kata pengantar - bnpb · lokasi fasilitasi desa tangguh bencana tahun 2016 ... koordinasi siaga...
TRANSCRIPT
Kata Pengantar
Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Tahun 2016 telah selesai disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis
pada Tahun 2016. Laporan Kinerja BNPB tahun 2016 telah memasuki tahun
kedua pelaksanaan Rencana Strategis BNPB 2015-2019.
Laporan Kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah
dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan di tahun
2016 beserta analisisnya.
Seluruh Kebijakan yang ditempuh selama tahun 2016 merupakan upaya
pencapaian tujuan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu “Menurunnya Indeks
Risiko Bencana Pada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks
Risiko Tinggi Bencana”. Baik kebijakan yang bersifat makro maupun mikro
telah dilaksanakan dalam upaya penanggulangan bencana. Permasalahan
dan kendala yang dihadapi BNPB akan menjadi rencana dan tindak lanjut
untuk perbaikan kinerja ke depan.
Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan
penanggulangan bencana dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal
ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan penanggulangan
bencana di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat
dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat menjadi penilaian atas
kinerja BNPB yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Jakarta, Februari 2017
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016,
merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai
pelaksana penanggulangan bencana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu , Laporan Kinerja BNPB
merupakan perwujudan dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana
dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.
Visi BNPB adalah Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana. Untuk
mewujudkan visi tersebut, BNPB mempunyai lima misi yaitu: (1) melindungi bangsa
dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam
pembangunan nasional; (2) membangun sistem penanganan darurat bencana secara
cepat, efektif dan efisien; (3) menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat
pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi
dan berdimensi pengurangan risiko bencana; (4) menyelenggarakan dukungan dan
tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; (5) menyelenggarakan
penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.
Dalam mencapai visi dan misi, BNPB menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam
tahun 2015-2019 yaitu Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana dengan
sasaran strategis yang meliputi: (1) Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko
bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan; (2) Meningkatnya
keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana; (3) Terselesaikannya
pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
(4) Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
(5) Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Sasaran strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja
BNPB yaitu: (1) jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana; (2)
iii
rata-rata waktu respon kejadian bencana; (3) prosentase peningkatan penyelesaian
rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana; (4) prosentase daerah yang
memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan (5) rata-
rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.
Dari hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja BNPB secara umum telah mencapai
100 % target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:
Dari sisi capaian realisasi anggaran, pagu anggaran BNPB dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada tahun 2016 setelah penghematan adalah sebesar Rp
2.902.822.377.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.39% atau
sebesar Rp 2.885.212.691.196,-.
Ke depan, seiring dengan intensitas kejadian bencana yang semakin meningkat,
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraaan penanggulangan bencana
nasional harus semakin optimal sehingga perlu didukung oleh peningkatan koordinasi
dan kerjasama antar lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku
kepentingan yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
2016
Realisasi
2016
Capaia
n (%)
Terbangunnya kesadaran
pengurangan risiko
bencana yang terintegrasi
dalam seluruh aspek
pembangunan
Jumlah Kabupaten/Kota
yang difasilitasi kajian
risiko bencana
15% 21% 140%
Meningkatnya keandalan
dan kecepatan penanganan
darurat bencana
Rata-rata waktu respon
kejadian bencana
1 hari /
24 jam
1 hari / 24
jam
100%
Terselesaikannya
pemulihan daerah
terdampak bencana melalui
kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi
Prosentase peningkatan
penyelesaian rehabilitasi
dan rekonstruksi daerah
pasca bencana
65% 69,49% 107%
Tersedianya logistik dan
peralatan penanggulangan
bencana yang memadai
Prosentase daerah yang
memiliki logistik dan
peralatan
penanggulangan
bencana yang memadai
45% 50,20% 112%
Terlaksananya peningkatan
kapasitas pelayanan dan
kinerja penyelenggaraan
penanggulangan bencana
Rata-rata waktu
penyebaran informasi
kejadian bencana
4,5
Jam
2.26 Jam 150%
iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………….. i
Ikhtisar Eksekutif ……………………………………………………......………. ii
Daftar Isi ………………………………………………………………………….. iv
Daftar Tabel ……………………………………………………………………… v
Daftar Gambar …………………………………………………………………… vii
BAB I PENDAHULUAN .……………………………………………………...… 1
1. Latar Belakang ……………………………………………………………. 1
2. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………. 2
3. Tugas dan Fungsi BNPB ………………………………………………… 3
4. Keragaman SDM BNPB …………………………………………………. 7
5. Aspek Strategis dan Potensi Permasalahan …………………………... 9
6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja ………………………………… 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA …………………………………………….. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………..….…. 15
A. Capaian Kinerja Organisasi …………………….………………………… 15
B. Realisasi Anggaran …………………………………….………...………... 97
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………….. 101
LAMPIRAN ………………………………………………………………………… 103
Perjanjian Kinerja Kepala BNPB ………………………………………………. 104
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Penetapan Kinerja BNPB…………………………………………… 13
Tabel 2 : Pagu Anggaran BNPB Tahun 2016 ……………………..………… 14
Tabel 3 : Capaian Kinerja BNPB Tahun 2016 ………………………………. 15
Tabel 4 : Capaian Kinerja Tahun 2016 ………………………………………. 20
Tabel 5 : Jumlah Kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana…. 28
Tabel 6 : Capaian Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana…. ……….. 32
Tabel 7 : Rekapitulasi Lokasi Bencana Tahun 2016……………..……….…. 33
Tabel 8 : Rekapitulasi Posko Kedaruratan Tahun 2016 …………………….. 28
Tabel 9 : Rekapitulasi Koordinasi Penanganan Daurat Tahun 2016.……… 39
Tabel 10 : Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Tahun 2016……..………………………………….. 45
Tabel 11 : Perbandingan capaian kinerja bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi tahun 2015 dan 2016…………………....…....…… 47
Tabel 12 : Daftar Wilayah Penerima Hibah TA 2015 Termasuk Dalam
Sasaran Lokus PB 2015-2019…....…….…..…………………… 47
Tabel 13 : Daftar Wilayah Penerima Hibah TA 2015 Diluar Dari
Sasaran Lokus PB 2015-2019 ………………………….…...…… 48
Tabel 14 Daftar Wilayah yang Mendapat Intervensi Kegiatan Sosial
Ekonomi Pada Tahun 2016…………….……....……………………, 50
Tabel 15 : Rencana & Realisasi Capaian Sasaran Logistik dan Peralatan .. 74
Tabel 16 : Dukungan Bantuan Logistik dan Peralatan ke BPBD
Prov/Kab/Kota.………………………………………………..……… 74
Tabel 17 : Perbandingan Capaian Keuangan Tahun 2012 s/d 2016…...….. 75
Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016…………. 79
Tabel 19 : Sebaran data dan informasi kejadian bencana
yang slow on set dari beberapa kejadian bencana yang besar
sepanjang tahun 2016 ………………….…..…………………..…. 83
Tabel 20 : Sebaran data dan informasi kejadian bencana
yang sudden on set dari beberapa kejadian bencana yang besar
sepanjang tahun 2016 ………………….…..………………..…… 88
Tabel 21 : Pagu Anggaran BNPB Setelah Penghematan ……………..……. 97
Tabel 22 : Realisasi Anggaran BNPB Setelah Penghematan …….…..……. 98
Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015
Dan Tahun 2016 Per Program……………….. ……………..……. 100
Tabel 24 : Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Penyusunan Peta Risiko
Bencana Tahun 2016……………….. ……………..………..……. 106
vi
Tabel 25 Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Kota Tangguh Risiko ..……. 106
Tabel 26 : Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Penyusunan Rencana
penanggulangan Bencana Tahun 2016……….…..………..……. 107
Tabel 27 : Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Sekolah/Madrasah Aman
Bencana dan sister school ……….…..………..……………..…… 107
Tabel 28 : Lokasi Fasilitasi Rencana kontinjensi .…..…..……………..…… 108
Tabel 29 : Lokasi Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana dan
Pemasangan Instrumentasi Sistem Peringatan Dini Gerakan
Tanah.………………………………………..…..……………..…… 109
Tabel 30 : Lokasi Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Tahun 2016.…..…… 110
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Peta Wilayah Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019…………… 2
Gambar 2 : Struktur Organisasi BNPB…………………………….…………… 7
Gambar 3 : Daerah Kejadian Bencana Tahun 2016…………………………. 9
Gambar 4 : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016…………. 16
Gambar 5 : Pemasangan webbing jute sebagai penahan longsor
di Kab. Badung .. . 24
Gambar 6 : Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx 2016):
Tabletop Exercise on the East Asia Summit Disaster Response
Toolkit…………………………………………………………………. 31
Gambar 7: Penanganan Banjir dan Tanah Longsor Purworejo
Tanggal 5 Februari 2016…………………………………………… 33
Gambar 8: Penanganan Banjir Bandang Kab. Garut tanggal 21 September
2016………………………………………………………………..… 36
Gambar 9: Posko Kedaruratan Gempa Bumi di Prov Aceh
tanggal 22 Desember 2016……………………………………..… 37
Gambar 10: Koordinasi dengan Instansi terkait di Bencana Banjir dan
Tanah Longsor Kab. Sumedang Tanggal 23 September 2016.. 38
Gambar 11: Koordinasi siaga darurat bencana Asap Akibat Karhutla di
Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan Tanggal 5 September
2016………………………………………………………………….. 39
Gambar 12: Kegiatan Simulasi Lapangan penanganan darurat bencana
oleh peserta peningkatan kapasitas TRC Daerah Tanggal
20 Maret 2016 .…………………………………………………….. 40
Gambar 13: Peningkatan Kapasitas Penanganan Pengungsi di Kabupaten
Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 16 Maret 2016
………………....…………………………………………………….. 41
Gambar 14: Peningkatan kapasitas Petugas Pengelola Bantuan Kedaruratan bencana di Pusdiklat WATSAN PMI
Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Tanggal 16 Mei 2016….. 42
Gambar 15: Bantuan Kebutuhan Dasar di Kab. Temanggung Tanggal 1
September 2016……………………………………………………... 42
Gambar 16: Inventarisasi/verifikasi/supervisi Perbaikan darurat di Kab.
Bombana Tanggal 13 April 2016…………………………………... 43
Gambar 17: Pembersihan Lingkungan pasca bencana gempa bumi Prov
Aceh Tanggal 7 Desember 2016………………………………… 43
Gambar 18: Kegiatan Inventarisasi/ Pendataan Pengungsi
tanggal 10 November 2016……………………………………… 44
Gambar 19: Kegiatan Rakor Dalam Rangka Penandatanganan PHD…….. 51
Gambar 20: Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Mentawai ……….. 52
viii
Gambar 21: Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Manado.. 54
Gambar 22: Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca erupsi Sinabung……….. 56
Gambar 23: Penampilan tarian dari masyarakat terdampak bencana
dalam Kegiatan Gelar Budaya Kab Tasikmalaya dan
Minahasa Selatan ……………………………………………….. 61
Gambar 24: Aplikasi e-Jitupasna ………………………………………….….. 62
Gambar 25: Aplikasi e-Proposal ………………………………………….….. 63
Gambar 26: Aplikasi e-Pelaporan ………………………………………….…. 64
Gambar 27: Aplikasi e-Asset ……………………………………………….…. 65
Gambar 28: Mapping Asset ………………………..……………………….…. 66
Gambar 29: Buku ASEAN Disaster Recovery Reference Guide Foto 2
dan 3: Buku Pelatihan PDRR & PDNA……………………….…. 70
Gambar 30: Kegiatan koordinasi dalam rangka inisiasi pembentukan
Forum RR dengan Interdep, Dunia Usaha/Lembaga Non
Pemerintah/Lembaga Internasional dan Perguruan Tinggi .…. 71
Gambar 31: Penyelenggaraan Pameran PRB Manado dikunjungi juga
oleh Kepala BMKG dan Bupati Minahasa Utara..…………….. 72
Gambar 32: Penyerahan Penghargaan Kepada Peserta Pameran Terbaik
dalam Pameran PRB Manado oleh Kepala BNPB..…………... 72
Gambar 33: BPBD Penerima bantuan Logistik dan Peralatan tahun 2012
s/d 2016..……………………………………………………..…... 72
Gambar 34: Pengiriman Paket Bantuan Logistik di Banjir Sampang
Madura..……………………………………………………..…... 77
Gambar 35: Proses Pendistribusian Bantuan Logistik yang Siap Kirim..... 77
Gambar 36: Proses Pendistribusian Bantuan Logistik yang Siap Kirim..... 77
Gambar 37: Pemanfaatan Logistik di Banjir Jawa Barat…………………... 77
Gambar 38: Logistik yang Telah diterima Masyarakat …………..………... 77
Gambar 39: Proses Bongkar Logistik di Kabupaten Garut ………………... 77
Gambar 40: Pemanfaatan Tenda Pengungsi BNPB sebagai Sekolah
sementara pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya …………... 78
Gambar 41: Pemanfaatan Tenda Pengungsi BNPB sebagai Sekolah
sementara pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya …………... 78
Gambar 42: Pemanfaatan Mobil Tangki Air untuk suplai air bersih pada
bencana Gempa Bumi Pidie Jaya ……….……………………... 78
Gambar 43: Pemanfaatan Mobil Dapur Umum Lapangan sebagai
Sarana Dapur Umum pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya … 78
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sebagai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana yang selanjutnya diturunkan melalui Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, BNPB melaksanakan fungsi koordinasi, Komando dan pelaksana
dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan arah
kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk
mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Untuk
selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan strategis sebagai prioritas yang harus
dituntaskan pada akhir pelaksanaan RPJMN tahun 2019, yang meliputi:
percepatan penyelesaian pembangunan sistem peringatan dini nasional untuk
bencana alam, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan desa
tangguh bencana, pembangunan sistem logistik kebencanaan 6 wilayah pulau
(dan alat transportasinya), peningkatan penyediaan logistik kebencanaan,
peningkatan jumlah kajian risiko bencana, peningkatan kapasitas sumberdaya
nasional untuk menghadapi keadaan darurat, percepatan manajemen pemulihan
pascabencana, dan mengkoordinasikan upaya-upaya khusus untuk
pengurangan dampak bencana hidrometeorologi.
Untuk itu BNPB berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan bencana yang
diarahkan dalam menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat risiko tinggi di 136 kabupaten/kota. Target
sasaran yang akan dicapai adalah penurunan indeks risiko bencana sebesar 30%
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 2
di akhir Tahun 2019 melalui strategi: 1). Internalisasi pengurangan risiko bencana
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah; 2).
Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan 3). Peningkatan kapasitas
dalam penanggulangan bencana
Dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam pengurangan indeks risiko
bencana, BNPB sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk
menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang
mengarah ke asas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggaraan negara diminta
agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil dari seluruh program
dan kegiatan yang memiliki dampak pada masyarakat serta atas penggunaan
dana dan kewenangan yang diberikan.
Atas dasar hal-hal tersebut, BNPB sebagai Instansi Pemerintah dan
Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2016 sebagai
wujud akuntabilitas dari pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Gambar 1: Peta Wilayah Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 3
2. Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja BNPB Tahun 2016 adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan pada
setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Adapun tujuan penyusunan BNPB Tahun 2016 adalah untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BNPB selama tahun 2016, dan
selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut menjadi masukan dalam perencanaan di
tahun berikutnya.
3. Tugas Dan Fungsi BNPB
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana yang ditetapkan pada Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10
Tahun 2013 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang dipimpin oleh Kepala setingkat menteri yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hal ini BNPB
mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas
pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Bencana, yaitu meliputi:
1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 4
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada
masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional
dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, BNPB mempunyai
fungsi:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan
efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan
Bencana didukung oleh:
a. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat
oleh Kepala BNPB dan 19 (sembilan belas) anggota yang terdiri dari 10
(sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan
oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah, dan 9 (sembilan) anggota yang berasal
dari unsur masyarakat profesional.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 5
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan
masukan dan saran kepada Kepala BNPB dalam penanggulangan bencana.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Unsur Pengarah Penanggulangan
Bencana menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
2) Pemantauan, dan
3) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.
b. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas
melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, untuk melaksanakan
tugas tersebut, unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi:
1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2) Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
3) Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Di dalam unsur pelaksana terdapat 6 (enam) Unit Eselon I sebagai berikut:
1) Sekretariat Utama (Settama) yaitu unsur Pendukung yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Utama dan bertugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BNPB. Susunan organisasi
Settama terdiri dari: Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Kerjasama, Biro
Keuangan, Biro Umum, Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat,
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.
2) Inspektorat Utama (Ittama), yaitu unsur pengawasan fungsional dalam
melaksanakan pengawasan fungsional dilingkungan badan. Ittama
dipimpin oleh seorang Inspektorat Utama. Susunan organisasi Ittama
terdiri dari: Inspektorat I dan Inspektorat II.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 6
3) Kedeputian bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yaitu unsur
pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Mitigasi
Bencana. Kedeputian bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin
oleh seorang Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Susunan
organisasi terdiri dari: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat, dan Direktorat Kesiapsiagaan.
4) Kedeputian bidang Penanganan Darurat, yaitu unsur pelaksana dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang Penanganan darurat saat tanggap darurat. Kedeputian bidang
Penanganan Darurat dipimpin oleh seorang Deputi Penanganan Darurat.
Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Tanggap Darurat, Direktorat
Bantuan Darurat, Direktorat Perbaikan Darurat, dan Direktorat
Pengungsi.
5) Kedeputian bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu unsur pelaksana
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis
di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kedeputian bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Deputi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat Penilaian
Kerusakan, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik.
6) Kedeputian bidang Logistik dan Peralatan, yaitu unsur pelaksana dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang Logistik dan Peralatan. Susunan organisasi terdiri dari: Direktorat
Logistik dan Direktorat Peralatan.
Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat dilihat
pada gambar berikut: (Sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 10 Tahun 2013 yang diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008).
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 7
4. Keragaman SDM BNPB
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 jumlah pegawai di BNPB mencapai
520 orang, dengan rincian sebagai berikut:
1) Jumlah pegawai menurut unit Eselon I : Sekretariat Utama 195 orang, Inspektorat
Utama 34 orang, Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan 65 orang,
Kedeputian Penanganan Darurat 123 orang, Kedeputian Rehabilitasi dan
Rekonstruksi 56 orang, dan Kedeputian Logistik dan Peralatan 47 orang.
2) Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 72 orang, Golongan
III sebanyak 290 orang, Golongan II sebanyak 158 orang.
Gambar 2: Struktur Organisasi BNPB
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 8
3) Jumlah pegawai menurut jabatan: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 6
orang, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 19 orang, jabatan
Administrator sebanyak 47 orang, jabatan Pengawas sebanyak 97 orang, Jabatan
Fungsional Tertentu sebanyak 78 orang, dan pelaksana sebanyak 274 orang.
4) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 3 orang, S-2 sebanyak
79 orang, S-1 sebanyak 274 orang, D-3 sebanyak 80 orang, SMA sebanyak 84
orang.
5) Jumlah pegawai menurut status kepegawaian: PNS sebanyak 520 orang.
6) Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 302 orang, sedangkan
jenis kelamin perempuan sebanyak 218 orang.
37%
7%12%
24%
11%
9%
Persentase Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I
Sekretariat Utama
Inspektorat Utama
Kedeputian Pencegahan danKesiapsiagaan
Kedeputian Penanganan Darurat
Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kedeputian Logistik dan Peralatan
0
50
100
150
200
250
300
S3 S2 S1 D3 SMA
Jumlah 3 79 274 80 84
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
14%
56%
30%
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Golongan
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 9
5. Aspek Strategis Dan Potensi Permasalahan
Selama tahun 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana. Tertinggi dalam pencatatan
kejadian bencana sejak tahun 2002. Sebagai perbandingan pada tahun 2016 (2.342
bencana), 2015 (1.732 bencana), 2014 (1.967 bencana), 2013 (1.674 bencana),
2012 (1.811). Jika dibandingkan dengan kejadian bencana tahun 2015 terjadi
peningkatan 35 persen.
