kajian yuridis tentang mekanisme pemberian izin lingkungan .../kajian...perpustakaan.uns.ac.id...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PEMBERIAN IZIN

LINGKUNGAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN DAN

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN

USAHA DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI

Penulisan Hukum

Penulisan Hukum

( S K R I P S I )

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

RAHMANI EKA PUTRI

NIM. E 0009277

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh

RAHMANI EKA PUTRI

NIM. E 0009277

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 30 November 2012

Dosen Pembimbing

Pius Triwahyudi, S.H., M.Si

NIP. 19560212 1985031004


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh

RAHMANI EKA PUTRI

NIM. E 0009277

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Maret 2013

DEWAN PENGUJI

1. Dr. I. Gusti Ayu Ketut R. H., SH., MM :......................................

Ketua

2. Waluyo., SH., M.Si :......................................

Sekretaris

3. Pius Triwahyudi., SH., M.Si :......................................

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Prof.Dr.Hartiwiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

MOTTO

Jadilah seorang pemimpi karena bila kamu mempunyai mimpi kamu akan

melakukan sesuatu hal agar mimpimu terwujud dan ketika mimpimu itu

terwujud kamu akan menjadi seorang pemenang

Percayalah bahwa hidup patut dijalani dan mimpi serta keyakinan akan

mewujudkannya

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT

2. Ayahku Rahmat Hadi Santoso

dan Ibuku Rini Hastuti

3. Adikku Rizki Amalia Putri

4. Onny Inggit Parsetyo

5. Teman-temanku semua


commit to user

v

PERNYATAAN

Nama : Rahmani Eka Putri

NIM : E 0009277

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:





adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


commit to user

vi

ABSTRAK

Rahmani Eka Putri, E 0009277. 2012. KAJIAN YURIDIS TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI SARANA

PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

DALAM KEGIATAN USAHA DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BOYOLALI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis dan

mekanisme pemberian izin lingkungan sebagai sarana perlindungan dan

pengendalian dampak lingkungan dalam kegiatan usaha di Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif,

untuk menelaah mekanisme pemberian izin lingkungan sebagai sarana

perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan dalam kegiatan usaha yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum

yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik

pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dan

wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara pengklarifikasian dengan

narasumber atau responden. Dalam penelitian ini antara lain pegawai Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali yang memahami perizinan lingkungan di

Kabupaten Boyolali. Analisa bahan hukum dengan metode silogisme dan

intrepretasi dengan logika deduktif. Dalam analisis deduksi ini, premis mayornya

adalah Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan premis minornya yaitu

Mekanisme izin lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengendalian

lingkungan sering menghambat kecepatan proses pertumbuhan usaha dan

peningkatan pertumbuhan usaha akibat penerapan visi Kabupaten Boyolali yang

Pro Investasi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa

landasan yuridis izin lingkungan baru sebatas Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah, sedangkan peraturan mengenai tatacara pelaksanaan izin lingkungan

belum ada, sehingga perlu segera disusun. Mekanisme izin lingkungan sebagai

persyaratan perizinan efektif membuat pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang

berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan mengikuti proses

dan menempatkan izin lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengendalian

lingkungan hidup pada tahap awal rencana kegiatan. Sedangkan pada tahap

pelaksanaannya, faktor ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap

pedoman dalam Amdal dan UKL-UPL, selanjutnya peraturan lainnya, faktor

pengawasan, pemantauan dari pihak eksternal, terutama pemerintah dan

masyarakat.

Kata kunci: Izin Lingkungan, Lingkungan Hidup, Undang-Undang, dan Peraturan.


commit to user

vii

ABSTRACT

Rahmani Eka Putri, E 0009277. 2012. A JURIDICAL STUDY ON THE

ENVIRONMENTAL APPROVAL ISSUANCE MECHANISM AS THE

MEANS OF PROTECTING AND CONTROLING ENVIRONMENTAL

IMPACT IN BUSINESS ACTIVITY IN LIVING ENVIRONMENT

AGENCY OF BOYOLALI REGENCY. Faculty of Law of Sebelas Maret

University.

This research aims to find out the juridical foundation and the mechanism

of environmental approval issuance as the means of protecting and controlling

environmental impact in business activity in Living Environment Agency of

Boyolali Regency.

This study was a normative law research that was prescriptive in nature to

study the environmental approval issuance mechanism as the means of protecting

and controlling environmental impact in business activity included in the

legislation. The type and the source of data used included primary and secondary.

Techniques of collecting law materials used were document study or library study

and interview. The interview was conducted by clarifying the informant or

respondent. In this research the informant included the employees of Boyolali

Regency’s Living Environment Agency. The analysis on law material was done

using syllogism and interpretation method with deductive logic. In this deductive

analysis, the major premise was Legislation. Meanwhile the minor premise was

the mechanism of environmental approval as a means of protecting and

controlling environment frequently hindered the business growth business speed

and the improvement of business growth due to the application of Boyolali

Regency’s pro-investment vision.

Considering the result and discussion in this research, it could be

concluded that the juridical foundation of new environment approval was limited

only to the Law and Government Regulation, while there was no regulation

concerning the implementation of environment approval, so that it should be

developed immediately. The environment approval mechanism as the licensing

requirement effectively made the business and/or activity initiator potentially

resulting in negative impact to the environment attending the process and putting

the environment approval as the means of protecting and controlling living

environment as the early stage of activity plan. Meanwhile, in practice stage, the

factor of the business and/or activity initiator’s compliance with the guidelines in

the Amdal and UKL-UPL, then other regulations, surveillance factor, monitoring

from the external party, particularly government and society.

Keywords: Environment Approval, Living Environment, Law, and Regulation


commit to user

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi)

yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PEMBERIAN

IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN DAN


USAHA DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI”.

Dalam penyusunan penulisan hukum (Skripsi) ini, penulis menyadari

bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum (Skripsi) ini, banyak pihak-pihak

yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasehat-

nasehat, fasilitas, serta dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam

kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk

menyelesaikan penulisan hukum ini.

2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si., selaku pembimbing penulisan hukum

yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar untuk

memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.

3. Bapak Mulyanto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik selama

penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakartayang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis

sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak dan Ibu staff karyawan kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran

kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

ix

6. Ayahku Rahmat Hadi Santoso dan Ibuku Rini Hastuti yang tidak henti-

hentinya mendorong dan mendo’akan ku, hingga akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dan penulis dapat mengejar cita-cita demi masa

depan.

7. Adikku Rizki Amalia Putri yang selalu mendo’akan dan mendukungku.

8. Onny Inggit Prasetyo yang selalu setia menemaniku, memberi semangat dan

dukungan dalam segala hal.

9. Keluarga besarku yang senantiasa mendo’akan dan mendukungku.

10. Sahabatku Peti Tunjungsari, Vina Arkedina, Valentina Putri, Arsyad Irvana,

Umar Hasan, Dewa Putu, Dedy Handoko, Ros Angesti, Fajar Bayu Setyawan,

Arya Tri dan semua teman-teman yang telah memberi semangat dan

dukungan.

11. Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum

dengan segala informasi dan kesetiaannya dalam mendukung dan membantu.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan

satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (Skripsi) ini banyak

terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu penulis mengharapkan segala

kritik dan saran membangun sebagai perbaikan serta kesempurnaan penulisan

hukum (Skripsi) ini. Akhirnya penulis berharap agar penulisan hukum (Skripsi)

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 30 November 2012

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................................ iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................... iv

HALAMAN PERNYATAAN .................................................................................... v

ABSTRAK ................................................................................................................. vi

ABSTRACT ............................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ............................................................................................... viii

DAFTAR ISI .............................................................................................................. x

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiv

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xv

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ............................................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian .......................................................................................... 6

E. Metode Penelitian ............................................................................................ 6

F. Sistematika Penelitian ..................................................................................... 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 14

A. Kerangka Teori ................................................................................................ 14

1. Tinjauan Umum tentang Birokrasi ............................................... 14

a. Pengertian Birokrasi .............................................................. 14

b. Fungsi dan Peran Birokrasi ................................................... 14

c. Tujuan Birokrasi .................................................................... 14

d. Tipologi Birokrasi ................................................................. 15

e. Karakteristik Birokrasi Weber ............................................... 16

f. Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintah ............................. 16

g. Penampilan Birokrasi Pemerintah Indonesia ........................ 17


commit to user

xi

h. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali ......................... 18

i. Konsep Investasi ................................................................... 19

2. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup ................................ 19

a. Pengertian Lingkungan Hidup .............................................. 19

b. Pengertian Baku Mutu Lingkungan Hidup ........................... 22

3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup ........................................................................ 23

a. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup ..................................................................................... 23

b. Peran para Pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ............................................ 28

c. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ...... 31

d. Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup ................................................................. 34

4. Tinjauan Umum tentang Izin Lingkungan .................................. 35

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .............................. 37

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan ............................................................................ 38

c. Pengertian Usaha ................................................................... 39

B. Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 40

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 43

A. Landasan Yuridis dalam Pemberian Izin Lingkungan Sebagai

Sarana Perlindungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam

Kegiatan Usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali .... 43

1. Amdal ............................................................................................. 47

2. Mekanisme Pemeriksaan UKL-UPL .............................................. 56

B. Mekanisme Izin Lingkungan Mampu Mengendalikan Dampak

Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha di Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali ............................................................................. 62

1. Mekanisme Izin Lingkungan ........................................................... 63


commit to user

xii

2. Materi Izin Lingkungan ................................................................... 65

3. Jenis-jenis Izin bidang Lingkungan ................................................. 68

4. Kendala di Kabupaten Boyolali ....................................................... 70

BAB III : PENUTUP ............................................................................................... 75

A. Simpulan ............................................................................................. 75

B. Saran ..................................................................................................... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Ketentuan Baku Mutu Lingkungan ...................................................... 67


commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Jenis Dokumen Lingkungan ................................................................ 45

2. Tahapan Proses Izin Lingkungan ......................................................... 46

3. Diagram Alir Penyusunan Amdal ........................................................ 49

4. Proses Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal ..................................... 51

5. Skema Penilaian Amdal ....................................................................... 52

6. Mekanisme Pemeriksaan UKL-UPL ................................................... 57


commit to user

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Izin Penelitian untuk Kantor Kesbangpol

2. Surat Permohonan Izin Penelitian untuk Badan Lingkungan Hidup

(BLH)

3. Surat Rekomendasi Pemberian Izin Penelitian dari Kantor Kesbangpol

4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

5. Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali

6. Susunan Organisasi dan Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

7. Perusahaan di Kabupaten Boyolali yang Memiliki Izin Pembuangan Air

Limbah

8. Daftar Usaha atau Kegiatan yang memiliki Izin TPS LB3

9. Daftar Kasus Pencemaran dari Tahun 2010 – 2012


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Hakikat pembangunan

adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun

demikian, tidak dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan

dengan lingkungan (Supriadi, 2010:38). Baik pada tingkat internasional dan

nasional, tema yang dominan mengenai gerakan perlindungan lingkungan

merupakan suatu prestasi pembangunan yang berkelanjutan (Daniel M.P.,

2007:28). Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

telah dilaksanakan bangsa Indonesia beberapa dekade terakhir sebagai upaya

sadar dan terencana untuk memadukan 3 aspek ke dalam strategi

pembangunan, yaitu aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek

ekonomi. Konsep ini disusun berdasar kenyataan bahwa kecenderungan

pelaksanaan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada aspek

perekonomian daripada aspek sosial, apalagi aspek lingkungan hidup.

Dampak pembangunan yang menitikberatkan aspek ekonomi yang

menimbulkan ketimpangan sosial dan permasalahan lingkungan hidup,

seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pengabaian

kesejahteraan masyarakat sekitar kegiatan pembangunan, pengabaian rasa

keadilan, pencemaran sungai, pencemaran (polusi) udara, kerusakan lahan,

dan lain-lain yang mengancam kenyamanan, keselamatan, dan kelangsungan

hidup manusia. Kondisi ini secara perlahan menyadarkan manusia, bahwa

ternyata aspek sosial dan aspek lingkungan hidup merupakan satu kesatuan

dengan aspek ekonomi yang selalu dikejar pembangunan. Aspek sosial dan

aspek lingkungan hidup selalu bergerak bersama perkembangan ekonomi.

