kab bantaeng 18 2007
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
1/13
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 18
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 18 TAHUN 2007
T E N T A N G
RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA
KABUPATEN BANTAENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG
Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pembangunan Ibukota
Kabupaten sebagai unsur pendorong Pembangunan
Daerah dan Pembangunan Nasional, maka
pemanfaatan ruang Ibukota secara lestari, optimal,seimbang dan serasi sangat diperlukan
b. bahwa Kabupaten !antaeng dalam wilayah
Propinsi "ulawesi "elatan pembangunannya mulai
berkembang
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang #encana $mum %ata #uang IbukotaKabupaten !antaeng.
Mengingat : &. $ndang'undang Nomor () %ahun &)*) tentang
Pembentukan Daerah'daerah %ingkat II di "ulawesi
+ embaran Negara %ahun &)*) Nomor -,
%ambahan embaran Negara Nomor &/((0
(. $ndang'undang Nomor * %ahun &)12 tentang
Peraturan Dasar Pokok'pokok 3graria +embaran
Negara %ahun &)12 Nomor &2, %ambahanembaran Negara Nomor (240
&
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
2/13
4. $ndang'undang Nomor %ahun &))( tentang Perumahan dan
Permukiman +embaran Negara %ahun &))( Nomor (40 . $ndang'undang Nomor & %ahun &))( tentang alu intas dan 3ngkutan
5alan +embaran Negara %ahun &))( Nomor )0
*. $ndang'undang Nomor ( %ahun &))( tentang Penataan #uang
+embaran Negara %ahun &))( Nomor &&1, %ambahan embaran
Negara Nomor 4*2&0
1. $ndang'undang Nomor (4 %ahun &))- tentang Pengelolaan ingkungan
6idup +embaran Negara %ahun &))- Nomor 1/, %ambahan
embaran Negara Nomor 4((*0 -. $ndang'undang Nomor - %ahun (22 tentang "umber Daya 3ir
+embaran Negara %ahun (22 Nomor 4(, %ambahan embaran Negara
Nomor 4-0
/. $ndang'undang Nomor &2 %ahun (22 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang'undangan +embaran Negara %ahun (22 Nomor *4,
%ambahan embaran Negara Nomor 4/)0
). $ndang'undang Nomor (* %ahun (22 tentang "istem Perencanaan
Pembangunan Nasional +embaran Negara %ahun (22 Nomor &2,%ambahan embaran Negara Nomor (&0
&2. $ndang'undang Nomor 4( %ahun (22 tentang Pemerintahan Daerah
+embaran Negara %ahun (22 Nomor &(*, %ambahan embaran
Negara Nomor 4-0 sebagaimana telah diubah dengan $ndang'$ndang
Nomor / %ahun (22* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
$ndang'$ndang Nomor 4 %ahun (22* men7adi $ndang'$ndang
+embaran Negara %ahun (22* Nomor &2/, %ambahan embaran Negara
Nomor */0
&&. $ndang'undang Nomor 44 %ahun (22 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah +embaran Negara
%ahun (22 Nomor &(1, %ambahan embaran Negara Nomor 4/0
&(. $ndang'undang Nomor 4/ %ahun (22 tentang 5alan +embaran Negara
%ahun (22 Nomor &4(, %ambahan embaran Negara Nomor 0
&4. Peraturan Pemerintah Nomor - %ahun &))- tentang #encana %ata #uang
8ilayah Nasional +embaran Negara %ahun &))- Nomor )1, %ambahan
embaran Negara Nomor 4-(&0
&. Peraturan Pemerintah Nomor &1 %ahun (22 tentang Penatagunaan %anah+embaran Negara %ahun (22 Nomor *, %ambahan embaran Negara
Nomor 4/*0
(
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
3/13
&*. Keputusan Presiden Nomor 4( %ahun &))2 tentang Pengelolaan Kawasan
6idup
&1. Keputusan Presiden Nomor ** %ahun &))4 tentang
Pengadaan %anah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan $mum
&-. Keputusan Presiden Nomor 4 %ahun (224 tentang
Kebi7akan Nasional di !idang Pertanahan.
