kabupaten kulon progo tahunan laporan 2019

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2019

P E M E R I N TA HKABUPATEN KULON PROGO

LAPORANTAHUNAN 2019

LAPORAN TAHUNAN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

DAFTAR ISI

Uraian HalamanKata Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan………………………………………………………………………... 1 A. Dasar Hukum …………………………………………………………………. 1 B. Gambaran umum SKPD……………………………………………...………

1. Susunan Organisasi Tata Kerja………………………………………….. a. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan………………………….

2. Susunan Organisasi Tata Kerja. ………………………………………… 3. Keadaan pegawai ………………………..……………………………….. 4. Sarana dan Prasarana (Asset) …………………………………………..

1 1

3 5 9

C. Program Kerja………………………..………………………..……………… 9

D. Sasaran………………………..……………….………..…………………….. 11

BAB II Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019………………………..…………………….. 16 A. Uraian Desentralisasi ………………………..………………………..……….

1. Realisasi Fisik dan Keuangan,SDM………………………..…………… 2. Realisasi Program………………………..………………………………..

16 16 16

B. Realisasi Urusan a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan tahun 2019 pada RPJMD

perubahan 2017-2022………………………..…………………………... 1. Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. ………………….. 2. Indikator Kinerja SKPD………………………..………………………

b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk Urusan Wajib pada OPD pengampu SPM………………………..……………………..

c. Permasalahan dan Solusi………………………..……………………….

16

16 16 29 29 29

C. Tugas Pembantuan (tidak ada) ………………………..……………………. 29

D. Tugas Umum Pemerintahan (tidak ada) ………………………..…………… 29

BAB III Penutup………………………..…………………………………………...……….. A. Kesimpulan………………………..………………………..………………… 30

B. Saran………………………..………………………..……………………… 30


DAFTAR TABEL

No. Tabel Uraian

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019………………………..……………………………..

5

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019 ………………………………………..

6

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019………………………...

6

Tabel 2.4

Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019………………………...

6

Tabel 2.5 Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019………………………...

7

Tabel 2.6

Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada Dan Harus Ada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019………………………..………………..

Tabel 2.7

Jumlah Pejabat Eselon Yang Melaksanakan Urusan Di Skpd Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019………………………...

8

Tabel 2.8

Data Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019………………………………………….

9

Tabel 2.9

Rencana Program Dan Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019………………………..…………………………………...

9

Tabel 2.9 Program, Kegiatan, Target Dan Besaran Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019………………………..………………..

12

LAPORAN TAHUNAN Halaman 1/ 30 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (2005 – 2025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo (2005 – 2025);

5. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2017-2022.

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan

Dan Pelatihan;

B. Gambaran Umum SKPD

1. Susunan Organisai Tata Kerja

Dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan Pelatihan, menegaskan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan Dan

Pelatihan mempunyai fungsi, meliputi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang

kepegawaian pendidikan dan pelatihan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian pendidikan dan

pelatihan; dan


d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian pendidikan

dan pelatihan.

Sementara, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan dalam melaksanakan fungsi tersebut, mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kepegawaian;

b. melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian;

c. melaksanakan kegiatan data disiplin dan kesejahteraan; dan

d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Susunan Organisasi Badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, terdiri dari:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA

BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

BIDANG MUTASI

BIDANG DATA DISIPLIN DAN

KESEJAHTERAAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BIDANG DATA DAN TATA USAHA

KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PERENCANAAN

DAN PENGADAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

U P T B

SUB BIDANG DISIPLIN

SUB BIDANG PENGEMBANGAN

KARIER

SUB BIDANG KEPANGKATAN

SUB BIDANG

MUTASI JABATAN

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN

PENSIUN


2. Susunan Organisasi Tata Kerja.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan disusun

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja

Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan. Adapun susunan

Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;

2. Sub Bidang Pengembangan Karier; dan

3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

d. Bidang Mutasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Kepangkatan; dan

2. Sub Bidang Mutasi Jabatan.

e. Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan, terdiri dari :

2. Sub Bidang Data dan Tata Usaha Kepegawaian; dan

3. Sub Bidang Disiplin; dan

4. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

a. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan kepegawaian dan kelengkapan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

adalah sebagai berikut :

Jabatan Satuan Kerja Unit Kerja Butuh Real Lebih/KurangKepala - - 1 1 0

Sekretaris - Sekretariat 1 1 0

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1 1 0

Pengadministrasi Umum 2 2 0

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

1 1 0

Pengadministrasi Kepegawaian 2 0 -2


Jabatan Satuan Kerja Unit Kerja Butuh Real Lebih/KurangKepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1 1 0

Pengelola Data 2 1 -1Pengadministrasi Keuangan 5 3 -2Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2 1 -1

Kepala Bidang Mutasi - Bidang Mutasi 1 1 0Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Bidang

