PUBLIKASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH

KOTA BANDAR LAMPUNG MENJADI Pilot Project MELALUI

PEMBERDAYAAN TV LOKAL BERBASIS

AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

KARYA TULIS

Disusun Dalam Rangka untuk Mengikuti Lomba Kementerian Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN PAN dan RB)

Tahun 2012

Oleh

Lugito

1114121122

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2012

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam

penyelenggaaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tertanggal 10

Juli 2003 pada paragraph 1 butir c menyebutkan pengertian pelayanan umum

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah

dan badan hukum maupun sebagai pelaksananan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

disebutkan bahwa pelayanan kepada masyarakat sekurang-kurangnya

memenuhi standar dasar hukum; persyaratan; sistem; mekanisme, dan

prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana,

prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi Pelaksana; pengawasan internal;

penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan

pelayanan yang memberikan kepastian waktu; jaminan keamanan dan

keselamatan; serta evaluasi kinerja pelaksana (Dwiyanto, 2006).

Di Kota Bandar Lampung secara substansial telah terbangun pemahaman

untuk mewujudkan pelayanan publik (publik service) yang sesuai dengan

koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemahaman

demikian merupakan alasan publik untuk menyusun sistem dalam rangka

membangun pelayan-pelayan publik (publik service) yang mengedepankan

prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dengan

paradigma baru (the new paradigm). Pelyanan publik di Kota Bandar

Lampung cenderung masih kurang baik di berbagai bidang seperti PDAM, PT

PLN, Komunikasi, Perpajakan dan Angkutan umum.

3

Dalam SK Menpan No. 63 Tahun 2003 ditentukan adanya standar pelayanan

publik yang meliputi kesederhanaan prosedur, ketepatan waktu, biaya serta

sarana dan prasarana. Tetapi tidak termuat adanya sanksi jika pemberian

pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan. Akibatnya, bila

terjadi maladministrasi masyarakat dalam posisi dirugikan, sebaliknya bila ada

keterlambatan terkait pembayaran pajak, retribusi dan iuran masyarakat tidak

akan mendapatkan ganti rugi. Akibatnya, masyarakat sulit untuk melakukan

pengaduan atau menindaklanjuti protes ke dalam suatu bentuk timbal balik

yang konsekuensial.

Putusnya jalur kerjasama, koordinasi, dan jaringan kerja teknis operasional

membuat pemerintah pusat kehilangan jembatan untuk menjalankan program-

program. Oleh karena itu, upaya membangun jembatan komunikasi dan

kerja operasional dengan daerah menjadi sangat penting. Sebab dengan pola

demikian, kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan kepada pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota untuk kemudian diteruskan kepada seluruh

masyarakat terutama publikasi kinerja pemerintah saat ini dan program-

program apa saja yang akan di galakan. Komunikasi yang semula terputus

dengan daerah, diharapkan dapat tersambung kembali. Demikian juga dengan

adanya umpan balik dari daerah ke pusat, maka akan tercipta jalur arus

informasi yang sinergis.

Dibandingkan dengan media lain, televisi memiliki beberapa kelebihan.

Diantara kelebihan tersebut, media televisi dapat menyampaikan pesan pada

pemirsanya dengan penggabungan antara suara, tulisan dan visualisasi

bergerak yang tidak didapat di media lain. Maka tidak mengherankakan bila

dalam perkembangannya, menonton televisi bukan lagi sebuah keinginan,

namun lebih dari itu telah menjadi kebutuhan. Pembangunan dan

pengembangan Media Center diarahkan untuk meningkatkan layanan

komunikasi dan informasi kepada publik dan meningkatkan kualitas

komunikasi dan pertukaran informasi antara pusat dan daerah.

4

Pedoman umum merupakan upaya memberikan panduansecara garis besar

yang bisa digunakan dimanapun sesuai dengan kondisi lokal baik bagi

pengelola maupun stakeholder-nya.