&/. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 %ahun
&))/ tentang Pedoman Penyusunan PeraturanDaerah tentang #encana %ata #uang 8ilayah
Pro9insi Dati I dan #encana %ata #uang 8ilayah
Kab. Dati II.
&). Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
8ilayah Nomor 4(-KptsM(22( tentang Pedoman
Penyusunan #encana %ata #uang Kawasan
Perkotaan.
Dengan Perse!"!an Bersa#a
DE$AN PER$AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
%an
BUPATI BANTAENG
M E M U T U S K A N &
Menea'(an & PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
UMUM TATA RUANG IBUKOTA KABUPATEN
BANTAENG)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasa* 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten !antaeng
4
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
4/13
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
!antaeng
c. !upati adalah !upati !antaeng
d. %ata ruang adalah wu7ud struktural dan pola
pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak
e. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
f. #encana tata ruang adalah hasil perencanaan tataruang
g. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan 7asa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
h. Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kabupaten
!antaeng.
BAB II
A+AS, MAKSUD, TU-UAN DAN SASARAN
Pasa* 2
#encana $mum %ata #uang Ibukota Kabupaten !antaeng didasarkan atas
a;as:
a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan terpadu, berdayaguna dan
berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelan7utan.
b. Keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.
Pasa* .
Maksud Perencanaan Kota adalah untuk mewu7udkan penataan lingkungan
yang harmonis dalam hubungannnya dengan peningkatan kualitas lingkungan
kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kese7ahteraan
sesuai dengan aspirasi warga Ibukota Kabupaten.
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
5/13
Pasa* /
%u7uan perencanaan tata ruang ibu kota Kabupaten adalah sebagai berikut :a. $paya untuk men7aga kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangnya dan terkait dengan
pengendalian pemanfaatan ruang.
b. Mewu7udkan pola pemanfaatan ruang kota yang serasi seimbang sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan serta
perkembangan kota tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
c. Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal serta penyebaran
fasilitas dan utilitas secara merata berdasarkan tingkat kebutuhan
masyarakat.
d. Meningkatkan fungsi dan peranan ibukota Kabupaten dalam perimbangan
wilayah yang lebih luas sehingga mampu berfungsi sebagai pusat
pengembangan wilayah regional dalam lingkup Kabupaten dan daerah
belakangnya (hinterland).
e. "ebagai instrument pengendali terhadap pemanfaatan ruang melaluipengawasan, peri;inan dan penertiban atas pemenfaatan ruang kota.
f. $ntuk mewu7udkan pembangunan kota yang manusiawi dan
berkelan7utan.
g. Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang guna
merangsang partisipasi masyarakat +in9estor0 untuk menanamkan
modalnya diberbagai sektor kegiatan unggulan.
h. Memberikan ke7elasan tugas dan tanggung 7awab pemerintah, dinas dan
instansi terkait dalam men7alankan program pembangunan kotanya.
Pasa*
"asaran #encana $mum %ata #uang Ibukota Kabupaten !antaeng adalah
untuk :
a. %erciptanya pemanfaatan ruang kota !antaeng yang efisien dan lebih
optimal.
b. %erpenuhinya pelayanan kepada penduduk atas ketersediaan sarana dan
prasarana kota yang merata keseluruh bagian wilayah kota berdasarkantingkat kebutuhannya.
*
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
6/13
c. "ebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten !antaeng, khususnya
Pemerintah Kecamatan !antaeng dan Kecamatan !issappu dalam
menangani pembangunan kotanya.
