Master Plan Goa Kiskendo-Sermo Page 3

C. LINGKUP KEGIATAN

i. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini, adalah :

1) Kegiatan pengembangan sektor keruangan master plantkawasan Goa

KiskendoSermo-Wates, Kabupaten Kulon Progo

2) Batasan luasan perencanaan:

a) Makro : Kawasan Kabupaten Kulon Progo

b) b) Mikro : Kawasan Goa Kiskendo sampai Sermo, Kokap seluas 60

(enam puluh) hektar

D. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan adalah Masterplan Kawasan Goa Kiskendo-Sermo-Wates, Kulon Progo,

DIY

E. SUMBER PENDANAAN

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan pada Biaya Anggaran keistimewaan

DIY Tahun Anggaran 2015 dengan pagu dana sebesar Rp 449.339.000,-. (empat

ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

2. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan secara kontraktual sesuai dengan

ketentuan tentang pengadaan seleksi jasa konsultansi yang berlaku.

3. Rincian Bill of Quantity .

F. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Pengguna Barang/Jasa kegiatan ini sebagai berikut:

1) Pengguna Anggaran /Pengguna jasa

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM DIY

NIP :

Alamat : Jalan Bumijo No. Yogyakarta

2) Kuasa Pengguna Anggaran

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo

NIP :

Master Plan Goa Kiskendo-Sermo Page 4

Alamat : Jalan Sugiman No.23 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta

3) Pejabat Pembuat Komitmen;

Nama :

Jabatan : Kepala Bidang Teknis Tata Ruang Dinas P.U Kabupaten Kulon Progo

NIP :

Alamat : Jalan Sugiman No.23 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.

G. REFERENSI HUKUM

Penyusunan rencana master plant didasarkan pada:

1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria;

2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pendidikandan Perkantoran

dan Permukiman;

5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7) Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

10) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada

Pemerintah Tingkat I dan Tingkat II;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung;