kajian revisi uu tahun '73 tentang landas kontinen indonesia

5/14/2018 Kajian Revisi UU Tahun '73 tentang Landas Kontinen Indonesia - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kajian-revisi-uu-tahun-73-tentang-landas-kontinen-indonesia 1/13

1

Analisa Revisi UU no 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang mengacu padaUNCLOS 1958 dengan menggunakan UNCLOS 1982

Ratih Destarina1, T. Fayakun Alif

Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan, BAKOSURTANAL

2

[email protected],

[email protected]

Abstrak

Dengan adanya rencana revisi Undang-Undang no 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yangmengacu UNCLOS 1958, maka perlu diperhatikan beberapa hal teknis dalam dalam analisa kajiannya. Terutamasetelah disetujuinya klaim pemerintah Indonesia pada Landas Kontinen Indonesia di perairan barat Sumatera olehCommission on the Limits of the Continental (CLCS) pada tahun 2011 sebesar 4209 km

2

Pada makalah ini akan dibahas perihal apa saja yang menjadi pertimbangan revisi UU no 1 tahun 1973 dan juga

analisa perbedaan pasal dari UNCLOS 1958 dan UNCLOS 1982.

, sehingga secara teknispenentuan dan pengaturan landas kontinen Indonesia yang diatur dalam UU no tahun 1973 harus berubah sesuaidengan ketentuan UNCLOS 1982, dimana Negara Indonesia telah meratifikasinya sesuai dengan Undang-

Undang no 17 tahun 1985.

Kata kunci : Landas Kontinen Indonesia, Unclos 1958, Unclos 1982,UU no 1 tahun 1973

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Adanya potensi sumber daya alam kelautan yang berlimpah telah mendorong negara-negara

pantai untuk memperluas garis batas yurisdiksinya sesuai dengan kesepakatan internasional

yang berlaku. Salah satunya adalah klaim atas landas kontinen yang mana diketahui

mengandung minyak dan bahan-bahan mineral berharga lainnya.

Klaim atas landas kontinen pertama kali dideklarasikan oleh Amerika Serikat secara sepihak

melalui Proklamasi Truman pada 28 September 1945 tentang “Continental Shelf ”. Klaim tersebut

segera diikuti oleh negara-negara lain dan merupakan awal lahirnya pengertian landas kontinen

secara yuridis.Mempertimbangkan potensi konflik yang meluas akan klaim mengklaim wilayah laut beserta

potensi sumber daya alamnya maka diadakan Konferensi Hukum Laut PBB I di Jenewa tahun

1958 yang menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan United Nations Convention on the

Law of the Sea (UNCLOS) atau lebih dikenal UNCLOS 1958, yang didalamnya juga membahas

tentang landas kontinen. Menindaklanjuti konvensi ini maka pada tahun 1960 pemerintah

Indonesia menetapkan Undang Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

dan lebih spesifik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen

Indonesia yang mengacu pada UNCLOS 1958.

PBB menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut PBB II pada tahun 1960 sebagai usaha

untuk membuat rumusan baru tentang landas kontinen yang dapat memuaskan semua pihak,

namun usaha tersebut gagal dan konferensi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan barusebagai pengganti UNCLOS 1958. Rumusan tentang landas kontinen terselesaikan dalam

Konferensi Hukum Laut PBB III di Teluk Montego Jamaica pada tahun 1982 yang dikenal

UNCLOS 1982. Konferensi ini dihadiri oleh 119 negara termasuk Indonesia telah diakui secara

internasional dan berlaku efektif menggantikan ketentuan UNCLOS 1958.

UNCLOS 1982 kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 1985. Namun

disisi lain, Indonesia masih tetap memberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1973 sebagai

dasar hukum yang mengatur tentang Landas Kontinen Indonesia, padahal dalam prakteknya

tidak lagi mendasarkan pada undang-undang tersebut meskipun hingga saat ini masih belum ada

penggantinya. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan peninjauan kembali dan penyesuaian

terhadap Undang-undang tentang Landas Kontinen Indonesia sebagai implementasi dan

konsekuensi logis dari ratifikasi UNCLOS 1982 tersebut.

Bab ini akan menjelaskan alasan pentingnya peninjauan kembali UU No. 1 Tahun 1973

terutama ditinjau dari sisi aspek teknis.

mailto:[email protected]






2

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk melakukan analisis kesesuaian Undang-undang nasional tentang landas kontinen yang

berlaku saat ini (UU No. 1 Tahun 1973) dengan hukum internasional (UNCLOS 1982) yang

telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985.