Dari 2.342 bencana tersebut sekitar
92 persen adalah bencana
hidrometeorologi yang didominasi
oleh banjir, longsor dan puting
beliung. Selama 2016 terjadi 766
bencana banjir, 612 longsor, 669
puting beliung, 74 kombinasi banjir
dan longsor, 178 kebakaran hutan
dan lahan, 13 gempa, 7 erupsi
gunung meletus, dan 23 gelombang pasang dan abrasi. Dampak yang ditimbulkan
bencana telah menyebabkan 522 orang meninggal dunia dan hilang, 3,05 juta jiwa
mengungsi dan menderita, 69.287 unit rumah rusak dimana 9.171 rusak berat,
Gambar 3: Daerah Kejadian Bencana Tahun 2016 Sumber: dibi.bnpb.go.id
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 10
13.077 rusak sedang, 47.039 rusak ringan, dan 2.311 unit fasilitas umum
rusak. Dibandingkan dengan tahun 2015, kejadian banjir meningkat 52 persen,
longsor 19 persen, putting beliung 15 persen dan kombinasi antara banjir dan longsor
meningkat 139 persen.Kebakaran hutan dan lahan selama 2016 dapat dikendalikan
dengan baik. Pencegahan yang dilakukan serius oleh Pemerintah dan Pemda telah
menyebabkan jumlah hotspot menurun 80% dibandingkan tahun 2015. Daerah-
daerah langganan kebakaran hutan dan lahan seperti di Riau, Jambi, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mampu
dikendalikan sehingga kebakaran tidak meluas. Tidak ada daerah di Sumatera dan
Kalimantan yang tertutup asap pekat seperti halnya tahun 2015.
Meningkatnya kejadian bencana di tahun 2016 tentu menuntut upaya
pengurangan risiko bencana yang perlu ditingkatkan. Budaya sadar bencana masih
cukup rendah. Jutaan masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana
dengan tingkat mitigasi bencana yang rendah.
Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka aspek strategis dan potensi
permasalahan yang dihadapi BNPB dalam melaksanakan tugas dan fungsi
penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahun 2016 antara lain adalah:
1. Penyelesaian pembangunan Sistem Peringatan Dini Nasional untuk bencana
alam untuk meningkatkan respon Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam
menghadapi resiko bencana,
2. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pembentukan Desa
Tangguh Bencana,
3. Pembangunan sistem logistik kebencanaan nasional di 6 wilayah pulau, beserta
kelengkapan sarana transportasinya,
4. Peningkatan ketersediaan logistik dan peralatan kebencanaan daerah,
5. Peningkatan jumlah kajian risiko bencana,
6. Peningkatan kesiapan sumber daya nasional dalam menghadapi kejadian
keadaan darurat bencana,
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 11
7. Percepatan manajemen pemulihan pascabencana,
8. Pengkoordinasian upaya-upaya khusus untuk pengurangan dampak bencana
hidrometeorologi.
6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKJ BNPB
Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Menjelaskan secara umum organisasi dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi;
Bab II Perencanaan Kinerja
Menjelaskan Rencana Strategis BNPB selama tahun 2015-2019,
Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja tahun 2016;
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BNPB selama tahun 2016 dari
sisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis.
Bab IV Penutup
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
BNPB selama tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 12
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Selama periode 2015-2019, Presiden telah menetapkan Nawa Cita (agenda
pembangunan) yang terdiri dari 9 agenda prioritas dalam periode 5 tahun. Terkait dengan
Tugas dan Fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana yang merupakan amanat UU
No 24 Tahun 2017, salah satu agenda prioritas yang harus diwujudkan adalah
“Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik” dengan fokus pada 6 sub agenda, salah satunya adalah Pelestarian
Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.
Dalam upaya mencapai agenda pembangunan tersebut, telah disusun RPJMN 2015-2019
dengan arah kebijakan “Untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan
ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menghadapi
bencana”. Untuk mencapai sasaran dalam RPJMN, BNPB telah menyusun Renstra
BNPB 2015-2019 dengan sasaran nasional yang akan dicapai adalah menurunnya indeks
risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi (136 Kab/Kota).
Komitmen BNPB dalam pencapaian sasaran tersebut, harus didorong dengan
peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Untuk itu mengacu kepada
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 65.C Tahun 2015
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Tahun 2015-2019, maka tujuan yang ingin dicapai selama periode 2015-2019 adalah:
“Menurunnya Indeks Risiko Bencana Pada
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Memiliki Indeks Risiko Tinggi Bencana”
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 13
Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2016
Tahun 2016 BNPB telah menetapkan perjanjian kinerja sebagai berikut:
Tabel 1: Penetapan Kinerja BNPB Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
2016
Waktu
Penyelesaian
1 Terbangunnya
kesadaran pengurangan
risiko bencana yang
terintegrasi dalam
seluruh aspek
pembangunan
Jumlah Kabupaten/Kota yang
difasilitasi kajian risiko bencana;
15% Periodik
Setahun
2 Meningkatnya
keandalan dan
kecepatan
penanganan
darurat bencana
Rata-rata waktu respon
kejadian bencana;
1 hari / 24
jam
Perkejadian
Bencana
3 Terselesaikannya
pemulihan daerah
terdampak bencana
melalui kegiatan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
Prosentase peningkatan
penyelesaian rehabilitasi
dan rekonstruksi daerah
pasca bencana;
65% Periodik
Setahun
4 Tersedianya logistik
dan peralatan
penanggulangan
bencana yang
memadai
Prosentase daerah yang
memiliki logistik dan
peralatan penanggulangan
bencana yang memadai
45% Periodik
Setahun
5 Terlaksananya
peningkatan
kapasitas
pelayanan dan
kinerja
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
Rata-rata waktu
penyebaran informasi
kejadian bencana.
4.5 Jam Perkejadian
Bencana
Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian target dalam
Perjanjian Kinerja diatas, BNPB sesuai dengan DIPA BNPB Tahun 2016,
memperoleh alokasi anggaran Rp. 3.453.901.048.000,- dengan rincian
sebagaimana tabel di bawah ini:
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 14
Tabel 2: Pagu Anggaran BNPB Tahun 2016
No Program Anggaran
1 Program Penanggulangan Bencana Rp. 3.057.826.947.000,-
2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB Rp. 148.902.465.000,-
3 Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BNPB
Rp. 13.000.000.000,-
4 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rp. 234.171.672.000,-
TOTAL Rp. 3.453.901.048.000,-
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja BNPB pada tahun 2016 dapat mencapai target yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) di Tahun 2016 seluruhnya
dapat tercapai. Secara detail pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3: Capaian Kinerja BNPB Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Target
2016
Realisasi
2016
Capaian
(%)
Waktu
Penyelesaian
Terbangunnya kesadaran
pengurangan risiko
bencana yang terintegrasi
dalam seluruh aspek
pembangunan
Jumlah Kabupaten/Kota
yang difasilitasi kajian
risiko bencana
15% 21% 140% Periodik
Setahun
Meningkatnya
keandalan dan
kecepatan
penanganan darurat
bencana
Rata-rata waktu respon
kejadian bencana
1 hari /
24 jam
1 hari /
24 jam
100% Per
kejadian
Bencana
Terselesaikannya
pemulihan daerah
terdampak bencana
melalui kegiatan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
Prosentase peningkatan
penyelesaian
rehabilitasi dan
rekonstruksi daerah
pasca bencana
65% 69,49% 107% Periodik
Setahun
Tersedianya logistik
dan peralatan
penanggulangan
bencana yang
memadai
Prosentase daerah
yang memiliki logistik
dan peralatan
penanggulangan
bencana yang memadai
45% 50,20% 112% Periodik
Setahun
Terlaksananya
peningkatan kapasitas
pelayanan dan kinerja
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
Rata-rata waktu
penyebaran informasi
kejadian bencana
4,5
Jam
2.26
Jam
150% Per
kejadian
Bencana
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 16
Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya di tahun 2015, secara umum
capaian kinerja BNPB mengalami peningkatan. Kenaikan capaian ini tentunya
didukung oleh beberapa hal, diantaranya penggunaan Teknologi Informasi (IT),
munculnya inovasi-inovasi baru serta peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perbandingan dengan
capaian tahun 2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 4: Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI
KAJIAN RISIKO BENCANA
RATA-RATA WAKTU RESPON KEJADIAN
BENCANA
PROSENTASE PENINGKATAN PENYELESAIAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAERAH PASCA
BENCANA
PROSENTASE DAERAH YANG
MEMILIKI LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA YANG
MEMADAI
RATA-RATA WAKTU PENYEBARAN INFORMASI
KEJADIAN BENCANA
100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 106.25%
113.75%
130%140%
100%107%
112%
150%
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016
Target 2015 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 17
Evaluasi dan Analisis Kinerja
Jumlah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kajian Risiko Bencana
Arah kebijakan pembangunan nasional 2015-2019 bidang kebencanaan adalah untuk
mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan strategi internalisasi
pengurangan risiko bencana dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan
daerah, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas
dalam penanggulangan bencana.
Analisis risiko ini telah diperkaya dengan informasi tentang kerentanan dan kapasitas dari
masyarakat, serta indikasi potensi kerugian. Sembari berupaya untuk menyelesaikan
pengkajian- pengkajian tentang risiko di tingkat daerah, BNPB mengaku perlunya untuk
memutakhirkan pengkajian-pengkajian risiko tingkat nasional secara rutin dan
menyelaraskannya dengan metodologi pengkajian risiko yang lebih baik dan masukan-
masukan ilmiah.
Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen
penyusunnya yaitu komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Dari ketiga komponen
penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil
kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan
cara peningkatan kapasitas (komponen kapasitas). Peningkatan kapasitas dapat
dilakukan pada setiap tataran pemerintahan dan masyarakat.
Peningkatan kapasitas juga diselaraskan dengan Kerangka Kerja Sendai untuk
Pengurangan Risiko Bencana 2015 – 2030 yang memiliki 7 (tujuh) target global yaitu:
1. Mengurangi angka kematian bencana
2. Mengurangi jumlah orang yang terdampak
Sasaran Strategis 1: Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana
yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 18
3. Mengurangi kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan
Produk Domestik Bruto
4. Mengurangi kerusakan akibat bencana pada bangunan kritis dan gangguan terhadap
layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui
ketangguhan mereka
5. Meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi PRB pada skala nasional dan lokal
6. Meningkatkan kerjasama internasional untuk negara – negara berkembang melalui
dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk melengkapi aksi nasional
7. Meningkatkan keberadaan dan akses terhadap sistem peringatan dini yang multi hazard
dan informasi risiko bencana serta penilaiannnya kepada masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No 2 Tahun 2012, tentang pedoman umum kajian
risiko bencana yang merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran
kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran
kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan
bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan kajian risiko bencana merupakan dasar
untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan
bencana pada suatu daerah. Fungsi kajian Pada tatanan pemerintah, hasil dari
pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan
penanggulangan bencana. Pada tatanan mitra pemerintah, hasil dari pengkajian risiko
bencana digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun
intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. Pada
tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salah
satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun
rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan
sebagainya.
Berdasarkan IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja dalam Kedeputian Pencegahan
dan Kesiapsiagaan, maka jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana
akan menyangkut terkait dengan unit teknis dalam Direktorat Pengurangan Risiko
Bencana, Direktorat Kesiapsiagaan, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Kajian
Risiko Bencana ini menjadi dasar pelaksanaan dalam kinerja unit teknis dengan mengacu
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 19
pada lokasi kegiatan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Indikator penurunan Indeks
Risiko Bencana, serta program dan kegiatan yang mendukung peningkatan tingkat
kapasitas sebagai upaya penurunan indeks risiko bencana.
Penetapan lokasi kegiatan sesuai dengan indiator kinerja utama “jumlah
kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana” tahun 2016 mengacu pada
136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang
mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan sedang. Kegiatan yang dilaksanakan pada
lokasi dimaksud merupakan implikasi kajian risiko bencana dengan mengacu kepada 71
indikator penurunan indeks yang terdapat pada Kebijakan dan Startegi Penanggulangan
Bencana 2015-2019. Dari 71 indikator tersebut terdapat 12 indikator yang menaungi
seluruh kegiatan yang telah dialaksanakan. Kedua belas indikator tersebut yaitu:
1. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian
dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang
difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana
2. Tersusun dan diimplementasikannya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. Tersedianya Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
4. Dibentuknya Forum PRB
5. Terselenggaranya Perlindungan daerah tangkapan air pada daerah berisiko banjir,
longsor dan kekeringan
6. Terselenggaranya restorasi sungai pada daerah berisiko banjir dan kekeringan
7. Rencana Kontinjensi
8. Terselenggaranya Sekolah dan Madrasah Aman Bencana (SMAB)
9. Diterapkannya pembangunan sumur resapan dan/atau biopori pada kawasan domestik
dan komersil
10. Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Tsunami beserta fasilitas yang dibutuhkan
11. Tersedianya Rencana Evakuasi Bencana Gunungapi beserta fasilitas yang dibutuhkan
12. Terbangunnya Desa Tangguh Bencana
Adapun rincian kegiatan dan realisasi kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan
mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel
berikut ini.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 20
Tabel 4: Capaian Kinerja Tahun 2016
No Indikator Kinerja Target (%)
Capaian (%)
Uraian Realisasi Jumlah Kabupaten/kota
1 Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana
15% 21% Kajian Risiko Bencana 45
Kajian Risiko Bencana Aglomerasi
6
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
15
Kota Tangguh 12
Sekolah dan madrasah Aman Bencana
13
Sosialisasi Sekolah dan Madarasah Aman Bencana
6
Gerakan PRB 23
Mitigasi Struktur Partisipatif
5
Rencana Kontinjensi
12
Penyediaan dan Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana
20
Pemasangan Alat Peringatan Dini Gerakan Tanah
17
Desa Tangguh Bencana
49 (108 desa)
Forum PRB 6
Relawan PRB 4 (2000 relawan)
* Lokasi masing – masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran
Berdasarkan Tabel tersebut, capaian realisasi kinerja jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi
kajian risiko bencana adalah sebesar 21% dari target 15% atau sebanyak 111 kab/kota dari
total 515 Kab/Kota telah terfasilitasi kajian risiko. Akselerasi capaian kinerja BNPB tersebut
disebabkan adanya dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota
yang turut serta melaksanakan, mengembangkan, dan mereplikasi program/kegiatan karena
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 21
dapat menjadi sebuah investasi bagi daerah tersebut untuk menjaga pertumbuhan dan
pembangunan di wilayahnya.
Namun demikian, hal ini juga menjadi tantangan bagi BNPB dalam upaya nya untuk
menurunkan indeks risiko bencana mengingat Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan
beragam unsur kearifan lokal nya sehingga program/kegiatan untuk mendukung penurunan
indeks tersebut mesti terus menerus dilakukan dan selalu menjalin kenitraan serta
berkolaborasi antar pemangku kepentingan harus selalu ditingkatkan agar penanggulangan
bencana menjadi upaya bersama yang cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Kegiatan yang terkait dengan indikator kinerja utama tersebut, dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1. Kajian Risiko Bencana
Fasilitasi Peta Risiko oleh BNPB pada tahun 2017 cukup banyak yaitu 45 Kabupaten/Kota.
Dimana kegiatan ini merupakan prioritas dalam upaya kajian risiko bencana sehingga
dapat dijadikan dasar bagi daerah dalam penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana Daerah yang nantinya akan berimplikasi pada alokasi anggaran APBD.
Penyusunan Peta Risiko dibantu oleh Pihak Ketiga bersama BPBD dan stakeholder
terkait, dengan melibatkan Tim Asistensi dari BNPB. Tantangan dari kegiatan ini adalah
ketersediaan data di lapangan yang digunakan dalam penyusunan peta risiko. Peta ini
dapat diupdate demi menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu diharapkan daerah dapat
mengelola ketersediaan data yang ada di daerahnya. Alokasi anggaran, realisasi dan
SDM sudah dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Kajian Risiko Bencana Aglomerasi
Kegiatan kajian risiko bencana aglomerasi merupakan kegiatan awal untuk
mengidentifikasi potensi risiko di wilayah kajian yang berdampak pada berbagai
sektor. Pengembangan antar kabupaten/kota untuk kemajuan wilayah tentunya harus
melihat potensi kerugian akibat bencana sehingga pembangunan yang berkelanjutan
dapat dilaksanakan dengan baik. Pada Tahun ini BNPB memfasilitasi 6 Wilayah yaitu:
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 22
a) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Kedungsepur, Provinsi Jawa Tengah;
b) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Banjarbakula, Provinsi Kalimantan Selatan;
c) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Mamminasata, Provinsi Sulawesi Selatan;
d) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Mebidangro, Provinsi Sumatera Utara;
e) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Sarbagita, Provinsi Bali; dan
f) Kajian Risiko Bencana Wilayah Aglomerasi Gerbangkertosusilo, Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini dibantu oleh pihak ketiga dengan Tim Asistensi dari BNPB. Capaian
kegiatan ini tepat waktu dan sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran.
3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini bertujuan untuk Membantu
Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten/Kota dalam merancang mekanisme sinkronisasi kebijakan penanggulangan
bencana di tingkat nasional hingga daerah berdasarkan hasil kajian risiko. Pelaksanaan
kegiatan ini juga dibantu oleh Pihak ketiga dan Tim Asistensi dari BNPB. Permasalahan
yang seringkali ditemui adalah ketersediaan data dan informasi serta efektifitas koordinasi
dengan pemerintah daerah.
4. Kota Tangguh
Penilaian Kota Tangguh dilakukan menggunakan 2 (dua) Perangkat penilaian yaitu :
Scorecard dan 71 Indikator Ketahanan Kota terhadap bencana. Kegiatan ini
diselenggarakan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan
BPBD. Pelaksanaan Kegiatan ini di daerah juga dibantu oleh fasilitator. Permasalahan
yang ditemukan antara lain kurangnya kapasitas fasilitator dan kekurangan pahaman
perangkat didaerah dalam memberikan informasi secara objektif. Perlu dilakukan
pelatihan intensif dan sharing informasi untuk fasilitator sehngga dapat memilki persepsi
dan pemahaman yang sama.
5. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana dan Sosialisasi Sekolah dan madrasah Aman
Bencana
Sebagai implementasi penerapan Perka BNPB No.12 tahun 2012 tentang penerapan
sekolah/madarasah aman dari bencana dan mendukung kampanye global satu juta
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 23
sekolah dan rumah sakit aman, BNPB melakukan implementasi sekolah/madrasah aman
di 13 Kabupaten/Kota. Serta melakukan sosialisasi Penerapaan Sekolah dan Madrasah
Aman di 6 Kabupaten/Kota. Pelaksaan kegiatan ini dibantu oleh fasilitator nasional dan
fasilitator daerah yang telah mengikuti pembekalan. Permasalahan yang sering ditemuai
adalah terkait dengan kapasitas fasilitator dalam mengawal kegiatan ini. Sehingga
diperlukan pelatihan yang intensif terkait penerapan kegiatan ini di daerah. Kegiatan ini
diselenggarakan melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama anatara BNPB dan
BPBD.
6. Gerakan PRB
Gerakan Pengurangan Risiko Bencana merupakan sebuah proses pemberdayaan
komunitas melalui pengalaman mengatasi dan menghadapi bencana yang berfokus pada
kegiatan partisipatif untuk melakukan kajian, perencanaan, pengorganisasian, serta
pelibatan dan aksi dari berbagai pemangku kepentingan, dalam menanggulangi bencana
sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Kegiatan ini diselenggarakan melalui
penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNPB dan BPBD. Sejauh ini kegiatan
yang telah terselenggara mendapat tanggapan positif dari kepala daerah yang disertai
dengan komitmen kepala daerah untuk melakukan kegiatan tersebut secara rutin.
