kantor wilayah kementerian agama provinsi … · (good governance). ... peraturan menteri negara...
TRANSCRIPT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 Pontianak 78116
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Telepon (0561) 732414; Faksimili (0561) 761746 Website : kalbarkemenag.go.id
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat
rahmat-Nya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017 dapat disusun sesuai dengan rencana.
Selanjutnya sebagai institusi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan zona
integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBK/WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah
melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai dengan TUPOKSI yang ditetapkan. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal atas pelaksanaan sampai dengan
Desember 2017, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2017. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja
ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Pada Kementerian Agama.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja organisasi sehingga kedepan dapat lebih produktif, efektif, efisien dan
akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun
koordinasi pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik.
Laporan Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
merupakan wujud pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada Output dan sebagai
penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Penyusunan Laporan Kinerja disusun dengan sistem berjenjang dengan
menerapkan sistem pengumpulan dan pengolahan data serta Monitoring dan Evaluasi Rencana
Kinerja Tahunan dari setiap bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Barat.
iii
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ........................ .................................................................. 1
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .......................................................................... 1
B. Visi Misi ………………….......................................................................... 2
C. Dasar Hukum ………………………………………………........................... 2
D. Maksud dan Tujuan.................................…........................................................ 3
E. Faktor Kunci Keberhasilan ...............................….............................................. 3
F. Lingkungan Yang Berpengaruh .......................….............................................. 5
G. Aspek Strategis ......................…..................................... ............. ..................... 5
H. Struktur Organisasi ............................................................................................. 5
BAB II RENCANA KINERJA ........................................................................ ............ 10
A. Sasaran Kinerja .................................................................................... ........... 10
B. Program ........................................................................................ ................... 16
C. Kegiatan ........................................................................................ ................... 16
BAB III ANGGARAN ………………….................................................................... 31
A. Jumlah Anggaran .............................................................................................. 31
B. Jumlah Anggaran Per Satuan Kerja ................................................................. 31
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................... 32
Lampiran Laporan Kinerja Tahun 2017 ....................................................................... 33
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama disebutkan bahwa
Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan
fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri
Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : (1) perumusan dan penetapan visi, misi, dan
kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada
masyarakat di provinsi; (2) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan
umrah; (3) pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah,
pendidikan agama dan keagamaan; (4) pembinaan kerukunan umat beragama;
(5) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
(6) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
(7) pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga
masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.
Sebagai salah satu dari Kantor Wilayah Kementerian Agama yang ada, Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kanwil
dan dibantu oleh 10 (sepuluh) Eselon III.
Adapun agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
(1) Peningkatan kualitas dan ketersediaan dan fasilitasi keagamaan; (2) Peningkatan
harmoni sosial dan kerukunan umat beragama; (3) Peningkatan kualitas pelayanan
kehidupan beragama; (4) Peningkatan kualitas dan akuntabilita pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan; (5) Peningkatan mutu/kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah yang transparan, efisien dan akuntabel; (6) Penyelenggaraan tata kelola
pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel; (7)
Peningkatan akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada
pendidikan dasar-menengah; (8) Peningkatan angka partisipasi pendidikan penduduk usia
2
pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi; (9) Pengurangan jumlah siswa yang
tidak melanjutkan pendidikan; (10) Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan;
(11) Peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan
umum berciri khas agama (12) Peningkatan ketersediaan guru pendidikan agama yang
telah bersertifikat dan (13) Peningkatan akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat
beragama.
B. Visi dan Misi
Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 -2019
adalah : “Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang Taat Beragama,
Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Kalimantan Barat
yang harmonis, mandiri dan berkepribadian”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
1. Memantapkan trilogi kerukunan umat beragama.
2. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
4. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama
pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
6. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.
C. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan RKT Kementerian Agama Tahun 2017 adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L)
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada
Kementerian Agama.
D. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini dimaksudkan untuk :
a. Meningkatkan mutu kinerja dan integritas aparatur Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Barat;
b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Barat;
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di bidang
agama;
d. Meningkatkan ketepatan waktu pelakksanaan dalam tahun berjalan.
E. Faktor Kunci Keberhasilan
1. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia umumnya dan Kalimantan Barat
pada khususnya dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan Negara
yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan
yang ada.
2. Tingginnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas
pemahaman dan pengamalan keagamaan.
3. Telah terbentuknya FKUB di Provinsi Kalimantan Barat dan 14 (empat belas)
Kabupaten /Kota di Kalimantan Barat.
4
4. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi
kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama,
pemberdayaan FKUB dan pendiri rumah ibadah.
5. Keberadaan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda
yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan umat beragam.
6. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan
dan konflik disejumlah daerah.
7. Tersedianya struktur organisasi Kemenag yang memungkinkan penyediaan pelayanan
sampai tingkat kecamatan.
8. Jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut
berkomitmen menyebarkan pemberitaan.
9. Tersedianya peraturan perundang-udangan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang
menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan dan
perlindungan bagi Jemaah haji Provinsi Kalimantan Barat.
10. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru
penerang/dakwah dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi
umatnya masing-masing.
11. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai
keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK.
12. Tigginya peran masyarakat Provinsi Kalimantan barat dalam menyelenggarakan
ibadah haji yang dipresentasikan melalui berkembangnya penyelenggaraan ibadah haji
khusus dan KBIH.
13. Adanya Kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi
birokrasi.
14. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan.
15. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja dilingkungan
Kemenag provinsi Kalimantan Barat.
16. Perbaikan system rekruitmen, penempatan dan evaluasi pengawas sudah berjalan.
17. Banyaknya Guru dan pengawas yang sudah ditetapkan sebagai instruktur
pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional.
18. Sebagian besar guru agama sudah bersertifikasi.
19. Meningkatnya prestasi santri diberbagai event nasional.
20. Tingkat partisipasi masyarakat cukup baik dalam mendukung terselengggaranya
pendidikan diniyah dan pendidikan keagamaan.
