kata pengantar bapenda 2017.pdfdaerah kabupaten lingga, bagaimana cara pencapaian sasaran secara...
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 1
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami
dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lingga Tahun 2017, dengan baik tanpa suatu hambatan yang berarti.
Keberadaan LAKIP Bapenda ini dibuat dalam rangka perwujudan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan
yang dipercayakan berdasarkan suatu sistim Akuntabilitas yang memadai.
Lebih jauh LAKIP Bapenda ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja
dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung
jawaban kepada publik.
Dimasa mendatang, sangat diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi
penyempurnaan penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga.
Semoga LAKIP Bapenda ini membawa manfaat positif bagi jajaran aparat Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lingga khususnya, dan Pemerintah Kabupaten Lingga pada umumnya.
Dabo Singkep, Februari 2018
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LINGGA
SAID SUDRAJAD, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19690504 200003 1 008
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan
fungsi penunjang pendapatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan utusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pendapatan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pendapatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban bagi setiap instansi
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga
sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lingga mempunyai kewajiban yang
sama di dalam menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap
tahunnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga
Tahun 2017 dimaksudkan sebagai informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lingga, bagaimana cara pencapaian sasaran secara ringkas ,realisasi keberhasilan
yang telah dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2017.
Pada tahun 2017 ini Dinas Pendapatan Provinsi Riau telah melaksanakan 5 program dan 28
Kegiatan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 3
Tabel. I
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2017
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
REALISASI
FISIK KEUANGAN
% Rp % Rp
1 2 3 4 5 6 7
A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.488.629.688,86 97,22 4.400.831.886,00 97,22 4.400.831.886,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 77,85 1.946.350,00 77,85 1.946.350,00
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan
Listrik
1.560.870.086,86 98,13 1.531.735.398,00 98,13 1.531.735.398,00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
4.500.000,00 98,80 4.446.000 98,80 4.446.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
84.730.000,00 97,88 82.930.000,00 97,88 82.930.000,00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
74.889.200,00 88,76 66.472.000,00 88,76 66.472.000,00
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.250.000,00 99,99 45.243.450,00 99,99 45.243.450,00
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
31.250.000,00 99,97 31.242.075,00 99,97 31.242.075,00
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
9.000.000,00 99,90 8.991.100,00 99,90 8.991.100,00
9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
103.230.400,00 98,67 101.860.000,00 98,67 101.860.000,00
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
9.600.000,00 99,03 9.506.700,00 99,03 9.506.700,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 4
11 Penyediaan Makanan dan
Minuman
21.500.000,00 85,30 18.339.900,00 85,30 18.339.900,00
12 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
239.253.000,00 99,80 238.771.600,00 99,80 238.771.600,00
13 Rapat-rapat Koordinasi,
Monitoring, dan Evaluasi Dalam
Daerah
143.443.517,00 99,85 143.230.000,00 99,85 143.230.000,00
14 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/ Teknis
Kegiatan Perkantoran
113.216.685,00 93,69 106.068.906,00 99,85 143.230.000,00
15 Penyediaan jasa publikasi,
Dokumentasi, dan Visualisasi
Informasi Daerah
20.000.000,00 81,33 16.265.000,00 81,33 16.265.000,00
16 Penyediaan BBM Kendaraan
Dinas
25.396.800,00 48,43 12.298.800,00 81,33 16.265.000,00
B Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
57.500.000,00 95,40 54.853.000,00 95,40 54.853.000,00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
11.250.000,00 76,71 8.629.500,00 76,71 8.629.500,00
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
20.000.000,00 99,87 19.973.500,00 99,87 19.973.500,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
26.250.000,00 100 26.250.000,00 100 26.250.000,00
C Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
12.500.000,00 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 12.500.000,00 100 12.500.000,00 100 12.500.000,00
D Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
64.500.000,00 75,73 48.844.380,00 75,73 48.844.380,00
1 Penyusunan Perencanaan, 64.500.000,00 75,73 48.844.380,00 75,73 48.844.380,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 5
Evaluasi, Monitoring dan
Pelaporan Program dan Kegiatan
E Peningkatan Penerimaan dan
Pengamanan Keuangan Daerah
2.089.615.500,00 89,26 1.865.287.227,00 89,26 1.865.287.227,00
1 Pemuktahiran Data Objek dan
Subjek Pajak
240.040.000,00 97,71 234.550.000,00 97,71 234.550.000,00
2 Koordinasi Pengelolaan/
Penerimaan Keuangan Daerah
Dengan Kecamatan dan Desa
262.240.000,00 93,63 245.546.100 93,63 245.546.100
3 Pemeliharaan Database Pajak
Bumi dan Bangunan PBB P2
241.230.000,00 86,76 209.295.000,00 86,76 209.295.000,00
4 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
1.151.522.500,00 89,58 1.031.545.227,00 89,58 1.031.545.227,00
5 Aplikasi dan Asistensi SIMDA
Pendapatan
146.583.000,00 68,08 99.798.900,00 68,08 99.798.900,00
6 Gebyar Pajak Daerah 48.000.000,00 92,82 44.552.000,00 92,82 44.552.000,00
Untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga di tahun mendatang harus
ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat
berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan;
2. Bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pendapatan;
3. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten Lingga di bidang pendapatan;
4. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
5. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
6. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
7. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 6
8. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang
wajib dilakukan daerah;
9. Penyusunan rencana bidang dan penyelenggaraan sistem bidang pendapatan Daerah;
10. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang
pendapatan daerah;
11. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 7
