kata pengantar - disnakertrans.ntbprov.go.id€¦ · 16. peraturan presiden nomor 59 tahun 2017...
TRANSCRIPT
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 i
KATA PENGANTAR
Bismillahhirrahmaanirrahiim
Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB berhasil menyusun Dokumen Perubahan Rencana
Strategis Tahun 2019-2023.
Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB tahun
2019-2023 dalam rangka menyesuaikan target dan indikator berdasarkan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 akibat dampak pandemi Covid-19 di
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arah,
tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama periode tahun
2019-2023.
Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Perubahan Renstra
Tahun 2019-2023 ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan
di waktu yang akan datang
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Mataram, Oktober 2020
Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Dra. T. Wismaningsih Drajadiah
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198703 2 012
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1
1.2.Landasan Hukum ....................................................................................................... 4
1.3.Maksud dan Tujuan Penyusunan ............................................................................... 7
1.4.Sistematika Penulisan ................................................................................................ 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN .......................................................................... 9
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi ....................................................................... 9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ............................................................................... 31
2.3. Kinerja pelayanan perangkat daerah ......................................................................... 35
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .................... 39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ....................................... 41
3.1. Identifikasi Permasalahan ......................................................................................... 41
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah ................................................... 44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/ Kota ............................................... 46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup ................. 50
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................................................................... 51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................ 53
4.1.Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ........................................ 53
4.2. Hubungan Tujuan Dan Sasaran Perangkat
Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD ........................................................... 55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN......................................................... 56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ........ 59
6.1.Program dan Kegiatan Berdasarakan Permendagri 13 .............................................. 59
6.2. Program dan Kegiatan Berdasarakan Permendagri 90 ............................................. 85
6.3.Program dan Kegiatan Unggulan ............................................................................... 106
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ......................... 109
BAB VIII PENUTUP ..................................................................................................... 110
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling
terkait dengan berbagai sektor dimana perlu dilakukan perencanaan yang tersetruktur,
terencana dan saling terkait dari tingkat nasional atau pusat sampai dengan level
terkecil atau kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Pasal
342), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi
pembangunan dimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Disamping itu Peraturan
tersebut memberikan kelonggaran untuk dapat melakukan perubahan terhadap
dokumen RPJMD sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai
perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Begitu halnya dengan Rencana Strategis
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus
berkesinambungan dengan RPJMD agar visi misi kepala daerah dapat diwujudkan
sesuai dengan target perencanaan. Dimana tujuan dari pembangunan itu sendiri akan
bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat terkait pada sektor ketenagakerjaan dan
keteransmigrasian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Nomor 11 Tahun
2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTB. Dimana
Disnakertrans NTB merupakan Dinas Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang
Transmigrasi. Dimana Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan empat Bidang
Teknis yaitu Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan
Dan Perluasan Kesempatan Kerja, bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial,
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 2
dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, demi menjangkau pelayanan
kepada masyarakat secara langsung Bidang-bidang Teknis tersebut dibantu oleh Unit
Pelaksana Teknis mengingat luas daerah provinsi NTB dan tingginya kompleksitas
beban kinerja SKPD. Ada beberapa UPTD yang dibawahi oleh Disnakertrans NTB
antara lain UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri, LTSP, UPTD Balai
Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, dan UPTD Balai Pengawas
Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa.
Potensi pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB sangat tinggi tidak hanya
dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor formal tetapi juga pada sektor
informal seperti pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mengingat secara
demografis provinsi NTB terbagi menjadi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dimana
masing-masing wilayah memiliki potensi dan karakteristik tersendiri yang perlu
didalami lebih jauh mengenai kondisi ketenagakerjaannya. Akan tetapi, masih banyak
permasalahan-permasalahan yang perlu segera ditangani bukan saja masalah
ketenagakerjan tetapi juga ketransmigrasian. Dimana permasalahan-permasalahan
tersebut juga sangat kompleks yang terutamanya terkait langsung dengan pemenuhan
hak-hak dasar masyarakat, kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan
pembangunan antar wilayah, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan
pemberdayaan sumber daya manusia. Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut
tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-
sektor perekonomian yang ada. Selain itu, besarnya dampak dari pandemi covid-19 ini
semakin meluas, mulai dari tenaga kerja yang dirumahkan hingga di PHK, perusahaan
dan UMKM sebagai penggerak roda ekonomi di NTB tidak mampu beroperasi
sebagaimana biasanya.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Maka setiap SKPD wajib merumuskan rencana setrategis dengan
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 3
mengacu pada RPJMD dan dengan mempertimbangkan kondisi dan isu strategis
masing-masing wilayah. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan 5
(lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan
mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan, dan
sebagai acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah
sebagai dokumen operasional tahunan di Disnakertrans NTB. Dalam perencanaan
pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan.
Penyusunan perubahan renstra Disnakertrans NTB ini dibutuhkan sebagai upaya
dalam rangka merumuskan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran RPJMD dan
sebagai tindak lanjut dalam menyikapi perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat
dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, sosial budaya dan kewilayahan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa hal yang lain yang menjadi
pertimbangan kebutuhan revisi renstra ini antara lain:
1. Ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dimana salah satu
sektor yang terdampak adalah sektor ketenagakerjaan sehingga perlu ada
peraturan dan kebijakan turunan yang mengakomodir pelaksanaan dari ketentuan
undang-undang tersebut.
2. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada
perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat
3. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Adanya perubahan RPJMD Provinsi NTB sebagai turunan dari Perubahan
kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024
5. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 4
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis
Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana ada
perubahan nama dan fungsi dari UPTD BLK NTB untuk menjadi UPTD BLK
Dalam dan Luar Negeri. Hal ini mengharuskan BLKDLN untuk melaksanakan
pelayanan masyarakat dalam bukan hanya untuk pelatihan dalam negeri tetapi
juga luar negeri.
1.2. Landasan Hukum
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 5
13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2018 – 2019
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 6
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ... tahun 201.... tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Panduan Teknis Pengurusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana
Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
32. Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-
Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 7
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan
1.3.1. Maksud
Revisi Renstra tahun 2019-2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :
a) Sebagai penyesuaian terhadap revisi RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-
2023
b) Menyikapi perubahan atau perkembangan kebutuhan masyrakat dan
pembangunan yang dinamis
c) Menindak lanjuti perubahan peraturan-peraturan terkait dengan perubahan
perencanaan pembangunan dan struktur organisasi Dinas Daerah
d) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Prov. NTB dalam melaksanakan tugasnya dalam
menentukan prioritas - prioritas pembangunan di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian, sesuai dengan sasaran dan target capaian
pembangunan yang sudah direvisi.
e) Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB.
1.3.2. Tujuan
Revisi Renstra dilakukan oleh DIsnakertrans dengan tujuan antara lain:
a) Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
b) Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun
periode renstra.
c) Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB didalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan
pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan
kinerjanya.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 8
1.4. Sistematika Penulisan
Bab I. Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan Rencana Strategis serta sistematika penulisan.
Bab II. Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya
perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
Bab III. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih, telaahan renstra k/l dan renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan penentuan isu-isu strategis.
Bab IV. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, Hubungan tujuan
dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD
Bab V. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam
lima tahun
Bab VI. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif
Bab VII. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja
yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VIII. Penutup
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Disnakertrans Prov. NTB
2.1.1. Tugas
Adapun tugas dari masing-masing unit kerja di Disnakertrans Prov. NTB adalah
sebagai berikut:
I. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan
administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam rangka
penyusunan program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.
Sub Bagian Program
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan
Pelaporan;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan
pelaporan;
d. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
pelaporan;
f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan
Pelaporan;
g. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
h. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
i. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
j. penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT);
k. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
l. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM);
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 10
a. m.penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP);
m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
n. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
o. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP);
p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan
publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
q. menyusun LPPD dan LKPJ;
r. menyusun profil ketenagakerjaan dan profil UPT Bina;
s. menyusun laporan pelaksanaan bulanan dan tahunan, laporan evaluasi
RPJMD, laporan Renja SKPD, laporan PPID dan laporan daftar informasi
publik (DIP);
t. menyusun perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD);
u. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Keuangan
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan
keuangan;
d. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa
pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran
belanja Dinas;
f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan
perbendaharaan;
g. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan
tindak lanjut;
h. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
i. melaksanakan penatausahaan keuangan;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 11
j. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
k. melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah;
l. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
a. m.menyusun dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
m. menyusun dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
n. menyusun administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
o. menerima, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan daerah;
p. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Sub Bagian Umum
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian ;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
d. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
f. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. melaksanakan urusan rumah tangga;
h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
II. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun menyediakan
informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja,
pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja asing
dan pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi
tepatguna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 12
Seksi Informasi Pasar Kerja
a. melakukan bimbingan bura kerja on line (BKOL) ke Kab/kota;
b. melakukan analis jabatan;
c. melakukan kegiatan pamewran bursa kerja (Job fair);
d. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga
Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyusun sistim pedoman pelayanan penempatan tenaga kerja;
d. membuat MOU peluang kerja dalam dan luar negeri (AKSUS, AKL, AKAD
dan AKAN);
e. melakukan penempatan tenaga kerja pada peluang kerja : Angkatan Kerja
Khusus (AKSUS / Disabilitas), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
f. melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (LPTKS
maupun PPTKIS);
g. melakukan pelayanan perpanjangan izin operasional terhadap
(LPTKS/PPTKIS);
h. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang perlindungan tenaga
kerja;
i. melakukan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA)
j. melakukan perpanjangan izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan
Kerja;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 13
c. menyiapakan bahan dan materi pembinaan pengembangan dan perluasan
kesempatan kerja;
d. melakukan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru;
e. mengembangkan usaha mandiri, sistim padat karya (padat karya produktif
dan padat karya infrastruktur, terapan teknologi tepat guna (TTG)
f. melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas perluasan
kesempatan kerja (bimbingan teknis pemandu wirausaha, pemandu lapangan
padat karya dan pemandu lapangan terapan TTG);
g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
III. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun
perumusan kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan
kelembagaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja
Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Instruktur dan
Kelembagaan;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyusun bahan pembinaan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan
pelatihan, akreditasi dan sarana prasarana;
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Instruktur, tenaga kepelatihan,
kelembagaan pelatihan dan sarana prasarana;
e. melaksanakan pembinaan akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan;
f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Pemagangan
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemagangan;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyusun bahan pembinaan pemagangan tenaga kerja;
d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja;
e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemagangan;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 14
f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyusun bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi sertifikasi dan peningkatan
produktivitas tenaga kerja;
d. menyiapkan bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan
peningkatan produktivitas tenaga kerja;
e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi,
sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
IV. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai
tugas penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan indutrial,
pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan
sosial, penyelesaian perselisihan serta pengembangan sarana hubungan industrial
(kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial).
Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Syarat Kerja,
Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan syarat-syarat
kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan
Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit, LKS Tripartit,
Apindo, serta sosialisasi hubungan industrial, dan hubungan kerja;
d. melaksanakan pembinaan dan penerapan syarat-syarat kerja di perusahaan,
serta ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (OUTSOURSING);
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 15
e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial di
perusahaan dan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh;
f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan hubungan industrial
di perusahaan;
g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.
Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme penetapan upah
minimum dan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
d. menyiapkan bahan rapat Dewan Pengupahan guna membahas upah
minimum;
e. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
f. melaksanakan sosialisasi: pengupahan, THR, Service Carge, serta Struktur
dan skala upah;
g. menyiapkan bahan pembinaan Jaminan Sosial (Kesehatan kerja, kecelakan
kerja, kematian, hari tua, dan pensiun);
h. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Dewan pengupahan
Kabupaten/Kota se NTB;
i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme pencegahan dan
penyelesaian perselihan hubungan industrial;
d. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pencegahan perselihan hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 16
e. melaksanakan identifikasi dan menyusun peta potensi kerawanan hubungan
industrial;
f. melaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di perusahaan;
g. melaksanakan mediasi penyelesaian perselihan hubungan industrial;
h. melaksanakan koordinasi penyelesaian perselihan hubungan industrial terkait
persidangan kasus di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri
setempat;
i. melakukan koordinasi dan pemberdayaan konsiliator serta arbitrase
hubungan industrial, dan kordinasi dengan pihak kepolisian;
j. menyelesaikan aksi mogok kerja, unjuk rasa, demontrasi pekerja/buruh dan
lock out;
k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
V. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian
pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta
pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan
Seksi Norma Ketenagakerjaan
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Norma Ketenagakerjaan;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. menyiapkan bahan dan materi penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan
pemeriksaan norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga
kerja, norma penempatan dan pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja
anak;
d. menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi
koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibidang norma kerja dan hubungan
kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja,, norma penempatan dan pelatihan,
norma kerja perempuan, norma kerja anak;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 17
e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan penerapan norma kerja dan
hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan,
norma kerja anak, norma pelatihan, dan norma penempatan;
f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. memeriksa serta menguji sarana kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan
bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan
kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;
d. menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengujian
sarana keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap
dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan
kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan
SMK3;
e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, penerapan norma keselamatan dan
kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan,
konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran,
kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;
f. memproses perizinan kelaikan penggunaan sarana keselamatan dan kesehatan
kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi
bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan
lingkungan kerja;
g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengawasan
dan Penegakan Hukum;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 18
c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pengawasan
ketenagakerjaan, ketatalaksanaan dan mekanisme koordinasi penegakan
hukum ketenagakerjaan;
d. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan norma ketenagakerjaan;
e. melaksanakan sosialisasi kebijakan, program dan strategi pemberdayaan
pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum;
f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerja
dengan korwas, dan lembaga lain terkait;
g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang di perintah pimpinan.
