SINERGI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA

KERUSUHAN MASSA

( STUDI KASUS KERUSUHAN DI BIMA )

KARYA TULIS

OLEH

Dra. Hj. ENY RULYANI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT

2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta shalawat dan salam

kesejahteraan semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad

Shallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia menuju jalan

yang diridhai Allah SWT, maka karya tulis yang berjudul “Sinergi Kebijakan

Pemerintah Provinsi dan Kab/kota Dalam Mencegah Terjadinya Kerusuhan

Massa “(Studi Kasus Kerusuhan Di Bima)” dapat tersusun sebagaimana

persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti Ujian Dinas Tk.II (Peserta Gol.

III/d).

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekuranganya dan

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik

demi kesempurnaan makalah ini .

Akhirnya semoga karya tulis ini, dapat bermanfaat bagi penulis pada

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Mataram, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL...................................................................................................................i

KATA PENGANTAR.........................................................................................ii

DAFTAR ISI.......................................................................................................iii

BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................4

A. Latar Belakang...................................................................................4

B. Identifikasi Masalah...........................................................................6

C. Metode Penulisan ..............................................................................6

D. Sistematika Penulisan........................................................................6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA........................................................................7

BAB III. PEMBAHASAN...................................................................................9

Pembahasan............................................................................................9

BAB IV. PENUTUP...........................................................................................15

A. Kesimpulan......................................................................................15

B. Saran.................................................................................................15

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusuhan di Bima antara warga Lambu dan polisi di pelabuhan

Sape, Nusa Tenggara Barat pada 24 Desember 2011 yang

menimbulkan korban jiwa dan luka, akhir pekan lalu menjadi peristiwa

berdarah yang ketiga setelah konflik di Papua ,Mesuji dan Lampung.

Intensitas konflik antarwarga masyarakat dan warga versus aparat

keamanan cenderung meningkat dan sangat memperihatinkan.

Warga masyarakat menuntut kepada Bupati Bima untuk menutup

pertambangan emas di wilayah permukiman warga di kecamatan

Lambu . Pertambangan emas di wilayah dikhawatirkan akan merusak

lingkungan menutup sumber mata air yang digunakan warga untuk

sumber air minum dan pertanian. Namun apapun latar belakang

demonstrasi warga di balik peristiwa-peristiwa kekerasan itu, baik

konflik pertanahan, apakah menejemen penyelesaian masalah atau

lemahnya penegakan hukum semua mengetengahkan model yang sama

dialog intens, dinafikan, dan power diunggulkan.

Kita menangkap kecendrungan kefrustrasian warga dalam

memperjuangkan hak-hak dan aspirasinya ketika berhadapan dengan

kekuatan pemilik modal dan pemerintah, yang kemudian diperkuat

dengan sikap refresif aparat. Setiap permasalahan tentu alangkah

baiknya melalui pendekatan dialog, musyawarah lalu proses hukum

sebagai penjaga harmoni. Tingkatan jalan pemikiran itulah yang

selama ini melembaga sebagai karakter adiluhung bangsa kita yang

menjadi pembelajaran dalam pancasila, idealnya menjadi serapan sikap

dan perilaku bangsa. Nyatanya dalam banyak segi, kalimat itu seperti

slogan kosong karena dipunggungi sendiri oleh mereka yang

seharusnya menjaganya. Keadiluhungan cara menyelesaikan masalah

melalui dialog musyawarah, dan proses hukum pada setiap tingkatan

kelompok akan ditentukan kelompok akan ditentukan oleh kekuatan

dan karakter kepemimpinan. Tentu saja, diperkuat oleh pancaran

keteladanan sikap lewat konsistensi ucapan dan tindakan mereka yang

berada di pusat-pusat kekuasaan. Kepemimpinan yang kuat akan

menumbuhkan keseganan, kepengikutan, dan kepercayaan untuk

mem-“panglima”-i setipa permasalahan. Ia dipercaya karena

dipandang sebagai representasi amanah dari semua pihak. Dibutuhkan

inisiatif kuat dari presiden bersama para pembantunya, bahu membahu

dengan semua pemangku kepentingan di seputar persoalan tersebut

untuk serius mendiagnosis lalu menemukan terapi penyembuhan,

antara lain dengan memfungsikan hokum sebagai peracik harmoni di

antara semua elemen kehidupan. Hukum yang kuat di tengah dialog

dan musyawarah.

B. Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam karya tulis ini dibatasi pada

yaitu :

a) Bagaimana sinergi kebijakan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kota

dalam mencegah terjadinya kerusuhan massa yan dipicu penolakan

tambang dan dalam upaya rekonsialisasi pada kasus kerusuhan di Bima

sehingga terjadi pembakaran kantor bupati dan menyebabkan korban jiwa.

b) Masyarakat kecamatan Lambu tidak ingin tanah wilayah mereka

dijadikan area pertambangan emas dan menuntut agar dilakukan

pencabutan terhadap Surat Keputusan Bupati Bima no 188 tahun 2010

yang memberikan izin pertambangan kepada PT Sumber Mineral

Nusantara mereka merasa terancam dengan rencana tersebut.

C. Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

D. Metode dan Sistematika Penulisan menggunakan : Metode sebab akibat,

Dalam hal ini metode sebab sebagai dasar gagasan utama dalam

penyusunan Karya Tulis Studi Kasus Bima dan akibat sebagai rincian

pengembangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam.

Sumberdaya alam (baik renewable dan non renewable) merupakan sumberdaya

yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya

ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi

kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. (Fauzi, 2004).

Salah satu sumberdaya alam yang kita miliki adalah tambang emas,

minyak dan gas (MIGAS), yang termasuk dalam golongan sumberdaya non

renewable. Sektor migas merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa

dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Penerimaan migas pada tahun

1996 mencapai 43 persen dari APBN, dan pada tahun 2003 menurun menjadi 22,9

persen. Penurunan ini tampaknya akan terus terjadi. Cadangan minyak bumi kita

dewasa ini sekitar 5,8 miliar barel dengan tingkat produksi 500 juta barel per

tahun. Apabila cadangan baru tidak ditemukan dan tingkat pengurasan (recovery

rate) tidak bertambah, maka sebelas tahun lagi cadangan minyak kita akan habis.

(Anonim,2005)

Iinformasi mengenai letak dan jumlah kandungan sumberdaya alam

merupakan suatu hal yang sangat berharga dan vital, baik bagi pemilik

sumberdaya (pemerintah) maupun kontraktor (penambang). (Sahat 1997)

Sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumberdaya harus :

1) ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya dan

2) harus ada permintaan (demand) terhadap sumberdaya tersebut. Dengan kata

lain sumberdaya alam adalah faktor produksi yang digunakan untuk menyediakan

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Secara umum sumberdaya alam dapat

diklasifikasi kedalam dua kelompok, yaitu :

1) Kelompok Stok (Non Renewable)

Sumberdaya ini dianggap memiliki cadangan yang terbatas, sehingga

eksploitasinya terhadap sumberdaya tersebut akan menghabiskan cadangan

sumberdaya, sumber stok dikatakan tidak dapat diperbaharui (non renewable) atau

terhabiskan (exhuastible).

2) Kelompok flow

Jenis sumberdaya ini dimana jumlah dan kualitas fisik dari sumberdaya berubah

sepanjang waktu. Berapa jumlah yang kita manfaatkan sekarang, bisa

mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumberdaya di

masa mendatang. Sumberdaya ini dikatakan dapat diperbaharui (renewable) yang

regenerasinya ada yang tergantung pada proses biologi dan ada yang tidak.

Sumberdaya alam tidak dapat terbarukan atau sering juga disebut sebagai

sumberdaya terhabiskan adalah sumberdaya alam yang tidak memiliki

kemampuan regenerasi secara biologis. Sumberdaya alam ini terbentuk melalui

proses geologi yang memerlukan waktu sangat lama untuk dapat dijadikan

sebagai sumberdaya alam yang siap diolah atau siap pakai. Jika diambil

(eksploitasi) sebagian, maka jumlah yang tinggal tidak akan pulih kembali seperti

semula. Salah satu yang termasuk dalam golongan sumberdaya tidak dapat

terbarukan adalah tambang minyak. Tambang minyak memerlukan waktu ribuan

bahkan jutaan tahun untuk terbentuk karena ketidakmampuan sumberdaya

tersebut untuk melakukan regenerasi. Sumberdaya ini sering kita sebut juga

sebagai sumberdaya yang mempunyai stok yang tetap. Sifat-sifat tersebut

menyebabkan masalah eksploitasi sumberdaya alam tidak terbarukan (non

renewable) berbeda dengan ekstrasi sumberdaya terbarukan (renewable).