5
F. Lingkungan yang berpengaruh
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017, pemerintah senantiasa
berupaya meningkatkan kualitas anggaran dari sisi teknis perencanaan dan pelaksanaan
angggaran di tahun 2017 melalui cara-cara sebagai berikut : (1) memperjelas hubungan
yang logis antara alokasi anggaran (input) dengan output dan outcame program dalam
kerangka penerapan anggaran berbasis kinerja; (2) mengurangi pendanaan bagi kegiatan
yang konsumtif dan kurang produktif, antara lain, belanja perjalanan dinas dan
konsinyering; (3) meningkatkan peranan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP)
kementerian Negara dan lembaga (K/L) dalam melakukan reviu Rencana kerja dan
Anggaran (RKA), guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel; (4)
penerapan system perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) agar pengelolaan
keuangan Negara dapat dilakukan dengan lebih baik; dan (5) penguatan system moitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja.
Berdasarkan peraturan pemerinttah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi dan Birokrasi yang mengatur tentang reformasi birokrasi ada tiga target
capaian yang menjadi sasaran utama yaitu meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
organisasi pemerintahan, pemerintah yang bersih dari KKN, dan peningkatan pelayanan
publik. Perjalanan reformasi birokrasi ini sebagai prasyarat menuju pemerintahan yang
baik memerlukan pengorbanan yang besar dari para pelayan publik tersebut.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga
dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Untuk itu perlu secara
kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya
pembangunan zona integritas.
G. Aspek Strategis
1. Sumber Daya Manusia
Perkembangan jumlah pegawai lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 berjumlah 143 orang. Distribusi pegawai pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat meliputi : 42 orang
pada Sekretariat Jenderal, 31 orang pada Pendidikan Islam, 14 orang pada
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 29 orang pada Bimbingan Masyarakat Islam, 7
orang pada Bimbingan Masyarakat Kristen, 7 orang pada Bimbingan Masyarakat
Katolik, 4 orang pada Bimbingan Masyarakat Hindu dan 4 orang pada Bimbingan
Masyarakat Budha sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut ini :
6
Gambar 1.2 Diagram Persentase Sebaran Pegawai
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat 2017
Dilihat dari jenis kelamin pegawai lingkup Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Kalimantan Barat masih didominasi dari oleh pria sebesar 73% dari
seluruh pegawai yang ada.
Gambar 1.3 Diagram Persentase Komposisi Pegawai Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
Berdasarkan Jenis Kelamin
Dilihat dari sebaran agama pegawai lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Barat masih didominasi dari oleh agama islam sebesar 82% dari
seluruh pegawai yang ada. Gambaran selengkapnya disajikan dalam diagram berikut
ini:
0 10 20 30 40 50
Sekretariat JenderalPendidikan Islam
Penyelenggara Haji dan UmrahBimbingan Masyarakat Islam
Bimbingan Masyarakat KristenBimbingan Masyarakat KatolikBimbingan Masyarakat HinduBimbingan Masyarakat Budha
Pria73%
27%
7
Gambar 1.4 Diagram Persentase Komposisi Pegawai Lingkup
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Berdasarkan Agama
Dilihat dari tingkat/jenis pendidikannya, pegawai lingkup Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat masih didominasi dari lulusan S2
sebanyak 26 orang, lulusan S1 sebanyak 93 orang, SLTA 23 orang, D.II 1 orang, dari
seluruh pegawai yang ada. Gambaran selengkapnya disajikan dalam grafik berikut ini:
Gambar 1.5. Grafik Persentase Komposisi Pegawai Lingkup
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dari segi golongan komposisi terbesar adalah untuk golongan III.c sebanyak 43
orang, sisanya tersebar antaran golongan II.a hingga IV.b. Gambaran selengkapnya
Agama Islam82%
6%
6%3% 3%
0
35
70
105
SLTA D.II D.III D.IV S1 S2 S3
jumlah pegawai berdasarkan pendidikan
8
komposisi pegawai lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Barat berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:
Gambar 1.6. Diagram jumlah Komposisi Pegawai Lingkup
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Berdasarkan golongan
2. Sarana dan Prasarana
Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2017 mencapai Rp
186.281.300.392,-. Terdiri dari jumlah asset yang terdapat pada Sekretariat Jenderal,
Bimas Islam, Pendidikan Islam, Bimas Kristen, Bimas Katholik, Bimas Hindu, Bimas
Budha dan Penyelenggara Haji dan Umrah. Secara lebih rinci aset Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 terdiri atas:
a) Aset Tetap
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu
periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari
sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi.
Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan
dan jembatan, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap dengan saldo per 31
Desember 2017 Barang Milik Negara sebesar Rp 145.826.815.497,-
b) Aset lancar
Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat,
biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat per 31
Desember 2017 sebesar Rp 40.389.142.395,-
3 4 4 3 6
28
43
31
183 0
0
15
30
45
60
Gol II a Gol II b Gol II c Gol II d Gol III a Gol III b Gol III c Gol III d Gol IV a Gol IV b Gol IV c
9
c) Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar,
aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak
berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya
pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat per 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp. 65.342.500,-
H. Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan
Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 dibantu oleh satu (1) Bagian, 5 (lima) Bidang,
4 (empat) Pembimas dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :
a) Bagian Tata Usaha ;
b) Bidang Pendidikan Madrasah;
c) Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
d) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
e) Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
f) Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf;
g) Pembimbing Masyarakat Kristen;
h) Pembimbing Masyarakat Katolik;
i) Pembimbing Masyarakat Hindu;
j) Pembimbing Masyarakat Buddha dan
k) Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan
Barat secara rinci dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :
10
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Barat menurut PMA Nomor 13 Tahun 2012 I.
11
BAB II
RENCANA KINERJA
Rencana Kinerja (Renja) adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis 2015-2019, yang akan dilaksanakan berbagai kegiatan tahunan. Hal ini Sesuai
dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas
Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi Di dalam rencana indikator kinerja yang dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh
pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja yantuk mencapainya dalam tahun
tertentu.
Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang
ingin dicapai dalam tahunan yang bersangkutan, program, dan kegiatan. Renja Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 disusun untuk mampu
menterjemahkan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama yang telah ditetapkan dalam
Renstra 2015-2019. Penyusunan ini bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen untuk
melaksanakan program demi pencapaian sasaran yang telah terumuskan.