Sub Bidang Mutasi Jabatan

1 1 0

Penyusun Rencana Mutasi 2 1 -1


Kepala Sub Bidang Kepangkatan Bidang Mutasi

Sub Bidang Kepangkatan

1 1 0

Pengadministrasi Umum 1 0 -1

Pengadministrasi Kepegawaian 1 1 0Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

2 0 -2

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

- Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

1 1 0

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan

1 1 0

Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai

1 0 -1

Pengadministrasi Kepegawaian 1 1 0Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur

2 1 -1

Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Pengembangan Karier

1 1 0

Analis Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Sub Bidang Pengembangan Karir

1 1 0

Pengelola Pengembangan Karir 1 0 -1


Analis Pengembangan SDM Aparatur

1 1 0

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1 1 0

Pengadministrasi Pelatihan 1 1 0Analis Diklat 2 1 -1Pengadministrasi Umum 1 1 0Kepala Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan

- Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan

1 1 0

Kepala Sub Bidang Disiplin Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan

Sub Bidang Disiplin

1 1 0

Pengadministrasi Kepegawaian 1 1 0

Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur

1 1 0


Jabatan Satuan Kerja Unit Kerja Butuh Real Lebih/KurangKepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan

Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun

1 1 0

Pengadministrasi Kepegawaian 1 1 0

Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur

2 1 -1

Kepala Sub Bidang Data dan Tata Usaha Kepegawaian Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan

Sub Bidang Data dan Tata Usaha Kepegawaian

1 1 0

Pengadministrasi Umum 1 0 -1

Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

2 1 -1

Analis Sistem Informasi 2 1 -1

Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan

1 1 0

Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan

1 1 0

Arsiparis Mahir 1 1 0Analis Kepegawaian Muda 1 1 0Analis Kepegawaian Muda 1 1 0Analis Kepegawaian Muda 1 1 0Analis Kepegawaian Muda 1 1 0

3. Keadaan pegawai :

Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

sangat bervariasi dari Strata Sekolah Dasar (SLTP) sampai dengan Strata Sarjana (S2),

sebagaimana dapat kita lihat dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2019

No Uraian SD SLTP SLTA DI/DII/DIII DIV/S1 S2/S3 Jumlah

1 Kepala 0 1 1

2 Sekretariat 0 1 5 1 4 11

3 Bidang Mutasi 0 1 2 2 5

4 Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

0 3 5 3 11

5 Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan

0 2 2 6 1 11

6 Jabatan Fungsional 0 2 1 4 7

J u m l a h 0 1 13 4 21 7 46 Sumber : Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 2019


Tabel 2.2 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

No Uraian Golongan Jumlah

I II III IV

1 Kepala 0 0 0 1 1

2 Sekretariat 0 2 8 1 11



0 1 8 2 11


0 0 10 1 11


J u m l a h 0 4 36 6 46 Sumber : Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 2019

Tabel 2.3 JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL


No Uraian JF Pelaksana Eselon

II III IV

1 Kepala 0 0 1 0 0

2 Sekretariat 0 8 0 1 2



0 7 0 1 3


0 7 0 1 3


J u m l a h 7 24 1 4 10 Sumber : Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 2019

Tabel 2.4 JUMLAH PEJABAT YANG TELAH MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN


No Uraian Pejabat Yang Telah Memenuhi

Syarat Kepangkatan

Jumlah Pejabat Yang Ada

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 3 3

3 Bidang Mutasi 3 3

4 Bidang Pengembangan 4 4


No Uraian Pejabat Yang Telah Memenuhi

Syarat Kepangkatan

Jumlah Pejabat Yang Ada

Pendidikan dan Pelatihan


4 4

6 Jabatan Fungsional 7 7

J u m l a h 22 22 Sumber : Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 2019

Tabel 2.5 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH MELAKSANAKAN DIKLATPIM


No Uraian Pejabat Yang Telah Memenuhi Syarat Diklatpim

Jabatan Yang Ada

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 3 1

3 Bidang Mutasi 3 1


4 3


4 3

6 Jabatan Fungsional


Tabel 2.6 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL YANG ADA DAN HARUS ADA


No Uraian Nama Jabatan

Nama Pejabat

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 3 3

3 Bidang Mutasi 3 3


4 4


4 4

6 Jabatan Fungsional 7 7


Tabel 2.7


JUMLAH PEJABAT ESELON YANG MELAKSANAKAN URUSAN DI SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2019

No Uraian Jabatan Eselon Nama

1 Kepala Kepala II.b Dra. YURIYANTI, M.M

2 Sekretariat Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

III.a MOHAMMAD HATTA TUASIKAL, S.H.

3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a SITI SUKARNI, S.E.

4 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a WICAKSONO SULISTYANTO PUTRO, S.E.

5 Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

III.b SURYANTORO S.IP., M.Si.

6 Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a TRI OMI HANDAYANI, S.IP, MM.