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud akuntabilitas
instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 ini dimaksudkan
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
didalam Rencana Kinerja Tahun 2017, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan
sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lingga dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga mengelola pendapatan daerah sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2016, yang terdiri dari:
I. PAD
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
II. DANA PERIMBANGAN
a. Bagi Hasil Pajak
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
c. Dana Alokasi Umum (DAU)
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 8
III. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
I.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 adalah
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan penyusunan LAKIP
adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lingga dengan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan
beberapa rekomendasi.
Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu input dalam
menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.
I.3. STRUKTUR ORGANISASI
Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan
fungsi penunjang pendapatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan utusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bidang Umum dan Keuangan
b. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 9
4. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya Yang terdiri dari:
a. Sub Bidang Pembukuaan dan Pelaporan
b. Sub Bidang Pendapatan Daerah lainnya
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
KEPALA OPD
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
EVALUASI
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
BIDANG PEMBUKUAN DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
SUB BIDANG PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN
SUB BIDANG PENETAPAN DAN
PENAGIHAN
SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN
SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH
LAINNYA
UPTD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 10
I.4. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lingga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang pendapatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang pendapatan.
Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan
fungsi penunjang pendapatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan utusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari :
1. Kepala Badan
Kepala Badan bertugas memimpin, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, merumuskan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan
Daerah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan pengelolaan umum kepegawaian,
keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi dilingkungan dinas.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi :
1) Penyelenggaraan urusan penyusunan tatausaha dan kepegawaian;
2) Penyelenggaraan urusan penyusunan administrasi keuangan;
3) Penyelenggaraan urusan penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan Badan Pendapatan
Daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 11
4) Penyelenggaraan urusan penyusunan perlengkapan, rumah tangga, organisasi serta hubungan
masyarakat;
5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/
jasa di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah;
7) Memberikan saran dan pertimbangan teknis lingkup Badan Pendapatan Daerah;
8) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas.
Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris membawahi 2 sub bagian, yaitu:
1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, pengelolaan barang dan
kepegawaian dan keuangan, dengan rincian :
a. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan sub bagian umum dan keuangan;
b. Menerima dan mengendalikan administrasi surat menyurat;
c. Menyiapkan pengelolaan, pengetikan, pencatatan surat menyurat dan naskah dinas
lainnya;
d. Menyelenggarakan administrasi tata persuratan, perlengkapan dan administrasi
kepegawaian, pembinaan karir, prestasi kerja pegawai;
e. Mengatur, merawat dan menata kearsipan;
f. Menyiapkan fasilitas akomodasi fasilitas kantor, rapat dinas dan upacara, keprotokolan
dan kehumasan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan
dan urusan rumah tangga;
h. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi barang dan aset Badan Pendapatan Daerah
meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan,
pemeliharaan, dan penghapusan barang;
i. Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan;
j. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 12
k. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaraan tugas.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap suatu kegiatan, dengan
uruaian sebagai berikut:
a. Merencanakan, merumuskan dan menyusun kegiatan sub bagian perencanaan dan
evaluasi sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
c. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan
dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis mengenai tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub
Bagian Perencanaan dan Evaluasi serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah;
f. Melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap program secara berkala;
g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan
dinas;
h. Menyusun anggaran kegiatan, kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan
jangka panjang;
i. Menyusun anggaran kegiatan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya
Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pengelolaan data terhadap semua
pendapatan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1) Pengumpulan dan pengolahan semua bukti penerimaan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 13
2) Penerimaan, pengolahan dan pencatatan data laporan bank (rekening koran, bukti setor, nota
kredit) yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
3) Penyiapan dan penyampaian laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan daerah,
tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
4) Pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber dari pendapatan lain-lain yang diterima
dari berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Perhitungan dan penyiapan target pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
6) Penyiapan bahan rakor dan rekonsiliasi pendapatan daerah;
7) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan lain-lain (dana transfer);
8) Penyiapan bahan rapat dengan Tim TAPD dan Tim Banggar DPRD terkait pendapatan daerah;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai denga bidang
tugasnya dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas.