BAB III
UNGSI, KEDUDUKAN, BATAS DAN LUAS
Pasa*
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
7/13
a. !8K I sebagai pusat utama fungsi primer meliputi kegiatan perdagangan
sedangkan fungsi sekundernya meliputi 7asa pelayanan social dan
permukiman.
b. !8K II sebagai sub pusat dengan fungsi primer kawasan perkantoransedangkan fungsi sekundernya meliputi olahraga dan permukiman.
c. !8K III sebagai sub pusat dengan fungsi primer kawasan pendidikan dan
transportasi sedangkan fungsi sekundernya perdagangan dan industri.
a. !8K I= sebagai sub pusat dengan fungsi primer adalah pusat
permukiman dan fungsi sekundernya adalah 7asa pelayanan sosial.
Pasa* 10
5umlah penduduk wilayah perencanaan Kota !antaeng %ahun (22(
diperkirakan 4(.24- 7iwa sedangkan 7umlah penduduk hingga akhir
perencanaan %ahun (2&( sesuai dengan hasil perkiraan yakni /.*(/ 7iwa.
a. !8K I luas -4,/ 6a menampung penduduk sekitar /.(*/ 7iwa dengan
kepadatan &&( 7iwa6a.
b. !8K II luas 4(-,-) 6a menampung penduduk sekitar (&.214 7iwa
dengan kepadatan 1 7iwa6a.
c. !8K III luas (&-,1 6a menampung penduduk sekitar &2.)/( 7iwa
dengan kepadatan *2 7iwa6a.
d. !8K I= luas &2&,( 6a menampung penduduk sekitar /((* 7iwa dengan
kepadatan /& 7iwa6a.
BAB 3
STRUKTUR UTAMA RUANG KOTA
Pasa* 11
#encana pemanfaatan ruang kota !antaeng diuraikan sebagai berikut:
a. Penyediaan ruang kawasan dasar meliputi :
&. kawasan industri regional
(. kawasan transportasi dan perdaganagan regional
4. kawasan pergudangan. kawasan penun7ang lainnya yang berskala regional
-
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
8/13
b. Penyediaan ruang fasilitas pelayanan sosial regional yang meliputi :
&. kawasan pemerintahanperkantoran
(. kawasan pendidikan4. kawasan kesehatan
. kawasan khusus +kawasan militer0
*. kawasan bangunan umum lainnya +gedung olah raga,
gedungpertun7ukan, museum dan lainnya0
1. open space dan 7alur hi7au.
c. Penyediaan ruang kawasan complement kota yang meliputi
pengembangan !agian 8ilayah Kota +!8K0 antara lain :&. kawasan perumahan
(. kawasan pusat'pusat kegiatan wilayah kota yang meliputi
pemerintahan, pendidikan, kesehatan, open space +tempat bermain
anak, taman, lapangan olah raga0
4. sarana hunian lainnya +7aringan 7alan dan 7aringan utilitas dan
sebagainya0
Pasa* 12
Pengembangan 7aringan utilitas yang ada memperhatikan hal'hal berikut :
a. 5aringan %elepon
#encana pengembangan 7aringan telepon di Kota !antaeng terdiri dari
7aringan primer yaitu 7aringan yang berasal dari "entral %elepon >tomat
+"%>0 yang terdapat di Ibukota Kabupaten !antaeng, selan7utnya dari
7aringan primer ke 7aringan sekunder yang dibatasi oleh #umah Kabel
+#K0 dengan kapasitas sambungan 22 ""#K. 5aringan sekunder adalah
7aringan dari #K ke distribusi point +konsumen0 dengan kapasitas
sambungan &2'(2 ""DP.
b. 5aringan istrik
Pengembangan 7aringan listrik di Kota !antaeng dilakukan dengan
meningkatkan prasarana yang sudah ada baik menyangkut peningkatandaya listrik maupun pengembangan 7aringan. Perencanaan kebutuhan
7aringan listrik ini tetap berdasarkan pada 7umlah kebutuhan tiap unit
untuk setiap fasilitas.