2. Sebagai rekomendasi teknis dan bahan pertimbangan apakah UU No. 1 Tahun 1973 hanyaperlu direvisi atau dirubah seluruhnya.

1.3. PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang dikaji mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Keselarasan peraturan nasional tentang landas kontinen berdasarkan UU No. 1 tahun 1973

yang masih berlandaskan pada UNCLOS 1958 dengan konvensi hukum laut UNCLOS 1982

yang berlaku saat ini dan telah diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.

2. Implementasi di lapangan melalui perjanjian dengan negara tetangga.

3. Kajian untuk melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang

landas kontinen sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

II. KONSEPSI LANDAS KONTINEN

Landas kontinen dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah (natural prolongation ) dari

wilayah daratan. Landas kontinen di beberapa tempat menyimpan deposit minyak dan gas bumi

serta berbagai sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Sesuai kemampuan teknologi

saat klaim landas kontinen mulai digagas, landas kontinen biasanya tidak terlalu dalam hanya

sekitar 50 hingga 550 meter.

Klaim Landas Kontinen pertama kali diproklamirkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry

S. Truman pada 28 September 1945. Tindakan Amerika Serikat ini bertujuan untuk

mencadangkan kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan

pantai Amerika Serikat. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai landas kontinen

menyebabkan banyak negara menuntut landas kontinen seluas-luasnya tanpa memperdulikan

kepentingan negara tetangganya. Sehingga untuk menghindari terjadinya perselisihan maka

diadakan Konferensi Hukum Laut PBB yang menghasilkan kesepakatan yang dikenal denganUnited Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

2.1. DEFINISI LANDAS KONTINEN

2.1.1. Menurut Istilah Geologi

Topografi dasar laut secara geologis dibagi menjadi Continental Margin (dasar laut yang

masih berhubungan dengan benua) dan Abyssal Plains (dasar laut dalam yang bukan

merupakan bagian dari benua). Continental margin mencakup continental shelf , continental rise

dan continental slope . Continental shelf (dataran kontinen) merupakan wilayah dasar laut yang

berbatasan dengan benua atau pulau-pulau yang turun ke bawah secara bertahap yang diukur

dari garis air rendah sampai kedalaman mencapai 130 meter (R.R. Churchil dalam Hasibuan,2002). Seiring perkembangan teknologi di bidang eksplorasi dasar laut, diketahui bahwa

continental shelf menyimpan deposit minyak dan gas bumi serta berbagai sumberdaya alam

hayati. Hal tersebut melatarbelakangi klaim pemerintah Amerika Serikat atas continental shelf

melalui proklamasi Truman tanggal 28 September 1945.

2.1.2. Menurut Istilah Hukum

Continental shelf berdasarkan istilah hukum telah jauh berbeda dengan istilah yang

sebenarnya secara geologis. Jika dalam istilah geologis continental shelf diartikan secara fisik

sebagai kelanjutan alamiah dari daratan (natural prolongation ), maka dalam istilah hukum

continental shelf adalah salah satu batas maritim dimana suatu negara pantai memiliki hak

berdaulat untuk memanfaatkan sumberdaya alam di dasar lautnya. Istilah landas kontinenuntuk continental shelf dalam istilah hukum diberikan untuk membedakan continental shelf

dalam pengertian geologis (dataran kontinen).



3

Rejim hukum laut di Indonesia termasuk mengenai landas kontinen tunduk pada

ketentuan UNCLOS. Berikut adalah definisi landas kontinen menurut UNCLOS:

• UNCLOS 1958

Konvensi mengakui kedalaman negara pantai atas landas kontinen sampai kedalaman 200

meter atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan eksploitasi sumber-

sumber alam dari daerah tersebut [pasal 1 dan 2].• UNCLOS 1982

Landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah

permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah daratan

hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal

darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai

jarak tersebut [pasal 76].

Dari definisi diatas, terlihat perbedaan signifikan dalam menentukan batas terluar landas

kontinen antara UNCLOS 1958 dengan UNCLOS 1982, yaitu UNCLOS 1958 mendasarkan

pada kedalaman 200 meter dan kemampuan eksploitasi, sedangkan UNCLOS 1982

berdasarkan jarak 200 mil laut . Lebih lanjut akan dibahas di sub-bagian berikut.

