3Sua ra Pem ba ru an Kamis, 27 April 2017 Utama

[JAKARTA] Penerapan perencanaan penganggaran berbasis elektronik (e-bud-geting) di Provinsi DKI Jakarta, dinilai mampu me-ngunci ruang gerak mafia anggaran, dan menutup ce-lah masuknya anggaran si-luman. Dengan demikian, penyusunan dan pengelola-an anggaran di daerah, be-nar-benar terarah pada ke-giatan yang telah disepakati bersama oleh Pemprov dan DPRD.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengungkapkan, pa-da awalnya, e-budgeting hendak diterapkan pada pe-nyusunan APBD Perubahan 2014. Namun, rencana ter-sebut ditolak SKPD.

Tahun berikutnya, pene-rapan e-budgeting terganjal sikap DPRD. “Kami perba-iki lagi. Hingga akhirnya APBD 2016 sudah mema-kai template (e-budgeting) lebih baik,” ungkapnya, di Balai Kota, Rabu (26/4).

Terkait penerapan e-budgeting tersebut, lanjut Ahok, pihaknya sudah be-k e r j a s a m a d e n g a n Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut menga-wasi pengelolaan dan peng-g u n a a n a n g g a r a n . “Ibaratnya, harga satu botol minuman pun yang ada di DKI, orang lain bisa me-ngetahuinya. Makanya itu kenapa saya paksa transaksi nontunai. Kalau nontunai kita bisa lihat uang ke ma-na, dari siapa ke siapa,” tan-dasnya.

Basuki menjelaskan, e-budgeting hanyalah sistem yang sewaktu-waktu bisa diubah, atau tidak diguna-kan. Untuk itu, dia mengi-ngatkan, sistem ini tidak ada gunanya jika gubernur tunduk oleh tekanan.

“Kemarin, pada 2015, kalau saya takut dipecat, pasti saya ikutin versi mere-ka (DPRD). Bisa dimasuk-kan semua ke e-budgeting. Semua belanja yang Rp 12,1 triliun yang ada UPS (proyek pengadaan uninter-ruptible power supply) itu,” jelasnya.

Membatasi AksesSenada dengan itu, Wakil

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat me-ngatakan, dalam sistem e-budgeting hanya beberapa pihak yang memiliki akses, dengan menggunakan user ID dan password. Hal itu se-lain mempersempit akses, juga para pihak tersebut bisa saling mengawasi. Apabila ada perubahan, langsung di-ketahui pemegang password yang melakukan perubahan dan kapan perubahan itu ter-

jadi. Dengan begitu, pro-gram yang tidak ada dalam pembahasan dan disepakati bersama, tidak bisa masuk seenaknya dalam APBD DKI.

“E-budgeting ada supa-ya (program yang dianggar-kan) enggak gampang diu-bah-ubah. Sehingga tidak ada program-program yang tidak dibahas masuk ke situ. Sehingga enggak kebobol-an lagi seperti yang lalu-la-lu. Nah kalau mau diubah harus melalui proses dan dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan ekse-kutif,” kata Djarot.

Setelah disepakati peru-bahan tersebut, maka akan dibuat berita acara pemba-hasan yang ditandatangani eksekutif dan legislatif. Lalu nanti perubahan akan dilakukan dalam rapat itu juga dengan tiga password bersamaan dari eksekutif dan legislatif.

“Jadi enggak bisa sem-barangan diubah. Karena password hanya diketahui masing-masing pengguna anggaran. Dengan cara se-perti itu, APBD Jakarta ter-kunci. DPRD juga ada pas-sword, tapi dia enggak bisa mengubah, hanya bisa meli-hat. Sehingga ada check dan recheck,” jelasnya.

Djarot menerangkan, adanya akses terbatas terse-but bukan berarti APBD DKI bersifat rahasia. Justru dengan adanya e-budge-ting, semua masyarakat bisa

melihat penggunaan ang-garan daerah yang berasal dari pajak mereka.

Secara terpisah, Ketua B a d a n P e r e n c a n a a n Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati meng-ungkapkan, Pemprov DKI

baru menerapkan e-budge-ting secara utuh pada APBD 2016. Penerapannya dila-kukan karena pihaknya ber-cermin dari temuan Tim Koord inas i Supe rv i s i Pencegahan (Korsubgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) da-lam tiga tahun berturut-tu-rut, 2012-2014. Di tahun tersebut ditemukan anggar-an yang tidak dibahas, teta-pi muncul di SKPD.