/
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
9/13
c. 5aringan air !ersih
$ntuk menun7ang pemenuhan kebutuhan air bersih di seluruh bagian
wilayah kota dengan standar minimal rata'rata 12 literorangharidiperlukan adanya usaha sistem pengelolaan yang baru dengan
menggunakan tekhnologi tepat guna dengan biaya murah +sistem
gra9itasi0, dimana saat ini pemenuhan kebutuhan akan sumber air baku
masyarakat Kota !antaeng diambil dari mata air ?remerasa yang 7araknya
@ &( Km dari pusat kota dengan kemampuan debit air yang cukup besar
yaitu (.222 literdetik.
d. 5aringan drainaseair hu7anPada Kota !antaeng sistem drainase +pembuangan0 meliputi penyaluran
air limbah buangan rumah tangga dan limpahan air hu7an serta
meminimalisir daerah'daerah genangan air. 3dapun pendekatan yang
digunakan dalam perencanaan sistem drainase perkotaan ini
memperhatikan faktor 7umlah curah hu7an dan kondisi topografi lahan
e. 5aringan Pembuangan "ampah
#encana pengembangan system pengelolaan persampahan bertu7uanuntuk menun7ang tercapainya kota yang indah, bersih, aman dan tertib.
BAB 3I
HAK DAN KE$A-IBAN
Pasa* 1.
+&0 "etiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan
nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
+(0 "etiap orang berhak untuk :
a. mengetahui rencana tata ruang.
b. berperan serta dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfataan ruang.
c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminyasebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan rencana tata ruang ibukota Kabupaten.
)
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
10/13
Pasa* 1/
+&0 "etiap orang berkewa7iban berperan serta dalam memelihara kualitasruang.
+(0 "etiap orang berkewa7iban mentaati rencana tata ruang Ibukota
Kabupaten yang telah ditetapkan.
BAB 3II
NASKAH RENCANA TATA RUANG IBUKOTA KABUPATEN
Pasa* 1
Isi dan uraian sebagaimana tercantum dalam naskah #encana $mum %ata
#uang Ibukota Kabupaten !antaeng yang men7adi lampiran dan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB 3III
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasa* 1
+&0 Penyidik Pegawai Negeri "ipil +PPN"0 dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan
%indak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
+(0 8ewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat +&0 Peraturan
Daerah ini adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agarketerangan atau laporan men7adi lengkap dan 7elas
&2
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
11/13
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana tersebut
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana tersebut
d. Memeriksa !uku'buku, Aatatan'catatan dan Dokumen'dokumen lain,
berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen'dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawahsebagaimana dimaksud pada huruf c
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang
dilakukan
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya yang diperiksa
sebagai tersangka atau saksi
7. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana menurut 6ukum yang dapat dipertanggung 7awabkan.
BAB I5
KETENTUAN PIDANA
&&
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
12/13
Pasa* 17
+&0 Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan
hukuman kurungan selama'lamanya 4 +tiga0 bulan atau denda sebanyak'banyaknya #p. *.222.222,' +lima 7uta rupiah0.
+(0 %indak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat +&0 adalah pelanggaran.
BAB 5
KETENTUAN PERALIHAN
Pasa* 18
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang
mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasa* 14
6al'hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepan7ang
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan danatau
Keputusan !upati.
BAB 5I
KETENTUAN PENUTUP
Pasa* 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam embaran DaerahKabupaten !antaeng.
D6ea'(an %6 Banaeng
&(
-
7/25/2019 Kab Bantaeng 18 2007
13/13
Pa%a angga*, .1 Me6 2007
BUPATI BANTAENG
Ca'%) Drs)H)A+IKIN SOLTHAN,M)S6)
D6!n%ang(an %6 Banaeng
Pa%a angga, / -!n6 2007
P*) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
H) SYAMSUDDIN, SH) MH)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 18
&4