A. Sasaran Kinerja
Pada tahun 2017 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
memiliki sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Meningkatnya mutu/kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan,
efisien, dan akuntabel
6. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif,
transparan dan akuntabel
7. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar
pada pendidikan dasar-menengah
12
8. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan penduduk usia pendidikan dasar,
menengah.
9. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan
10. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan
11. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan
umum berciri khas agama
12. Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat
13. Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama
Adapun secara terperinci penjelasannya sebagai berikut :
1. Fungsi Agama
Sasaran strategis Kanwil Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai
berikut:
a. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi
keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
1) meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di
seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat ; dan
2) meningkatnya jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
b. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis
adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang
ditandai antara lain dengan :
1) meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan
2) meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang
memenuhi standar.
c. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas
adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang antara lain
ditandai dengan:
1) meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan
dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
2) meningkatnya jumlah tempat ibadat yang difasilitasi.
13
d. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan
potensi ekonomi keagamaan adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
1) meningkatnya pengelolaan dana ZIS tahunan yang terhimpun;
2) meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat;
3) meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang terfasilitasi untuk
peningkatan ekonomi umat.
e. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
transparan dan akuntabel, yang antara lain ditandai dengan:
1) meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
2) meningkatnya jumlah bimbingan jemaah haji ;
3) meningkatnya kualitas pelaporan keuangan haji ;
4) meningkatnya jumlah pembimbing haji yang disertifikasi;
5) meningkatnya jumlah KBIH yang terakreditasi; dan
6) meningkatnya jumlah PIHK dan PPIU.
f. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama adalah
terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
1) meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kanwil
Kementerian Agama;
2) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian
Agama; dan
3) menurunnya persentase catatan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kanwil
Kementerian Agama.
2. Fungsi Pendidikan
Sasaran strategis Kanwil Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah
sebagai berikut:
14
a. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak
mampu adalah meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program
Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu
Indonesia Pintar (KIP), yang ditandai dengan:
1) jumlah siswa MI/Ula penerima manfaat KIP;
2) jumlah siswa MTs/Wustha penerima manfaat KIP; dan
3) jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
b. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
pada berbagai jenjang pendidikan adalah meningkatnya angka partisipasi
pendidikan dasar, menengah, yang ditandai dengan:
1) meningkatnya APK RA/BA;
2) meningkatnya APK MI/Ula;
3) meningkatnya APM MI/Ulya;
4) meningkatnya APK MTs/Wustha;
5) meningkatnya APM MTs/Wustha;
6) meningkatnya APK MA/Ulya/SMTK; dan
7) meningkatnya APM MA/Ulya/SMTK;
c. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan
pendidikan adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan,
yang ditandai dengan:
1) menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
2) menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
3) menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
d. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan,
yang ditandai dengan:
1) meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
2) meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
3) meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
4) meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
15
5) meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
(SNP);
6) meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
(SNP); dan
7) meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
(SNP).
e. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah
meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan professional pada pendidikan
umum berciri khas agama, yang ditandai dengan:
1) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
2) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat;
f. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas adalah
meningkatnya proporsi guru agama yang professional, yang ditandai dengan:
1) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
2) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
3) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
4) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
5) meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat;
g. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan
yang berkualitas adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai
aspirasi umat beragama, yang ditandai dengan:
1) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam
wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;
2) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam
wujud SMTK dan Sekolah Minggu Kristen;
3) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam
wujud Sekolah Minggu Katolik;
4) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam
wujud Pasraman;
16
5) meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha
dalam wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja
Samanera, dan Widya Darma;
B. Program
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka, program yang dilaksanakan
oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama
2. Program Kerukunan Umat Beragama
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam
4. Program Pendidikan Islam
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
9. Program Penyelenggara Haji dan Umrah
C. Kegiatan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing program adalah sebagai
berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama
a. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN, melalui :
1) Workshop Advokasi Tata Usaha Negara Bagi ASN dilingkungan
Kementrian Agama.
2) Koordinasi Penyusunan Produk Hukum.
3) Pencetakan dan Penggandaan Produk Pereundang-undangan.
b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian; melalui :
1) Asesmen Kompetensi Tahun 2017
17
2) Konsultasi dan Koordinasi Kepegawaian.
c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara BMN; melalui :
1) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Berbasis
Akrual Tahun 2017.
2) Sinkronisasi Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun 2016.
3) Honor Pengelola SAKPA Satker.
4) Honor Pengelola e-Monev.
5) Honor pengelola SAKPA Wilayah.
6) Biaya Pencetakan Laporan SAI dan SIMAK BMN tahun 2017.
7) Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SAI dan SIMAK BMN
berbasis Akrual Tahun 2017.
8) Koordinasi dan Konsultasi Laporan SAI ke Jakarta.
9) Honor Pengelola SIMAK BMN Wilayah.
10) Koordinasi dan Konsultasi Laporan SIMAK BMN ke Jakarta.
11) Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana; melalui :
1) Panitia Seleksi Jabatan Administrasi/Pengawas Tahun 2017.
2) Rapat dalam Kantor Kepegawaian.
3) Honor Badan pertimbangan Jabatan dan kepangkatan.
4) Pelantikan / pengambilan sumpah jabatan.
5) Koordinasi dan Konsultasi Ortala Ke Jakarta.
6) Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian
Pemerintah.
e. Pembinaan Administrasi Perencanaan; melalui :
1) Worshop/Pembinaan Calon Jabatan Fungsional Perencana.
2) Workshop Penyusunan Anggaran Berbasis Data (e-planning).
3) Monitoring Kegiatan Pembangunan Fisik.
4) Penyusunan dan Pembahasan Anggaran di Jakarta.
5) Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan ke Jakarta.
6) Peningkatan Kapasitas Perencana.
7) Koordinasi Perencanaan ke Kabupaten/Kota.
18
8) Survey Data Perencanaan
9) Pengelolae-MPA
f. Pembinaan Administrasi Umum; melalui :
1) Pengadaan Laptop
2) Lanjutan Renovasi Mess Kanwil Tahap III
3) Orientasi Pengelolaan BMN
4) Konsultasi dan Koordinasi
5) Penggandaan dan Pencetakan Kalender
6) Penggandaan dan Pencetakan sarana perlengkapan.