Dalam rangka pelaksaan tugasnya, bidang pendapatan dibantu oleh:
1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan;
b. Mengumpulkan dan mengolah semua bukti penerimaan daerah;
c. Menerima, mengolah dan mencatat data laporan bank (rekening koran, bukti setor, dan
nota kredit);
d. Menyiapkan dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan
daerah, tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
e. Menyiapkan bahan rakor dan rekonsiliasi pendapatan daerah;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas.
2) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas dengan uraian sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang pendapatan daerah lainnya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 14
b. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang
diterima dari berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan lainnya (dana
transfer);
d. Menghitung dan menyiapkan target pendapatan target pendapatan daerah lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Menyiapkan bahan rapat dengan Tim TAPD dan Tim BANGGAR DPRD terkait pendapatan
daerah;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas.
4. Bidang Pendataan dan Penetapan
Bidang Pedataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pendataan,
Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:
1) Menyusun perencanaan dan langkah-langkah kerja di bidang pendataan dan pendaftaran serta
penetapan dan penagihan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi dalam hal pendataan, pendaftaran, penetapan
dan penagihan perpajakan daerah, retribusi daerah;
3) Menghimpun dan mengolah data objek pajak dan subjek pajak serta potensi pajak daerah dan
retribusi daerah melalui SPTPD dan SPRTD;
4) Mengadakan pemeriksaan ke lokasi wajib pajak dan retribusi daerah;
5) Menghimpun dan mengolah potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan
pemuktahiran data yang dituangkan dalam kartu data;
6) Menyusun daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
7) Melaksanan penatausahaan dan pelaporan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan
lain-lain PAD yang sah;
8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan dan
pengembangan objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
Dalam Pelaksanaan tugasnya Bidang Pendataan dan Penetapan dibantu:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 15
1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas dengan uraian sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang pendataan dan pendaftaran sesuai dengan rencana
kerja badan;
b. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja di sub bidang pendataan dan
pendaftaran;
c. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek wajib pajak dan retribusi
daerah;
d. Menerbitkan Kartu NPWPD/ NPWRD sebagai dasar penunjukan wajib pajak/ retribusi
daerah;
e. Menyerahkan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak/ Retribusi Daerah kepada wajib
pajak;
f. Mendistribusikan, menerima kembali dan membuat laporan tentang formulir pendaftaran
, formulir SPTPD/ SPTRD;
g. Mencatat dan mengelompokkan daftar wajib pajak daerah serta retribusi daerah
berdasarkan jenis pajak dan retribusi daerah;
h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban atas subjek dan objek
pajak;
i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan
petunjuk operasional di sub bidang pendataan dan pendaftaran;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang pendataan dan
pendaftaraan;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan
Sub Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas dengan uraian sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan bidang penetapan bidang penetapan dan penagihan;
b. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang penetapan dan penagihan;
c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perpajakan daerah, retribusi daerah dan
penagihan;
d. Melaksanakan penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 16
yang sah;
e. Melaksanakan cetak masal PBB P2 dan mendistribusikan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan dan
pengembangan objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang
sah;
g. Melaksanakan penatausahaan dan pelaporan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah
dan lain-lain PAD yang sah;
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan dan
pengembangan objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang
sah;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
I.5. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga pada awal tahun 2017
sebanyak 40 orang, dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi:
Tabel I.1
Data PNS, PTT, THL Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga
Berdasarkan Golongan dan Jenjang Pendidikan
No Golongan Pendidikan
Jumlah S2 S1 DIII SMA SMP
1 Golongan IV 1 1 2
2 Golongan III 10 1 11
3 Golongan II 4 3 7
4 Pegawai Tidak Tetap 1 4 5
5 Tenaga Harian Lepas 7 8 15
TOTAL 40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 17
I.6. SISTIMATIKA PENYAJIAN LAKIP
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar
lainnya.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen
penetapan kinerja).
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
Bab IV Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 18
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
II.1. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waku 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
atau mungkin timbul. Perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016-
2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari Kebijaksanaan dan Program Pemerintah
Kabupaten Lingga dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran
aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga dalam melaksanakan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2021.
Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta
mempedomani RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen rencana
strategik yang merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah
melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah setiap tahun selama 5
(lima) tahun.
Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga 2016-2021 disusun merupakan arah
kebijakan dan sasaran pokok yang menjadi pedoman tujuan, sasaran dan arah kebijakan Renstra Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga 2016-2021 mempedomani dan menyesuaikan dengan Rencaja
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga 2016-2021. Penyusunan Renstra
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga 2016-2021 juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian
Keuangan Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021,
serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lingga 2011-2031.
II.2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan berdasarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 19
potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lingga.
Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan realisasi pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan
secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga dalam jangka waktu tahunan, sampai
lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, sarana dan prasarana, dan pelayanan sumber daya
aparatur
2. Meningkatnya profesionalisme perencanaan, pelaporan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
3. Meningkatnya pendapatan daerah;
II.3. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga berisikan penugasan dari
Bupati Lingga untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan
target. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga
menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 20
Tabel. II.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
1 Meningkatnya
pendapatan
daerah
1. Persentase
pencapaian
target
Pendapatan Asli
Daerah
86,86%
1. Program Peningkatan
Penerimaan dan Pengamanan
Keuangan Daerah
1. Pemuktahiran data objek dan
subjek pajak
2. Koordinasi Pengelolaan
Penerimaan Keuangan Daerah
dengan Kecamatan dan desa
3. Pemeliharaan Data Base PBB P2
4. Aplikasi dan Asistensi SIMDA
Pendapatan
890.093.000,00
240.040.000,00
262.240.000,00
241.230.000,00
146.583.000,00
2. Persentase
peningkatan
realisasi
pendapatan
lainnya
5% 1. Program Peningkatan
Penerimaan dan Pengamanan
Keuangan Daerah
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber Pendapatan
daerah
1.151.522.500,00
1.151.522.500,00
2 Meningkatnya
profesionalisme
perencanaan,
pelaporan, dan
Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
1. Laporan realisasi
fisik, laporan
keuangan dan
pertanggung
jawaban yang
akuntabel dan
tepat waktu serta
tertib
5 Lap - -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 21
administrasi
pengelolaan
3 Meningkatnya
kapasitas,
profesionalisme,
sarana dan
prasarana, dan
pelayanan
sumber daya
aparatur
1. Persentase
kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana serta
kualitas sumber
daya aparatur
Bapenda Lingga
85%
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan
Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
13. Rapat-rapat Koordinasi,
Monitoring, dan Evaluasi Dalam
2.488.629.688,86
2.500.000,00
1.560.870.086,86
4.500.000,00
84.730.000,00
74.889.200,00
45.250.000,00
31.250.000,00
9.000.000,00
103.230.400,00
9.600.000,00
21.500.000,00
239.253.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 22
Daerah
14. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/ Teknis
Kegiatan Perkantoran
15. Penyediaan jasa publikasi,
Dokumentasi, dan Visualisasi
Informasi Daerah
16. Penyediaan BBM Kendaraan
Dinas
143.443.517,00
113.216.685,00
20.000.000,00
25.396.800,00
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
4. Belanja Sewa Rumah/Gedung/
Gudang/ Parkir
57.500.000,00
11.250.000,00
20.000.000,00
26.250.000,00
-
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan
Formal
12.500.000,00
12.500.000,00
4. Program Peningkatan
Penerimaan dan Pengamanan
Keuangan Daerah
1. Gebyar Pajak Daerah
48.000.000,00
48.000.000,00
2. Dokumen
perencanaan dan
8 dok 1. Program peningkatan
pengembangan sistem
64.500.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 23
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1. Penyusunan Perencanaan,
Evaluasi, Monitoring dan
Pelaporan Program dan
Kegiatan
64.500.000,00
II.4. RENCANA KERJA 2017
Kegiatan-kegiatan tahun 2017 untuk melihat uraian, indikator kinerja, satuan dan target dapat
dilihat pada Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 berikut ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 9
Tabel. II.2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2017
No sasaran Program Kegiatan Ketera
ngan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Uraian Indikator
Kinerja
Satuan Target
1
Meningkatnya
pendapatan daerah
Persentase Pencapaian
Target Pendapatan Asli
Daerah
% 40 Program
Peningkatan
Penerimaan
dan
Pengamanan
Keuangan
Daerah
Pemuktahiran
data objek dan
subjek pajak
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Terlaksananya
pendataan
objek san subjek
PBB
Hasil:
Persentase data
objek dan
subjek pajak
yang akurat
Rp
%
%
240.000.000
75
100
Koordinasi
Pengelolaan
Penerimaan
Keuangan
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Terdapat data
Rp.