Penerapan konsep pembangunan ini telah dituangkan dalam undang-

undang yang telah beberapa kali mengalami pergantian, mulai Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok


commit to user

2

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Implementasi dari konsep tersebut yang selanjutnya dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan turunannya, menempatkan aspek lingkungan

hidup menjadi salah satu pertimbangan pembangunan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Implementasi ketentuan ini pada awal rencana adanya usaha dan/atau

kegiatan adalah bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan

yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus memiliki

dokumen yang berisi rencana atau upaya penanganan dampak usaha dan/atau

kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup. Tujuan perencanaan

mekanisme exploitasi lingkungan adalah menciptakan dokumen yang

sistematis mengenai suatu ranah dan daerah lingkungan, pembangunan dari

tujuan-tujuan tertentu, dan tentunya bertujuan mewujudkan harmonisasi

kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Ivo Pilving, 2010:2). Jadi

sebelum usaha dan/atau kegiatan beroperasi harus mempunyai dokumen

lingkungan. Bentuk keharusan ini diwujudkan dengan mewajibkan adanya

dokumen lingkungan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha

dan/atau kegiatan. Tanpa dokumen lingkungan, sebuah usaha dan/atau

kegiatan tidak diperbolehkan beroperasi dan pihak yang berwenang tidak

dapat mengeluarkan izin operasi. Dokumen lingkungan tersebut dapat berupa

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Bentuk legitimasi

dokumen tersebut berupa keputusan kelayakan lingkungan bagi usaha

dan/atau kegiatan yang wajib Amdal setelah melalui mekanisme penilaian

Amdal dan rekomendasi UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-

UPL setelah melalui mekanisme pemeriksaan UKL-UPL.

Hingga tahun 2009, integrasi aspek lingkungan dalam perizinan hanya

sebatas keputusan kelayakan lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL yang


commit to user

3

digunakan sebagai salah satu syarat perizinan lain seperti izin gangguan, izin

pertambangan, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Pada tahun 2009,

ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan adanya istilah “Izin

Lingkungan” yang didefinisikan sebagai izin yang diberikan kepada setiap

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-

UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Amdal atau UKL-

UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah mengintegrasikan

pertimbangan lingkungan hidup dalam setiap rencana usaha dan/atau

kegiatan. Pengintegrasian tersebut dalam bentuk penerapan perizinan yang

menyaratkan adanya keputusan kelayakan lingkungan bagi rencana usaha

dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, rekomendasi UKL-UPL bagi rencana

usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, dan SPPL bagi rencana usaha

dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL. Jadi, instansi pemberi izin

usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengeluarkan izin usaha dan/atau

kegiatan tanpa ada keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi UKL-UPL,

atau SPPL. Adanya mekanisme tersebut, menyebabkan setiap pemrakarsa

usaha dan/atau kegiatan harus melaluinya dan memahami permasalahan

lingkungan yang mungkin timbul serta bersedia melakukan upaya

pengendalian dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan. Namun

disisi lain, mekanisme tersebut sering menjadi penghambat percepatan proses

perizinan usaha.

Visi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2010-2015 adalah

“Kabupaten Boyolali Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Pro

Investasi”. Visi ini antara lain mengadung pengertian Pro Investasi. Konsep

Pro Investasi adalah konsep untuk mempermudah segala layanan dan

perijinan investasi serta dalam rangka pengembangan sistem “one stop


commit to user

4

service” dan membuka pusat informasi investasi atau “information centre”,

serta didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai. Diharapkan

dengan penerapan konsep Pro Investasi secara terpadu dapat meningkatkan

jumlah realisasi investasi di Kabupaten Boyolali dan meningkatkan

penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya. Semangat Pro Investasi ini

mendorong terjadinya pertumbuhan investasi dalam bentuk usaha dan/atau

kegiatan yang lebih banyak. Sebagaimana umumnya, semakin banyak usaha

dan/atau kegiatan yang beroperasi, maka semakin besar pula potensi terjadi

permasalahan lingkungan yang berupa pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan.

Kondisi ini akan mendorong peran Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali yang semakin penting dalam mengawal terlaksananya

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayah

Kabupaten Boyolali. Penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary

principle) dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan tantangan bagi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan visi

Kabupaten Boyolali yang Pro Investasi. Peran Badan Lingkungan Hidup

utamanya bagaimana kebijakan dan pengintegrasian aspek lingkungan

hidup dalam perencanaan usaha yang merupakan awal dari proses investasi

yang aplikasinya adalah mekanisme Amdal atau UKL-UPL dan Izin

Lingkungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun jika peran

tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan muncul permasalahan,

yaitu gangguan terhadap proses percepatan mewujudkan Kabupaten Boyolali

yang Pro Investasi atau sebaliknya akan terjadi peningkatan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan dikemudian hari yang biasanya sulit

diselesaikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk

menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk

penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “KAJIAN YURIDIS TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI


commit to user

5

SARANA PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK

LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN USAHA DI BADAN

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOYOLALI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam

penelitian ini penulis merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan sebagai

berikut:

1. Apa yang menjadi landasan yuridis dalam pemberian izin lingkungan

sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan dalam

kegiatan usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali?

2. Apakah mekanisme izin lingkungan mampu mengendalikan dampak

lingkungan dalam kegiatan usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam

suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan obyektif

a. Untuk mengetahui landasan yuridis dalam pemberian izin lingkungan

sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan

dalam kegiatan usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

b. Untuk mengetahui kemampuan mekanisme izin lingkungan dalam

mengendalikan dampak lingkungan yang timbul pada kegiatan usaha di

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

2. Tujuan subyektif

a. Sebagai wahana bagi penulis untuk mengembangkan dan memperdalam

pengetahuan di bidang Hukum Admnistrasi Negara, khususnya

mekanisme izin lingkungan sebagai sarana perlindungan dan

pengendalian dampak lingkungan.


commit to user

6

b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di

bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat

dan kegunaan yang dapat diambil, oleh karena itu penulis berharap bahwa

kegiatan penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini akan bermanfaat bagi

penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh

dari penulisan hukum (skripsi) ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum

pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara khususnya berkaitan

dengan izin lingkungan.

b. Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat

digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir dinamis

penulis, sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis atas ilmu yang

telah diperoleh.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban atas

permasalahan yang diteliti.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan

dan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah yang

sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat pada

permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk


commit to user

7

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini

menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi

penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Penelitian doktrinal atau

normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan

deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam yang mengkaji

kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu.

Sehingga jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum ini adalah

right, appropriate, inappropriate, atau wrong (Peter Mahmud Marzuki,

2005:35).

Penggunaan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal

menekankan pada teori hukum untuk memberikan penjelasan yang detail

terhadap masalah yang dirumuskan oleh penulis. Dalam penelitian ini,

penulis telah melakukan penelitian data primer di lapangan yaitu Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat

preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan

ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-

rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki,

2005:22).

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang telah dilakukan menggunakan

penelitian yang bersifat preskriptif atau terapan. Sifat ilmu hukum sebagai

ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu

penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat

substansial (Peter Mahmud Marzuki, 2005:24-25).


commit to user

8

Dari penjelasan diatas maka dalam penelitian hukum ini penulis

berusaha dan bertujuan untuk menelaah mekanisme pemberian izin

lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dampak

lingkungan dalam kegiatan usaha yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan. Kemudian dari telaah tersebut telah dilakukan

analisa sehingga memperoleh jawaban atau perumusan masalah yang

diajukan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan

hukum. Dengan pendekatan hukum tersebut, penulis akan mendapatkan

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang terjadi untuk

dicari kebenarannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam

penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach),

pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan historis (Historical

Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach), dan

pendekatan konseptual (Conceptual Approach) (Peter Mahmud Marzuki,

2005:93).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Undang-

Undang (statue approach) dan pendekatan koseptual (conceptual

approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelah semua

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu

hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-

undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan

perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). Pendekatan

konsep untuk membahas penerapan izin lingkungan yang belum

diterapkan karena belum memiliki Peraturan Bupati atau Peraturan

Daerah.


commit to user

9

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian

doktrinal, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah norma atau kaidah dasar dalam hukum Indonesia dan beberapa

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia sebagai

berikut:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan.

3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun

2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis mengenai Dampak

Lingkungan Hidup.

4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak

Lingkungan Hidup.

5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun

2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis mengenai

Dampak Lingkungan Hidup.

6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun

2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

7) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan

Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.


commit to user

10

9) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Boyolali 2010-2015.

10) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Penyusunan dan Penilaian Pemeriksaan Dokumen Kajian

Lingkungan Hidup.

11) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata

Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Boyolali.

12) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin

Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Boyolali.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud

Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku- buku

teks yang ditulis para ahli hukum, pandangan ahli hukum (doktrin),

hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel,

internet, wawancara dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk

mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memberikan petunjuk

kearah mana penulis akan melangkah.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk

memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Dalam hal ini penulis

menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum antara lain sebagai

berikut:

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Penulis mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen,

buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah dan bahan pustaka

lainnya berbentuk data tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian.


commit to user

11

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan pengumpulan data

dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung guna

memperoleh data, baik lisan maupun tertulis atas sejumlah keterangan

dan data yang diperoleh kepada narasumber dan responden. Dalam hal

ini penelitian dilakukan dengan cara pengklarifikasian dengan

narasumber atau responden. Narasumber atau responden dalam

penelitian ini antara lain pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali yang memahami perizinan lingkungan di Kabupaten Boyolali.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode

silogisme dan interpretasi dengan menggunakan logika deduktif. Logika

deduktif atau sering kali disebut sebagai cara berpikir analitik mempunyai

pengertian adalah cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa

sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis,

berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis

tersebut. Dalam penggunaannya, logika deduktif ini memerlukan alat yang

disebut silogisme, yaitu sebuah argumentasi yang terdiri dari 3 buah

proposisi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu

gejala. Proposi-proposi tersebut disebut premis mayor, premis minor, dan

konklusi. Premis mayor merupakan ketentuan umum, premis minor adalah

fakta-fakta yang bersifat khusus dan konklusi adalah upaya untuk menarik

kesimpulan hubungan antara premis mayor dan premis minor.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter

Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh

Aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor

(bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu

kesimpulan atau conclusion (Peter Marzuki, 2005:47). Di dalam logika

silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah

aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum.


commit to user

12

Mengutip pendapat dari Von Savigny, interpretasi merupakan suatu

rekonstruksi buah pikiran yang tidak terungkapkan di dalam Undang-

Undang. Untuk kajian akademis, seorang peneliti hukum juga dapat

melakukan interpretasi. Bukan tidak mungkin hasil penelitian itu akan

digunakan oleh praktisi hukum dalam praktek hukum. Dalam hal

demikian, penelitian tersebut telah memberikan sumbangan bagi

pengembangan ilmu dan praktek hukum. Interpretasi dibedakan

berdasarkan kehendak pembentuk Undang-Undang, interpretasi sistematis,

interpretasi historis, interpretasi teleologis, interpretasi antisipatoris, dan

interpretasi modern (Peter mahmud Marzuki, 2005:106-107). Adapun

metode interpretasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk Undang-Undang.

Dalam analisis deduksi ini, premis mayornya adalah Peraturan

Perundang-Undangan. Sedangkan premis minornya yaitu Mekanisme izin

lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengendalian lingkungan

sering menghambat kecepatan proses pertumbuhan usaha dan peningkatan

pertumbuhan usaha akibat penerapan visi Kabupaten Boyolali yang Pro

Investasi.

Dalam hal ini sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian

ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian

studi kepustakaan, aturan Perundang-Undangan beserta dokumen-

dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian

sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab

permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan

memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai

dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam

bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang


commit to user

13

menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan

untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai

berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

2. Rumusan Masalah

3. Tujuan Penelitian

4. Manfaat Penelitian

5. Metode Penelitian Hukum

6. Sistematika Penelitian Hukum

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

2. Kerangka Pemikiran

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

2. Pembahasan

Bab IV : PENUTUP

1. Simpulan

2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Birokrasi

Istilah birokrasi tentu tidak asing lagi di kalangan masyarakat

terutama dalam penyediaan pelayanan publik atau bahkan birokrasi

diidentifikasi dengan sesuatu yang lama, berbelit-belit, dan rigid (kaku). Hal

tersebut karena birokrasi terikat oleh peraturan atau perundang-undangan

yang berlaku. Meskipun begitu, birokrasi merupakan alat pemerintah untuk

menyediakan pelayanan publik dan perencana, pelaksana, dan pengawas

kebijakan.

a. Pengertian Birokrasi

Pengertian birokrasi (pemerintahan) adalah suatu organisasi

pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan

satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan

dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi,

misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan (Taliziduhu Ndraha,

2003).

b. Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) melaksanakan pelayanan publik;

2) pelaksana pembangunan yang profesional (merit system);

3) perencana, pelaksanan, dan pengawas kebijakan (manajemen

pemerintahan);

4) alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan

negara yang netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau

mesin politik (netralitas birokrasi).

c. Tujuan Birokrasi

1) Sejalan dengan tujuan pemerintahan;

2) Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi

pemerintah dan negara;


commit to user

15

3) Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral

dan professional;

4) Menjalankan mamajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan,

pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif,

antisipatif, resolusi, dan lain-lain.

d. Tipologi Birokrasi

1) Berdasarkan perspektif Otoriter

a) Birokrasi Tradisional

Sumber legitimasinya adalah waktu, artinya orang yang berkuasa

adalah orang-orang yang lebih lama di dalam birokrasi tersebut.

b) Birokrasi Kharismatik

Sumber legitimasinya adalah kepribadian yang luar biasa bagi

seorang pemimpin yang dilihat secara personal.

c) Birokrasi Legal-Rasional

Sumber legitimasinya adalah aturan-aturan yang dibuat untuk

mencapai tujuan tertentu.

2) Berdasarkan Perspektif Keterbukaan

a) Birokrasi Terbuka

Aksesibilitas masyarakat dapat masuk dengan luas, masyarakat

dapat ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan dan masyarakat

juga dapat menyampaikan aspirasinya ke birokrasi langsung.

b) Birokrasi Tertutup

Berdasarkan kepentingan dan peraturan yang berada dalam

birokrasi tersebut, kebijakan yang diputuskan hanya dilakukan

dalam birokrasi dan berjalan hanya berdasarkan aturan-aturan yang

didalamnya.

c) Birokrasi Campuran

Birokrasi yang mendapatkan aspirasi dari masyarakat tapi tidak

bisa masuk secara langsung ke dalam birokrasi untuk menentukan

kebijakan.


commit to user

16

e. Karakteristik Birokrasi Weber

Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh

jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau bebas

menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya

termasuk keluarganya.

1) Jabatan-jabatan dan tingkatan hirarki disusun dari atas ke bawah dan

ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada

yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.

2) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam dalam hirarki itu

secara spesifik itu berbeda satu dengan yang lainnya.

3) Setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.

Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi

wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara kontrak.

4) Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya,

idealnya melalui ujian kompetitif.

5) Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun

sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap

pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan

jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri

dalam keadaan tertentu.

6) Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi

berdasarkan senioritas dan penilaian obyektif (merit system).

7) Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabataannya dan

sumberdaya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

8) Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu

sistem yang dijalankan secara disiplin.

f. Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan

1) Budaya feodalistik;

2) Menunggu petunjuk/arahan;

3) Loyalitas pada atasan, bukan organisasi;

4) Belum berorientasi prestasi;


commit to user

17

5) Budaya melayani rendah;

6) Belum didukung teknologi menyeluruh;

7) Ekonomi biaya tinggi;

8) Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi.

g. Penampilan Birokrasi Pemerintah Indonesia

Tidak mudah mengindentifikasi penampilan birokrasi Indonesia.

Namun perlu dikemukakan lagi, bahwa organisasi pada prinsipnya

berintikan rasionalitas dengan kriteria-kriteria umum, seperti efektivitas,

efisiensi, dan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Ada beberapa

aspek pada penampilan birokrasi di Indonesia,antara lain:

1) Sentralisasi yang cukup kuat

Sentralisasi sebenarnya merupakan salah satu cirri umum yang

melekat pada birokrasi yang rasional. Di Indonesia, kecenderungan

sentralisasi yang sangat kuat merupakan salah satu aspek yang

menonjol dalam penampilan birokrasi pemerintah. Hal ini disebabkan

karena birokrasi pemerintah bekerja dan berkembang dalam

lingkungan yang kondusif terhadap hidup dan berkembangnya nilai-

nilai sentralistik tersebut.

2) Menilai tinggi keseragaman dan struktur birokrasi

Sama seperti sentralisasi, keseragaman dalam struktur juga

merupakan salah satu cirri umum yang sering melekat pada setiap

organisasi birokrasi. Di Indonesia, keseragaman atau kesamaan bentuk

susunan, jumlah unit, dan nama tiap unit birokrasi demikian menonjol

dalam stuktur birokrasi pemerintah.

3) Pendelegasian wewenang yang kabur

Dalam birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian

wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada

pemerintah Indonesia sudah hierarkis, dalam praktek perincian

wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanankan. Dalam

kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan


commit to user

18

tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam

birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.

4) Kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan

Meskipun perumusan uraian tugas dalam birokrasi merupakan

kebutuhan yang sangat nyata, jarang sekali birokrasi kita memilikinya

secara lengkap. Kalaupun ada sering tidak dijalankan secara konsisten.

Di samping hambatan yang berkaitan dengan keterampilan teknis

dalam penyusunannya, hambatan yang dirasakan adalah adanya

keengganan merumuskannya dengan tuntas. Kesulitan lain yang

dihadapi birokrasi di Indonesia adalah kesulitan dalam merumuskan

jabatan fungsional. Secara mendasar, jabatan fungsional akan

berkembang dengan baik jika didukung oleh rumusan tugas yang jelas

serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan yang telah dirumuskan

secara jelas pula. Selain itu, masih banyak lagi aspek-aspek lain yang

menonjol dalam birokrasi di Indonesia, diantaranya adalah

perimbangan dalam pembagian penghasilan, yaitu selisih yang sangat

besar antara penghasilan pegawai pada jenjang tertinggi dan terendah

(http://birokrasidiindonesiairvan.blogspot.com/2010/11/birokrasi-di-

indonesia.html).

h. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali

Penerapan mekanisme izin lingkungan dengan prinsip kehati-

hatian sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan

dalam usaha dapat memperlambat dan mengganggu rencana percepatan

pertumbuhan usaha dan investasi. Mekanisme izin lingkungan yang

merupakan bagian dari sistem birokrasi yang pada beberapa tahun

terakhir mengalami perubahan yang semula berfungsi sebagai provider

menjadi enabler. Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah juga

berkomitmen membangun ketatakelolaan pemerintahan yang baik (good

governance) yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kualitas

pelayanan publik. Dalam hal ini, para pengusaha merupakan masyarakat

http://birokrasidiindonesiairvan.blogspot.com/2010/11/birokrasi-di-indonesia.html

http://birokrasidiindonesiairvan.blogspot.com/2010/11/birokrasi-di-indonesia.html


commit to user

19

atau publik yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah untuk

berinvestasi atau berusaha di wilayah Kabupaten Boyolali.

i. Konsep Investasi

Konsep Pro Investasi adalah konsep untuk mempermudah segala

layanan dan perijinan investasi serta dalam rangka pengembangan sistem

“one stop service” dan membuka pusat informasi investasi atau

“information centre”, serta didukung dengan peningkatan infrastruktur

yang memadai. Diharapkan dengan penerapan konsep Pro Investasi

secara terpadu dapat meningkatkan jumlah realisasi investasi di

Kabupaten Boyolali dan meningkatan penyediaan lapangan kerja seluas-

luasnya.

Capaian kinerja di bidang penanaman modal dalam 3 (tiga) tahun

terakhir menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan yaitu

tahun 2007 sebesar 0,75%, tahun 2008 sebesar 3,61% dan tahun 2009

sebesar 13,89%. Dalam rangka menciptakan iklim usaha dan iklim

investasi yang kondusif, terdapat serangkaian langkah yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Langkah-langkah yang dilakukan

antara lain adalah membuat kebijakan peraturan daerah yang mendukung

kemudahan investasi, mempermudah pengurusan atau perijinan usaha,

mengurangi birokrasi dalam pengurusan perijinan usaha, pengurusan

IMB, bahkan menggratiskan biaya perijinan investasi.

2. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi

setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28

H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa,

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang


commit to user

20

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

“Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang

terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk

hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya” (N.H.T Siahaan,

2004:4).

Pengertian dan definisi lingkungan hidup menurut para ahli antara

lain sebagai berikut (http://carapedia.com/pengertian_definisi_

lingkunganhidup menurut_para_ahli/info951.html):

a) Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada

dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

b) S.J. Mcnaughton dan Larry L. Wolf

Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat

biologis dan fisika yang langsung mempengarui kehidupan,

pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.

c) Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, S.H.

Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di

dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam

ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta

kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

d) Prof. Emil Salim

Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan

pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan

mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

e) Sri Hayati

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan

keadaan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan

perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta mahluk hidup lainnya.

http://carapedia.com/pengertian_definisi_%20lingkunganhidup

http://carapedia.com/pengertian_definisi_%20lingkunganhidup


commit to user

21

f) Jonny Purba

Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat

berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai

kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai.

Berdasarkan dari definisi tersebut nampak bahwa lingkungan

hidup merupakan satu-kesatuan dengan kehidupan manusia. Dalam ilmu

ekologi komponen lingkungan hidup merupakan komponen ekosistem

yang saling tergantung atau saling mempengaruhi (interdependence).

Salah satu rusak maka akan terganggu proses ekologis yang akan

mempengaruhi kondisi komponen lainnya. Kondisi ini disadari oleh

manusia setelah banyak permasalahan lingkungan hidup yang

menimbulkan kerugian bagi manusia pada akhir-akhir ini. Dalam

perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah

lingkungan hanya dikelempokkan ke dalam dua bentuk, yakni

pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan (Takdir Rahmadi,

2011 :1). Dengan adanya hal seperti ini sehingga dapat ditegaskan bahwa

lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan

manusia. “Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang

bersifat timbal balik. Terlebih manusia mencari makan dan minum serta

memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-sumber yang

diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber

utama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhan” (N.H.T. Siahaan,

2004:2-3).

Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia inilah yang

membawa konsekuensi logis, bahwa manusia hidup berdampingan

dengan lingkungan, dan banyaknya pencemaran terhadap lingkungan

sebisa mungkin harus dikurangi dan bahkan dihindari demi kenyamaman

hidup setiap makhluk hidup. Peran hukum lingkungan secara garis besar

untuk mengendalikan perilaku manusia agar tidak melakukan tindakan

yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya

alam (Moestadji, 1994).


commit to user

22

b. Pengertian Baku Mutu Lingkungan Hidup

Definisi mengenai baku mutu lingkungan hidup dalam Pasal 1

angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa,

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk

hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya

tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Baku mutu lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen

dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup yang dimaksud adalah masuk atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui

baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dan adapun yang

dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan

langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau

hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab V

Paragraf ke 3 (tiga) Pasal 20 mengenai Baku Mutu Lingkungan Hidup

dijelaskan bahwa dalam penentuan terjadinya pencemaran lingkungan

hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu

lingkungan hidup antara lain meliputi:

1) baku mutu air.

2) baku mutu air limbah.

3) baku mutu air laut.

4) baku mutu udara ambien.

5) baku mutu emisi.

6) baku mutu gangguan.

7) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.


commit to user

23

Disamping itu juga menyebutkan bahwa setiap orang

diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup

dengan persyaratan:

1) memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

2) mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya.

Baku mutu lingkungan hidup diperlukan untuk menetapkan

apakah sudah terjadi kerusakan lingkungan yang artinya apabila suatu

lingkungan hidup keadaannya telah berada diatas batas ukuran atau kadar

baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah,

maka lingkungan hidup tersebut telah mengalami pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup.

3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

a. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam

pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara

maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah

wewenang perlindungan dan pengelolaannya. Lingkungan yang

dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum Lingkungan

Hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta

yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain

adalah wilayah yang menempati posisi silang antar dua benua dan dua

samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberi

kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi

nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala

aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan


commit to user

24

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah

wawasan Nusantara (Siswanto Sunarso, 2005:43).

Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diharapkan

Indonesia memiliki cakupan luas yang meliputi berbagai upaya yang

bersifat persuasif, preventif, kuratif, dan jika perlu bersifat represif.

Lilin Budiati dalam bukunya Good Governance dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan

usaha pencegahan, penaggulangan kerusakan dan pencemaran

serta pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang mana telah

menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan

dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung

perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya (Lilin Budiati,

2012:25).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

pada umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal.