7. Mitigasi Struktur Partisipatif
Dengan adanya kegiatan ini maka dapat tersosialisasinya Program PRB (Mitigasi
Struktur Partisipatif) kepada Aparat Pemerintah dan Masyarakat sehingga dapat
didorong pernyataan dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Mitigasi
Struktur Partisipatif. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat akan merasa memiliki
asset terkait karena mereka secara partisipatif membangun infrastruktur untuk mitigasi
bencana. Kegiatan ini diselenggarakan melalui penandatanganan Perjanjian
Kerjasama antara BNPB dan BPBD.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 24
8. Rencana Kontinjensi
Selama Tahun 2016, jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi penyusunan rencana
kontinjensi adalah 12 kabupaten/kota (rincian terlampir). Penentuan lokasi kegiatan
tersebut didasarkan pada 136 kabupaten/kota yang merupakan daerah pusat
pertumbuhan ekonomi nasional yang mempunyai indeks risiko bencana tinggi dan
sedang. Dengan terfasilitasinya penyusunan rencana kontinjensi ini setiap pemangku
kepentingan baik di Pusat dan daerah memiliki panduan dalam memobilisasi sumberdaya
yang dimiliki dan dapat dikerahkan pada saat kejadian bencana. Permasalahan yang
dihadapi dalam penyusunan rencana kontinjensi ini adalah kurangnya pemahaman akan
pentingnya rencana kontinjensi bagi unsur pimpinan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan
koordinasi awal yang lebih intensif kepada pimpinan di daerah serta pembekalan dan
pendampingan kepada daerah selama penyusunan. Dengan adanya pemahaman yang
sama akan pentingnya dokumen rencana kontinjensi dan diperkuat dengan disahkannya
dokumen oleh Kepala Daerah maka rencana kontinjensi yang telah disusun mampu
menjadi panduan dalam melaksanakan tindakan yang cepat dan tepat ketika bencana
terjadi.
9. Penyediaan dan Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana
Penerapan kajian risiko bencana juga dimanfaatkan dalam mengembangkan
infrastruturkur penanggulangan bencana yaitu penyediaan dan pemasangan rambu dan
papan informasi bencana. Rambu dan papan informasi bencana merupakan sarana yang
memudahkan masyarakat untuk evakuasi. Dengan adanya rambu dan informasi bencana,
masyarakat dapat mengetahui lokasi/tempat evakuasi terdekat melalui jalur evakuasi yang
Gambar 5: Pemasangan webbing jute sebagai penahan longsor di Kab. Badung
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 25
telah ditetapkan. Pada Tahun 2016, terdapat 20 kabupaten/kota yang sudah terfasilitasi.
Adapun rincian lokasi kegiatan dapat dilihat pada tabel (terlampir). Permasalahan yang
timbul dalam kegiatan fasilitasi ini adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat
terhadap fungsi rambu dan papan informasi bencana sehingga seringkali rambu dan
papan informasi yang telah dan akan dipasang mengalami kerusakan (pengrusakan
secara sengaja). Oleh karena itu, diperlukan penyebaran informasi secara merata di
kalangan masyarakat melalui sosialisasi secara intensif terkait fungsi rambu dan papan
informasi bencana. Selain itu, sinkronisasi kegiatan antara pusat dan daerah minimal satu
tahun sebelumnya terkait rencana pemasangan rambu dan papan informasi bencana
perlu dilakukan agar tujuan utama kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dalam
rangka penurunan risiko bencana dapat tercapai.
10. Pemasangan Alat Peringatan Dini Gerakan Tanah
Langkah internalisasi pengurangan risiko bencana di Pusat dan daerah dilakukan melalui
pengembangan pemasangan alat peringatan dini gerakan tanah. Lokasi pemasangan alat
peringatan dini gerakan tanah didasarkan pada 136 kabupaten/kota yang memiliki tingkat
risiko tinggi dan rendah terhadap ancaman bencana gerakan tanah (longsor).
Pemasangan alat peringatan dini gerakan tanah ini mampu memberikan pengetahuan dan
meningkatkan kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana gerakan
tanah sehingga apabila bencana gerakan tanah (longsor) terjadi kerugian jiwa, harta dan
benda dapat dihindari ataupun dikurangi. Tantangan yang seringkali dihadapi adalah
belum adanya jaringan komunikasi yang memadai dan lahan yang telah ditetapkan
sebagai lokasi pemasangan alat merupakan tanah adat sehingga mempersulit proses
pemasangan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pemeliaharaan terhdaap fungsi dan
keberadaan alat menjadi salah satu faktor kurang optimalnya pemasangan alat peringatan
dini gerakan tanah ini. Langkah yang dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut
adalah diperlukan sosialisasi dan keterlibatan dari tokoh masyarakat dan pimpinan
masyarakat setempat terkait pemasangan alat peringatan dini gerakan tanah.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 26
11. Desa Tangguh Bencana
Salah satu tujuan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (perka
BNPB No. 1 Tahun 2012) ialah untuk meningkatkan kerjasama antara para pemangku
kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi,
LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli. Tujuan yang
ingin dicapai dari pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ini adalah
masyarakat memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana dan kemampuan untuk
mengurangi risiko, serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali
kehidupannya setelah terkena dampak bencana. program. Pada tahun 2016 kegiatan
desa tangguh meliputi fasilitasi pembentukan desa/kelurahan tangguh baru sebanyak
108 desa di 29 provinsi dan 49 Kabupaten/Kota. Rincian lokasi adalah sebagaimana
tabel (terlampir). Penentuan lokasi pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah 2015-2019. Di
tahun 2016, dari pembentukan 108 desa, BNPB telah menginisiasi pembentukan
desa/kelurahan tangguh bencana dengan ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan
(karhutla) sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
Pembentukan desa/kelurahan tangguh dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan
dilakukan sebanyak 30 desa, di 7 provinsi dan 14 Kabupaten/Kota (Rincian lokasi
terlampir).
12. Forum PRB
Upaya pengurangan risiko bencana juga dapat dilakukan melalui Forum Pengurangan
Risiko Bencana yang telah terbentuk, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Forum pengurangan risiko bencana merupakan wadah bagi para pelaku/pemangku
kepentingan untuk saling bertukar informasi, pelajaran-pelajaran dan praktik-praktik
yang baik dalam pengurangan risiko bencana. Forum PRB ini dibentuk dalam rangka
untuk menghadirkan atau menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok rentan dan
kelompok yang terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu,
keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam
forum menjadi suatu prioritas. Isu-isu keterlibatan kelompok disabilitas,
pengarustamaan gender dalam penanggulangan bencana, maupun peran kelompok
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 27
usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi salah satu hal yang penting dalam upaya
penurunan indeks risiko bencana.
Tahun 2016, BNPB telah melakukan inisiasi pembentukan dan penguatan forum PRB
sebanyak 6 kali. Upaya ini dilakukan agar inisiasi ini kemudian dapat dilanjutkan oleh
BPBD sehingga Forum PRB ini tidak hanya kemudian terbentuk di tingkat provinsi,
melainkan juga hingga kabupaten/kota bahkan juga pembentukan forum-forum tematik.
Hingga tahun 2016, Forum PRB telah terbentuk di 20 Provinsi, dan 48 Kabupaten/Kota,
dengan 20 Forum Tematik.
Permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan sumber daya baik manusia dan
juga anggaran. Untuk itu, penciptaan modeling disertai lesson learn atas keberhasilan
dan pengaruh forum PRB dalam upaya penurunan indeks risiko bencana serta
pengawasan dan pemantauan serta evaluasi yang kuat dari berbagai pihak merupakan
hal yang pokok dalam upaya mewujudkan dan menjaga eksistensi forum PRB di masa
depan.
13. Relawan PRB
Selanjutnya, upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan peningkatan
kapasitas masyarakat melalui pengembangan kapasitas relawan. BNPB sesuai
fungsinya, melakukan koordinasi dengan berbagai kelompok relawan yang tersebar di
Indonesia dalam upaya untuk menyiapkan dan mendukung upaya-upaya
penanggulangan bencana, baik di masa pra, tanggap, maupun pasca bencana.
Kelompok relawan yang dilibatkan dalam penanggulangan bencana berasal dari
beragam komponen seperti, TNI/POLRI, Organisasi Sosial Masyarakat (Nasional,
Lokal, dan Internasional), Perguruan Tinggi, dan juga Dunia Usaha.
Pelibatan kelompok relawan merupakan hal yang penting karena bencana merupakan
tanggung jawab bersama, bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah. Sumber
daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, perlu dikoordinasi dan dimobilisasi saat
dibutuhkan. Jika bencana belum terjadi, pembinaan melalui pelatihan-pelatihan
kerelawanan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 28
penanggulangan bencana, mengingat intensitas bencana setiap tahun semakin
meningkat.
Tahun 2016, BNPB telah melakukan upaya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan
melalui pelatihan relawan PB sebanyak 2000 relawan. Keterbatasan anggaran dan juga
sumber daya manusia yang tersedia menjadi tantangan yang mesti BNPB hadapi agar
keterwakilan, keterlibatan, data atas peran-peran komunitas relawan ini dapat terus
ditingkatkan dan digerakkan dalam upaya penanggulangan bencana. Di satu pihak,
organisasi kerelawanan adalah suatu organisasi yang cair dan tidak mengikat sehingga
akan selalu ada perubahan atas sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi
kerelawanan. Karena itu, kerja sama multipihak untuk meningkatkan kapasitas relawan
PB di seluruh wilayah Indonesia menjadi tanggung jawab bersama agar penanganan
bencana dapat dilakukan secara tepat, terkoordinasi dan terpadu.
Tabel 5: Jumlah Kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana
No Kegiatan Realisasi
2015 2016
1 Kajian Risiko Bencana 15 45
2 Kajian Risiko Bencana Aglomerasi 0 6
3 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
0 15
4 Kota Tangguh 8 12
5 Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
8 13
6 Sosialisasi Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
0 6
7 Gerakan PRB 0 23
8 Mitigasi Struktur Partisipatif 5 5
9 Rencana Kontinjensi 0 12
10 Penyediaan dan Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana
49 20
11 Pemasangan Alat Peringatan Dini Gerakan Tanah
34 17
12 Desa Tangguh Bencana 45
(100 desa) 49
(108 desa)
13 Forum PRB 6 6
14 Relawan PRB 4
(2000 relawan) 4
(2000 relawan)
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 29
Setiap pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana akan selalu
menghadapi tantangan terutama dalam hal koordinasi dan pertukaran informasi baik di tingkat
Pusat maupun daerah. Dalam rangka meminimalisasi tantangan tersebut diperlukan
pemutakhiran pengkajian risiko secara rutin yang akan memperkuat informasi risiko, salah
satunya adalah dengan mengembangkan sistem pemantauan bencana atau yang dikenal
sebagai Pusat Analisis Situasi Siaga Bencana (Pastigana). Pastigana merupakan fasilitas
yang dirancang untuk melaksanakan koordinasi kesiapsiagaan berbasis teknologi yaitu
sebagai focal point pengumpulan data anomali dan deteksi awal kejadian-kejadian yang
kemudian diproses untuk menghasilkan laporan analisa yang akan digunakan sebagai bahan
utama pengambilan keputusan eksekutif. Dengan adanya pengembangan Pastigana,
diharapkan kapasitas pengurangan risiko bencana baik di tingkat Pusat dan daerah dapat
ditingkatkan.
Dengan adanya kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana disajikan pada Tabel diatas,
diharapkan seluruh komponen penanggulangan bencana memiliki kemampuan dalam
mengenali ancaman dan kerentanan didaerahnya, serta mengetahui kapasitas yang dimiliki,
sehingga dapat memastikan tindakan yang cepat dan tepat apabila terjadi bencana.
Selain itu, guna meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan di kawasan regional Asia Pasifik
Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan latihan bersama berupa Tabletop Exercise
(TTX). Inisiatif Pemerintah Indonesia ini mendapat dukungan dari Emergency Management
Australia (EMA). Nama kegiatan ini adalah Ambon Disaster Response Exercise (Ambon
DiREx 2016 : Tabletop Exercise on the East Asia Summit Disaster Response Toolkit.
Ambon DiREx 2016 merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Joint Paper antara
Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia pada tahun 2011 mengenai “A Practical
Approach to Enhance Regional Cooperation on Disaster Rapid Response”, dengan tujuan
untuk meningkatkan kerjasama yang lebih luas melalui mekanisme-mekanisme regional
ASEAN yang telah ada seperti AHA Centre, AADMER, ACDM, ERAT, ARF DiREx dan lain
sebagainya.
Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx 2016) : Tabletop Exercise on the
East Asia Summit Disaster Response Toolkit dilaksanakan di Kota Ambon dengan
melibatkan 10 negara ASEAN dan negara mitra wicara ASEAN yaitu Amerika Serikat,
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 30
Australia, Jepang dan Selandia Baru. Tema Ambon DiREx 2016 adalah “Promoting EAS
Rapid Disaster Response Toolkit as Regional Protocol in Strengthening Effective
Collaboration Disaster Response and Resilience in the Region”. Adapun organisasi
internasional yang turut berpartisipasi pada kegiatan Ambon DiREx 2016 diantaranya
Sekretariat ASEAN, AHA Centre, UNOCHA, WHO, UNDP, UNESCO, FAO, WFP, UNICEF,
UNHCR, UNFPA, IFRC, OXFAM, HOPE Worldwide, Save the Children, World Vision, Mercy
Corps.
Pelaksanaan Ambon DiREx 2016: Tabletop Exercise mempunyai dua tujuan utama. Di tingkat
nasional, TTX tersebut bertujuan untuk memperkuat mekanisme operasional yang
terkoordinasi dan terencana untuk memastikan penanganan bencana yang efektif. Sedangkan
di tingkat regional, bertujuan untuk meningkatkan mekanisme/prosedur regional dalam berbagi
informasi, kapasitas dan sumberdaya yang terkait penanganan bencana serta untuk
meningkatkan ketangguhan kawasan.
Target Geladi Ruang Ambon DiREx 2016 : Tabletop Exercise on the EAS Rapid Disaster
Response Toolkit yaitu:
1. Memvalidasi mekanisme sharing informasi melalui peran dan fungsi National Focal Points
(NFP) dalam tanggap darurat bencana
2. Meningkatkan pemahaman yang sama dalam menangani/melindungi warga negara asing
(WNA) di wilayah terdampak bencana
3. Meningkatkan pemahaman yang sama terkait Standard Operating Procedure For
Regional Standby Arrangement and Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency
Response Operations (SASOP Chapter VI). SASOP Chapter VI penggunaan aset-aset
militer
4. Memvalidasi EAS Rapid Disaster Response Toolkit yang merupakan panduan referensi
bagi para pengambil keputusan dalam mengkoordinasikan penerimaan maupun
penawaran/pemberian bantuan saat tanggap darurat bencana
5. Menunjukkan pentingnya latihan bersama dalam meningkatkan kapasitas regional
terhadap respon bencana yang terkoordinasi
Ambon DiREx 2016 ini menjadi kesempatan bagi negara-negara East Asia Summit (EAS)
maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait untuk dapat memperkuat kerjasama satu
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 31
dengan yang lain serta meningkatkan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing pihak
mengenai peran dan tanggungjawabnya serta interoperability antar prosedur yang ada dalam
penanganan darurat bencana yang cepat dan efektif.
Selama pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kajian risiko bencana dapat
dikatakan efektif dan efisien namun belum optimal baik dalam penganggaran maupun
sumberdaya manusia yang ada. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target
meskipun dengan jumlah sumberdaya manusia yang terbatas dengan alokasi anggaran yang
tersedia. Meskipun demikian, perlu adanya pengkajian yang lebih intesif dalam hal
penyediaan sumberdaya dan anggaran khususnya dalam hal penanggulangan bencana.
Gambar 6: Ambon Disaster Response Exercise (Ambon DiREx 2016): Tabletop Exercise on the East Asia Summit Disaster Response Toolkit
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 32
Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana
Selama kurun waktu tahun 2008 – 2016
intensitas kejadian bencana semakin
meningkat. Sehingga penanganan bencana
dituntut untuk semakin cepat, efektif dan
profesional. Salah satu indikator kinerja
utama BNPB pada tahun 2016 yang
menggambarkan penanganan bencana
adalah rata-rata waktu respon kejadian
bencana, dimana pengukuran Rata-rata waktu respon kejadian bencana adalah seberapa
cepat upaya penanganan darurat pada awal informasi kejadian bencana yang diterima oleh
Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB dari Pusdalops BPBD terdampak bencana.
Tabel 6: Capaian Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana
Indikator Capaian
2015
2016
Target Realisasi % Realisasi
Rata-rata waktu respon
kejadian bencana
1 hari atau 24
jam
1 hari atau 24
jam
1 hari atau 24
jam
100 %
Pencapaian rata-rata waktu respon kejadian bencana tersebut dapat terpenuhi karena:
a. Adanya kecepatan informasi kejadian bencana dari BPBD daerah yang terdampak
bencana yang diterima oleh Pusdalops BNPB yang selalu aktif siaga 24 jam untuk
menerima segala berita/ informasi kejadian bencana di seluruh Indonesia. Selanjutnya
petugas Pusdalops BNPB mengeskalasi dan melaporkan kejadian bencana tersebut
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keandalan dan Kecepatan Penanganan
Darurat Bencana
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 33
kepada Kepala BNPB, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Direktur Tanggap Darurat
dan seluruh pejabat di lingkungan Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB.
b. Adanya dukungan informasi yang berasal dari instansi terkait (BMKG, PVMBG)
maupun Media elektronik (sosial media, internet, TV, radio).
c. Mobilisasi TRC yang dapat
bergerak cepat dalam waktu
maksimal 1 hari atau 24 jam
sehingga rata-rata waktu respon
kejadian bencana dapat tercapai.
d. Perlengkapan dan Peralatan TRC
yang memadai (Alat Komunikasi,
GPS, Kamera, Drone, dan lain-lain).