%
262.240.000
75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 10
Daerah dengan
Kecamatan
dan desa
retribusi yang
akurat
Hasil:
Persenatse
akurasi data
objek dan
subjek retribusi
daerah
%
75
Pemeliharaan
Data Base PBB
P2
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Terlaksananya
pemeliharaan
database PBB-
P2
Hasil:
Meningkatkan
aparatur dan
terwujudnya
database yang
akurat
Rp.
%
%
241.230.000
75
75
Persentase Peningkatan
Realisasi Pendapatan
% 60 Program
Peningkatan
Intensifikasi
dan
Masukan:
Jumlah Dana
Rp.
1.039.325.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 11
Lainnya Penerimaan
dan
Pengamanan
Keuangan
Daerah
Ekstensifikasi
Sumber-
sumber
Pendapatan
daerah
Keluaran:
Terlaksananya
intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber
pendapatan
daerah
Hasil:
Meningkatnya
sumber-sumber
pendapatand
aerah
%
%
100
50
2
Meningkatnya
kapasitas,
profesionalisme,
sarana dan
prasarana, dan
pelayanan sumber
daya aparatur
Persentase kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran, sarana
dan pasarana serta
kualitas sumber daya
aparatur Bapenda
Lingga
%
100
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
materai, benda
pos dan biaya
pengiriman
Hasil:
Tersedianya
benda pos dan
kelengkapan
Rp.
Bulan
%
2.500.000
12
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 12
administrasi dan
jasa paket
pengiriman
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Anggaran jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Hasil:
Tersedianya
anggaran jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Rp.
%
%
1.502.933.750
100
100
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
dana untuk
belanja STNK
Hasil:
Rp.
%
2.500.000
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 13
Lancarnya
penunjang
sarana
operasional
Badan
Pendapatan
Daerah
%
100
Penyediaan
jasa
Administrasi
Keuangan
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Lancarnya
informasi dan
tertibnya
administrasi
keuangan
Hasil:
tersedianya
anggaran jasa
pejabat
Rp.
%
%
84.730.000
100
100
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya jasa
Rp.
%
74.889.200
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 14
dan alat
kebersihan
kantor
Hasil:
Terciptanya
ruang kerja dan
lingkungan yang
bersih dan
nyaman
%
100
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya ATK
Hasil:
Ketersediaan
ATK untuk
administrasi
kantor
Rp.
%
%
31.250.000
100
100
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Blanko SPPD,
kwitansi dan
Rp.
Bulan
31.250.000
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 15
lain-lain
Hasil:
Efektivitas
administrasi
dalam
keperluan
pencairan dan
pelayanan
%
100
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
komponen/alat
listrik
Hasil:
Lancarnya
penerangan
kantor
Rp.
Bulan
%
4.000.000
12
100
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
perlengkapan
Rp.
Bulan
54.230.000
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 16
kantor
Hasil:
Adanya
perlengkapan
kantor
Bulan
12
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
bahan bacaan
Hasil:
Tersedianya
bahan bacaan
untuk akses
informasi dan
menambah
wawasan
Rp.
Bulan
Bulan
9.600.000
12
12
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
makan dan
minum
Rp.
%
21.500.000
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 17
Hasil:
Tersedianya
makan dan
minum tamu
dan pegawai
%
100
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Keluar Daerah
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
anggaran untuk
perjalanan dinas
luar daerah
Hasil:
Tersedianya
informasi dan
kebijakan yang
dapat
menunjang
kinerja aparatur
Rp.
%
%
155.167.351
100
100
Rapat-rapat
Koordinasi,
Monitoring
dan Evaluasi
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
Rp.
%
88.505.220
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 18
Dalam Daerah anggaran untuk
perjalanan dinas
dalam daerah
Hasil:
Tersedianya
informasi dan
kebijakan yang
dapat
menunjang
kinerja aparatur
%
100
Penyediaan
Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/T
eknis Kegiatan
Perkantoran
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
tersedianya jasa
pendukung
adminitrasi
perkantoran
Hasil:
adanya jasa
pendukung
administrasi
perkantoran
Rp.
Orang
Orang
115.533.348
6
6
Penyediaan Masukan:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 19
Jasa Publikasi,
Dokumentasi
dan Visualisasi
Informasi
Pemerintah
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
anggaran jasa
publikasi,
dokumentasi,
dan visualisasi
informasi
pemerintah
Hasil:
terselenggarany
a anggaran jasa
publikasi,
dokumentasi,
dan visualisasi
informasi
pemerintah
Rp,
%
%
20.000.000
100
100
Penyediaan
BBM
Kendaraan
Dinas
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
dana untuk
BBM kendaraan
Rp.