2.2. DASAR HUKUM LANDAS KONTINEN

2.2.1. UNCLOS 1958

Konferensi Hukum Laut PBB di Jenewa Tahun 1958 menghasilkan konvensi yang dikenal

dengan UNCLOS 1958. Indonesia meratifikasi konvensi ini menjadi UU No. 1 Tahun 1973.

Berikut dikemukakan substansi dari konvensi yang terdiri atas 15 pasal ini sebagai analisa

mengapa konvensi ini perlu dilakukan penyesuaian dan kemudian digantikan dengan UNCLOS

1982.

2.2.2. UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 dihasilkan pada Konferensi Hukum Laut PBB di Teluk Montego pada

tahun 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 1985

tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut. Terkait

dengan landas kontinen, dimuat dalam UNCLOS 1982 Part VI Article 76 .



4

2.2.3. PERBEDAAN MENDASAR UNCLOS 1958 dan UNCLOS 1982

Perbedaan UNCLOS 1958 UNCLOS 1982 Keterangan

Definisi dan pengukuranlandas kontinen

Pasal 1 :

• Berada di luar wilayah laut teritorial,mengingat bahwa dasar laut dan tanah di

bawah batas laut territorial ada di bawahkedaulatan negara pantai.

• Batas terluar ditentukan dengan ukurankedalaman 200 meter. Batas tersebut

diperluas dengan ”...or beyond that limit towhere the depth of the superjacent watersadmits of the exploitation of the natural

resources of the said areas”. Perluasantersebut menimbulkan keraguan apakahketentuan yang didasarkan atas technical

exploitability itu dapat dianggap sebagaialternatif yang dapat menggantikan ketentuanyang didasarkan atas kriteria 200 meter

isobath seandainya tidak ada datarankontinen dalam arti geologis.

Pasal 76 :

• Ayat 1, memberikan empat alternatif caramengukur batas terluar landas kontinen, yaitu :

a. Sampai batas terluar tepian kontinen (thecontinental margin).

b. Sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut

teritorial, apabila tepian kontinen tidakmencapai batas tersebut.

c. Apabila tepian kontinen melebihi 200 mil kearah laut maka batas terluar landaskontinen tidak boleh melebihi 350 mil.

d. Boleh melebihi 100 mil dari kedalaman

(isobath) 2500 meter.

Cara pengukuran batas terluar landas k ontinen

tersebut tergantung pada konfigurasi tepiankontinen dari s uatu negara pantai. Oleh karenaitu, suatu negara pantai dapat menetapkan

batas terluar landas kontinen yang berbeda-beda disekeliling wilayahnya.

• Landas kontinen suatu negara pantai tidakboleh melebihi batas-batas sebagaimanaditentukan dalam Pasal 76 ayat 4 hingga 6.Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian

daratan negara pantai yang berada di bawah

permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dantanah di bawahnya dari daratan kontinen,

lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepiankontinen tidak mencakup dasar samuderadalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah

dibawahnya.

• Konvensi menentukan bahwa negara pantaiakan menetapkan pinggiran luar tepian

kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut

• Terdapat perbedaan yangmencolok antara definisilandas kontinen dalam

UNCLOS 1958 Tahun 1958dengan UNCLOS 1982 Tahun1982. Dalam UNCLOS 1958

batas terluar landas kontinenditentukan pada kedalaman

200 meter dengan kriteriatechnical exploitability ,sedangkan UNCLOS 1982memberikan empat alternatif

cara mengukur batas terluarlandas kontinen. DalamUNCLOS 1982, pengertian

landas kontinen selainmencakup pengertian yuridis

juga mencakup pengertian

geologis yang merupakanpenyempurnaan daripengertian landas kontinen itu

sendiri.

• Jika dibandingkan denganketentuan UNCLOS 1958Tahun 1958, perumusan yang

terdapat dalam pasal 76

UNCLOS 1982 memberikanbatasan yang lebih jelas

tentang batas terluar landaskontinen.

• Dalam UNCLOS 1958 tidak

terdapat ketentuan yangmengatur tentang landaskontinen ekstensi. Setiap

negara pantai boleh



5

tidak lebih lebar dari 200 mil laut dari garispangkal dari mana lebar laut teritorial diukur,atau dengan:

a. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat7 dengan menunjuk pada titik-titik tetapterluar dimana ketebalan batu endapan

adalah paling sedikit 1% dari jarak terdekatantara titik tersebut dan kaki lerengkontinen; atau

b. Suatu garis yang ditarik sesuai dengan ayat7 dengan menunjuk pada titik-titik tetap

yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut darikaki lereng kontinen.

