kajian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit

KAJIAN KERJASAMA

PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT TANAH

KAS DESA MUARO KIAWAI

KAB. PASAMAN BARAT

Oleh. Henny Ferniza, NIM. 21040114420088

Tugas Mata Kuliah MPWK.608_Kelembagaan Penataan Ruang pada Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Doses : Dr. Ing. Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP

UNDIP DIPONEGORO

UNIVERSITAS

Becomes an excellent research university

Henny Ferniza, MPWK 2015

Tugas Kajian Kerjasama Pemerintah dan Swasta

1

Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat

Oleh: Henny Ferniza

1 PENDAHULUAN

Kerjasama Pemerintah dan Swasta disingkat KPS atau dikenal dengan Public Private

Partnership (PPP) adalah bentuk perjanjian antara pemerintah baik pusat maupun daerah

dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini kedua belah pihak (pemerintah dan swasta)

bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta sudah dilaksanakan lebih dahulu dibeberapa negara lain

seperti Amerika, Inggrfis, Korea Selatan, India, Thailand, Filipina dan Afrika Selatan.

Sementara di Indonesia sendiri, kerjasama pemerintah dan swasta mulai dikenal sejak

pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan

Infrastruktur. Kerjasama ini merupakan pilihan Pemerintah untuk mensiasati datangnya

krisis moneter. Namun KPS ini baru terdengar gaungnya setelah dikeluarkannya Peraturan

Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastuktur yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dan perubahan

terakhir adalah Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 sebagai pengganti Keppres No. 7

Tahun 1998.

Di sisi lain, kerja sama antara pemerintah dan swasta juga diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam peraturan

pemerintah ini, tidak hanya mengatur tentang kerjasama pemerintah dan swasta dalam

penyediaan infrastruktur tapi juga meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah

otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Kerjasama

sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah kerjasama daerah yang

merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah

yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,

menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan

pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan

asli daerah.

Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam

penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar



2

daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 50 tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk

membaca potensi daerahnya -sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi

kewenangannya- yang dapat dikembangkan melalui kerjasama daerah dan/atau pihak ketiga

yang pada hakikatnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inisiatif Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerjasama bahkan telah diprakarsai

sebelum ditetapkannya PP nomor 50 tahun 2007, artinya dengan hanya mempedomani Pasal

195 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, daerah telah berinisiatif untuk melakukan

perjanjian kerjasama dengan daerah lainnya dan/atau pihak ketiga oleh karena desakan hati

nurani untuk segera mensejahterakan masyarakatnya.

Adapun bentuk-bentuk kerjasama pemerintah yang dilakukan dapat dibedakan antara

kerjasama dengan masyarkarat, daerah lain dan kerjasama dengan pihak ketiga yang dikenal

dengan sebutan swasta. Dalam hal bentuk kerjasama pemerintah dan swasta kita mengenal

dengan adanya kontrak layanan, kontrak managemen, BOT, BOO dan lain sebagainya.

Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dalam salah satu

matakuliahnya yaitu Kelembagaan Penataan Ruang mencoba memberikan pemahaman pada

mahasiswa tentang pentingnya kelembagaan. Sebagaimana yang diketahui bersama, proses

perencanaan penataan ruang tidak hanya berhenti dengan selesainya produk perencanaan,

tetapi bagaimana mengimplementasikan rencana tersebut sesuai dengan yang diharapkan

dan untuk implementasi tersebut, pemerintah tidak bisa melaksanakan sendiri tanpa

dukungan dari masyarakat dan swasta. Salah satu dukungan tersebut dapat ditempuh melalui

kerjasama dengan perangkat dan aturan-aturan yang diberlakukan didalam kerjasama

tersebut. Untuk lebih memahami bagaimana kerjasama pemerintah dan swasta dimaksud,

contoh yang diambil yang dijadikan studi kasus adalah Kerjasama Pemerintah dan Swasta

yang berada di daerah asal penulis yaitu Kab. Pasaman Barat. Salah satu kerjasama tersebut

adalah Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa Muaro Kiawai.

Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta

yang dalam hal ini, adalah Pemerintah Kab. Pasaman Barat selaku pemilik kebun kelapa

sawit dengan PT. Hermes Indo Jaya selaku pengelolanya. Dengan melakukan kajian

terhadap kerjasama pemerintah dan swasta ini, diharapkan dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut:

1. Apa latar belakang dilakukan kerjasama tersebut?

2. Apa konsep/ model kerjasama yang digunakan?

3. Bagaimana mekanisme kerjasama tersebut berlangsung?

4. Apa permaslaahan yang terjadi selama kerjasama tersebut berlangsung?

5. Bagaimana kaitan kerjasama tersebut dalam penyelenggaraan penataan ruang di

daerah?



