Kajian Pengembangan Des�nasi Wisatadi Kecamatan Gununghalu

BAPPELITBANGDAKABUPATEN BANDUNG BARAT

i. PENDAHULUANa. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan bertujuan untuk

turut mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan

masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Melalui

pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara komprehensif dan

integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya dan

kondisi geogras secara arif, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang

sejahtera.

Pembangunan kepariwsataan Indonesia sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional dalam pelaksanaannya harus senantias bertumpu

pada RIPAARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional).

Tujuan utamanya sesuai dengangan amanat Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 50 tahun 2011 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata; 2. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan

menggunakan media pemasaran secara efektif, esien dan

bertanggung jawab; 3. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan

perekonomian nasional; dan 4. Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola

pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi

Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara

profesional, efektif dan esien.

( S c r i b d , 2 0 1 7 : T e r s e d i a :

https://id.scribd.com/doc/204036160/Peraturan-Pemerintah-Nomor-50-

Tahun -2011 -TENTANG -RENCANA- INDUK-PEMBANGUNAN-

KEPARIWISATAAN-NASIONAL-TAHUN-2010-2025 [3Juni 2017]).

Arah pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf e pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011

tersebut meliputi pembangunan kepariwisataan nasional harus

dilaksanakan:

Arah pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

e pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tersebut meliputi pembangunan

kepariwisataan nasional harus dilaksanakan:

a.dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;

b.dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan

kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;

c. dengan tata kelola yang baik;

d.secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan

e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Tujuan dan prinsip pembangunan pariwisata ini berlaku pula bagi seluruh pemerintahan

daerah di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB). Untuk pembangunan

bidang pariwisata, KBB memiliki sebuh visi dan misi yang kuat dalam RPJPD KBB. Hal ini

dibuktikan dengan adanya visi daerah KBB 2025 menjadikan KBB sebagai kabupaten

agroindustri dan wisata ramah lingkungan. Visi Kepala Daerah III periode 2013-2018 adalah

mewujudkan masyarakat cerdas, rasional, maju, agamis, dan sehat berbasis pada

pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah. Adapun misi daerah KBB 2025

mencakup (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kreatif;

(2) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); (3) meningkatkan

perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing dan berkeadilan;

(4) memelihara kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan (5) mengintegrasikan

kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan. Misi Kepala Daerah III periode

2013-2018: (1) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi

dalam melayani masyarakat; (2) meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang

pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; (3)

meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi

penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan; (4) memantapkan pengelolaan

prasarana dan sarana, sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan

berkelanjutan; (5) meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan

kearifan budaya lokal; dan (6) meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat

desa. Dari seluruh misi yang ada mayoritas nuansa pembangunan kepariwisataan sangat

kentara menjadi prioritas pembangunan di KBB.

KAJIAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KECAMATAN GUNUNGHALU BAPPELITBANGDA KABUPaTEN BANDUNG BARAT1

Mengingat pembangunan pariwisata KBB saat ini belum merata dan

masih mengandalkan kawasan utara KBB (contohnya Kecamatan Lembang,

Parongpong, Padalarang, Cililin, Cipatat dan sekitarnya), pihak pemerintah

KBB saat ini sedang berupaya keras untuk mengembangkan pariwisata di

kawasan selatan sebagai kawasan yang “sedang tidur dan terpinggirkan”

menjadi destinasi wisata yang sangat menjanjikan untuk dikunjungi

wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Salah satu wilayah kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan

Gununghalu. Kecamatan ini memiliki posisi strategis sebagai penghubung

dan pembatas dua kabupaten yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten

Cianjur. Kecamatan ini adalah daerah yang memiliki bentangan alam yang

masih asri dengan kelengkapan ora, fauna, serta budaya masyarakatnya

yang masih unik dan tradisional. Berdasarkan pewilayahannya, Kecamatan

Gununghalu memiliki sembilan desa yaitu Desa Cilangsari, Desa

Sindangjaya, Desa Bunijaya, Desa Sirnajaya, Desa Gununghalu, Desa

Celak, Desa Wargasaluyu, Desa Sukasari, dan Desa Tamanjaya dengan luas 2 .

area mencapai 32,89 km

Atas dasar fakta tersebut, dalam rangka melakukan percepatan

pembangunan pariwisata dikawasan Kecamatan Gununghalu yang siap

kunjung, maka langkah awal yang kami tempuh adalah melakukan sebuah

penelitian dengan judul Kajian Pengembangan Destinasi Wisata

Gununghalu.