7 Kepala Sub Bidang Kepangkatan Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a ROKHADI INDRATMA, S.S.T.

8 Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

III.b RADEN TRUSTA HENDRASWARA, S.S., M.Si.

9 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a ENDANG ZULYWANTI, S.E., MM.

10 Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a SITI FAJRIYAH, STP., M.Ec.Dev.

11 Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a RESTORIS AMANU FATIHA, S.H.

12 Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

III.b ARMAWATI, S.Sos., M.Si.

13 Kepala Sub Bidang Disiplin Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a HERJUNA WALUYA, S.Sos.

14 Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Bidang Data Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

IV.a SITI NUR JANNAH, S.Psi.

15 Kepala Sub Bidang Data dan Tata Usaha Kepegawaian Bidang Data

IV.a YULIA WIDYATMOKO, S.Kom


No Uraian Jabatan Eselon Nama

Disiplin dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 2019

4. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pelayanan kepada

masyarakat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat diperhatikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 2.8 DATA KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR


Gol Nama Bidang Barang Jumlah Barang Jumlah Harga

01 Tanah 0 0

02 Mesin dan Peralatan 442 2.162.131.420

03 Gedung dan Bangunan 3 3.440.061.009

04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0

05 Aset tetap Lainnya 25 4.734.000

06 Konstruksi dalam

Pengerjaan 0 0

JUMLAH 470 5.606.926.429

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan 2019

C. PROGRAM KERJA

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Badan Kepegawaian

Pendidikan Dan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN


NO PROGRAM KEGIATAN URAIAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan Penyediaan peralatan kantor (alat tulis, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

Penyediaan Jasa keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (10 orang)



Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 dan Renja Perubahan tahun 2019

Penyusunan laporan keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja

Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LKjlP, laporan tahunan dan profil perangkat daerah

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Pengadaan Hard Disk External 8 TB 1 unit, Pengadaan printer 1 unit, Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2 unit, Komputer desktop 1 unit, PC 1 unit, Scanner 1 unit, Kursi Staf 34 unit, Monitor Display 1 unit, AC 2 PK 1 unit, Kursi Rapat 10 unit

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Pemeliharaan tempat parkir kendaraan / garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, Rehap interior kantor (1 unit), Rehab Interior Bidang Mutasi dan Ruang Rapat lantai 2 (1 unit)

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti diklat non formal

4 Program Pendayagunaan Aparatur

Mutasi dan alih jabatan fungsional tertentu

Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah Terselenggaranya alih fungsi JFT Terselenggaranya pengangkatan kepala sekolah

Penataan jabatan fungsional umum

Terselenggaranya redistribusi untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional umum

Pengelolaan kenaikan pangkat PNS

Pengelolaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok PNS Terbitnya SK pengangkatan PNS

Pengendalian penilaian angka kredit

Terbinanya dan terkendalinya penilaian kinerja (PAK) JFT

Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP

Ujian Dinas UPKP

5 Program Pengembangan Aparatur

Penyusunan formasi dan pengadaan PNS

Tersusunnya formasi pegawai PNS Pengangkatan CPNS Laporan pemantauan seleksi calon praja IPDN

Pengelolaan pegawai non PNS

Tersusunnya formasi pegawai non PNS, terselenggaranya penataan dan evaluasi pegawai non PNS

Pengangkatan PNSD jabatan struktural

Terpetakannya potensi dan kompetensi aparatur (PPKA) Terselenggarakannya pelantikan pejabat struktural Tersusunnya Perbup tentang SKT Aplikasi penilaian kinerja



Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar

Terkirimnya peserta tugas belajar biaya APBD Terkirimnya peserta tugas belajar biaya non APBD Terbitnya izin belajar Terkelolanya peserta Program Pendidikan Profesi Guru

Pendidikan penjenjangan struktural

Diklatpim III

Pendidikan dan pelatihan prajabatan, teknis dan fungsional

Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat prajabatan Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis (PBJ)

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat IDS Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat PPNS

6 Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur

Pembinaan Disiplin Pegawai

Rekomendasi izin perkawinan/ perceraian/keputusan hukuman disiplin

Terselenggaranya sidak pegawai Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian Sumpah/ janji dan pembekalan PNS Mesin Finger Scan Mesin Finger Scan

Pembinaan nilai-nilai integritas aparatur sipil negara

Terlaporkannya harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Tersedianya data kepegawaian, SKP, cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg, kenaikan pangkat pengabdian, pensiun dan kartu taspen Penghargaan tanda kehormatan anugrah satya lancana karya satya

Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS sakit dan CPNS

Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan PNS Pengelolaan Data dan Tata Usaha Kepegawaian

Validasi data PNS Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen ASN

Entry data pensiun pada SAPK Sumber: DPPA Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019

D. SASARAN


Target dan tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja tahun 2019

SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan sesuai dokumen RPJMD perubahan

Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9 PROGRAM, KEGIATAN, TARGET DAN BESARAN ANGGARAN


Program Kegiatan Uraian Target

Fisik Satuan Anggaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan Penyediaan peralatan kantor (alat tulis, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)

12 Bulan 118.481.800



12 Bulan 43.822.900



12 Bulan 71.381.600

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja



4 Dokumen 20.009.500



2 Dokumen 9.614.100



100 % 5.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran



53 Unit 149.635.700


Pemeliharaan tempat parkir kendaraan / garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional

100 % 463.322.700




dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, Rehap interior kantor 1 unit, Rehab Interior Bidang Mutasi dan Ruang Rapat lantai 2 1 unit



6 Orang 6.400.000

Program Pendayagunaan Aparatur


Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah

30 Orang Mutasi

47.720.000

Terselenggaranya alih fungsi JFT

60 JFT

Terselenggaranya pengangkatan kepala sekolah

20 Kepsek



200 JFU 12.863.700


Pengelolaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok PNS

891 Orang 72.625.400

Terbitnya SK pengangkatan PNS

100 PNS



25 SKPD 4.000.000


Ujian Dinas 25 Orang 9.430.000 UPKP 25 Orang

Program Pengembangan Aparatur


Tersusunnya formasi pegawai PNS

1 SK Bupati 711.723.000

Pengangkatan CPNS 500 CPNS Laporan pemantauan seleksi calon praja IPDN

1 Dokumen



2 SK Bupati 40.034.800


Terpetakannya potensi dan kompetensi aparatur (PPKA)

50 Orang PPKA

605.218.400

Terselenggarakannya pelantikan pejabat struktural

6 Kali

Tersusunnya Perbup tentang SKT

1 Dokumen

Aplikasi penilaian kinerja 1 Paket Pengelolaan tugas belajar

Terkirimnya peserta tugas belajar biaya APBD

0 Orang 109.836.200




dan izin belajar Terkirimnya peserta tugas belajar biaya non APBD

25 Orang

Terbitnya izin belajar 110 Orang Terkelolanya peserta Program Pendidikan Profesi Guru

9 Orang


Diklatpim III 11 Orang 283.875.400


Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat prajabatan

391 Orang Prajab

4.336.872.300

Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional

18 Orang

Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis

111 Orang

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis (PBJ)

40 Orang

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat IDS

3 Orang

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat PPNS

1 Orang

Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur



15 Izin 727.903.050

Terselenggaranya sidak pegawai

2 Kali

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian

150 Orang

Sumpah/ janji dan pembekalan PNS

0 Orang

Mesin Finger Scan 50 Buah Mesin Finger Scan 9 Buah



100 Orang 14.500.700


Tersedianya data kepegawaian, SKP, cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg, kenaikan pangkat pengabdian, pensiun dan kartu taspen

6.300 PNS 299.126.300

Penghargaan tanda kehormatan anugrah satya lancana karya satya

250 Orang





402 Orang Ujikes

Pengelolaan TPP

Terkelolanya tambahan penghasilan PNS

3.323 Orang 4.114.650

Pengelolaan Data dan Tata Usaha Kepegawaian

Validasi data PNS 6.300 PNS 122.814.300Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen ASN

1 Aplikasi

Entry data pensiun pada SAPK

300 Orang

J U M L A H 8.290.826.500 Sumber: DPPA Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019

Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 sesuai

yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya kualitas

aparatur.

Dari sasaran dalam RPJM tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator sasaran

sebagai berikut:

1. Cakupan pengembangan aparatur 2. Cakupan peningkatan pendayagu naan aparatur 3. Cakupan pembinaan layanan aparatur


A. Uraian Desentralisasi

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM

Realisasi fisik dan keuangan serta SDM pelaksanaan program/kegiatan yang

dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan sampai 31 Desember 2019,

dapat dilihat pada Update e-monev.

2. Realisasi Program

Program yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan terdiri dari 6

program dan 25 kegaiatan. Realisasi capaian program tersebut dapat dilihat pada Update

e-monev.

B. Realisasi Urusan

a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan tahun 2019 pada RPJMD perubahan 2017-

2022

1) Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

No.

Indikator Sasaran Satuan Capaian Kinerja 2019

Target Realisasi

1. Capaian

peningkatan kualitas

aparatur

% 99,98 99,86

Sumber: Data Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019

Capaian Kinerja tidak mencapai 100% karena:

1. Capaian kenaikan pangkat sesuai dengan pengajuan yang disampaikan oleh PNS yang

bersangkutan dan OPD yang bersangkutan.

2. Menurunnya jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dan izin perceraian yang dibawah

target merupakan pertanda bahwa tingkat kedisiplinan PNS di Lingkungan Pemkab Kulon Progo

relatif cukup tinggi, ditandai dengan jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dibawah target

2) Indikator Kinerja SKPD

No.