“Temuan itu lantas disi-kapi dengan memulai e-

budgeting di tahun 2015 awalnya. Namun di tahun itu semacam uji coba masih pada sistemnya yang masih belum full dan belum bisa dioperasikan mekanisme-nya seperti yang sekarang dilaksanakan,” ujar Tuty.

Dari pengalaman, kata-nya, saat pembahasan RAPBD 2016, teknologi in-formasi untuk e-budgeting dirancang khusus sehingga hanya ada satu sistem saja, yakni e-budgeting yang di-dalamnya sudah terdapat fase perencanaan, yakni Rencana Kerja Pemerintah D a e r a h ( R K P D ) d a n Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

Dia mengungkapkan, gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah me-miliki user ID dan pass-word. “Yang bisa mengu-bah hanya mereka yang me-miliki password dan peng-guna. Tapi kapan dia bisa input adalah pada tahap memang harus input,” te-gasnya.

Tuty menerangkan, saat RAPBD disepakati DPRD, sistem akan terkunci, sehing-ga tidak ada pihak yang bisa membukanya. “Saat ini sis-tem dibuka untuk menyusun RKPD 2018 dan akan dibu-ka kembali untuk menyusun RAPBD Perubahan 2017,” terangnya.

Sedangkan, DPRD juga diberi akses oleh Bappeda, te-tapi mereka tidak bisa meng-input data. “Sebab input ha-nya dilakukan oleh SKPD,” jelasnya. [LEN/D-14]

E-Budgeting Mengunci Mafia Anggaran

[JAKARTA] Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memastikan pemerintah-annya lima tahun menda-tang akan tetap mengguna-kan e-budgeting. Hal itu dilakukan untuk memasti-kan APBD DKI Jakarta yang mereka kelola dapat bermanfaat sepenuhnya untuk kepentingan warga, serta untuk menghindari anggaran siluman dari ma-fia anggaran.

“Kami akan lanjutkan dan teruskan program yang sudah baik pelaksa-nannya selama pemerin-tahan Pak Basuki dan Pak Djarot, salah satunya e-budgeting ini yang me-mang menjadi tuntutan masyarakat untuk transpa-ransi pemerintahan,” ujar Sandiaga Uno, Rabu (26/4).

Sandi menegaskan, bersama Anies akan meng-

utamakan konsep open go-vernment yang berbasis transparansi, partisipasi publik, serta efisiensi pro-ses.

Terkait pengadaan ba-rang dan jasa, pihaknya berencana mengubah prak-tik pengadaan barang dan jasa secara terkonsolidasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak mematikan supplier dari kalangan usaha mikro,

keci l , dan menengah (UMKM).

Sementara itu, Anies Baswedan bertekad akan meningkatkan daya serap APBD DKI agar bisa diop-timalkan untuk kepenting-an warga. “E-Budgeting harus tetap diarahkan oleh keberpihakan anggaran untuk kepentingan dan ke-maslahatan warga, namun tetap mengutamakan akun-

tabilitas serta transparan-si,” kata Anies.

Mantan menteri pendi-dikan dan kebudayaan di Kabinet Kerja tersebut me-nekankan, pihaknya tidak hanya melanjutkan, tetapi juga menyempurnakan sis-tem E-Budgeting, dalam rangka tata kelola peme-rintahan yang baik.

Menurut Juru Bicara Anies Sandi , Naufa l Firman Yusak, perbaikan tata kelola antara lain juga mengarah agar terwujud sistem yang baik dan efek-tif, sehingga tidak bergan-tung pada figur.

“Selama ini dikesan-kan seolah-olah e-budge-ting tidak jalan kalau gu-bernur tidak berani lawan DPRD. Padahal DPRD itu mitra penyelenggaraan pe-merintahan. Kalau sa-ma-sama untuk tujuan ke-baikan, DPRD juga setuju. Tinggal bagaimana cara komunikasinya,” kata Firman. [C-7]

Anies-Sandi Akan Pertahankan E-Budgeting

FOTO-FOTO: DOK SP

Anies Rasyid Baswedan Sandiaga Salahuddin Uno