Secara formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan

sebagian besar bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang

disiapkan untuk mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Pada saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai

dasar dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalamnya dirumuskan mengenai

Pengertian, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Perencanaan,


commit to user

25

Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan

Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,

Sistem Informasi, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah

Daerah, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan

Dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan,

Penyidikan Dan Pembuktian, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan,

Ketentuan Penutup.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ruang lingkup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

1) Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dilaksanakan melalui tahapan:

a) Inventarisasi lingkungan hidup yang terdiri atas inventarisasi

lingkungan hidup tingkat nasional; tingkat pulau atau kepulauan;

dan tingkat wilayah ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup

dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai

sumber daya alam yang meliputi potensi dan ketersediaan; jenis

yang dimanfaatkan; bentuk penguasaan; pengetahuan pengelolaan

bentuk kerusakan; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul

akibat pengelolaan.

b) Penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan dengan

mempertimbangkan kesamaan; karakteristik bentang alam; daerah

aliran sungai; iklim; flora dan fauna; sosial budaya; ekonom;

kelembagaan masyarakat; dan hasil inventarisasi lingkungan hidup.

c) Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup yang terdiri atas RPPLH nasional; RPPLH provinsi; dan

RPPLH kabupaten/kota. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan

keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk;

sebaran potensi sumber daya alam; kearifan lokal; aspirasi

masyarakat; dan perubahan iklim. RPPLH memuat rencana tentang


commit to user

26

pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan

hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan

pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap

perubahan Iklim. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat

dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana

pembangunan jangka menengah.

2) Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan

RPPLH. Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber

daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan

fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan

hidup; dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

3) Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengendalian dampak lingkungan meliputi:

a) Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup terdiri atas:

(1) KLHS

(2) tata ruang

(3) baku mutu lingkungan hidup

(4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

(5) amdal

(6) UKL-UPL

(7) perizinan

(8) instrumen ekonomi lingkungan hidup

(9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup

(10) anggaran berbasis lingkungan hidup


commit to user

27

(11) analisis risiko lingkungan hidup

(12) audit lingkungan hidup dan

(13) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau

perkembangan ilmu pengetahuan

b) Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup dilakukan dengan:

(1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

(2) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup;

(3) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup;

(4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

c) Pemulihan

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan

tahapan:

(1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur

pencemar;

(2) remediasi;

(3) rehabilitasi;

(4) restorasi;

(5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

4) Pemeliharaan

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya

konservasi sumber daya alam; pencadangan sumber daya alam;

pelestarian fungsi atmosfer. Pelestarian fungsi atmosfer meliputi:

a) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

b) Upaya perlindungan lapisan ozon;


commit to user

28

c) Upaya perlindungan terhadap hujan asam.

5) Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati

atau Walikota yang sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan

pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur atau Bupati

atau Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang

merupakan pejabat fungsional.

6) Penegakan

Penegakan lingkungan hidup dilakukan melalui penetapan

sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal penyelesaian

sengketa lingkungan hidup diselesaikan melalui pengadilan dan luar

pengadilan.

b. Peran para Pihak dalam Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki

kewajiban dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup ialah pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

1) Pemerintah

Pemerintah pusat merupakan pihak yang paling berperan dan

pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat

bertanggung jawab untuk merancang, merumuskan dan

mengimplementasikan kebijakan pembangunan lingkungan yang

berkelanjutan. Dalam hal ini telah pemerintah pusat menetapkan suatu

kebijakan nasional tentang lingkungan hidup berupa aturan hukum

nasional, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


commit to user

29

Disamping itu pemerintah pusat juga bertanggung jawab sebagai

pengawas serta penegak hukum lingkungan.

Disamping pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki

peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

“Dengan adanya desentralisasi perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup maka dalam pelaksanaannya akan lebih efisien

karena merantai pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih pendek

serta adanya rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi” (Dr.

Lilin Budiati, 2012:8). Dalam lingkup pemerintahan daerah juga harus

dibentuk suatu lembaga yang mengurusi lingkungan hidup, baik

berupa kantor atau badan agar dalam koordinasi kebijakan dengan

pemerintah pusat semakin mudah.

2) Masyarakat

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan

bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia berhak

mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Disamping itu masyarakat juga berhak

mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau

kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap

lingkungan hidup. Anggota masyarakat, baik perorangan maupun

kelompok dan lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi

lingkungan hidup atau korban pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup juga dapat melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut kepada kantor

lingkungan hidup. Selain itu, sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor

32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dijelaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara


commit to user

30

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3) Pelaku usaha

Bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan sesuai

dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk:

a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan

tepat waktu.

b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap

lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan)”. Dokumen AMDAL merupakan dasar

keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang

ditetapan berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL, Menteri,

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain daripada itu, sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dijelaskan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk

dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL (Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup)”. Sedangkan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan

yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL wajib membuat surat

pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup.

Disamping itu untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib

memilik AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin


commit to user

31

lingkungan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin

lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Menteri, Gubernur,

atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak

permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak

dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL.

c. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan

berdasarkan asas:

1) Asas Tanggung jawab negara

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

a) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan

mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa

depan.

b) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat.

c) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya

alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup.

2) Asas Kelestarian dan keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”

adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab

terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu

generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem

dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3) Asas Keserasian dan keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan”

adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan


commit to user

32

berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan

perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4) Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan

memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen

terkait.

5) Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala

usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan

dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras

dengan lingkungannya.

6) Asas Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa

ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan

karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7) Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas

daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

8) Asas Ekoregion

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan

karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya

masyarakat setempat, dan kearifan lokal.


commit to user

33

9) Asas Keanekaragaman hayati

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan,

keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri

atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang

bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan

membentuk ekosistem.

10) Asas Pencemar membayar

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah

bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11) Asas Partisipatif

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa

setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam

proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

12) Asas Kearifan lokal

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan

masyarakat.

13) Asas Tata kelola pemerintahan yang baik

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang

baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi,

dan keadilan.

14) Asas otonomi daerah

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa


commit to user

34

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

d. Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia

c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian

ekosistem

d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan

hidup

f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi

masa depan

g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

sebagai bagian dari hak asasi manusia

h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana

i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan

j) Mengantisipasi isu lingkungan global

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ruang

lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi

Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan

dan Penegakan hukum yang secara rinci telah diuraikan pada angka 3

Tinjauan Umum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Hal ini menunjukkan ruang lingkup perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sangat luas.


commit to user

35

4. Tinjauan Umum tentang Izin Lingkungan

Menurut Helmi ada beberapa pengertian izin, namun pengertian izin

menurut peraturan, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu

di Daerah, izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya

seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu (Helmi,

2012:79).

Sedangkan Izin lingkungan menurut Pasal 1 Angka 35 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah izin yang diberikan kepada setiap

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau

UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin bidang lingkungan hidup merupakan alat pemerintah yang

bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi

untuk mengendalikan perilaku dalam rangka perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup (Helmi, 2011:134). Sebelum pemberlakukan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009, istilah izin lingkungan belum ada.

Pengertian izin lingkungan lebih dekat pada perizinan lingkungan, yang

menurut Helmi didefinisikan sebagai perizinan usaha di bidang lingkungan

hidup, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka

pengelolaan lingkungan hidup (Helmi, 2011: 136). Yang termasuk perizinan

di bidang lingkungan hidup antara lain Amdal dan UKL-UPL, izin

pembuangan air limbah dan izin pengumpulan sementara limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3).

Perizinan merupakan bagian dari 13 instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merupakan lingkup

pengendalian (selain penanggulangan dan pemulihan).


commit to user

36

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

menyebutkan bahwa:

a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-

UPL wajib memiliki izin lingkungan.

b. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

c. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan

lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

d. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan diatas menegaskan pertama, setiap usaha dan/atau

kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Kedua, Amdal atau UKL-UPL merupakan instrumen penting dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni instrumen pencegahan

kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, Amdal atau UKL-

UPL merupakan syarat wajib untuk penertiban izin suatu usaha dan/atau

kegiatan di bidang lingkungan hidup.

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan

kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan

pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu,

pengaturan dan penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan

norma keterpaduan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Helmi, 2012:7).

Rencana usaha yang wajib Amdal adalah rencana usaha yang

menimbulkan dampak penting bagi lingkungan. Sedangkan rencana usaha

yang tidak menimbulkan dampak penting, secara teknologi dapat dikelola

dampaknya. Kriteria dampak penting sebagai berikut:

a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha

dan/atau Kegiatan

b. Luas wilayah penyebaran dampak

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung

d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak


commit to user

37

e. Sifat kumulatif dampak

f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak dan/atau

g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Secara teknis, penentuan jenis rencana usaha yang wajib Amdal

dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib

Dilengkapi dengan Amdal. Dengan melihat daftar pada lampiran peraturan

tersebut, dapat diketahui suatu rencana usaha dapat diketahui wajib Amdal.

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2012, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut

Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan, Penyusunan dokumen Amdal yaitu antara lain:

1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh

Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai

dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan

wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Dokumen Amdal dinilai oleh komisi penilai Amdal yang dibentuk

oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya untuk menghasilkan surat keputusan kelayakan

lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pengertian keputusan kelayakan

lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan

lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau rencana kegiatan

yang wajib dilengkapi dengan Amdal.


commit to user

38

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2012, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan

dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak

penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan¸ Penyusunan UKL-UPL adalah sebagai

berikut:

1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh

Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai

dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib

dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2012 UKL-UPL merupakan instrumen untuk

merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas

pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam

perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah

Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam

ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Dokumen UKL-UPL akan diperiksa oleh tim pemeriksa UKL-

UPL untuk mendapatkan rekomendasi UKL-UPL. Menurut Pasal 1

angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin

Lingkungan, pengertian Rekomendasi UKL-UPL adalah surat

persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-

UPL.


commit to user

39

c. Pengertian Usaha

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan

hidup, kata usaha biasanya bersama dengan kata kegiatan dalam bentuk

kata majemuk “usaha dan/atau kegiatan” yang didefinisikan sebagai

segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap

rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan

hidup (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Tentang Izin Lingkungan). Sehingga usaha ini mengandung pengertian

sama dengan usaha dan/atau kegiatan dalam peraturan di bidang

lingkungan hidup.


commit to user

40

B. Kerangka Pemikiran

Interpretasi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Premis Mayor (Peraturan Perundang-undangan)

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun

2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Penyusunan dan Penilaian Pemeriksaan Dokumen Kajian

Lingkungan Hidup

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Boyolali 2010-2015.

Premis Minor (Fakta Hukum)

1. Mekanisme izin lingkungan sebagai sarana

perlindungan dan pengendalian dampak

lingkungan sering menghambat kecepatan

proses pertumbuhan usaha.

2. Peningkatan pertumbuhan usaha akibat

penerapan visi Kabupaten Boyolali yang

Pro Investasi.

Penerapan Konkret

1. Kebijakan mekanisme izin

lingkungan karena adanya

pertumbuhan usaha di

Kabupaten Boyolali.

2. Kebijakan Boyolali yang Pro

Investasi dikaitkan dengan

mekanisme izin lingkungan

sebagai sarana perlindungan

dan pengendalian dampak

lingkungan hidup.

3. Pertumbuhan usaha di

Kabupaten Boyolali tidak

terganggu oleh mekanisme

izin lingkungan sebagai

sarana perlindungan dan

pengendalian dampak

lingkungan hidup.

Kesimpulan

1. Peraturan Perundang-undangan tingkat

nasional dan daerah yang menjadi landasan

hukum

2. Perlunya mekanisme izin lingkungan

sebagai sarana perliindungan dan

pengendalian dampak lingkungan hidup

yang baik dan tidak menghambat

pertumbuhan usaha.


commit to user

41

Keterangan :

Dari Kerangka Pemikiran ini, penulis ingin memberikan gambaran

guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan di awal

penelitian hukum ini. Kajian yuridis tentang mekanisme pemberian izin

lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dampak

lingkungan dalam kegiatan usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Boyolali diinterpretasikan terhadap peraturan Perundang-Undangan

(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peraturan Bupati Boyolali

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penyusunan dan Penilaian Pemeriksaan

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup).

