BAB IILANDASAN TEORI

2.1 STANDAR PRAKTIK BIDANStandar Praktek Bidan Standar I : Metode AsuhanAsuhan Kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah : Pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi.Difinisi Operasional :1. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.2. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana format pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.Standar II : PengkajianPengumpulan data tentang status kesehatan kilen dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.Difinisi Operasional :1. Ada format pengumpulan data2. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, terfokus, yang meliputi data : - Demografi identitas klien - Riwayat penyakit terdahulu - Riwayat kesehatan reproduksi - Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi - Analisis data3. Data dikumpulkan dari : - Klien/pasien, keluarga dan sumber lain - Teanaga kesehatan - Individu dalam lingkungan terdekat4. Data diperoleh dengan cara : - Wawancara - Observasi - Pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjangStandar III : Diagnosa KebidananDiagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.Difinisi Operasional :1. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien / suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan kebutuhan klien2. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistematis mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klienStandar IV : Rencana AsuhanRencana Asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidananDifinisi Operasional :1. Ada format rencana asuhan kebidanan2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi

Standar V : TindakanTindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien : tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klienDifinisi Operasional :1. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau tugas kolaborasi5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersediaStandar VI : Partisipasi KlienTindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatanDifinisi Operasional :1. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang : - status kesehatan saat ini - rencana tindakan yang akan dilaksanakan - peranana klien/keluarga dalam tindakan kebidanan - peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan - sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan kegiatan

Standar VII : PengawasanMonitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klienDifinisi Operasional :1. Adanya format pengawasan klien2. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sitematis untuk mengetahui keadaan perkembangan klien3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakanStandar VIII : EvaluasiEvaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.Difinisi Operasional :1. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan. Klien sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan3. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakanStandar IX : DokumentasiAsuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikanDifinisi Operasional :1. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab3. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan

2.2 Standar Pelayanan BidanA. STANDAR PELAYANAN UMUMStandar 1 : Persiapan Untuk Kehidupan Keluarga Sehat Tujuan:Memberikan penyuluh kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Pernyataan standarBidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan, keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yag berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, KB dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung kebiasaan yang baik. Hasil dari pernyataan standarMasyarakat dan perorangan ikut serta dalam upaya mencapai kehamilan yang sehatIbu, keluarga dan masyarakat meningkat pengetahuannya tentang fungsi alat-alat reproduksi dan bahaya kehamilan pada usia mudaTanda-tanda bahaya pada kehamilan diketahui oleh keluarga dan masyarakat. Persyaratan1. Bidan bekerjasama dengan kader kesehatan dan sector terkait sesuai dengan kebutuhan2. Bidan didik dan terlatih dalam:2.1 Penyuluhan kesehatan.2.2 Komunikasi dan keterampilan konseling dasar.2.3 Siklus menstruasi, perkembangan kehamilan, metode kontrasepsi,gizi, bahaya kehamilan pada usia muda, kebersihan dan kesehatan diri, kesehatan/ kematangan seksual dan tanda bahaya pada kehamilan.

3. tersedianya bahan untuk penyuluhan kesehatan tentang hal-hal tersebut di atas.Penyuluhan kesehatan ini akan efektif bila pesannya jelas dan tidak membingungkan.

Standar 2 : Pencatatan Dan Pelaporan Tujuannya:Mengumpulkan, mempelajari dan menggunakan data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan pelayanan dan penilaian kinerja. Pernyataan standar:Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya dengan seksama seperti yang sesungguhnya yaitu, pencatatan semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian peayanan yang telah diberikan sendiri oleh bidan kepada seluruh ibu hamil/ bersalin, nifas dan bayi baru lahir semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Disamping itu, bidan hendaknya mengikutsertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu hamil, ibu dalam proses melahirkan,ibu dalam masa nifas,dan bayi baru lahir. Bidan meninjau secara teratur catatan gtersebut untuk menilai kinerja dan menyusun rencana kegiatan pribadi untuk meningkatkan pelayanan. Hasil dari pernyataan ini:Terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang baik.Tersedia data untuk audit dan pengembangan diri.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehamilan, kelahiran bayi dan pelsysnsn kebidanan. Prasyaratan :1. Adanya kebijakan nasional/setempat untuk mencatat semua kelahiran dan kematian ibu dan bayi2. Sistem pencatatan dan pelaporan kelahiran dan kematian ibu dan bayi dilaksanakan sesuai ketentuan nasional atau setempat.3. Bidan bekerja sama dengan kader/tokoh masyarakat dan memahami masalah kesehatan setempat.4. Register Kohort ibu dan Bayi, Kartu Ibu, KMS Ibu Hamil, Buku KIA, dan PWS KIA, partograf digunakan untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan. Bidan memiliki persediaan yag cukup untuk semua dokumen yang diperlukan.5. Bidan sudah terlatih dan terampil dalam menggunakan format pencatatan tersebut diatas.6. Pemetaan ibu hamil.7. Bidan memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk mencatat jumlah kasus dan jadwal kerjanya setiap hari. Hal yang harus diingat pada standar ini:Pencatatan dan pelaporan merupakan hal yang penting bagi bidan untuk mempelajari hasil kerjanya.Pencatatn dan pelaporan harus dilakukan pada saat pelaksanaan pelayanan. Menunda pencatatan akan meningkatkan resiko tidak tercatatnya informasi pentig dalam pelaporan. Pencatatn dan pelaporan harus mudah dibaca, cermat dan memuat tanggal, waktu dan paraf