7) Koordinasi ULP.
8) Pendampingan Penghapusan BMN di Kemenag Kabupaten/kota.
9) Penilaian Kendaraan Dinas.
10) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan; melalui :
1) Peliputan kegiatan
2) Pengelolaan majalah harmoni khatuistiwa
3) Monitoring dan Evaluasi Informasi Humas
4) Koordinasi dan Konsultasi Informasi dan Humas
5) Pengelolaan Website
2. Program Kerukunan Umat Beragama
a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama; melaui :
1) Penanganan Konflik dan Faham Radikalisme Bagi Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, dan Pemuda se-Kalbar di Pontianak.
2) Dialog Kerukunan Internal.
3) Dialog pemuda lintas agama tahun 2017 di Pontianak
4) Monitoring Kerukunan Umat Beragama.
5) Penggandaan dan Pencetakan Kumpulan Khutbah / ceramah tentative
Agama-agama.
6) Evaluasi dan Konsultasi.
7) Bantuan Operasional Sektor FKUB Provinsi.
19
8) Rapat Koordinasi Anggota FKUB
9) Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama Konghuchu.
b. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama; melaui :
1) Workshop Pendidikan Multikultural Bagi Penyuluh tahun 2017.
2) Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Konghuchu.
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam
a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf; melalui :
1) Monitoring dan Evaluasi Tanah Wakaf
2) Peningkatan Kualitas operator SIWAK dan Manajemen Wakaf
b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat; melaui :
1) Sosialisasi peningkatan kualitas SDM pengelola SIMSAT Pusat dan
Daerah.
2) Bimtek Amil Zakat
3) Bantuan operasional Bazna Provinsi Kalimantan Barat
4) Monev kepatuhan Syariah Lembaga Zakat
5) Penyuluhan Zakat bagi pengurus Masjid
c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam; melaui :
1) Koordinasi dan Konsultasi Penais ke Jakarta
2) Sosialisasi SIM Penais
3) Monitoring dan Evaluasi Penais
4) Siaran HBI di TV dan Radio
5) Pembinaan penerima Bantuan Majelis Taklim 2017
6) Peningkatan kompetensi penyuluh Agama Islam
7) Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan.
8) Pendampingan STQ tingkat Nasional
9) Pendampingan kegiatan STQ Tingkat Provinsi
10) Pendampingan Festival Bintang Vokallis tingkat Nasional.
11) Kegiatan siaran keagamaan di TV
12) Siaran Agama Islam di TV dan Radio Bulan Ramadhan.
20
13) Peringatan Nuzulul Qur’an
14) Pembinaan mental pada Bulan Ramadhan
15) Baliho hari besar Islam.
16) Verifikasi bantuan Penais
17) Bantuan majelis Taklim
18) Bantuan lembaga/Ormas Islam
19) Pembinaan seni budaya Islam
20) Dialog kerukunan Itern Umat Beragama
d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; melalui :
1) Penanganan korban aliran Keagamaan
2) Rukyatul Hulal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah
3) Pengelola PNBP di Provinsi
4) Koordinasi dan Konsultasi Pemberdayaan KUA
5) Peningkatan kualitas layanan KUA
6) Asesmen kepenghuluan
7) Musabaqah Baca Kitab
8) Lomba Karya Tulis Ilmiah
9) Koordinasi dan Konsultasi Kemasjidan
10) Sosialisasi Aplikasi Manajemen Masjid
11) Pembinaan Imam Masjid
e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;
melalui :
1) Pembayaran gaji dan Tunjangan
2) Honor operasional satuan kerja
3) Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Bimas Islam
4) Koordinasi dan Konsultasi Bidang Urais Binsyar
5) Penyusunan RKA-KL Bimas Islam di Jakarta
6) Operasional Perkantoran Bidang Urais dan Binsyar
7) Operasional Perkantoran Bidang Penais Zawa
8) Operasional Rutin Bidang Urais dan Binsyar
9) Operasional Rutin Bidang Penais Zawa
10) Langganan Daya dan Jasa Telepon dan Internet Urais Binsyar.
21
11) Langganan Daya dan Jasa Telepon dan Internet Penais Zawa
12) Koordinasi dan Konsultasi SBSN
13) Koordinasi dan Konsultasi Kabid.
4. Program Pendidikan Islam
a. Peningkatan Mutu, dan Relevansi Pendidikan Agama Islam; melalui :
1) Rakor UASBN
2) Konsultasi UASBN
3) Koordinasi UASBN
4) Pengayaan media pembelajaran PAI
5) Pentas PAI Tk. Nasional
6) Pemberdayaan MGMP dan KKG
7) Pemberdayaan Lembag Rohis SMA/SMK melalui MGMP
8) Pentas PAI tingkat Nasional
b. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan daya saing Pendidikan Keagamaan
Islam; melalui :
1) MQK Tingkat Nasional
2) Peningkatan Kualitas Manajemen BOS PPS
3) Monitoring BOS PPPS
4) Koordinasi dan Konsultasi BOS
5) TIM Manjemen PIP
6) Monitoring dan Verikasi PIP
7) Koordinasi dan Konsultasi PIP
8) Verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana
9) Monitoring Bantuan Fisik Sarana dan Prasarana
10) Orientasi Peningkatan kualitas pembelajaran pada Lembaga Madrasah
Diniyah Takmilyah
11) Orientasi peningkatan kualitas pembelajaran pada Lembaga Pendidkan Al
Qur’an
12) Monitoring Ujian Wajar Dikdas paket A B C
13) Pengadaan Alat Pengolah Data
14) Pendampingan Rakor Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam
22
15) Verifkasi PBSB
16) Bantuan penyelenggaraan UN program Wajardikdas dan Pendidikan
Kesetaraan
17) Bantuan MCK pada Pontren
18) Insentif Guru/Ustadz pada Madrasah Takmilyah
19) Insentif Guru/Ustadz pada Pendidikan Alqur’an
20) Insentif Guru/Ustadz pada Penidikan Pesantren
21) Bantuan Meubelair
22) Pembangunan Perpustakaan pada Pontren
23) Bantuan Koleksi Kitab Perputakaan pada Pontren
24) Manjemen Pengelola PBSB
25) Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Madin Takmilyah
26) Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Al Qur’an
27) Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Kesetaraan
28) Dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Ula
29) Dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Wustha
30) Dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah
Diniyah Takmilyah
31) BOP Pendidikan Pesantren
32) Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Madin Takmilyah
33) Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Al Qur’an
34) Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren
35) Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan
36) Bantuan PIP santri PPS Ula/Paket A./Hanya Mengaji/Muadalah
37) Bantuan PIP santri PPS Wustha/Paket B./ Hanya Mengaji/Muadalah
38) Bantuan PIP santri PPS Ulya/Paket C./ Hanya Mengaji/Muadalah
c. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah; melalui :
1) Diklat Swakelola Calon Asesor Kemenag Tingkat MI/SD, MTs/SMP dan
MA/SMA
2) Bantuan Persiapan Akreditasi ke RA / Madrasah
3) Verifikasi Angka Partisipasi Pendidikan dan Pemenuhan standar
Pelayanan Minimal Madrasah di Kota Pontianak
23
4) Verifikasi Angka Partisipasi Pendidikan dan Pemenuhan standar
Pelayanan Minimal Madrasah di KAbupaten Kubu Raya.