3

2 LITERATUR

2.1 Acuan Normatif Tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32

Tahun 2004 ini telah mengamanatkan pentingnya kerjasama antar daerah dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan;

1. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur yang telah beberapa kali diubah dan terakhir

diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015;

2. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam

PP nomor 50 tahun 2007 ini telah diatur beberapa ketentuan yang mengatur

mengenai kerjasama antar daerah, yaitu prinsip-prinsip kerjasama, subjek kerjasama,

objek dan bentuk kerjasama, serta tata cara kerjasama;

3. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah

Permendagri ini berisi tentang ruang lingkup petunjuk teknis kerjasama daerah, yaitu

Petunjuk teknis kerja sama antar daerah dan Petunjuk teknis kerja sama daerah

dengan pihak ketiga;

4. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan

Kerja sama Daerah Berisi Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar

Daerah (KAD) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur yang

dilakukan pada tahapan: penjajakan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan

dan pengakhiran.

2.2 Defenisi

Dikutip dari Gede Yudi Henrayana, kerjasama didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Moh. Jafar Hafsah menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya

adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prisip salingmembutuhkan

dan saling membesarkan.

2. H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk

melakukanaktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada

suatu targetatau tujuan tertentu.

3. Zainudin memandang kerjasama sebagai kepedulian satu orang atau satu pihak

dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan

yangmenguntungkan semua pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai, dan



4

adanyanorma yang mengatur. Makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama

dalam konteksorganisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan

organisasi(seluruh anggota).

4. Tangkilisan (2005:86) dalam Manajemen Publik, memandang kerjasama perlu

diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama

tersebut dapat didasarkan atas hak,kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing

orang untuk mencapai tujuan.

5. Bowo dan Andy menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai

keuntungan bersama (2007:50-51), Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai

apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya(win-

win).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kerjasama adalah tentang orang-orang yang

bekerja bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu mengerjakan

sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai sendirian.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta adalah bentuk perjanjian tertulis antara pemerintah dan

badan usaha swasta yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/ jasa.

Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah:

Pasal 1 angka 3 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban anggaran pendapatan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah

Pasal 1 angka 21 menjelaskan defenisi tentang Kerjasama Pemanfaatan yaitu

pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam

rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak.

2.3 Prinsip-Prinsip KSP

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerja Sama Daerah ditetapkan sejumlah prinsip kerja sama daerah dengan pihak ketiga

adalah sebagai berikut :

(a) Efisiensi;

(b) Efektivitas;

(c) Sinergi;

(d) Saling menguntungkan;

(e) Kesepakatan bersama;

(f) Itikad baik;



5

(g) Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan

republik indonesia;

(h) Persamaan kedudukan;

(i) Transparansi;

(j) Keadilan; dan

(k) Kepastian hukum.

2.4 Bentuk-bentuk/ Mode KSP

Bentuk/ modek kerjasama pemerintah dan swasta dapat dibedakan dalam beberpa hal :

- Kepemilikan Aset

- Operasional dan Pemeliharaan

- Investasi Modal

- Resiko Komersial

- Jangka Waktu kontrak/ perjanjian

Terdapat beberapa bentuk/ model kerjasama pemerintah dan swasta dalam hal resiko yang

ditanggung kedua belah pihak seperti tertuang dalam gambar berikut:

Gambar diatas menunjukkan 5 (lima) tipe umum dari model kemitraan yang diklasifikasikan

berdasarkan investasi dan peran pemerintah. Bentuk Kontrak pelayanan merupakan bentuk

kontrak kemitraan yang lebih banyak menitik beratkan kepada peran pemerintah baik dari

sisi invesitasi maupun dari penyedia jasa layanan. Sebaliknya Model Build Operates Own

Kontrak

Pelayanan

Kontrak

Pengelolaan

Publik

Penyedia

Investasi

Pemerintah

Swasta

Fasilitator dan

Regulator

Sewa

Kontrak

Pengelolaan

Konsesi

Build

Operates-

Transfers

Build

Operates

Own/

Lepas

Spektrum Tipe-tipe PPP

Sumber : Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004 dalam Kemitraan Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantasn



6

secara lepas merupakan bentuk PPP yang menitik beratkan investasi dan penyediaan

pelayanan pada sektor swasta, pemrintah hanya berberan sebagai fasilitator dan regulator.

Untuk membedakan tipe dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.