Penerapan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam penerapan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk mekanisme Izin

Lingkungan bagi semua usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan

dampak terhadap lingkungan. Adanya mekanisme ini, semua pelaku usaha

dan/atau kegiatan akan membuat dokumen lingkungan dan menyatakan

kesanggupan untuk mengendalikan dampak usaha dan/atau kegiatan

terhadap lingkungan. Dokumen lingkungan tersebut berupa Amdal atau

UKL-UPL tergantung jenis usaha dan besarannya. Hasil penilaian

dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang menerbitkan keputusan

kelayakan lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL sebagai dasar

diterbitkannya Izin Lingkungan sebagai dasar instansi yang berwewenang

mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan. Mekanisme yang


commit to user

42

membutuhkan waktu ini sering menyebabkan sebuah proses perizinan

usaha dan/atau kegiatan sering tidak berjalan lancar.

Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai visi mewujudkan

Boyolali yang Pro Investasi memicu pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan

yang semakin besar, sehingga potensi terjadinya permasalahan lingkungan

juga semakin besar, mengingat dampak dari usaha dan/atau kegiatan

adalah peningkatan volume limbah dan peningkatan gangguan atau polusi.

Peningkatan pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan ini menyebabkan beban

tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali selaku

instansi yang bertugas dalam perlindungan dan pengendalian dampak

lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Boyolali harus dapat menerapkan mekanisme Izin Lingkungan

sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan, namun

juga mendukung peningkatan pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan.

Sehingga kebijakan mewujudkan Boyolali yang Pro Investasi tidak

menimbulkan peningkatan permasalahan lingkungan hidup.


commit to user

43

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis dalam Pemberian Izin Lingkungan Sebagai Sarana

Perlindungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Kegiatan

Usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Istilah “Izin Lingkungan” pertama kali muncul dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UU-PPLH) pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 41. Izin Lingkungan

bagian dari instrumen pencegahan (Paragraf 7) dan termasuk dalam

pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Bab IV).

Pada Pasal 36 menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib

memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang

diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau

rekomendasi UKL-UPL oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, tidak

ada instrumen izin lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan. Instrumen yang paling dekat izin lingkungan adalah

keputusan kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau wajib Amdal dan

rekomendasi UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib

UKL-UPL. Fungsi izin lingkungan sebagaiamana tersebut dalam Pasal 40

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adalah merupakan persyaratan untuk

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Aplikasinya, instansi yang

berwenang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan wajib mensyaratkan izin

lingkungan atau instansi yang berwenang memberikan izin usaha dan/atau

kegiatan tidak boleh memberikan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak

memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati. Fungsi ini sama dengan

keputusan kelayakan Amdal dan rekomendasi UKL-UPL yang ditandatangani

oleh kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup (Pasal 47 ayat (2)


commit to user

44

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Untuk

memahami Izin Lingkungan harus memahami Amdal dan UKL-UPL lebih

dahulu, karena izin lingkungan merupakan kelanjutan proses dari Amdal dan

UKL-UPL yang selama ini telah berjalan.

Guna memperoleh izin lingkungan pemrakarsa rencana usaha dan/atau

kegiatan mengajukan permohonan izin lingkungan kepada pejabat yang

berwenang, dalam hal ini Bupati untuk Amdal dan UKL-UPL yang merupakan

kewenangan kabupaten, bersamaan dengan pengajuan dokumen Amdal atau

UKL-UPL. Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan harus mengetahui

lebih dahulu jenis dokumen apa yang harus disusun, Amdal atau UKL-UPL.

Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa jenis rencana usaha dan/atau

kegiatan yang menimbulkan dampak penting, sedang UKL-UPL disusun oleh

pemrakarsa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan

dampak penting.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dampak penting

ditentukan berdasarkan kriteria:

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha

dan/atau kegiatan.

2. Luas wilayah penyebaran dampak.

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.

4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.

5. Sifat kumulatif dampak.

6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau

7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ternyata penentuan dampak tersebut tidak mudah dilakukan, oleh

karena itu Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan mengenai jenis

rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Peraturan tersebut memuat daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang

wajib dilengkapi dengan Amdal. Sedangkan jenis rencana usaha dan/atau


commit to user

45

kegiatan yang tidak ada dalam daftar tersebut hanya wajib menyusun UKL-

UPL. Dengan demikian semua pihak akan dengan mudah mengetahui jenis

dokumen yang harus disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan atau penggantian

dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi

Amdal.

Selain itu, berdasar Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, usaha dan/atau kegiatan

yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL (dampak terhadap lingkungan sangat

kecil), hanya wajib untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Namun untuk SPPL tidak

berhubungan dengan izin lingkungan. Batas antara UKL-UPL dan SPPL

belum diatur oleh ketentuan menteri. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengatur

hal tersebut dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Penyusunan dan Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup.

Berikut gambaran jenis dokumen lingkungan yang berlaku di Kabupaten

Boyolali.

Batas Amdal

Batas UKL-UPL

Gambar 1. Jenis Dokumen Lingkungan

Usaha dan/atau

kegiatan wajib

Amdal

SPPL

Usaha dan/atau

kegiatan wajib

UKL-UPL


commit to user

46

Skema di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah

sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi

pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis

usaha dan/atau kegiatannya sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL

dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan pemisahan untuk menetapkan

jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-

UPL.

Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum mengajukan izin

lingkungan harus menyusun dokumen Amdal atau UKL-UPL. Penyusunan

Amdal harus dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga yang

mempunyai syarat kompetensi, sebagaimana Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi

Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Sedangkan penyusun UKL-UPL tidak

ada persyaratan khusus. Dokumen Amdal dan UKL-UPL yang sudah disusun

oleh pemrakarsa disampaikan kepada kepala instansi yang membidangi

pengendalian dampak lingkungan selaku ketua komisi penilai Amdal dan ketua

tim pemeriksa UKL-UPL untuk selanjutnya dilakukan proses penilaian dan

pemeriksaan UKL-UPL.

Gambar 2. Tahapan Proses Izin Lingkungan

Menteri Lingkungan

Hidup/

Gubernur/Bupati/

Walikota

menerbitkan Izin

Lingkungan Pemrakarsa

menyusun

UKL-UPL

Pemrakarsa

menyusun

Amdal

Tim Pemeriksa UKL-

UPL memeriksa

UKL-UPL

Komisi Penilai Amdal

menilai Amdal


commit to user

47

Guna memahami proses Izin Lingkungan yang dimulai dari penyusunan

dokumen Amdal atau UKL-UPL oleh pemrakarsa hingga penerbitan Izin

Lingkungan oleh pejabat yang berwenang, perlu uraian pembahasan secara

rinci mengenai mekanisme Amdal dan UKL-UPL yang merupakan kunci dari

Izin Lingkungan :

1. Amdal

Dalam pembahasan mengenai izin lingkungan di tingkat pusat,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ini sudah sangat sesuai.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang bagaimana penyusunan

Amdal terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13. Guna memahami

mekanismenya menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2012 perlu memahami dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari

dokumen Amdal, yaitu :

a. KA-ANDAL (Kerangka Acuan ANDAL)

Ruang lingkup kajian analisis dampak Lingkungan Hidup yang

merupakan hasil pelingkupan.

b. ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup)

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting

suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

c. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan)

Upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang

ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)

Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena

dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Penyusunan Amdal menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 8 Tahun 2006 melalui 2 tahapan, yaitu penyusunan KA-ANDAL

dan penyusunan ANDAL, RKL-RPL. KA-ANDAL yang telah disusun oleh

pemrakarsa segera disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi

lingkungan hidup selaku ketua Komisi Penilai Amdal untuk dilakukan


commit to user

48

penilaian. Setelah KA-ANDAL disetujui, maka pemrakarsa baru menyusun

ANDAL dan RKL-RPL yang juga disampaikan kepada Kepala Instansi

yang membidangi lingkungan hidup selaku ketua Komisi Penilai Amdal

untuk dilakukan penilaian.

Dari aspek mekanismenya, penyusunan Amdal dapat dilihat pada

diagram alir penyusunan Amdal :


commit to user

49

Gambar 3. Diagram Alir Penyusunan Amdal

Dalam penyusunan dokumen-dokumen Amdal terdapat hak dan

kewajiban pelibatan masyarakat. Berikut prosedur keterlibatan masyarakat

dalam proses Amdal sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan

Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup :

Pengumpulan data dan informasi tentang:

1. Rencana usaha dan/atau kegiatan

2. Rona lingkungan hidup

3. Kegiatan lain di sekitar rencana usaha dan/atau

kegiatan

4. Saran, tanggapan dan pendapat masyarakat

Proyeksi perubahan rona lingkungan hidup sebagai

akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan

Penentuan besaran dan sifat penting dampak terhadap

lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana usaha

dan/atau kegiatan

Evaluasi dampak penting terhadap lingkungan hidup

Rekomendasi/saran tindak lanjut untuk pengambil

keputusan, perencanaan dan pengelola lingkungan

hidup berupa:

1. Alternatif komponen usaha dan/atau kegiatan

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup


commit to user

50

Masyarakat Insatansi yang Pemrakarsa

Berkepentingan Bertanggungjawab

Gambar 4. Proses Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal

Hak masyarakat adalah:

a. Memperoleh informasi berkaitan dengan Amdal.

b. Memberikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha

dan/atau kegiatan yang wajib menyusun Amdal dan dokumen KA-

ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL.

c. Duduk sebagai anggota Komisi Penilai Amdal khususnya bagi warga

masyarakat yang terkena dampak.

Pengumuman

Persiapan

Penyusunan Amdal

Saran, Pendapat

dan Tanggapan

Pengumuman

Rencana usaha

dan/atau kegiatan

Konsultasi

Penilaian KA-Andal

Oleh komisi (maks 30

hari)

Penyusunan KA-

Andal

Penilaian Andal,

RKL, RPL Oleh

komisi (maks 75

hari)

Penyusunan

Andal, RKL-RPL

Saran, Pendapat

dan Tanggapan

Saran, Pendapat

dan Tanggapan

Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup


commit to user

51

Kewajiban Pemerintah (Instansi yang Bertanggungjawab):

a. Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai

penyusunan Amdal.

b. Mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan dari

warga masyarakat yang disampaikan.

c. Menyampaikan rangkuman hasil, saran, pendapat dan tanggapan dari

warga masyarakat serta respon dan sikap atas saran, pendapat, dan

tanggapan warga masyarakat tersebut kepada Komisi Penilai Amdal.

d. Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian

dokumen KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL kepada warga

masyarakat yang berkepentingan.

e. Memfasilitasi terlaksananya dengan baik hak warga masyarakat atas

informasi dan berperan serta dalam proses Amdal.

Waktu penyusunan dokumen Amdal pun dibagi menjadi waktu

untuk menyusun KA-ANDAL dan waktu untuk menyusun ANDAL, RKL-

RPL. Waktu penyusunan KA-ANDAL termasuk di dalamnya waktu untuk

penyampaian pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan kepada

masyarakat paling cepat 10 hari sesuai dengan batas waktu penyampaian

tanggapan bagi masyarakat sejak diumumkan rancana usaha dan/atau

kegiatan yang akan menyusun Amdal. Namun waktu 10 hari untuk

menyusun KA-ANDAL juga tidak wajar, mengingat proses penyusunanya

meliputi survei pengumpulan data, uji kualitas lingkungan untuk

menentukan rona awal lingkungan, dan penyusunannya dokumen. Waktu

wajar yang diperlukan paling cepat 30 hari. Sedangkan waktu penyusun

ANDAL dan RKL-RPL tidak ada ketentuan, namun secara umum waktu

wajar yang diperlukan 30 hari.

Sedangkan skema penilaian Amdal berdasar Peraturan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan

Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,

sebagai berikut :


commit to user

52

Gambar 5. Skema Penilaian Amdal


commit to user

53

Kerangka Acuan disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan

Andal dan RKL-RPL. Kerangka Acuan yang telah disusun tersebut

kemudian akan diajukan kepada tiga jenis, yang pertama kepada Menteri

melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat, kemudian yang kedua

Gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Provinsi, dan yang

ketiga Bupati/Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal

kebupaten/kota. Untuk melakukan penilaian sebagaimana dalam bagan

diatas, Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai

Kerangka Acuan.

Pemrakarsa menyampaikan perbaikan Kerangka Acuan kepada

Komisi Penilai Amdal. Kerangka Acuan yang telah diperbaiki dinilai oleh

tim teknis. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan

kepada Komisi Penilai Amdal. Jangka waktu penilaian dilakukan paling

lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan

dinyatakan lengkap secara administrasi. Dalam hal hasil penilaian tim teknis

menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal

menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasar Kerangka

Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya atau konsep Kerangka Acuan.