%
15.628.000
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 20
dinas
Hasil:
Lancarnya
penunjang
sarana
operasional
Badan
Pendapatan
Daerah
%
100
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Gedung kantor
yang bersih dan
aman
Hasil:
Meningkatnya
kinerja aparatur
Rp.
%
%
6.250.000
100
100
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
anggaran
Rp.
%
20.000.000
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 21
pemeliharaan
kendaraan dinas
Hasil:
Tersedianya
anggaran
perawatan
kendaraan dinas
%
100
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
anggaran
pemeliharaan
peralatan
gedung kantor
Hasil:
Terpeliharaanya
perawatan
peralatan
gedung kantor
Rp.
%
%
26.250.000
100
100
Belanja Sewa
Rumah/
Gedung/
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Rp.
15.000.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 22
Gudang/Parkir Tersedianya
anggaran jasa
sewa fasilitas
perkantoran
Hasil:
Tersedianya
gedung/kantor
/tempat fasilitas
perkantoran
%
%
100
100
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan
dan Pelatihan
Formal
Masukan:
Jumlah Dana
Keluaran:
Tersedianya
anggaran jasa
sewa fasilitas
perkantoran
Hasil:
Tersedianya
gedung/kantor
/tempat fasilitas
perkantoran
Rp.
%
%
15.000.000
100
100
Dokumen perencanaan
dan pelaporan capaian
% 100 Program
peningkatan
Penyusunan
Perencanaan,
Masukan:
Jumlah Dana
Rp.
49.500.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 23
kinerja dan keuangan pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Evaluasi,
Monitoring
dan Pelaporan
Program dan
Kegiatan
Keluaran:
Laporan
rencana kerja
strategis uang
akuntabel
Hasil:
Tersedianya
laporan
Renstra/LAKIP
%
%
100
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakansecara periodik. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuaidengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (PERMENPAN-RB)
Nomor 29 Tahun 2010. “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memyampaikan
pertanggungjawaban atau menjawab danmenerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memilki hak atau berkewenangan
untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban” Sementara kinerja instansi pemerintah
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah
sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggung jawaban secara periodik.
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 dapat dilihat pada table
berikut ini.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 11
Tabel. III.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
pendapatan daerah
Persentase pencapaian
target Pendapatan Asli
Daerah
86,86% 86,86% 96
Persentase peningkatan
realisasi pendapatan
lainnya
5% 5% 100
2 Meningkatnya
profesionalisme
perencanaan, pelaporan,
dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Laporan realisasi fisik,
laporan keuangan dan
pertanggung jawaban
yang akuntabel dan
tepat waktu serta tertib
administrasi
pengelolaan
5 Lap 5 Lap 100
Dokumen perencanaan
dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
8 Dok 8 Dok 100
3 Meningkatnya kapasitas,
profesionalisme, sarana
dan prasarana, dan
pelayanan sumber daya
aparatur
Persentase kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran, sarana
dan prasarana serta
kualitas sumber daya
aparatur Bapenda
Lingga
85% 85% 85
Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber sumber
keuangan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 12
dinas dan penerimaan lain lain. PAD dapat memberikan warna tersendiri terhadap tingkat otonomi
suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah. PAD
merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri
dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil dari
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Berdasarkan undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan
daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
Ketentuan dasar mengenai sumber sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan
Undang Undang Nomor; 32 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004. Menurut pasal
79 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :
a. Hasil Pajak dan retribusi daerah.
b. Hasil Perusahaan milik Daerah (lain lain pendapatan daerah yg sah).
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Lain lain PAD yang sah
Pemerintahan (governance) dalam konteks organisasi secara umum dapat diartikan sebagai
suatu sistem dan struktur yang baik dan benar yang menciptakan kejelasan mekanisme hubungan
organisasi baik secara internal maupun eksternal. Good governance terwujud dalam implementasi
dan penegakan (enforcement) dari sistem dan struktur yang telah tersusun dengan baik.
Dalam menerapkan dan menegakkan good governance kelima prinsip tersebut disesuaikan
dengan budaya dan problem masing-masing institusi yang akan menjalankannya. Disamping itu,
apabila menilik berbagai code of conduct ataupun best practice dari berbagai institusi di berbagai
negara, maka kelima prinsip dasar tersebut hampir selalu dapat ditemukan karena sifatnya yang
universal. Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa kelima prinsip ini sifatnya evolutionary
in nature, artinya berkembang sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat yang menerapkan dan
menegakkannya. Juga, praktik good governance di berbagai institusi di beberapa negara
mengajarkan bahwa good governance is about time as well, artinya penerapan dan penegakan
good governance tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan akan terkait erat dengan
waktu, mengingat perubahan yang akan dilakukan adalah tidak sedikit dan tidak sederhana,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 13
terutama pada aspel mental dan budaya masyarakat yang akan menerapkan dan menegakkan good
governance.