Perbedaan Antar Tipe Kemitraan

No

Aspek

Kontrak

Pelayanan

Kontrak

Pengelolaan

Sewa

Konsesi

BOT

BOO

Transfer/

BOO Lepas

1 Kepemilikan Aset Publik Publik Publik Publik Publik/swasta

2 Operasi dan Manajemen Publik Swasta Swasta Swasta Swasta

3 Investasi Modal Publik Publik Publik Swasta Swasta

4 Resiko Komersil Swasta Publik Bersama Swasta Swasta

5 Periode Waktu

6 Keahlian Teknis Ya Ya Ya Ya Ya

7 Kebijakan Manajerial Tidak Ya Ya Sebagian Ya

8 Efisiensi Tidak Sebagian Sebagian Sebagian Ya

9 Investasi Tidak Langsung Tidak Tidak Tidak Ya Ya

10 Investasi Langsung Tidak Tidak Tidak Tidak Ya

11 Komitmen Politik Rendah Cukup Cukup Cukuo Tinggi

12 Tarif Pelayanan Rendah Cukup Cukup Tinggi Tinggi

13 Kerangka Peraturan Rendah Cukup Tinggi Tinggi Tinggi

14 Informasi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Tinggi

Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah juga diatur bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga yaitu Pasal 32 yang

menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik dareah adalah :

a. Sewa

b. Pinjam Pakai

c. Kerjasama Pemanfaatan

d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga tersebut dilaksanakan

dalam rangka:

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;dan

b. Meningkatkan penerimaan daerah

Sumber : Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004 dalam Kemitraan Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantasn



7

3 KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT

TANAH KAS DESA MUARO KIAWAI

3.1 Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Kerjasama

3.1.1 Latar Belakang

Latar belakang dari dilakukannya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat dengan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas

Desa di Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh ini adalah untuk mengoptimalkan

pemeliharaan dan perawatan kebun kelapa sawit pada Tanah Kas Desa ini.

Tanah Kas Desa ini adalah berasal dari pembelian seluruh desa yang ada di Kabupaten

Pasaman pada awalnya, sebelum dilakukan pemekaran kabupaten menjadi Kabupaten

Pasaman Barat. Dana untuk pengadaan Tanah Kas Desa ini berasal dari alokasi Dana

Bantuan Desa pada peruntukan Program Usaha Ekonomi Produktif pada Tahun Anggaran

1990/1991. Untuk setiap desa yang berada di Kabupaten Pasaman di alokasikan dana dari

Usaha Ekonomi Produktif tersebut untuk pengadaan tanah seluas 2 (dua) hektar per desa.

Dan untuk memudahkan pengelolaan serta keseragaman hasil, maka Tanah Kas Desa yang

diadakan tersebut dicarikan pada satu lokasi yang satu hamparan. Perencanaan pada waktu

itu, dengan luas 128 Hektar tersebut akan ditanami dengan kelapa sawit dengan sistem anak

angkat dengan perusahaan sawit swasta nasional yang berada berdekatan dengan lokasi

Tanah Kas desa tersebut.

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, setelah tanah kas desa tersebut ditanami dengan

kelapa sawit, perusahaan sawit swasta nasional yang berada di daerah tersebut, tidak

bersedia untuk menjadi bapak angkat untuk mengelola kebun sawit tanah kas desa tersebut.

Akibat kehilangan Bapak Angkat tersebut, selama beberapa tahun kebun sawit Tanah Kas

Desa tersebut menjadi terlantar dan tidak terawat sehingga tidak memberikan hasil guna

seperti yang diharapkan oleh pemerintah desa sebelumnya. Berbagai persoalanpun mucul

termasuk dengan proses pensertifikatan lahan dan konflik pengambilan hasil kebun oleh

pihak-pihak yang tidak berkompeten.

Sejak pemekaran Kabupaten Pasaman Barat tahun 2004, permasalahan ini diselesaikan dan

diambil alih oleh Pihak Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat. Karena keterbatasan

sumberdaya dan anggaran pemerintah daerah, tidak mampu untuk mengelola kebun kelapa

sawit tersebut dan memutuskan untuk menggaet pihak swasta dalam hal pengelolaannya.

Porses kerjasamapun ditempuh dengan mekanisme dan aturan yang telah dibuat dengan surat

perjanjian dibawah akte notaris. Pertama kali kerjasama pemerintah dan swasta dalam

pengelolaan kelapa sawit tanah kas desa ini adalah tahun 2007 dengan PT. Bakri dengan

waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya setiap 2 (duat) tahun sekali perjanjian



8

diperpanjang dan ada juga dengan pihak swasta yang baru, terakhir pada tahun 2013 dengan

PT. Hermes Indo Jaya.