Berdasarkan kondisi lapangan, KBB sebagai daerah penyangga ibukota

provinsi Jawa Barat dan provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah daerah yang

potensial untuk dijadikan destinasi wisata. UU.No.10 tahun 2009 Republik

Indonesia pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa destinasi pariwisata (atau kawasan

wisata) adalah “kawasan geogras yang berada dalam satu atau lebih wilayah

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas

pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

terwujudnya kepariwisataan”.

Sebagaimana yang telah kami kemukakan, secara implisit pembangunan

pariwisata juga diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang

diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dengan

mengurangi kesenjangan antarwilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan

kapasitas masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang dapat membangun Pariwisata Nusantara dalam memupuk

persatuan dan cinta tanah air. Pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan di

Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang telah

menjadi komitmen pemerintah daerah. Kepariwisataan di pandang sebagai sektor

pembangunan yang memiliki tolak ukur pertumbuhan yang sangat kuat dan

memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi baik dari pendapatan

sektor formal maupun informal, yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Berkaitan dengan destinasi wisata, Morrison (2013:13) menggagaskan

adanya produk destinasi yang merupakan suatu rangkaian pengalaman

pengunjung, mulai dari dia datang ke destinasi sampai kembali lagi ke tempat

asalnya. Untuk itu Morrison (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa produk

destinasi merupakan suatu bauran yang saling terintegrasi dengan sebutan bauran

destinasi (destination mix). Konsep bauran destinasi wisata tersebut terdiri atas:

produk sik (physical product), kemasan (packages), program (programmes), dan

orang-orang (people).

KAJIAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KECAMATAN GUNUNGHALUBAPPELITBANGDA KABUPaTEN BANDUNG BARAT 2

BAPPELITBANGDA KABUPaTEN BANDUNG BARAT

1. Tujuan

Tu j u a n d a r i p e n y u s u n a n K a j i a n Pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan Gununghalu adalah sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk membangun destinasi wisata yang siap kunjung di Kabupaten Bandung Barat.

2. Sasaran

Sasaran yang perlu dicapai dalam penyusunan Kajian Pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan Gununghalu diantaranya:

a.Teridentikasi dan terpetakan potensi serta

permasalahan kepariwisataan di Kecamatan

Gununghalu

b. Tersusunnya paket destinasi wisata di Kecamatan

Gununghalu.

c. Tersusunya model pemberdayaan ekonomi

masyarakat wisata di Kecamatan Gununghalu.

B.TUJUAN DAN SASARAN

KAJIAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KECAMATAN GUNUNGHALU

C. LANDASAN HUKUMDalam penyusunan Kajian Pengembangan

Destinasi Wisata Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, memiliki landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:1. Kelompok Perundang - Undangan

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

i. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembar Negara Republik Idonesia Tahun 2009 No 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

j. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; dan

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).

3

2. Kelompok Peraturan Pemerintaha. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional;

c. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;

e. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom; dan

g. Peraturan Menteri pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

3. Kelompok Peraturan Daeraha. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 7 Tahun 2008

tentang Urursan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2009 nomor 3);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 - 2029; dan

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat.

