penyelesaian infrastruktur dan fasilitas kawasan seperti jalan dan drainasei kawasan

Perkembangan :• Komitmen Investasi pelaku usaha sebesar

Rp 1,1 Triliun pada sektor pariwisata• PT Jababeka Morotai sebagai Badan Usaha

Pembangun dan Pengelola telahmembangun infrastruktur dasar KawasanEkonomi Khusus serta Home Stay 41 unit.

• Membutuhkan dukungan peningkatan Status Bandara menjadi Bandara Internasional

• KEK Morotai siap beroperasi 1616

KEBIJAKAN MENDORONG DAYA SAING EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH

JANGKA MENENGAH

PANJANG

Pembangunan

Infrastruktur

dan

Pengembangan

SDM

Perbaikan Iklim Usaha :

OSS dan e-Gov

JANGKA PENDEK

Fasilitasi Insentif

Perpajakan

Kebijakan Peningkatan

Ekspor

Pengembangan Program

Vokasi

Pengembangan

Pariwisata

Yang Sudah Dilakukan

• Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing

dengan mendorong ekspor dan investasi.

• Pertama dengan cara perbaikan iklim usaha melalui OSS, fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan program vokasi. Dalam jangka pendek, pemerintah

juga akan melakukan perbaikan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor dan memilih komoditas sektor-sektor unggulan.

Peningkatan Investasi

dan Ekspor

KESINAMBUNGANPERTUMBUHAN YANG INKLUSIF

17

PERBAIKAN IKLIM USAHA MELALUI OSS

Sistem OSS Launching 9 Juli 2018 melibatkan 25 K/L, 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, 12 KEK, 4 FTZ, dan 87 Kawasan Industri.

Validasi data identitas pelaku usaha dalam tahap awal dilakukan melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Pajak.

Operasional sistem OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM, Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR.

Operasional pelayanan berbantuan (OSS Lounge di BKPM)

Kemenko Perekonomian dan BKPM secara regular (2x/minggu) melakukan bimtek kepada pemda, K/L, pelaku usaha, notaris dan law firm.

Menggunakan satu portal nasional, satuidentitas perizinan berusaha (NIB), dansatu format izin berusaha (Izin Usaha danIzin Operasional/Komersial);

Konsep Perizinan melalui OSS

Perizinan Berusaha diterbitkanberdasarkan Komitmen yang harusdipenuhi oleh Pelaku Usaha;

Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda.

Sistem pelayanan online berbasis-web

2 Weeks

OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan

Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.

18

19

Jenis Penanaman Modal

Pelaku usaha yang mengurusperizinan didominasi oleh

Non-Perorangan.

Jenis Usaha

Perorangan

40,2%

(120,798)

Non-Perorangan

59,8%

(179,726)

PMDN

88,8%

(149,095)

PMA

11,2%

(18,790)

Skala Usaha

Non-UMKM

44,7%

(66,686)

UMKM

55,3%

(82,412)

*Non-perorangan: PT, Perum, Badan Usaha Yayasan, BUMD, BHMN, CV, Firma, Koperasi, Lembaga Penyiaran, BLU.

PERKEMBANGAN OSS

Dari sisi skala usaha, jumlah pelaku usaha UMKM lebih besar daripada

pelaku usaha Non-UMKM.

Lebih dari ¾ jenis penanaman modal adalah PMDN, sisanya merupakan PMA.

Sistem OSS v.1.0 Upgrade (9 Juli 2018 s.d. 2 April 2019)

19

Dalam rangka lebih mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia diperlukan perluasan sektor dan KBLI yang diberikan fasilitas tax

holiday serta proses penyederhanaan untuk mendapatkan tax holiday sesuai Online Single Submission (OSS)

FASILITAS INSENTIF PERPAJAKAN

KeteranganPMK 35/2018

4 April 2018

Penyederhanaan

KBLI pada PMK

35/2018 *

JUMLAH SEKTOR 17 17

JUMLAH KBLI 153 KBLI 99 KBLI

Keterangan

Penambahan

Sektor dan

KBLI

Perluasan Tax

Holiday

(PMK 150/2018)