5) Penyelenggaraan KSM dan Aksioma Tingkat Nasional.
6) Sosialisasi UN, UAMBN dan Ujian Madrasah Tahun 2017
7) Rapat Koordinasi dan Evaluasi UN, UAMBN dan Ujian Madrasah Tahun
2017
8) Penguatan Capasity Building Pendidikan Madrasah
9) Sinkronisasi Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2018
10) Workshop Calon Penerima Bantuan Madrasah Swasta Tahun 2017
11) Workshop Pemetaan Sarana dan Prasarana Madrasah
12) Monitoring MAN IC Sambas dan Daerah Perbatasan
13) Rapat Koordinasi BOS, PIP dan BOP RA
14) Monitoring BOS dan BOP RA
15) Monitoring PIP
16) Pendampingan Implementasi K-13 bagi Guru dan Pengawas
17) Monitoring Pelaksanaan Implementasi K-13
18) Penggandaan Soal Ujian Madrasah
19) Penyediaan Meubelair Ruang Kelas MI
20) Tunjangan Khusus Guru Non PNS
21) Buffer Bos MI
22) Buffer Bos MTs
23) Bantuan PIP Siswa MI
24) Bantuan PIP Siswa MTs
25) Bantuan PIP Siswa MA
26) Buffer Bos MA
27) Pemberdayaan Standar UKS
28) Buffer BOS RA
29) Lomba Guru, Kepala dan Pengawas Madrasah Berprestasi
30) Penilaian Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Pereode Pertama
31) Sewa Paket Aplikasi SMART HR
32) Monitoring guru penerima TPG, TFG dan Tunjangan Khusus
33) Peningkatan penguatan data guru Madrasah
34) Penilaian Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Pereode kedua
35) Rapat Verifikasi data penerima TPG, TFG dan Tunjangan Khusus.
24
36) Operator Simpatika
37) Bantuan Pemberdayaan KKM/KKG/MGMP/Pokjawas
d. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya
Pendidikan Islam; melalui :
1) Seleksi Daerah MQK Tingkat Provinsi
2) MQK Tingkat Nasional
3) TC MQK
4) Penyusunan Program dan Anggaran Bidang PAKIS
5) Pendampingan kurikulum 2013 pada Sekolah
6) Pembinaan Keagamaan pada Rohis SMA/SMK
7) Seleksi Daerah Pentas PAI Nasional
8) TC Pentas PAI
9) Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Bidang PAKIS
10) Pengadaan
11) Monitoring Penerima Bantuan Sarpras Madrasah Swasta
12) Pemberangkatan Kontingen PPMN Tingkat Nasional
13) KSM Tingkat Provinsi Tahun 2017
14) TC KSM dan AKSIOMA tahun 2017
15) Monitoring Ujian Madrasah
16) Monitoring Ujian Nasioanal (Madrasah)
17) Monitoring Fisik Madrasah Negeri
18) Penguatan Data Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
19) Fokus Group Discussion (FGD) Pendis Tk. Kanwil
20) Pembinaan Pendataan EMIS Pontren Kota Pontianak
21) Pembinaan Pendataan EMIS Madin dan TPQ Kota Pontianak
22) Pembinaan Pendataan EMIS Pontren Kab. Pontianak dan Kab. Landak.
23) Pembinaan Pendataan EMIS Madin dan TPQ Kab. Pontianak dan Kab.
Landak.
24) Pembinaan Pendataan EMIS Pontren Kota Singkawang, Sambas dan
Bengkayang.
25) Pembinaan Pendataan EMIS Madin dan TPQ Kota Singkawang, Sambas
dan Bengkayang.
26) Pembinaan Pendataan EMIS Pontren Kab. Kubu Raya.
25
27) Pembinaan Pendataan EMIS Madin dan TPQ Kab. Kubu Raya.
28) Pembinaan Pendataan EMIS Pontren, Madin dan TPQ Kab. Sanggau dan
Sekadau.
29) Pembinaan Pendataan EMIS Pontren, Madin dan TPQ Kab. Sintang dan
Melawi.
30) Pendampingan Pendataan EMIS Pontren, Madin dan TPQ Kab. Kapuas
Hulu.
31) Pembinaan Pendataan EMIS Pontren Kab. Ketapang dan Kayong Utara.
32) Pembinaan Pendataan EMIS Madin dan TPQ Kab. Ketapang dan Kayong
Utara.
33) Pemutahiran data EMIS
34) Pendampingan Pendataan EMIS PAI
35) Sinkronisasi data EMIS Madrasah Semester Ganjil
36) Sinkronisasi data EMIS Madrasah semester Genap
37) Verifikasi Angka Partisipasi Pendidikan dan Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Madrasah.