B.TUJUAN DAN SASARANC. LANDASAN HUKUM

1. Ruang Lingkup Substansi

Substansi penelitian Kajian Pengembangan Destinasi Wisata

Gununghalu meliputi wilayah administratif Kecamatan Gununghalu

dengan memperhatikan:

a. Mengidentikasi kawasan pariwisata yang secara fungsional

merupakan kawasan dengan kegiatan utama sektor pariwisata,

industri, perdagangan, pertanian, dengan melihat kawasan dari

persyaratan agroklimat, jenis lahan, kondisi SDM, aspek

kelembagaan dan kependudukan, aspek posisi geogras dan

ketersediaan infrastruktur.

b. Menyusun strategi pengembangan kawasan pariwisata yang

sesuai untuk pengembangan ekonomi daerah pada kawasan

tersebut.

c. Menyusun dasar rumusan sebagai bahan dalam menyusun

kebijakan, program, kegiatan yang dapat dioperasionalkan

dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

d. Membuat model paket wisata dalam upaya pengembangan

ekonomi daerah yang dapat mendorong partisipasi dan

swadaya masyarakat dalam mengembangkan ekonomi

wilayahnya.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian Kajian Pengembangan Destinasi Wisata Kecamatan

Gununghalu meliputi 9 Desa yang berada di Kecamatan Gununghalu baik

daya tarik yang sudah berkembang (aktual) dan juga daya tarik wisata yang

potensial serta berbagai unsur pengembangan baik fasilitas dan juga

aksesibilitas kawasan.

KAJIAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KECAMATAN GUNUNGHALUBAPPELITBANGDA KABUPaTEN BANDUNG BARAT4

D. ruang lingkup

15

Gambar 1.1Lingkup Wilayah

KAJIAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KECAMATAN GUNUNGHALUBAPPELITBANGDA KABUPaTEN BANDUNG BARAT

6

E. KELUARAN YANG DIHASILKAN

O u t p u t d a r i p e l a k s a n a a n Ka j i a n

Pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan

Gununghalu yaitu tersusunnya dokumen

perencanaan pengembangan destinasi wisata

di Kecamatan Gununghalu yang komprehensif

dan dapat menjadi pedoman bagi para

stakeholders kepariwisataan di Kabupaten

Bandung Barat khususnya Kecamatan

Gununghalu dalam pengembangan wisata dan

keterpaduan antar lintas sectoral.

Laporan Kajian Pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan Gununghalu terbagi menjadi 5 Bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran penyusunan Kajian Pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan Gununghalu. Didalamnya juga memuat mengenairuang lingkup kajian dan keluaran yang dihasilkan. Pada bagian akhir juga akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan laporan penyusunan Kajian Pengembangan Destinasi Wisata Kecamatan Gununghalu.

BAB II PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam pengembangan Destinasi wisata di Kecamatan Gununghalu. Pendekatan yang digunakan yaitu Destination Mix, Konsep Pola Perjalanan, Konsep Paket wisata dan Konsep Peta Wisata. Pada akhir baba ini juga menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Kajian Pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan Gununghalu.

BAB III GAMBARAN POTENSI PRODUK WISATA

Bab III dalam laporan ini menjelaskan mengenai gambaran potensi produk wisata yang eksisting maupun yang potensial di Kecamatan Gununghalu. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai daya tarik, fasilitas yang tersedia dan aksesibilitas menuju kawasan.

BAB IV ANALISA PRODUK WISATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Analisa dari keunikan dan kelamahan dari prodk wisata yang berada di Kecamatan Gununghalu. Dalam analisis ini juga akan dikaji dari aspek produk wisata, amenitas/fasilitas wisata, serta aksesibilitas di Kecamatan Gununghalu.

BAB V REKOMENDASI

Pada bab terakhir dalam Kajian Pengembangan Destinasi Wisata di Kecmatan Gununghalu menjelaskan mengenai pola perjalanan yang dapat dibuat untuk menarik wisatawan dalam berkunjung ke Kecamatan Gununghalu. Dalam bab ini juga akan memeberikan rekomendasi mengenai rencana tindak yang perlu dilakukan dalam pengembangan Destinasi Wisata di Kecamatan Gununghalu. Dalam renana tindak tersebut juga menjelaskan mengenai program dan SKPD apa saja yang terlibat dalam pembangunan destinasi wisata di Kecamatan Gununghalu.

F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8