B. STANDAR PELAYANAN ANTENATALStandar 3 : Identifikasi Ibu Hamil Tujuannya :Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memerikasakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Hasil dari identifikasi ini :Ibu memahami tanda dan gejala kehamilanIbu, suami, anggota masyarakat menyadari manfaat pemeriksaan kehamilan secara dini dan teratur, serta mengetahui tempat pemeriksaan hamil.Meningkatnya cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum kehamilan 16 minggu. Persyaratannya antara lain :Bidan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan ibu hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kandungan secara dini dan teratur. Prosesnya antara lain :Melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan masyarakat secara teratur untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil, suami, keluarga maupun masyarakat.Standar 4 : Pemeriksaan Dan Pemantauan Antenatal Tujuaanya :Memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Pernyataan standar :Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal.Bidan juga harus mengenal kehamilan risti/ kelsinan khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS/infeksi HIV ; memberikan pelayanan imunisasi,nasehat, dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Hasilnya antara lain :Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilanMeningkatnya pemanfaatan jasa bidan oleh masyarakat. Deteksi dini dan komplikasi kehamilan.Ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat mengetahui tanda bahaya kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan.Mengurus transportasi rujukan jika sewaktu-waktu terjadi kegawatdaruratan.

Persyaratannya antara lain :Bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas, termasuk penggunaan KMS ibu hamil dan kartu pencatatanhasil pemeriksaan kehamilan (kartu ibu ) Prosesnya antara lain :Bidan ramah, sopan dan bersahabat pada setiap kunjungan.Standar 5 : Palpasi Abdominal Tujuannya :Memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi dan bagian bawah janin. Pernyataan standar :Bidan melakukan pemeriksaan abdomen dengan seksama dan melakukan partisipasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamialn bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. Hasilnya :Perkiraan usia kehamilan yang lebih baik.Diagnosis dini kehamilan letak, dan merujuknya sesuai kebutuhan.Diagnosis dini kehamilan ganda dan kelainan lain serta merujuknya sesuai dengan kebutuhan Persyaratannya :1. Bidan telah di didik tentang prosedur palpasi abdominal yang benar.2. Alat, misalnya meteran kain, stetoskop janin, tersedia dalam kondisi baik.3. Tersedia tempat pemeriksaan yang tertutup dan dapat diterima masyarakat.4. Menggunakan KMS ibu hamil/buku KIA , kartu ibu untuk pencatatan.5. Adanya sistem rujukan yang berlaku bagi ibu hamil yang memerlukan rujukan.Bidan harus melaksanakan palpasi abdominal pada setiap kunjungan antenatal.Standar 6 : Pengelolaan Anemia Pada Kehamilan Tujuan :Menemukan anemia pada kehamilan secara dini, dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Pernyataan standar :Ada pedoman pengolaan anemia pada kehamilan.Bidan mampu : Mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan Memberikan penyuluhan gizi untuk mencegah anemia. Alat untuk mengukur kadar HB yang berfungsi baik. Tersedia tablet zat besi dan asam folat. Obat anti malaria (di daerah endemis malaria ) Obat cacing Menggunakan KMS ibu hamil/ buku KIA , kartu ibu. Proses yang harus dilakukan bidan :Memeriksa kadar HB semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan pada minggu ke-28. HB dibawah 11gr%pada kehamilan termasuk anemia , dibawah 8% adalah anemia berat. Dan jika anemia berat terjadi, misalnya wajah pucat, cepat lelah, kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat, segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan selanjutnya.sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan.