• Dalam hal tidak terdapatnya bukti yang

bertentangan, kaki lereng kontinen harusditetapkan sebagai titik perubahan maksimumdalam tanjakan pada kakinya. Titik-titik tetap

yang merupakan garis batas luar landaskontinen pada dasar laut, yang ditarik sesuaidengan ayat 4 (a) (i) dan (ii), atau tidak akan

boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkaldari mana laut teritorial diukur atau tidak bolehmelebihi 100 mil laut dari garis batas

kedalaman (isobath) 2.500 meter, yaitu suatugaris yang menghubungkan kedalaman 2.500meter.

• Walaupun ada ketentuan ayat 5, pada bukit-bukit dasar laut , batas luar landas kontinen

tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garispangkal dari mana laut teritorial diukur. Ayat ini

tidak berlaku bagi elevasi dasar laut yangmerupakan bagian-bagian ilmiah tepiankontinen, seperti pelataran (plateau), tanjakan

(rise), puncak (caps), ketinggian yang datar(banks) dan pucak gunung yang bulat (spurs)-nya.

melakukan klaim batas terluarlandas kontinen di luar 200mil asalkan mampu

melakukan eksplorasi daneksploitasi di luar batastersebut.



6

Status hukum landaskontinen

Pasal 3 :

• Hak-hak negara pantai atas landas kontinentidak merubah status hukum wilayah tersebut

dan udara di atasnya yang tunduk terhadaprejim laut bebas. Negara pantai hanyamemiliki ”sovereign right” atau hak berdaulat

atas landas kontinen.

• Praktik negara-negara Amerika Latin(Argentine, Chile, Peru, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Mexico dan Brasil),yang dalam peraturan perundang-undangan

nasional mereka telah menetapkankedaulatan negaranya atas landas kontinentermasuk perairan di atasnya tidak dapatdibenarkan.

• Hak negara pantai atas landas kontinen tidakmempengaruhi status hukum perairan atauruang udara di atasnya. Negara pantai memiliki

hak berdaulat di atas landas kontinen untuksecara eksklusif melakukan eksplorasi daneksploitasi di wilayah tersebut, tetapi tidak

boleh mengurangi atau mengakibatkangangguan a papun terhadap pelayaran dan haknegara lain sebagaimana ditentukan dalam

ketentuan Konvensi ini.

• Sama-sama mengakui hakberdaulat di atas landaskontinen.

Hak Negara pantai atas landas kontinen

a. Hak eksplorasi dan

eksploitasi

Pasal 2 :

• Hak eksplorasi dan eksploitasi sumberdayaalam

• Hak untuk tidak melakukan eksplorasi daneksploitasi sumberdaya alam. Negara lain

yang ingin melakukan kegiatan eksplorasidan eksploitasi sumberdaya alam di wilayahtersebut harus mendapat izin dari negara

yang bersangkutan.

• Tidak perlu melakukan klaim tertentu untukmendapatkan haknya atas landas kontinen.

• Sumberdaya alam yang dimaksud meliputimineral dan sumberdaya tak hidup lainnya didasar laut maupun tanah di bawahnya sertaorganisme jenis sedenter.

Pasal 7 :

• Menjamin hak negara pantai untuk

melakukan eksploitasi di dasar laut yangberdekatan dengan pantainya dengan jalanpembuatan terowongan (tunelling ) dari

daratan.

• Hak eksplorasi dan eksploitasi negara pantai dilandas kontinen diatur dalam pasal 77 ayat 1

yang menyatakan :“Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi

dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya”

• Penggunaan istilah “hak berdaulat”mengisyaratkan bahwa landas kontinen tidakdianggap sebagai wilayah negara pantai. Hak

Negara pantai di landas kontinen adalahadalah eksklusif, yang berarti apabila negara

pantai tidak mengeksplorasi ataumengeksploitasi sumber kekayaan alamnya,tidak ada yang dapat melakukan kegiatantersebut tanpa persetujuan dari negara pantai

tersebut. Hak tersebut tidak tergantung padapendudukan atau proklamasi apapun.

• Sumber kekayaan alam di landas kontinen

terdiri dari sumber kekayaan mineral dansumber kekayaan non-hayati lainnya pada

• Baik UNCLOS 1958 danUNCLOS 1982 menyepakati

bahwa sumberdaya alamyang boleh dieksplorasi daneksploitasi adalah

sumberdaya non-hayati yangada di dasar laut maupuntanah di bawahnya serta

sumberdaya hayati berupaorganisme sedenter.