Adapun data waktu respon kejadian bencana yang ditangani oleh BNPB Tahun 2016
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 7: Rekapitulasi Lokasi Bencana Tahun 2016
NO LOKASI BENCANA
TANGGAL
REALISASI CAPAIAN
KEJADIAN LAPORAN DITERIMA
TRC TIBA DI LOKASI
1 Kab. Buru Selatan, Provinsi Maluku
Gempa Bumi 17 Januari 2016
17 Januari 2016
18 Januari 2016 100 %
2 Kab. Pidie, Provinsi Aceh
Banjir 27 Januari 2016
27 Januari 2016
28 Januari 2016 100 %
3 Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Banjir dan Tanah Longsor
5 Februari 2016
5 Februari 2016
5 Februari 2016 100 %
4 Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat
Banjir 7 Februari 2016
7 Februari 2016
8 Februari 2016 100 %
5 Kab. Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Gempa Bumi 12 Februari 2016
12 Februari 2016
13 Februari 2016
100 %
6 Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Banjir 26 Februari 2016
26 Februari 2016
27 Februari 2016
100 %
Gambar 7: Penanganan Banjir dan Tanah Longsor PurworejoTanggal 5 Februari 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 34
NO LOKASI BENCANA
TANGGAL
REALISASI CAPAIAN
KEJADIAN LAPORAN DITERIMA
TRC TIBA DI LOKASI
7 Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat
Tanah Longsor 8 Maret 2016
8 Maret 2016
9 Maret 2016 100 %
8 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Banjir Bandang 15 Maret 2016
15 Maret 2016
16 Maret 2016 100 %
9 Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
Banjir Sesuai 9 Mei 2016 9 Mei 2016 10 Mei 2016 100 %
10 Kab. Karo, Provinsi Sumatera Utara
Banjir Lahar Dingin
9 Mei 2016 9 Mei 2016 10 Mei 2016 100 %
11 Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat
Banjir Bandang dan Tanah Longsor
22 Mei 2016 22 Mei 2016 23 Mei 2016 100 %
12 Kab. Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
Banjir dan Tanah Longsor
18 Juni 2016 18 Juni 2016
19 Juni 2016 100 %
13 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Banjir 16 Juni 2016 16 Juni 2016
17 Juni 2016 100 %
14 Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Banjir dan Tanah Longsor
18 Juni 2016 18 Juni 2016
19 Juni 2016 100 %
15 Kab. Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Banjir dan Tanah Longsor
18 Juni 2016 18 Juni 2016
19 Juni 2016 100 %
16 Provinsi Jawa Timur Banjir 18 Juni 2016 18 Juni 2016
19 Juni 2016 100 %
17 Provinsi Sulawesi Utara
Banjir dan Tanah Longsor
21 Juni 2016 21 Juni 2016
22 Juni 2016 100 %
18 Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
Banjir dan Tanah Longsor
24 Juni 2016 24 Juni 2016
24 Juni 2016 100 %
19
Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
Banjir dan Tanah Longsor
16 Juli 2016 16 Juli 2016 17 Juli 2016 100 %
20 Kab. Pandeglang, Provinsi Banten
Banjir Bandang 24 Juli 2016 24 Juli 2016 25 Juli 2016 100 %
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 35
NO LOKASI BENCANA
TANGGAL
REALISASI CAPAIAN
KEJADIAN LAPORAN DITERIMA
TRC TIBA DI LOKASI
21 Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat
Banjir Bandang 20 September
2016
20 September
2016
21 September 2016
100 %
22 Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Banjir 30 September
2016
30 September
2015
1 Oktober 2015 100 %
23 Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
Banjir 2 Oktober 2016
2 Oktober 2016
2 Oktober 2016 100 %
24 Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
Tanah Longsor 7 Oktober 2016
7 Oktober 2016
8 Oktober 2016 100 %
25 Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
Banjir dan Tanah Longsor
9 Oktober 2016
9 Oktober 2016
10 Oktober 2016 100 %
26 Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur
Banjir 10 Oktober 2016
10 Oktober 2016
11 Oktober 2016 100 %
27 Kab. Klungkung, Provinsi Bali
Kegagalan Teknologi
16 Oktober 2016
16 Oktober 2016
17 Oktober 2016 100 %
28 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Banjir 24 Oktober 2016
24 Oktober 2016
24 Oktober 2016 100 %
29
Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo
Banjir 26 Oktober 2016
26 Oktober 2016
27 Oktober 2016 100 %
30 Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
Banjir dan Tanah Longsor
8 November 2016
8 November 2016
8 November 2016
100 %
31 Kab. Tangerang, Provinsi Banten
Banjir 13 November
2016
13 November
2016
14 November 2016
100 %
32 Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
Banjir 13 November
2016
13 November
2016
14 November 2016
100 %
33 Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
Banjir 3 Desember 2016
3 Desember 2016
3 Desember 2016
100 %
34 Kab. Pidie Jaya, Kab. Pidie, Kab. Bireun, Provinsi Aceh
Gempa Bumi 7 Desember 2016
7 Desember 2016
7 Desember 2016
100 %
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 36
NO LOKASI BENCANA
TANGGAL
REALISASI CAPAIAN
KEJADIAN LAPORAN DITERIMA
TRC TIBA DI LOKASI
35 Kab. Bima dan Kota Bima, Provinsi NTB
Banjir Bandang 21 Desember
2016
21 Desember
2016
22 Desember 2016
100 %
Pengerahan personil TRC BNPB melihat besaran kejadian bencana, sehingga tidak semua
kejadian bencana dikerahkan TRC BNPB. Untuk kejadian bencana yang dampak dan skalanya
kecil dan dapat ditangani oleh BPBD daerah maka penanganannya lebih diutamakan oleh TRC
BPBD daerah. Mengingat BNPB telah meningkatkan kapasitas TRC BPBD daerah melalui
pelatihan-pelatihan serta dukungan perlengkapan dan peralatan TRC.
Dalam rangka mobilisasi personil TRC BNPB untuk melaksanakan kaji cepat ke lokasi
bencana, BNPB telah melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya diantaranya:
Meminimalkan jumlah personil TRC sesuai dengan dampak dan skala kejadian
bencana.
Mengirimkan personil TRC yang kompeten dan mempunyai keahlian sesuai dengan
jenis bencana.
Melakukan koordinasi dengan BPBD daerah dalam pemanfaatan dukungan
perlengkapan dan peralatan yang telah diberikan BNPB kepada BPBD daerah.
Melakukan kerjasama dengan
unsur TNI, Polri, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten / Kota, BPBD, PMI,
Pemadam Kebakaran, Manggala
Agni, dan organisasi / institusi
penggiat Penanggulangan
Bencana.
Gambar 8: Penanganan Banjir Bandang Kab. Garut tanggal 21 September 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 37
Dalam rangka menunjang pencapaian rata-rata waktu kecepatan respon kejadian
bencana, BNPB telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:
a. Pendampingan Posko Kedaruratan
Pada status keadaan darurat bencana,
Komandan penanganan darurat
mengaktifkan atau meningkatkan pusat
pengendali operasi menjadi pos komando
tanggap darurat sesuai lokasi dan
tingkatan bencananya. Pos komando
tanggap darurat tersebut berfungsi untuk
mengkoordinasikan, mengendalikan,
memantau dan mengevaluasi
penanganan tanggap darurat. Mengingat
intensitas kejadian bencana di wilayah
Indonesia dari tahun ke tahun
frekuensinya meningkat baik dari jumlah
kejadian, jumlah korban, maupun dampak kerusakan sarana dan prasarana umum
lainnya, maka perlu dilakukan Pendampingan Posko kedaruratan dalam rangka
mendampingi daerah untuk memberikan petunjuk dan arahan, perintah serta
mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dalam masa kedaruratan
bencana di daerah yang terkena bencana pada saat penanganan darurat sehingga
penanganan darurat bencana dapat dilakukan secara tepat, cepat dan akuntabel.
Selama tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pendampingan posko kedaruratan
dengan mengaktifkan Pusdalops BNPB yang berlokasi di Kantor BNPB untuk
memonitor dan menerima segala informasi kejadian bencana secara up to date dari
seluruh wilayah Indonesia dan dengan segera merespon kejadian bencana secara
cepat dan tepat.
Selain mengaktifkan Pusdalops BNPB, pada tahun 2016 juga dilaksanakan
pendampingan posko kedaruratan ke 10 (sepuluh) lokasi di Indonesia, adapun
pendampingan posko kedaruratan yang dilaksanakan sebagai berikut:
Gambar 9: Posko Kedaruratan Gempa Bumi di Prov Aceh tanggal 22 Desember
2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 38
Tabel 8: Rekapitulasi Posko Kedaruratan Tahun 2016
NO WILAYAH JENIS BENCANA
1 Kab. Minahasa Tenggara Banjir dan Tanah Longsor
2 Kab. Alor Gempa Bumi
3 Provinsi DKI Jakarta Banjir
4 Kab. Solok Selatan Banjir dan Tanah Longsor
5 Provinsi Riau Karhutla
6 Kab. Bandung Banjir dan Tanah Longsor
7 Kab. Karo Erupsi Gunung Api
8 Provinsi Sumatera Selatan Karhutla
9 Kota Ternate Banjir dan Tanah Longsor
10 Provinsi Kalimantan Barat Karhutla
b. Koordinasi Penanganan Darurat
Untuk meningkatkan koordinasi
antara pusat dan daerah serta
dengan instansi terkait lainnya
dalam rangka penanganan darurat
bencana, maka diperlukan
koordinasi dalam penanganan
darurat. Pelaksanaan kegiatan
koordinasi ini dilakukan melalui
pertemuan-pertemuan antara
pimpinan/ pejabat BNPB dengan
pejabat daerah dan instansi lainnya guna mengambil suatu kebijakan atau
keputusan dalam percepatan penanganan darurat bencana, sehingga diharapkan
dengan pelaksanaan koordinasi tersebut penanganan darurat dapat dilakukan
secara cepat, tepat dan akuntabel. Hasil dari koordinasi penanganan darurat
diantaranya adalah:
Gambar 10: Koordinasi dengan Instansi terkait di Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kab. Sumedang Tanggal 23
September 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 39
Kecepatan informasi kejadian
bencana.
1. Percepatan penanganan
darurat bencana.
2. Terpenuhinya kebutuhan
dasar bagi korban bencana
dengan segera.
3. Optimalisasi penanganan
pengungsi akibat bencana.
4. Kemudahan akses dalam penanganan darurat bencana.
5. Percepatan pemulihan sarana dan prasarana secara darurat bagi masyarakat
korban bencana.
6. Mengedepankan usaha-usaha preventif dalam situasi siaga darurat.
Selama tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Koordinasi Penanganan Darurat ke
21 (dua puluh satu) lokasi di Indonesia sebagai berikut :
Tabel 9: Rekapitulasi Koordinasi Penanganan Daurat Tahun 2016
NO WILAYAH JENIS BENCANA
1 Kota Semarang Banjir
2 Prov. Kalimantan Barat Karhutla
3 Kota Bekasi Banjir
4 Kota Tangerang Banjir
5 Prov. Kalimantan Tengah Karhutla
6 Prov. Kalimantan Selatan Karhutla
7 Prov. Sumatera Selatan Karhutla
8 Prov. Sulawesi Selatan Banjir dan Tanah Longsor
9 Prov. Sumatera Barat Banjir dan Tanah Longsor
10 Kab. Karo Erupsi Gunung Api
11 Prov. Jawa Tengah Banjir dan Tanah Longsor
12 Kab. Kapuas Hulu Karhutla
13 Kab. Biak Banjir dan Tanah Longsor
14 Kota Manokwari Banjir dan Tanah Longsor
15 Kab. Pekalongan Banjir dan Tanah Longsor
Gambar 11: Koordinasi siaga darurat bencana Asap Akibat Karhutla di Kab. Banjar Prov.
Kalimantan Selatan Tanggal 5 September 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 40
NO WILAYAH JENIS BENCANA
16 Prov. Jawa Barat Banjir dan Tanah Longsor
17 Prov. DKI Jakarta Banjir
18 Kab. Bandung Banjir
19 Kab. Garut Banjir
20 Kota Ternate Banjir
21 Prov. Sulawesi Utara Banjir dan Tanah Longsor
c. Peningkatan Kapasitas Personil Penanggulangan Bencana
Peningkatan Kapasitas TRC Daerah
Kegiatan Peningkatan Kapasitas TRC Daerah secara umum bertujuan untuk
menyiapkan TRC PB daerah yang mampu melaksanakan tugas operasi
penanganan darurat awal pada setiap kejadian/ancaman bencana di wilayah
kerjanya. Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut:
1) Mampu memahami manajemen penanganan darurat bencana;
2) Mampu memahami peran TRC PB dalam perkuatan Indonesia tangguh bencana;
3) Mampu melaksanakan kaji cepat pada keadaan darurat bencana;
4) Mampu membantu dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban;
5) Mampu membantu penanganan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan
pengungsi pada fase awal keadaan darurat bencana;
6) Mampu memahami sistem komando penanganan darurat bencana.
Selama tahun 2016 BNPB melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas TRC
Daerah yang diikuti oleh 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Personil TRC
dari 40 (empat puluh) BPBD Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia.
Gambar 12: Kegiatan Simulasi Lapangan penanganan darurat bencana oleh peserta peningkatan kapasitas TRC Daerah Tanggal 20 Maret 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 41
Peningkatan kapasitas penanganan pengungsi
Kegiatan peningkatan kapasitas diberikan kepada personil BNPB dan BPBD
khususnya yang masuk kategori wilayah dengan indeks risiko bencana tinggi.
Peningkatan kapasitas tentang koordinasi dan manajemen tempat pengungsian
yang meliputi Pendataan Pengungsi, Desain Tempat Pengungsian, Distribusi
Logistik (Kebutuhan Dasar) di tempat pengungsian, dan Dukungan Psikososial/
Psychological First Aid, respon kebencanaan khususnya dalam koordinasi
penanganan pengungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dapat
dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Bantuan Kedaruratan Bencana
Kegiatan peningkatan kapasitas petugas pengelolaan bantuan kedaruratan
bencana secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar yaitu bantuan kesehatan, air bersih, sandang,
pangan, hunian sementara dan fasilitas hunian sementara di tingkat pusat
maupun daerah, dan secara khusus bertujuan untuk memperoleh pengetahuan
dan pemahaman terkait pelaksanaan pemberian bantuan kebutuhan dasar
sehingga mampu dilaksanakan sesuai dengan standar minimal pelayanan.
Gambar 13: Peningkatan Kapasitas Penanganan Pengungsi di Kabupaten Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 16 Maret 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 42
Peserta kegiatan ini berjumlah 40 (empat puluh) orang, yaitu terdiri dari 22(dua
puluh dua) orang personil BPBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan 18
(delapan belas) personil dari BNPB.
d. Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar
Untuk pelaksanaan pemberian bantuan darurat pemenuhan kebutuhan dasar bagi
masyarakat korban bencana, BNPB bersama dengan Pemerintah Daerah dan
masyarakat/dunia usaha bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan dasar korban
bencana pada saat status darurat bencana. Selama pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan dasar tersebut, masyarakat sudah mulai merasakan telah tercukupi. Hal
ini dikarenakan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prioritas kedua setelah
kegiatan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Untuk mendukung pemerintah daerah
dalam memenuhi kebutuhan dasar
korban bencana BNPB selama tahun
2016 memberikan bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar sebanyak 11,97%
dengan rincian: Bantuan pemenuhan
pangan korban bencana 3,07%, bantuan
pemenuhan sandang korban bencana
0,83%, bantuan pemenuhan hunian
Gambar 14: Peningkatan kapasitas Petugas Pengelola Bantuan Kedaruratan bencana di Pusdiklat WATSAN PMI Kab. Sumedang,
Provinsi Jawa Barat Tanggal 16 Mei 2016.
Gambar 15: Bantuan Kebutuhan Dasar di Kab.
Temanggung Tanggal 1 September 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 43
beserta fasilitas hunian korban bencana 6,32%, bantuan pelayanan kesehatan
korban bencana 0,41% dan bantuan pemenuhan air bersih dan sanitasi 1,34%,
sedangkan untuk pemenuhannya sampai dengan 100% telah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan didukung oleh Dunia Usaha dan lembaga non pemerintah
lainnya.
e. Inventarisasi/ verifikasi/ supervisi perbaikan darurat
Inventarisasi/ verifikasi/ supervisi
perbaikan darurat yaitu kegiatan yang
meliputi perbaikan darurat prasarana dan
sarana vital di lokasi bencana sehingga
fungsi sosial dan fungsi ekonomi dapat
berjalan dengan baik. Inventarisasi
/verifikasi /supervisi perbaikan darurat
yang telah dilaksanakan di tahun 2016
telah terealisasi sebanyak 24 (dua puluh
empat) lokasi.
f. Pendampingan Pembersihan Lingkungan
Pembersihan lingkungan adalah
upaya yang dilakukan untuk
membersihkan suatu lokasi dari
lumpur, sampah, puing, dan bahan-
bahan berbahaya yang ditimbulkan
akibat kejadian bencana. Kegiatan
identifikasi dan supervisi
pembersihan lingkungan yang telah
dilaksanakan di tahun 2016 adalah
sebanyak 16 (enam belas) lokasi.
g. Inventarisasi/Pendataan Pengungsi
Pendataan pengungsi yang dilaksanakan secara rinci by name by address
diperlukan sebagai dasar pemberian bantuan kepada para pengungsi baik itu untuk
Gambar 16: Inventarisasi/verifikasi/supervisi Perbaikan darurat di Kab. Bombana Tanggal 13
April 2016
Gambar 17: Pembersihan Lingkungan pasca bencana gempa bumi Prov Aceh Tanggal 7
Desember 2016
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 44
kebutuhan hunian darurat, kebutuhan logistik dasar dan dukungan psikososial.
Semakin cepat data pengungsi didapatkan semakin cepat penanganan terhadap
para pengungsi bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Prosentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
Target kinerja pada tingkat sasaran strategis dijadikan tolak ukur dalam mengukur
keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaiannya. Pengukuran, evaluasi dan
analisis capaian kinerja peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah
pascabencana menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala pengukuran ordinal
disampaikan sebagai berikut:
Gambar 18: Kegiatan Inventarisasi/ Pendataan Pengungsi tanggal 10 November 2016
Sasaran Strategis 3: Terselesaikannya Pemulihan Daerah Terdampak Bencana
Melalui Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 45
Tabel 10: Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran
Strategis Target Realisasi
Menurunnya indeks risiko
bencana di pusat – pusat
pertumbuhan yang berisiko
tinggi
Prosentase peningkatan
penyelesaian rehabilitasi dan
rekonstruksi daerah pascabencana 65 % 69,48 %
Dalam pencapaian target kedeputian pada tahun 2016 yaitu peningkatan penyelesaian
rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana, ditetapkan sebesar 65%. Prosentase
kinerja didapatkan melalui formula sebagai berikut :
𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐑 =(𝐗∗𝟏 )+(𝐘∗𝟎,𝟓)
𝟏𝟑𝟔 𝐑𝐏𝐉𝐌𝐍 x 100%
Keterangan :
X adalah jumlah daerah yang menyelesaikan RR dalam wilayah 136 RPJMN dengan nilai
bobot 1. Nilai X pada pelaksanaan RR Tahun 2016 sejumlah 48 wilayah dengan rincian
sebagai berikut:
o 33 wilayah provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan hibah RR tahun anggaran 2015
yang termasuk dalam sasaran lokus kegiatan penanggulangan bencana tahun 2015-2019;
o 15 wilayah provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan bantuan bidang sosial ekonomi
tahun anggaran 2016 yang termasuk dalam sasaran lokus kegiatan penanggulangan
bencana tahun 2015-2019
Y adalah jumlah daerah yang menyelesaikan RR di luar wilayah 136 RPJMN dengan nilai
bobot 0,5. Nilai Y pada pelaksanaan RR Tahun 2016 sejumlah 93 wilayah dengan rincian
sebagai berikut:
o 83 wilayah provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan hibah RR tahun anggaran 2015
yang tidak termasuk dalam sasaran lokus kegiatan penanggulangan bencana tahun 2015-
2019
o 10 wilayah provinsi/kabupaten/kota yang dialokasikan bantuan bidang sosial ekonomi
tahun anggaran 2016 yang tidak termasuk dalam sasaran lokus kegiatan penanggulangan
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 46
bencana tahun 2015-2019.
Penetapan prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah
pascabencana berdasarkan pada jumlah daerah yang telah menyelesaikan kegitan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang bersumber dari alokasi anggaran dana
cadangan yang diberikan dalam bentuk hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan
anggaran DIPA BNPB untuk kegiatan pemulihan sosial ekonomi. Hibah RR yang dihitung
dalam kinerja ini adalah hibah RR yang dianggarkan dan disalurkan pada TA 2015 dan
pelaksanaan/penyelesaiannya pada tahun 2016. Sementara untuk pemulihan sosial
ekonominya merupakan kegiatan pada DIPA BNPB TA 2016 yang dilaksanakan dan
selesai pada tahun 2016. Berdasarkan perhitungan pada rumus diatas, diperoleh hasil
sebagai berikut :
𝐏𝐫𝐨𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐤𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐑 =(𝟒𝟖∗𝟏 )+(𝟗𝟐∗𝟎,𝟓)
𝟏𝟑𝟔 x 100%
= 69,48%
Berdasarkan skala pengukuran tersebut, capaian kinerja BNPB untuk penyelesaian
Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat dikatakan sangat baik, karena melampaui target
pencapaian yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015
sebesar 63,75%, maka capaian kinerja Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,74%, seiring dengan meningkatnya target
yang ingin dicapai yaitu 65%.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 47
Tabel 11:
Perbandingan capaian kinerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2015 dan 2016
Target sesuai RPJMN yang harus dicapai pada rentang waktu dari tahun 2015 sampai
tahun 2019 sebesar 70%. Melihat realisasi yang telah dicapai pada tahun 2016 sebesar
69,48%, maka sasaran strategis berupa terselesaikannya pemulihan daerah terdampak
bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi optimis dapat tercapai.
Tabel 12:
Daftar Wilayah Penerima Hibah TA 2015 Termasuk Dalam Sasaran Lokus PB 2015-2019
No. Provinsi/Kota/Kab Keterangan
1 Kab. Karo 1
2 Kota Padang 1
3 Kab. Kep. Mentawai 1
4 Kab. Lampung Barat 1
5 Kab. Tanggamus 1 6 Kota Bandar Lampung 1
7 Kab. Lahat 1
8 Kab. Cilacap 1
9 Kab. Kebumen 1
10 Kab. Semarang 1
11 Kab. Sidoarjo 1
12 Kab. Jember 1
13 Kab. Bangkalan 1
14 Kab. Malang 1
15 Kab. Sangihe 1
16 Kab. Minahasa Selatan 1
17 Kota Manado 1
18 Kab. Parigi Moutong 1
19 Kab. Konawe 1
20 Kab. Bantaeng 1
21 Kab. Ketapang 1
22 Kab. Lombok Timur 1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2015 2016
Target Realisasi Target Realisasi
Prosentase peningkatan
penyelesaian rehabilitasi dan
rekonstruksi daerah pascabencana
60 % 63,75 % 65 % 69,48 %
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 48
No. Provinsi/Kota/Kab Keterangan 23 Kab. Lombok Barat 1
24 Kab. Dompu 1
25 Kab. Bima 1
26 Kab. Ngada 1 27 Kab. Alor 1
28 Kab. Kep. Morotai 1 29 Kab. Buru 1
30 Kota Ambon 1
31 Kota Jayapura 1
32 Kab. Teluk Wondama 1 33 Kab. Manokwari 1
Total 33
Tabel 13 Daftar Wilayah Penerima Hibah TA 2015 Diluar Dari Sasaran Lokus PB 2015-2019
No. Provinsi/Kota/Kab Keterangan
1 Prov. Aceh 0,5
2 Kab. Aceh Barat Daya 0,5
3 Kab. Aceh Selatan 0,5
4 Kab. Aceh Besar 0,5
5 Kab. Aceh Tengah 0,5
6 Kab. Bener Meriah 0,5
7 Prov. Sumatera Utara 0,5
8 Kab. Mandailing Natal 0,5
9 Kab. Nias 0,5
10 Kab. Humbang Hasundutan 0,5
11 Kab. Nias Barat 0,5
12 Kab. Tapanuli Selatan 0,5
13 Kab. Labuhan Batu Sltn 0,5
14 Kota. Tebing Tinggi 0,5
15 Kab. Pakpak Barat 0,5
16 Prov. Sumatera Barat 0,5
17 Kab. Solok Selatan 0,5
18 Kab. Tanah Datar 0,5
19 Kota Sawahlunto 0,5
20 Kab. Solok 0,5
21 Prov. Jambi 0,5
22 Kota Sungai Penuh 0,5
23 Prov. Lampung 0,5
24 Prov. Sumatera Selatan 0,5
25 Kota Pagar Alam 0,5
26 Prov. Jawa Tengah 0,5
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 49
No. Provinsi/Kota/Kab Keterangan
27 Kab. Pati 0,5
28 Kab. Temanggung 0,5
29 Kab. Jepara 0,5
30 Kab. Pekalongan 0,5
31 Kab. Karanganyar 0,5
32 Prov. Jawa Timur 0,5
33 Kota. Probolinggo 0,5
34 Kab. Lumajang 0,5
35 Kab. Situbondo 0,5
36 Kab. Tuban 0,5
37 Kab. Tulungagung 0,5
38 Kab. Blitar 0,5
39 Prov. Bali 0,5
40 Kab. Karangasem 0,5
41 Prov. Sulawesi Utara 0,5
42 Kab. Kep. Sitaro 0,5
43 Kab. Bolaang Mongondouw 0,5
44 Kab. Minahasa 0,5
45 Kota Tomohon 0,5
46 Prov. Sulawesi Tengah 0,5
47 Prov. Sulawesi Tenggara 0,5
48 Kab. Kolaka Utara 0,5
49 Kab. Konawe Utara 0,5
50 Kab. Muna 0,5
51 Kota. Baubau 0,5
52 Prov. Gorontalo 0,5
53 Kab. Gorotalo Utara 0,5
54 Prov Sulawesi Selatan 0,5
55 Kab. Pinrang 0,5
56 Kab. Enrekang 0,5
57 Kab. Luwu 0,5
58 Kab. Wajo 0,5
59 Kab. Kep. Selayar 0,5
60 Kab. Soppeng 0,5
61 Kab. Toraja Utara 0,5
62 Kab. Sidenreng Rappang 0,5
633
Kota Pare-pare 0,5
64 Kab. Barru 0,5
65 Kab. Malinau 0,5
66 Prov. Kalimantan Tengah 0,5
67 Kab. Kotawaringin Barat 0,5
68 Kab. Kotawaringin Timur 0,5
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 50
No. Provinsi/Kota/Kab Keterangan
69 Prov. Kalimantan Barat 0,5
70 Prov. Kalimantan Selatan 0,5
71 Kab. Hulu Sungai Utara 0,5
72 Prov. NTB 0,5
73 Prov. NTT 0,5
74 Kab. Timor Tengah Utara 0,5
75 Kab. Sumba Tengah 0,5
76 Kab. Kupang 0,5
77 Kab. Flores Timur 0,5
78 Kab. Manggarai Barat 0,5
79 Prov. Maluku 0,5
80 Kab. Keerom 0,5
81 Kab. Tolikara 0,5
82 Kab. Yapen 0,5
83 Kab. Tambrauw 0,5
Total 33
Tabel 14: Daftar Wilayah yang Mendapat Intervensi Kegiatan Sosial Ekonomi Pada Tahun 2016
No. Provinsi/Kota/Kab Keterangan No. Provinsi/Kota/Kab Keterangan
1 Kab. Karo 1 1 Kota Batam 0.5
2 Kab Manggarai 1 2 Kab Agam 0.5
3 Kab Pacitan 1 3 Kab. Majalengka 0.5
4 Kab. Bojonegoro 1 4 Kab Bolaang Mongondow
0.5
5 Kota Manado 1 5 Kab Bener Meriah 0.5
6 Kota Balikpapan 1 6 Kab Kediri 0.5
7 Kab Sukabumi 1 7 Kab Bombana 0.5
8 Kota Bandung 1 8 Kab Aceh Tengah 0.5
9 Kab. Tasikmalaya 1 9 Kab Banjarnegara 0.5
10 Kab. Minahasa Selatan
1 10 Kota Semarang 0.5
11 Kab Alor 1
12 Kab Badung 1
13 Kab Parigi Moutong. 1
14 Kota Surabaya 1
15 Prov DI Yogyakarta 1
Total 15 Total 10
Termasuk Dalam Sasaran Lokus PB 2015-2019
Tidak Termasuk Dalam Sasaran Lokus PB 2015-2019
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 51
Pada tahun sebelumnya (2009, 2010, 2011 dan 2013), penyelesaian kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena
bencana diberikan bantuan dana sosial berpola hibah dalam bentuk block grand.
Sedangkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2012 dan 2014 tidak
cair, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana tidak dapat
dilaksanakan sesuai perencanaan. Dalam rangka peningkatan penyelesaian rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana telah disusun kebijakan baru terkait dengan bantuan
pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan dengan sistem dana sosial berpola
hibah digantikan dengan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang
disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana tertuang pada:
1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015 tentang
Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan
Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
2) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015
tentang Hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah
Daerah dalam Rangka Bantuan
Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana.
3) Petunjuk Pelaksanaan
Hibah dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah
dalam Rangka Bantuan
Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana.
Penggunaan bantuan ini merupakan “lex specialist” atau aturan khusus pada hibah
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dimana bencana tidak mengenal tahun
anggaran. Demikian juga dengan pemanfaatan hibah bantuan dana rehabilitasi dan
Gambar 19: Kegiatan Rakor Dalam Rangka Penandatanganan PHD
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 52
rekonstruksi yang tidak harus mengikuti siklus anggaran Januari sampai dengan Desember
pada tahun berjalan. Kekhususan lainnya adalah penyaluran hibah dilakukan secara
sekaligus sejumlah yang tercantum dalam perjanjian hibah.
Berdasarkan kebijakan pengehematan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar 50%,
maka BNPB melakukan perubahan yang semula akan dialokasikan kepada 124 pemda
diubah menjadi 96 pemda dan dilakukan penyesuaian alokasi per daerah. Beberapa daerah
yang semula diusulkan untuk mendapatkan hibah pada tahun anggaran 2016 menjadi
tertunda dan akan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2017. Hibah yang dialokasikan
tahun 2016 prioritas untuk penyelesaian pemukiman bagi korban gempa bumi dan tsunami
Mentawai, banjir dan longsor Sulawesi Utara khususnya kota Manado serta bencana lainnya
di berbagai daerah yang berdampak pada sektor tertentu, terutama infrastruktur yang rusak
dan perlu segera diperbaiki agar kerusakan dan kerugian tidak semakin bertambah.
BNPB dalam fungsinya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RR
pascabencana melakukan pemantauan secara berkala dan melaporkan progres kegiatan
serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di daerah penerima hibah RR
Pascabencana. Sesuai dengan program priotas nasional dalam rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana di Kepulauan Mentawai Prov. Sumatera Barat, Kab. Karo, Prov.
Sumatera Utara dan Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara, berikut disampaikan progres
kegiatan RR pada ketiga daerah tersebut pada tahun 2016.
1. RR Pasca Gempa Kep. Mentawai
Hingga akhir Desember 2016 huntap telah terbangun 100% yaitu sebanyak 2.072 KK
beserta kelengkapan infrastruktur prasarana lingkungan dan air sanitasi. Sementara itu
pemenuhan terhadap kebutuhan penerangan dari 2.072 KK telah terfasilitasi
penerangan/listrik melalui anggaran RR BNPB dengan daya PLN = 311 KK dan
Gambar 20: Rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Mentawai
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 53
Kementerian ESDM dengan daya PLTS = 584 KK. Melalui dana hibah RR TA 2015
digunakan untuk memfasilitasi listrik dengan daya PLTS = 778 KK yang
pelaksanaannya tahun 2017 dan ditargetkan selesai bulan November 2017, sedangkan
kekurangan 399 KK akan difasilitasi melalui daya PLN dalam program listrik desa 2017.
2. RR Pasca Banjir Bandang Manado
Pada pemulihan Ex-Situ (Relokasi), sasaran relokasi sebesar 2.054 KK (unit rumah)
dengan target pembangunan tahap I sebesar: 1.000 KK (unit rumah), dengan stimulan
bantuan sebesar Rp40jt/KK (unit rumah) menggunakan pola pemberdayaan
masyarakat. Progres pembangunan rumah ex-situ di Kelurahan Pandu hingga akhir
Desember 2016 selesai terbangun 1.000 unit.
Pada pemulihan In-Situ, sasaran sebesar 3.018 KK (unit rumah), dengan stimulant
bantuan sebesar Rp40jt/KK (unit rumah) untuk rusak berat dan Rp20jt/KK (unit rumah)
untuk rusak sedang dengan pembangunan menggunakan pola pemberdayaan
masyarakat.
Progres pembangunan rumah in-situ tahun 2016 telah terfasilitasi bantuan dana rumah
(BDR) sebanyak 2.030 hingga akhir Desember 2016. Sisanya dana yang tersedia untuk
988 KK (Rusak Berat =537 KK dan Rusak Sedang =451 KK), namun setelah dilakukan
verifikasi dan validasi cukup untuk 1.360 KK (RB=165 KK dan RS=1.195 KK) akan akan
dilanjutkan pada tahun 2017 melalui perpanjangan pemanfaatan dana hibah TA 2015.
Upaya pemulihan sektor sosial berupa penguatan para tokoh agama, upaya ini
sekaligus akan memberikan ruang bagi terbentuknya komunitas relawan kebencanaan
di sektor agama; hal ini sangat dibutuhkan karena sejauh ini upaya penanggulangan
bencana sangat membutuhkan peran dan tanggungjawab lembaga agama, terutama
dalam menguatkan kembali sruktur mentalitas dan spiritualitas masyarakat korban
bencana. Keberadaan para Tokoh Agama di tengah masyarakat hingga saat ini masih
merupakan figur sentral yang relatif masih lebih dipercaya dan didengar oleh
masyarakat. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas para Tokoh Agama tersebut
akan menjadi bagian strategis dari upaya membangun dan menguatkan kembali
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 54
kesadaran dalam aspek mentalitas dan spiritualitas masyarakat di wilayah
pascabencana.
Upaya pemulihan sektor ekonomi di Kota Manado telah dilakukan dalam kegiatan
Pendampingan Ekonomi ialah usaha kuliner. BNPB telah menyalurkan stimulan berupa
peralatan dan bahan-bahan kepada kelompok yang dibentuk oleh masyarakat di Desa
Karame, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Berdasarkan kesepakatan masyarakat,
maka dibentuklah Kelompok Usaha Masyarakat Kuliner Kukis Cerdas. Setelah kegiatan
pendampingan ekonomi dilakukan, BNPB akan melakukan kegiatan pembinaan
pendampingan ekonomi dalam rangka memperkuat kelompok usaha serta peranan
pemerintah daerah
3. Gunung Sinabung Kabupaten Karo
Pada pembangunan huntap relokasi menggunakan dana hibah TA 2015, sasaran
relokasi sebesar 1.683 KK (unit rumah). Hasil verifikasi dan validasi sebanyak 1.682 KK
telah ditetapkan melalui SK Bupati Karo. Besarnya stimulan bantuan dana rumah (BDR)
sebesar Rp. 59,4 juta untuk pembelian tapak rumah dan pembangunan rumah serta
bantuan lahan usaha tani (BDLUT) sebesar Rp.50,6 juta.
Gambar 21: Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang Manado
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 55
Pembangunan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme
relokasi mandiri. Relokasi mandiri adalah masyarakat menyiapkan lahan dan
membangun rumahnya secara mandiri dengan didampingi secara teknis oleh Tim
Pendamping (fasilitator). Pembatasan relokasi mandiri yaitu di luar 7 Km dari puncak
Gunung Sinabung dan atau di luar batas Area Terdampak Langsung (ATL) berdasarkan
rekomendasi PVMBG dan lokasinya masih berada di dalam wilayah Kabupaten Karo.
Progres pembangunan rumah relokasi sampai dengan saat ini telah terealisasi
sebanyak 93 KK sedang proses pembangunan fisik rumah melalui pendampingan Tim
Rekompak Kemen PUPR dan 55 KK telah dicairkan bantuannya karena telah
membangun sendiri rumahnya. Sementara untuk Bantuan Lahan Usaha Tani (BDLUT),
telah terealisasi sebanyak 1.263 KK.
Sehubungan dengan dana bantuan baik rumah dan lahan usaha tani telah tertransfer
dari rekening kas umum daerah ke rekening kelompok masyarakat, maka sifat dana
adalah dana masyarakat sehingga proses pembangunan hunian tetap relokasi mandiri
dapat dilanjutkan pada TA 2017 yang masih akan mendapatkan pendampingan dari
Tim Rekompak Kemen PUPR.
Kegiatan pendampingan sosial dilaksanakan di Kawasan Relokasi Siosar pada masing-
masing desa, yaitu Desa Simacem, Kelompok Tari Siosar mengembangkan pelatihan
tari dan pelatihan tudung serta make up tari. Desa Sukameriah berupa pendampingan
sosial yang dilaksanakan berupa peningkatan kemampuan Bahasa Inggris untuk
siswa/i SD, SMP, dan SMA. Serta Desa Bekerah dilaksanakan revitalisasi Posyandu
Desa bekerah dengan kegiatan berupa Pelatihan Kader Posyandu dan pemberian
makanan tambahan bagi balita.
Upaya pemulihan sektor ekonomi di Kawasan Relokasi Siosar telah dilakukan dalam
kegiatan Pendampingan Ekonomi ialah usaha keripik kentang. BNPB telah
menyalurkan stimulan berupa peralatan dan bahan-bahan kepada kelompok yang
dibentuk oleh masyarakat di Desa Simacem, Kawasan Relokasi Siosar, Kabupaten
Karo. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, maka dibentuklah Kelompok Usaha
Bersama (KUB) Simacem Simalem. BNPB telah memberikan lima (5) set alat
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 56
pengolahan keripik kentang untuk kelompok tersebut. Setelah kegiatan pendampingan
ekonomi dilakukan, BNPB akan melakukan kegiatan pembinaan pendampingan
ekonomi dalam rangka memperkuat kelompok usaha serta peranan pemerintah
daerah.
Dalam upaya peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana
BNPB memberikan dorongan berupa stimulan dalam memulihkan penghidupan sosial
ekonomi masyarakat dilakukan dengan melalui pendampingan ekonomi, pembinaan
pendampingan ekonomi, dukungan pemasaran, pendampingan sosial serta gelar budaya.
Gambar 22: Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca erupsi Sinabung
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 57
1) Pendampingan Ekonomi
BNPB selama tahun 2016 telah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk
pendampingan pada sektor ekonomi. Pendampingan ini menjadi stimulan masyarakat
terdampak agar menjadi semakin lenting dan resisten terhadap bencana yang baru saja
mereka alami.
Hasil dari kegiatan ini telah mengangkat dan meningkatan kemampuan ekonomi warga
diwilayah kebencanaan, serta ketangguhan masyarakat dalam hal memulihkan kondisi
ekonomi pasca bencana, mendorong terciptanya kearifan lokal dalam memanfaatkan potensi
dan sumberdaya lokal yang ada untuk mencegah atau mengurangi dampak kebencanaan
(jika sewaktu-waktu datang kembali) dan menimpa perekonomian masyarakat.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 58
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pendampingan ekonomi merupakan keberlanjutan
program pendampingan ekonomi yang berfokus pengembangan usaha komoditas unggulan
berbasis sumberdaya lokal. Pada tahun 2016 BNPB menginisiasi beberapa perjanjian antara
BNPB, BPBD dan SKPD pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan program
pemulihan ekonomi berupa stimulan untuk kelompok masyarakat terdampak yang telah
dimulai sejak tahun 2015. Dengan campur tangan pemerintah daerah maka kelompok
masyarakat yang masih mendapatkan pendampingan diarahkan agar mereka semakin
mandiri.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 59
2) Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak Bencana
Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak
Bencana Merupakan kegiatan publikasi yang
diharapkan ada dukungan pemasaran pada
kelompok korban terdampak bencana yang sudah
mulai bangkit memperbaiki perekonomiannya.
Melalui kegiatan pameran juga diharapkan dapat
membantu mempromosikan produk yang dihasilkan
korban terdampak bencana, sehingga dapat
meningkatkan penjualan dan pendapatan. Adapun
dalam tataran pelaksanaan kegiatan berupa
pameran dengan melibatkan dan menampilkan
produk hasil karya masyarakat terdampak bencana
yang diselenggarakan di Jakarta, Bali, Surabaya,
Batam, Manado, Semarang dan Yogyakarta
Pemulihan dan Peningkatan Sosial Pascabencana
1) Pendampingan Sosial
BNPB melaksanakan program dan kegiatan
Pendampingan Sosial di daerah pascabencana
dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan
fasilitasi pendampingan dari tenaga- tenaga
profesional pemberdayaan masyarakat. Kegiatan
ini telah berjalan dan mendapat apresiasi positif
dari masyarakat karena kebutuhan sosial mereka
menjadi terpenuhi. Bahkan beberapa kelompok
masyarakat yang terdampak bergantung terhadap
pemulihan sosial yang terdiri dari seni dan budaya lokal. Dampak langsung dari kegiatan ini
adalah terbangunnya hubungan antara kelompok masyarakat di wilayah terdampak bencana
yang tadinya tersekat dengan stratifikasi sosial. Diharapkan pola hubungan yang terbangun
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 60
didalam masyarakat menjadi semakin solid dalam menghadapi bencana.