38) Workshop Pengembangan Operator EMIS Madrasah
39) Workshop Peningkatan Mutu Kelembagaan Madrasah
40) Pengadaan Alat Pengolah Data Bidang Madrasah
41) Penyediaan Jaringan Internet Madrasah
42) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
43) Operasionaldan Pemeliharaan Kantor
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen; melalui :
1) Tunjangan Profesi Guru PAK Non PNS Non Impassing
2) Tunjangan Profesi Guru Non PNS
3) Workshop Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen Tingkat SD
4) Workshop Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen Tingkat SMP
5) Workshop Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen Tingkat
SMA
6) Peningkatan Kinerja Bidang Pendidikan Agama Kristen
7) Bantuan Pengembangan Guru Mata Pelajaran (MGMP)
26
8) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMTK
b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen; melalui :
1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah
2) Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama
3) Pembinaan Penyuluh Agama Kristen
4) Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Pesparawi Tingkat Nasional Tahun
2018
5) Sosialisasi Juknis PMA No. 19 tahun 2005
6) Bantuan Operasional Panitia PESPARAWI tingkat Nasional tahun 2018.
c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen;
melalui :
1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik; melalui :
1) Guru Agama Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional
2) Workshop Profesionalitas Guru Agama Katolik Angkatan 1
3) Workshop Profesionalitas Guru Agama Katolik Angkatan 2
4) Pemberian bantuan MGMP dan KKG
5) Bantuan sarana dan Prasarana pada SMAK St. Thomas Aquinas
Bengkayang
6) Bantuan sarana dan prasarana pada SMAK Iqnasius Loyala Landak
7) Pembinaan Guru Agama Katolik Sekolah Minggu
8) Pembinaan Rohani Guru Agama Katolik Angkatan 1
9) Pembinaan Rohani Guru Agama Katolik Angkatan 2
10) Pembinaan Rohani Guru Agama Katolik Angkatan 3
11) Pengadaan fasilitas kantor
12) Pengadaan peralatan kantor
27
b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik; melaui :
1) Pembinaan keluarga Sejahtera Bahagia
2) Pemberian Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS
3) Pembangunan/Rehab Rumah Ibadah
c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik;
melalui :
1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
a. Pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Hindu; melaui :
1) Pembinaan Agama Hindu
2) Bantuan KKG Provinsi
3) Bantuan Operasional Sekolah Minggu/Pasraman
4) Pembinaan Pasraman ke Daerah
5) Pengadaan Kalender Hindu
6) Bantuan Pasraman Kilat
b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu; melalui :
1) Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan
2) Tunjangan Penyuluh / Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS
3) Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Ibadah
4) Bantuan Operasional BPH
5) Bantuan Operasional WHDI
6) Bantuan Operasional PRADAH
c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu;
melaui :
1) Koordinasi dan Konsultasi
2) Penyusunan dan Pembahasan RKA-KL
3) Pembayaran Gaji dn Tunjangan
4) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
28
d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu;
melalui :
1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha; melalui :
1) Tunjangan penyuuh Agama Buddha Non PNS
2) Pembinaan Penyuluh Agama Buddha
3) Bantuan Operasional Lembaga / Majelis / Organisasi Agama buddha
4) Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya Angkatan I
5) Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya Angkatan II
6) Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya Angkatan III
7) Pembinaan Keluarga Hitta Sukhaya Angkatan IV
8) Bantuan Operasional tempat Ibadah Agama Buddha
9) Bantuan Rehab / Pembangunan tempat ibadah Agama Buddha
b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas
Buddha.; melalui :
1) Sarana dan Prasarana Perkantoran
2) Honor Pengelola Keuangan
3) Koordinasi dan Konsultasi
4) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
5) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha; melalui :
1) Pembinaan mental Pelajar Buddhis
2) Tunjangan Guru Sekolah Minggu Buddha
3) Tunjangan Guru GTT Agama Buddha
4) Tunjangan Guru Non PNS
5) Bantuan sarana dan prasarana Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha
6) Bantuan Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha
7) Bantuan Renovasi / Rehab / Pembangunan Gedung SMB
29
8) Bimbingan Teknis Kurikulum 2013
9) Pembinaan Guru Pendidikan Agama Budddha
10) Pembinaan Guru Sekolah Minggu Buddha
11) Pembinaan Pengurus sekolah Minggu Buddha
d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha;
melalui :
1) Monitoring dan Kunjungan ke Daerah
2) Honor Koordinator Mimbar di Media cetak dan Elektronik
3) Penyelenggaraan PPenyiaran Mimbar Agama Buddha.
9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
a. Pelayanan Haji Dalam Negeri; melalui :
1) Pengantaran dan penjemputan Jemaah Haji ke Embarkasi
2) Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat
3) Pengantaran paspor Jemaah Haji dari Provinsi ke pusat untuk divisa
4) Koordinasi dan Konsultasi ke Embarkasi Batam
b. Pembinaan Haji dan Umrah; melalui :
1) Rapat Koordinasi Petugas Haji
2) Rekrutmen Petugas Haji Tingkat Satker Kanwil
3) Rekruitment Petugas Haji Tingkat Provinsi
4) Pengawasan Pelaksanaan Rekuitment Petugas Haji Seleksi Awal Tingkat
Kab/Kota
5) Rapat Penetapan Kuota dan Pembentukan kloter
6) Verifikasi Perizinan Baru PHK
7) Evaluasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
c. Pengelolaan dana haji; melalui :
1) Pendampingan Laporan Keuangan Haji
2) Pendampingan Penyusunan RKA-KL
30
d. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan
haji dan umrah; melalui :
1) Pengawasan dan Maintanance Aplikasi dan Perangkat siskohat