• UNCLOS 1958 membatasi

eksploitasi di dasar laut yangberdekatan dengan pantai

melalui pembuatanterowongan, sedangkanUNCLOS 1982 memberikankebebasan untuk melakukan

eksplorasi di wilayah landaskontinen baik lokasi maupunmetode yang digunakan.



7

dasar laut dan tanah di bawahnya, bersamadengan organisme hidup yang tergolong jenissedenter yaitu organisme yang pada tingkat

yang sudah bisa dipanen dengan tidakbergerak berada pada atau di bawah dasar lautatau tidak dapat bergerak kecuali jika berada

dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atautanah di bawahnya.

b. Hak membangundan mempergunakan

pulau-pulau buatan,

instalasi-instalasi danbangunan

Pasal 5 :

• Pemasangan instalasi-instalasi dan alat-alat

eksploitasi serta penetapan ”safety zone ” di

sekelilingnya.

• Pasal 60 ayat 2 menyatakan bahwa negarapantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas

pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan

bangunan, dan termasuk yang bertaliandengan peraturan bea-cukai, fiskal,

keselamatan, kesehatan dan imigrasi.

• UNCLOS 1982 mencakuppengaturan yang lebih luas

dibandingkan UNCLOS 1958.

Selain mengatur tentanginstalasi, UNCLOS 1982 juga

mengatur mengenai bea-cukai, fiskal, keselamatan,kesehatan dan imigrasi.

Kewajiban Negara pantai atas landas kontinen

a. Kewajiban yang

berhubungandengan kegiataneksplorasi dan

eksploitasi

- • Pasal 82 menyatakan bahwa bagi Negara

pantai diwajibkan untuk membayar sumbanganbertalian dengan kegiatan eksploitasi di landaskontinennya di luar 200 mil.

• Pembayarannya diberikan setelah produksi 5tahun pertama pada tempat itu sebesar 1 % dari

jumlah produksi di tempat itu kemudian akannaik 1 % untuk tiap tahun berikutnya hingga

tahun ke 12 akan tetap 7 %.

• Sumbangan ini hanya menyangkut kegiataneksploitasi sumber mineral dan tidak dikenakan

pada kegiatan landas kontinen 200 mil dari garis

pangkal yang berhimpit dengan zona ekonomieksklusif.

• Tidak diatur dalam UNCLOS

1958.

b. Kewajiban untuk

menentukanbatas/delimitasilandas kontinen

- • Negara pantai harus menetapkan batas terluar

landas kontinennya di mana landas kontinen itumelebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana laut teritorial diukur dengan cara menarik

garis-garis lurus yang panjangnya tidak melebihi60 mil laut dengan menghubungkan titik-titikyang ditetapkan dengan koordinat lintang dan

• UNCLOS 1958 tidak

mencantumkan secaraeksplisit kewajiban negarapantai untuk melakukan

delimitasi batas landaskontinen, sehingga tidakmemiliki dasar hukum yang



8

bujur.

• Keterangan mengenai batas-batas terluarlandas kontinen di luar 200 mil laut harus

disampaikan kepada Komisi Batas LandasKontinen (Commision on the Limits of theContinental Shelf - CLCS). Komisi ini harus

membuat rekomendasi yang bersifat final danmengikat kepada negara pantai mengenaimasalah penetapan batas terluar landas

kontinen. Negara pantai harus mendepositkanpada Sekretaris Jenderal Perserikatan B angsa-

bangsa peta-peta dan keterangan yang relevantermasuk data geodesi, yang secara permanenmenggambarkan batas terluar landaskontinennya.

cukup kuat dan mengikatdalam pelaksanaannya.

c. Kepentingan

Negara lain

Pasal 4 :

• Negara pantai tidak boleh menghalangipemasangan kabel dan pipa bawah laut dilandas kontinen.

Pasal 5 :

• Pelaksanaan hak-hak negara pantai ataslandas kontinen tidak boleh menyebabkan

gangguan (unjustifiable interference ) terhadappelayaran, penangkapan ikan atau tindakan-tindakan perlindungan sumber daya alam

hayati laut dan juga tidak boleh mengganggupenyelidikan oseanografi dan penyelidikanilmiah lainnya.