3.1.2 Maksud dan Tujuan Kerjasama

Dengan dilakukannya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan pihak

swasta dalam memelihara dan mengelola kebun sawit yang berada pada tanah kas desa di

Muao Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh, maka diharapkan kebun sawit yang pada mulanya

telah terlantar, tidak terawat dan di panen secara sembarangan oleh orang-orang yang tidak

bertanggung jawab, sehingga tidak bisa memberikan pemasukan kepada pemerintah

kabupaten dan pemerintah nagari (desa), kembali dapat memberikan pendapatan bagi

pemerintah daerah.

Sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pemerintahan daerah, dana ini bisa

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah

yang pada giliran selanjutnya akan dapat dipergunakan untuk pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat nagari.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kedepannya Daerah dapat membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dengan biaya sendiri dengan memanfaatkan harta kekayaan

nagari yang ada. Selanjutnya harta kekayaan ini akan kembali diserahkan kepada Desa dan

jika dikelola dengan baik, maka Dana Alokasi Umum Desa dari APBD Kabupaten tidak

terlalu diharapkan lagi, sebab besaran Dana Alokasi Desa bervariasi jumlahnya untuk setiap

Desa, mulai dari satu Milyar pernagari sampai satu milyar empat ratus juta per nagari di

Kabupaten Pasaman Barat.

3.2 Pelaku Kerjasama

Di dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Kebun Kelapa

Sawit Tanah Kas Desa Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat, pihak-pihak/ pelaku

kerjasamanya adalah :

Pihak Pertama :

(Pemerintah)

Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat yang diwakili oleh

H. Baharuddin R, selaku Bupati Pasaman Barat.

Keterangan :

PIHAK PERTAMA memiliki kebun kelapa sawit TKD milik

Pemerintah Kab. Pasaman Barat dengan luas 128 Ha yang terletak

di Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

dan akan menyerahkan pengelolaan dan pemeliharaannya kepada

PIHAK KEDUA



9

Pihak Kedua :

(Swasta)

CV. Hermes Indo Jaya yang diwakili oleh Yan Hendra Saputra,

selaku Direktur.

Keterangan:

PIHAK KEDUA berhak mengelola dan memelihara serta

mengambil hasil kebun kelapa sawit sesuai dengan ketentuan dan

syarat-syarat yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

Tanah Kas Desa Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat yang akan dituangkan dalam perjanjian

kerjasama.

3.3 Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini dibuat di atas Akte Notaris Jayat, SH, M.Kn No. 784/SBTB/I/2014

tanggal 17 Januari 2014 yaitu Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas

Desa (TKD) Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat. Perjanjian ini terdiri dari 11 pasal dengan

pokok-pokok perjanjian dapat dirinci sebagai berikut :

3.3.1 Ruang Lingkup Tugas dan Pekerjaan

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Ruang Lingkup Tugas dan Pekerjaan

adalah :

- Luas kebun kelapa sawit tersebut adalah 128 Ha (seratus dua puluh delapan hektar)

- Ruang lingkup kegiatannya adalah mengelola dan mengambil hasil pengelolaan serta

memelihara kebun kelapa sawit tersebut

- Pengelolaan dimaksud meliputi kegiatan pemeliharaan dan melakukan pamel

gawangan, piringan, pruning/ tunasan, pembersihan parit, pemeliharaan jalan,

jembatan, titi panen, pemupukan, upaya pemberantasan hama dan penyakit serta

panen, pengangkutan dan pemasaran hasil

- Dalam pengelolaan tersebut PIHAK KEDUA wajib memenuhi petunjuk teknis dan

standar perkebunan kelapa sawit

3.3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Pelaksanaan Kegiatan adalah :

- Masa pengelolaan kebun kelapa sawit ini adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

terhitung mulai tanggal 29 November 2013 sampai dengan 30 Desember 2015

- Dapat diperpanjang atas permintaan PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK

PERTAMA



10

- Kerjasama ini secara teknis operasional dikendalikan dan diawasi langsung oleh

Dinas Perkebunan Kab. Pasaman Barat

3.3.3 Hak dan Kewajiban

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Hak dan Kewajiban adalah :

- PIHAK PERTAMA berhak melakukan tindakan prefentif dan represif apabila dalam

pengelolaan terjadi hal-hal yang secara nyata diduga dapat menimbulkan kerugian

terhadap pemerintah Kab. Pasaman Barat, kemanusiaan serta lingkungan alam

sekitarnya.

- PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembinaan dan memberikan motivasi untuk

melakukan pengelolaan dan pemeliharaan dengan baik kepada PIHAK KEDUA

- PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengendalian dan pengawasan baik secara

berkala maupun tiba-tiba

- PIHAK PERTAMA menjamin keamanan dan ketertiban untuk PIHAK KEDUA

dalam melaksanakan pengelolaan kebun kelapa sawit

- PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut wajib

meningkatkan mutu, hasil produksi kebun serta upaya lainnya

- PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran

kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut

- PIHAK KEDUA wajib membayar dan menyetorkan uang hasil panen kebun kelapa

sawit tersebut dengan sistem kontrak sebesar Rp. 78.500.000.000 (tujuh puluh

delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pemerintah Daerah Kab.

Pasaman Barat melalui kas Daerah pada Bank Nagari Cabang Simpang Ampek Kab.

Pasaman Barat paling lambat tanggal 5 tiap bulannya.

- Harga kontrak/perjanjian tersebut dapat disesuaikan apabila dalam pelaksanaannya

benar-benar terjadi keadaan yang luar biasa seperti turun naik harga drastis melebihi

25 %, kerusakan akibat bencana alam serta kejadian luar biasa lainnya.

3.3.4 Bahan dan Alat

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Bahan dan Alat adalah :

- Bahan-bahan dan alat-alat dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan

kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA wajib memelihara gudang/ kantor yang telah menjadi asset kebun

- PIHAK PERTAMA berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan

PIHAK KEDUA bila diperkirakan akan menimbulkan bahaya



11

3.3.5 Tenaga Kerja dan Upah

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Tenaga Kerja dan Upah adalah:

- Tenaga kerja dan segala ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan

dan aktivitas tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

3.3.6 Laporan

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Laporan adalah :

- Laporan dibuat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara berkala/

bulanan atau bersifat insidentil mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut.

- Laporan tersebut berlaku setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan PIHAK

PERTAMA

- Laporan akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penilaian kinerja dan

presetasi kerja PIHAK KEDUA oleh tim pengawas yang akan mengevaluasi minimal

3 (tiga) bulan sekali.

3.3.7 Pemutusan Perjanjian

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Pemutusan Perjanjian adalah:

- PIHAK PERTAMA berhak memutus perjanjian secara sepihak apabila PIHAK

KEDUA ternyata bertindak tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian

dan mendapatkan teguran tertulis lebih dari 1(satu) kali dan atas pertimbangan TIM

yang dibentuk oleh Bupati Pasaman Barat

- PIHAK PERTAMA akan memberikan prioritas pertama kepada PIHAK KEDUA

untuk melanjutkan perjanjian kerjasama sepanjang PIHAK KEDUA dapat

menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik serta mengajukan perpanjangan surat

perjanjian minimal 1 (satu) bulan sebelum Surat Perjanjian berakhir

3.3.8 Sanksi

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Saksi adalah :

- Apabila terjadi kegagalan dalam pengelolaan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit

tersebut maka seagala resiko dan akibatnya ditanggung PIHAK KEDUA

- Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak menyangkut perjanjian akah

diselesaikan secara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan)

- Apabila secara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan) tidak dapat titik temu maka

akan menunjuk pihak ketiga dan apabila juga tidak dapat diselesaikan makan akan

dilanjutkan secara hukum



12

3.3.9 Pajak, Retribusi, Iuran dan Lain-lain

Yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini tentang Pajak, Retribusi dan Lain-lain adalah :

- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar pajak retribusi, iuran dan kewajiban

lainnya, memberikan partisipasi dan kontribusi yang wajar kepada lembaga-lembaga

adat, keagamaan, masyarakat setempat sesuai dengan analisa usaha terlampir dan

melaporkan pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati Pasaman Barat melalui

Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

3.3.10 Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, huru hara, demonstrasi

dan kejadian luar biasa, bencana alam dan diluar dugaan dan batas kemampuan maka

kerugian akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tersebut maka kedua belah pihak akan

menetapkannya dalam perjanjian tambahan/ addenddum.

3.4 Pelaksanaan Kerjasama

Masa pengelolaan kebun kelapa sawit dalam kerja sama antara Pemerintah

Kabupaten Pasaman Barat dengan pihak swasta ini adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

terhitung mulai tanggal 29 November 2013 sampai dengan 30 Desember 2015. Dan dalam

jangka kurun waktu yang telah dijalani tersebut (1,5 tahun), terjadi beberapa kali fluktuasi

akibat terjadinya kondisi force mayor akibat bencana alam banjir dan fluktuasi harga Tandan

Buah Sawit (TBS) yang terjadi di pasaran dunia yang sempat anjlok.