Sehingga apabila Televisi di jadiakan sebagai media center guna

menjembatani atau media publik wadah pemaparan kinerja-kinerja yang telah

di lakukan pemerintah (Kota Bandar Lampung) dengan teknis yang sederhana,

maka masyarakat sebagai objek kebijakan akan mengetahui juga bagaimana

perkembangan serta tingkat akuntabilitas dan transparansi hasil kerja daripada

pemerintah itu sendiri, sehingga masyarakat akan puas dan menerima

beberapa aspek kebijakan pemerintah yang telah termediakan dan di paparkan

secara transparan. Selain itu, dengan pengembangan konsep ini secara optimal

dapat menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai Pilot Projct untuk daerah-

daerah lain

1.2 Batasan masalah

Adapun batasan masalah yang di bahas dan di analisis adalah sebagai berikut :

1. Hanya membahas dan menganalisi tentang ruang lingkup kebijakan

pemerintah terutama pada sarana umum, diantaranya : PDAM, PT PLN,

Komunikasi, Perpajakan dan Angkutan umum.

2. Mengidentifikasi TV Lokal Bandar Lampung yang dapat diberdayakan

sebagai media yang menjembatani publikasi pelayanan aparatur negara.

3. Hanya mengevaluasi kineja pemerintah Kota Bandar Lampung dalam

penyediaan sarana umum, diantaranya PDAM, PT PLN, Komunikasi,

Perpajakan dan Angkutan umum.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian pada bagian pendahuluan terungkap bahwa implementasi

pelayanan publik sebagai kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung masih

harus melalui beberapa tahapan menuju implementasi.

5

Seiring dengan perkembangannya, implementasi pelayanan publik perlu

ditelusuri sebagai suatu kajian ilmiah dalam kaitannya dengan perbaikan

kinerja administrasi dan pelayanan umum. Untuk itu guna lebih mempertajam

pembahasan diajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi Pelayanan Publik kepada masyarakat di Kota Bandar

`Lampung pada PDAM, PLN, Komunikasi, Angkutan umum dan

Perpajakan?

2. Apa sajakah permasalahan yang di timbulkan dari kesalahan pelayanan

publik di Kota Bandar Lampung?

3. Bagaimanakah peran media TV Lokal sebagai media Publikasi Kinerja

Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang di harapkan dari hasil penulisan karya tulis ini adalah :

1. Mengetahui tentang evaluasi Pelayanan Publik kepada masyarakat di Kota

Bandar Lampung pada saran umum.

2. Mengidentifikasi permasalahan yang di timbulkan dari kesalahan

pelayanan publik (sarana umum) di Kota Bandar Lampung.

3. Mengetahui peran media TV Lokal sebagai media Publikasi Kinerja

Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis

berkaitan dengan pengembangan studi tentang implementasi pelayanan publik

yang dewasa ini menjadi paradigma pemerintahan Kota Bandar Lampung,

ditinjau dari aspek administrasi kebijakan, sosial. Sedangkan manfaat praktis

berkaitan dengan kegunaan hasil penelitian untuk dijadikan bahan kajian

dalam mengawal proses implementasi pelayanan publik menuju Kota Bandar

Lampung sebagai Pilot Projet.

6

II. METODELOGI PELAKSANAAN

Adapun metode yang akan di terapkan dalam teknis pelayanan aparatur

Negara yaitu sebagai berikut :

Jalur interaksi Pemerintah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Publikasi kinerja kepada masyarakat

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

APARATUR NEGARA

REGULASI

KONTROL MONETER, FINANSIAL

DAN FISKAL

TINDAKAN LANGSUNG

ADMINISTRASI

PDAM 1 PT

PLN 2

ANGKUTAN

UMUM 3 PAJAK 4

KOMUNIKASI

5

1 TV Lokal

2 Masyarakat

3 Feed Back

4 Evaluasi Bersama

5 Pilot Project

7

III. HASIL PEMBAHASAN

1. Pelayanan Publik PDAM ( Perusahaan Daerah Air Minum)

Pesatnya pertambahan penduduk yang terjadi di Kota Bandar Lampung

secara langsung memicu kebutuhan akan air bersih yang semakin tinggi.