• Kepentingan Pelayaran

Sebagaimana telah dijelaskan bahwaterdapat dua perairan di atas landas kontinen,yaitu perairan di atas landas kontinen 200 mil

yang merupakan perairan zona ekonomieksklusif dan perairan di atas landas kontinen diluar 200 mil yang merupakan laut lepas. Tetapi

menyangkut kepentingan negara lain dalam halini kepentingan pelayaran tetap dijaminkeberadaannya di perairan tersebut.

• Kepentingan Untuk menangkap Ikan Di Perairan

Di Atas Landas Kontinen.Perairan di atas landas kontinen 200 mil

yang berhimpit dengan zona ekonomi eksklusif

adalah perairan zona ekonomi eksklusifpengaturannya tunduk pada rejim hukum zonaekonomi eksklusif, maka sesuai dengan

ketentuan pasal 56 ayat (1)(a) Konvensi HukumLaut 1982 di perairan di atas landas kontinenyang berhimpit dengan zona ekonomi eksklusif

adalah perairan zona ekonomu eksklusif dimana Negara pantai tidak saja mempunyai hakberdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan

• Pada prinsipnya UNCLOS

1958 dan UNCLOS 1982mengatur hal yang samamengenai hak Negara lain di

landas kontinen, tetapi dalamUNCLOS 1982 hal tersebutdiatur secara lebih terperinci.



9

tanah di bawahnya, tetapi juga mempunyai hakberdaulat atas kekayaan hayati (ikan) diperairan tersebut.

Perairan di atas landas kontinen di luar 200mil adalah laut lepas yang tunduk padapengaturan rejim hukum laut lepas. maka dapat

dinikmati oleh semua negara.

• Kepentingan Untuk Melakukan Riset Ilmiah

Kelautan Di Zona Ekonomi Eksklusif Dan DiLandas Kontinen

Peraturan mengenai riset ilmiah kelautan dilaut teritorial, di zona ekonomi eksklusif dan dilandas kontinen di atur dalam BAB XIII daripasal 238 sampai dengan pasal 265.

Negara pantai berkewajiban memberikanijin riset ilmiah kelautan kepada negara lain atauorganisasi yang berkompeten dalam zona

ekonomi eksklusif maupun di landas kontinenhanya untuk tujuan damai dan menambahpengetahuan ilmiah kelautan demi untuk

kepentingan umat manusia (pasal 246 ayat 5).Pelaksanaan riset ilmiah ini disertai

persyaratan-persyaratan sebagaimana

disebutkan dalam pasal 246 ayat 5, bahwa tidakboleh mempunyai arti langsung bagi sumberalam dan tidak boleh memasukkan bahan

peledak, tidak boleh meliputi konstruksi, operasidan penggunaan pulau-pulau buatan serta

instalasi lainnya. Selain itu juga informasi yangdisampaikan kepada Negara mengenai tujuandan sifat-sifat tujuan ilmiah tersebut harus tepat.

Penetapan atas garisbatas landas kontinen

antar Negara yangpantainya berhadapanatau berdampingan

Pasal 6 :

• Mengatur penetapan batas landas kontinenantara dua negara yang berhadapan

(opposite ) maupun berdampingan (adjacent )menggunakan prinsip sama jarak (median line ).

• Dalam pasal 83 ayat 1 menyatakan, baginegara-negara yang landas kontinennyaberhadap atau berdampingan dalam

menetapkan garis batas landas kontinen harusdilakukan dengan persetujuan atau atas dasarhukum internasional sebagaimana yang

• Dalam UNCLOS 1958, bataslandas kontinen antar duaNegara yang berhadapan

atau berdampingandiselesaikan menggunakanprinsip sama jarak (median



10

dicantumkan dalam p asal 38 Statuta MahkamahInternasional untuk mencapai suatupenyelesaian yang adil.

• Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara yangbersangkutan harus menggunakan prosedur

yang ditentukan dalam Bab XV.

• Sementara menunggu tercapainya persetujuan,negara-negara yang bersangkutan harus

membuat aturan sementara yang bersifatpraktis dan tidak membahayakan atau

mengganggu pencapaian persetujuan yangfinal.

line), sementara UNCLOS1982 memberi keleluasaantentang metode yang

digunakan serta lebihmenekankan kepadatercapainya kesepakatan

antar negara-negara tersebut.

Peta dan daftarkoordinat geografis

Pasal 6 :

• Delimitasi batas diwujudkan dalam peta.

Pasal 76 ayat 8

• Garis batas terluar landas kontinen harusdicantumkan dalam peta dengan skala yangmemadai untuk penetapan posisinya. Peta

tersebut perlu dilengkapi dengan daftar titik-titikgeografis serta rincian datum geodetik untukkemudian didepositkan kepada Sekretariat

Jenderal PBB.