2) Gelar Budaya
Kegiatan Gelar Budaya di Wilayah Pascabencana adalah memulihkan dan meningkatkan
kesejahteraan sosial di wilayah pascabencana menumbuhkan kembali semangat, motivasi
dan kepercayaan diri masyarakat pascabencana berdasarkan kesenian yang berkembang
sesuai dengan masyarakat di wilayah pascabencana pada tahun 2016 ini dilaksanakan di
di Kab Minahasa Selatan dan Kab Tasikmalaya. Gelar Budaya adalah salah satu upaya
BNPB untuk memulihkan sektor sosial serta menumbuhkan kembali kearifan lokal
masyarakat terdampak bencana. Melalui gelar budaya, BNPB berhasil mengangkat
semangat masyarakat untuk bersosialisasi, menyamakan persepsi dan semangat dalam
penanggulangan bencana di wilayahnya. Dampak yang bisa dirasakan langsung oleh
masyarakat adalah bagaimana mereka tetap menjaga kearifan lokal khususnya dalam
pengurangan risiko bencana. Dengan peranan BNPB selanjutnya mereka dapat lebih
resisten dan memiliki daya lenting untuk menghadapi bencana di wilayahnya
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 61
Dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, beberapa inovasi yang
telah dilakukan BNPB antara lain:
a) Aplikasi Pendukung dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(RR)
Seluruh aplikasi RR akan
diintegrasikan dalam sebuah
web RR, sebagai basis data
dijital dari seluruh rangkaian
kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana
guna mendukung program
peningkatan penyelenggaraan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis e-Governance.
Gambar 23: Penampilan tarian dari masyarakat terdampak bencana
dalam Kegiatan Gelar Budaya Kab Tasikmalaya dan
Minahasa Selatan
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 62
e-Jitupasna
Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) merupakan tahap awal yang
dilakukan dari rangkaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah
pascabencana. Dalam rangka meningkatkan akurasi Jitupasna berupa kajian
dampak, akibat serta kebutuhan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat,
akurat dan terpadu, dikembangkan aplikasi e-Jitupasna untuk memudahkan
proses pengkajian tersebut. e-Jitupasna dilengkapi dengan Petunjuk teknis, buku
panduan, serta aplikasi desktop dan web-based, yang telah digunakan pada
tahap perencanaan RR Pascabencana baik di BNPB maupun di BPBD.
Pemanfaatan e-jitupasna mendukung kinerja peningkatan penyelesaian
rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pascabencana dengan cepat, tepat dan
terintegrasi.
e-Proposal
Aplikasi e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk menertibkan
pemasukan proposal/usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
yang disampaikan oleh pemerintah daerah (BPBD prov/kab/kota) kepada BNPB
melalui satu pintu secara online. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas,
efektivitas dan efisiensi. Hanya proposal yang memenuhi syarat administrasi
Gambar 24: Aplikasi e-Jitupasna
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 63
lengkap yang akan mendapat nomor registrasi dan layak ditindaklanjuti untuk
verifikasi lapangan. Pembuatan rancangan e-proposal sudah selesai dan uji coba
kepada beberapa BPBD telah dilakukan pada tahun 2016. Tahap selanjutnya
perlu disosialisasikan kepada seluruh BPBD dan dibuat aturan/legislasi untuk
penerapan/implementasinya.
e-Pelaporan
e-Pelaporan merupakan aplikasi yang mendukung pelaporan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terkait pemanfaatan hibah
pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tujuan dari e-pelaporan
adalah untuk memudahkan pembuatan laporan, meminimalisir kesalahan dalam
pembuatan laporan, mempercepat penyampaian laporan dan menyediakan
database dan arsip elektronik pelaporan.
e-Pelaporan mulai diaplikasikan pada pemerintah daerah penerima dana hibah
RR sejak tahun anggaran 2015. Pada aplikasi ini tersimpan seluruh data
pelaksanaan RR mulai dari data penyaluran, rencana kerja (RKA) sampai
dengan progress triwulan dan laporan akhir.
Gambar 25: Aplikasi e-proposal
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 64
e-Asset
Pengembangan e-Asset dilakukan untuk inventarisasi seluruh aset fisik hasil
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2009 s.d 2013. Tujuan pelaksanaan
kegiatan ini adalah untuk menyediakan database hasil kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana dengan lingkup kegiatan adalah seluruh hasil
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menggunakan alokasi dana APBN
pada DIPA BNPB tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2013 yang dikelola oleh
provinsi/kabupaten/kota penerima dana.
Proses inventarisasi dan manajemen database dilakukan secara bertahap, mulai
dari April 2015 dan masih berlangsung hingga saat ini. Diharapkan seluruh aset
fisik hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diinventarisasi sehingga
mempermudah dalam monitoring dan evaluasi secara keseluruhan, terhadap
kebijakan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah secara
komprehensif. Untuk selanjutnya hasil e-Asset akan terkoneksi dengan e-
Pelaporan yang menghasilkan database komprehensif seluruh kegiatan RR
pascabecana mulai dari 2009 sampai dengan saat ini.
Gambar 26: Aplikasi e-pelaporan
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 65
Mapping asset
Mapping asset merupakan kegiatanpemetaan rumah dan aset fisik hasil kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis web-GIS. Kegiatan ini
terutama dimaksudkan guna melengkapi informasi spasial dari basis data aset
kegiatan RR Pascabencana tahun 2009 – 2013.
Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun Anggaran 2015.
Kegiatan dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis web untuk
menampilkan hasil pemetaan aset yang dilaksanakan di 5 (lima) provinsi yaitu
Sumatera Barat, Jawa Tengah, DIY, Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2016,
kegiatan pemetaan aset dilanjutkan dengan mengembangkan aplikasi untuk
survey lapangan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis android. Pemetaan
dilaksanakan di 2 (dua) provinsi yaitu Aceh dan NTB.Untuk selanjutnya, akan
dilakukan pemetaan rumah dan aset rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah
yang belum tercover pada T.A 2015 dan 2016.
Gambar 27: Aplikasi e-asset
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 66
b) Indeks Pemulihan Pascabencana
Indeks pemulihan pascabencana adalah indeks yang mengukur pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana pada suatu daerah/wilayah/kawasan terdampak
bencana melalui perkembangan data dan informasi kondisi sosial ekonomi
masyarakatnya. Salah satu metoda yang digunakan adalah Indonesia Post Disaster
Recovery Index (Ina-PDRI), suatu metoda yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh
penggiat rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia, diantaranya BNPB, BPS, Akademisi,
UNDP, dll.
Rumusan Ina-PDRI yang digunakan untuk menghitung Indeks pemulihan ekonomi di
wilayah pascabencana adalah indeks komposit yang terdiri dari beberapa indeks dari
aspek: (1) pendidikan, (2) kesehatan dan (3) ekonomi.
Gambar 28: Mapping Asset
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 67
Cara pengumpulan data (berupa data kualitatif dan kuantitatif) adalah dengan survey,
wawancara, dan pengamatan, serta desk studi dari dokumen yang tersedia, meliputi:
1) Data subjek terkait dengan opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik;
2) Data fisik terkait dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi dan infrastruktur;
3) Data dokumenter seperti jurnal, laporan kegiatan, hasil kajian.
Adapun parameter yang diukur adalah sebagai berikut:
1) Aspek pendidikan berupa Angka partisipasi murni (APM) SD, SLTP dan SLTA.
2) Aspek Ekonomi berupa Angka Partisipasi Angkatan Kerta (TPAK), dan
3) Aspek kesehatan berupa Angka Kesakitan (Morbidity).
Pada tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan pengukuran indeks pemulihan
pascabencana metoda Ina-PDRI di 30 kabupaten/kota, termasuk diantaranya adalah
wilayah yang terdampak bencana masif, yaitu Kabupaten Karo Sumatera Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, dan Kota Manado Sulawesi Utara.
Pada tahun anggaran 2017 direncanakan pelaksanaannya akan dikembangkan di
kabupaten/kota penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun
anggaran 2015. Dengan menggunakan metode penentuan jumlah sampel untuk
menentukan jumlah KK pada masyarakat terdampak bencana yang diwawancarai
dengan purposive sampling, pelaksanaan pengukuran Indeks Pemulihan Bencana (Ina-
PDRI) di 30 kabupaten/kota menunjukkan :
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 68
tingkat kesejahteraan adalah suatu komposit indeks yang terdiri dari indeks
pemulihan aspek pendidikan, indeks pemulihan aspek kesehatan dan indeks
pemulihan aspek ekonomi.
peningkatan nilai indeks Ina-PDRI rata-rata dari tahun 2014 ke tahun 2015 adalah
sebesar 2,46%.
Kesimpulan hasil perhitungan Ina-PDRI di 30 kabupaten/kota kajian bahwa telah terjadi
peningkatan nilai indeks pemulihan ekonomi dari saat terjadinya bencana sampai
dengan tahun 2015. Peningkatan nilai indeks Ina-PDRI rata-rata dari tahun 2014 ke
tahun 2015 adalah sebesar 2,46%. Peningkatan nilai ini artinya adalah upaya dari
pemerintah khususnya BNPB telah mampu membantu mendorong masyarakat
terdampak agar dapat kembali hidup mandiri dengan segala sumber daya yang
dimilikinya. Karena pencapaian-pencapaian program BNPB pada masa pemulihan
pascabencana memang mengupayakan masyarakat agar tidak berlarut-larut
tenggelam dalam suasana bencana. Oleh karena itu masih diperlukan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mencapai terjadinya pemulihan
seperti sedia kala atau kearah yang lebih baik lagi.
Beberapa penghargaan yang diterima oleh BNPB dalam kegiatan pameran yang diikuti
selama tahun 2016 adalah:
1) Penghargaan meraih juara
2 kategori stand terbaik
dalam acara Pameran
Invesda Expo di Jogjakarta
pada tanggal 26-29 Mei
2016.
2) Penghargaan meraih Juara
Harapan 2 kategori umum
penataan display produk
terbaik dalam acara Batik
Bordir dan Aksesoris Fair di
Surabaya pada tanggal 11-
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 69
15 Mei 2016.
3) Penghargaan sebagai kategori stand terbaik dalam acara Batam Creative Industry Expo
2016 15-19 September 2016 di Mega Mall, Batam.
4) Penghargaan meraih juara 2 kategori stand terbaik dalam acara Pameran KTNA Expo di
Samarinda Convention Hall, Kalimantan Timur pada tanggal 23-26 September 2016.
Dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi selama tahun 2016, BNPB
melakukan koordinasi dengan berbagai Instansi di lingkup nasional dan internasional dengan
beberapa capaiannya adalah :
a) Peran BNPB dalam Working Group Recovery
Dalam penanggulangan bencana di level ASEAN, Indonesia dalam hal ini BNPB
khususnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki dipercaya menjadi co chair
dalam keanggotaan Working Group Recovery (WGR). BNPB berpartisipasi aktif dalam
capaian ADDMER WORK PROGRAME sejak tahun 2009 - 2016.
WGR bekerja sesuai dengan rumusan yang tertera dalam AADMER Priority Programme
7: RECOVER, bercita-cita untuk memberdayakan negara-negara anggota ASEAN dalam
melakukan pemulihan bencana dengan cepat dan berbasiskan kemampuan serta
sumber daya lokal yang ada.
Beberapa output aktifitas kegiatan yang dilakukan berikut peran serta BNPB adalah
sebagai berikut:
1. Menyebarluaskan Panduan Referensi Pemulihan Bencana ASEAN untuk
membangun kesadaran di antara lembaga pemerintah mengenai pengaturan
pemulihan yang dibutuhkan, yang pada pertemuan ke 6 WGR di Nay Pyi Taw,
Myanmar dilakukan diseminasi dan pelatihan simulasi (SIMEX) penggunaan buku
panduan tersebut bagi negara-negara anggota WGR.
2. Memperkenalkan beberapa alat untuk penilaian/assessment (PDNA dan penilaian
dampak sosial), serta monitoring dan evaluasi (Indeks Pemulihan) dan disesuaikan ke
dalam konteks ASEAN. BNPB berkontribusi dan berbagi tools/alat assessment yang
telah dibuat, yakni Jitu Pasna/PDNA, e-PDNA/elektronic PDNA, Post-Disaster
Rehabilitation and Reconstruction dan Post-Disaster Recovery Index/PDRI.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 70
3. Membentuk Forum Pemulihan Reguler ASEAN, dilakukan back-to-back dengan sesi
terbuka Kelompok Kerja Pemulihan ACDM, untuk mengumpulkan mitra, sektor
swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mengembangkan pengaturan
pemulihan pra-bencana di wilayah bencana.
b) Inisiasi BNPB dalam Pembentukan Forum RR Pascabencana
Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi dan
rekonstruksi yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah
yang terkena bencana berjalan lambat dan tidak tuntas. Persoalan ini telah
mengakibatkan penderitaan masyarakat korban bencana menjadi berkepanjangan
dan memicu terjadinya gejolak sosial dan turunnya kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah. Terhadap permasalahan tersebut, dalam
rangka peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, harus
ditingkatkan efektivitas fungsi pelaksanaan hubungan kerja dengan multi pihak, baik
K/L, dunia usaha seperti BUMN/D dan swasta serta Perguruan Tinggi yang dapat
mendorong setiap pihak yang potensial terlibat dalam pemenuhan komitmen untuk
berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang
terdampak bencana, sehingga pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena
bencana dapat segera terwujud.
Gambar 29: Buku ASEAN Disaster Recovery Reference Guide
Foto 2 dan 3: Buku Pelatihan PDRR & PDNA
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 71
Fungsi pelaksanaan hubungan kerja dimaksud akan dapat diefektifkan dilakukan
melalui pembentukan Forum RR Pascabencana yang dibagi dalam klaster sesuai
bidangnya, yang telah diinisiasi rancangan pembentukannya oleh BNPB pada tahun
anggaran 2016 melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder dan penyusunan
draft pedomannya akan dilanjutkan pada TA 2017. Melalui Forum ini diharapkan
akan secara aktif dilakukan pemantauan terhadap daerah yang memerlukan bantuan
RR dan menjaringpenyediaan pendanaan dengan metode konstruksi yang
membangun lebih baik dan lebih aman yang berbasis pengurangan risiko bencana.
c) Apresiasi BNPB terhadap Kontribusi Lembaga Eksternal dalam Penanggulangan
Bencana
Dalam rangka meningkatkan kordinasi antar stakeholder BNPB khususnya bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi ikut mengambil peran pada kegiatan bulan
Pengurangan Risiko Bencana yang dibarengi dengan kegiatan ACDM ke 24, yang
dilaksanakan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berupa kegiatan pameran
Gambar 30: Kegiatan koordinasi dalam rangka inisiasi pembentukan Forum RR dengan Interdep, Dunia Usaha/Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Internasional dan Perguruan
Tinggi
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 72
kebencanaan. Tiap instansi/lembaga yang bekerja di bidang kebencanaan dapat
menunjukkan hasil kinerjanya kepada masyarakat, BPBD Se-Indonesia dan negara-
negara ASEAN.
Pengunjung yang datang setiap harinya
mencapai 1.500 orang dari berbagai
kalangan dari prkatisi, anak sekolah,
BPBD Se-Indonesia dan juga
masyarakat setempat karena pameran
juga menjadikan salah satu media
edukasi penanggulangan bencana bagi
masyarakat Kota Manado dan
sekitarnya. Selain itu, Pameran PRB
turut dikunjungi oleh para pejabat,
antara lain Sekjen Kemenkes, Kepala
BMKG, para bupati/walikota, Kepala
Pelaksana BPBD provinsi/kabupaten/kota, perwakilan dari Kementerian Bappenas,
perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Gambar 32: Penyerahan Penghargaan Kepada Peserta
Pameran Terbaik dalam Pameran
PRB Manado oleh Kepala BNPB
Gambar 31: Penyelenggaraan Pameran PRB Manado dikunjungi juga oleh Kepala BMKG dan Bupati Minahasa
Utara.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 73
perwakilan dari Kementerian Perhubungan, perwakilan dari Badan Pusat Statistik, dan
perwakilan dari Kementerian Pertanian.
Melalui kegiatan pameran diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat
tentang kegiatan kebencanaan serta memberikan aperesiasi kepada pelaku-pelaku
kebencanaan dilapangan. Penyerahan hadiah, sertifikat, dan tropi diberikan oleh
Kepala BNPB untuk apresiasi yang diberikan, BNPB berharap dapat terus
mensinergikan antar elemen-elemen stakeholder agar penanggulangan bencana
dapat terjaga dan semakin baik koordinasinya.
Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB didukung oleh 54 orang pegawai negeri sipil dan
17 orang tenaga pendukung. Jumlah tersebut masih belum memadai mengingat besarnya
beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia. Selain itu,
dikarenakan kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pada 2016, terdapat
beberapa kegiatan terkait pengembangan kapasitas sumber daya yang tidak dapat
dilaksanakan. Hal tersebut secara langsung tidak mempengaruhi output kinerja, namun
cukup penting dalam mendukung kinerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi secara
keseluruhan. Untuk itu masih diperlukan peningkatan sumber daya baik dari segi jumlah
maupun kapasitas karyawan guna meningkatan kinerja dalam bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi.
Prosentase Daerah Yang Memiliki Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Yang Memadai
Dalam Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah
mendukung kegiatan penanggulangan bencana yang memadai keseluruh provinsi yang ada
di Indonesia. Dimulai dengan pengadaan sampai kepada pendistribusian dan pelatihan
sumber daya manusia di daerah untuk memenuhi standar yang dibutuhkan untuk
Sasaran Strategis 4: Tersedianya Logistik dan Peralatan Penanggulangan
Bencana Yang Memadai
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 74
menanggulangi bencana khususnya dibidang logistik dan peralatan. Terdapat 10 Paket
bantuan logistik dan 19 Paket peralatan yang didorong kedaerah dalam rangka kesiap
siapsiagaan dan penguatan kelembagaan. Pemberian bantuan logistik dan peralatan
dilakukan untuk mendukung kesiapan daerah dalam penanggulangan bencana dan untuk
menurunkan indeks risiko, selain hal tersebut untuk mendukung dalam siaga darurat ketika
bencana terjadi, hal ini ditujukan untuk membuat BPBD serta masyarakat segera mendapat
bantuan tidak kurang dari 72 hari.
Sampai dengan tahun 2016, sudah terbentuk sebanyak 501 BPBD Prop/Kab/Kota, dari total
BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut yang telah menerima bantuan logistik dan
peralatan rata-rata sebesar 50,20% dari target 45%, atau dengan capaian kinerja sebesar
111,55%, dengan rincian penggunaan Anggaran sebagai berikut :
Tabel 15. Rencana & Realisasi Capaian Sasaran Logistik dan Peralatan
No Indikator Kinerja
Capaian 2015
Tahun 2016 Angaran 2016
Target Realisasi Tersedia Realisasi Realisasi
1
Prosentase Daerah yang memiliki Peralatan Penanggulangan Bencana yang memadai
45.00% 45,00% 50.20% 477.541.000.000 476.713.422.004 99,83%
Penghitungan Peningkatan dukungan bantuan logistik ke BPBD dari tahun 2012 sampai
dengan tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 16. Dukungan Bantuan Logistik dan Peralatan ke BPBD Prov/Kab/Kota
TAHUN LOGISTIK
(Prov/Kab/Kota) %
PERALATAN (Prov/Kab/Kota)
% TOTAL %
RATA-RATA
2012 95 18.96 186 37.13 281 28.04
2013 122 24.35 492 98.20 614 61.28
2014 100 19.96 392 78.24 492 49.10
2015 101 20.16 501 100.00 602 45.00
2016 250 49.90 253 50.50 503 50.20
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 75
Gambar 33: BPBD Penerima bantuan Logistik dan Peralatan tahun 2012 s/d 2016
Bila dibandingkan dengan capaian keuangan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012
s/d 2016) sebagai berikut:
Tabel 17. Perbandingan Capaian Keuangan Tahun 2012 s/d 2016
TAHUN Dana DIPA (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian
2012 490,570,000,000 461,769,464,386 94.13%
2013 520,291,548,000 516,044,870,199 99.18%
2014 363,022,180,000 360,064,196,002 99.19%
2015 477,422,068,000 473,674,444,559 99.22%
2016 477,541,000,000 476,713,422,004 99.83%
Dalam penganggulangan bencana berkaitan dengan logistik dan peralatan BNPB tidak
hanya mendukung bantuan logistik dan peralatan, namun juga melakukan kegiatan-
kegiatan yang bersifat mendukung sasaran strategis utama yang dituangkan kedalam
bentuk kegiatan yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas SDM di tingkat BPBD melalui kegiatan Peningkatan
pengetahuan manajemen logistik dan Pembekalan/Workshop Logistik dan
Peralatan, Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan bidang manajemen
logistik peralatan bagi BPBD 33 Provinsi.
