kajian pustaka hukum
TRANSCRIPT
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
1/27
Pengertian hukum,Sumber Hukum& Metode Penemuan Hukum
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
2/27
PENGERTIAN HUKUM MENURUT Dr. O. NOTOHAMIDJOJO, SH
Hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis dan
tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksaterhadap kelakuan manusia di dalam masyarakat, yangberlaku dalam berjenis lingkungan hidup danmasyarakat negara (serta antar negara) dengan tujuanmewujudkan keadilan, tata serta damai.
MENURUT H.M.N. PURWOSUTJIPTO, SHHukum adalah keseluruhan Norma, yang oleh penguasanegara atau penguasa masyarakat yang berwenangmenetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai
peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruhanggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakansuatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
3/27
PENGERTIAN HUKUM SECARA
UMUM
Hukum adalah keseluruhan norma
yang oleh penguasa masyarakat yang
berwenang menetapkan hukum,
dinyatakan atau dianggap sebagaiperaturan yang mengikat bagi sebagian
atau seluruh anggota masyarakat
tertentu, dengan tujuan untuk
mengadakan suatu tata yangdikehendaki oleh penguasa tersebut.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
4/27
Adanya kecenderungan stigma dalam masyarakat:
Dengan memberikan suatu pengertian tentang hukum
dapat menimbulkan kesan yang keliru terutama sekalibagi seorang yang baru belajar ilmu hukum, sehinggapada saat perkenalan pertama dengan hukum telah timbulsuatu kesalah pahaman, sebab ide atau gambaran tentanghukum tidak sama dengan kenyataan yang diharapkan.Dengan kata lain, hukum yang seharusnya berlaku tidaksama dengan hukum yang senyatanya berlaku.
Selain itu pendapat para ahli hukum mengenai pengertianhukum selalu berbeda-beda. Adanya perbedaan ini dapatkita pahami karena hukum itu mempunyai banyak segidan bermacam-macam masalah sehingga tidak mungkintercakup dalam suatu pengertian yang memuaskan.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
5/27
LINGKUP LAKU BERLAKUNYA HUKUM
(J.H.A. LOGEMANN)
LINGKUP LAKU PRIBADI(PERSONENGEBIED)
Mempunyai kaitan erat dengansiapa(pribadi kodrati) atau apa (peran
pribadi hukum ) yang oleh kaedahhukum dibatasi.
LINGKUP LAKU MENURUTWAKTU (TIJDSGEBIED)
Menunjukkan waktu kapan suatuperistiwa tertentu diatur oleh kaedahhukum.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
6/27
LINGKUP LAKU MENURUTWILAYAH (RUIMTEGEBIED)
Berkaitan dengan terjadinyasuatu peristiwa hukum yangdiberi batas-batas (dibatasi) oleh
kaedah hukum. LINGKUP LAKU MENURUT
HAL IKHWAL
Berkaitan dengan hal-hal apa sajayang menjadi obyekpengaturandari suatu kaedah.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
7/27
PENGERTIAN HUKUM YANG
DIBERIKAN OLEH MASYARAKAT
Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan;
Hukum sebagai Disiplin;
Hukum sebagai Kaedah
Hukum sebagai Tata Hukum
Hukum sebagai Petugas (Hukum) Hukum sebagai Keputusan Penguasa
Hukum sebagai Proses Pemerintahan
Hukum sebagai Peri Kelakuan yangajeg atau sikap tindak yang teratur
Hukum sebagai Jalinan Nilai-nilai
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
8/27
1.Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuanyang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan
pemikiran. 2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran
tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokansikap tindak atau perikelakuan yang pantas ataudiharapkan.
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan prosesperangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatuwaktu dan tempat tertentu serta berbentuk terulis.
5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yangmerupakan berhubungan erat dengan penegakan hukum(Law-enforcement officer).
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
9/27
6.Hukum sebagai putusan penguasa proses diskresi
yang menyangkut (Wayne La Favre, 1964):
decision-making not strictly governed by
legal rurles, but rather with significant element of
personal judgement, oleh karena yang dimaksud
dari diskresi adalah (Roscoe Pound 1960):
an authority conferred by law to act in certain
conditions or situations in accordance with
anofficials or an official agencies own
considered judgment and conscience. It is an ideaof morals, belonging to the twilight zone between
law and moral.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
10/27
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proseshubungan timbal balik antara unsur-unsur pokokdari sistem kenegaraan. Artinya, hukum dianggapsebagai (Henry Pratt et.al.1979):
A command or prohibitation emanating from theautorized agency of the state and back up bythe authority and the capacity to exercise forcewhich is characteristic of the state.
Dengan demikian yang dimaksud dengan hukumadalah (Donald Black):
the normative life of state and its citizens,such as legislation, litigation, and adjudication.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
11/27
8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau
peri-kelakuan yang teratur, yaitu peri-kelakuan yang diulang-ulang dengan cara
yang sama, yang bertujuan untuk mencapai
perdamaian.9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu
jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak
tentang apa yang dianggap baik dan apayang dianggap buruk (G. Duncan Mitchell:
1977).
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
12/27
Sumber Hukum:
Sumber hukum dalam
arti materiil
Sumber hukum dalam
arti formil
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
13/27
Sumber hukum dalam arti
materialyaitu:Faktor-faktor yang turut serta menentukanisi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatanyang mempegaruhi pembentukan hukumyaitu:
Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhanmasyarakat antara lain: kekayaan alam, susunangeologi, perkembangan-perkembangan perusahaandan pembagian kerja.
Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakatyang telah berkembang dan pada tingkat tertentu
ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap. Hukum yang berlaku
Tata hukum negara-negara lain
Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
Kesadaran hukum
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
14/27
Sumber hukum dalam arti
formal, yaitu :Sumber hukum yang bersangkut paut denganmasalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiridari:
Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis
1. Undang-undang :
a. UU dalam arti material: keputusan penguasa yang dilihatdari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umummis. UU Teroisme, UU Pailit.
b. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberinama UU disebabkan bentuk yang menjadikannya UU,mis UU APBN
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
15/27
Sumber hukum dalam arti formal yangtidak tertulis
Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal32 UUD 1950 berpendapat bahwa
Hukum adat adalah synonim dengan hukumtidak tertulis dan hukum tidak tertulis berartihukum yang tidak dibentuk oleh sebuah
badan legislatif yaitu hukum yang hidupsebagai konvensi di badanbadan hukum
negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yangtimbul karena putusan-putusan hakim danhukum kebiasaan yang hidup dalammasyarakat.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
16/27
Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 Tataurutan prundangan RI menurut UUD
1945
- Bentuk peraturan perundangan RI
Undang-undang Dasar 1945
Tap MPRUndang-undang/Perpu
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturahn Menteri
Instruksi Mentri
Dan lain-lain
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
17/27
Pasal 2 Tap MPR No III/MPR/2000 tentangSumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan
1. UUD 1945;
2. Tap MPR RI.
3. Undang-Undang,
4. Peperpu;
5. Peraturan Pemerintah,
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
18/27
2. Hukum Traktat
Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara
negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu3. Putusan Hakim (yurisprudensi)
Istilah yurisprudensi berasal dari kataJurisprudentia (Bahasa Latin), yang berarti
pengetahuan hukum (Rechts geleerheid). Katayurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia,sama artinya dengan kata Jurisprudentia(Bahasa Belanda) dan Jurisprudence dalam
bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap atau
hukum peradilan.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
19/27
Pendapat tentang Yurisprudensi
Apeldoorn :yurisprudensi, doktrin dan perjanjian
merupakan faktor-faktor yang membantu
pembentukan hukum.Sedangkan Lemaire:
yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan
kesadaran hukum sebagai determinanpembentukan hukum.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
20/27
Sukdino M:[1] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan.hal.179
Yurisprudensi sebagai peradilan padaumumnya (judicature, rechtspraak) yaitu
pelaksanaan hukum dalam hal konkrit
terjadi tuntutan hak yang dijalankan olehsuatu badan yang berdiri sendiri dan
diadakan oleh negara serta bebas dari
pengaruh apa atau siapapun dengan caramemberikan putusan yang bersifat mengikat
dan berwibawa.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
21/27
4. Doktrin
Pendapat para sarjana hukum yang merupakandoktrin adalah sumber hukum.[1] Ilmu hukum itusebagai sumber hukum tapi bukan hukum karenatidak langsung mempunyai kekuatan mengikatsebagaimana undang-undang. Ilmu hukum barumengikat dan mempunyai kekuatan hukum biladijadikan pertimbangan hukum dalam putusan
pengadilan. Disamping itu juga dikenal adagiumdimana orang tidak boleh menyimpangi
daricommunis opinion doctorum (pendapatumum para sarjana).[1] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan.hal.110.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
22/27
5. Perjanjian
Apeldoorn :
Yurisprudensi, doktrin dan perjanjian
merupakan faktor-faktor yang membantu
pembentukan hukum.Sedangkan Lemaire
Yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan
kesadaran hukum sebagai determinanpembentukan hukum.
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
23/27
Metode Penemuan Hukum
Interpretasi menurut bahasa.
Interpretasi teleologis atau sosiologis;
Interpretasi sistimatis;
Interpretasi histories;
Interpretasi komparatif;
Interpretasi futuristis;
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
24/27
Pembagian Hukum
Sumbernya:
Hukum Perundang-undangan;
Hukum Kebiasaan (Hukum Adat);
Hukum Traktat;
Hukum Yurisprudensi;
Bentuknya:
Hukum Tertulis: dikodifikasikan dan tidakdikodifikasikan;
Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan);
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
25/27
Tempat berlakunya:
Hukum Nasional; Hukum Internasional;
Hukum Lokal;
Waktu berlakunya:
Ius Constitutum (Hukum Positif);
Ius Constituendum (draft UU/
hukum akan datang);
Hukum Alam : hukum yang berlaku
universal;
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
26/27
Cara mempertahankannya :
Hukum Materiil; mengaturhubungan dan kepentingan yang
berupa perintah dan larangan;
Hukum Formil : cara menegakkanperintah dan pelanggaran;
Sifatnya:
Hukum yang memaksa, mempunyai
sanksi;
Hukum Pelengkap;
-
7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum
27/27
Isinya:Hukum Privat (Hukum Sipil): Hukum Perdata dan Hukum
Dagang (dalam arti luas, hk. Dagang saja dalam artisempit);
Hukum Publik(Hukum Negara); Hukum yg mengaturhubungan negara dengan warga negaranya danaparatnya, terdiri atas:
b.1 Hukum Tata Negara: hukum yg mengatur bentukdan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaananatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain,
hubungan pemerintah. pusat dengan pemda; b.2 Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata
Usaha Negara); hukum yg mengatur cara menjalankantugas alat perlengkapan negara;
b.3 Hukum Pidana[1];
b.4 Hukum Internasional (Perdata dan
Publik)[1] Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukanhukum publik.