2) Teknis Pendaftaran Haji melalui Siskohat online GEN 2
3) Konsultasi dan Pembahasan Penyusunan RKA-KL
4) Penyusunan RKA-KL
5) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
6) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
31
BAB III ANGGARAN
A. Jumlah Anggaran
Anggaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017
berdasarkan DIPA 2017 sebesar Rp. 81.372.411.000 (Delapan puluh satu milyar tiga
ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
B. Jumlah Anggaran per Satuan Kerja
Anggaran per DIPA di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
adalah sebagai berikut:
NO. DIPA / KODE SATKER JUMLAH
ANGGARAN
JUMLAH
ANGGARAN REVISI
1 DIPA 418663 (Sekretariat) Rp 18.379.019.000 Rp 17.849.439.000 2 DIPA 418666 (Bimas Islam) Rp 9.004.351.000 Rp 7.554.982.000 3 DIPA 418667 (Pendidikan Islam) Rp 39.143.633.000 Rp 40.757.071.000 4 DIPA 418668 (Bimas Kristen) Rp 3.001.440.000 Rp 3.378.578.000 5 DIPA 418669 (Bimas Katolik) Rp 4.670.161.000 Rp 4.508.766.000 6 DIPA 418670 (Bimas Hindu) Rp 1.299.537.000 Rp 1.349.537.000 7 DIPA 418671 (Bimas Buddha) Rp 3.484.317.000 Rp 3.217.917.000
8 DIPA 418673 (Peny. Haji &
Umrah) Rp 2.389.953.000 Rp 2.446.823.000
JUMLAH Rp 81.372.411.000 Rp 81.063.113.000
33
LAMPIRAN
34
TABEL 1 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 2015-2019
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET JUMLAH
TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 1
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan [Orang]
1.194 1.082 2.000 2.000 2.000 2.000
Persentase lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya [%]
10,55% 15,22% 20,76% 27,16% 34,43% 34,43%
2
Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama
Jumlah dialog kerukunan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama [Kegiatan]
2 2 2 3 3 13
Jumlah FKUB pada tingkat kabupaten/kota [Lembaga]
10 10 10 13 15 15
3
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
Jumlah Rohaniawan Islam yang mengikuti dialog kerukunan umat beragama
20 20 28 30 40 128
Jumlah keluarga Islam yang mengikuti pembinaan keluarga sakinah
30 30 30 30 30 150
Jumlah bantuan kitab suci dan buku keagamaan Islam
3.570 4.000 5.000 6.000 7.000 25.570
Jumlah Masjid yang menerima bantuan 11 0 20 25 30 86
4
Meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam
Prosentase lembaga zakat dan wakaf yang memenuhi standar minimal lembaga keagamaan
15% 15% 20% 25% 29% 104%
Jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf 0 100 100 100 100 400
Jumlah penilaiandan pemberian penghargaan terhadap kontestan Zakat Award
0 50 60 75 80 265
35
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET JUMLAH
TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 5
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel
Jumlah jemaah haji yang dilayani [Orang] 1.872 1.993 2.339 2.339 2.339 2.339 Jumlah Pembimbing Haji yang bersertifikat [Orang]
2 4 6 8 10 30
Jumlah dokumen laporan asset haji 1 1 1 1 1 5 jumlah lokasi pelayanan pendaftaran haji 15 15 15 15 15 15 jumlah PPIU yang memenuhi standar pelayanan 5 6 7 8 9 35 Jumlah dokumen laporan keuangan operasional Haji
38 38 38 38 38 38
6
Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti [%]
30% 25% 50% 55% 65% 65%
Nilai Reformasi Birokrasi 60 60 65 70 70 70 Jumlah pembinaan SDM 6 8 8 10 15 15 Tersedianya LAKIP 1 1 1 1 1 1
7 Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah
Jumlah siswa MI/Ula Penerima KIP [Siswa] 11.414 8.099 8.260 8.425 8.482 8.600 Jumlah siswa MTs/Wustha penerima KIP [Siswa]
6.021 5.034 5.135 5.237 5.163 5.350
Jumlah siswa MA/Ulya penerima KIP [Siswa] 3.714 3.277 3.342 3.408 3.628 3.450 8
Meningkatnya angka partisipasi pendidikan penduduk usia pendidikan dasar, dan menengah.
APK RA [%] 8,72% 8,80% 8,88% 9,06% 9,24% 9,38% APK MI/Ula [%] 11,94% 11,97% 11,99% 12,10% 12,24% 12,34% APM MI/Ula [%] 10,78% 10,81% 10,83% 10,94% 11,37% 11,48% APK MTs/Wustha [%] 21,71% 21,74% 21,74% 21,75% 21,87% 21,89% APM MTs/Wustha [%] 18,18% 18,21% 18,21% 18,22% 18,53% 18,73% APK MA/Ulya [%] 9,13% 9,14% 9,15% 9,16% 9,18% 9,19% APM MA/Ulya [%] 7,19% 7,20% 7,21% 7,22% 7,23% 7,24%
9 Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan
Angka putus sekolah MI/Ula [%] 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,17% 3,01%
Angka putus sekolah MTs/Wustha [%] 10,23% 10,23% 10,23% 10,22% 10,22% 10,22%
Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK [%]
4,68% 4,67% 4,67% 4,66% 4,66% 4,60%
36
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET JUMLAH
TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 10
Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan
Persentase RA yang Terakreditasi minimal B [%] 37,00% 37,90% 38,80% 38,80% 35,88% 35,88% Persentase MI yang Terakreditasi minimal B [%] 60,00% 65,00% 70,50% 76,30% 76,42% 76,42% Persentase MTs yang Terakreditasi minimal B [%] 65,30% 65,50% 70,25% 73,30% 73,41% 73,41% Persentase MA yang Terakreditasi minimal B [%] 73,25% 73,40% 74,50% 74,30% 74,65% 75,00% Rata-rata nilai ujian sekolah MTs [Angka] 62,05 62,07 63,00 64,50 65,00 65,00
Rata-rata nilai ujian sekolah MA [Angka] 61,00 62,05 63,00 64,00 65,00 65,00 Presentase MI memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
13,00% 13,15% 13,20% 13,25% 13,44% 13,25%
Presentase MTs memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
15,00% 15,25% 14,50% 15,10% 15,12% 15,00%
Presentase MA memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
13,00% 13,00% 13,30% 13,50% 13,93% 13,94%
11
Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama
Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 [%]
83,50% 83,90% 84,00% 84,10% 84,20% 84,25%
Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi [%] 10,00% 10,05% 10,05% 10,00% 10,10% 10,15%
12
Meningkatnya Jumlah Madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP.