Maka dari itu, untuk dapat melayani daerah perkembangan wilayah tersebut,

hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan jaringan distribusi air

bersih yang telah ada sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan air bersih

masyarakat Kota Bandar Lampung yang meningkat dari waktu ke waktu. Salah

satu daerah pengembangan wilayah yang membutuhkan peningkatan

pelayanan air bersih adalah Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Tanjung

Karang Barat Kotamadya Bandar Lampung. Adanya permukiman baru pada

Kecamatan Kemiling dan Kecamatan Tanjung Karang Barat menjadikan

kedua kecamatan tersebut sebagai daerah perencanaan pengembangan

jaringan distribusi air minum oleh PDAM way Rilau kota Bandar lampung saat

ini.

Pelayanan air bersih diseluruh Kotamadya Bandar Lampung dibagi dalam

beberapa zone distribusi. Pembagian zone ini disebabkan oleh kondisi topografi

Kota Bandar Lampung yang berbukit. Jumlah zone wilayah pelayanan air bersih

adalah 7 zone yaitu: Zone 300, Zone 231, Zone 185, Zone 145, Zone 120, Zone

108, dan Zone 75. Menurut data dari PDAM Way Rilau Kota Bandar

Lampung, dalam pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk Kecamatan

Kemiling dan Kecamatan Tanjung Karang Barat (Zone 231 ), terdapat

permasalahan teknis yang berkaitan dengan sistem distribusi air bersih PDAM

Kota Bandar Lampung unit pelayanan kecamatan tersebut.

Permasalahan tersebut diantaranya adalah masih kurangnya pelayanan air

bersih yang baru mencapai berturut-turut 22,09 % dan 46, 10% dari total

jumlah penduduk Kecamatan Kemiling dan Zone 231 yaitu, 2 48.324 jiwa

dan 30.804 jiwa.

8

Selain itu Bandarlampung (ANTARA , 2012) - Dugaan kasus korupsi di

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Bandarlampung, Provinsi

Lampung mencapai Rp600 juta, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. "Kerugian negara akibat korupsi di

PDAM Way Rilau mencapai Rp600 juta, dan perkara ini berkasnya sudah lengkap

atau sudah P-21," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejarai) Bandarlampung,

Priyanto, di Bandarlampung, Senin.

Dengan adanya pemberdayaan televisi lokal yang ada di Bandar Lampung ini

diharapkan mampu memberikan akses informasi sehingga akuntabilitas dan

transparasi tetap terjaga. Hal ini dikarenakan kinerja kinerja yang dilakukan

aparatur Negara bisa akuntabel dan taransparan. Untuk dapat menjadi Pilot

Project (kota percontohan) salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pelayanan

publik yang baik. Dengan aktifnya layanan media lokal yang mengusung berita-

berita seputar Bandar lampung akan mendukung pengetahuan publik Bandar

lampung sehingga kritikal masyarakat akan kinerja aparatur kota bisa terakses.

Masalah pelayanan air minum merupakan salah satu problematika yang sangat

penting untuk di tangani.

2. Pelayanan Publik Perpajakan

Berdasarkan pengamatan perencanaan dan penganggaran APBD, terdapat

sembilan permasalahan yang dikemukakan KPK. Di antaranya pemkot dituding

belum sepenuhnya taat memenuhi jadwal waktu penyusunan RAPBD 2012. Hasil

pengamatan ini diungkapkan oleh tim koordinasi dan supervisi pencegahan

korupsi pada perencanaan dan penganggaran APBD.

Berdasarkan pengamatan, 8 poin mengungkap tentang penganggaran APBD 2012,

kemudian poin lainnya tentang adanya anggaran senilai Rp1,5 miliar yang tidak

terdapat dalam kesepakatan KUA-PPAS APBD 2013. Yakni alokasi anggaran

untuk Disdukcapil sebesar Rp746 juta, Dinas Infokom (Rp160 juta), Dinas Tata

Kota (Rp325 juta), dan Kesbangpol (Rp350 juta). KPK menganggap kondisi

9

tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007.

Tidak hanya itu, dari kegiatan turun lapangan, KPK juga menemukan berbagai

pelanggaran dalam pelayanan publik. Objek yang menjadi pengamatan adalah

RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Dinas Perhubungan, Badan Penanaman Modal dan

Perizinan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. KPK juga menemukan

pelanggaran dalam pelayanan publik di BPMP. Kami menjumpai praktik

pengurusan perizinan tanpa melalui loket resmi, namun dilakukan melalui jasa

pegawai BPMP. Tarifnya juga lebih tinggi dari tarif resmi,

ungkapnya.Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N.

mengatakan, praktik percaloan memang sulit untuk dihilangkan.

Kemudian untuk anggaran APBD, menurutnya, pasti ada dalam kesepakatan.

Silakan dicek kembali, anggaran Rp1,5 miliar itu ada dalam KUA-PPAS,

tegasnya. Dengan pemberdayaan TV Lokal diharapkan pembayaran pajak dapat

transparan dan akuntabel. Jadi kinerja aparatur negara akan selalu di monitoring

oleh masyarakat dan berdamapak pada meminimalisir peluang KKN . Dengan

demikian proses demokrasi menuju good governance dan ber azaskan dari rakyat

oleh rakyat dan untuk rakyat.

3. Pelayanan Publik Angkutan umum

Kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta orang tentunya

sangat memerlukan adanya system transportasi yang lebih baik, lebih nyaman,

lebih manusiawi pada penumpangnya, lebih murah dan lebih menjangkau semua

kalangan diseluruh penjuru kota. Saat ini moda transportasi massal yang ada di

Kota Bandar Lampung adalah angkutan kota (angkot), Bus Damri dan Bus Rapid

Transid (BRT) Trans Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung

sampai saat ini sedang berusaha untuk menata system transportasi massal yang

lebih baik lagi namun tidak ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. Oleh

karenanya Pemerintah Kota dalam hal ini juga memberikan kesempatan kepada

10

para pengusaha angkutan kota untuk bergabung / bersinergi untuk mewujudkan

system transportasi yang lebih baik lagi. Tentunya dengan adanya system

transportasi yang lebih baik tentunya diharapkan kemacetan maupun tingkat

kecelakaan lalu lintas akan dapat ditekan seminimal mungkin. *(Humas JR

Lampung/Akhyaruddin)*.

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Bus Trans Bandarlampung sebagai

terobosan Program Bus Rapid Transit (BRT) dari Pemerintah Kota

Bandarlampung, diharapkan menjadi percontohan nasional dalam pelayanan

angkutan massal yang murah, aman, dan nyaman tanpa subsidi pemerintah.

Pelaksanannya tentu tergantung kebijakan Pemkot Bandarlampung, dan kontrol

serta masukan semua pihak yang peduli dengan peningkatan pelayanan publik itu,

kata dosen Universitas Bandarlampung (UBL) itu pula. Dia juga menilai, saat ini

jajaran Pemkot Bandarlampung mulai paham soal pengembangan BRT tersebut.

BRT merupakan trobosan dalam pelayanana publik khususnya dalam transpotasi .

Hal ini menjadikan cirri khas Bandar Lampung sehingga berpeluang sebagai pilot

project bagi kota kota di lain daerah sebagai solusi pelayanan publik terbaik

khususnya dalam bidang angkutan umum. Hal ini tentu saja tidak akan diketahui

oleh semua kalangan jika informasi tersebut tidak dipublakasikan ke mediamassa.

Oleh karena itu dalam pengembangan pelayanan publik terbaik hendaknya

memberdayakan tv lokal sehingga berdampak besar terhadap kinerja pelayanan

publik terbaik .

4. Pelayanan Publik PLN (Perusahaan Listrik Negara)

Pemadaman listrik bergilir diwilayah Lampung masih juga berlanjut akibat

gangguan pasokan listrik disistem interkoneksi Sumatera bagian selatan belum

sepenuhnya teratasi. Menurut informasi yang kami terima ada dua sirkuit braker

yang mengalami kerusakan sehingga menurunnya kemampuan daya listrik.

Lokasi gangguan berada di Baturaja, karena jauhnya jarak dari ibukota Provinsi

ke Baturaja maka petugas tidak dapat secepatnta melakukan perbaikan, sementara

11

komponen yang rusak harus diganti dan menunggu pemasoknya dari Palembang

atau Jakarta.

Dijelaskan pula bahwa pembangkit listrik lokal hanya mampu menghasilkan 285

MW, sementara beban puncak mencapai 425-500 MW terutama pada jam 18.00-

22.00 WIB. Kekurangan ini didukung oleh system interkoneksi Simbagsel.

Selama ini kondisi pelistrikan di Lampung masih rentan dengan pemadaman.

Idealnya Lampung mempunyai cadangan daya 20% dari beban puncak.aspek lain

yang harus diperhatikan yaitu kerusakan system didalam PLN itu sendiri. Oleh

karena itu , pihak PLN sudah harus mengantisipasi dan memprediksi kapan

instrument atau suku cadang akan rusak atau haus sehingga perlu diganti atau

disediakan agar supaya tidak terjadi pemadaman listrik

Pemadaman listrik disamping dapat mengakibatkan kerugian materi atau moril

tapi dapat menghilangkan jiwa seseorang, kita berharap agar kejadian pemadaman

tidak terulang lagi dan para karyawan PLN hendaknya bekerja dengan semangat

etos kerja, disiplin dan produktifitas tinggi dengan memuaskan segenap

pelanggannya,

PLN adalah merupakan salah satu Badan Publik yaitu lembaga penyelenggara

pemerintah, jadi ia merupakan potret dari produk kinerja pemerintah, melalui

pelayanan umum dibidang kelistrikan inilah menjadi tugas pokok PLN yaitu

dalam rangka menyediakan dan menyalurkan energy kepada pelanggan atau

masyarakat yang membutuhkannya. Apabila visi atau misi yang dilakukan PLN

tidak maksimal maka masyarakat akan menjadi kecewa karenanya, sementara

dilain pihak pelanggan tidak mungkin melakukan penunggakan dalam

pemakaiannya, kalau terjadi penunggakan pada batas waktu tertentu tentunya

instalaturnya akan mencabut izin pelangganannya.

Tingkat integritas layanan publik di Kota Bandarlampung dinilai buruk. Untuk

indeks integritas layanan publik dari instansi vertikal dan pemerintah daerah,

Bandarlampung menempati peringkat terendah kedua dari 22 kota se-Indonesia.

Berdasar survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), indeks

gabungan integritas layanan publik instansi vertikal Kota Bandarlampung sebesar

12

4,54. Kemudian untuk instansi Kemenkum dan HAM, pelayanan paspor memiliki

nilai integritas 5,21. Pada instansi Kementerian Agama, untuk administrasi

pernikahan nilainya 3,92 dan untuk haji 6,26.Selanjutnya pada pengadilan negeri,

untuk pengadilan tilang nilai integritasnya 4,95 dan pengadilan umum 3,53.

Sedangkan pada instansi PLN, untuk pemasangan baru 4,05 dan untuk gangguan

PLN 5,51. (tru/c1/ais)

5. Pelayanan Publik Dalam Komuniksi

Juniardi: Badan Publik di Lampung Belum Siap Implementasikan UU KIP

BANDARLAMPUNG News - Pemberlakuan secara efektif UU No 14 Tahun

2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia mulai 30 April

2010 membuka era baru alam keterbukaan informasi publik di tanah air. Lahirnya

UU itu merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai

pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (right to

know) yang dijamin pasal 28F UUD 1945.