2012 2013 2014 2015 2016
95 122 100 101
250186
492
392
501
253281
614
492
602
503
GRAFIK BPBD PENERIMA BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN TAHUN 2012 S/D 2016
LOGISTIK PERALATAN TOTAL
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 76
2. Kegiatan Inventarisasi Ketersediaan & Kebutuhan logistik dan peralatan bagi BPBD
33 Provinsi Kegiatan ini untuk mengetahui kebutuhan logistik dan peralatan dari
masing – masing BPBD, serta untuk mengetahui ketersediaan logisik dan peralatan
di BPBD. Kegiatan gelar peralatan, Dengan diselenggarakannya kegiatan ini
bertujuan agar BNPB memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi darurat bencana,
baik dari segi SDM nya maupun dari segi peralatan PB.
3. Penilaian kebutuhan logistik dan peralatan di BPBD Provinsi/Kab/Kota, Dari hasil
kegiatan penilaian kebutuhan akan menghasilkan data kebutuhan dari masing –
masing BPBD, dan dari data tersebut akan dijadikan acuan pengadaan logistik dan
peralatan di tahun mendatang.
4. Penguatan manajemen logistik dan peralatan di daerah rawan bencana
5. Menyusun Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis / SOP terkait logistik
dan Peralatan. Dengan adanya peraturan diharapkan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya akan sesuai kaidah yang berlaku, dan akam meningkatkan kinerja
BNPB
6. Pengadaan logistik dan peralatan, Diharapkan ketersediaan logistik dan peralatan
yang akan mendukung penanggulangan bencana di daerah
7. Distribusi logistik dan peralatan ke BPBD Prov/Kab/Kota, Kegiatan ini menyalurkan
logistik dan peralatan ke 34 Provinsi yang merupakan bentuk bantuan penguatan.
8. Monitoring dan evaluasi logistik dan peralatan di 33 propinsiMelakukan monitoring
dan evaluasi guna mengetahui hasil dukungan logistik dan peralatan, dan
mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan apakah telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana
Pada saat masa tanggap darurat Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
senantiasa siap siaga untuk memberikan bantuan baik berupa logistik maupun Peralatan
penanggulangan Bencana, berikut ini adalah pemanfaatan Logistik Peralatan
Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat bencana.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 77
Gambar 34: Pengiriman Paket Bantuan Logistik di Banjir Sampang Madura
Gambar 35: Proses Pendistribusian Bantuan Logistik yang Siap Kirim
Gambar 36: Proses Pendistribusian Bantuan Logistik yang Siap Kirim
Gambar 37: Pemanfaatan Logistik di Banjir Jawa Barat
Gambar 38: Logistik yang Telah diterima Masyarakat
Gambar 39: Proses Bongkar Logistik di Kabupaten Garut
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 78
Gambar 40: Pemanfaatan Tenda Pengungsi BNPB sebagai Sekolah sementara pada
bencana Gempa Bumi Pidie Jaya
Gambar 41: Pemanfaatan Tenda Pengungsi BNPB sebagai Sekolah
sementara pada bencana Gempa Bumi Pidie Jaya
Gambar 42: Pemanfaatan Mobil Tangki Air untuk suplai air bersih pada bencana
Gempa Bumi Pidie Jaya
Gambar 43: Pemanfaatan Mobil Dapur Umum Lapangan sebagai Sarana Dapur Umum pada bencana Gempa Bumi Pidie
Jaya
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 79
Dengan terpenuhinya dukungan logistik dan peralatan, hasil yang dicapai adalah:
a. Semua pihak yang terkait dalam penanganan bencana baik Pemerintah Pusat
(BNPB) maupun Pemerintah Daerah (BPBD) lebih siap, cepat dan tanggap dalam
menghadapi ancaman bencana.
b. Dapat menguatkan kelembagaan penanggulangan bencana dalam sarana dan
prasarana di BPBD daerah.
c. Dengan adanya penguatan berupa persiapan logistik dan peralatan di daerah,
maka ketika terjadi bencana BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota dapat
mengantisipasi kejadian bencana atau dengan kata lain risiko bencana yang
datang dapat dikurangi.
Rata-rata Waktu Penyebaran Informasi Kejadian Bencana
Indikator kinerja utama (IKU) selanjutnya adalah rata-rata waktu penyebaran informasi
kejadian bencana. Pencapaian IKU pada 2016 sangat baik, yaitu sebesar 199%. Target
rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana pada tahun 2016 selama 4,5 jam
dan BNPB mampu merealisasikan dalam waktu rata-rata sudden on set dan slow on set
2,26 jam. Sementara itu, sebagai perbandingan target BNPB pada 2015 selama 5 jam dan
2019 nanti selama 3 jam. Berikut ini perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja pada tahun sebelumnya.
Tabel 18: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016
No Tahun Target Pencapaian Persentase
1 2015 5 jam 3,5 jam 155%
2 2016 4,5
jam
2,26 jam 150%
3 2019 3 jam N/A
Sasaran Strategis 5: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelayanan dan
Kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 80
BNPB menilai bahwa penyebaran data dan informasi sangat penting dengan latar
belakang prinsip keselamatan jiwa dan seminimum mungkin kerugian dampak bencana.
Target penerima dan pengguna data dan informasi tersebut adalah publik, seperti
masyarakat dan media massa. Di samping itu, BNPB juga memandang mitra kerja seperti
kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi
masyarakat, lembaga donor, maupun dunia usaha yang memiliki kepedulian di bidang
bencana untuk mendapatkan data dan informasi. Melihat pencapaian dalam penyebaran
data dan informasi, BNPB menggunakan media atau kanal yang dapat diakses secara
mudah oleh publik. Penyebaran data dan informasi bencana yang dilakukan melalui
beberapa media, sebagai berikut:
1. Sosial media (Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, Line)
2. Sistem Informasi/Aplikasi (website BNPB, InAWARE, Pantauan Bencana,
Geospasial)
3. Pendekatan Media Massa (konferensi pers, siaran pers)
Secara ringkas, alur data dan informasi yang disebarkan kepada publik bersumber dari
monitoring room BNPB, pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di
tingkat provinsi, kabupaten/kota, pejabat BPBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta
stakeholders, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Pusat
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi.
Data dan informasi dari Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB digunakan sebagai acuan
informasi oleh media massa dalam bentuk berita di media online, running text di televisi
serta berita di media konvensional, seperti koran. Pada era teknologi informasi, media
sosial merupakan kanal yang paling efektif dalam penyebaran data dan informasi kejadian
bencana. Cara kerja penyebaran data dan informasi kejadian bencana yang cepat
dilakukan yaitu BNPB membroadcast berita via Whatsapp dan media massa menerbitkan
berita berdasarkan sumber BNPB tersebut.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 81
Media sosial Whatsapp mampu menyimpan 250 database kontak wartawan dari media
massa lokal, nasional maupun internasional. Strategi Pusat Data, Informasi dan Humas
BNPB mengganti media sosial dari Blackberry Messenger (BBM) ke Whatsapp karena
beberapa hal sebagai berikut:
1. Aplikasi lebih popular dan mudah dalam penggunaan untuk berkomunikasi via
smartphone
2. Kemampuan untuk mengirimkan text dengan karakter tidak terbatas, gambar, suara
dan video
3. Kapasitas penyimpan contact person besar di dalam grup.
Melalui media atau kanal yang dimiliki BNPB, informasi dapat disampaikan secara cepat
kepada masyarakat, khususnya kejadian bencana, upaya penanganan dan
perkembangan terkini pascabencana.
Rata-rata penyebaran informasi kebencanaan slow on set adalah 3 jam 10 menit dan
sudden on set adalah 1 jam 43 menit. Kecepatan penyebaran informasi ini didukung oleh
penyampaian laporan kejadian bencana yang cepat dari daerah ke pusat. Hal ini tidak
terlepas dari bantuan Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB ke BPBD-BPBD di tingkat
daerah berupa peralatan radio komunikasi, teknologi informasi, pembentukan pusat
pengendali operasi dan mobil komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan
mudahnya masyarakat dalam mengakses berita membuat penyampaian informasi
kebencanaan lebih cepat sampai kepada masyarakat.
Peningkatan Penyebaran Informasi kejadian bencana yang dilakukan BNPB:
a. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana slow
on set (durasi waktu 5 jam pasca bencana)
Penyebaran data dan informasi kejadian bencana slow on set mengarah kepada
kejadian bencana yang sebelumnya dapat diprediksikan, seperti banjir, tanah longsor,
dan erupsi gunung api. Sebagai contoh pada kejadian bencana erupsi gunungapi,
lembaga yang berwenang, PVMBG – Badan Geologi akan menetapkan status dan
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 82
rekomendasi terkait dengan gunungapi (umumnya kenaikan status diberlakukan pada
durasi 1 – 2 jam kemudian sebelum kejadian). Data dan informasi yang berupa status
dan rekomendasi tersebut mengalami proses analisis hingga pernyataan resmi
pemerintah pertama ke publik melalui Whatsapp (khusus media massa), Twitter, dan
website BNPB pada durasi 5 – 10 menit. Setelah itu, jika terjadi bencana, dalam durasi
30-60 menit, pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi kedua ke publik yang berisi
analisis lebih lanjut berupa dampak dan penanggulangan kejadian bencana.
Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis ini adalah:
Terbangun koordinasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi antara BNPB,
BMKG, PVMBG-Badan Geologi, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pusat
Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPBD di
tingkat provinsi, kabupaten/kota serta mitra penanggulangan bencana, seperti
Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga Bencana, lembaga Perserikatan Bangsa
Bangsa, lembaga non-pemerintah, dan lembaga donor.
Integrasi data kependudukan BPS dan informasi geospasial wilayah terdampak
dari BNPB.
Publik mendapatkan informasi terkini terkait tanggap darurat bencana di lokasi
bencana.
Tersebarnya informasi, yang bersumber dari BNPB, di media massa baik
nasional maupun lokal.
BNPB sebagai acuan media massa dalam menginformasikan kejadian bencana
Dengan capaian ini informasi kejadian bencana bisa lebih cepat dari yang ditargetkan
sehingga memungkinkan masyarakat atau para pemangku kepentingan untuk
melakukan langkah-langkah antisipasi. Dengan demikian risiko bencana dapat
dikurangi. Berikut ini beberapa penyebaran data dan informasi kejadian bencana yang
slow on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016 yang
bersumber dari BNPB, baik melalui Whatsapp (WA), konferensi pers dan website
BNPB (www.bnpb.go.id) :
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 83
Tabel 19:
Sebaran data dan informasi kejadian bencana yang slow on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016
No
Kejadian Bencana
Analisis Awal
Penyebaran Data dan Informasi Durasi
Waktu
(jam) Jenis
Bencana
Waktu dari
sumber
informasi
Media (sampel) yang
mengacu pada
informasi BNPB
Waktu
1 Longsor
Cianjur
Info: BPBD
Kabupaten
Cianjur
9 Maret 2016 21.00
WIB
Pemicu
kejadian
Dampak
Upaya
http://regional.kompas.com/re
ad/2016/03/09/12503311/Long
sor.Terjang.Hotel.di.Cianjur.pa
da.Tengah.Malam
9 Maret 2016
22.21 WIB
1 jam
21
menit
2 Banjir
Gorontalo
Utara
Info: BMKG
9 Mei 2016 16.00
WIB
Pemicu
kejadian
Dampak
Upaya
http://bnpb.go.id/home/detail/29
35/Dua-Orang-Terseret-Banjir-
Bandang-di-Gorontalo-Utara
28 Agustus
20169 Mei
2016
16.00 WIB 4 jam
49
menit
3
Karhutla
Riau
Info:
LAPAN
28 Agustus
2016
17.00
Wib
Potensi
bencana
Upaya
http://bnpb.go.id/home/detail/30
70/44-Hotspot-Karhutla-
Sebabkan-Kualitas-Udara-Riau-
Memburuk
28 Agustus
2016
21.48 WIB 4 jam
48
menit
4 Banjir Aceh
Info: BMKG
7 November
2016
04.00
WIB
Pemicu
kejadian
Dampak
Upaya
http://sumatera.metrotvnews.co
m/peristiwa/gNQxYOOK-lebih-
2-000-warga-terisolir-lantaran-
banjir-menerjang-di-aceh-jaya
7 November
2016
09.00 WIB 5 jam
5 Banjir Bima
Info: BMKG
23
Desember
2016
11.30
WIB
Pemicu
kejadian
Dampak
Upaya
http://www.bbc.com/indonesia/in
donesia-38413070
23 Desember
2016
13.29 WIB 2 jam
79
menit
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 84
Penyebaran data dan informasi kejadian bencana pada konteks slow on set
Gambar 44: media sosial (Twitter) dan website (www.bnpb.go.id)
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 85
InAWARE (http://inaware.bnpb.go.id/inaware/)
Geospasial (http://geospasial.bnpb.go.id/)
Gambar 45: InAware dan Geospasial
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 86
Gambar 46: Twitter (@BNPB_Indonesia) dan Youtube BNPB
b. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana untuk kejadian bencana sudden
on set (durasi waktu 1 jam pasca bencana)
Penyebaran data dan informasi kejadian bencana sudden on set mengarah kepada
kejadian bencana yang tidak dapat diprediksikan, seperti gempabumi. Sebagai contoh
pada kejadian bencana gempabumi, lembaga yang berwenang, yaitu BMKG akan
menginformasikan kejadian yang terjadi dalam durasi 5 menit kepada Pusat Pengendali
Operasi (Pusdalops) BNPB dan Kepala BNPB. Kemudian Pusdalops melakukan
pengecekan ke lokasi dan pemetaan otomatis dampak gempabumi tersebut. Ini
memerlukan waktu 10 menit. Setelah itu, proses analisis awal hingga pernyataan resmi
pemerintah awal dengan periode waktu yang dibutuhkan 5 – 10 menit. Pernyataan itu
disebarluaskan kepada publik melalui Whatsapp (khusus media massa), twitter, facebook,
dan website BNPB. Selanjutnya pemerintah memberikan pernyataan resmi kedua pada
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 87
publik dengan periode waktu 30 – 60 menit. Pernyataan resmi kedua berisi analisis lebih
lanjut berupa dampak dan penanggulangan.
Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran strategis ini adalah:
Terbangun koordinasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi antara BNPB,
BMKG, PVMBG, BIG, BPS, KLHK, BPBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta
mitra penanggulangan bencana, seperti Palang Merah Indonesia, Taruna Siaga
Bencana, lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa, lembaga non-pemerintah, dan
lembaga donor.
Integrasi data kependudukan BPS dan informasi geospasial wilayah terdampak dari
BNPB.
Akses secara online kejadian bencana dengan internet (InAWARE dan Pantauan
Bencana)
Publik mendapatkan informasi terkini terkait tanggap darurat bencana di lokasi
bencana.
Tersebarnya informasi, yang bersumber dari BNPB, di media massa baik nasional
maupun lokal.
BNPB sebagai acuan media massa dalam menginformasikan kejadian bencana
Berikut ini beberapa penyebaran data dan informasi kejadian bencana yang sudden on
set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016 yang bersumber
dari BNPB, baik melalui Whatsapp (WA), konferensi pers, dan website BNPB
(www.bnpb.go.id):
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 88
Tabel 20:
Sebaran data dan informasi kejadian bencana yang sudden on set dari beberapa kejadian bencana yang besar sepanjang tahun 2016
No
Kejadian Bencana
Analisis awal
Penyebaran Data danInformasi Durasi
Waktu
(Jam) Jenis
Bencana
Waktu dari sumber
informasi
Media (Sampel) yang
mengacu pada informasi
BNPB
Waktu
1 Gempa
Sumba Barat
Info:BMKG
12 Februari
2016
17.02
WIB
Kekuatan gempa
Kondisi
masyarakat
Dampak korban
dan kerusakan
http://bnpb.go.id/home/detail/280
5/Gempa-6,6-SR-Guncang-
Sumba-Barat,-Komunikasi-Sulit-
Dilakukan
12
Februari
2016
17.53
WIB
51 menit
2 Gempa
Malang
Info: BMKG
2 Maret 2016 13.09
WIB
Monitoring BNPB
Kekuatan gempa
http://bnpb.go.id/home/detail/283
0/Malang-Diguncang-Gempa-
5,2-SR-Masyarakat-
Berhamburan
2 Maret
2016
14.29
WIB
1 jam 20
menit
3 Gempa
Garut
Info: BMKG
6 April 2016 21.45
WIB
Monitoring BNPB
Kekuatan gempa
http://bnpb.go.id/home/detail/287
9/Gempa-6,1-SR-Guncang-
Barat-Daya-Garut,-Terasa-
Hingga-Jakarta
6 April
2016
22.05
WIB
40 menit
4 Gempa
Bengkulu
Info: BMKG
10 April 2016 09.14
WIB
Kekuatan gempa
Kondisi
masyarakat
Dampak korban
dan kerusakan
http://bnpb.go.id/home/detail/288
2/Gempa-5,9-SR-di-Bengkulu-
Tidak-Berpotensi-Tsunami
10 April
2016
10.23
WIB
1 jam 9
menit
5 Banjir Garut
Info : BMKG
21
September
2016
01.00
WIB
Pemicu banjir
Upaya
http://www.bbc.com/indonesia/be
rita_indonesia/2016/09/160921_i
ndonesia_banjir_garut
21
September
2016
07.13
WIB
6 jam 13
menit
6 Gempa
Pidie, Aceh
Info : BMKG
7 Desember
2016
05.03
WIB
Kejadian
(kekuatan,
http://www.antaranews.com/berit
a/600319/52-orang-tewas-akibat-
gempa-pidie-jaya
7
Desember
2016
06.39
WIB
1 jam 36
menit
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 89
No
Kejadian Bencana
Analisis awal
Penyebaran Data danInformasi Durasi
Waktu
(Jam) Jenis
Bencana
Waktu dari sumber
informasi
Media (Sampel) yang
mengacu pada informasi
BNPB
Waktu
koordinat,
spesifikasi gempa)
Dampak
Upaya
7 Banjir
Bandang
Bima
Info : BMKG
21
Desember
2016
03.00
WIB
Monitoring BNPB
Dampak korban
dan kerusakan
infrastruktur
http://bnpb.go.id/home/detail/322
0/Ribuan-Rumah-Terendam-
Banjir-di-Bima
21
Desember
2016
05.05
WIB
2 jam 5
menit
8 Gempa
Maluku
Info : BMKG
21
Desember
2016
07.17
WIB
Kejadian
(kekuatan,
koordinat,
spesifikasi gempa)
Dampak
Upaya
https://nasional.tempo.co/read/n
ews/2016/12/21/058829406/gem
pa-6-6-sr-guncang-maluku-tak-
berpotensi-tsunami
21
Desember
2016
07.41
WIB
24 menit
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 90
Live via stasiun televisi
Konferensi pers
Gambar 47: Live melalui TV dan Konferensi Pers Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 91
Sarana Prasarana Pendukung Kecepatan Informasi
Kecepatan informasi mengenai bencana yang disebarkan oleh BNPB tergantung dari
laporan kejadian bencana dari daerah ke pusat. Kejadian bencana yang terjadi di
seluruh wilayah Indonesia dipantau oleh Pusdalops yang bekerja selama 24 jam.
Informasi dari daerah dapat secara cepat didapatkan karena bantuan peralatan
teknologi informasi yang sangat mendukung. Berdasarkan data bencana BNPB,
kecenderungan kenaikan kejadian bencana meningkat, salah satu faktor adalah
pencatatan yang lebih baik dilakukan oleh BPBD di tingkat kabupaten dan kota.