Pengajuan Andal dan RKL-RPL yang telah disusun diajukan sama kepada

tiga jenis seperti diatas. Jangka waktu penilaian ANDAL, RKL dan RPL

hingga penyampaian hasil akhir penilaian yang berupa rekomendasi

kelayakan lingkungan membutuhkan waktu 75 hari. Selanjutnya jangka

waktu penetapan keputusan kelayakan lingkungan paling lama 10 hari sejak

diterimanya hasil penilaian. Jadi waktu untuk menilai Amdal secara

keseluruhan dapat mencapai 115 hari.

Jadi waktu penyusunan Amdal hingga memperoleh Izin Lingkungan

membutuhkan waktu yang wajar adalah 175 hari atau (kurang lebih 6

bulan). Waktu tersebut dapat lebih cepat, jika penyusun cepat dalam


commit to user

54

menyusun dokumen dan komisi penilaian Amdal cepat melakukan proses

penilaian, artinya tidak menggunakan waktu maksimal sebagaimana

ketentuan. Namun dapat pula lebih lama jika penyusunan lambat dalam

menyusun dokumen dan komisi penilai menggunakan waktu maksimal.

Sedangkan unsur yang terlibat dalam penilaian Amdal dapat dilihat

pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup, sebagai berikut:

a. Komisi penilai pusat, dengan keanggotaan dari unsur-unsur Kementerian

Negara Lingkungan Hidup, Departemen Dalam Negeri, instansi di

bidang kesehatan, instansi di bidang pertahanan keamanan, instansi di

bidang penanaman modal, instansi di bidang pertanahan, instansi di

bidang ilmu pengetahuan, departemen dan/atau lembaga pemerintah non

departemen yang membidangi usaha dan/atau lembaga pemerintah non

departemen yang terkait, wakil provinsi yang bersangkutan, dan/atau

wakil kabupaten/kota yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan

hidup, ahli di bidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup sesuai

dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat

terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

b. Komisi penilai provinsi, dengan keanggotaan dari unsur-unsur Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, instansi lingkungan hidup

provinsi, instansi di bidang penanaman modal daerah, instansi di bidang

pertanahan di daerah, instansi di bidang pertahanan keamanan di daerah,

instansi di bidang kesehatan daerah provinsi, wakil instansi pusat

dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan, wakil instansi terkait di provinsi, wakil dari

kabupaten/kota yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup

perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan

hidup, ahli di bidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di

daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau


commit to user

55

kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta

anggota lain yang dipandang perlu.

c. Komisi penilai kabupaten/kota, dengan keanggotaan dari unsurunsur

wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, wakil dari instansi

di bidang lingkungan hidup daerah, wakil dari instansi di bidang

penanaman modal daerah, wakil dari instansi di bidang pertanahan

daerah, wakil dari instansi di bidang kesehatan daerah, wakil dari

instansi-instansi terkait lainnya di daerah, ahli di bidang lingkungan

hidup, ahli dibidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,

wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha

dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari masyarakat yang terkena

dampak, dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam

penilaian Amdal cukup banyak, hal ini menunjukkan banyaknya hal dan

permasalahan yang menjadi pertimbangan dalam keputusan kelayakan

lingkungan dalam Amdal ini.

Sedangkan dari aspek biaya, pemrakarsa bertanggung jawab

terhadap biaya penyusunan dokumen Amdal yang melibatkan konsultan

Amdal yang telah memiliki lisensi dan biaya jasa penilaian Amdal oleh

komisi penilai Amdal sebagaimana Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sekilas tampak bahwa

biaya penyusunan dan penilaian Amdal hingga keluarnya Izin Lingkungan

cukup besar hingga ratusan juta rupiah. Berdasar informasi dari Badan

Lingkungan Hidup, keseluruhan dana untuk penyusunan dan penilaian

Amdal hingga keluarnya Izin Lingkungan kurang lebih 400 sampai dengan

600 juta rupiah.

Di Kabupaten Boyolali, biaya tersebut dapat lebih besar lagi

mengingat hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Boyolali belum memiliki

komisi penilai Amdal kabupaten. Sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata


commit to user

56

Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka

penilaian Amdal usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal di wilayah

Kabupaten Boyolali dilakukan oleh komisi penilai Amdal Provinsi Jawa

Tengah. Hal ini menyebabkan penambahan mekanisme dan penambahan

pihak yang terlibat yang mengandung konsekuensi penambahan biaya.

2. Mekanisme Pemeriksaan UKL-UPL

Dalam pembahasan mengenai izin lingkungan di tingkat pusat,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ini sudah sangat sesuai.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang bagaimana penyusunan

penyusunan UKL-UPL terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19.

Selain itu secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Berikut

gambaran mengenai mekanisme pemeriksaan UKL-UPL :


commit to user

57

Gambar 6. Mekanisme Pemeriksaan UKL-UPL

Waktu yang dibutuhkan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk

menyusun UKL-UPL tidak sama tergantung kompleksitas dampak usaha

Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan menyusun

UKL-UPL

Unit kerja yang menangani pemeriksaan

UKL-UPL melakukan pemeriksaaan UKL-UPL

berkoordinasi dengan instansi yang membidangi

usaha dan atau kegiatan

Kepala Instansi Lingkungan Hidup

menerbitkan rekomendasi UKL-

UPL

Kepala Instansi Lingkungan Hidup memerintahkan

Unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL

pada Instansi Lingkungan Hidup melakukan

pemeriksaaan UKL-UPL

Jika sudah

sesuai

ketentuan

Jika belum memenuhi

ketentuan

Unit kerja yang

menangani pemeriksaan UKL-

UPL mencermati UKL-UPL dan

hasil pemeriksaaan

UKL-UPL

Pemrakarsa usaha dan

atau kegiatan

memperbaiki UKL-UPL

sesuai hasil pemeriksaan UKL-UPL

Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan mengajukan kepada

Kepala Instansi Lingkungan Hidup


commit to user

58

dan/atau kegiatan terhadap lingkungan dan faktor non teknis lainnya. Waktu

normal atau rata-rata penyusunan UKL-UPL sekitar 2 minggu (14 hari).

Sedangkan waktu penyusunan yang dibutuhkan oleh kepala instansi yang

membidangi lingkungan hidup mulai penerimaan UKL-UPL dari

pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan hingga menerbitkan rekomendasi UKL-

UPL paling lama 14 hari. Waktu total yang diperlukan pemrakarsa usaha

dan/atau kegiatan mulai menyusun UKL-UPL hingga memperoleh

rekomendasi UKL-UPL adalah 1 bulan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan UKL-UPL,

sebagaimana pasal 7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, bahwa pemeriksa UKL-

UPL adalah unit kerja yang menangani UKL-UPL di Badan Lingkungan

Hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan. Jika usaha

dan/atau kegiatan rumah sakit maka instansi yang membidangi adalah Dinas

Kesehatan, jika usaha dan/atau kegiatan industri maka instansi yang

membidangi Dinas Perindustrian. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang

terlibat relatif sedikit. Sedangkan dari segi biaya, meliputi biaya penyusunan

dan pemeriksaan. Biaya penyusunan, UKL-UPL tidak menyaratkan harus

disusun oleh personil yang memiliki syarat tertentu, sehingga dapat disusun

oleh pemrakarsa sendiri dengan biaya sedikit. Sedangkan pemeriksaannya

hanya melibatkan sedikit pihak, sehingga biayanya pun relatif kecil.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

pemerintah pusat mengenai izin lingkungan yang meliputi Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010

tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan Hidup dan aturan lainnya yang disusun berdasar


commit to user

59

amanat ketentuan lama yang masih relevan belum lengkap karena masih ada

ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan yang menyebutkan bahwa tata cara pemberian izin

lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Menteri

Lingkungan Hidup). Oleh karena itu pemerintah daerah, termasuk

Pemerintah Kabupaten Boyolali masih menunggu Peraturan Menteri

tersebut untuk menerapkan mekanisme izin lingkungan secara utuh.

Berikut beberapa peraturan yang terkait dengan Izin Lingkungan di tingkat

pemerintah daerah :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pengendalian Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, hal yang berkaitan

dengan izin lingkungan terdapat dalam pasal 63 sampai dengan pasal 66.

Peraturan Daerah ini sudah mengatur mengenai Amdal dan UKL-UPL yang

merupakan bagian dari izin lingkungan yang sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tetapi belum sampai pada istilah Izin

Lingkungan. Hal ini dikarenakan istilah izin lingkungan muncul ketika

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan. Agar Kabupaten Boyolali

dapat melaksanakan izin lingkungan secara penuh, harus mengeluarkan

terlebih dahulu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Selama ini di Kabupaten Boyolali menggunakan 3 (tiga) macam

dokumen lingkungan yaitu Amdal, UKL-UPL atau SPPL. Usaha dan/atau

kegiatan yang wajib UKL-UPL ada 154 dan usaha dan/atau kegiatan yang

wajib SPPL ada 1268. Dalam penyusunannya Amdal itu dikeluarkan komisi

penilai Amdal, padahal Kabupaten Boyolali belum mempunyai komisi

penilai Amdal. Tetapi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal itu

wilayahnya berada di Kabupaten Boyolali. Apabila Kabupaten Boyolali

mendapatkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang mengharuskan

menggunakan Amdal, maka akan ditangani Komisi Amdal Provinsi Jawa


commit to user

60

Tengah. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal di Kabupaten

Boyolali ada 11 jenis usaha dan/atau kegiatan.

b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penyusunan

dan Penilaian Pemeriksaan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Peraturan ini berisi pedoman penyusunan dan penilaian/ pemeriksaan

dokumen kajian lingkungan hidup, meliputi:

1) Jenis-jenis dokumen kajian lingkungan hidup dan daftar yang

digunakan untuk mentukan jenis dokumen tersebut, meliputi Amdal,

UKL-UPL, DPPL, dan SPPL;

2) Cara penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup meliputi Amdal,

UKL-UPL, DPPL, dan SPPL;

3) Mekanisme penilaian Amdal;

4) Mekanisme pemeriksaan UKL-UPL;

5) Mekanisme penilaian DPPL.

Sebagian besar materi peraturan ini sama dengan materi peraturan

perundang-undangan diatasnya, sehingga peraturan ini lebih dianggap

sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur dokumen

lingkungan yang terdiri dari Amdal, UKL-UPL, SPPL, dan DPPL. Dilihat

dari lingkupnya, peraturan ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan

dokumen lingkungan. Namun tidak menyinggung izin lingkungan, apalagi

mengaturnya.

c. Keputusan Bupati Boyolali tentang Tim Pemeriksa UKL-UPL

Tim Pemeriksa UKL-UPL bertugas melaksanakan pemeriksaan

UKL-UPL sebagaimana diamanatkan peraturan-perundangan. Tim ini

dibentuk setiap tahun menyesuaikan tahun anggaran. Anggota tim

pemeriksa terdiri dari beberapa personil dari Badan Lingkungan Hidup

sebagai anggota tetap dan dinas yang membidangi usaha dan/atau kegiatan

sebagai anggota tidak tetap (menyesuaikan jenis usaha dan/atau kegiatan).

Berdasar uraian tersebut di atas, baik secara aturan maupun praktek

pelaksanaan, belum dapat melaksanakan mekanisme izin lingkungan secara


commit to user

61

utuh. Mekanisme yang berhubungan erat dengan mekanisme izin

lingkungan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali

hanya mekanisme pemeriksaan UKL-UPL dengan menerbitkan

rekomendasi UKL-UPL. Sedangkan mekanisme Amdal masih dilaksanakan

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena Pemerintah Kabupaten

Boyolali belum mempunyai komisi penilai Amdal kabupaten. Jadi adanya

ketentuan izin lingkungan, hingga saat ini, belum merubah mekanisme yang

ada. Sedangkan jika dilaksanakan, mekanisme izin lingkungan menambah

proses atau langkah, namun dari aspek waktu, penerapan izin lingkungan

akan mempercepat waktu di banding ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,

yaitu waktu penilaian KA-ANDAL yang semula 75 hari (pasal 16 ayat (2))

menjadi 30 hari (pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

tentang Izin Lingkungan). Sedangkan jangka waktu penyusunan UKL-UPL

hingga penerbitan Izin Lingkungan tidak berubah seperti semula. Selain itu,

pengajuan izin lingkungan dilakukan bersama-sama dengan pengajuan

penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sehingga tidak akan

menambah jangka waktu penyelesaian Amdal.