Namun kondisi tersebut dengan sistem permusyawaratan yang dilakukan, dapat

dicarikan jalan keluarnya yang memberikan keuntungan yang bersifat win-win solution, baik

untuk Pemerintahan Daerah Pasaman Barat, maupun untuk pihak swasta selaku

pengelolanya.

Ada juga ditemukan kondisi dilapangan, dimana terhadap kebun yang

dikerjasamakan, ternyata pihak swasta selaku pihak kedua, kurang memperhatikan rawatan

terhadap pokok tanaman sawit maupun areal perkebunan, sehingga ditemukan perkebunan

yang kondisinya sudah menjadi belukar dan pohon-pohon sawit yang tidak dilakukan

proning setelah dilakukan pemanenan.

Hal ini kemudian diberikan semacam teguran dan pembinaan oleh Dinas Perkebunan

selaku leading sector yang mengurusi perkebunan dan menjadi pihak yang secara teknis

operasional mengendalikan dan mengawasi langsung perjanjian kerja sama ini.

Dalam hal perjanjia mengenai setetoran hasil panen yang telah tertuang dalam

perjanjian dimana setiap bulannya pihak swasta menyetorkan ke Kas Daerah sejumlah Rp.



13

78.500.000, tidak selalu memenuhi target tersebut tanpa ada penjelasan secara tertulis. Hal

ini belum menjadi perhatian bagi Pemerintah Kab. Pasaman Barat. Terkesan disini ada

oknum yang bermain termasuk Pemrintah Daerah sendiri. Berdasarkan Infor Laporan

penerimaan dari hasil panen tersebut dapat yang masuk ke rekening KAS daerah dapat

dilihat pada tabel 2. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pemasukan PAD

dari hasil KPS yang mana tidak disertai alasan tentang setoran yang semestinya berjumlah

Rp. 78.500.000

Tabel 2

PAD Kab. Pasaman Barat dari Hasil KSP Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit TKD

Muaro Kiawai dengan PT. Hermes Indo Jaya

NO Bulan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Januari Belum ada Perjanjian 78.500.000 78.500.000

2 Februari Belum ada Perjanjian 78.500.000 45.000.000

3 Maret Belum ada Perjanjian 78.500.000 45.000.000

4 April Belum ada Perjanjian 78.500.000 Tdk ada data

5 Mei Belum ada Perjanjian 78.500.000 Tdk ada data

6 Juni Belum ada Perjanjian 78.500.000

7 Juli Belum ada Perjanjian 58.700.000

8 Agustus Belum ada Perjanjian 58.700.000

9 September Belum ada Perjanjian 63.000.000

10 Oktober Belum ada Perjanjian 58.700.000

11 November Awal Perjanjian 63.000.000

12 Desember Rp. 69.000.000 78.500.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pasaman Barat, 2015



14

4 HASIL KAJIAN

4.1 Kajian terhadap Perjanjian Kerjasama

4.1.1 Substansi Perjanjian Kerjasama

Dalam hal kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan

pihak swasta dalam hal Pengelolaan Perkebunan Sawit Pada Tanah Kas Desa yang berlokasi

di Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh, adalah bersifat sangat menguntungkan

sekali karena dengan adanya kerjasama yang dilakukan, maka potensi lahan yang ditanami

dengan komoditas sawit tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran masyarakat Pasaman Barat.

Secara substansi perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Akte Perjanjian Kerjasama ini

telah memenuhi kaidah/ pokok-pokok yang harus dituangkan dalam sebuah kontrak

perjanjian hanya saja perlu ada penekanan yang lebih jelas terhadap klausal perjanjian

tersebut. Dalam hal sansi terhadap pihak kedua tidak jelas diatur tentang bagaimana kalau

hasil panen tersebut tidak memenuhi target tanpa ada alasan yang jelas. Dengan tidak adanya

diatur hal ini akan memerikan peluang kecurangan bagi pihak kedua karena tidak adanya

sansi/ tindakan yang jelas dari pihak pertama. Atau sebaliknya tidak ada pengaturan

bagaimana kalau hasil tersebut melebihi target namun tidak dilaporkan oleh pihak kedua.

Berikut dapat disajikan kajian terhadap subtansi KPS dalam pengelolaan kebun kelapa sawit

milik pemerintah darah kab. Pasaman Barat.