III.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA
Adapun evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga
tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya pendapatan daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
pendapatan daerah
Persentase pencapaian
target Pendapatan Asli
Daerah
86,86% 86,86% 96
Penerimaan Pajak Daerah hingga tahun 2017 tidak memenuhi target, ini disebabkan karena
masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, selain itu adanya proses
pendaftaran yang rumit dan target yang terus naik.
Sasaran 2: Meningkatnya pendapatan daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
pendapatan daerah
Persentase peningkatan
realisasi pendapatan
lainnya
5% 5% 100
peningkatan realisasi pendapatan lainnya sampai tahun 2017 tidak memenuhi target,
dikarenakan adanya penundaan transfer pusat ke daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 14
Sasaran 3: Meningkatnya profesionalisme perencanaan, pelaporan, dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
profesionalisme
perencanaan, pelaporan,
dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Laporan realisasi fisik,
laporan keuangan dan
pertanggung jawaban
yang akuntabel dan
tepat waktu serta tertib
administrasi
pengelolaan
5 Lap 5 Lap 100
Laporan realisasi fisik, laporan keuangan dan pertanggung jawaban yang akuntabel dan tepat
waktu serta tertib administrasi pengelolaan sampai tahun 2017 tidak memenuhi target, masih
kurangnya pelaporan keuangan dan pertanggungjawabannya.
Sasaran 4: Meningkatnya profesionalisme perencanaan, pelaporan, dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
profesionalisme
perencanaan, pelaporan,
dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Dokumen perencanaan
dan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
8 Dok 8 Dok 100
Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sampai tahun 2017 lengkap
sesuai dengan yang ditargetkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 15
Sasaran 5: Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, sarana dan prasarana, dan pelayanan sumber
daya aparatur
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya kapasitas,
profesionalisme, sarana
dan prasarana, dan
pelayanan sumber daya
aparatur
Persentase kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran, sarana
dan prasarana serta
kualitas sumber daya
aparatur Bapenda
Lingga
85% 85% 85
kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya
aparatur Bapenda Lingga hingga tahun 2017 sesuai target, namun masih kurang pada ketersediaan
sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya aparatur.
III.3. REALISASI ANGGARAN
Total realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga tahun 2017 sebesar
Rp.4.712.745.188,86,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp.6.907.461.039,46. Dimana realisasi fisik
mecapai 90,30 % dan realisasi keuangan sebesar 90,30 %. Realisasi anggaran diatas bisa dilihat di
tabel di bawah ini :
TABEL 3.3 :
REALIASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI TAHUN 2014 s/d 2016
NO TAHUN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE (%)
FISIK KEUANGAN
1 2014 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0
3 2016 6.907.461.039,46 6.237.457.731,00 90,30 30,30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 16
BAB IV
PENUTUP
IV.1. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017
merupakan capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga tahun 2016 – 2021 yang berisi uraian
tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun
2017.
Permasalahan dalam menjalankan program / kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lingga tahun anggaran 2017 merupakan permasalahan yang cukup mendasar , diantaranya:
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target sebesar Rp.2.500.000,00 realisasi sebesar
Rp.1.946.350,00 atau sebesar 77,85%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target sebesar
Rp.1.560.870.086,86 realisasi sebesar Rp.1.531.735.398,00 atau sebesar 98,13, dikarenakan
kelebihan penganggaran.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional target
sebesar Rp.4.500.000,00 realisasi sebesar Rp.4.446.000,00 atau sebesar 98.80%, dikarenakan
kelebihan penganggaran.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan target sebesar Rp.84.730.000,00 realisasi
sebesar Rp.82.930.000,00 atau sebesar 97,88%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor target sebesar Rp.74.889.200,00 realisasi sebesar
Rp.66,472.000,00 atau sebesar 88,76%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor target sebesar Rp.45.250.000,00 realisasi sebesar
Rp.45.243.450,00 atau sebesar 99,99%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan target sebesar Rp.31.250.000,00
realisasi sebesar Rp.31.242.075,00 atau sebesar 99,97%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 17
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target sebesar
Rp.9.000.000,00 realisasi sebesar Rp.8.991.100,00 atau sebesar 99,90%, dikarenakan kelebihan
penganggaran.
9. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor sebesar Rp.103.230.400,00 realisasi
sebesar Rp.101.860.000,00 atau sebesar 98,67%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan target sebesar
Rp.9.600.000,00 realisasi sebesar Rp.9.506.700,00 atau sebesar 99,03%, dikarenakan kelebihan
penganggaran.