Pengusaha pertambangan atau perminyakan, harus memutuskan kombinasi yang

tepat dari berbagai faktor produksi untuk menentukan produksi yang optimal, dan

juga seberapa cepat stok harus diekstraksi dengan kendala stok yang terbatas.

( Rees (1990) diacu Fauzi (2004).

BAB III

PEMBAHASAN

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menguasai Pelabuhan

Sape Bima dari pendudukan ribuan warga Kecamatan Lambu, Bima. Hingga saat

ini kondisi Pelabuhan Sape Bima berangsur kondusif. Sejumlah kendaraan yang

sebelumnya tertahan mulai dapat menyeberang ke Pelabuhan Bajo Nusa Tenggara

Timur. Kepala Kepolisian Daerah NTB Brigadir Jenderal Pol Arif Wachyunadi

melalui pesan pendeknya kepada sejumlah wartawan di Mataram mengatakan aksi

demonstrasi warga Lambu yang mengatasnamakan kelompoknya Front Rakyat

Anti Tambang sudah mengganggu ketertiban umum. Menurutnya apa yang

dilakukan aparat keamanan terhadap pendemo di Pelabuhan Sape sudah sesuai

prosedur.

"Demo Front Rakyat Anti Tambang di Pelabuhan Sape sejak tanggal 19

Desember mengganggu ketertiban umum, orang dan kendaraan tidak bisa

menyebrang. Penanganannya sudah melalui tahapan Pola 4P (pelayanan,

pengendalian, penanggulangan dan penindakan)," kata Kapolda NTB Sabtu 24

Desember 2011. Terkait dengan itu, aparat kepolisian baik dari Polres Bima,

Polres Bima Kota dan Polda NTB membubarkan aksi demonstrasi tersebut

sehingga berujung bentrok. Dua orang dinyatakan meninggal dalam peristiwa

bentrokan yang terjadi pagi tadi. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap sejumlah

orang yakni koordinator lapangan demo berinisial HS--yang juga masuk daftar

pencarian orang Polda NTT--, ANS alias Owen, SHB (PNS Kabupaten Bima) dan

31 laki-laki, 6 anak-anak dan 5 wanita dewasa. "Dua orang korban meninggal

bernama Arief Rahman 18 tahun dan Syaiful 17 tahun," ujarnya. Lebih lanjut

Arief mengatakan sejumlah kantor juga dibakar massa salah satunya Mapolsek

Lambu. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yakni 20

parang, 4 sabit, 10 tombak, batu besar/ kecil, bom molotov, botol air mineral besar

berisi bensin, satu buah tas hitam, 1 mobil Suzuki Carry Pick Up, sepeda motor

roda dua merek Revo 1 unit, perlengkapan megaphone & speaker 1 set dan

kampak.