Indikator Kinerja

program

Satuan Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan 2019

Target Realisasi

1. Cakupan % 84,97 83,14


No.

Indikator Kinerja

program

Satuan Capaian Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan 2019

Target Realisasi

peningkatan

pendayagunaan

aparatur

2 Cakupan

pengembangan

aparatur

% 99,95 99,53

3 Cakupan

pembinaan dan

layanan aparatur

% 95,29 93,71

Sumber: DPPA Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019

Capaian Kinerja tidak mencapai 100% karena

1. Cakupan peningkatan pendayagunaan aparatur

Masih ada selisih antara target dan realisasi karena pada tahun 2019 banyak PNS

yang pensiun dan tidak adanya penerimaan CPNS 2019 serta mutasi masuk

pegawai masih sedikit

2. Cakupan pengembangan aparatur

Tidak terpenuhinya jumlah PNS yang menduduki jabatan structural, baik pada

administrator maupun pengawas. Hal tersebut merupakan kebijakan dari Tim Penilai

Kinerja Pegawai Negeri Sip[il (TPK PNS) yang merupakan diluar kewenangan OPD

BKPP.

3. Cakupan pembinaan dan layanan aparatur

Jumlah pegawai PNSD yang dijatuhi hukuman disiplin selama tahun 2019 sebanyak

9 orang, dibawah target 15 orang.

Menurunnya jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin dan izin perceraian

yang dibawah target merupakan pertanda bahwa tingkat kedisiplinan PNS di

Lingkungan Pemkab Kulon Progo relatif cukup tinggi, ditandai dengan jumlah PNS

yang dijatuhi hukuman disiplin dibawah target

Sementara itu, layanan kepegawaian yang terintegrasi masih kurang 1 (Satu) yang

tidak terintegrasi, yaitu LP2P. Namun demikian, hal tersebut merupakan dampak dari

adanya Permendagri yang meniadakan LP2P.


CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019

PROGRAM KEGIATAN Uraian Satuan TARGET 2019 REALISASI 2019

Fisik Anggaran Fisik Penyerapan Keuangan

Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan Penyediaan peralatan kantor (alat tulis, cetak, penggandaan danbahan pustaka)

Bulan 12 118.481.800 12 92.309.450

100,00% 77,91% atk sisa karena selisih harga toko, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya sesuai kebutuhan, belanja surat kabar sesuai dengan harga agen, belanja jasa non PNS sementara pekerjaan dicukupkan oleh penjaga malam.



Bulan 12 43.822.900 12 43.808.600

100,00% 99,97% Selisih SHBJ



Bulan 12 71.381.600 12 69.222.197

100,00% 96,97% Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja



Dokumen

4 20.009.500 4 19.549.400

100,00% 97,70% Terdapat deviasi karena ada penggunaan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan riil




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN



Dokumen

2 9.614.100 2 9.600.600

100,00% 99,86% Selisih SHBJ



% 100 5.500.000 100 5.449.500

100,00% 99,08% Selisih SHBJ dan menyesuaian dengan kebutuhan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran



Unit 53 149.635.700 53 141.668.400 100,00% 94,68% semua pengadaan sarana prasarana telah selesai dilaksanakan, terdapat sisa anggaran karena selisih harga toko




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN


Pemeliharaan tempat parkir kendaraan / garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, Rehap interior kantor 1 unit, Rehab Interior Bidang Mutasi dan Ruang Rapat lantai 2 1 unit

% 100 463.322.700 100 446.213.206 100,00% 96,31% pada kegiatan pemeliharaan kendaraan : servis, suku cadang tedapat sisa anggaran karena selisih dengan harga toko, pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan tagihan



Orang 6 6.400.000 6 6.400.000 100,00% 100,00%

Program Pendayagunaan Aparatur


Terselenggaranya pemindahan PNS dari luar daerah

Orang Mutasi

30 47.720.000 24 47.296.600

80,00% 99,11% Capaian keuangan masih terdapat sisa yaitu sisa atk, sppd luar daerah.

Terselenggaranya alih fungsi JFT

JFT 60 66 110,00%




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN

Terselenggaranya pengangkatan kepala sekolah

Kepsek 20 20 100,00%



JFU 200 12.863.700 209 12.665.650

104,50% 98,46% Setor kembali selisih atk dan perjalanan dinas


Pengelolaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok PNS

Orang 891 72.625.400 820 69.583.660

92,03% 95,81% Sisa anggaran karena tidak dapat memberikan honor kepada Bapak Kabid karena sedang mengikuti diklatpim III selama 2 (Dua) bulan dan terjadi promosi jabatan dari pengawas (eselon IV) di Kanreg I BKN menjadi administrator (eselon III) di BKN Pusat, sehingga karena perubahan tersebut honor tidak dapat dicairkan, 820 adalah jumlah dari kenaikan pangkat 731, dan penyesuaian ijazah serta penyesuaian gaji

Terbitnya SK pengangkatan PNS

PNS 100 0 0,00% CPNS formasi umum diangkat menjadi PNS TMT 1 Februari 2020, tahapan saat ini dalam proses verifikasi dan validasi data. CPNS formasi khusus (bidan) diangkat menjadi PNS TMT 1 Mei 2020.




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN



SKPD 25 4.000.000 26 3.931.000

104,00% 98,28% Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para calon pemangku jabatan fungsional, maka dilakukan pembinaan dalam penyusunan DUPAK, dengan menghadirkan narasumber dari KAnreg I BKN. Tema kegiatan adalah Penyusunan DUPAK bagi PNS Calon Pengampu Jabatan Fungsional Tertentu, diikuti oleh 26 orang peserta yang terdiri dari CPNS formasi Jabatan Fungsional Bidan dan CPNS formasi Jabatan Fungsional pada DPU.


Ujian Dinas Orang 25 9.430.000 9 7.951.500

36,00% 84,32% Terjadi kesalahan penempatan rekening cetak di rekening ATK, sehingga rekening tersebut tidak dapat dicairkan dan honor narasumber tidak dapat dicairkan karena sistem ujian UPKP dan Ujian Dinas sudah menggunakan aplikasi komputer sehingga mengurangi honor korektor Jumlah PNS yang mendaftarkan diri dan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I terdaftar 9 orang. Ujian Dinas Tngkat dlaksanakan pada Bulan Juni




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN

UPKP Orang 25 6 24,00% UPKP untuk tahun 2019 sasaran ditujukan kepada para PNS yang melaksanakan tugas guru dan masih menduduki gol/ruang II/d kebawah serta telah memperoleh ijazah S1 Kependidikan UPKP tahun 2019 dilaksanakan Bulan Agustus dengan peserta ujian sebanyak 17 orang. jumlah peserta tidak seperti yang ditargetkan, karena sampai dengan tahun ini baru 17 orang guru eks K2 dan belum diangkat dalam jabatan fungsional yang sudah menyelesaikan dan lulus S1 Kependidikan yang linier dengan tugas pokoknya. kemudian dari jumlah peserta 17 orang yang lulus mengikuti UPKP hanya sebanyak 6 orang.

Program Pengembangan Aparatur


Tersusunnya formasi pegawai PNS

SK Bupati

1 711.723.000 1 355.908.477 100,00% 50,01% Proses penyusunan formasi yang dilaksanakan sampai dengan akhir juni 2019, dan proses enry e-formasi yang dilaksanakan sampai dengan

Pengangkatan CPNS

CPNS 500 0 0,00%




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN

Laporan pemantauan seleksi calon praja IPDN

Dokumen

1 1 100,00% bulan juli 2019, Proses Rekruitmen CPNS 2019 sampai tahap Seleksi Administrasi, sementara untuk Tahap SKD dan SKB akan dilaksanakan pada tahun 2020, sesuai dengan Surat dari Kemenpan RB No. B/ 1069/ M.SM.01.00/2019 . untuk selanjutnya masih menunggu kebijakan pemerintah Pusat. Sehingga Serapan Tidak Maksimal.



SK Bupati

2 40.034.800 2 39.613.510 100,00% 98,95% Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak melaksanakan rekruitmen Tenaga Kontrak dikarenakan adanya larangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) , dan untuk anggaran rekruitmen akan dikembalikan ke kas Pemda, perubahan DPA sedang dalam proses


Terpetakannya potensi dan kompetensi aparatur (PPKA)

Orang PPKA

50 605.218.400 71 377.544.040 142,00% 62,38% Tertundanya seleksi terbuka JPT karena adanya SE KASN untuk terlebih dahulu mengusulkan SKJ JPT yang akan diseleksi terbuka ke kemenPAN-RB, sehingga anggaran assesment center dan honor pansel tidak




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN

dapat direalisasikan

Terselenggarakannya pelantikan pejabat struktural

Kali 6 6 100,00% Kepmenpan tentang Standar Kompetensi jabatan JPT baru dapat terbit pada akhir Desember 2019

Tersusunnya Perbup tentang SKT

Dokumen

1 1 100,00% melaksanakan banyak pemetaan kompetensi terhadap calon administrator dan pengawas dalam upaya pengisian jabatan struktural

Aplikasi penilaian kinerja

Paket 1 1 100,00%

Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar

Terkirimnya peserta tugas belajar biaya APBD

Orang 0 109.836.200 0 93.433.100 85,07% Anggota tim (nama sama) telah mendapat honor dari kegiatan lain dalam 1 PPTK