Jumlah MI yang memnuhi SNP menjadi sebanyak 105 105 110 115 120 121
Jumlah MTs yang memenuhi SNP menjadi sebanyak
105 110 115 117 118 118
Jumlah MA yang memenuhi SNP menjadi sebanyak
70 70 71 72 73 73
37
TABEL 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET 1 Meningkatnya kualitas dan
ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
2.000 Orang
Persentase lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 20.76 % 2 Meningkatnya harmoni sosial dan
kerukunan umat beragama Jumlah dialog kerukunan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama 2 kegiatan Jumlah FKUB pada tingkat kabupaten/kota 10 Lembaga
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 35 Lembaga Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan 158 Lembaga Jumlah kitab suci yang dicetak dan didistribusikan 5.000 Eksemplar
4 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
Dana zakat yang terhimpun (rupiah) 96.500.000 Rupiah Jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal 20 Lembaga
5 Meningkatnya mutu/kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel
Jumlah jemaah haji yang dilayani 2.527 Orang Indeks kepuasan jamaah 85 Angka jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terakreditasi 1 Lembaga jumlah Penyelenggaraan Ibadah Umrah (PPIU) yang memenuhi standar pelayanan 7 Lembaga Ketersediaan Laporan Keuangan Haji 1 Laporan
6 Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti 50 % Nilai Reformasi Birokrasi 65 Angka Tersedianya Laporan Keuangan 1 Laporan Tersedianya LAKIP 1 Laporan
38
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET 7 Meningkatnya akses masyarakat tidak
mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah
Jumlah siswa MI/Ula Penerima KIP 8.260 Siswa Jumlah siswa MTs/Wustha penerima KIP 5.135 Siswa Jumlah siswa MA/Ulya penerima KIP 3.342 Siswa
8
Meningkatnya angka partisipasi pendidikan penduduk usia pendidikan dasar, menengah
APK RA 8.88 % APK MI/Ula 11,99 %
APM MI/Ula 10.83 %
APK MTs/Wustha 21.74 %
APM MTs/Wustha 18.21 %
APK MA/Ulya 9,15 %
APM MA/Ulya 7,21 %
9 Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan
Angka putus sekolah MI/Ula 3,18 %
Angka putus sekolah MTs/Wustha 10,23 %
Angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK 4,67 %
10
Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan
Persentase RA yang Terakreditasi minimal B 38,80 %
Persentase MI yang Terakreditasi minimal B 70,50 %
Persentase MTs yang Terakreditasi minimal B 70,25 %
Persentase MA yang Terakreditasi minimal B 74,50 %
Rata-rata nilai ujian sekolah MTs 63,00 Angka
Rata-rata nilai ujian sekolah MA 60,00 Angka
Presentase MI memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). 13,20 %
Presentase MTs memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). 14,50 %
Presentase MA memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). 13,30 %
39
NO. SASARAN INDIKATOR TARGET 11 Meningkatnya proporsi pendidik yang
kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama
Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 84,00 %
Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi 10,05 %
12 Meningkatnya Jumlah Madrasah yang layanan pendidikannya sesuai NIP
Jumlah MI yang memenuhi SNP menjadi sebanyak 110
Jumlah MTs yang memenuhi SNP menjadi sebanyak 115
Jumlah MA yang memenuhi SNP menjadi sebanyak 71
40
TABEL 3 PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2017
SEMESTER IV (JANUARI S.D. DESEMBER 2017)
NO. PROGRAM / ESELON I PAGU DIPA PAGU DIPA (REVISI) REALISASI %
1 SEKRETARIAT JENDERAL Rp 18.379.019.000 Rp17.849.439.000 Rp 13.334.119.759 74,70
2 BIMAS ISLAM Rp 9.004.351.000 Rp 7.554.982.000 Rp 6.703.737.280 88,73
3 PENDIDIKAN ISLAM Rp 39.143.633.000 Rp40.757.071.000 Rp 40.261.727.791 98.78
4 BIMAS KRISTEN Rp 3.001.440.000 Rp 3.378.578.000 Rp 2.751.513.567 81.44
5 BIMAS KATOLIK Rp 4.670.161.000 Rp 4.508.766.000 Rp 4.332.873.519 96.10
6 BIMAS HINDU Rp 1.299.537.000 Rp 1.349.537.000 Rp 1.118.213.100 82.86
7 BIMAS BUDDHA Rp 3.484.317.000 Rp 3.217.917.000 Rp 3.095.602.311 96.20
8 P. HAJI DAN UMRAH Rp 2.389.953.000 Rp 2.446.823.000 Rp 2.283.897.611 93.34
JUMLAH Rp 81.372.411.000 Rp81.063.113.000 Rp73.881.684.938
91.14
41
TABEL 4 LAPORAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017
SEMESTER IV (JANUARI S.D. DESEMBER 2017)
No Sasaran Indikator Kinerja
Target Ket
1 Tahun s.d
TRW I (%)
s.d TRW II
(%)
s.d TRW III
(%)
s.d TRW IV (%)
s.d TRW I s.d TRW II s.d TRW III s.d TRW IV
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Meningkatnya
harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama
Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar
65,5 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 9 64,29
Jumlah FKUB pada tingkat kabupaten Kota 14 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 14 100
2 Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan
Persentase Pendidikan RA yang terakreditasi minimal B
29,1 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 40 40 Persentase Pendidikan MI
yang terakreditasi minimal B
59,8 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 100 224 Persentase MTs yang
terakreditasi minimal B 70,25 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 100 166 Persentase MA yang
terakreditasi minimal B 71,2 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 80 80 3 Meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan beragama
Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan
25 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 25 100
4 Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama
Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 84 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi 10,05 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0
42
5 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
Dana Zakat yang terhimpun (Triliun Rupiah) 5.000.000.000 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 5.000.000.000 100
Persentase tanah wakaf bersertifikat 100 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 100 64,98
6 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel
Jumlah jemaah haji yang dilayani.
2.510 25 50 75 100 1872 74,58 1872 74,58 1872 74,58 2510 100
Jumlah pembimbing haji bersertifikat 6 25 50 75 100 6 100 6 100 6 100 17 283,3
7 Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti 80 25 50 75 100 100 68,67 100 68,67 100 68,67 100 68,67
8 Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Jumlah siswa MI/Ula/SDTK
1.668 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 1695 101,62
Jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK 780 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 2.076 266,15
Jumlah siswa MA/Ulya/SMTK 365 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 1.623 444,66
9 Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi
APK RA
8,75 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0
APK MI/Ula 12,99 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 APM MI/Ula 12,45 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 APK MTs/Wustha 20,75 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 APK MA/Ulya 19,65 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 APM MA/Ulya 8,81 25 50 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0