Konflik agraria di kecamatan lambu kabupaten bima provinsi NTB

Adalah berakar dari ketidak sepahaman pemerintah daerah terhadap potensi dan

mekanisme pengelolaan sumber daya alam terbaharui dan tak terbaharui sekaligus

pengelolaan sumber daya manusia yang mendiami wilayah terkait. Pemerintah

jangan mengorbankan sumberdayanya untuk kepentingan Negara

asing/perusahaan pertambangan dengan merubah undang-undang, seperti yang

dilakukan terhadap UU 41tahun 1999 tetang kehutanan, yang melarang

melakukan penambangan terbuka dilakukan di areal hutan lindung. Tetapi akibat

tekanan negara asing dan mental para birokrat dan parlemen yang borok, maka

undang-undang tersebut dirubah (dibeli) sehingga perusahaan penambangan bisa

melakukan penambangan terbuka di hutan lindung seperti tertuang di Peraturan

Permerintah No 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun

1999. Pengelolaan sumberdaya alam harus tetap mengedepankan kelestarian

sumberdaya alam dan kesejahteraan rakyat. Proses penyusunan undang-undang

dan juga implementasi teknis (seperti kontrak karya) harus transparan. Sekali

udang-undang ditetapkan, jangan lagi upaya untuk mengakalinya dengan

melakukan perubahan untuk menjual sumberdaya kepada negara asing. Indonesia

harus mengupayakan terciptanya sistem struktur hukum dan peraturan

perundangan yang yang transparan. Kondisi ini diperlukan untuk menghormati

nilai keabsahan kontrak itu sendiri, selain bisa memberikan gambaran yang lebih

jelas menyangkut wewenang lembaga administrasi pemerintahan yang

bertanggungjawab menjalankan hukum dan kebijakan pemerintah demi

peningkatan kesejahteran masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya alam harus tetap mengedepankan kelestarian

sumberdaya alam dan kesejahteraan rakyat. Proses penyusunan undang-undang

dan juga implementasi teknis (seperti kontrak karya) harus transparan.

Sekali udang-undang ditetapkan, jangan lagi upaya untuk mengakalinya dengan

melakukan perubahan untuk menjual sumberdaya kepada negara asing. Indonesia

harus mengupayakan terciptanya sistem struktur hukum dan peraturan

perundangan yang yang transparan. Kondisi ini diperlukan untuk menghormati

nilai keabsahan kontrak itu sendiri, selain bisa memberikan gambaran yang lebih

jelas menyangkut wewenang lembaga administrasi pemerintahan yang

bertanggungjawab menjalankan hukum dan kebijakan pemerintah demi

peningkatan kesejahteran masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan postulat ekenomi

sumberdaya alam, yakni : efesiensi (antar penduduk), optimality (antar

sumberdaya) dan sustainablelity (antar generasi). Peran Komisi Yudisial, sangat

diharapkan untuk mengawal kelestarian sumberdaya alam dan peningkatan

kesejahteraan umat manusia melalui pengawasan Undang-undang. Disamping itu

perlu diciptakan pula sistem fiskal yang stabil dan secara jelas memberikan

gambaran tentang resiko-resiko terkait dalam investasi bisnis hulu, dalam rangka

menstimulasi kegiatan ekspolorasi di Indonesia.

Ekonomi Mikro Vs Ekonomi Sumberdaya

Dalam pemanfaatan sumberdaya non renewable seperti minyak, sangat

tergantung pendekatan dan tujuan pemanfaatan yang digunakan. Pengelolaan

sumbedaya yang diserahkan kepada perusahaan melalui kontrak karya (kuasa

penambangan) yang diterapkan di Indonesia selama ini, pengelolaanya dilakukan

dengan pendekatan ekonomi mikro standar. Postulat ekonomi mikro standar :

Setiap individu, perusahaan dan negara bertujuan mendapatkan keuntungan yang

setinggitigginya, dengan cara meminimalkan biaya sekecil-kecilnya. Terjadi

konflik antara masyarakat sekitar (mewakili pemerintah) sebagai pemilik

sumberdaya dengan perusahaan/kontraktor yang telah diberi kuasa oleh

pemerintah untuk ekploitasi sumberdaya alam, bermula dari penerapan sistem

pendekatan yang salah. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan

“dirinya sendiri”, dimana sistem etika yang digunakan adalah egoisme.

Perusahaan tidak pernah peduli dengan kondisi disekitarnya, yang penting

perusahaan dan meraup untung yang sebesar-besarnya selama kontak karya

diberikan kepadanya.

Kalau perusahaan terpaksa harus peduli dan memikirkan kesejahteraan

masyarakat sekitarnya, hal ini dilakukan tetap dalam kerangka pengeluaran biaya

yang seminimal mungkin. Disatu pihak, masyarakat sekitar lokasi penambangan

justru merasakan kesejahteraannya menurun,

dan harus mengalokasikan dana tambahan sebagai dampak ekternalitas adanya

kegiatan penambangan (misal : biaya untuk berobat). Kajian secara netral

menunjukan tidak ada yang salah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak

perusahaan telah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,

dengan kendala bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan tersebut

haruslah ditekan sekecil mungkin (minimum). Sementara yang dibutuhkan oleh

masyarakat adalah kondisi kesejahteraan yang semaksimal mungkin (maximax).