Terkirimnya peserta tugas belajar biaya non APBD

Orang 25 25 100,00%

Terbitnya izin belajar

Orang 110 112 101,82%

Terkelolanya peserta Program Pendidikan Profesi Guru

Orang 9 9 100,00%




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN


Diklatpim III Orang 11 283.875.400 11 283.492.640 100,00% 99,87%


Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat prajabatan

Orang Prajab

391 4.336.872.300 391 4.285.715.906 100,00% 98,82% 1. PBJ menggunakan blended learning ( 7 hari learning dan 2 hari classroom) sehingga honor petugas piket hanya bisa dianggarkan 2 hari dari 7 hari yang direncanakan. (sisa anggaran Rp. 765.000) 2. Diklat penguatan kepala sekolah, dari yang semula direncanakan selama 8 hari, sesuai dengan kurikulum yang baru hanya dilaksanakan selama 7 hari. sehingga terkait dengan sewa hotel hanya dapat di SPJ kan selama 7 hari ( sisa anggaran Rp. 25.670.000). 3. terdapat pelatihan-pelatihan yang tidak jadi running atau dilaksanakan oleh penyelenggara karena kuota peserta tidak terpenuhi, pelatihan tersebut antara lain terkait deng perbuhungan, pemerintahan dan biaya sertifikasi peserta diklat penguatan kepsek. ( sisa

Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional

Orang 18 0,00%

Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis

Orang 111 128 115,32%

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis (PBJ)

Orang 40 40 100,00%

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat IDS

Orang 3 3 100,00%




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN

Terdidiknya dan terlatihnya pegawai untuk mengikuti diklat PPNS

Orang 1 1 100,00% sanggaran Rp. 22.800.000). 4. narasumber ntuk diklat PBJ berasal dari dalam provinsi (BADAN DIKLAT) Sehingga hanya diberikan honor sesuai SHBJ untuk honor dalam provinsi)

Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur



Izin 15 727.903.050 15 669.466.535 100,00% 91,97% Pelaksanaan pengambilan sumpah janji PNS belum dapat dilaksanakan, karena uji kesehatan CPNS belum selesai (374 orang) Dilaksanakan pada awal tahun 2020 saat pengangkatan PNS

Terselenggaranya sidak pegawai

Kali 2 2 100,00%

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepegawaian

Orang 150 150 100,00%

Sumpah/ janji dan pembekalan PNS

Orang 0 0

Mesin Finger Scan

Buah 50 50 100,00%

Mesin Finger Scan

Buah 9 9 100,00%



Orang 100 14.500.700 78 14.390.700 78,00% 99,24% Pelaporan LHKPN telah mencapai 100% (78 wajib lapor)




Persentase Fisik

Persentase Keuangan

ALASAN


Tersedianya data kepegawaian, SKP, cuti, BT, DUK, karis/karsu, Karpeg, kenaikan pangkat pengabdian, pensiun dan kartu taspen

PNS 6.300 299.126.300 6.300 289.583.754 100,00% 96,81% (1). Terdapat selisih harga atk di dpa dan harga toko (2). Honor tim sisa karena ada anggota tim yang kosong 3. Biaya ujikes sisa karena jml PNS sakit/pns struktural yg diujikeskan dibawah target dan biaya dibawah harga dalam dpa, utk ujies cpns tidak terserap karena terdpt cpns hamil 22 org sehingga biaya lebih sedikit.

Penghargaan tanda kehormatan anugrah satya lancana karya satya

Orang 250 157 62,80%


Orang Ujikes

402 395 98,26% Realisasi usulan SLKS tidak memenuhi target karena usulan bulan juni 2019 blm jadi terealisasi di bulan November (masih proses di Setmil/ Kemendagri

Pengelolaan TPP

Terkelolanya tambahan penghasilan PNS

Orang 3.323 4.114.650 2.604 3.822.400 78,36% 92,90% sisa anggaran merupakan selisih harga atk antara harga toko dan dpa

Pengelolaan Data dan Tata Usaha Kepegawaian

Validasi data PNS PNS 6.300 122.814.300 6.239 121.744.450 99,03% 99,13% Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen ASN

Aplikasi 1 1

Entry data pensiun pada SAPK

Orang 300 300

J U M L A H

8.290.826.500 7.510.365.275


b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk Urusan Wajib pada OPD pengampu

SPM

Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo tidak mengampu

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten

Kulon Progo dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain:

1. Kesejahteraan pegawai yang relatif masih rendah dibandingkan dengan pegawai

kesehatan, guru, maupun pegawai kementerian atau pun pegawai pusat, menyebabkan

kualitas dan profesionalisme sulit terwujud.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai bila dibandingkan dengan beban tugas

yang harus dilaksanakan oleh OPD.

3. Sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dari sisi kuantitas

maupun dari sisi kualitas.

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi atas sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana dan

prasarana.

2. Komitmen yang tinggi dari pimpinan serta segenap karyawan yang ada dalam

penyelesaian pekerjaan.

3. Kerjasama yang baik antar karyawan sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan

dengan baik.