11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman target sebesar Rp.21.500.000,00 realisasi sebesar
Rp.18.339.900,00 atau sebesar 85,30%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah target sebesar
Rp.239.253.000,00 realisasi sebesar Rp.238.771.600,00 atau sebesar 99,80%, dikarenakan
kelebihan penganggaran.
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Daerah target sebesar
Rp.143.443.517,00 realisasi sebesar Rp.143.230.000,00 atau sebesar 99,85%, dikarenakan
kelebihan penganggaran.
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kegiatan Perkantoran target
sebesar Rp.113.216.685,00 realisasi sebesar Rp.106.068.906,00 atau sebesar 93,69%,
dikarenakan kelebihan penganggaran.
15. Kegiatan Penyediaan jasa publikasi, Dokumentasi, dan Visualisasi Informasi Daerah target
sebesar Rp.20.000.000,00 realisasi sebesar Rp.16.265.000,00 atau sebesar 81,33%, dikarenakan
kelebihan penganggaran.
16. Kegiatan Penyediaan BBM Kendaraan Dinas target sebesar Rp.25.396.800,00 realisasi sebesar
Rp.12.298.800,00 atau sebesar 48,43%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor target sebesar Rp.11.250.000,00 realisasi
sebesar Rp.8.629.500,00 atau sebesar 76,71%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional target sebesar
Rp.20.000.000,00 realisasi sebesar Rp.19.973.500,00 atau sebesar 99,87%, dikarenakan
kelebihan penganggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 18
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor target sebesar
Rp.26.250.000,00 realisasi sebesar Rp.26.250.000,00 atau sebesar 100%.
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target sebesar Rp.12.500.000,00 realisasi sebesar
Rp.12.500.000,00 atau sebesar 100%.
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Program dan Kegiatan
target sebesar Rp.64.500.000,00 realisasi sebesar Rp.48.844.380,00 atau sebesar 75,73%,
dikarenakan penganggaran untuk honorarium tenaga ahli penyusunan Renstra tidak dapat
digunakan. Renstra Bapenda disusun sendiri oleh Sumber Daya Manusia Bapenda sendiri.
E. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
1. Kegiatan Pemuktahiran Data Objek dan Subjek Pajak target sebesar Rp.240.040.000,00 realisasi
sebesar Rp.234.550.000,00 atau sebesar 97,71%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
2. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan/ Penerimaan Keuangan Daerah Dengan Kecamatan dan Desa
target sebesar Rp.262.240.000,00 realisasi sebesar Rp.245.546.100,00 atau sebesar 93,63%,
dikarenakan kelebihan penganggaran.
3. Kegiatan Pemeliharaan Database Pajak Bumi dan Bangunan PBB P2 target sebesar
Rp.241.230.000,00 realisasi sebesar Rp.209.295.000,00 atau sebesar 86,76%, dikarenakan
kelebihan penganggaran pada honorarium tenaga ahli yang dibayar sesuai standar nasional.
4. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah target sebesar
Rp.1.151.522.500.000,00 realisasi sebesar Rp.1.031.545.227,00 atau sebesar 89,58%,
dikarenakan kegiatan rapat koordinasinya dilaksanakan kurang dari yang sudah diagendakan,
sehingga mengakibatkan untuk jasa boga mengalami kelebihan anggaran. Demikian juga untuk
Honorarium Tenaga Harian Lepas dan Honorarium peserta Kegiatan yang mengalami kelebihan
anggaran.
5. Kegiatan Aplikasi dan Asistensi SIMDA Pendapatan target sebesar Rp.146.583.000.,00 realisasi
sebesar Rp.99.798.900,00 atau sebesar 68,08%, dikarenakan pembayaran untuk honorarium
tenaga ahli sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga dari asal tenaga ahli tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 19
6. Kegiatan Gebyar Pajak Daerah sebesar Rp.48.000.000,00 realisasi sebesar Rp.44.552.000,00
atau sebesar 92,82%, dikarenakan kelebihan penganggaran.
IV.2. SOLUSI
Adapun solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan rasionalisasi data pajak dan retribusi.
2. Instansi Penghasil Retribusi Agar Lebih Meningkatkan Pelayanan Dan Sarana serta Prasarana
Penyesuaian Tarif dan lain lain
3. Meningkatkan kinerja petugas upah pungut dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam mengelola anggaran kegiatan.
Demikian Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 ini disusun, Semoga bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan
kedepannya demi kemajuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga di masa yang akan datang.
Dabo Singkep, Februari 2018
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LINGGA
SAID SUDRAJAD, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19690504 200003 1 008