VI. Bidang Ketransmigrasian
Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas Fasilitasi dan penyusunan rencana teknis,
koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan permukiman,
perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi
Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Areal dan
Pembinaan Permukiman Transmigrasi;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. melakukan fasilitasi penyiapan bahan pencadangan areal permukiman
transmigrasi;
d. melakukan fasilitasi identfikasi calon areal permukiman transmigrasi;
e. melaksanakan sosialisasi penyiapan areal dan pembinaan permukiman
transmigrasi;
f. melakukan fasilitasi pengurusan dokumen calon areal permukiman
transmigrasi;
g. fasilitasi pengukuran dan pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha,
pengukuran dan pemasangan tanda batas UPT permukiman, tata batas
dengan kawasan hutan, pengurusan dan penerbitan SK HPL, sertifikat HPL
dan sertifikat hak milik transmigran;
h. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 19
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perpindahan dan
Penempatan Transmigrasi;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. melaksanakan sosialisasi program transmigrasi;
d. melaksanakan penjajakan calon lokasi penempatan transmigrasi;
e. melaksanakan penyuluhan Calon Transmigran;
f. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
g. melaksanakan kerjasama antar daerah bidang Ketransmigrasian;
h. melaksanakan penampungan dan Pelatihan Dasar Umum (PDU);
i. menyediakan perbekalan dan angkutan calon transmigran;
j. melakukan fasilitasi Siap Terima Penempatan (STP);
k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sosial budaya,
mental spritual dan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi
(IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS);
d. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan;
e. melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana prasarana
sosial budaya, mental spritual dan ekonomi;
f. melakukan penyediaan jaminan hidup transmigran, sarana produksi paket A
(T + 1), fasilitasi bantuan saprotan;
g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
VII. UPTD BLKDLN NTB
UPTD BLKDLN NTB mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, rencana
program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi
dan pelaporan pada Balai Pelatihan Kerja.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 20
Sub Bagian Tata Usaha
a. Menyusun rencana program langkah-langkah operasional kegiatan
ketatausahaan.
b. Memproses surat masuk dan keluar dan mendokumentasikan.
c. Menyiapkan bahan konsep program dan koordinasi pelatihan kerja.
d. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan tata usaha.
e. Menyiapkan bahan dan proses urusan kepegawaian.
f. Menyiapkan bahan dan proses perlengkapan kantor.
g. Menyiapkan bahan dan konsep inventarisasi dan pemeliharaan barang.
h. Menyiapkan bahan dan konsep administrasi keuangan DPA.
i. Memeriksa dan meneliti SPJ serta kelengkapannya.
j. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
k. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan BLK.
Seksi Penyelenggara Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
a. Menyiapkan rencana program kegiatan pelatihan kerja.
b. Merencanakan uji kompetensi melalui sertifikasi.
c. Menyelenggarakan pengembangan program pelatihan kerja.
d. Menyusun kurikulum, silabus dan modul pelatihan kerja.
e. Melaksanakan rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja.
f. Menyusun jadwal kegiatan pelatihan kerja.
g. Menyelenggarakan pelatihan kerja .
h. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai aturan yang telah
ditetapkan.
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
a. Penyusunan rencana/program pemantauan hasil pelatihan kerja.
b. Penyusunan rencana koordinasi dengan dunia kerja untuk OJT dan
penempatan.
c. Penyusunan identifikasi tempat-tempat OJT.
d. Penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan kerja.
e. Penyusunan masalah hasil pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja.
f. Penyusunan data penempatan lulusan pelatihan kerja.
g. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 21
VIII. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok mempunyai tugas Menyusun bahan
kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi,
penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan
Pulau Lombok.
Subbag Tata Usaha
a. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya
bahan perencanaan
b. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian
c. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data
perlengkapan
d. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas,
surat dll
e. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi
f. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD
Pengawas Ketenagakerjaan dan K3
g. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan
kebijakan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
a. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis
norma ketenagakerjaan dan penegakan hukum;
b. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap
pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan
upah, perlindungan jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan,
tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan
waktu kerja dan waktu istirahat
c. Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga
kerjaan dalam upaya penegakan hukum;
d. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
e. Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan
bidang norma ketenagakerjaan;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 22
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Seksi Pelayanan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja
b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja
berupa program kegiatan
c. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja
d. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja
e. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
f. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian
dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
g. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
h. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan
kerja,dan lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan
kebijakan di bidang K3
i. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3.
j. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3
k. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang
K3
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan
IX. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa mempunyai fungsi Menyusun
bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring,
koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan
Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 23
Subbag Tata Usaha
a. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya
bahan perencanaan
b. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian
c. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data
perlengkapan
d. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas,
surat dll
e. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi
f. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD
Pengawas Ketenagakerjaan dan K3
g. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan
kebijakan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
a. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis
norma ketenagakerjaan dan penegakan hukum;
b. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap
pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan
upah, perlindungan jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan,
tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan
waktu kerja dan waktu istirahat
c. Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga
kerjaan dalam upaya penegakan hukum;
d. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
e. Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan
bidang norma ketenagakerjaan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Seksi Pelayanan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 24
b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja
berupa program kegiatan
c. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja
d. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja
e. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
f. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian
dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
g. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
h. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan
kerja,dan lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan
kebijakan di bidang K3
i. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3.
j. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3
k. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang
K3
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan
X. Kelompok Fungsional
1) Pengawas
2) Instruktur
3) Mediator/Perantara
4) Pengantar Kerja
5) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
6) Pranata Laboratorium Kesehatan Kerja, dan
7) Perencana
8) Dokter
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 25
2.1.2. Fungsi
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun
2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana
Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Untuk mendukung hal tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
perumusan kebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian;
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
perumusan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala
UPTD;
menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai,
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karier; dan
melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – perundangan yang berlaku.
b. Sekretariat
membantu Kepala dinas dalam persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
membantu kepala dinas melakukan koordinasi dengan kepala bidang dan UPTD
dalam penyusunan penyusunan rumusan kebijakan, penyusunan program/ kerja,
pengendalian dan pengawasan.
menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan
pelaporan;
pengelolaan urusan keuangan;
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 26
pelaksanaan pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian,
perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan
c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data informasi pasar kerja;
penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja;
pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri sistim padat karya,
teknologi tepat guna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal; dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penempatan
dan Perluasan Kerja.
d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
pelaksanaan pembinaan pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja ;
pembinaan standarisasi kompetensi dan akreditasi ;
pembinaan uji kompetensi dan sertifikasi;
pembinaan instruktur, tenaga kepelatihan dan Kelembagaan pelatihan;
pembinaan Pemagangan tenaga kerja;
pembinaan peningkatan sarana, prasarana dan peralatan dan pelatihan.
pelaksanaan monitoring terhadap program dan kegiatan bidang Lattas.
e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
perumusan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan
pembinaan syarat kerja dalam hubungan kerja, pengembangan kelembagaan dan
kerjasama hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja,
serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitas
kesejahteraan pekerja dan purna kerja ;
pelaksanaan koordinasi dan pembinaan syarat-syarat kerja dalam hubungan
kerja dan pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan;
pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dewan pengupahan dalam penetapan
upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota;
pelaksanaan sosialisasi sistem pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja;
pelaksanaan bimbingan teknis syarat-syarat kerja, tata cara pencegahan dan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 27
monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan
pembinaan pengawasan dan pemeriksaan serta pengujian pelaksanaan norma
ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan
pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan
pelaksanaan koordinasi dan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan
kesehatan kerja di perusahaan;
pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan;
pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma
ketenagakerjaan dan norma K3; dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan.
g. Bidang Ketransmigrasian
melakukan perumusan kebijakan Bidang ketransmigrasian ;
penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan
teknis, penyediaan areal, pembangunan permukiman dan pengembangan
kawasan;
penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi
perpindahan dan penempatan;
penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi
pengembangan kawasan transmigrasi; dan
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kerja bidang
Ketransmigrasian.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
1) Balai Latihan Kerja;
Penyusunan kebijakan teknis program pelatihan kerja
Penyusunan rencana program dan kegiatan pelatihan kerja serta kerjasama
pelatihan.
Penyusunan penyelenggaraan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja.
Penyusunan penyelenggaraan program pelatihan kerja dan uji
keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
Penyusunan kurikulum silabus sesuai hasil TNA (Training Need Analysis).
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 28
Penyusunan fasilitasi pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyusunan pemantauan pengendalian evaluasi latihan kerja.
Penyusunan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.
2) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok;
Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan
pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3
Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian norma kerja dan K3 di perusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3
Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum
ketenagakerjaan.
Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan
Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3
Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3,
serta pengujian dan pelatihan K3
3) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.
Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan
pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3
Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3
Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum
ketenagakerjaan.
Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan
Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3
Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3,
serta pengujian dan pelatihan K3
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 29
2.1.3. Struktur Oraganisasi
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 30
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 31
2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB didukung oleh 189 orang aparatur yang terdiri atas laki – laki 128 orang dan
perempuan 61 orang. Komposisi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB dapat dilihat pada rincian berikut :
Tingkat Pendidikan
S – 3 : 1 orang
S – 2 : 18 orang
S – 1 : 101 orang
D – IV : 1 orang
D – III : 11 orang
D – II : - orang
D – I : - orang
SLTA / Sederajat : 47 orang
SLTP / Sederajat : 9 orang
SD / Sederajat : 1 orang
Pendidikan Penjenjangan
Diklatpim II : 1 orang
Diklatpim III : 10 orang
Diklatpim IV : 30 orang
Belum Diklatpim : 149 orang
Kepangkatan dan Golongan
Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 orang
Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang
Pembina Tingkat I ( IV/b ) : 8 orang
Pembina ( IV/a ) : 23 orang
Penata Tingkat I ( III / d ) : 43 orang
Penata ( III / c ) : 24 orang
Penata Muda Tingkat I ( III / b ) : 22 orang
Penata Muda ( III / a ) : 18 orang
Pengatur Tingkat I ( II / d ) : 5 orang
Pengatur ( II / c ) : 25 orang
Pengatur Muda Tingkat I ( II / b ) : 6 orang
Pengatur Muda ( II / a ) : 5 orang
Juru Tingkat I ( I / d ) : 1 orang
Juru ( I / c ) : 5 orang
Juru Muda Tingkat I ( I / b ) : 1 orang
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 32
Juru Muda ( I / a ) : - orang
Esselonisasi
Esselon II a : 1 orang
Esselon III a : 10 orang
Esselon IV a : 29 orang
Non eselon : 149 orang
Agama
Islam : 164 orang
Hindu : 21 orang
Budha : - orang
Kristen Protestan : 2 orang
Kristen Katholik : 2 orang
Jabatan Struktural dan Fungsional
Struktural : 40 orang
Fungsional : 45 orang
Staff : 104 orang
Umur
20 – 30 : 3 orang
31 – 40 : 57 orang
41 – 50 : 56 orang
51 – 60 : 73 orang
2.2.2. Sumber Daya Modal
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan
adanya dukungan sumber daya modal yang memadai disamping dukungan sumber
daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sumber daya modal yang dimiliki Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 33
Tabel 2.1
Daftar Sumber Daya Modal
No
Jenis Barang Kondisi
Jumlah B RR RB
1 2 3 4 5 6
1 Tanah 4 - - 11.036 M²
2 Gedung 32 - - 32 unit
3 Mess 8 - - 8 unit
4 Kendaraan Roda 4 4 7 - 11 unit
5 Kendaraan Roda 2 35 - 11 46 unit
6 Mesin Ketik 15 2 2 19 unit
7 Komputer 66 4 6 76 unit
8 Printer 43 4 7 54 unit
9 Modem Intertnet - - - - unit
10 LCD 2 - - 2 unit
11 Lap Top 32 - - 32 unit
12 Stavol 21 - - 21 unit
13 UPS 4 - - 4 unit
14 Power Suply 6 - - 6 unit
15 Loud Speaker sound system 4 9 7 20 unit
16 Lemari besi - 10 23 33 unit
17 Filling besi/metal 2 16 40 58 unit
18 Lemari kayu 65 11 29 105 unit
19 Rak kayu 15 - - 15 unit
20 Lemari arsip 13 - - 13 unit
21 Brankas 6 10 1 17 unit
22 Filling kayu 40 - - 40 unit
23 Meja Biro 78 - 24 102 unit
23 Meja kayu 10 - 6 16 unit
24 Permadani / gorden 2 - - 2 buah
25 Meja Ketik - 2 15 17 unit
26 Meja Rapat 20 - - 20 unit
27 Meja Komputer 14 - 11 25 unit
28 Kursi Putar 23 - 4 27 unit
29 Kursi Biasa 128 - - 128 unit
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 34
No
Jenis Barang Kondisi
Jumlah B RR RB
30 Buffet kayu 1 - - 1 unit
31 Kursi Tangan 60 - - 60 unit
32 Kursi Besi 51 3 104 158 unit
33 Kursi Lipat 299 - - 299 unit
34 Kursi Tamu 5 - 20 25 unit
35 Kipas Angin 26 1 - 27unit
36 Wirless 3 1 13 17 unit
37 Televisi 8 - 1 9 unit
38 White Board - 3 24 27 buah
39 Papan Visual 9 1 - 10 buah
40 Peta 11 1 - 12 buah
41 Jam Dinding - 28 - 28 buah
42 AC 60 8 22 90 unit
43 Dispencer 5 - - 5 buah
44 Kulkas 3 - 2 5 unit
45 Alat las listrik - 1 - 1 unit
46 Camera Video - 5 - 5 unit
47 Handycam - 4 - 4 unit
48 Kamera 4 6 4 14 unit
49 Faximile 1 - 6 7 unit
50 Interphone 9 - - 9 unit
51 Mic 10 1 - 11 buah
2.2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran (Unit Usaha)
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Disnakertrans Prov. NTB memiliki jenis
layanan (unit usaha) yang berkontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebagai berikut :
a. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dan K3, memberikan layanan
pengujian peralatan K3 dan kesehatan tenaga kerja bagi perusahaan dengan
kelompok sasaran perusahaan yang ada di NTB
b. UPTD BLK Dalam dan Luar Negeri memberikan layanan sewa mess bagi tenaga
kerja
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 35
2.3. Kinerja pelayanan Disnakertrans
Tabel 2.2
Pencapain Kinerja Pelayanan Disnakertrans Prov. NTB
Tahun 2015-2019
No.
Indikator
Kinerja Sesuai
Tusi
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Kinerja Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1
Porsentase
Tingkat
kelancaran
administrasi
perkantoran
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2
Porsentase
Tersedianya
Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3
Porsentase
disiplin
aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4
Porsentase
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5
Sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6
Porsentase
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (Aset)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 36
No.