Adanya perusahaan tersebut, haruslah kesejahteraan masyarakat meningkat, atau

paling tidak kesejahteraan masyarakat sekitar adalah tetap sama dengan kondisi

sebelum adanya penambangan. Kenyataan yang dirasakan masyarakat justru

kesejahteraan menurun dan harus pula mengalokasi biaya ekternalitas, agar

kesehatannya tidak terganggu. Penerapan sistem pendekatan yang salah terhadap

pengelolaan sumberdaya alam (ekonomi mikro standar) merupakan pangkal

terjadi konflik, yang sering memuncak dengan adalah kerusuhan dan amuk massa

terhadap perusahaan (kontraktor).

Pengelolaan sumberdaya alam seharusnya dilakukan dengan pendekatan

ekonomi sumberdaya alam. Sumberdaya alam yang merupakan anugerah dari

pencipta alam semestanya haruslah dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk

kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ekonomi

Sumberdaya (Resources Economics), dimulai tahun 1970an (dikenal dengan ilmu

dewa), tujuan yang diinginkan adalah : Efesiensi (antar penduduk), Optimality

(antar sumberdaya) dan Sustainablelity (antar generasi). Ekonomi sumberdaya

dilandasi suatu sistem etika yang termasuk dalam teleological ethic yakni

utilytarianism bahwa sumberdaya alam haruslah memberikan kesejahteraan

(utilitas) untuk sebagian besar masyarakat (Sahat, 2006).

Selanjutnya agar pemanfaatan sumberdaya tak pulih (termasuk tambang

minyak) secara optimal harus sesuai dengan fundamental theorm of non

renewable recourse use : net benefit rise the rate of interest, overtime, the optimal

path (Net benefit harus meningkat sesuai suku, sepanjang waktu dan sepanjang

jalur optimal. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, seharusnya yang

mengelola sumberdaya alam adalah BUMN dan lembaga yang berorientasi

terhadap kesejahteraan umat manusia, bukan perusahaan swasta yang mengejar

keuntungan setinggi-tinggi dan didasarkan atas sistem etika egoisme. Dengan

demikian, selama kebijakan yang diambil perintah tidak dirubah, jangan harapkan

akan tercapai kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan sumberdaya alam.

Demontrasi dan amuk massa akan semakin sering terjadi, jika pemerintah tidak

mengambil langkah . Kita harus dapat mengambil pelajaran berharga dari kasus ”

pengelolaan tambang emas /tembaga oleh PT Freeport di Mimika. Kesalahan

fundamental yang dilakukan pemerintah adalah penetapan system pendekatan

pengelolaan tambang yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah selama ini

menyerahkan pengelolaan usaha pertambangan dengan pendekatan ekonomi

mikro standar.Sumberdaya tambang haruslah dikelola dengan pendekatan

ekonomi sumberdaya, dengan pendekatan teori Hotleling, yang bertujuan

mensejahteraan masyarakat sepanjang waktu, yaitu melalui usaha memaksimalkan

konsumen suplus. Berikutnya dalam pengelolaan sumberdaya (termasuk non

renewable ) yang terjadi di negara kita selama ini adalah pemerintah kurang

mengawasi dampak yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan eksploitasi yang

dilakukan oleh perusahaan. Disamping itu peta yang merekam kondisi

sumberdaya pada periode tertentu tidak / belum tersedia dengan lengkap. Peta-

peta yang ada untuk memenuhi kewajiban dan tidak sesuai dengan skala yang

dipersyaratka. Peta belum dijadikan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan.

Padahal informasi yang disajikan pada peta merupakan bukti yang penting dalam

hal penilai kerusakan lingkungan (Damage Assesment). Setelah dilakukan studi

AMDAL, seharusnya pemerintah melakukan control apakah pihak perusahaan

melakukan upaya Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RPL dan RKL) yang direkomendasikan pada dokumen AMDAL.