Namun sayangnya dalam praktik, masih banyak pejabat di birokasi yang masih

bersikap tertutup. Hal ini dikarenakan belum semua pejabat memahami

pentingnya makna keterbukaan informasi. Lantas bagaimana agar keterbukaan

informasi dapat berkembang dengan positif? Berikut wawancara wartawan

bandarlampungnews.com dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP)

Lampung Juniardi SIP MH, di ruang kerjanya.

Tujuan adanya Hari Hak untuk Tahu, untuk meningkatkan kesadaran global dari

individu untuk mengakses informasi pemerintah dan juga untuk mempromosikan

akses informasi yang mengacu pada Hak Asasi Manusia. Indonesia merupakan

negara kelima di Asia yang memberlakukan Undang-Undang yang secara spesifik

mengatur pemenuhan hak atas informasi publik melalui Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008.

13

Manfaat keterbukaan dalam informasi tertuang dalam Undang- Undang no 14

Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertujuan untuk

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan

publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu

keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

kebijakan publik, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Dan dengan berlakunya UU ini, maka setiap badan publik wajib membuka paling

tidak dua informasi berikut kepada masyarakat. Pertama, informasi publik yang

sifatnya berkala, seperti laporan kinerja dan laporan keuangan teraudit. Kedua,

informasi publik yang harus tersedia setiap saat, seperti informasi yang berkaitan

dengan profil, visi dan misi, dan struktur organisasi, kecuali informasi yang

dikecualikan dalam pasal 17 UU KIP. Berlatar belakang dari standar ini maka

dinilai pentingnya pemberdayaan TV lokal sebagai media yang memberikan

informasi kepada masyarakat umum.

14

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang di peroleh dari karya tulis ini yaitu sebagai berikut :

1. Integrasi pelayanan publik di kota Bandar lampung belum menunjukan hasil

yang baik sehingga perlu ditingkatkan kinerja semua pihak baik aparatur

Negara maupun masyarakatnya sendiri.

2. Permasalahan pelayanan publik yang umum di Bandar Lampung yaitu kinerja

aparatur dan masyarakat tidak terjadi kerjasama yang sinergis.

3. Pemberdayaan TV lokal di duga memegang peranan penting dalam

peneingkatan praktek pelayanan publik terbaik dan dapat menjadikan Bandar

lampung sebagai pilot project ( kota percontohan ).

15

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.2012.http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/metropolis/25

205-bandarlampung-terendah-kedua. Diakses pada 22 November 2012.

Anonim . http://beritatrans.com/2012/09/06/trans-bandar-lampung-maju-kena-

mundur-kena/. Diakses pada 22 November 2012.

BPS. 2012. Lampung dalam angka.

Bertens, K. 2000. Etika. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia

Pustaka Utama.

Dwiyanto, Agus.2006.Japan International Cooperation Agency, Editor, 2006 :29-

42.

Hadjon M. Philipus, dkk, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah

Mada University Press, Jogyakarta, 2011

Indrajit, R.E. 2002.E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Penerbit: Andi, Yogyakarta.

Kuncoro, wahyu.2011. http://eprints.undip.ac.id/15938/1/Wahyu_Kuncoro.pdf.

Diakses pada 22 November 2012.

Shafritz, Jay.M. dan E.W.Russell. 1997. Introducing Publik Administration. New

York, N.Y.:Longman.

Radar lampung. 2012.

Tribune news. 2012.

Antara News .2012.

http://beritatrans.com/2012/09/06/trans-bandar-lampung-maju-kena-mundur-kena/http://beritatrans.com/2012/09/06/trans-bandar-lampung-maju-kena-mundur-kena/http://eprints.undip.ac.id/15938/1/Wahyu_Kuncoro.pdf