Tabel. 3

Hasil Kajian Substansi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas

desa Muaro Kiawai kab. Pasaman Barat

No Pokok Perjanjian Hasil Kajian

1 Pengertian Istilah Tidak ada

2 Ruang Lingkup Tugas dan

Pekerjaan

Perlu di perjelas dan dipertegas

3 Pelaksanaan Kegiatan Jelas

4 Hak dan Kewajiban Perlu di perjelas dan dipertegas

5 Bahan dan Alat Jelas

6 Tenaga Kerja dan Upah Jelas

7 Laporan Jelas

8 Pemutusan Perjanjian Perlu di perjelas dan dipertegas

9 Sanksi Perlu di perjelas dan dipertegas

10 Pajak, Retribusi, Iuran dll Perlu di perjelas dan dipertegas

11 Ketentuan Lain Perlu di perjelas dan dipertegas Sumber : Hasil Kajian



15

4.1.2 Bentuk Perjanjian Kerjasama

Bentuk kerjasama dalam perjanjian kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas

Daerah Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

1. Merujuk pada bentuk/ model umum Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang berlaku

di Indonesia, bentuk kerjasamanya adalah Kontrak Pengelolaan yaitu adanya trasfer

tanggugn jawab pengelolaan dan pemeliharaan dari pemerintah kepada swasta dan

swasta dimaan kepemilikan tetap berada di tangan pemerintah, swasta hanya

melakukan pengelolaan dengan fee/ keuntungan yang diperloleh masing-masing

Analisa:

Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat menyerahkan kebun kelapa sawitnya untuk

dilakukan pengelolaan yang didalamnya termasuk operasional dan pemeliharaan

kepada pihak swasta yaitu PT. Hermes Indo Jaya dalam jangka waktu 2 tahun dengan

ketentuan pemerintah daerah mendapatkan keuntungan sebagaimana perjanjian yang

tertuang dalam klausal perjanjian kerjasama.

2. Merujuk pada Permendagri No. 17 Tahun 2007, bentuk kerjasamanya adalah

Kerjasama Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah .

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga tersebut

dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik

daerah;dan meningkatkan penerimaan daerah.

Analisa :

Dalam hal ini jelas bahwa, Kebun Kelapa Sawit tersebut adalah barang milik daerah

yang diperoleh dari anggaran belanja daerah dan dioptimalkan daya guna dan hasil

gunanya oleh pihak ketiga yaitu PT. Hermes Indo Jaya untuk meningkatkan PAD

Kab. Pasaman Barat.

4.2 Kajian terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa yang dilakukan

oleh PT. Hermes Indo Jaya, belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, mengingat

waktu perjnjian tersebut masih belum selesai yaitu akan berakhir apda November 2015 ini

(lebih kurang 6 bulan lagi). Namun demikian secara umum dapat dilakukan penilaian

terhadap pelaksanaan sampai bulan Mei 2015.

Pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dapat

dilihat pada tabel 3.

Berpedoman pada tabel terseut, Perjanjian Kerjasama ini dirasa perlu tinjau ulang untuk

dilakukannya perpanjangan jika pihak kedua melakukan permohonan perpanjangan.



16



17

4.3 Kajian terhadap Kendala/ Permasalahan dalam Kerjasama

Beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kerjasama

antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Pihak Swasta dalam Pengelolaan

Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunuang Tuleh ini

antara lain adalah :

1. Kondisi lahan perkebunan pada Tanah Kas Desa ini yang berada pada aliran Sungai

Batang Saman, sehingga sering terjadi lokasi perkebunan ini dilanda banjir besar

yang merendam lokasi perkebunan ini. Hal ini menyebabkan untuk pemeliharaan dan

pelaksanaan pemanenan buah sawit sering terkendala dan menyebabkan buah sering

busuk.

2. Fluktuasi harga buah sawit yang mengikuti harga di pasaran internasional, yang

sering anjlok ke level harga dibawah toleransi. Sehingga dari hasil panenan yang

dilakukan, sering tidak bisa menutupi biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak

swasta, seperti untuk upah panen, upah melangsir buah dan upah transportasi buah

ke pabrik sawit terdekat.

3. Monitoring yang dilakukan oleh Pihak Pertama yang diwakili oleh Dinas Perkebunan

Kab. Pasaman Barat yang secara teknis operasional ditugaskan untuk mengendalikan

dan mengawasi langsung pelaksanaan kerjasama ini, juga tidak bisa dilakukan secara

simultan dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga

pegawai Dinas Perkebunan itu sendiri yang bisa ditugaskan untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan.

4. Kondisi keamanan dan ketertiban perkebunan, dimana karena lokasinya yang berada

jauh dari perkampungan, menyebabkan seringnya terjadi pencurian terhadap hasil

buah sawit oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. Piha Kedua tidak menjalankan kewajibannya membayar dan menyetorkan uang hasil

panen kebun kelapa sawit tersebut dengan sistem kontrak sebesar Rp.

78.500.000.000 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada

Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat dengan alasan yang tidak jelas.

