KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahragaKegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei)

Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman MantikeiLokasi: Palangka RayaTahun Anggaran: 2015

1. LATAR BELAKANG

Kota Palangka Raya adalah ibukota di Propinsi Kalimantan Tengah. Sebagai ibukota Provinsi, perkembangan bidang fasilitas keolahragaan Kalimantan Tengah yang berupa pembangunan gedung-gedung olahraga beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya baik untuk sarana latihan maupun untuk kegiatan lainnya masih sangat kurang dan belum memadai. Oleh karena itu, Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Lapangan Tenis sebagai pusat kegiatan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan olahraga. Rehabilitasi Lapangan Tenis merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan sarana olah raga yang terpadu yang dapat meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Palangka Raya khususnya. Diharapkan dengan perbaikan Lapangan Tenis maka kegiatan pelatihan maupun pertandingan olah raga dapat terlaksana dengan baik. Apabila potensi ini dapat dikembangkan dengan baik, tidak mustahil Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu Daerah yang mampu menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas yang mampu bersaing dengan daerah sekitarnya dan bahkan dalam skala nasional maupun internasional. Selain sebagai sarana olahraga, Rehabilitasi Lapangan Tenis dan kawasannya dapat pula sebagai sarana rekreasi maupun sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik sebagai paru-paru kota maupun sebagai publik area.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Perencanaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei) di Palangka Raya.

Diharapkan dengan kegiatan tersebut sebagai pembangunan fasilitas negara dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi lapangannya, serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Perwujudan Rehabilitasi Lapangan Tenis melalui perencanaan dan perancangan dengan baik sehingga dapat memenuhi persyaratan teknis pembangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi pembangunan fasilitas milik negara.

Bahwa untuk itu diperlukan penyedia jasa konsultan perencana dan perlu diarahkan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis pembangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN2.1. Maksud

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk dan acuan bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan Penyusunan Gambar Rencana dan Gambar Detail Konstruksi Perencanaan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga (Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei).

2.2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Gambar Rencana dan Gambar Detail Konstruksi Perencanaan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga (Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei) adalah :Untuk menghasilkan Desain Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga (Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei) dan sesuai standar pembangunan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat-syarat teknis yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi arsitektur, struktur (konstruksi) dan fungsional.

Aman2.3. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah :

Tersedianya dokumen Gambar Rencana dan Gambar Detail Konstruksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga (Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei) di Palangka Raya yang dapat digunakan sebagai acuan sarana perkemahan di Palangka Raya.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 Nomor 54, TLN No.3833).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 33, TLN Nomor 4438).

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembagaran Negara Nomor 4444).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

8. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

9. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan

12. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, TLN Nomor 3955)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 Nomor 64, TLN Nomor 3956)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 dan TLN Nomor 3957)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140 TLN Nomor 4578)

16. Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNo.29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

17. Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNo.30/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

19. Dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pekerjaan perencanaan tsb diatas.

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa / Pemberi Tugas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah.5. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) termasuk PPN, yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.6. LOKASI KEGIATANLokasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei), di Wilayah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

7. LINGKUP KEGIATAN DAN PEKERJAAN

1. Lingkup Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga2. Lingkup Kegiatan: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei) 3. Lingkup Pekerjaan: Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei4. Lingkup Lokasi

: Palangka Raya8. KEGIATAN PERENCANAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/2006 tanggal, 1 Desember 2006, yang terdiri dari :

1. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyeledikan tanah), membuat interprestasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultan dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan pemerintah daerah / perijinan bangunan.

2. Penyusunan gambar Rencana seperti rencana tapak, rencana bangunan, rencana struktur termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya dan mengurus sampai mendapatkan keterangan rencana kota, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan menyiapkan gambar untuk pengurusan IMB pendahuluan dari pemerintah daerah setempat.

3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :

a. Rencana Arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.

b. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.

c. Rencana Utilitas, beserta konsep dan perhitungannya.

d. Perkiraan biaya awal.

4. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :

a. Gambar gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas Pembangunan Lapangan Panahan yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.

b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi.

5. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Penanggung Jawab Kegiatan didalam menyusun dokumen perencanaan untuk pelelangan,

6. Membantu panitia pelelangan pada waktu penyampaian penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan.

7. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan pekerjaan fisik dan melaksanakan pekerjaan seperti :

a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.

b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan persoalan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

c. Memberikan saran saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.

9. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

1. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :

a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standart hasil karya perencanaan yang berlaku.

b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan batasan yang diberikan oleh program, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu pembangunan lapangan yang akan diwujudkan.c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standart dan pedoman teknis pembangunan jalan yang berlaku untuk pembangunan jalan pada umumnya.10. KRITERIA

a. Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum pembangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas pembangunan lapangan, yaitu :

i. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas.

1. Menjamin pembangunan lapangan dibuat berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan.

2. Menjamin pembangunan lapangan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

3. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.

ii. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :

1. Menjamin terwujudnya pembangunan lapangan yang dibuat berdasarkan karakteristik lingkungan, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

2. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian pembangunan lapangan terhadap lingkungannya.

3. Menjamin pembangunan lapangan dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

iii. Persyaratan Struktur Bangunan :

1. Menjamin terwujudnya pembangunan lapangan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.

2. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur pembangunan.

3. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur.

4. Menjamin perlindungan property lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.

iv. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar :

1. Menjamin terwujudnya pembangunan lapangan yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan didalamnya.

2. Menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat.

3. Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan social.

v. Persyaratan Transportasi/Aksesibilitas dalam Lapangan :

1. Menjamin tersedianya sarana aksesibilitas yang layak, aman dan nyaman didalam pembangunan lapangan.

2. Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan social.

vi. Persyaratan Sanitasi dalam Bangunan :

1. Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam pembangunan lapangan sesuai denga fungsinya.

2. Menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberi kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan.

3. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik.

b. Kriteria Khusus

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat syarat yang khusus, spesifikasi berkaitan dengan pembangunan lapangan yang direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya misalnya :

i. Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi pembangunan dan lingkungan yang ada.

ii. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan.

iii. Solusi dan batasan batasan kontektual, seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain lain.

11. A Z A S A Z A S

Selain dari kriteriakriteria diatas, didalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas azas pembangunan lapangan fasilitas Negara sebagai berikut :

a. Pembangunan Lapangan Fasilitas Negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.

b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kalatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknis dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.

c. Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan seefisien mungkin.

d. Desain pembangunan lapangan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif pendek dan dapat dimanfaatkan dengan secepatnya.

e. Pembangunan Lapangan Fasilitas Negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan lingkungan di sekitarnya.

12. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Nyaru Menteng di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemberi Tugas.Uraian dan Jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :JADWAL PEKERJAANNO.URAIAN PEKERJAANMinggu Ke-KET

1234

1SURVEY LOKASI

2PERENCANAAN DESIGN

3PEMBUATAN DESIGN/ GAMBAR

4PERENCANAAN & PERHITUNGAN

5PEMBUATAN DOKUMEN TENDER

13. KEBUTUHAN PERSONIL Kebutuhan Personil (Man Month) adalah sebagai berikut:A. Tenaga Ahli1. Ahli Arsitektur/ Team Leader ( 1 Orang )Persyaratan :

1. Sarjana (S1) Teknik Arsitektur lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman kerja minimal 5 tahun dalam bidang Perencanaan Desain serta minimal sebagai Ketua Tim sebanyak 3 kali dalam bidang Perencanaan Desain.2. Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Melakukan koordinasi terhadap seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh anggota tim mulai dari awal hingga akhir pekerjaan;

b. Memberikan arahan terhadap anggota tim dalam melakukan kajian kajian dan analisa dalam melaksanakan tugas Perencanaaan Desain.

c. Bertanggung jawab terhadap keakuratan data, kelengkapan dan ketepatatan waktu, sesuai Jadwal waktu yang telah ditetapkan.

c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan perencanaan

d. Bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).2. Ahli Sipil Konstruksi ( 1 Orang )

Persyaratan :

1. Sarjana (S1) Teknik Sipil lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman kerja minimal 5 tahun dalam bidang Kontruksi Perencanaan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Membuat konsep perencanaan yang berkaitan dengan konstruksi.

b. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil perencanaan konstruksi serta hal-hal lainnya yang tekait.

c. Dalam melaksanakan tugas, Ahli Sipil Konstruksi bertanggung jawab kepada Team Leader.

3. Ahli Arsitektur ( 1 Orang ) Persyaratan :

1. Sarjana (S1) Teknik Arsitektur lulusan Universitas / Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi, berpengalaman dalam bidang perencanaan lansekap/desain minimal 3 tahun. 2. Tugas dan Tanggung Jawab :

a. Membuat konsep perencanaan lansekap/desainb. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hasil perumusan konsep desain rencana pembangunan serta hal-hal lainnya yang tekait.

c. Mengkoordinir tenaga drafter dalam membuat gambar kerja.

d. Dalam melaksanakan tugas, Ahli Arsitektur bertanggung jawab kepada Team Leader.

B. Tenaga PendukungTenaga Pendukung 5 orang terdiri dari masing-masing, Surveyor, Operator Komputer Gambar Acad/ Drafter, Operator Komputer, Estimator, dan Administrasi. Tenaga pendukung, berpendidikan minimal setingkat SMK/SLTA dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun atau D3 berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidangnya masing-masing. Jumlah personil dan lama penugasan disesuaikan kebutuhan.14. KELUARANKeluaran yang dihasilkan dari konsultan perencana dengan pengarahan penugasan ini adalah :

Dokumen Gambar Rencana yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Pengembangan Gambar Rencana dan Penyusunan Gambar Detail Konstruksi :

a. Gambar Rencana Site Plan dan Denah Pembangunan Rencana

Gambar Tampak dan Potongan Pembangunan Rencana Gambar Rencana Struktur dan Utilitas berupa gambar asli A3b. Spesifikasi Teknis

c. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)d. Laporan Perencanaan (Tahapan Gambar Rencana)

e. Laporan AkhirSemua dokumen Laporan dan Gambar Rencana diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).15. PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.

2. Setelah mempelajari dan mendapat penjelasan tentang Pengarahan Penugasan ini dari Panitia Pengadaan, konsultan agar segera membuat Usulan Teknis dan Biaya sesuai dengan Pengarahan Penugasan/ KAK ini, dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan jadwal dan ketentuan sebagai terlampir.

KERANGKA ACUAN KERJA

( K A K )

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahragaKegiatan :

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana(Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman Mantikei)Pekerjaan :

Perencanaan Rehabilitasi Lapangan Tenis Sanaman MantikeiLokasi:Palangka RayaSumber Dana:

APBD Provinsi Kalimantan TengahTAHUN 2015 Palangka Raya, 2015

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Tengah

MASLIN, S.Sos, MM

NIP. 19660317 199203 1 007

Palangka Raya, Januari 2015

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MASLIN, S.Sos, MM

19660317 199203 1 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Brigjend Katamso No. 1 ( (0536) 3221274 3239845

PALANGKA RAYA