JUMLAH SEKTOR 1 ** 18

JUMLAH KBLI 70 KBLI 169 KBLI

Subjek

Persentase pengurangan

Jangka Waktu

Transisi

Cakupan Industri

Wajib Pajak Baru Penanaman Modal Baru

10-100% 100%

5-15 tahun

diperpanjang s.d. 20 tahun

dgn Diskresi Menkeu

Tidak diatur 50% selama 2 tahun

8 cakupan Industri Pionir 18 cakupan Industri Pionir

PMK 105/2015 PMK 150/2018

Rp500 miliar s.d. < Rp1 triliun : 5 Tahun

Rp1 triliun s.d. < Rp5 triliun : 7 Tahun

Rp5 triliun s.d. < Rp15 triliun : 10 Tahun

Rp15 triliun s.d. < Rp30 triliun : 15 Tahun

> Rp30 triliun : 20 Tahun

Peraturan

50%Mini Tax Holiday

Tax Holiday

25% selama 2 tahunMini Tax Holiday

Tax Holiday

* Penyederhanaan KBLI

** Penambahan Sektor Usaha, meliputi:

• penambahan dua sektor usaha (1. industri pengolahan berbasis hasilpertanian, perkebunan, atau kehutanan; dan 2. ekonomi digital) dan

• penggabungan dua sektor usaha dalam PMK 35/PMK.010/2018 (1.industri komputer; dan 2. industri smartphone)

Rp100 miliar s.d < Rp500 miliar : 5 TahunMini Tax Holiday

TaxHoliday

20

KEBIJAKAN PENINGKATAN EKSPOR

Dalam jangka pendek, kebijakan peningkatan ekspor dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya dan

simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar

Pemilihan

Komoditas

Ekspor Unggulan

Mengurangi Biaya

dan Simplifikasi

Prosedural Ekspor

Diplomasi

ekonomi dan

peningkatan

akses pasar

1

2

3

Menentukan sektor/komoditas unggulan yang berorientasi eskpor

a. Sektor Prioritas IR 4.0: 1) Industri Makanan dan Minuman, 2) Tekstil dan Produk Tekstil, 3)

Elektronika, 4) Otomotif, dan 5) Kimia.

b. Sektor non-IR 4.0: 1) Industri Perikanan, 2) Permesinan Umum, dan 3) lainnya (Produk

Kayu, Karet, Furniture).

Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu dilakukan dengan cara:

a. Mengurangi Komoditi yang Wajib LS (Laporan Surveyor)

b. Mengurangi Lartas Ekspor lainnya (ET, TPP, SPE)

c. Memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin/SKA (tidak perlu legalisasi Kemenlu)

Efisiensi logistik (sistem DO online, relaksasi prosedur ekspor otomotif, dan otomotif center)

• Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi (FTA)

• Penyelesaian sengketa dagang

• peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market)

• Penguatan Market Intelegence di luar negeri21

PENGEMBANGAN PROGRAM VOKASI : PENINGKATAN KUALITAS SDM

Kebutuhan SDM di

Era Industri 4.0 &

Ekonomi Digital

Meningkatkan Kualitas SDM

melalui Pendidikan &

Pelatihan Vokasi

Untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM menyongsong era industri 4.0 dan ekonomi digital, ditetapkan strategi perbaikan

pendidikan dan pelatihan Vokasi antara lain: Reformasi Kelembagaan, Pengembangan Standar Kompetensi, Pembakuan Mekanisme

Pemagangan dan Pendanaan.

Strategi Perbaikan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi :

1

MEREFORMASI LEMBAGA

PENDIDIKAN & PELATIHAN

VOKASI

2

MENGEMBANGKAN

BERBAGAI STANDAR

KOMPETENSI

MEMBAKUKAN

MEKANISME

PEMAGANGAN

4

MEMBAKUKAN MODEL

KERJASAMA SARANA &

PRASARANA DENGAN

INDUSTRI

5

MENINGKATKAN

PENDANAAN & KOORDINASI

Menyusun Kurikulum bersama

industri

ToT Guru/Dosen

Menyusun & menetapkan

berbagai kompetensi

Membakukan

langkah/mekanisme akreditasi

Menetapkan template/model

peran dunia usaha

ToT Instruktur Pemagangan

Menetapkan beberapa model

kerjasama dengan industri

Mengoptimalkan Keterlibatan

Industri

Sektor Prioritas:

Manufaktur; Agribisnis;

Kesehatan; Pariwisata;

Ekonomi Digital &

Pekerja Migran

Sektor yang rentan

terhadap otomatisasi

3 Lembaga Vokasi :

SMK, Politeknik & Balai

Latihan Kerja (BLK)

Perbaikan Bisnis

Proses:

Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi

Fokus:

3

Insentif pajak bagi Industri

Menyusun Skema Pendanaan

Skill Development Fund

Membentuk komite vokasi di

pusat & daerah

Menyusun informasi pasar kerja

(online job plattform)

Sumber: Kemenko 22

KEBIJAKAN KUR TAHUN 2019

23

Kredit Usaha

Rakyat

(KUR)

Sektor

Ekonomi

Tujuan

KUR

Sumber

Dana KUR

Suku

Bunga

Definisi

Penerima

KUR

Suku Bunga KUR pada tahun 2019 sebesar 7% efektif pertahun (atau sama

dengan suku bunga flat yang setara)

Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur

individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun

belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup

Individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun kelompok usaha atau

badan usaha yang melakukan usaha yang produktif

• Meningkatkan dan memperluasakses pembiayaan kepada usahaproduktif

• Meningkatkan kapasitas daya saingusaha mikro, kecil dan menengah

• Mendorong pertumbuhan ekonomidan penyerapan tenaga kerja.

100% dari dana Lembaga Keuangan penyalur KUR

Semua sektor ekonomi yang sesuai dengan ketentuan KUR

KINERJA PENYALURAN KUR 2019

24

Realisasi Penyaluran KUR per sektor (Jan – Feb’19)

REALISASI PENYALURAN KUR DI SEKTOR

PRODUKSI

*

KUR periode Ags’15 – Feb’19 telah disalurkan sebesar Rp 356,5 Triliun kepada 14,6 juta debitur dengan NPL 1,42%

Penyaluran KUR masih didominasi ke sektor perdagangan namun

diikuti dengan penyaluran ke sektor produksi seperti pertanian dan

industri pengolahan

40%50%

60%

42%47%

40%

58%53%

60%

2017 2018 2019

Target Produksi Non Produksi* Dalam Rp Juta

DUKUNGAN KEBIJAKAN DARI PEMERINTAH DAERAH

PENINGKATAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OSS

• Mengaktifkan dan mengefektifkan peran Satuan Tugas di Daerah dalam mengawalserta menyelesaikan permasalahan perizinan berusaha di Daerah denganmemanfaatkan aplikasi komunikasi yang telah disediakan (KOPI MANTAP)

• Menyesuaikan regulasi daerah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 (mencabut ataumengganti Perda atau Perkada)

• Melakukan penyelesaian komitmen Pelaku Usaha sesuai dengan NSPK

• Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan Pelaku Usaha (pemenuhan standar dan persyaratan)

• Meningkatkan kapasistas SDM dan prasarana untuk mendukung Sistem OSS

• Meningkatkan pengawasan terhadap SDM dalam pelaksanaan Sistem OSS

• Mempercepat penyelesaian dan penetapan RDTR (50 Daerah yang sudah ada RDTR, 15 daerah sudah punya Peta Digital, 10 daerah yang terintegrasi langsung dengan OSS)

• DPMPTSP bersama dengan OPD menindaklanjuti penyelesaian komitmen Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB & SLF, Izin Usaha, Izin Operasional & Komersial

• DPMPTSP menyediakan layanan mandiri, layanan berbantuan, layanan prioritas, dan klinik berusaha (OSS Lounge & Call Center)

• DPMPTSP menjadi hub antara Sistem OSS dengan seluruh unit kerja (OPD) di Pemda

• Sistem Online Single Submission (OSS) berjalan efektif dengan dukungan Pemda & DPMPTSP

25

NILAI INVESTASI PSN

Rp4.150Triliun

APBN/D

BUMN/D

Swasta

Estimasi kebutuhan pendanaan untuk 223

Proyek + 3 Program PSN:

Rp427 Triliun

Total NilaiInvestasi

Rp1.304 Triliun

Rp2.419 Triliun

5 Sektor dengan nilai investasi tertinggi

Energi11 Proyek

Ketenagalistrikan1 Program

Jalan69 Proyek

Kereta16 Proyek

Kawasan29 Proyek

Sumber: KPPIP, update Maret 2019

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

• Investasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.• Untuk mendorong investasi, Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN/D (10%),

BUMN/D (31%), dan Swasta (58%).