4.4 Kajian terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwasanya kebun kelapa sawit ini

dimulai sejak tahun 1991 sejak Kabupaten Pasaman Barat masih bergabung dengan

Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman Barat mekar pada tahun 2003 dan baru memilki

Perda RTRW pada tahun 2012. Jika berbicara mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang,

kaitannya dengan pengelolaan kebun kelapa sawit adalah bagaimana dengan izin

pemanfaatan ruangnya?

Berdasarkan informasi yang di dapat, izin pemanfaatan ruang untuk kebun kelapa sawit ini

belum ada. Hal ini tentu kontradiktif sekali, disuatu sisi pemerintah semestinya



18

menyelenggarakan penataan ruang yang di dalamnya meliputi perencanaan, pemanfaatan

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Disisi lain, pemerintah sendiri tidak mengetahui

apakah usahanya/ kerjasamanya dengan pihak swasta memilki izin pemanfaatan ruang atau

tidak. Tidak jelasnya hal ini juga terkait pada kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD) yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang.

Secara kasat mata, posisi kebun kelapa sawit ini bebatasan langsung dengan sungai yang

besar yang memilki DAS yang merupakan kawasan non budidaya sementara dimanfaatkan

untuk budidaya perkebunan.

Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Perkebunan kelapa sawit ini, jangan hanya

berpedoman kepada hasil panen yang menjanjikan PAD bagi daerah namun dengan

mengangkangi peraturan penataan ruang.

Dua hal yang dapat dilihat dalam hal ini adalah, peranan kelembagaan BKPRD yang belum

optimal dan kelembagaan dari kerjasama pemerintah dan swasta yang ada di Kab. Pasaman

Barat.



19

5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta bisa membawa peluang bagi daerah untuk

melakukan inovasi dalam pembangunan Daerah, yang mana ini juga bisa dijadikan

refrerensi bagi daerah lain yang sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-

masing seperti halnya yang terjadi pada KPS Pemda Kab. Pasaman Barat dengan PT.

Hermes Indo Jaya dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Tanah Kas Desa yang

telah memberikan masukan PAD bagi Kab. Pasaman Barat

2. Pola/ Bentuk KPS yang dilakukan dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa

Sawit Tanah Kas Desa Muaro Kiawai Kab. Pasaman Barat adalah dengan Pola

Kontrak Pengelolaan yaitu adanya transfer tanggung jawab pengelolaan/

operasional, pemeliharaan dari Pemda Kab. Pasaman Barat kepada PT. Hermes Indo

Jaya dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.

3. Masih banyaknya kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan KPS

tersebut baik dari sisi pemerintah maupun dari swasta dan keadaan forcemajure

diantaranya adalah kondisi fisik lahan perkebunan, fluktuasi harga sawit, monitoring

yang dilakukan pemerintah darah, pemenuhan setoran hasil panen, dan lain-lain.

5.2 SARAN/ REKOMENDASI

1. Bahwa KPS di Kab. Pasaman Barat perlu dikembangkan dalam bentuk dan pola

kerjasama yang lain khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

2. Perlu diperjelas hak dan kewajiban masing-masing termasuk profit dan resiko yang

mungkin timbul untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan

3. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala/ permasalahan yang terjadi

dalam pelaksnaan KSP tersebut diantaranya :

- Untuk mengatasi fluktuasi harga sawit yang dipengaruhi oleh harga sawit dunia,

maka Pemerintah Kab. Pasaman Barat sudah harus bisa melaksanakan

pengolahan hasil buah sawit untuk produk-produk hilirnya, dengan demikian

bukan saja perjanjian KSP yang tersebut akan bisa memberi nilai lebih, tetapi

sekaligus juga akan meningkatkan penghasilan masyarakat petani kelapa sawit.

- Mengatasi rawannya pencurian yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat

4. Monitoring dan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten

Pasaman Barat agar lebih diintensifkan.

5. Perlu dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama, baik terhadap substansi

maupun terhadap profit yang dihasilkan.

6. Perlu ditinjau tentang izin pemanfaatan ruang untuk lahan perkebunan tersebut



20

6 Daftar Pustaka

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan

Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur yang telah beberapa kali diubah dan terakhir

diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama

Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah Asikin Zainal. 2013. Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur

Publik. Mimbar Hukum Volume 25 (1): 55-67 1 Februari 2013.

--------2012. Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta dalam Pembangunan

Daerah di Kalimantan. PKP2A III LAN Samarinda

Utomo, Tri Widodo 2010. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta

Dalam Pembangunan Daerah. http://triwidodoutomo.blogspot.com/2010/07/pengembangan-

kerjasama-pemerintah.html?m=1

kajian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit

Documents