Secara umum, penerapan izin lingkungan tidak mempengaruhi upaya

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Boyolali yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Boyolali 2010-2015, dengan mewujudkan Boyolali yang lebih sejahtera,

berdaya saing, dan Pro Investasi. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka

diharapkan pemerintah Kabupaten Boyolali akan mempermudah dalam

pemberian pelayanan perizinan. Pelayanan izin tersebut sangat sesuai

dengan konsep visi Pembangunan Kabupaten Boyolali yang Pro Investasi

bersistem one stop service. Hal tersebut tercantum dalam visi Pembangunan

Daerah Kabupaten Boyolali,


commit to user

62

Konsep pro investasi adalah konsep untuk mempermudah segala

layanan dan perizinan investasi serta dalam rangka pengembangan

sistem “one stop service” dan membuka pusat informasi investasi

atau “information centre”, serta didukung dengan peningkatan

infrastruktur yang memadai. Diharapkan dengan penerapan konsep

pro investasi secara terpadu dapat meningkatkan jumlah realisasi

investasi di Kabupaten Boyolali dan meningkatan penyediaan

lapangan kerja seluas-luasnya.

Adanya konsep tersebut maka diharapkan pemerintah Kabupaten

Boyolali tidak berbelit-belit dalam memberikan izin lingkungan. Prinsip

good governance diharapkan dalam pemberian izin lingkungan

mekanismenya tidak terlalu rumit yang berarti sederhana. Waktu yang

diperlukan tidak terlalu lama yaitu sesuai dengan Pro Investasi ini waktunya

cepat dan biaya yang murah tidak terlalu mahal, pelayanan yang diberikan

adalah pelayanan yang prima, akan tetapi pelaksanaannya tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Izin lingkungan yang dikawatirkan akan memperumit perizinan dan

merugikan bagi sebuah perusahaan adalah salah besar. Karena mekanisme

izin lingkungan ini akan melindungi para pengusaha bahwa mereka telah

memenuhi ketentuan di bidang lingkungan hidup. Izin lingkungan sebagai

syarat pemberian izin usaha dan/atau kegiatan bukan ancaman bagi bisnis

atau investasi, namun akan menjamin kepastian hukum bagi suatu

perusahaan (Helmi, 2012:195).

B. Mekanisme Izin Lingkungan dalam Pengendalian Dampak Lingkungan

pada Kegiatan Usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Tujuan dan sasaran Amdal adalah untuk menjamin suatu usaha dan/atau

kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak

lingkungan hidup. Melalui studi Amdal diharapkan usaha dan/atau kegiatan

pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara

efisien, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif

terhadap lingkungan hidup (www.indomedia.com). Studi Amdal diperlukan

bagi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap

http://www.indomedia.com/


commit to user

63

lingkungan yang pada umumnya terdapat pada rencana-rencana kegiatan

berskala besar, kompleks serta berlokasi di daerah yang memiliki lingkungan

sensitif.

Pengelolaan lingkungan dalam usaha menghindari kerusakan akibat

satu proyek pembangunan baru dapat dilakukan setelah diketahui dampak

lingkungan yang akan terjadi akibat dari proyek-proyek pembangunan yang

akan dibangun. Untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pengelolaan

lingkungan, maka harus selalu dilakukan pemantauan sejak awal pembangunan

secara berkala. Hasil pemantauan ini dapat dipakai untuk memperbaiki bahkan

mengubah pengelolaan lingkungan hidup. Pemantauan secara berkala ini

penting untuk menilai aktivitas pengelolaan lingkungan agar bermanfaat dalam

menjaga kualitas lingkungan dari proyek pembangunan yang berpotensi

menimbulkan dampak besar terutama dampak negatif.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) merupakan salah satu

upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan yang

timbul dari suatu kegiatan. Dengan dilaksanakannya studi Amdal, sebelum

dilaksanakannya suatu kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan,

dapat dijadikan acuan apakah kegiatan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak.

Amdal juga menjamin aspek keberlanjutan dan kelanggenan hidup proyek

pembangunan dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Peran Izin Lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengendalian

dampak lingkungan dapat dilihat dari : 1) mekanisme penilaian Amdal atau

pemeriksaan UKL-UPL; dan 2) materi Amdal atau UKL-UPL.

1. Mekanisme Izin Lingkungan

Sebagaimana pada pembahasaan terdahulu, Izin Lingkungan

diperoleh dari dua jalur yang berbeda. Dua jalur itu adalah penilaian Amdal

dan pemeriksaan UKL-UPL. Amdal atau UKL-UPL merupakan salah satu

syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Setiap usaha dan/atau kegiatan

yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal


commit to user

64

dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib

Amdal wajib memiliki UKL-UPL.

Mekanisme izin lingkungan yang menunjukkan fungsinya sebagai

sarana perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan, terlihat pada

keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam mekanisme tersebut. Semakin

banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pula aspek yang perlu

dipertimbangkan dalam proses ini. Hal ini sesuai dengan demokrasi di

bidang lingkungan hidup yang diharapkan menghasilkan rumusan atau

putusan yang lebih baik dan mempunyai legitimasi lebih kuat. Semakin

banyak pihak yang mengetahui, semakin banyak pula pihak yang peduli dan

cenderung ikut memantau hasilnya. Hal ini akan berdampak pada

peningkatan penaatan terhadap hasil keputusan yang berupa kelayakan

Amdal dan rekomendasi UKL-UPL.

Ketentuan lain yang dapat memperkuat peran izin lingkungan

sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan adalah

pencantuman izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha

dan/atau kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut semua dinas/instansi yang

berwenang mengeluarkan izin usaha tidak dapat mengeluarkan bahkan

memproses izin usaha sebelum ada izin lingkungan yang diperoleh melalui

proses Amdal dan UKL-UPL. Hal ini juga memaksa pemrakarsa untuk

melalui mekanisme Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL. Kewajiban ini

akan mendorong aspek lingkungan hidup menjadi maindstream bagi

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Selain itu,

mekanisme ini dapat mendorong peningkatan pemahaman pemrakarsa usaha

dan/atau kegiatan serta kepeduliannya terhadap permasalahan lingkungan,

sehingga akan mengupayakan pengelolaan lingkungan akibat usaha dan/atau

kegiatan dan terhindar adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.


commit to user

65

2. Materi Izin Lingkungan

Pada prinsipnya Amdal atau UKL-UPL berisi informasi rencana

usaha dan/atau kegiatan, perkiraan dampak lingkungan, rencana atau upaya

pengelolaan lingkungan, dan rencana atau upaya pemantauan lingkungan.

Dokumen yang berisi hal-hal tersebut, disampaikan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan guna memastikan bahwa rencana usaha dan/atau

kegiatan yang akan berjalan sudah diketahui dan disetujui melalui

mekanisme Amdal atau UKL-UPL. Isi dokumen yang telah disepakati

melalui mekanisme Amdal dan UKL-UPL tersebut merupakan pedoman

bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan

lingkungan dan pemantauan lingkungan. Artinya, pemrakarsa yang telah

memiliki izin lingkungan, sudah mempunyai buku pedoman untuk

mengelola dan memantau lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan.

Dalam dokumen Amdal dan UKL-UPL berbagai cara pengelolaan

lingkungan dan cara pemantauan lingkungan agar usaha dan/atau kegiatan

tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap lingkungan.

Peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah melaksanakan semua

rencana yang sudah tertuang dalam dokumen, dan peran lain yang tidak

kalah pentingnya adalah peran pemerintah sebagai pengawas dan pembina

serta peran masyarakat sebagai pemantau. Dalam hal ini, dokumen Amdal

dan UKL-UPL memuat tolok ukur yang digunakan sebagai ukuran standar

dalam pemantauan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan.

Tolok ukur tersebut lebih dikenal dengan baku mutu. Baku mutu lingkungan

ada di dalam dokumen Amdal dan UKL-UPL. Jadi di dalam dokumen

Amdal dan UKL-UPL pengusaha itu melaksanakan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan dengan standar baku mutu. Dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tidak lepas dari baku mutu lingkungan hidup. Baku

mutu lingkungan hidup menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 yang meliputi:

a. baku mutu air;


commit to user

66

b. baku mutu air limbah;

c. baku mutu air laut;

d. baku mutu udara ambien;

e. baku mutu emisi;

f. baku mutu gangguan; dan

g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Baku mutu lingkungan merupakan instrumen teknis untuk

menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pelaksanaan

suatu izin usaha dan/atau kegiatan. Agar lingkungan hidup mampu

mendukung kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, usaha untuk

memelihara dan mengembangkan mutu lingkungan hidup Indonesia penting

(Daud Silalahi, 2001:116).

Sebagai contoh, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, baku

mutu air limbah rumah sakit adalah :

TSS : 30 mg/L

pH : 6,0-9,0

BOD5 : 30 mg/L

COD : 80 mg/L

NH3-N Bebas : 0,1 mg/L

Phosphat (PO4-P) : 2 mg/L

Baku mutu tersebut mengandung arti bahwa pemrakrasa kegiatan

rumah sakit harus melakukan pengelolaan air limbah yang keluar akibat

kegiatan pelayanan kesehatan sehingga kadar parameter TSS, pH, BOD5,

COD, NH3-N Bebas, dan Phosphat (PO4-P) tidak melebihi angka-angka

tersebut di atas. Jika melampaui maka pemrakarsa kegiatan rumah sakit

bertanggungjawab terhadap pelanggaran baku mutu.


commit to user

67

Berikut beberapa ketentuan baku mutu lingkungan yang sering digunakan :

Tabel 1. Ketentuan baku mutu lingkungan

No. Baku Mutu Dasar hukum peraturan Perundang-

Undangan

1.

Baku mutu udara ambien Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8

Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara

Ambien di Provinsi Jawa Tengah

2.

Baku mutu air limbah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu

Air Limbah

3.

Baku mutu air

permukaan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air.

4.

Baku tingkat kebisingan Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996

tentang Baku Mutu Kebisingan

5.

Baku tingkat kebauan Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor Kep-50/MENLH/11/1996

tentang Baku Tingkat Kebauan

6.

Baku mutu emisi sumber

tidak bergerak

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

10 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara

Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat

Provinsi Jawa Tengah

Dari uraian diatas, mekanisme izin lingkungan yang merupakan

kewajiban bagi setiap pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan efektif menempatkan

izin lingkungan sebagai sarana perlindungan dan pengendalian dampak


commit to user

68

lingkungan pada tahap awal rencana kegiatan. Sedangkan bukan jaminan

bahwa usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan tidak

mencemari atau merusak lingkungan. Karena izin lingkungan dengan

dokumen Amdal dan UKL-UPL yang memastikan bahwa semua rencana

usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan mempunyai pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Sedangkan pada tahapan pelaksanaan kegiatan masih ada beberapa faktor

yang mempengaruhi sebuah usaha dan/atau kegiatan tidak mencemari

lingkungan, yaitu:

a. faktor ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap pedoman

dalam Amdal dan UKL-UPL dan peraturan lainnya;

b. faktor pengawasan dan pemantauan dari pihak internal dan eksternal,

pihak internalnya pemerintah dan pihak eksternalnya masyarakat;

c. faktor penegakan hukum, yaitu penegakan aturan terhadap penaatan-

penaatan dibidang lingkungan hidup.

3. Jenis – Jenis Izin bidang Lingkungan

Berdasarkan penjelasan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jenis-jenis

izin lingkungan adalah izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3), izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air

limbah ke sumber air. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 saat

ini, izin-izin tersebut diintegrasikan dalam satu sistem perizinan, yakni izin

lingkungan. Selain ketiga jenis izin di atas, terdapat beberapa izin yang juga

termasuk dalam kategori izin lingkungan, yakni tentang keputusan

kelayakan lingkungan dan izin lokasi.

Izin bidang lingkungan ini, berarti bahwa usaha dan/atau kegiatan

sudah beroperasi. Sehingga izin bidang lingkungan ini merupakan proses

tindak lanjut dari izin lingkungan pada saat ini (Surat Keputusan Kelayakan

Amdal dan rekomendasi UKL-UPL). Izin-izin itu mengatur tentang

teknisnya saja, atau tata cara pengendalian dampak lingkungan.


commit to user

69

Pada dasarnya di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

memiliki 2 (dua) perizinan di bidang lingkungan yaitu yang pertama izin

pembuangan air limbah dan yang kedua izin tempat penyimpanan sementara

limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

a. Izin Pembuangan Air Limbah

Dasar hukum izin pembuangan air limbah yaitu Peraturan Bupati

Boyolali Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan Air limbah di

Kabupaten Boyolali. Sampai sekarang berlaku 5 tahun dan terdapat 12

usaha dan/atau kegiatan.