• Peta untuk representasi bataslandas kontinen dalamUNCLOS 1958 belummengatur tentang skala dan

daftar koordinat.



11

2.3. ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Landas Kontinen Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 yang

pembuatannya mengacu kepada UNCLOS 1958 Tahun 1958. Undang-Undang ini

ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 yang mana disebutkan

bahwa Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayahRepublik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin

diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Karena tidak adanya batasan yang jelas tentang sejauh mana kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi boleh dilakukan mengingat kemampuan dan teknologi yang digunakan masing-

masing negara tidaklah sama. Interpretasi seperti itu tidak dapat diterima karena hanya akan

menguntungkan negara dengan letak geografis tertentu terutama negara dengan

perkembangan teknologi yang sudah mencapai tingkat tinggi.

Ketidakpastian mengenai landas kontinen berakhir dengan dirumuskannya UNCLOS 1982

yang kemudian ditetapkan sebagai satu-satunya Hukum Laut Internasional. Indonesia sebagai

salah satu negara anggota harus tunduk kepada UNCLOS 1982 dan kemudian meratifikasi

peraturan tersebut menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982

secara keseluruhan, Undang-Undang tersebut hanya memuat tentang Landas Kontinen secara

umum. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara

terperinci mengatur tentang Landas Kontinen Indonesia, sehingga Indonesia tidak mempunyai

dasar hukum yang kuat untuk mengatur Landas Kontinen di wilayahnya. Mengingat Undang-

undang tentang landas kontinen Indonesia yang berlaku saat ini (Undang-Undang No. 1 Tahun

1973) sudah tidak relevan karena menggunakan acuan yang sama sekali berbeda, maka perlu

dilakukan revisi atau pembuatan Undang-Undang baru untuk menggantikan Undang-Undang

tersebut.

2.4. PERMASALAHAN TERKAIT LANDAS KONTINEN INDONESIA

Delimitasi batas maritim dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertimbangan politik,

strategis dan sejarah. Selain itu juga pertimbangan ekonomi, geografis, lingkungan, geologi dan

geomorfologi. Dibawah ini membahas beberapa faktor yang dominan :

1. Ditinjau Dari Segi Hukum

Terdapat perbedaan rejim hukum landas kontinen dalam UNCLOS 1982 dengan yang

telah diatur sebelumnya dalam UNCLOS 1958. Jika UNCLOS 1958 menggunakan kriteria

keterikatan geomorfologis (natural prolongation ) dan kemampuan eksploitasi (technical

exploitability ), sebaliknya UNCLOS 1982 menggunakan kriteria jarak (distance criteria )

minimal landas kontinen negara pantai sejauh 200 mil laut dan boleh melebihi jarak tersebut

dengan syarat tertentu. Dibandingkan dengan UNCLOS 1958 yang menggunakan prinsip

kemampuan eksploitasi (technical exploitability ) sehingga menguntungkan negara-negarayang memiliki teknologi maju dalam bidang pertambangan, UNCLOS 1982 memberikan

rumusan hukum yang jelas dan adil bagi semua negara.

2. Ditinjau Dari Segi Teknis

Dasar hukum yang berbeda berdampak pada teknis penentuan batas landas kontinen

yang berbeda pula. Salah satu contohnya adalah tata cara penentuan batas landas kontinen

untuk negara yang berhadapan atau berdampingan (diatur dalam Pasal 6 UNCLOS 1958

dan Pasal 84 UNCLOS 1982).

Pada UNCLOS 1958, menerapkan prinsip median line atau equidistance principle

bilamana tidak terdapat keadaan khusus yang memungkinkan garis batas ditentukan tidak

sama jarak. Sebaliknya, UNCLOS 1982 memberikan keleluasaan dengan merujuk pada



12

tercapainya kesepakatan antar pihak yang terkait sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

internasional publik.

3. Ditinjau Dari Segi Ekonomi

Penetapan dan penegasan batas maritim sangat diperlukan terutama dalam

pengelolaan laut. Penentuan batas sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastianyurisdiksi ( jurisdictional clarity and certainty ) (Prescott dan Schofield, 2005 dalam Arsana,

2007). Hal ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, misal dalam memfasilitasi

pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan

keamanan maritim (maritim security). Perjanjian batas maritim akan memberikan jaminan

hak Negara pantai untuk mengakses dan mengelola sumberdaya maritim hayati maupun

non-hayati (Arsana, 2007).