27

• Antara lain : Obligasi Daerah

28

SUMBER ALTERNATIF

PENDANAAN INFRASTRUK

TUR

APBN/D

Hibah & DAK

Pasar Modal

Pinjaman

Multilateral Bank

KPBU

Environmental Fund

HakPengelolaan

Terbatas(LCS)

• Bank• LK Non Bank• Pemerintah• Penugasan (PT SMI)

SUMBER-SUMBER ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR• Di tengah keterbatasan APBN/D dan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur yang tinggi, daerah perlu mencari

sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pasar modal dan lembaga keuangan

a.l. ProyekSPAM Umbulan

28

1. PP No. 56 Th 2018 tentangPinjaman Daerah: Pemerintah telah melakukanrelaksasi aturan terkaitobligasi daerah.

• Percepatan norma waktu penyelesaian persetujuan pinjaman daerah (Pasal 19 & Pasal 20)

• Pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalamproses persetujuan pinjaman

• Obligasi Daerah lebih diarahkan pada general bond (Pasal 33)

• Jenis proyek lebih luas: Proyek Pelayanan Publik (Pasal 33 dan UU Pelayanan Publik No. 25 th 2009)

• Obda dapat diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran (Pasal 39)

• Prinsip kehati-hatian

1. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK WTP/ WDP (Pasal 34)

2. Adanya Unit Pengelola Obligasi Daerah sebagai mitigasi risiko (Pasal 43)

3. Monitoring terhadap kewajiban pinjaman daerah (Pasal 48)

2. Penyiapan pendampinganbagi pionor penerbitanobligasi daerah

INOVASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR : PEMPROV DKI DAPAT MENJADI PIONIR UNTUK MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH

Provinsi Jawa Tengah DKI Jakarta

• Indikasi penerbitan awal Th 2020

• Ditujukan untuk project pembangunan, antara lain rumahsakit dan Edu Park Tlogo

• Pendampingan yang sudah dilakukan :

1) Penyiapan proyek yang menjadi underlying

2) Penyusunan Raperda Obligasi Daerah dan DanaCadangan

3) Penyiapan prospektus

4) Penerbitan rating AA- (investment grade)

• Dengan kebutuhan akan infrastruktur yangcukup tinggi a.l untuk transportasi yangterintegrasi serta kapasitas fiskal yang sangattinggi (9,25), Pemda DKI Jakarta merupakansalah satu daerah yang diharapkan menjadipionir penerbitan obligasi daerah.

• ADB berkomitmen untuk mendukungpersiapan penerbitan obligasi daerah PemdaDKI Jakarta

29

PERBAIKAN IKLIM USAHA: LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOV)

E-Gov

Layanan:• e-Office

• e-Planning

• e-Budgeting

• e-Monev

Layanan:

• e-Procurement

• e-Perijinan

diantaranya Online Single

Submission (OSS)

Layanan:

• e-Kepegawaian

• e-Pensiun

Layanan:

• e-Pengaduan

• e-Kesehatan

• e-Pendidikan

Pelaku Usaha

G2B

G2E

ASN

G2GPemerintah

G2CMasyarakat

30

• Sesuai dengan PP No. 12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah diwajibkan untuk mengimplementasikanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dalam waktu 3 tahun.

• Integrasi mencangkup perencanaan, penganggaran, pengelolaan pendapatan, penatausahaan, pelaporan serta pengadaanbarang dan jasa.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

31

Gedung Ali Wardhana

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4,

Jakarta Pusat 10710

www.ekon.go.id

TERIMA KASIH