Di dalam izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL) memuat rencana

pengusaha untuk mengolah air limbah. Secara teknis diatur dalam

Peraturan Bupati diatas. Dalam hal ini mengenai tata cara perizinan yang

terdiri dari tata cara pengajuan permohonan izin dan tata cara

pemrosesan. Selain itu secara teknis mengatur tentang masa berlaku izin,

berakhirnya izin, dan pembinaan dan pengawasan.

b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3)

Di dalam izin lingkungan (Amdal-UKL-UPL) ada kesediaan

pengusaha untuk mengolah limbah B3. Di dalam Peraturan Bupati ini

mengatur secara teknis. Secara teknis yang dimaksud adalah tentang

perizinan, tentang rekomendasi, pembinaan, pengawasan pengelolaan

limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, dan

pembiayaan. Selain itu menurut lampiran II di dalam Peraturan Bupati ini

persyaratan teknisi terdiri dari lokasi tempat penyimpanan sementara

limbah B3, lokasi tempat pengumpulan limbah B3, tempat penyimpanan,

pengemasan, dan cheklist verifikasi lapangan.

Dasar hukum izin tempat penyimpanan sementara Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun

2010 tentang Tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Boyolali. Di


commit to user

70

dalam Peraturan Bupati ini mengatur secara teknis. Dasar pembuatan

Peraturan Daerah yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta

pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) oleh Pemerintah Masa berlaku 3 tahun dan terdapat 19

perizinan.

Kedudukan izin lingkungan di dalam izin usaha tetap sangat

penting karena izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan

izin usaha dan/atau kegiatan. Ketika tidak ada izin lingkungan, maka

pemerintah atau instansi yang berwenang memberikan izin dilarang

menerbitkan izin usaha. Sehingga pengusaha dilarang menjalankaan

usahanya.

4. Kendala di Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali belum menerapkan izin lingkungan

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mekanisme pemberian

izin dibidang lingkungan Kabupaten Boyolali mengacu pada Peraturan

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian

Lingkungan Hidup. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Boyolali belum

mempunyai Peraturan Daerah yang khusus mengatur izin lingkungan.

Peraturan Daerah yang khusus mengatur izin lingkungan belum

dibuat. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Badan

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Boyolali menunggu aturan turunan

dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Apabila terlanjur sudah membuat Peraturan Daerah tentang izin lingkungan

namun tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, maka Peraturan Daerah

tersebut bisa batal demi hukum. Selain itu Pemerintah Kabupaten Boyolali

itu membuat aturan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang terjadi.


commit to user

71

Aturan yang dibuat itu bersifat memaksa dan pemerintah mempunyai

kewenangan untuk mengatur.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali mengatakan

bahwa, “apabila izin lingkungan di Kabupaten Boyolali sudah di sahkan

maka akan semakin menyulitkan para pengusaha ataupun perusahaan di

Boyolali untuk memperoleh izin lingkungan”. Pendapat tersebut

mengandung arti bahwa izin lingkungan akan menghambat visi Pro

Investasi di Kabupaten Boyolali karena perusahaan wajib memiliki izin

lingkungan yang dinilai akan mempersulit.

Penulis kurang setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Kepala

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Izin lingkungan sebagai syarat

pemberian izin usaha dan/atau kegiatan bukan menjadi ancaman untuk

investasi, namun akan menjamin kepastian hukum bagi perusahaan.

Perusahaan akan terlindungi dengan memenuhi kebutuhan lingkungan.

Perasaan khawatir terhadap mekanisme izin lingkungan harus segera

dilupakan. Selain itu, agar proses izin lingkungan tidak terkesan

menghambat investasi di Kabupaten Boyolali, maka pemerintah daerah

harus segera menyusun regulasi dan rencana teknis, termasuk peningkatan

SDM, agar proses izin lingkungan dapat dilaksanakan dengan cepat dan

mudah namun tidak mengurangi proses dan kualitas hasilnya.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, izin lingkungan bukan

birokrasi perizinan, tetapi merupakan instrumen pengendalian dan

pengawasan risiko lingkungan dari berbagai kegiatan. Izin lingkungan justru

menghindarkan pengusaha dari pengeluaran biaya tinggi karena cukup

mengurus satu izin satu kali saja. Perusahaan tidak bisa “main-main”

dengan Undang-Undang ini, karena pelanggaran izin lingkungan

mengakibatkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif

bisa berupa teguran tertulis, paksaan, hingga pembekuan, dan pencabutan


commit to user

72

izin lingkungan. Tanpa izin lingkungan perusahaan tidak akan bisa

menjalankan usahanya. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa penjara

belasan tahun dan denda hingga puluhan miliar rupiah

(www.MenLH.go.id).

Dalam pemberian izin dibidang lingkungan, Badan Lingkungan

Hidup (BLH) Kabupaten Boyolali selama ini menggunakan mekanisme

pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL. Pada kenyataan di lapangan bahwa

usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali hanya mencakup 2

(dua) mekanisme tersebut dan belum pernah sampai pada kasus rencana

usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan

penting terhadap lingkungan. Apabila ada usaha dan/atau kegiatan yang

mengharuskan dengan mekanisme penilaian Amdal, maka kasus tersebut

akan di bawa kepada penilaian Amdal provinsi.

Proses pemeriksaan UKL-UPL di Kabupaten Boyolali yaitu mulai

dari Pemrakarsa mengajukan surat permohonan untuk pemeriksaan

dokumen, setelah itu masuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan dokumen

dengan menghadirkan tim pemeriksa. Kemudian ada koreksi dari tim

pembahas kemudian ditindaklanjuti dari pemrakarsa, dikembalikan lagi ke

Badan Lingkungan Hidup (BLH). Apabila sudah betul atau sesuai baru

diterbitkan rekomendasi. Dari awal sampai terbit rekomendasi dibatasi

waktu 14 hari kerja.

Dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sering

memperoleh berbagai kendala. Kendala-kendala yang sering terjadi dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain (Lilin Budiati,

2012:27):

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM);

b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA);

c. Lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan;

d. Lemahnya penegakan hukum lingkungan;

e. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup;

f. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.


commit to user

73

Solusi dari belum terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten

Boyolali tentang izin lingkungan untuk memaksimalkan perizinan di bidang

lingkungan tanpa merubah aturan-aturan yang telah ditetapkan. Maksudnya

perizinan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat, pelayanan yang

prima dan proses kehati-hatian. Pemaksimalan perizinan juga merupakan

salah satu upaya pendukung visi Pro Investasi Kabupaten Boyolali. Proses

perizinan yang memuaskan akan menjadi daya tarik investasi di Kabupaten

Boyolali.

Berdasarkan laporan dari Badan Lingkungan Hidup, mekanisme izin

lingkungan hanya merupakan sebuah proses awal dari usaha dan/atau

kegiatan. Penaatan terhadap proses awal ini belum dapat menjamin sebuah

usaha dan/atau kegiatan tidak akan menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan terdapat proses selama

operasional usaha dan/atau kegiatan, dimana pengusaha diwajibkan

mengendalikan dampak lingkungan dengan melakukan upaya pengelolaan

lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam

dokumen Amdal atau UKL-UPL. Dalam hal ini tingkat ketaatan pengusaha

dalam mengendalikan dampak lingkungan dan peran pengawasan oleh

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dan/atau masyarakat lebih

menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan.

Proses awal itu berperan untuk mengurangi potensi terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Akibat usaha dan/atau kegiatan

sehingga belum dapat memastikan sebuah usaha dan/atau kegiatan

menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Sebagai ilustrasi dari kasus itu, jumlah kasus pada 3 tahun terakhir

yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2012 terdapat 27 kasus. Kasus

pengaduan masalah lingkungan pada tahun 2010 sebanyak 7 masalah, kasus

pengaduan masalah lingkungan pada tahun 2011 sebanyak 13 masalah, dan

kasus pengaduan masalah lingkungan pada tahun 2012 sebanyak 7 masalah.

Dari keseluruhan kasus tersebut semua perusahaan telah memiliki perizinan


commit to user

74

di bidang lingkungan. Perusahaan yang bermasalah tersebut dikarenakan 3

alasan yaitu yang pertama dikarenakan pelaksana atau pemrakarsa tidak

menaati ketentuan di dalam izin lingkungan, disini konteksnya Amdal atau

UKL-UPL, selanjutnya yang kedua dikarenakan pengawasnya yang tidak

efektif dan yang ketiga penegakan hukumnya, mungkin disebabkan oleh

karena kurangnya penegakan aturan terhadap pelanggaran-pelanggaran

dibidang lingkungan hidup.


commit to user

75

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dimuka,

maka dapat penulis simpulkan:

1. Landasan yuridis dalam pemberian Izin Lingkungan oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali baru sebatas undang-undang dan

peraturan pemerintah, sedangkan peraturan mengenai tata cara

pelaksanaan izin lingkungan belum ada. Pemerintah Daerah Kabupaten

Boyolali belum menerapkan izin lingkungan sebagai persyaratan izin

usaha, namun sudah menerapkan mekanisme Amdal dan UKL-UPL bagi

rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan

dengan keputusan kelayakan lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL

sebagai persyaratan perizinan. Secara substansi tidak ada perbedaan yang

prinsip, karena izin lingkungan diberikan oleh pejabat yang berwenang

kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan setelah pemrakarsa yang

bersangkutan memiliki keputusan kelayakan lingkungan dan rekomendasi

UKL-UPL. Dalam hal ini pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan

harus mengetahui lebih dahulu jenis dokumen apa yang harus disusun,

Amdal atau UKL-UPL. Dari sisi mekanisme, waktu dan biaya, penerapan

izin lingkungan tidak merubah secara signifikan terhadap mekanisme

Amdal dan UKL-UPL yang selama ini sudah berjalan, sehingga tidak akan

berpengaruh signifikan pada kecepatan pelayanan bagi pemrakarsa

rencana usaha dan/atau kegiatan mulai dari pengajuan permohonan hingga

terbitnya izin lingkungan.

2. Mekanisme izin lingkungan sebagai persyaratan perizinan sebagai bentuk

kegiatan usaha Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali secara

umum telah efektif membuat pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang

berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan mengikuti

proses dan menempatkan izin lingkungan sebagai sarana perlindungan dan


commit to user

76

pengendalian dampak lingkungan hidup pada tahap awal rencana kegiatan.

Sedangkan pada tahap pelaksanaannya, adanya izin lingkungan belum

dapat menjamin usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan pencemaran

atau kerusakan lingkungan. Masih ada beberapa faktor yang

mempengaruhi efektivitas perlindungan dan pengendalian lingkungan

hidup, yaitu:

d. faktor ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terhadap pedoman

dalam Amdal dan UKL-UPL dan peraturan lainnya;

e. faktor pengawasan dan pemantauan dari pihak internal dan pihak

eksternal, pihak internalnya pemerintah dan pihak eksternalnya

masyarakat;

f. faktor penegakan hukum, yaitu penegakan aturan terhadap penaatan-

penaatan dibidang lingkungan hidup.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis akan

memberikan saran terkait dengan penelitian hukum ini. Saran-saran tersebut

antara lain:

1. Agar mekanisme izin lingkungan segera dapat diterapkan dan tidak

menimbulkan permasalahan dalam kecepatan pelayanan izin lingkungan,

sebaiknya:

a. Pemerintah pusat yang diikuti oleh pemerintah daerah Kabupaten

Boyolali untuk segera menerbitkan peraturan hukum tentang tata cara

pemberian izin lingkungan.

b. Pemerintah Kabupaten Boyolali menyusun regulasi yang dapat

mempercepat mekanisme izin lingkungan dan menyiapkan sumber daya

manusia yang mampu melaksanakan izin lingkungan dengan baik

sehingga tidak menghambat izin usaha (investasi).

2. Agar izin lingkungan dapat berperan secara efektif dalam perlindungan

dan pengendalian dampak lingkungan akibat usaha dan atau kegiatan,

maka pemberian izin lingkungan harus melalui proses yang benar sesuai


commit to user

77

dengan ketentuan dan memuat materi yang jelas dan cukup sebagai bahan

pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi semua pihak yang

berkepentingan.

kajian yuridis tentang mekanisme pemberian izin lingkungan .../kajian...perpustakaan.uns.ac.id...

Documents