Indikator
Kinerja Sesuai
Tusi
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Kinerja Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
7
Porsentase
Perencanaan dan
Pelaporan
program/
Kegiatan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8
Porsentase
Penempatan dan
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi
72 72 73 74 75 80 72 73 74 75 80 100 100 100 100 100
9
Porsentase
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
82 82 83 84 85 85 82 83 84 85 85 100 100 100 100 100
10
Porsentase
Perluasan dan
Pengembangan
Kesempatan
Kerja
88 88 89 89 90 90 88 89 89 90 90 100 100 100 100 100
11
Porsentase
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
68 68 69 69 70 71 68 69 69 70 71 100 100 100 100 100
12
Porsentase
Pengawasan
Ketenagakerjaan
91 91 93 94 95 95 91 93 94 95 95 100 100 100 100 100
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 37
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Disnakertrans Prov. NTB
Tahun 2015-2019
NO
Indikator
Kinerja Sesuai
Tusi
Target Anggaran Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun ke- Rasio Anggaran pada Tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terlaksananya
administrasi
perkantoran
3.275.918.813 2.502.304.300 2.684.069.650 3.274.418.813 2.644.457.939 3.156.693.423 2.425.662.223 2.568.294.090 3.131.693.423 2.564.607.563 96,36 96,94 95,69 95,64 96,98
2
Tersedianya
Sarana
dan Prasarana
Aparatur
1.502.442.100 4.962.735.500 5.365.370.290 1.446.442.100 1.575.871.900 1.456.825.822 4.923.698.475 5.337.175.838 1.431.825.822 1.565.280.034 96,96 99,21 99,47 98,99 99,33
3 Meningkatnya
Disiplin
aparatur
35.600.000 38.150.000 35.150.000 6.600.000 - 6.390.000 37.670.000 30.750.000 6.390.000 - 17,95 98,74 87,48 96,82
4
Tersedianya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
185.432.100 114.445.000 104.527.400 159.432.100 79.607.700 179.889.954 112.418.100 93.599.820 153.889.954 75.919.525 97,01 98,23 89,55 96,52 95,37
5
Tersedianya
Sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
604.454.240 588.165.100 569.492.450 548.454.240 374.315.341 533.462.613 550.780.580 548.070.384 533.462.613 366.017.710 88,26 93,64 96,24 97,27 97,78
6 Tersedianya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah (Aset)
144.165.540 172.626.200 101.173.400 123.165.540 80.448.700 141.300.750 160.246.100 93.502.050 116.300.750 64.913.003 98,01 92,83 92,42 94,43 80,69
7 Terlaksananya
Perencanaan
dan Pelaporan
program/
Kegiatan
664.876.707 178.467.500 569.694.700 618.178.007 146.652.200 613.276.391 176.525.000 553.062.000 613.276.391 146.652.200 92,24 98,91 97,08 99,21 100,00
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 38
NO
Indikator
Kinerja Sesuai
Tusi
Target Anggaran Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun ke- Rasio Anggaran pada Tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
8 Terlaksananya
Penempatan dan
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi
1.047.122.600 1.506.559.600 1.144.292.310 538.147.500 145.900.000 935.874.200 1.463.305.100 1.078.057.870 512.420.780 143.255.060 89,38 97,13 94,21 95,22 98,19
9 Terlaksananya
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
1.496.147.400 7.352.553.900 2.667.158.650 2.671.900.279 938.382.100 1.424.610.200 6.967.016.850 2.572.220.244 2.640.116.000 929.949.000 95,22 94,76 96,44 98,81 99,10
10 Terlaksananya
Perluasan dan
Pengembangan
Kesempatan
Kerja
2.958.124.500 1.683.762.900 4.052.144.650 2.945.585.621 1.238.199.200 2.709.503.694 1.576.420.055 3.872.795.876 2.924.972.580 1.204.469.461 91,60 93,62 95,57 99,30 97,28
11 Terlaksananya
Perlindungan
dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
501.185.000 891.173.000 624.414.450 617.712.500 191.195.000 425.626.000 878.623.200 575.889.523 612.156.800 190.197.400 84,92 98,59 92,23 99,10 99,48
12 Terlaksananya
Pengawasan
Ketenagakerjaan
892.852.800 588.769.000 563.323.150
861.148.240 584.883.650 337.270.820
96,45 99,34 59,87
Total
Anggaran 12.415.469.000 19.990.943.000 18.810.340.750 13.538.805.700 7.978.353.230 11.583.453.047 19.272.365.683 18.184.565.935 13.261.388.763 7.588.531.776 93,30 96,41 96,67 97,95 95,11
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 39
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB merupakan
perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan dan perubahan yang
terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan
karakteristik Dinas.
Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi
organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya
organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut
tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat
fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut. Oleh karena pengaruh dan akibat
yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan
segenap jajarannnya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di
lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab
setiap perubahan yang menjadi ancaman/ tantangan organisasi. Dengan demikian,
organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB akan tetap
eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian secara optimal.
Adapun tantangan dan peluang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB
dalam pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a. Peluang
1. Adanya dukungan lintas sektoral dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
program;
2. Hubungan industrial yang cukup kondusif, menciptakan kondisi
ketenagakerjaan tanpa gejolak yang berarti;
3. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta;
4. Kebijakan pusat dan daerah saling mendukung dan menunjang;
5. Forum-forum koordinasi, mediasi yang menjembatani dengan baik antara
Disnakertrans Prov.NTB dengan pelaku, masyarakat, pekerja dan serikat buruh;
6. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
7. Ditetapkanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika membuka peluang
tenaga kerja di NTB.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 40
8. Dibentuknya BLK Dalam dan Luar Negeri menjadi langkah awal dalam
peningkatan skill bagi calon pekerja dalam negeri dan pekerja migran indonesia
b. Tantangan
1. Dampak pandemi Covid-19, mengakibatkan meningkatnya jumlah
pengangguran;
2. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas;
3. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja baik dalam dan luar
negeri;
4. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja;
5. Kurangnya koordinasi antar lembaga;
6. Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia yang ilegal dan unprosedural
7. Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan
8. Tidak sebandingnya transmigran yang ditempatkan dengan animo masyarakat
9. Dibentuknya BLK Dalam dan Luar Negeri menjadi tantangan dalam penyediaan
sarana dan prasarana, standar kompetensi pelatihan, penyediaan instruktur
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 41
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah
Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi salah
satu tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi penentu
atau faktor pendukung dari target-target indikator kinerja pembangunan daerah
lainnya. Bisa dikatakan bahwa setiap sektor tentu akan membutuhkan kualitas
maupun kuantitas sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan sektoral lainnya.
Oleh karena itu sudah seharusnya urusan ketenagakerjaan mendapatkan perhatian
yang lebih oleh berbagai pihak.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Daerah Nusa Tenggara Barat adalah
masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2017 sebesar
3,32% dan ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 3,42%. Walaupun tingkat
pengangguran terbuka di provinsi Nusa Tenggara barat cukup rendah setidaknya
dibawah tingkat pengangguran terbuka level nasional, namun peningkatan yang
terjadi harus diwaspadai sebagai akibat dari berbagai faktor salah satunya adalah
terjadinya pandemi COVID 19. Sehingga peningkatan jumlah pengangguran bisa
dipastikan akan meningkat tajam pada tahun 2020 dan 2021 mengingat Indonesia
mengalami resesi ekonomi yang menyebabkan banyak terjadinya PHK massal.
Transmigrasi juga merupakan tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
yang dimana ini menjadi urusan pilihan daerah untuk terus dikembangkan demi
mencapai pemerataan jumlah penduduk. Transmigrasi menjadi penting untuk
dilaksanakan karena berperan dalam mengembangkan kawasan yang semula tidak
produktif menjadi lebih berkembang dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan
produktifitas yang bisa dilakukan oleh warga transmigran. Transmigrasi juga berperan
secara tidak langsung dalam penyerapan tenaga kerja pada sektor informal khususnya
di pertanian dan perkebunan.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 42
3.1.1 Kondisi Ketenagakerjaan
Permasalahan utama pada sektor ketenagakerjaan adalah peningkatan pengangguran
terbuka dan setengah penganggur yang semakin banyak. Berdasarkan data BPS Prov.
NTB Tahun 2019, jumlah pengangguran di NTB sebanyak 84.520 orang dengan
Jumlah angkatan kerja pada 2019 sebanyak 2.471.550 orang dan penduduk yang
bekerja sebanyak 2.387.040 orang. Penganggur terbuka/normal yaitu golongan
angkatan kerja yang betul – betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan
ketrampilan yang tidak memadai. Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja
yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan.
Peningkatan kesempatan kerja masyarakat adalah hal yang mutlak untuk dilakukan
sebagai upaya mencapai tujuan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Terbukanya
kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat dapat dicapai melalui penyerapan tenaga
kerja sektor formal dan sektor informal. Ada beberapa program prioritas yang
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB untuk mendukung hal ini
diantaranya adalah program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,
program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, dan progam pengembangan
kawasan transmigrasi.
Penyerapan pada sektor formal mempersyaratkan sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tentunya sesuai dengan pasar kerja. Hanya
saja jumlah kapasitas dan jenis pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat terbatas.
Hal ini tentu menyebabkan hasil pelatihan yang tidak dapat terserap oleh dunia usaha.
Selain itu pelatihan kewirausahaan atau entereunership yang masih terbatas sehingga
angkatan kerja kita masih belum bisa mandiri dengan membuka lapangan kerja
mereka sendiri dan orang lain. Begitu juga dalam penempatan tenaga kerja, idealnya
lulusan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat seharusnya dapat terserap oleh pasar kerja. Namun, pada
realitanya penempatan yang dilakukan tidak memprioritaskan lulusan pelatihan
walaupun lulusan tersebut berkompeten. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya
koordinasi tingkat bidang atau program yang menyebabkan kurang validnya database
pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga
mengalami kendala akibat dari kebijakan masing-masing negara tujuan demi
menghalangi penyebaran COVID 19. Demikian halnya dengan pengembangan
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 43
kawasan transmigrasi yang dimana masih banyak terkendala dengan isu pembebasan
lahan.
3.1.2 Kondisi Hubungan Industrial
Kondusifitas iklim usaha perlu diciptakan dengan menjaga kondisi hubungan
industrial yang harmonis. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung
peningkatan iklim investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun pada
kenyataanya, masih banyak terjadi kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang
terjadi terlihat dari jumlah kasus hubungan industrial yang didaftarkan. Dalam
penangan kasus-kasus hubungan industrial ini diperlukan penyelesaian secara
bipartite yang dapat dilakukan oleh fungsional mediator baik ditingkat provinsi
maupun kabupaten. Sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja dapat ditekan.
Begitu halnya dengan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja para buruh
juga harus diperhatikan. Dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan harus memastikan hak-hak normatif dan K3 di
tempat kerja terpenuhi. Permasalahan yang timbul adalah secara kuantitas jumlah
pengawas maupun mediator belum mampu mengimbangi atau mengawasi sekian
banyak perusahaan yang tersebar di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa. Oleh
karena itu sistem pengawasan maupun mediasi perlu ditingkatkan melalui pembinaan-
pembinaan kepada perusahaan yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan
stakeholder terkait terutama serikat buruh/pekerja.
3.1.3 Kondisi Ketransmigrasian
Program transmigrasi merupakan salah satu contoh program nasional yang sukses
dalam mencapai tujuan nasional diantaranya antara lain pemerataan jumlah penduduk,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan persatuan Indonesia. Disamping itu
program transmigrasi berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka
melalu pembukaan lapangan kerja baru umumnya pada sektor informal.
Permasalahan yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan program transmigrasi ada
beberapa diantaranya adalah sengketa lahan dan lokasi yang dinilai kurang layak
untuk dihuni. Sarana dan prasarana juga dinilai masih sangat kurang seperti sarana air
bersih dan lain-lain.
Program pemindahan dan penempatan transmigrasi Prov. NTB selama lima tahun
terakhir, baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi adalah 490 KK atau 2.121
jiwa, dengan sebaran penempatan di dalam provinsi yaitu Kabupaten Bima,
Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat; sedangkan di luar Provinsi
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 44
NTB yaitu ke Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi
Tenggara, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan program pembinaan kepada warga
transmigrasi dilaksanakan melalui berbagai bimbingan teknis di bidang ekonomi
pertanian.
Program pembangunan permukiman transmigrasi baru di Prov. NTB belum bisa
terlaksana; hal ini disebabkan karena harus memenuhi persyaratan clear and clean,
yaitu jelas lokasi, batas dan luasnya; bersih dari persoalan adminstrasi pertanahan
maupun okupasi oleh pihak lain.
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2019 – 2023, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah
“ Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG “.
Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :
1. Suatu kondisi Masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di
bidang ekonomi, social dan budaya, yang dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi
SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
2. Suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat NTB yang siap dan tanggap
menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur
yang memadai.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung
oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan
akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam
mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.
Disnakertrans NTB dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengemban makna nomor
1 dari visi kepala dan wakil kepala daerah yaitu suatu kondisi Masyarakat NTB yang
mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang
dipenuhi dari hasil kreatifitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan
SDA yang berkelanjutan. Sehingga Disnakertrans NTB akan berperan besar dalam
memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat khususnya pekerja atau kaum buruh,
dan para transmigran agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak
dengan terus meningkatkan kompetensi dan kemandirian mereka.
Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
menetapkan 6 [ enam ] misi yaitu :
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 45
1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan
pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;
2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;
3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia sebagai pondasi daya saing daerah;
4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;
5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi;
6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang
beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan;
Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang
menangani urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, dengan misi-misi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pelaksanaan satu misi saja yaitu :
Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada
pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan wajib non pelayanan
dasar ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian.
Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkait
dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi melalui
peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dapat dicapai apabila sumber-sumber daya
yang daerah miliki dapat dimaksimalkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu
sektor unggulan yang perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat potensi yang
dimanfaatkan belum optimal. Salah satunya adalah terdapatnya Kawasan Ekonomi
Khusus di daerah Mandalika dan akan digelarnya event moto GP dimana hal tersebut
diyakini mampu memberikan multiplier effects terhadap pembangunan daerah. Begitu
halnya dengan sektor pertanian dimana NTB merupakan salah satu daerah pengekspor
hasil-hasil pertanian ke daerah-daerah atau negara-negara lain. Namun terdapat
beberapa faktor penghambat dalam pencapaian visi misi tersebut antara lain kurangnya
tenaga kerja lokal yang mampu bersaing dengan tenaga kerja luar mengingat
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 46
kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kompetensi yang kita siapkan.
Selanjutnya, kurangnya pengembangan dan pengetahuan tentang teknologi yang
mutakhir dalam pengembangan sektor-sektor terkait padahal penggunaan teknologi
merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan iklim perindustrian di NTB.
Ditambah lagi dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka yang
mengindikasikan masih kurangnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dari
perspektif ekonomi.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/ Kota
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan
Dalam Renstra Kementerian Ketenagakerjaan disebutkan bahwa peningkatan SDM
yang berkualitas memiliki andil yang sangat besar terhadap pembangunan nasional
khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Kebijakan
pemerintah dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik akan mempengaruhi akselerasi
pembangunan ketenagakerjaan yang nantinya akan berpengaruh dalam akselerasi
pembangunan ketenagakerjaan nasional.
Beberapa permasalahan yang disebutkan dalam renstra K/L antara lain ketimpangan
ekonomi, middle income trap, daya saing tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional
(SJSN), pasar kerja dan penempatan kerja, hubungan industrial, pengawasan dan
perlindungan tenaga kerja yang belum optimal.
Sembillan agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan “ NAWA KERJA” yang
juga dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
Barat adalah:
1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial Yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 47
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI
Dalam Renstra K/L disebutkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah telah
menghasilkan suatu konsekwensi berupa pumusatan hasil pembangunan pada
sebagian wilayah yang dapat berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif
tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain.
Sejauh ini berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
antar daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk
kerangka regulasi maupun kerangka anggaran telah dilakukan diantaranya melalui
pelaksanaan transmigrasi.
Pembangunan ketransmigrasian memiliki peran strategis terutama dalam hal
pemerataan kesejahteraan, percepatan pembangunan wilayah hingga penyatuan
bangsa Indonesia. Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu
instrumen untuk mendorong pembangunan desa melalui pemenuhan standar
pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan perdesaan di daerah
tertinggal dan perbatasan, daerah strategis cepat tumbuh, pulau- pulau terluar,
kepulauan dan pesisir pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang
dipersiapkan sebagai kawasan perkotaan baru.
Tujuan yang akan dicapai oleh Kemendes PDT dan Transmgrasi yang berhubungan
dengan transmigrasi adalah menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta
pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada
kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan (tujuan ke 6) dan
meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di
kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan,
daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan
ekonomi wilayah (tujuan ke 7).
Tujuan tersebut diatas diterjemahkan dalam sasaran, strategi dan arah kebijakan
Renstra Disnakertrans Prov. NTB. Dimana sasaran pertama Renstra adalah
meningkatnya kesempatan kerja masyarakat yang dapat diukur melalui penyerapan
atau penyaluran tenaga kerja pada sektor informal pada kawasan transmigran. Adapun
mengenai strategi dana rah kebijakan yaitu strategi renstra untuk meningkatkan
kwalitas penyelenggaraan transmigrasi dan arah kebijakan berupa peningkatan
kerjasama antar daerah serta peningkatan kwalitas calon transmigran.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 48
3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
Pemerintah Kota Mataram menetapkan Visi yang tertuang dalam RPJMD 2016 –
2021 adalah “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”.
Dimana Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram di dalam mewujudkan Visi melalui misi
ketiga , yaitu: “Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi
Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang
Sejahtera”,
Dan secara operasional telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
di dalam Renstra 2016 – 2021 seperti tabel di bawah ini :
Tabel 3.1.
Tujuan, sasaran dan indikator tujuan
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan
efektifitas layanan
ketenagakerjaan
Tersedianya Tenaga Kerja
Yang terlatih
Persentase Pencari Kerja Yang
Terlatih
Terlindunginya Tenaga
Kerja Sesuai Ketentuan
Persentase penerapan aturan
ketenagakerjaan oleh
perusahaan
Tersedianya Informasi
Ketenagakerjaan
Persentase penempatan tenaga
kerja
Meningkatkan
perekonomian masyarakat
melalui pengiriman
transmigrasi
Terlaksananya pengiriman
tranmigran kedaerah
transmigrasi sesuai
ketentutuan
Dalam tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Disnaker Kota Mataram telah sejalan
dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Disnakertrans Prov. NTB. Disnaker Kota
Mataram memiliki arah kebijakan yang memfokuskan pada pelatihan tenaga kerja,
perluasan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pelaksanaan
transmigrasi. Dimana pada hakikatnya, hal tersebut telah sesuai dengan arah
kebijakan dari disnakertrsans NTB demi untuk mencapai perluasan kesempatan kerja
dan kondusivitas hubungan industrial di daerah NTB. Adapun beberapa faktor yang
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 49
perlu digaris bawahi dalam pencapaian kinerja disnaker kota mataram adalah masih
rendahnya kesadaran perusahaan dalam mentaati peraturan-peraturan
ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus Hubungan Industrial, dimana
yang terbanyak adalah berasal dari Kota Mataram.
3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur mendukung pelaksanaan misi no 3
kepala daerah kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD 2019 – 2023
yaitu “Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada
pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan,
perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya".
Secara operasional telah menetapkan tujuan, sasaran di dalam Renstra 2019 – 2023
seperti tabel di bawah ini :
Tabel 3.2.
Tujuan, sasaran dan indikator tujuan
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan
Kesejahteraan Tenaga
Kerja
Terwujudnya Penempatan
dan Pengembangan
Kompetensi dan
Produktivitas tenaga
Kerjaan
1. Persentase Serapan Tenaga
kerja didalam Dunia Kerja
2. Persentase Tenaga Kerja
Terlatih dan Terdidik
3. Persentase LPKS Berbasis
Kompetensi dan
Terakreditasi
Terwujudnya Pelindungan
Ketenagakerjaan
1. Persentase Penyelesaian
Kasus Ketenagakerjaan
2. Persentase Perusahaan
Taat Hukum
Ketenagakerjaan
Terwujudnya Kerjasama
Antar Daerah
Rasio Tingkat Keberhasilan
Transmigran
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 50
Dalam Rencana Strategisnya, Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur juga
memprioritaskan pada penyerapan tenaga kerja dan perlindungannya. Disamping
menjalin kerjasama antar daerah untuk penempatan transmigran. Sehingga perlu
kooordinasi dan kerjasama dengan Disnakertrans Prov. NTB dalam rangka
penyesuaian sasaran obyek kegiatan dan program di daerah Lombok Timur. Faktor
penghambat yang mengahalangi pencapaian kinerja Disnakertran Lotim yaitu masih
tingginya tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, kesempatan
kerja pada sektor formal yang minim, akreditasi lembaga pelatihan yang perlu
ditingkatkan, dan masih banyaknya PMI yang ilegal.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perencanaan program-program
pembangunan daerah selalu memperthitungkan kajian tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis. Kawasan unggulan agrobisnis, pariwisata dan industri
merupakan fungsi utama dalam prencanaan tata ruang provinsi NTB. Dimana
akselarsi pembangunan infrastruktur dan kawasan unggulan, revitalisasi sector-sektor
unggulan, dan pelestarian kawasan lindung menjadi penting untuk dikerjakan demi
mengembangkan kawasan bisnis dan pariwisata.
Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan
hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau
evaluasi rencana pembangunan daerah. Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyebutkan
bahwa KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program”. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan
Pemerintah Pusat dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada Pasal 2 Peraturan
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2
menyebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 51
dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.
Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan identifikasi
pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan, selanjutnya Pra
pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan kemudian
pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu lingkungan. T ahap berikutnya
adalah pengkajian konsistensi pembangunan berkelanjutan RPJMD, pengkajian
pengaruh RPJMD terhadap isu sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Tahap
berikutmya adalah merumuskan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan
rekomendasi yang diintegrasikan ke dalam RPJMD.
Dalam hal pola pemanfaatan ruang wilayah, ada dua rencana yang terkait
dengan hal ini yaitu rencana pengelolaan kawasan lindung dan rencana
pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi. Pada rencana kawasan budidaya
provinsi, terdapat pola perencanaan kawasan permukiman yang dapat dikembangkan
di seluruh kabupaten kota. Sehingga dari point tersebut, masih terbuka lebar
kesempatan untuk program pengembangan wilayah transmigirasi. Hal ini tentu harus
diikuti dengan sarana prasarana fasilitas pengembangan wilayah demi mendukung
tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Dalam penentuan isu-isu strategis perlu merangkum semua faktor yang saling terkait
dimulai dari tugas fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi, visi misi kepala daerah,
tela’ahan renstra kementerian maupun kabupaten/kota, dan pola tata ruang dan wilayah.
Beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan
program-program kegiatan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB
2. Tingkat persaingan Kompetensi Tenaga Kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar
daerah yang semakin tinggi
3. Kurangnya kapasitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh BLK/LLK untuk
melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik didalam
maupun diluar negeri.
4. Penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan, dan pemberdayaan tenaga kerja
yang perlu ditingkatkan.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 52
5. Masih rendahnya peran perangkat hubungan industrial dan sistem pengawasan
ketenagakerjaan dalam rangka menjaga kondusifitas iklim ketenagakerjaan.
6. Perlunya penyelenggaraan transmigrasi yang lebih terstruktur dan
berkesinambungan demi tercapainya pembangunan yang merata.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 53
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1.Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.1.1 Tujuan
Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Tercapainya Penurunan
Pengangguran Terbuka dengan indikator persentase penurunan pengangguran
terbuka.
Persentase pengangguran terbuka dapat diketahui melalui perbandingan : Jumlah
Pengangguran Terbuka dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja dikali 100 persen
4.1.2 Sasaran
a. Meningkatnya Kesempatan Kesempatan Kerja Masyarakat.
Angka penurunan atau peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat diketahui
melalui perhitungan: Jumlah Penyerapan tenaga kerja formal ditambah
jumlah penyerapan tenaga kerja informal dibanding dengan Jumlah
Angkatan Kerja dikali 100 %.
b. Menjaga Hubungan Industrial dan iklim ketenagakerjaan yang harmonis
dengan indikator Persentase angka perselisihan atau kasus Hubungan Industrial
antara Pekerja dan Pemberi kerja yang didaftarkan.
Angka penurunan atau peningkatan angka perselihan hubungan industrial : Jumlah
kasus HI pada tahun n (tahun terlapor) dikurangi jumlah kasus didaftarkan
pada tahun baseline (2019) dibagi jumlah kasus pada tahun baseline (2019)
dikali 100%.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 54
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/S
asaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
Tahun Ke- Formulasi
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tercapai
nya
Penurun
an
Pengang
guran
Terbuka
Persentase
penurunan
tingkat
penganggu
ran
terbuka
3,42 3,35 3,30 3,19 3,17
∑𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛
𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎
∑𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑥 100 %
Meningka
tnya
Kesempat
an Kerja
Masyarak
at
Persentase
penyerapa
n tenaga
kerja
formal dan
informal
96,58 96,60 96,62 96,64 96,66 ∑ 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑇. 𝐾 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
+ ∑𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑇. 𝐾
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
∑ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎𝑥 100 %
Menurunn
ya
perselisih
an
Hubungan
Industrial
demi
iklim
ketenagak
erjaan
yang
harmonis
Persentase
penurunan
angka
perselisiha
n atau
kasus
Hubungan
Industrial
yang
didaftarka
n
90,00 85,00 80,00 75,00 70,00
∑ 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐻𝐼 (𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛)
∑𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐻𝐼
(𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒, 2019)
𝑥 100 %
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 55
4.2 Hubungan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran
RPJMD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki visi untuk tahun 2019 sampai dengan
2023 adalah Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang. Untuk pencapaian
visi jangka menegah kepala daerah maka disusunlah 6 misi pembangunan provinsi NTB.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memiliki tugas dan fungsi
mendukung misi kepala daerah nomor 5 yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI
melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan
ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
Pada misi 5 pembangunan jangka menengah provinsi NTB, tujuan utamanya adalah
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas. Dimana indikator tujuannya
adalah Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam (Non Migas).
Sedangkan tujuan renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah
merupakan salah satu sasaran dari misi yang kelima yaitu menurunya pengangguran
terbuka dengan indikator kinerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Diakhir periode
lima tahunan diharapkan tingkat pengangguran ini dapat ditekan menjadi 3,17% dari
3,42%.
Adapun sasaran yang dipilih oleh disnakertrans NTB ada dua yaitu meningkatnya
kesempatan kerja masyarakat dan terjaganya hubungan industrial dan iklim
ketenagakerjaan yang harmonis. Dengan meluasnya kesempatan kerja masyarakat
tentunya dapat menekang angka pengangguran. Hal ini dapat dicapai apabila tenaga kerja
kita dapat mampu bersaing di dunia usaha dan industri dengan cara memiliki kompetensi
yang dibutuhkan. Jumlah penempatan kerja juga perlu ditingkatkan baik pada sektor
formal dan informal. Kawasan transmigrasi diharapkan mampu memberikan peluang
kerja masyarakat pada sektor informal. Sasaran yang kedua yakni hubungan industrial
dan iklim ketenagakerjaan yang harmonis dapat dijaga melalui kepastian hak-hak pekerja
dalam pemenuhan standar hidup mereka dan terjaminnya keselamatan dan kesehatan
kerja mereka. Sehingga konflik atau kasus hubungan industrial yang muncul dapat
ditekan untuk kenyamanan dalam dunia usaha.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 56
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai
dengan 2023, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan organisasi yang jelas dan
terukur. Adapun strategi dan arah kebijakan organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah.
Tabel 5.1.
Strategi Dan Arah Kebijakan
Visi : Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang
Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian,
pariwisata dan industrialisasi.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Tercapainya
Penurunan
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
(TPT)
1. Meningkatnya
Kesempatan
Kesempatan
Kerja
Masyarakat
1.1.Meningkatkan daya
saing tenaga kerja
dalam dan luar negeri
1.1.1. Revitaslisasi BLK
melalui Peningkatkan
Pelatihan berbasis
kompetensi yang
mengacu pada klaster
kompetensi bagi tenaga
kerja dalam dan luar
serta pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prsarana pelatihan
1.1.2. Peningkatan kualitas
pencari kerja melalui
pemagangan dalam dan
luar negeri
1.1.3. Peningkatkan sertifikasi
tenaga kerja
1.1.4. Pembinaan dan akreditasi
lembaga latihan
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 57
1.2. Meningkatkan
kualitas pelayanan
penempatan dan
pemberdayaan tenaga
kerja
1.2.1. Peningkatan akses
angkatan kerja kepada
dunia kerja melalui
penyelenggaraan bursa
kerja/ Informasi pasar
kerja Lokal
1.2.2. Faslitasi pelayanan
penempatan tenaga kerja
AKAD
1.2.3. Faslitasi pelayanan
penempatan dan
perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI)
1.2.4. Fasilitasi perluasan
kesempatan kerja melalui
pemberdayaan tenaga
kerja
1.3.Meningkatkan
Pelayanan
penyelenggaraan
transmigrasi
1.3.1. Peningkatan kerjasama
antar daerah
1.3.2. Peningkatan kualitas
calon transmigran
2. Menurunnya
perselisihan
Hubungan
Industrial demi
iklim
ketenagakerjaan
yang harmonis
2.1. Meningkatkan kualitas
perangkat hubungan
industrial dan
perbaikan iklim
ketenagakerjaan
2.1.1. Peningkatan
Penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial dengan
mediasi
2.1.2. Peningkatan kapasitas
Serikat Pekerja dan
Pengusaha melalui
pelatihan, sosialisasi dan
penguatan kelembagaan
2.1.3. Peningkatkan
kesejahteraan tenaga
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 58
kerja melalui penerapan
sistem pengupahan yang
adil dan program
perlindungan sosial bagi
pekerja
2.2. Meningkatkan
pengawasan dan
perlindungan tenaga
kerja
2.2.1. Peningkatkan
Pembinaan, pelayanan
dan penerapan Norma
Kerja
2.2.2. Peningkatkan
Pembinaan, pelayanan
dan penerapan Norma
K3
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 59
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
6.1. Program dan Kegiatan Berdasarakan Permendagri 13 (Tahun 2019-2020)
Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2019-2020 ( Sesuai Permendagri 13)
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Meningkatny
a Kualitas
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Indeks
Pelayana
n Publik
Indeks 97,68 97,68
97,68
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkanoran
% 100 100 2.514.706 100 3.028.937
Penyediaan
jasa surat
menyurat
Jumlah Surat
Yang Keluar
(Induk)
Surat 1.500 1.500 890 2.000 2.000
Jumlah Surat
Yang Keluar (BLK)
Surat 300 300 2.000 300 2.500
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 60
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Jumlah Surat Yang Keluar
(BPKPL)
Surat 500 500 1.350 500 1.350
Jumlah Surat Yang Keluar
(BPKPS)
Surat 192 192 2.875 192 2.875
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah Jenis (Induk)
Jenis 4 4 204.724 4 300.000
Jumlah Jenis (BLK)
Jenis 6 6 154.200 6 111.000
Jumlah Jenis
(BPKPL) Jenis 3 3 15.600 3 36.000
Jumlah Jenis
(BPKPS) Jenis 3 3 25.000 3 25.000
Penyediaan
jasa peralatan dan
perlengkapan
kantor
Jumlah Jenis
(BPKPL) Jenis 6 6 16.320 6 18.000
Penyediaan
jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Unit
(Induk) Unit 21 21 28.000 21 30.000
Jumlah Unit
(BLK) Unit 10 10 80.000 10 70.894
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 61
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Jumlah Unit
(BPKPS) Unit 6
48.676
48.676
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah Orang
(Induk) Org 8 8 79.243 8 80.000
Jumlah Orang
(BLK) Org 4 4 46.163 4 62.876
Jumlah Orang
(BPKPL) Org 3 3 32.138 3 32.138
Jumlah Orang
(BPKPS) Org 2 2 19.740 2 19.740
Penyediaan
jasa kebersihan kantor
Jumlah Orang
(Induk) Org 22 22 534.493 22 550.000
Jumlah Orang
(BLK) Org 13 13 334.051 13 335.051
Jumlah Orang
(BPKPL) Org 4 4 149.414 4 101.111
Jumlah Orang
(BPKPS) Org 3 3 75.643 3 99.823
Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah Jenis
(Induk) Jenis 60 60 9.507 60 20.000
Jumlah Jenis (BLK)
Jenis 30 30 8.616 30 10.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 62
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Jumlah Jenis
(BPKPL) Jenis 20 20 7.982 20 8.000
Jumlah Jenis
(BPKPS) Jenis 36 36 7.879 36 9.066
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah Jenis
(Induk)
Eksem
plar 14 14 12.223 14 20.000
Jumlah jens
(BLK)
Eksem
plar 10 10 7.274 10 8.034
Jumlah Jenis
(BPKPL)
Eksam
pler 2 2 5.000 2 6.000
Jumlah Jenis
(BPKPS)
Eksam
pler 5 5 8.125 5 8.125
Penyediaan
komponen
instalasi listrik/penerang
an bangunan
kantor
Jumlah jenis (Induk)
Jenis 22 22 7.273 22 10.000
Jumlah Jenis (BLK)
Jenis 50 50 6.904 50 11.000
Jumlah jenis
BPKPL) Jenis 10
0
1.500
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 63
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Penyediaan
bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah
eksempelar (Induk)
Eksem
plar 13 13 23.240 13 25.000
Jumlah eksempelar
(BLK)
Eksem
plar 12 12 4.640 12 6.000
Jumlah eksempelar
(BPKPL)
Eksem
plar 12 12 1.440 12 1.440
Jumlah
eksempelar
(BPKPS)
Eksem
plar 1 1 2.447 1 2.447
Penyediaan
makanan dan minuman
Jumlah Orang
(Induk) orang 315 315 18.865 500 30.000
Jumlah Orang
(Induk) orang 450 500 22.500 400 25.000
Jumlah Orang
BPKPL orang 30
6.000
6.000
Jumlah Orang
(BPKPS) orang 400
10.000
10.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 64
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan
Daerah
Jumlah Orang
Trip (Induk) OT 20 20 135.058 30 197.469
Jumlah Orang
Trip (BLK) OT 5 9 31.972 7 70.000
Jumlah Orang
Trip (BPKPL) OT 4 4 28.307 4 45.000
Jumlah Orang
Trip (BPKPS) OT 7 7 45.279 7 45.279
Penyediaan
jasa administrasi
dan teknis
perkantoran
Jumlah Orang
(Induk) Org 3 3 116.200 5 125.000
Penyelarasan
Program
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kot
a
Jumlah Orang Trip (Induk)
OT 20 20 50.200 70 233.135
Jumlah Orang
Trip (BLK) OT 20 40 16.488 40 36.000
Jumlah Orang Trip (BPKPL)
OT 25 25 24.663 25 30.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 65
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Jumlah Orang
Trip (BPKPS) OT 13 13 46.107 13 52.107
Penyediaan
Jasa keamanan Kantor
Jumlah Orang
(BPKPL) orang 2 2 0 2 48.303
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
% 100 100 1.699.028 100 641.526
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasio
nal
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas/Operasio
nal (Induk)
Unit 1 1 30.000
0
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah Unit perlatan dan
perlengkapan
kantor (Induk)
Unit 1 1 15.000 6 142.089
Jumlah Jenis perlatan dan
perlengkapan
kantor (BLK)
Jenis 1
0
0
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 66
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Jumlah Jenis
perlatan dan
perlengkapan
kantor (BPKPS)
Jenis 3 3 4.056 3 4.056
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Gedung
Yang Dipelihara
(Induk)
Gedung
2 2 6.000 2 75.000
Jumlah Gedung
(BLK)
Gedun
g 1 2 21.000 3 40.381
Jumlah Gedung
(BPKPS)
Gedun
g 1
0
0
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Unit (Induk)
Unit 21 21 93.534 21 150.000
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan
kantor
Jumlah Jenis
(Induk) Jenis 21 21 51.638 21 55.000
Jumlah Jenis
(BLK) Jenis 32 32 44.350 40 45.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 67
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Jumlah Jenis
(BPKPL) Jenis 5
43.450
45.000
Jumlah Jenis
(BPKPS) Jenis 4
10.000
10.000
Rehabilitasi
sedang/berat
rumah gedung kantor
Jumlah Gedung
(Induk)
Gedun
g 1 1 180.000
0
Jumlah Gedung
(BLK)
Gedun
g 8 8 1.200.000 1 75.000
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
% 100 100 139.708 100 169.973
Pendidikan dan
pelatihan
formal
Jumlah Orang
Yang Dibina
(Induk)
Org 3 3 73.908 5 103.008
Jumlah Orang
Yang Dibina
(BLK)
Org 5 5 50.000 5 5.665
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 68
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Pembinaan
mental dan fisik aparatur
Jumlah Orang
(Induk) Org 2 2 15.800 2 61.300
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
% 100 100 394.029 100 415.478
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Jumlah Jenis Laporan (Induk)
Jenis 3 3 46.184 3 40.478
Jumlah Jenis
Laporan
(BPKPS)
lap 1 1 7.722 1 7.722
Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Jenis
Laporan (Induk)
Jumlah
Jenis 0
0 1 20.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 69
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Jumlah Jenis
Laporan (BLK) Jenis 5 5 7.701 5 9.000
Jumlah Jenis
Laporan (BPKPS)
Jenis 1 1 3.937 1 3.937
Penyusunan
Rencana Kerja SKPD
Jumlah Jenis
Rencana Kerja (Induk)
Jenis 4 4 69.440 4 70.000
Jumlah Jenis
Rencana Kerja
(BLK)
Jenis 10 10 21.805 10 27.828
Jumlah Jenis
Laporan (BPKPL)
laporan 1 1 7.159 1 8.000
Jumlah Jenis Laporan
(BPKPS)
laporan 1 1 10.863 1 11.013
Penyebaran Informasi
Pembangunan
Daerah
Jumlah Jenis
Media KIE
(Induk)
Jenis 6 6 219.219 6 217.500
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 70
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Program
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Meningkatnya
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
% 100 100 84.925 100 89.548
Peningkatan
Manajemen
Aset /Milik Daerah
Jumlah Jenis
Laporan (Induk) Jenis 1 1 26.783 1 33.774
Jumlah Jenis Laporan (BLK)
Jenis 1 1 25.337 1 22.387
Jumlah Laporan
(BPKPL)
Lapora
n 1 1 11.178 1 11.375
Jumlah Laporan
(BPKPS)
Lapora
n 1 1 21.628 1 22.012
Program
Peningkatan
Perencanaan
dan Pelaporan
Meningkatnya
Perencanaan
dan Pelaporan
% 100 100 154.192 100 812.586
Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Orang
Trip (Induk) OT 22
0 22 75.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 71
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Penyusunan Perencanaan
Program/Kegiat
an
Jumlah Orang Org 50 50 98.551 50 125.000
Pengendalian Ketenagakerjaa
n dan
Transmigrasi
Jumlah Orang
Trip OT 70
0 70 125.000
Penyusunan Rencana
Tenaga Kerja
Daerah
Jumlah Buku
PTKD Ekspl 25
0 25 137.586
Penyusunan
Buku Data
Ketenagakerjaan
Jumlah Buku
Data Ekspl 40 40 55.642 50 50.000
Penyusunan buku data
perkembangan
dan kesejahteraan
transmigran di
UPT Bina
Jumlah Buku
Data Ekspl 50
0 50 50.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 72
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Musyawarah
Rencana
Pembangunan Ketenagakerjaa
n di NTB
(Rembug Ketenagakerjaa
)
Jumlah Peserta Orang 80
0 80 125.000
Pengukuran
Indeks
Pembangunan Ketenagakerjaa
n (IPK)
Jumlah Laporan
IPK Ekspl 50
0 50 125.000
Meningkatny
a Kualitas,
Daya
Dukung dan
Daya
Tampung
Lingkungan
Hidup
Indeks
Kualitas
Tutupan
Lahan
Indeks
60,03
60,13
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 73
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Program
Penempatan
dan
Pengembanga
n Wilayah
Transmigrasi
Cakupan
Penempatan
Transmigran
% 75 80 157.500 85 166.074
Optimalisasi Pertanahan
Transmigrasi
SK HPL dan Izin Prinsip
Pelepasan
Kawasan Hutan (IPPKH)
Jumlah Dokumen
Dok 1 1 45.000 1 61.074
Penyuluhan
dan Seleksi
Calon Transmigrasi
(Catrans)
Jumlah KK KK 80
0
0
Naskah Kerjasama
Antar Daerah
(KSAD)
Jumlah
Dokumen Dok 4 4 50.000 4 60.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 74
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Bimtek
Kewirausahaan
Jumlah
Transmigran Yang Dibimtek
Org 60 60 0 60 22.500
Bimtek
pengolahan hasil pertanian
Jumlah
Transmigran Yang Dibimtek
Org 30
0 30 22.500
Pengembangan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Transmigran di
UPT Bina
Jumlah
Transmigran
Yang diberdayakan di
UPT Bina
Org 60 60 62.500
0
Menurunnya
Tingkat
Penganggura
n Terbuka
Tingkat
Pengang
guran
Terbuka
% 3,72 3,39
3,26
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Besaran
Tenaga Kerja
Yang
Mendapatkan
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
% 85 85 867.500 86 914.723
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 75
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja
(KA-LPK)
Jumlah LPK yang
terakreditasi
(Induk)
Lemba
ga 45
0 45 175.000
Pemberdayaan
Lembaga Pelatihan
Jumlah lembaga yang
diberdayakan
(Induk)
Lemba
ga 1 1 37.691 1 40.000
Peningkatan
Kapasitas Calon Tenaga
Kerja ke Luar
Negeri
Jumlah Orang
(Induk) Org 30 30 127.261 30 139.987
Rekruitmen dan Seleksi
Pemagangan
Luar Negeri
Jumlah Orang
(Induk) Org 100
0 100 40.000
Identifikasi
Kebutuhan
Pelatihan
Jumlah
Dokumen Hasil Identifikasi
(Induk)
Dok 1 1 0 1 32.000
Sosialisasi Asean Skill
Competition
(ASC)
Jumlah Orang
(Induk) Org 100 100 37.548 100 30.374
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 76
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Pengadaan
Peralatan
Pendidikan dan Keterampilan
Bagi Pencari
Kerja
Jumlah Unit (BLK)
Unit 50 50 640.000 20 227.362
Pelatihan Kerja
Berbasis Kompetensi
Bagi Pencari
Kerja
Jumlah Orang
yang dilatih berbasis
kompetensi
(BLK)
Org 208
0 208 200.000
Monitoring dan
Evaluasi Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah Oang
Trip (BLK) OT 5 5 25.000 5 30.000
Program
Perlindungan
dan
Pengembanga
n Lembaga
Ketenagakerja
an
Besaran
Sengketa
Pengusaha-
Pekerja
% 70 71 255.187 72 269.078
Pengembangan
Kelembagaan
Peningkatan
Efektivitas
Lembaga
Kerjasama (LKS) Tripartit
Jumlah
Lembaga
Tripartit (Induk)
Lemba
ga 10 10 29.433 10 35.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 77
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Pemberdayaan
Ketenagakerjaa
n Pada
Peringatan Hari Buruh
Internasional
Jumlah Orang
(Induk) Org 200 200 52.023 100 55.000
Pengembangan Sistem
Pengupahan
Daerah
Jumlah Dokumen
UMP/UMK
(Induk)
Kab/K
ota 10 10 51.590 10 65.000
Pembinaan Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
di Perusahaan
Jumlah
Perusahaan
Yang Dibina (Induk)
Perusa
haan 10 10 31.455 35 57.000
Pengembangan
Lingkungan
Sosial dan Pengujian
Kesehatan
Kerja
Jumlah Orang (BPKPL)
Org 400 400 53.275 400 30.000
Pengembangan
Lingkungan
Sosial dan Pengujian
Kesehatan
Kerja
Jumlah Orang (BPKPS)
Org 100 100 37.412 100 27.078
Program
Pengawasan
Ketenagakerja
an
Besaran
Pemeriksaan
Perusahaan
% 95 95 424.328 100 447.427