4. Ditinjau Dari Segi Politik dan Pertahanan Kemananan

Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Singapura, Vietnam, Thailand,

Malaysia, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Posisi tersebut membuat

Indonesia rawan bersengketa dengan negara tetangga. Salah satu masalah yang rentan

adalah mengenai wilayah perbatasan, terutama batas maritim yang mana tidak terdapat

tanda batas secara fisik sebagaimana batas darat.

Rejim hukum laut Indonesia mengacu pada hukum laut internasional yaitu UNCLOS

1982, yang mana membagi batas-batas maritim sebagai berikut :

1. Perairan pedalaman

2. Perairan Nusantara / Kepulauan

3. Laut Teritorial

4. Zona tambahan

5. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

6. Landas Kontinen

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan

penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia, yaitu:

1. Pengertian landas kontinen berdasarkan istilah geologi (UNCLOS 1958) dengan pengertian

hukum yang berlaku sekarang (UNCLOS 1982) adalah berbeda, sehingga Indonesia perlu

meninjau kembali UU No.1 Tahun 1973.

2. Perjanjian batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara sekitarnya umumnya

masih didasarkan pada UNCLOS 1958, sehingga perlu dikaji secara seksama apakah perlu

untuk merevisi perjanjian, terutama pertimbangan kerugian Indonesia akibat perjanjian yang

telah ada.

3. Dari aspek teknis, persoalan utama yang dihadapi berupa masalah biaya untuk keperluansurvei. Semua data dan dokumen terkait (peta dan keterangan lainnya) yang

mengidentifikasikan tepian kontinen terutama untuk mengklaim batas landas kontinen yang

melebihi 200 mil laut dari garis pangkal, akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Perlu

inventarisasi ulang semua data yang telah ada, terutama yang telah dikumpulkan oleh

Dishidros, Bakosurtanal, PPGL, dan perusahaan- perusahaan eksplorasi lepas pantai.

4. Perlu dibuat suatu sumber hukum turunan dari UU No. 17 Tahun 1985 yang khusus

mengatur tentang landas kontinen untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1973 agar

Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengatur Landas Kontinen di

wilayahnya.



13

DAFTAR PUSTAKA

Arsana, I.M.A. 2007. Batas Maritim Antarnegara . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Arsana, I.M.A. 2008. Delineasi Batas Terluar Landas Kontinen Ekstensi Indonesia: Status dan

Permasalahannya . Yogyakarta : Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas

Gajahmada.

Bakosurtanal dan BPPT. 2010. Laporan Survei Seismik Multichannel Batas Landas Kontinen di luar

200 mil laut Sebelah Barat Laut Sumatera Tahap II : 20 Januari – 18 Februari 2010 .

Cibinong : Bakosurtanal.

Djajaatmadja, Bambang Iriana. 2006. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-

undangan Tentang Landas Kontinen . Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

Djunarsah, Eka dan Tangguh Dewantara. 2002. Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia .

Bandung : Departemen Teknik Geodesi FTSP – ITB.

Hasibuan, Rosmi. _____ . Kaitan Permasalahan Rejim Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan

Lintas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 . Sumatera Utara : Fakultas Hukum

Jurusan Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara.

Julzarika, Atriyon dan Susanto. 2010. Penentuan Landas Kontinen Ekstensi Batas Maritim Indonesia-

Palau pada Kedalaman 2500 m Isobaths + 100 NM di Sebelah Utara Papua

Menggunakan Batimetri Turunan Data Penginderaan Jauh . Jurnal Ilmiah Geomatika

Vol. 16 No. 1, Agustus 2010.

Khafid. 2011. Pengalaman melakukan Parsial Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut

di sebelah barat laut Sumatera untuk mendukung penyusunan Rancangan Undang-

undang Landas Kontinen Indonesia . Disampaikan pada : Sosialisasi RUU tentang

Landas Kontinen Indonesia, Selasa 26 April 2011, Hotel Maharani Jakarta.

Sutisna, Sobar. 2004. Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia . Cibinong : Bakosurtanal.

Sutisna, Sobar. 2006. Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia : Aspek Permasalahan Batas Maritim

Indonesia . Cibinong : Bakosurtanal.

United Nations. 2005. Convention on the Continental Shelf 1958 . United Nations Treaty Series, Vol.

499, p. 311.

kajian revisi uu tahun '73 tentang landas kontinen indonesia

Documents