Standar 7 : Pengelolaan Dini Hipertensi Pada Kehamilan Tujuan :Mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Pernyataan standar:Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala pre-eklampsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Hasilnya:Ibu hamil dengan tanda preeklamsi mendapat perawatan yang memadai dan tepat waktu.Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat eklampsi. Persyaratannya :1. Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, pengukuran tekanan darah.2. Bidan mampu :Mengukur tekanan darah dengan benarMengenali tanda-tanda preeklmpsiaMendeteksi hipertensi pada kehamilan, dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

Standar 8 : Persiapan Persalinan Pernyataan standar:Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan di rencanakan dengan baik.

Prasyarat:1. Semua ibu harus melakukan 2 kali kunjungan antenatal pada trimester terakhir kehamilan2. Adanya kebijaksanaan dan protokol nasional/setempat tentang indikasi persalinan yang harus dirujuk dan berlangsung di rumah sakit3. Bidan terlatih dan terampil dalam melakukan pertolongan persalinan yang aman dan bersih.4. Peralatan penting untuk mel;akukan pemeriksaan antenatal tersedia5. Perlengkapan penting yang di poerlukan untuk melakukan pertolongan poersalinan yang bersih dan aman tersedia dalam keadaan DTT/steril6. Adanya persiapan transportasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepatjika terjadi kegawat daruratan ibu dan janin7. Menggunakan KMS ibu hamil/buku KIA kartu ibu dan partograf.8. Sistem rujukan yang efektif untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi selama kehamilan.

C. STANDAR PERTOLONGAN PERSALINANStandar 9 : Asuhan Persalinan Kala Satu Tujuan :Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. pernyataan standar:Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai,kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan klien, selama proses persalinan berlangsung. Hasilnya:1. Ibu bersalin mendapatkan pertolongan darurat yang memadai dan tepat waktu bia diperlukan.2. Meningkatkan cakupan persalinan dan komplikasi lainnya yang ditolong tenaga kesehatan terlatih3. Berkurangnya kematian/ kesakitan ibu atau bayi akibat partus lama.Standar 10 : Persalinan Kala Dua yang Aman Tujuan :Memastikan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi Pernyataan standar:Menggunakmengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendekt dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Persyaratan:1. Bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mulas/ ketuban pecah2. Bidan sudah terlatih dan terampil dalam menolong persalinan secara bersih dan aman.3. Tersedianya alat untuk pertolongan persalinan termasuk sarung tangan steril4. Perlengkapan alat yang cukup.

Standar 11: Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala III Tujuan :Membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendek kala 3, mencegah atoni uteri dan retensio plasenta Pernyataan standar:Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.

Standar 12: Penanganan Kala II Dengan Gawat Janin Melalui Episiotomy Tujuan :Mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum. Pernyataan standar :Bidan mengenali secara tepat tanda tanda gawat janin pada kala II yang lama, dan segera melakukan episiotomy dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum.D. STANDAR PELAYANAN MASA NIFASStandar 13 : perawatan bayi baru lahir Tujuan : menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernafasan serta mencegah hipotermi, hipokglikemia dan in feksi Pernyataan standar:Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah dan menangani hipotermia.

Standar 14: penanganan pada dua jam pertama setelah persalinan Tujuan : mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersi dan aman selama kala 4 untuk memulihkan kesehata bayi, meningkatkan asuhan sayang ibu dan sayang bayi,memulai pemberian IMD Pernyataan standar:Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang di perlukan.

Standar 15: pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas Tujuan : memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan penyuluhan ASI ekslusif Pernyataan standar:Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu ke dua dan minggu ke enam setelah persalinan, untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan bergizi, ;erawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB.

E. STANDAR PENANGANAN KEGAWATAN OBSTETRI DAN NEONATALStandar 16: penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester III Tujuan : mengenali dan melakukan tindakan cepat dan tepat perdarahan dalam trimester 3 kehamilan Pernyataan standar:Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya.

Standar 17: penanganan kegawatan dan eklampsia Tujuan : mengenali secara dini tanda-tanda dan gejala preeklamsi berat dan memberiakn perawatan yang tepat dan segera dalam penanganan kegawatdaruratan bila ekslampsia terjadi Pernyataan standar:Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklampsia mengancam, serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama.

Standar 18: penanganan kegawatan pada partus lama Tujuan : mengetahui dengan segera dan penanganan yang tepat keadaan kegawatdaruratan pada partus lama/macet. Pernyataan standar:Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya.

Standar 19: persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor Tujuan : untuk mempercepat persalinan pada keadaan tertentu dengan menggunakan vakum ekstraktor. Pernyataan standar:Bidan mengenali kapan di perlukan ekstraksi vakum, melakukannya secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanannya bagi ibu dan janin / bayinya.

Standar 20: penanganan retensio plasenta Tujuan : mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta total / persial. Pernyataan standar:Bidan mampu mengenali retensio plasenta, dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan, sesuai dengan kebutuhan.Standar 21: penanganan perdarahan postpartum primer Tujuan : mengenali dan mengambil tindakan pertolongan kegawatdaruratan yang tepat pada ibu yang mengalami perdarahan postpartum primer / atoni uteri. Pernyataan standar:Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan (perdarahan postpartum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan perdarahan.

Standar 22: penanganan perdarahan post partum sekunder

Tujuan : mengenali gejala dan tanda-tanda perdarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Pernyataan standar:Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan post partum sekunder, dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu, atau merujuknya.

Standar 23: penanganan sepsis puerperalis Tujuan : mengenali tanda-tanda sepsis puerperalis dan mengambil tindakan yang tepat. Pernyataan standar:Bidan mampu mengamati secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya.Standar 24: penanganan asfiksia neonaturum Tujuan : mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum, mengambil tindakan yang tepat dan melakukan pertolongan kegawatdaruratan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia neonatorum. Pernyataan standar:Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, serta melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang di perlukan dan memberikan perawatan lanjutan.2.3 Standar Kompetensi Bidan

(1) Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etika yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir, dan keluarganya.(2) Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya, dan memberikan pelayanan yang menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan, dan kesiapan untuk menjadi orang tua.(3) Bidan memberikan asuhan antenatal yang bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan ibu selama kehamilan yang meliputi deteksi dini, pengobatan, dan rujukan.(4) Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap tehadap budaya setempat selama persalinan, memimpin suatu persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayi baru lahir.(5) Bidan dapat memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu tinggi serta tanggap terhadap budaya setempat.(6) Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komprehensif pada bayi baru lahir (BBL) sehat sampai usia 1 bulan.(7) Bidan memberikan asuhan yang brmutu tinggi dan komprehensif pada bayi dan balita sehat.(8) Bidan memberikan asuhan yang brmutu tinggi dan komprehensif pada keluarga dan kelompok.(9) Bidan mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ ibu dengan ganguan sistem reproduksi.

2.4 Standar Izin Pratik KebidananPERMENKES RI NO 1464/MENKES/PER/X/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDANBAB 1KETENTUAN UMUMPasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Bidan adalah seorang perempuan yg lulus dari pendidkan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yg digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.3. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi 4. Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.5. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mejalankan praktik bidan mandiri 6. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.7. Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan. 8. Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

BAB 11PERIZINANPasal 21. Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.2. Bidan yg menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (D III) Kebidanan.Pasal 31. Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.2. Setiap bidan yg menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.3. SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.Pasal 41. Untuk memperoleh SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Bidan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan :a. Fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisirb. Surat ket sehat fisik dari dokter yangg memiliki SIPc. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan Kesehatan atau tempat praktikd. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembare. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjukf. Rekomendasi dari organisasi profesi.

2. Kewajiban memiliki STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila belum terbentuk Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan/atau proses STR belum dapat dilaksanakan, Surat Izin Bidan ditetapkan berlaku sebagai STR.4. Contoh surat permohonan memperoleh SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Formulir I terlampir 5. Contoh SIKB sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir 6. Contoh SIPB sebagaimana tercantum dalam Formulir III terlampir Pasal 51. SIKB / SIPB dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota 2. Dalam hal SIKB/SIPB dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf e tidak diperlukan.3. Permohonan SIB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten /kota atau dinas kesehatan kabupaten/kota kpeada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.Pasal 6Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.Pasal 71. SIKB/SIPB berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.2. Pembaharuan SIKB/SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dengan melampirkan :a. fotokopi SIKB/SIB yg lamab. fotokopi STRc. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIPd. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar e. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf ef. rekomendasi dari oranisasi profesi Pasal 8SIKB/SIPB dinyatakan tdk berlaku bila :a. Tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/SIPBb. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang c. Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin

BAB IIIPENYELENGGARAAN PRAKTIKPasal 9Bidan dalam mejalankan praktik berwenang untuk memberikan Pelayanan yang meliputi :1. Pelayanan kesehatan ibu2. Pelayanan kesehatan anak 3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana Pasal 101. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan.2. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Pelayanan konseling pada masa pra hamilb. Pelayanan antenatal pada kehamilan normalc. Pelayanan persalinan normald. Pelayanan ibu nifas normale. Pelayanan ibu menyusuif. Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 3. Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berwenang untuk :a. Episiotomib. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan IIc. Penanganan kegawat-daruratan, dlanjutkan dengan perujukan d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamile. Pemberian Vit A dosis tinggi pada ibu nifasf. Bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi ASI ekslusif g. Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartumh. Penyuluhan dan konselingi. Bimbingan pada kelompok ibu hamilj. Pemberian surat keterangan kematiank. Pemberian surat keterangan cuti bersalin Pasal 111. Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksd dalam pasal 9 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah 2. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :a. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi vit K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hr) perawatan tali pusatb. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujukc. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan rujukand. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintahe. Pemantauan tubuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolahf. Pemberian konseling dan penyuluhang. Pemberian surat keterangan kelahiranh. Pemberian surat keterangan kematianPasal 12Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berwenang untuk a. Memberikan penyuluhan dan konseling; kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencanab. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom Pasal 131. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, dan 12, bidan yang menjalankan program pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi :a. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kotrasepsi dalam rahim, dan alat kontrasepsi bawah kulitb. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokter c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkand. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungane. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah, dan anak sekolah f. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan tehadap Infeksi Menular Seksual ( IMS ) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnyah. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi 1. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah 2. Pelayanan alat kontasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk dan memberikan peyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah dilatih untuk itu.

Pasal 141. Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.2. Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.3. Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.Pasal 15Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota menugaskan bidan praktek mandiri tertentu untuk melaksanakan program pemerintah1. Bidan praktek mandiri yang ditugaskan sebagai pelaksana program pemerintah berhak atas pelatihan dan pembinaan dari pemeritah daerah provinsi/kabupaten/kota.Pasal 161. Pada daerah yang belum memiliki dokter, pemerintah dan pemerintah daerah harus menempatkan bidan dengan pendidikan minimal Diploma III Kebidanan.2. Apabila tidak terdapat tenaga bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah dapat menempatkan bidan yang telah mengikuti pelatihan.3. Pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memilki dokter. Pasal 171. Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi :a. Memiliki tempat praktek, ruangan praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan pra sekolah yang memenuhi persyaratan lingkungan sehatb. menyediakan maksimal 2 ( dua ) tempat tidur untuk persalinan c. memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Ketentuan persyaratan tempat praktik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu tercantum dalam Lampiran Peraturan ini Pasal 181. Dalam melaksanakan praktek/kerja, bidan berkewajiban untuk :a. Menghormati hak pasienb. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkanc. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktud. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukane. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganf. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelyanan lainnya secara sistematisg. Mematuhi standarh. Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian 2. Bidan dalam menjalankan praktik/kerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.3. Bidan dlm menjalankan praktik kebidanan hrs membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pasal 19Dalam melaksanakan praktek bidan mempunyai hak :1. Memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya3. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar 4. Menerima imbalan jasa profesi. BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN Pasal 201. Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dg pelayanan yg diberikan.2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktik.3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayan kesehatan.BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 211. Menteri, Pemerintah daerah Provinsi, Pemda kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan.2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pd ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota hraus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan.4. Dalam melaksanakan tugas sebaggimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kab/Kota hraus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter Puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervisi terhadap bidan di wilayah tersebut.Pasal 22Pimpinan fasilitas kesehatan wajib melaporkan bidan yang bekerja dan yang berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi Pasal 231. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kab/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam Peraturan ini.2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :a. Teguran lisanb. Teguran tertulisc. Pencabutan SKIB/SIPB untuk sementara paling lama 1 tahund. Pencabutan SKIB/SIPB selamanya

BAB VI KETNTUAN PERALIHAN Pasal 251. Bidan yang telah mempunyai SIPB berdasarkan Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan dan Permenkes No HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dinyatakan telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan ini s.d. masa berlakunya berakhir.2. Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperbaharui SIPB apabila Surat Izin Bidan yang bersangkutan telah habis jangka waktunya berdasarkan Peraturan ini. Pasal 26Apabila Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Kesehatan Provinsi (MTKP) belum dibentuk dan/atau belum dapat melaksanakan tugasnya maka registrasi bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Pasal 27Bidan yang telah melaksanakan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan ini harus memiliki SIKB berdasarkan Peraturan ini paling selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 28Bidan yang berpendidikan di bawah Diploma III (D III) Kebidanan yang menjalankan praktik mandiri hrs menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29Pada saat peraturan ini mulai berlaku :a. Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dan praktik bidanb. Permenkes No HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30Peraturan ini berlaku pada tgl diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

31