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 78
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Advokasi Peningkatan
Pemahaman
Peraturan Perundang-
undangan
Norma K3
Jumlah
Perusahaan (Induk)
Perusa
haan 25 10 25.000
35.000
Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Norma
Ketenagakerjaan di Tempat
Kerja
Jumlah
Perusahaan
(Induk)
Perusahaan
25 15 45.000
35.824
Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Norma
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
Jumlah
Perusahaan
(Induk)
Perusahaan
20 15 40.000
45.000
Koordinasi
Pengawasan dan
Pemeriksaan
Tempat Penampungan
CPMI
Jumlah Orang Trip (Induk)
OT 4 4 20.000 4 55.000
Pemetaan Kasus
Ketenagakerjaan
Dokumen Hasil
Pemetaan Kasus (Induk)
Dok 1 0 0
0
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 79
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Temu Teknis
Konsultasi Penegakan
Hukum
Jumlah
Perusahaan
(Induk)
Perusahaan
25 25 35.000
0
Pendataan
Obyek
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja di
Perusahaan
Jumlah
Perusahaan
(BPKPL)
Perusahaan
22 22 35.000 22 35.000
Pengawasan
dan
Pemeriksaan Norma Kerja di
Perusahaan
Jumlah
Perusahaan (BPKPL)
Perusa
haan 22 22 35.000 22 35.000
Penanganan
Kasus
Ketenagakerjaan
Jumlah Kasus
(BPKPL) Kasus 20 20 0 20 30.000
Pemeriksaan
CTKI Ke Tempat
Penampungan
Jumlah Orang Trip (BPKPL)
OT 3 3 20.000 3 15.000
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Jumlah Orang
Trip (BPKPL) OT 20 20 31.725 20 24.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 80
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan
Norma Ketenagakerjaa
n di Tempat
Kerja
Jumlah
Perusahaan (BPKPS)
Perusa
haan 20 20 27.000 20 27.000
Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Norma
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
Jumlah
Perusahaan
(BPKPS)
Perusahaan
20 20 25.300 20 25.300
Pengawasan
dan pengujian sarana
keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) di
perusahaan
pulau sumbawa
Jumlah Perusahaan
(BPKPS)
Perusa
haan 20 20 15.544 20 15.544
Pengawasan
pelaksanaan
norma kerja di perusahaan
pulau sumbawa
Jumlah
Perusahaan (BPKPS)
Perusa
haan 20 20 15.144 20 15.144
Penyidikan
Tindak Pidana
Ketenagakerjaan
Jumlah Kasus
(BPKPS) Kasus 1 1 19.216 1 19.216
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 81
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan
Program Pengawasan
Ketenagakerjaa
n
Jumlah Orang
Trip (BPKPS) OT 20 20 35.398 20 35.398
Program
Perluasan dan
Pengembanga
n Kesempatan
Kerja
Besaran
Pencari Kerja
Yang
Terdaftar
Yang
Ditempatkan
% 90 90 1.589.888 91 1.676.436
Penanganan
Pekerja Migran Indonesia
Bermasalah
Jumlah Orang Org 2700 2.700 470.821 2.700 542.743
Layanan Terpadu Satu
Pintu
Jumlah Orang org 24000 2.400 142.825 24.000 251.307
Pelayanan
Perizinan
Tenaga Kerja Asing
Jumlah Orang Org 300 300 155.000 300 50.000
Padat Karya Produktif
Jumlah Orang Org 74 - 0 74 162.000
Informasi Pasar
Kerja (Job Fair) Jumlah Orang Org 4000 4.000 153.957 4.000 153.000
Pemberdayaan
Tenaga Kerja
Mandiri
Jumlah Orang Org 200 200 667.286 200 230.385
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 82
Sasaran
Strategis
Indikato
r
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data
Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan
Kerangka Pendanaan
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000) Target Rp. (000)
Peluang Kerja Melalui Antar
Kerja Antar
Daerah dan Antar Kerja
Antar Negara
Jumlah Orang Org 30 - 0 30 50.000
Padat Karya
Infrastruktur Jumlah Orang Org 74 - 0 74 162.000
Pemberdayaan
Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
Ex. TKI Purna
Jumlah Orang Org 45 - 0 45 75.000
Pelatihan Calon
Pekerja Migran
Indonesia
(BLKLN)
Jumlah Calon PMI yang
dilatih
Org 0 - 0 0 0
8.280.991
8.631.785
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 83
6.2. Program dan Kegiatan Berdasarakan Permendagri 90 (Tahun 2021-2023)
Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021-2023 ( Sesuai Permendagri 90)
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Indeks
Pelayanan
Publik
Indeks 69,77
85,00
87,00
90,00
90,00
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Nilai Lakip
OPD Indeks 69,77 85,00 19.524.233 87,00 22.004.320 90,00 26.597.051 90,00 68.125.603
Perencanaan,
Penganggara
n, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Laporan
Perencanaan,
Penganggara
n, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
dokumen 23 260.000 320.550 338.100 918.650
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (SKPD
INDUK)
Jumlah
dokumen dokumen 1
1
75.000
1
107.800
1
112.700 1 295.500
Koordinasi
dan
Penyusunan
Dokumen
RKA SKPD
Jumlah
dokumen
(INDUK)
dokumen 1
1
10.000
1
11.500
1 12.650 1 34.150
Jumlah
dokumen
(UPTD BLK
DLN)
dokumen 1
1
7.500
1
8.625
1 9.488 1 25.613
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 84
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
LOMBOK)
dokumen 1
1
5.000
1
5.750
1 6.325 1 17.075
Jumlah
dokumen
(UPTD BPKK3 P.
SUMBAWA)
dokumen 1
1
5.000
1
5.750
1 6.325 1 17.075
Koordinasi
dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah
dokumen
(INDUK)
dokumen 1
1
10.000
1
11.500
1 12.650 1 34.150
Jumlah
dokumen (UPTD BLK
DLN)
dokumen 1
1
7.500
1
8.625
1 9.488 1 25.613
Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
LOMBOK)
dokumen 1
1
5.000
1
5.750
1 6.325 1 17.075
Jumlah
dokumen
(UPTD BPKK3 P.
SUMBAWA)
dokumen 1
1
5.000
1
5.750
1 6.325 1 17.075
Koordinasi
dan
Penyusunan
DPA-SKPD
Jumlah
dokumen
(INDUK)
dokumen 1
1
10.000
1
11.500
1 12.650 1 34.150
Jumlah
dokumen
(UPTD BLK
DLN)
dokumen 1
1
7.500
1
8.625
1 9.488 1 25.613
Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P. LOMBOK)
dokumen 1
1
5.000
1
5.750
1 6.325 1 17.075
Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
dokumen 1
1
5.000
1
5.750
1 6.325 1 17.075
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 85
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
SUMBAWA)
Koordinasi
dan
Penyusunan
Perubahan
DPASKPD
Jumlah
dokumen
(INDUK)
dokumen 1
1
10.000
1
11.500
1 12.650 1 34.150
Jumlah
dokumen
(UPTD BLK
DLN)
dokumen 1
1
7.500
1
8.625
1 9.488 1 25.613
Jumlah
dokumen
(UPTD
BPKK3 P. LOMBOK)
dokumen 1
1
5.000
1
5.750
1 6.325 1 17.075
Jumlah dokumen
(UPTD
BPKK3 P.
SUMBAWA)
dokumen 1
1
5.000
1
5.750
1 6.325 1 17.075
Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
dokumen 5
5
26.000
5
29.900
5
29.900 5 85.800
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Jumlah
dokumen dokumen 1
1
49.000
1
56.350
1
56.350 1 161.700
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
Laporan
Administrasi
Keuangan
dokumen 5 16.459.326 18.495.167 22.975.047 57.929.539
Penyediaan
Gaji dan
Tunjangan
Jumlah Gaji
dan Tunjangan
ASN
Orang 215
215
16.237.297
215
18.242.604
215
22.722.484 215 57.202.385
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 86
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
ASN
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah Tenaga
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN (Induk)
Orang 8
8
84.000
8
96.600
8
96.600 8 277.200
Jumlah Tenaga
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
(BLK DLN)
Orang 4
4
62.876
4
72.307
4
72.307 4 207.491
Jumlah Tenaga
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN (BPKPL)
Orang 3
3
19.740
3
21.714
3
21.714 3 63.168
Jumlah Tenaga
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
(BPKPS)
Orang 2
2
19.740
2
22.701
2
22.701 2 65.142
Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
Jumlah
Laporan (Induk)
Dokumen 2
2
12.000
2
13.200
2
13.200 2 38.400
Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD
Jumlah
Laporan
(Induk)
Dokumen 1
1
3.861
1
4.247
1
4.247 1 12.355
Penyusunan
Pelaporan dan
Analisis
Prognosis
Realisasi
Jumlah
Laporan
(Induk)
Laporan 1
1
10.625
1
11.688
1
11.688 1 34.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 87
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Anggaran
Jumlah
Laporan (BLK
DLN)
Laporan 1
1
5.250
1
5.775
1
5.775 1 16.800
Jumlah
Laporan
(BPKPS)
Laporan 1
1
1.969
1
2.165
1
2.165 1 6.299
Jumlah
Laporan (BPKPL)
Laporan 1
1
1.969
1
2.165
1
2.165 1 6.299
Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah
Laporan
Barang Milik
Daerah
dokumen 2 44.335 54.820 54.820 153.975
Rekonsiliasi
dan
Penyusunan
Laporan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
Jumlah BMD
(Induk) Laporan 1
1
15.000
1
21.085
1
21.085 1 57.169
Jumlah BMD
(BLK DLN) Laporan 1
1
11.918
1
13.705
1
13.705 1 39.328
Jumlah BMD
(BPKPL) Laporan 1
1
5.800
1
6.670
1
6.670 1 19.140
Jumlah BMD (BPKPS)
Laporan 1
1
11.618
1
13.360
1
13.360 1 38.338
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Jumlah ASN
yang
mendapat
pelatihan
orang 11 27.275 30.003 31.366 88.644
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Disiplin
Pegawai
Jumlah ASN
yang di diklat
Formal
(Induk)
Orang 6
6
12.000
6
13.200
7
13.800 7 39.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 88
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Pendidikan
dan Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi
Jumlah ASN
yang di diklat
Formal (BLK
DLN)
Orang 5
5
15.275
5
16.803
5
17.566 5 49.644
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
laporan
administrasi
umum
dokumen 1 250.947 301.136 313.238 865.321
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penera
ngan
Bangunan
Kantor
Jumlah
Instalasi
Listrik (Induk)
Jenis 11
11
5.250
11
6.300
11
6.038 11 17.588
Jumlah
Instalasi
Listrik (BLK
DLN)
Jenis 25
25
6.000
25
7.200
25
6.900 25 20.100
Jumlah
Instalasi
Listrik
BPKPL)
Jenis 5
5
750
5
900
5
863 5 2.513
Jumlah
Instalasi Listrik
BPKPS)
Jenis 5
5
750
5
900
5
863 5 2.513
Penyediaan
Bahan
Logistik
Kantor
Jumlah Jenis
ATK (Induk) Jenis 30
30
10.500
30
12.600
30
12.075 30 35.175
Jumlah Jenis
ATK (BLK
DLN)
Jenis 15
15
5.000
15
6.000
15
5.750 15 16.750
Jumlah Jenis
ATK (BPKPL) Jenis 10
10
5.625
10
6.750
10
6.469 10 18.844
Jumlah Jenis ATK
(BPKPS)
Jenis 18
18
5.574
18
6.688
18
6.410 18 18.671
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Cetak
dan
Penggandaan
(Induk)
Eksempla
r 7
7
10.000
7
12.000
7
13.200 7 35.200
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 89
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Jumlah Cetak
dan
Penggandaan
(BLK DLN)
Eksempla
r 5
5
4.017
5
4.820
5
4.620 5 13.457
Jumlah Cetak
dan
Penggandaan
(BPKPL)
Eksample
r 1
1
3.500
1
4.200
1
4.025 1 11.725
Jumlah Cetak dan
Penggandaan
(BPKPS)
Eksample
r 3
3
4.063
3
4.875
3
4.672 3 13.609
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah eksempelar
(Induk)
Eksempla
r 7
7
13.125
7
15.750
7
15.094 7 43.969
Jumlah eksempelar
(BLK DLN)
Eksemplar
6
6
3.600
6
4.320
6
4.140 6 12.060
Jumlah
eksempelar
(BPKPL)
Eksempla
r 6
6
720
6
864
6
828 6 2.412
Jumlah
eksempelar
(BPKPS)
Eksempla
r 1
1
1.224
1
1.468
1
1.407 1 4.099
Fasilitasi
Kunjungan
Tamu
Jumlah Orang
(Induk) Orang 263
263
15.750
263
18.900
263
18.113 263 52.763
Jumlah Orang
(BLK DLN) Orang 250
250
12.500
250
15.000
250
14.375 250 41.875
Jumlah Orang
BPKPL Orang 150
150
3.000
150
3.600
150
3.450 150 10.050
Jumlah Orang
(BPKPS) Orang 200
200
5.000
200
6.000
200
5.750 200 16.750
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Rapat
(Induk)
Orang/
tahun 15
15
75.000
15
90.000
15
99.000 15 264.000
Jumlah Rapat
(BLK DLN)
Orang/
tahun 5
5
20.000
5
24.000
5
26.400 5 70.400
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 90
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Jumlah Rapat
(BPKPL)
Orang/
tahun 2
2
20.000
2
24.000
2
26.400 2 70.400
Jumlah Rapat
rip (BPKPS)
Orang/
tahun 4
4
20.000
4
24.000
4
26.400 4 70.400
Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
jumlah
sarana dan
prasarana
kantor
Unit 19 455.876 487.255 461.593 1.404.725
Pengadaan
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumlah
Kendaraan (Induk)
Unit 1
1
300.000
1
300.000
1
300.000 1 900.000
Pengadaan
Mebel
Jumlah mebel
(Induk) Unit 10
10
15.000
10
15.000
10
15.000 10 45.000
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah
perlatan dan
perlengkapan
kantor (Induk)
Unit 3
3
66.820
3
87.091
3
76.843 3 230.754
Jumlah
perlatan dan
perlengkapan
kantor (BLK
DLN)
Unit 3
3
70.000
3
80.500
3
65.086 3 215.586
Jumlah
perlatan dan
perlengkapan
kantor (BPKPS)
Unit 2
2
2.028
2
2.332
2
2.332 2 6.692
Jumlah
perlatan dan
perlengkapan
kantor
(BPKPL)
Unit 2
2
2.028
2
2.332
2
2.332 2 6.692
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 91
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
jumlah jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
orang 44 1.683.452 1.923.088 2.022.718 5.629.258
Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat
Keluar (Induk) Surat 139
139
1.050
139
1.208
139
1.260 139 3.518
Jumlah Surat Keluar (BLK
DLN)
Surat 146
146
1.250
146
1.438
146
1.500 146 4.188
Jumlah Surat
Keluar
(BPKPL)
Surat 115
115
675
115
776
115
810 115 2.261
Jumlah Surat
Keluar
(BPKPS)
Surat 96
96
1.938
96
2.228
96
2.325 96 6.491
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening
(Induk)
Rekening 4
4
257.616
4
283.378
4
311.715 4 852.709
Jumlah
Rekening
(BLK DLN)
Rekening 6
6
175.000
6
201.250
6
210.000 6 586.250
Jumlah
Rekening
(BPKPL)
Rekening 3
3
37.500
3
43.125
3
45.000 3 125.625
Jumlah Rekening
(BPKPS)
Rekening 3
3
25.000
3
28.750
3
30.000 3 83.750
Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah Tenaga
Jasa pelayanan
Umum Kantor
(Induk)
Orang 22
22
583.535
22
671.065
22
700.242 22 1.954.842
Jumlah Tenaga
Jasa pelayanan
Umum Kantor
(BLK DLN)
Orang 13
13
349.651
13
402.099
13
419.581 13 1.171.331
Jumlah Tenaga
Jasa pelayanan Umum Kantor
Orang 6
6
149.414
6
171.826
6
179.297 6 500.537
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 92
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
(BPKPL)
Jumlah Tenaga
Jasa pelayanan
Umum Kantor
(BPKPS)
Orang 3
3
100.823
3
115.946
3
120.988 3 337.757
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
jumlah
barang milik
daerah yang
terpelihara
Unit 134 343.023 392.301 400.168 1.135.492
Penyediaan
Jasa Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah
Kendaraan
(Induk)
Unit 11
11
65.262
11
75.051
11
78.314 11 218.628
Jumlah
Kendaraan (BLK DLN)
Unit 5
5
41.500
5
47.725
5
49.800 5 139.025
Jumlah
Kendaraan
(BPKPS)
Unit 3
3
24.338
3
27.989
3
29.206 3 81.532
Jumlah
Kendaraan
(BPKPL)
Unit 4
4
26.252
4
30.190
4
31.502 4 87.944
Pemeliharaan
Mebel
jumlah
mebelair
(SKPD
INDUK)
Unit 30 30 5.000 30 5.000 30 5.000 30 15.000
jumlah
mebelair (UPTD BLK
DLN)
Unit 20 20 4.500 20 4.500 20 4.500 20 13.500
jumlah
mebelair
(UPTD
BPKK3 P.