B. TUGAS PEMBANTUAN (tidak ada)

C. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (tidak ada)


A. Kesimpulan

Demikian Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang

telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Kulon Progo yang secara umum dapat berjalan dengan tertib dan lancar,

meskipun diakui masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan.

B. S a r a n

1. Diperlukan komitmen dari segenap stake holder terkait, dalam hal ini Pemerintahan

Daerah (eksekutif dan legislatif) terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur.

2. Perlu peningkatan fungsi perencanaan terutama di awal tahun anggaran sehingga

terwujud sinkronisasi yang optimal antara target dan realisasi kinerja kegiatan.

3. Perlu peningkatan fungsi koordinasi baik internal maupun eksternal sehingga program dan

kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien.

4. Perlu peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga kendala/ permasalahan

dapat teratasi dan kegiatan selesai tepat sasaran dan waktu.

Wates, Desember 2019

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Kulon Progo

Dra. YURIYANTI, M.M. Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19610311 198811 2 001


LAMPIRAN IKK

1. LAMPIRAN 3.1

2. LAMPIRAN 3.2

3. LAMPIRAN E-MONEV TAHUN 2019


1. LAMPIRAN IKK 3.1

NO IKK

IKK RUMUS DATA 2019

OPD BUKTI PENDUKUNG

21 Rasio PNS Terhadap Penduduk Jumlah PNS Kabupaten 6.239 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo

Screen Shot Simasneg

Jumlah Penduduk Kabupaten Dukcapil 22 Keberadaan Sistem Informasi

Kepegawaian Ada atau Tidak Database Kepegawaian

Ada Screen Shot Simasneg

42 Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2019

Jumlah Penghargaan dari Pemerintah

Tidak Ada


2. LAMPIRAN IKK 3.2

NO IKK

IKK URUSAN DATA 2019 KETERANGAN

2 Keberadaan SOP Fungsi Penunjang Ada (56 SOP), FC Terlampir 4 Struktur jabatan dan eselonering

yang terisi Fungsi Penunjang 15/15

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Fungsi Penunjang Ada Jumlah jabatan yang ada 8 (Delapan) Jabatan

6 Rasio PNS Kabupaten Fungsi Penunjang 7239 PNS 7 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Fungsi Penunjang 9 a. Pejabat yang telah melaksanakan diklatpim, sebanyak 9 orang.

b. Pejabat yang ada, sebanyak 15 orang. 8 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan kepangkatan Fungsi Penunjang 15/15 a. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak

15 orang. b. Jabatan yang ada, sebanyak 15 jabatan.

9 Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

Fungsi Penunjang Ada Ada 3 jenis dokumen perencanaan tahun 2019, yg terdiri dari (FC Terlampir) : 1. RENJA SKPD 2. Review/ Perubahan Renstra 2019 3. RKA SKPD 4. DPA SKPD

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Fungsi Penunjang Semua Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs.


NO IKK


11 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Fungsi Penunjang Semua Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 Program Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 (Enam) Program.

12 Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Fungsi Penunjang Semua Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 (Enam) program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 (Enam) program

13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Fungsi Penunjang 0,47% Total Anggaran SKPD (FC DPPA 2019 Terlampir), sebesar Rp. 8.290.826.500,- Total Belanja APBD (FC Terlampir), sebesar Rp. 1.771.951.990.877,35,-

14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Fungsi Penunjang 13,61% Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100% Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 1.128.485.400,- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 8.290.826.500,- (FC DPPA 2019 Terlampir)


NO IKK


15 Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

Fungsi Penunjang 7,01% Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 463.322.700,- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.605.899.100,- (FC DPPA 2019 Terlampir)

16 Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

Fungsi Penunjang 5,59% Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 463.322.700,- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.290.826.500,- (FC DPPA 2019 Terlampir)

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, CaLK)

Fungsi Penunjang Ada Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA (FC Terlampir)

18 Adanya inventarisasi barang/aset SKPD

Fungsi Penunjang Ada (Buku Aset Tahun 2019)

Ada dokumennya, antara lain: 1. Buku Inventaris 2. KIB


NO IKK


3. KIR 4. Berita Acara Serah Terima Barang 5. SK Penghapusan 6. (FC Cover Terlampir)

19 Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD

Fungsi Penunjang Tidak ada, semua aset digunakan

20 Jumlah fasilitas prasarana informasi: 1. Web Site, 2. Papan Pengumuman, 3. Pos Pengaduan

Fungsi Penunjang Ada (Foto terlampir)

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Fungsi Penunjang Ada Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.


3. LAMPIRAN E-MONEV TAHUN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Perwakilan No. 1 Wates 55611 Kulon Progo Tel/Fax. (0274) 773017Email : [email protected] , Website : www.bkpp.kulonprogokab.go.id

kabupaten kulon progo tahunan laporan 2019

Documents