Dokumen AMDAL yang telah disetujui dan sanggup dilaksanakan oleh

perusahaan, harus dilakukan pengwasan agar perusahaan benar-benar melakukan

upaya RPL dan RKL untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dokumen

AMDAL harus dipantau pemerintah dan masyarakat apakah benarbenar

dilaksanakan. Jika pemerintah dan masyarakat mampu bekerja sesuai dengan

fungsinya sebagai pengawas, maka kasus di PT. New Mont Minahasa dan PT.

Freeport di Timika dapat diantisipasi. Sistem pengawasan yang tidak berjalan dan

adanya kolusi antara pemerintah dan perusahaan mengakibatkan ekploitasi

sumberdaya alam secara besara-besaran oleh perusahaan tanpa memperhatikan

kelestarian lingkungan dan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat sekitar

menurun. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan kehidupannya dari sumberdaya

alam, sebagaimana dilakukan sebelum adanya eksploitasi SDA.

BAB IV

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sistem pendekatan yang salah terhadap pengelolaan sumberdaya

alam (ekonomi mikro standar) merupakan pangkal terjadi konflik, yang sering

memuncak dengan adalah kerusuhan dan amuk massa terhadap perusahaan

(kontraktor) atau dengan pemerintah.

2. Sumberdaya tambang haruslah dikelola dengan pendekatan ekonomi

sumberdaya, dengan pendekatan teori Hotleling, yang bertujuan mensejahteraan

masyarakat sepanjang waktu, yaitu melalui usaha memaksimalkan konsumen

suplus. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, seharusnya yang mengelola

sumberdaya alam adalah BUMN dan lembaga yang berorientasi terhadap

kesejahteraan umat manusia, bukan perusahaan swasta yang mengejar keuntungan

setinggi-tinggi dan didasarkan atas sistem etika egoisme.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus menerima aspirasi warga

Kecamatan Lambu yang tidak ingin wilayahnya di jadikan area explorasi tambang

emas, karena akan merusak ekosistem dan hutan di sekitar yang menjadi sumber

mata air untuk mengairi areal pertanian.

4. Hasil Musayawarah Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bima, akhirnya Bupati Bima melakukan pencabutan terhadap Surat

Keputusan Bupati Bima no 188 tahun 2010 yang memberikan izin pertambangan

kepada PT Sumber Mineral Nusantara

B. SARAN

Sumberdaya tambang haruslah dikelola dengan pendekatan ekonomi

sumberdaya yang baik Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, seharusnya yang

mengelola sumberdaya alam adalah BUMN dan lembaga yang berorientasi

terhadap kesejahteraan umat manusia, bukan perusahaan swasta yang mengejar

keuntungan setinggi-tinggi dan didasarkan atas sistem etika egoisme

pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional tahun 2004-2009. Jakarta ;Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11. Berbasis Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya...-Irmadi Nahib 50

Anonim. 2006. Kesepakatan Blok Cepu Meningkatan Pendapatan Negara. Jakarta :Artikel Harian Harian Republika, Rabu 22 Maret 2006.

Anonim. 2006. Siapa Diuntungkan Kesapakatan Blok Cepu. Jakarta : Artikel Harian Harian Republika, Rabu 22 Maret 2006.

Anonim. 2006. Berharap Era Baru di Blok Cepu. Jakarta : Artikel Harian HarianRepublika, Rabu 22 Maret 2006.

Anonim. 2011. Alasan Polri Bertindak Tegas di Bima. Jakarta : Artikel Online Viva News. Sabtu 28 Januari 2012

Fauzi, Akhmad. 2000. Persepsi terhadap Nilai Ekonomi Sumberdaya. Bahan Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor,November 2000.

Fauzi, Akhmad. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hayyan Ul Haq. 2006. Mencari Solusi Untuk Freeport. Jakarta : Artikel Harian Kompas, Selasa 21 Maret 2006.

Kusumastanto T. 2000. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Bogor : Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan lautan Pasca Sarjana. InstitutPertanian Bogor.

Sahat MHS. 1997. Tambang Busang Yang Malang. Makalah / Bahan Kuliah Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (tidak dipublikasikan).

Sahat MHS. 2006. Ekonomi Sumberdaya Alam Kelautan .Bahan Kuliah EkonomiSumberdaya Kelautan Tropika (tidak dipublikasikan).