LOMBOK)
Unit 10 10 2.500 10 2.500 10 2.500 10 7.500
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 93
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
jumlah
mebelair
(UPTD
BPKK3 P.
SUMBAWA)
Unit 10 10 2.500 10 2.500 10 2.500 10 7.500
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan
Lainnya
Jumlah
Gedung kantor
(Induk)
Gedung 1
1
41.250
1
47.438
1
47.438 1 136.125
Jumlah
Gedung kantor
(BLK DLN)
Gedung 1
1
26.500
1
30.475
1
30.475 1 87.450
Jumlah
Gedung kantor (BPKPS)
Gedung 1
1
7.500
1
8.625
1
8.625 1 24.750
Jumlah Gedung kantor
(BPKL)
Gedung 1
1
7.500
1
8.625
1
8.625 1 24.750
Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan
Lainnya
Jumlah
Perlengkapan
Gedung
Kantor (Induk)
Jenis 11
11
30.250
11
34.788
11
34.788 11 99.825
Jumlah
Perlengkapan
Gedung
Kantor (BLK DLN)
Jenis 23
23
43.171
23
49.646
23
49.646 23 142.463
Jumlah
Perlengkapan
Gedung
Kantor
(BPKPL)
Jenis 3
3
10.000
3
11.500
3
11.500 3 33.000
Jumlah
Perlengkapan
Gedung
Kantor (BPKPS)
Jenis 2
2
5.000
2
5.750
2
5.750 2 16.500
Program
Perencanaan
Tenaga Kerja
Meningkatny
a Kualitas
Perencanaan
Tenaga
dokumen 2 2 265.500 2 286.983 2 452.571 2 1.005.054
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 94
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Tenaga Kerja
(RTK)
Jumlah
Dokjumen
Rencana
Tenaga Kerja
yang di
hasilkan
dokumen 2 2 265.500 2 286.983 2 452.571 2 1.005.054
Sub. Kegiatan
Penyusunan Rencana
Tenaga Kerja
Makro
Jumlah
Dokumen PTKD Makro
yang di
hasilkan
Dokumen 1 1 180.000 1 183.483 1 187.071 1 550.554
Sub. Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Tenaga Kerja
Mikro
Jumlah
Dokumen
Rencana
Tenaga Kerja
Makro dan
Mikro yang di hasilkan
Dokumen 1 1 85.500 1 103.500 1 265.500 1 454.500
Persentase
penyerapan
tenaga
kerja
formal dan
informal
% 96,58
96,62
96,64
96,66
3,25
Program
Pelatihan
Kerja dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Besaran
Pencari Kerja
Yang
Mendapatkan
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
% 20 22 1.317.000 23 1.929.062 24 2.807.430 24 6.053.492
Kegiatan
Pelaksanaan
Latihan
Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
Jumlah
Pencari Kerja
/ Calon
Tenaga Kerja
Yang
Mendapatkan
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
Orang 230 150 172.000 300 422.000 300 465.268 400 1.059.268
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 95
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Sub Kegiatan
Proses
Pelaksanaan
Pendidikan
dan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari
Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
[BID.
LATTAS]
Jumlah
Pencari Kerja
Yang Mengikuti
Pemagangan
Luar Negeri
Orang 230 150 147.000 300 347.000 300 365.268 400 859.268
Sub Kegiatan
Koordinasi Lintas
Lembaga Dan
Kerjasama
Dengan Sektor
Swasta Untuk
Penyediaan
Instruktur
Serta Sarana Dan Prasarana
Lembaga
Pelatihan
Kerja [BID.
LATTAS]
Jumlah
Dokumen
Hasil
Identifikasi
Kebutuhan
Pelatihan dan pemagangan
Dokumen 2 2 25.000 2 75.000 2 100.000 2 200.000
Kegiatan
Pelaksanaan
Akreditasi
Lembaga
Pelatihan
Kerja
Jumlah LPK
Yang
Diakreditasi
Lembaga 45 20 75.000 40 150.000 40 150.000 40 375.000
Sub Kegiatan
Survei Dan
Penilaian
Akreditasi
Kepada
Lembaga
Pelatihan Kerja [BID.
LATTAS].
Jumlah LPK
yang di
Akreditasi
LPK 45 20 75.000 40 150.000 40 150.000 40 375.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 96
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Kegiatan
Pelaksanaan
Latihan
Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
Jumlah
Pencari Kerja
/ Calon
Tenaga Kerja
Yang
Mendapatkan
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi.
Orang
208
160 1.045.000
192 1.302.000
320 2.107.100
320
4.454.100
Sub Kegiatan
Proses
Pelaksanaan
Pendidikan
Dan Pelatihan
Keterampilan
Bagi Pencari Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
[BLK]
Jumlah
Pencari Kerja /
Calon Tenaga
Kerja Yang
Mendapatkan Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
Orang 208
160 752.000
192 1.032.000
320 1.765.000
320 3.549.000
Pengadaan
Sarana
Pelatihan Kerja
Jumlah sarana
dan prasarana
pelatihan
Unit 42
42 293.000
50 270.000
59 342.100
59 905.100
Kegiatan
Pengukuran
Produktivitas
Tingkat
Daerah
Provinsi
Jumlah
Peserta Yang
Dimonev
Pasca
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
dan Jumlah
Dokumen
Monevi Pasca
Pelatihan.
OT
5
192 25.000
240 55.062
432 85.062
5
165.124
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 97
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Sub Kegiatan
Pengukuran
Kompetensi
Dan Produktivitas
Tenaga Kerja
[BLK]
Jumlah Peserta
Yang
Dimonev
Pasca
Pelatihan
Berbasis Kompetensi
dan Jumlah
Dokumen
Monevi Pasca
Pelatihan.
OT 5
192
25.000
240
55.062
432
85.062
5 165.124
Program
Penempatan
Tenaga Kerja
Besaran
Pencari Kerja
Terdaftar
Yang
Ditempatkan.
orang
29.488 40.000 1.357.000
45.000 1.466.802
50.000 2.313.145
50.000 5.136.947
Kegiatan
Pelayanan
Antar Kerja
Lintas
Daerah
Kabupaten
/Kota
Jumlah
Pencari Kerja
AKAD / AKL
Yang Dibina.
Orang 30 30 20.000 30 25.000 30 35.000 30
80.000
Sub Kegiatan
Pembinaan
Operasionalisa
si Pelayanan Penempatan
Tenaga Kerja
AKAD (Antar
Kerja Antar
Daerah Dan
AKL Antar
Kerja Lokal) [BID.
PENEMPATA
N]
Jumlah
Pencari Kerja
AKAD / AKL
Yang Dibina.
Orang 30 30 20.000 30 25.000 30 35.000 30 80.000
Kegiatan
Pengelolaan
Informasi
Pasar Kerja
Jumlah
Pencari Kerja
Yang Ikut
Job Fair
Orang 4.000 4.000 250.000 4.000 250.000 4.000 250.000 4.000 750.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 98
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Sub Kegiatan
Job Fair
/Buruh Kerja
[BID.
PENEMPATA
N]
Jumlah
Pencari Kerja
Yang Ikut Job
Fair
Orang 4.000 4.000 250.000 4.000 250.000 4.000 250.000 4.000 750.000
Kegiatan
Perlindungan
PMI (Pra Dan
Purna
Penempatan)
Di Daerah
Provinsi
Jumlah
PMI/Pencake
r Yang
Ditempatkan,
Dilindungi
Dan
Diberdayakan
.
Orang 27.093 24.453 1.022.000 25.953 1.126.802 27.453 1.948.145 27.253 4.096.947
Sub Kegiatan
Peningkatan
Perlindungan Dan
Kompetensi
Calon Pekerja
Migran
Indonesia
(PMI)/ Pekerja
Migran Indonesia
[BID.
PENEMPATA
N]
Jumlah PMI
Bermasalah
Yang
Ditangani
Orang 2.700 2.700 556.000 2.800 660.802 4.000 980.000 2.500 2.196.802
Sub Kegiatan
Penyediaan
Layanan
Terpadu Pada
Calon Pekerja Migran [BID.
PENEMPATA
N]
Jumlah PMI
Ke Luar
Negeri Yang
Dilayani Di LTSA
Orang 24.000 21.500 150.000 21.500 150.000 27.500 252.145 245.000 552.145
Sub Kegiatan
Pemberdayaan
Pekerja
Migran
Indonesia
Purna Penempatan
Jumlah
Pencari kerja,
PMI Purna
Yang
Diberdayakan
Orang 393 60 316.000 60 316.000 140 716.000 253 1.348.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 99
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
[BID.
PENEMPATA
N]
Kegiatan
Penerbitan
Perpanjangan
IMTA Yang
Lokasi Kerja
Lebih Dari I
(Satu) Daerah
Kabupaten/K
ota Dalam I
(Satu)Daerah
Provinsi
Jumlah
Perizinan
TKA Yang
Dilayani.
Orang
300
60 65.000
60 65.000
80 80.000
80
210.000
Sub Kegiatan
Koordinasi
Dan Sinkronisasi
Perpanjangan
IMTA Yang
Lokasi Kerja
Lebih Dari I
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kot
a Dalam I (Satu) Daerah
Provinsi [BID.
PENEMPATA
N]
Jumlah
Perizinan TKA
Yang Dilayani
Orang 300 60 65.000 60 65.000 80 80.000 80 210.000
Program
Perencanaan
Kawasan
Transmigrasi
Cakupan
Kawasan
Baru
Transmigrasi
lokasi
1
1 20.000
1 20.000
1 20.000
1
60.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 100
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Kegiatan
Pencadangan
Tanah Untuk
Kawasan
Transmigrasi
Jumlah
Dokumen
NKSAD.
Dokume
n
1
1 20.000
1 20.000
1 20.000
1
60.000
Sub Kegiatan
Advokasi Dan Musyawarah
Penetapan
Kawasan
[BID.
TRANS]
Jumlah
Dokumen
NKSAD.
Dokumen 1 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 30.000
Penyediaan
Tanah untuk
Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
Jumlah
Dokumen
Pertanahan
Transmigrasi SKHPL Dan
IPPKH
Dokumen 1 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 30.000
PROGRAM
PEMBANGU
NAN
KAWASAN
TRANSMIG
RASI
Cakupan
Penempatan
Transmigrasi
% 75 90 15.000 95 15.000 100 15.000 100 45.000
Kegiatan
Penataan
Persebaran
Penduduk
yang Berasal
dari Lintas
Daerah
Kabupaten/K
ota dalam 1
(Satu) Daerah
Provinsi
Jumlah
transmigran
yang
ditempatkan
%
75
20 15.000
20
15.000
20
15.000
20
45.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 101
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Pemindahan
dan
Penempatan
Transmigran
yang Berasal
dari Lintas Daerah
Kabupaten/Kot
a dalam
Provinsi
Jumlah
transmigran
yang
ditempatkan ke luar
provinsi
20 KK 20 15.000 20 15.000 20 15.000 20 45.000
Program
Pembanguna
n Kawasan
Transmigrasi
Cakupan
Penempatan
Transmigrasi
% 75 90 15.000 95 15.000 100 15.000 100 45.000
Kegiatan
Pengembanga
n Satuan
Permukiman
Pada Tahap
Pemantapan
Jumlah
Transmigran
Yang
Diberdayakan
Di UPT Bina.
orang 60 20 15.000 20 15.000 20 15.000 20 45.000
Sub Kegiatan
Penguatan Infrastruktur
Sosial,
Ekonomi Dan
Kelembagaan
Dalam Rangka
Pemantapan
Satuan
Permukiman. [BID.
TRANS]
Jumlah
Transmigran
Peserta
Bimbingan
Teknis.
Orang 60 20 15.000 20 15.000 20 15.000 20 45.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 102
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Persentase
penurunan
angka
perselisihan
atau kasus
Hubungan
Industrial
yang
didaftarkan
%
90,00
80,00
75,00
70,00
70,00
Program
Hubungan
Industrial
Besaran
Sengketa
Pengusaha
Dengan
Pekerja Yang
Diselesaikan
Perusaha
an 150 200 236.000 225 255.096 250 402.286 275 893.382
Kegiatan
Pencegahan
Dan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial,
Mogok Kerja,
Dan
Penutupan
Perusahaan
Yang
Berakibat
/Berdampak
Pada
Kepentingan
Di 1 (Satu)
Daerah
Provinsi
Jumlah
Perusahaan
dan Pekerja
Yang Dibina
Perusaha
an
150
100 160.000
120
179.096
200 289.096
275
628.192
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 103
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Sub Kegiatan
Pencegahan
Perselisihan
Hubungan
Industrial,
Mogok Kerja Dan
Penutupan
Perusahaan
Yang
Berakibat/Berd
ampak Pada
Kepentingan
Di I (Satu) Daerah
Provinsi
[BID. HI]
Jumlah Perusahaan
Yang Dibina
Hubungan
Industrial Dan
Jamsosteknya
Perusaha
an 150 100 100.000 120 119.096 200 194.096 275 413.192
Sub Kegiatan
Pelaksanaan
Operasional
Lembaga
Kerjasama
Tripartit Daerah
Provinsi [BID.
HI]
Jumlah
Lembaga
Ketenagakerja
an Yang
Diberdayakan
Melalui Perjanjian
KerjasamaTrip
artit
Lembaga 10 10 60.000 10 60.000 10 95.000 10 215.000
Kegiatan
Penetapan
Upah
Minimum
Provinsi
(UMP), Upah
Minimum
Sektoral
Provinsi
(UMSP),
Upah
Minimum
Kabupaten
/Kota (UMK)
Dan Upah
Minimum
Sektoral
Kabupaten
Jumlah UMP
/ UMK Yang
Disahkan.
Dokumen
11
11 76.000
11 76.000
11
113.190
11
265.190
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 104
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
/Kota
(UMSK)
Sub Kegiatan
Penetapan
Upah
Minimum Provinsi
(UMP) Dan
UMK [BID.
HI]
Jumlah UMP / UKM Yang
Disahkan
Dokumen 11 11 76.000 11 76.000 11 113.190 11 265.190
Program
Pengawasan
Ketenagakerj
aan
Cakupan
perusahaan
yg
menerapkan
Norma
Ketenagakerj
aan & K3
Perusaha
an
645
310 324.500
310 350.759
980 1.553.145
980
2.228.404
Kegiatan
Penyelenggar
aan
Pengawasan
Ketenagakerj
aan
Jumlah
Perusahaan
perusahaan
yang
menerapkan
norma
ketenagakerja
an dan K3
Perusaha
an 645 310 324.500 310 350.759 980 1.553.145 980 2.228.404
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 105
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Sub Kegiatan
Pengawasan Pelaksanaan
Norma Kerja
Di Perusahaan
[BID. WAS]
Jumlah
Perusahaan
Yang Dibina Pelaksanaan
Norma
Ketenagakerja
an Di Tempat
Kerjanya
Perusaha
an 50 20 22.500 20 26.000 90 175.000 90 223.500
Sub Kegiatan
Pengawasan
Pelaksanaan
Norma Kerja
Di Perusahaan
[BPKPS]
Jumlah
Perusahaan
Yang diperiksa
Pelaksanaan
Norma
Ketenagakerja
an Di Tempat
Kerjanya Di Pulau
Sumbawa
Perusaha
an 80 20 22.500 20 26.000 90 200.000 90 248.500
Sub Kegiatan
Pengawasan
Pelaksanaan
Norma Kerja
Di Perusahaan
[BPKPL]
Jumlah
Perusahaan
Yang
Diperiksa
Pelaksanaan
Norma
Kerjanya Di Pulau Lombok
Perusaha
an 100 20 22.500 20 26.000 100 160.000 100 208.500
Sub Kegiatan Penegakan
Hukum
Ketenagakerja
an Di
Perusahaan
[BID. WAS]
Jumlah Perusahaan
Yang dibina
pelaksanaan
norma
ketenagakerjaa
n
Perusaha
an 50 20 22.500 20 26.000 90 153.000 90 201.500
Sub Kegiatan
Penegakan
Hukum Ketenagakerja
an Di
Perusahaan
[BPKPL]
Jumlah Kasus
Ketenagakerjaan Yang
Ditangani Di
Pulau Lombok
Perusahaan
20 20 22.500 20 25.759 90 150.000 90 198.259
Sub Kegiatan
Penegakan
Hukum
Jumlah Kasus
Ketenagakerja
an Yang
Perusaha
an 20 20 22.000 20 26.000 90 150.000 90 198.000
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 106
Indikator
Program,
Kegiatan
, SubKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(Outcome)
dan
Kegiatan/Sub
Kegiatan
(Output)
Sat.
Data Capaian
pada tahun
awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
Akhir periode Renstra
Disnakertrans 2019 2020 2021 2022 2023
Targe
t
Rp.
(000)
Targe
t
Rp.
(000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
Ketenagakerja
an Di
Perusahaan
[BPKPS]
Ditangani Di
Pulau
Sumbawa
Sub Kegiatan
Pelayanan
Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja Di
Perusahaan
[BID. WAS]
Jumlah
Perusahaan Yang Dibina
Pelaksanaan
Norma K3-nya
Perusahaan
75 20 20.000 20 22.000 90 165.000 90 207.000
Sub Kegiatan
Pelayanan
Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja Di
Perusahaan
[BPKPS]
Jumlah
Perusahaan
dan tenaga
kerja Yang
diperiksa Keselamatan
Dan Kesehatan
Kerjanya Di
Pulau
Sumbawa
Perusahaan
100 20 20.000 20 23.000 90 150.145 90 193.145
Sub Kegiatan
Pelayanan
Keselamatan Dan Kesehatan
Kerja Di
Perusahaan
[BPKPL]
Jumlah
Perusahaan
dan tenaga
kerja Yang diperiksa
Keselamatan
Dan Kesehatan
Kerjanya Di
Pulau Lombok
Perusaha
an 150 150 150.000 150 150.000 250 250.000 250 550.000
14.061.144 16.790.748 24.144.893 38.407.572
23.074.233 26.343.022 34.175.628 83.592.882
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 107
6.3. Program dan Kegiatan Unggulan
Dalam rangka mewujudkan visi menuju NTB Gemilang, Disnakertrans Prov. NTB
memiliki program unggulan yaitu Revitalisasi BLK.
Latar belakang adanya program ini yaitu masih tingginya Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT), jumlah pencari kerja yang bersertifikasi sebanyak 76 persen dari total
peserta pelatihan dan kondisi workshop pelatihan sebesar 60 persen dari kondisi ideal.
Tujuan dari program ini, berkontribusi pada pertmbuhan ekonomi (tanpa pertambangan
biji logam) sebesar 5 persen, serta berkontribusi dalam upaya penurunan angka
pengangguran di NTB.
Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing calon tenaga kerja melalui
pelatihan tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi serta pengadaan peralatan
workshop pelatihan.
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 108
Tabel 6.3
Rencana Program dan Kegiatan Program Unggulan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021-2023 ( Sesuai Permendagri 90)
MISI
RPJMD YG
TERKAIT
DENGAN
PROGRA
M
UNGGULA
N
PROGRAM
UNGGULA
N
(LOKOMOT
IF DAN
GERBONG)
TUJUAN SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN/
SUB
KEGIATAN
MAJOR
PROJECT
INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,
SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAA
N (2019)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
KERJA
PERANG
KAT
DAERAH
PENANG
GUNG
JAWAB
LOKAS
I
2021 2022 2023
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
RENSTRA
DISNAKERTRANS
TARG
ET Rp
TARG
ET Rp
TAR
GET Rp
TARG
ET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Misi 5 :
NTB
SEJAHTER
A DAN
MANDIRI
Revitaslisasi
BLK untuk
tenaga kerja
terlatih
(Lokomotif)
1.
pertumbuhan
ekonomi
(tanpa
pertambanga
n bijih logam
: 5 %)
2. Tingkat
Penganggura
n Terbuka
(3,26 %)
Besaran
Tenaga kerja
yang dilatih
berdasarkan
klaster
kompetensi
Program
Pelatihan Kerja
dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Pelatihan
berbasis
kompetensi
Kegiatan
Pelaksanaan
Latihan Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
Sub Kegiatan
Proses
Pelaksanaan
Pendidikan
Dan Pelatihan
Keterampilan
Bagi Pencari
Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
Jumlah Pencari
Kerja / Calon
Tenaga Kerja
Yang
Mendapatkan
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi
208 orang 160 752.000 192 1.032.000 320 1.765.000 320 3.549.000 Disnakertra
ns Prov.
NTB
BLK
Dalam
dan Luar
Negeri
Sub Kegiatan
Pengadaan
Sarana
Pelatihan Kerja
Jumlah sarana
dan prasarana
pelatihan
42 unit
42 293.000 50 270.000 59 342.100 59 905.100
Disnakertra
ns Prov.
NTB
BLK
Dalam
dan Luar
Negeri
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 109
MISI
RPJMD YG
TERKAIT
DENGAN
PROGRA
M
UNGGULA
N
PROGRAM
UNGGULA
N
(LOKOMOT
IF DAN
GERBONG)
TUJUAN SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN/
SUB
KEGIATAN
MAJOR
PROJECT
INDIKATOR
KINERJA
TUJUAN,
SASARAN,
PROGRAM
(OUTCOME),
KEGIATAN
DAN SUB
KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA
CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAA
N (2019)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT
KERJA
PERANG
KAT
DAERAH
PENANG
GUNG
JAWAB
LOKAS
I
2021 2022 2023
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE
RENSTRA
DISNAKERTRANS
TARG
ET Rp
TARG
ET Rp
TAR
GET Rp
TARG
ET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dokumen
Identifikasi
pelatihan
Program
Pelatihan Kerja
dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Identifikasi
kebutuhan
pelatihan
Kegiatan
Pelaksanaan
Latihan Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi
Sub Kegiatan
Koordinasi
Lintas
Lembaga Dan
Kerjasama
Dengan Sektor
Swasta Untuk
Penyediaan
Instruktur
Serta Sarana
Dan Prasarana
Lembaga
Pelatihan Kerja
Jumlah Dokumen
Hasil Identifikasi
Kebutuhan
Pelatihan dan
pemagangan
1 dokumen 2 25.000 2 75.000 2 100.000 2 200.000
Disnakertra
ns Prov.
NTB
Bid.
Pelatihan
dan
peningkt
an
produkti
vitas
tenaga
kerja dan
STIP
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 110
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
Barat adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan buku Rencana Tenaga
Kerja Daerah Tahun 2018-2023 dan sasaran pembangunan di Provinsi NTB sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi NTB 2019 – 2023,
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2019-2023
Indikator Sat. Kondisi
Awal
RPJMD
2018
2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi
Akhir
RPJMD
2023
Target Realisasi Target Realisasi
Tingkat
Penganggura
n Terbuka
% 3,72 3,39 3,42 3,35 4,22 3,30 3,19 3,17 3,17
Cakupan
Penempatan
Transmigran
% 75 80 80 85 *) 90 95 100 100
Ket :
*) Tingkat Pengangguran Terbuka kondisi Agustus 2020 (sumber : BPS Prov. NTB)
*) Cakupan Penempatan Transmigran di tahun 2020, tidak dilakukan penempatan
transmigran akibat pandemi covid-19
2.01
44
Revisi Renstra Disnakertrans Prov. NTB Tahun 2019-2023 111
BAB VIII
PENUTUP
Revisi rencana strategis Disnakertrans NTB ini merupakan tindak lanjut dari
perubahan RPJMD Provinsi NTB. Hal tersebut mutlak dilakukan guna menghadapi tantangan
dan permasalahan yang berkembanag saat ini seperti terjadinya Pandemi Covid 19.
Disamping juga untuk menyesuaikan rencana strategis SKPD dengan regulasi yang terbaru.
Tujuan utama dari Renstra Disnakertrans Prov. NTB adalah Tercapainya Penurunan
Tingkat Pengangguran Terbuka dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan
kondusivitas iklim ketenagakerjaan. Hal ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan isu-
isu strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan. Beberapa isu-isu stratgeis yang menjadi tantngan
Disnakertrans Prov. NTB kedepan antara lain: Masih tingginya pengangguran terbuka,
jumlah PHK yang meningkat, persaingan tenaga kerja lokal dengan luar daerah dan luar
negeri yang semakin meningkat, kapasitas BLK/LLK yang masih rendah, peran perangkat HI
yang masih minim, dan penempatan transmigran yang masih belum optimal.
Kinerja Disnakertrans Prov. NTB yang terkait dengan kinerja kepala daerah dalam
RPJMD ada dua yaitu tingkat pengangguran terbuka dan cakupan penempatan transmigrasi.
Jika melihat indikator kinerja, Disnakertrans bisa dikatakan berhasil dalam mencapai target.
Walaupun begitu, tantangan kedepan jauh lebih berat karena akibat dari pandemi Covid-19
yang berakibat fatal di semua sektor.
Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019-2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman bersama bagi seluruh
aparat pada semua unit organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Barat, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan ketenagakerjaan dan atau ketransmigrasian, guna pencapaian sasaran yang lebih
efisien, efektif dan berkualitas