Informasi bencana yang didapatkan dari daerah, langsung disebarluaskan ke media
massa melalui Whatsapp dan dimuat dalam website, twitter, ataupun facebook BNPB.
Dukungan BNPB kepada BPBD dengan pembuatan pusdalops daerah, pemberian
bantuan peralatan teknologi informasi dan mobil komunikasi sangat membantu dalam
penyampaian informasi bencana. Selain itu, peningkatan sumberdaya di daerah juga
dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, sehingga sumber daya daerah
semakin handal dalam pelaporan kejadian bencana.
Tantangan
BNPB yang berdiri sejak delapan tahun lalu terus berupaya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan penyebarluasan data dan informasi pada
setiap kejadian bencana memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berbagai faktor
yang melatarbelakangi karakteristik tersebut, seperti kondisi geografis terjadinya
bencana, infrastruktur komunikasi setempat, kondisi masyarakat hingga sumberdaya
lokal.
BNPB melakukan penyebaran informasi kejadian bencana yang sifatnya slow dan
sudden on set sepanjang tahun 2016. Namun demikian, suatu tantangan khususnya
dalam mengukur indikator yang bersifat kualitatif khususnya bagaimana perilaku dan
pemahaman publik menyikapi informasi yang disampaikan oleh BNPB, baik secara
langsung maupun melalui media massa.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 92
Di sisi lain, sebagai lembaga yang masih relatif baru, BNPB selalu membenahi diri
dalam kapasitas sumber daya seperti keterampilan, pengetahuan, dan infrastruktur.
Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi BNPB dalam menjawab target dari
sasaran rencana strategis.
Kecepatan penyebaran data dan informasi kejadian bencana dipengaruhi oleh
alur data dan informasi dari lapangan ke pusdalops untuk kemudian diteruskan
ke bagian Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB (khususnya terkait
penyebaran informasi ke publik), kemudian data dan informasi tersebut diberikan
dengan skala prioritas pada pimpinan BNPB sebagai pengambil kebijakan
tanggap darurat.
Tim lapangan dari unit kerja lain belum memiliki kapasitas dalam menganalisis
kondisidi lokasi bencana secara spasial. Kondisi ini berpengaruh pada
pembuatan peta geospasial tematik terkait kejadian bencana.
Optimalisasi pendirian infrastruktur dan penyediaan jaringan internet sesaat
setelah bencana.
Belum ada prosedur baku atau standard operating procedure (SOP) untuk
mendelegasikan secara cepat tim Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB ke
lokasi bencana.
Capaian Penyebaran Informasi untuk Kejadian Bencana dan Penurunan Risiko
a. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pencapaian rata-rata yang melebihi target dalam penyebaran informasi kejadian
bencana tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
antara lain dengan terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang handal pada
seluruh fase bencana. BNPB selalu melakukan peningkatan dan penguatan
kapasitas perangkat TIK di BNPB dan BPBD.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 93
Pembangunan pusdalops di 60 BPBD provinsi , kabupaten/kota adalah suatu upaya
nyata dengan tujuan untuk mendukung penyebaran data dan informasi secara cepat,
khususnya kepada BNPB dan publik, sehingga sasaran indeks resiko bencana turun
di Indonesia. BNPB memberikan bantuan ke daerah berupa renovasi ruangan,
meubeleir dan perangkat teknologi informasi untuk mendukung operasional petugas
pusdalops di BPBD. Selain itu, penguatan dan pemeliharaan perangkat teknologi
informasi di Data Center dengan perangkat yang diupgrade juga dapat membantu
mengoptimalkan penyebaran data dan informasi lebih cepat, akurat dan menyeluruh
kepada publik.
Teknologi lain yang digunakan untuk penyebaran informasi kebencanaan adalah
‘Çloud Computing’, penggunaan sistem ini memiliki manfaat terpusatnya data dan
fleksibelitas dengan skalabilitas yang tinggi. Kemudian rutinitas rollcall radio
komunikasi dan video conference melalui Mondopad yang dilaksanakan setiap
harinya oleh operator radio di BPBD merupakan aksi untuk penyebaran informasi
yang efektif dan efisien.
b. Respon Media Massa
Melalui mesin monitoring, berita bencana yang bersumber dari BNPB sangat tinggi.
Hal tersebut dapat dilacak dengan kata kunci ‘BNPB’ dan ‘Sutopo Purwo Nugroho’
(selaku Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB). Sepanjang tahun 2016,
berita terkait bencana didominasi sumber BNPB dengan narasumber Kepala Pusat
Data, Informasi dan Humas BNPB. Ini menunjukkan bahwa BNPB sangat cepat dan
responsif pada setiap kejadian bencana maupun informasi perkembangan terkini
penanggulangan bencana di Indonesia. Data tersebut diakses pada
http://bnpb.monitoring.web.id, seperti contoh pada Agustus dan Oktober 2016.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 94
Berdasarkan narasumber dan jumlah pada berita bencana
Agustus 2016
Gambar 48: Rekapitulasi Narasumber dan Jumlah Berita Bencana
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 95
Oktober 2016
Gambar 49: Rekapitulasi Media Online Yang Memberitakan BNPB
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 96
Gambar 50: Rekapitulasi Narasumber oleh Media
c. Diorama Edukasi Bencana
BNPB tidak hanya melakukan penyebaran data dan informasi ke publik pada konteks
kejadian bencana, tetapi juga penyebaran informasi prabencana. Kegiatan unggulan
yang saat ini menjadi trending topik yaitu diorama edukasi bencana. Diorama edukasi
bencana merupakan media untuk meningkatkan pemahaman kepada publik terkait
risiko dan penanggulangan bencana di Indonesia. Pusat Data, Informasi dan Humas
BNPB mencatat kelompok pengunjung sangat beragam, mulai dari siswa sekolah
dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA),
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 97
mahasiswa, para menteri, delegasi asing dan mitra kerja BNPB, nasional dan
internasional. Sepanjang 2016, kunjungan ke diorama berjumlah 800 orang dari
berbagai lembaga tersebut.
d. Penghargaan Kehumasan
Penyebaran informasi bencana selama 2016 kepada media massa mendapatkan
apresiasi dari insan media massa. Hal tersebut terwujud dalam penghargaan kepada
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho sebagai
Humas Paling Kooperatif 2016 dari Perhimpunan Wartawan Luar Negeri. Media
massa merupakan stakeholder BNPB yang memiliki jaringan luas di tengah publik
dan bersifat strategis, terlebih dengan perkembangan teknologi informasi digital
dewasa ini.
B. Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran BNPB di Tahun 2016 sebesar Rp. 3.453.901.084.000,- . Pagu alokasi
anggaran ini dialokasikan untuk 4 Program Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2016,
sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah
Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, BNPB melakukan
penghematan sebesar Rp. 551.078.707.000,- sehingga pagu anggaran BNPB menjadi
Rp. 2.902.822.377.000,- sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 21:
Pagu Anggaran BNPB Setelah Penghematan
Kode Program Pagu Anggaran Penghematan Pagu Anggaran setelah
Penghematan
103.01.01 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Teknis
Lainnya
Rp. 234.171.672.000,- Rp. 68.706.807.000,- Rp. 165.464.865.000,-
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 98
Kode Program Pagu Anggaran Penghematan Pagu Anggaran setelah
Penghematan
103.01.02 Program
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur BNPB
Rp. 148.902.465.000,- Rp. 35.871.900.000,- Rp. 113.030.565.000,-
103.01.03 Program
Pengawasan Dan
Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur BNPB
Rp. 13.000.000.000,- Rp. 2.000.000.000,- Rp. 11.000.000.000,-
103.01.06 Program
Penanggulangan
Bencana
Rp. 3.057.826.947.000,- Rp. 444.500.000.000,- Rp. 2.613.326.947.000,-
TOTAL Rp. 3.453.901.084.000,- Rp. 551.078.707.000,- Rp. 2.902.822.377.000,-
Capaian realisasi anggaran BNPB sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp.
2.885.212.691.196,- atau sebesar 99.39% dari total pagu anggaran setelah penghematan.
Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2015
sebesar 95.17%.
Tabel 22:
Realisasi Anggaran BNPB Setelah Penghematan
Kode Program Pagu Anggaran setelah
Penghematan
Realisasi
Anggaran
%
Capaian
103.01.01 Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Teknis Lainnya
Rp. 165.464.865.000,- Rp. 157.225.544.833,- 95.02%
103.01.02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur BNPB
Rp. 113.030.565.000,- Rp. 111.863.823.321,- 98.97%
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 99
Kode Program Pagu Anggaran setelah
Penghematan
Realisasi
Anggaran
%
Capaian
103.01.03 Program Pengawasan Dan
Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur BNPB
Rp. 11.000.000.000,- Rp. 10.649.097.907,- 96.81%
103.01.06 Program Penanggulangan
Bencana
Rp. 2.613.326.947.000,- Rp. 2.605.474.225.135,- 99.70%
TOTAL Rp. 2.902.822.377.000,- Rp. 2.885.212.691.196,- 99.39%
Gambar 51: Persentase Realisasi Anggaran BNPB Per Program Tahun 2016
95.02%
98.97%
96.81%
99.70%
92.00%
93.00%
94.00%
95.00%
96.00%
97.00%
98.00%
99.00%
100.00%
PERSENTASE REALISASI PER PROGRAM
1 Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTeknis Lainnya
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPB
3 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB
4 Program Penanggulangan Bencana
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 100
Tabel 23.Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Dan Tahun 2016 Per Program
No Program
2015 2016
Pagu Realisasi % Pagu
Setelah Penghematan
Realisasi %
1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
234.613.640.000 213.537.526.540 91,02 165.464.865.000 157.225.544.833 95.02
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
450.253.958.000 336.248.803.203 74,68 113.030.565.000 111.863.823.321 98.97
3 Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur BNPB
21.475.000.000 18.284.273.233 85,14 11.000.000.000 10.649.097.907 96.81
4 Program
Penanggulangan
Bencana
2.884.747.200.000 2.849.408.961.000 98,77 2.613.326.947.000 2.605.474.225.135 99.70
Total 3.591.089.798.000 3.417.479.563.976 95,17 2.902.822.377.000 2.885.212.691.196 99.39
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 101
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja BNPB disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja di Tahun 2016 serta mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran
kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.
Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Utama BNPB,
disimpulkan bahwa secara umum terjadi peningkatan capaian kinerja di tahun
2016.
Dengan situasi dan perubahan iklim yang mendorong peningkatan resiko
bencana, langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan BNPB dalam
meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain:
1. Kesiapan menghadapi ancaman bencana tahun 2017, yang diikuti dengan
peningkatan alokasi anggaran dana cadangan bencana dalam APBN;
2. Pengalokasian anggaran dana kontinjensi untuk kesiapsiagaan dalam
APBN;
3. Percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019, yang diikuti dengan
peningkatan upaya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar lembaga;
4. Percepatan penyelesaian National Logistic Support fo DM di 6 wilayah pulau
yang dilengkapi dengan dukungan peralatan transportasi yang memadai
untuk konektivistas mobilisas akses wilayah terpencil, terluar dan terisolir;
5. Memperkuat peran dan kapasitas kelembagaan BPBD dalam kerangka
pelaksanaan UU 23/2015;
6. Restrukturisasi kelembagaan BNPB dalam menghadapi perubahan dinamis
dan multidimensional lingkungan kebencanaan;
7. Penyelesaian penanganan bencana di Sinabung, Purworejo, Garut, Pidie
Jaya, dan Bima.
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 102
8. Budaya sadar bencana masih perlu ditingkatkan, risiko bencana perlu
didorong masuk sebagai dimensi kehidupan sehari-hari, dan peningkatan
kapasitas perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan, agar terbangun
kemandirian masyarakat dalam penanggulanan bencana;
Dengan adanya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran kepada pihak
terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat
memberikan umpan balik dalam peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
PERNYATAAN PERJAN1IAN KINERJA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
BNPB
PERJANllAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
-akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Willem Rampangilei
Jabatan : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, Januari 2016
Wil m Rampangilei
Kepala BNPB,
f
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN : 2016
Menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko bencana tinggi
Jumlah kabupatenlkota yang difasilitasi kajian risiko bencana
Rata-rata waktu respon kejadian bencana
Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.
1 haril
24 jam
65%
Prosentase daerah yang memiliki logistic 1 45% dan peralatan penaggu langan bencana yang memadai .
Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana. \
- -I 4,5Jam ,
L-_..L-_________ _ __'----_ _____ ___ I
Jakarta, Januari 2016
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,
1
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 106
Tabel 24. Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Penyusunan Peta Risiko Bencana Tahun 2016
NO. KABUPATEN/KOTA PROVINSI NO. KABUPATEN/KOTA PROVINSI
1 Kota Jambi Jambi 24 Kota Bogor Jawa Barat
2 Soralangun Jambi 25 Pangandaran Jawa Barat
3 Tanggamus Lampung 26 Magelang Jawa Tengah
4 Banyuasin Sumatera Selatan 27 Jember Jawa Timur
5 Simalungun Sumatera Utara 28 Banyuwangi Jawa Timur
6 Kota Pontianak Kalimantan Barat 29 Bojonegoro Jawa Timur
7 Sambas Kalimantan Barat 30 Buleleng Bali
8 Ketapang Kalimantan Barat 31 Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
9 Sintang Kalimantan Barat 32 Gorontalo Gorontalo
10 Landak Kalimantan Barat 33 Polewali Mandar Sulawesi Barat
11 Kapuas Hulu Kalimantan Barat 34 Luwu Timur Sulawesi Selatan
12 Bengkayang Kalimantan Barat 35 Parigi Moutong Sulawesi Tengah
13 Kotabaru Kalimantan Selatan 36 Poso Sulawesi Tengah
14 Kapuas Kalimantan Tengah 37 Morowali Sulawesi Tengah
15 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 38 Sigi Sulawesi Tengah
16 Kota Tarakan Kalimantan Utara 39 Kolaka Sulawesi Tenggara
17 Kota Tarakan Kalimantan Utara 40 Konawe Sulawesi Tenggara
18 Tangerang Banten 41 Kota Ambon Maluku
19 Sleman D.I. Yogyakarta 42 Kota Sorong Papua Barat
20 Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta 43 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
21 Bekasi Jawa Barat 44 Manggarai Nusa Tenggara Timur
22 Bandung Barat Jawa Barat 45 Ende Nusa Tenggara Timur
23 Ciamis Jawa Barat
Tabel 25. Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Kota Tangguh Risiko
NO. DAERAH PROVINSI
1 Kota Yogyakarta DIY
2 Kota Bima Nusa Tenggara Barat
3 Kabupaten Demak Jawa Tengah
4 Kota Semarang Jawa Tengah
5 Kabupaten Magelang Jawa Tengah
6 Kota Pekalongan Jawa Tengah
7 Kabupaten Jepara Jawa Tengah
8 Kabupaten Pemalang Jawa Tengah
9 Kabupaten Klaten Jawa Tengah
10 Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah
11 Kabupaten Cilacap Jawa Tengah
12 Kabupaten Boyolali Jawa Tengah
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 107
Tabel 26. Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Penyusunan Rencana penanggulangan
Bencana Tahun 2016
NO. DAERAH PROVINSI
1 Kota Medan Sumatera Utara
2 Kota Bandar Lampung Lampung
3 Kota Cilegon Banten
4 Kabupaten Demak Jawa Tengah
5 Kabupaten Kendal
6 Kabupaten Gresik Jawa Timur
7 Kabupaten Lamongan
8 Kabupaten Tabanan Bali
9 Kabupaten Gorontalo Gorontalo
10 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah
11 Kota Palu
12 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
13 Kota Makassar
14 Kota Balik Papan Kalimantan Timur
15 Kabupaten Sarmi Papua
Tabel 27. Daftar Daerah yang Lokasi Fasilitasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana dan sister school
No Daerah SEKOLAH
1 Kabupaten Lombok Timur SMKN Sambelia
2
Kabupaten Pacitan MIN Sidoharjo Pacitan
SD Sidomulyo IV Ngadirojo
3 Kabupaten Tanggamus SDN 3 Pasar Madang
4 Kota Samarinda SMPN 17 Samarinda
5 Kabupaten Minahasa Utara SMP Kristen Yobel Kema II
6 Kabupaten Ende SDN Ende 1
7 Kota Bogor MIN Kota Bogor
SDN Sempur Kaler
8 Kabupaten Halmahera Utara SDN Bailengit
9 Provinsi Bengkulu MAN Model Kota Bengkulu
SMP N 3 Bengkulu Tengah
10 Kabupaten Gowa MTS Ikhuwah Islamiyah Pattallassang
11 Kabupaten Kolaka SDN 1 Oneeha
12 Pemerintah Aceh MAN Model Banda Aceh
Sman 1 Peukan Bada - Aceh Besar
13 Kabupaten Sleman (sister school) SD Tarakanita Ngembesan - SMP Aloisius Turi SD Pandanpuro 2 - SD Muhammadiyah Pakem
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 108
Tabel 28. Lokasi Fasilitasi Rencana kontinjensi
No Judul Lokasi
1 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
2 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Gempabumi dan Tsunami
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
3 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Gempabumi dan Tsunami
Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung
4 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir
Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
5 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
6 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
7 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Gempabumi dan Tsunami
Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
8 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir
Kabupaten Pulang Pisang, Provinsi Kalimantan Tengah
9 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
10 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Gempabumi
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
11 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara
12 Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Banjir
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 109
Tabel 29. Lokasi Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Bencana dan Pemasangan
Instrumentasi Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah
No Lokasi Pemasangan Rambu dan Papan
Informasi Bencana
Lokasi Pemasangan Instrumentasi Sistem Peringatan Dini Gerakan
Tanah
1. Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Kerinci
2. Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Purworejo
3. Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Magelang
4. Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Cianjur
5. Kabupaten Maluku Tengah Kota Manado
6. Kabupaten Buru Kabupaten Bantaeng
7. Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Lombok Timur
8. Kota Ambon Kabupaten Lombok Tengah
9. Kota Jayapura Kabupaten Lombok Barat
10. Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Sikka
11. Kabupaten Biak Numfor Kota Ambon
12. Kabupaten Sarmi Kabupaten Maluku Tengah
13. Kabupaten Garut Kabupaten Buru
14. Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Nabire
15. Kabupaten Wonosobo Kota Jayapura
16. Kabupaten Lumajang Kabupaten Manokwari
17. Kabupaten Malang Kabupaten Teluk Manokwari
18. Kabupaten Lombok Timur
19. Kabupaten Sikka
20. Kota Ternate
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 110
Tabel 30. Lokasi Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Tahun 2016
No PROVINSI
TAHUN 2016
No KABUPATEN/
KOTA No KECAMATAN No
DESA/ KELURAHAN
1 ACEH 1 Kota Banda Aceh
1 Meuraxa 1 Gampong Deah Glumpang
2 Syiah Kuala 2 Gampong Kampong Jawa
2 SUMATERA UTARA
2 Kab. Deli Serdang
3 Sunggal 3 Desa Paya Geli
4 Hamparan Perak 4 Desa Kota Rantang
3 Kab. Padang Lawas
5 Sosopan 5 Desa Hulim
6 Sosa 6 Desa Hapung
4 Kab. Tapanuli Selatan
7 Angkola Sangkunur
7 Desa Bandar Tarutung
8 Desa Batu Godang
5 Kab. Labuhan Batu Selatan
8 Sungai Kanan 9 Desa Marsonja
9 Kampung Rakyat
10 Desa Tanjung Mulia
3 RIAU (KARBUNHUTLA)
6 Kab. Kampar
10 Kampar Kiri Hilir 11 Desa Mentulik
11 Tapung 12 Desa Karya Indah
7 Kab. Siak
12 Siak 13 Kampung Rawang Air Putih
13 Sungai Apit 14 Kampung Mengkapan
14 Dayun 15 Kampung Dayun
4 SUMATERA BARAT
8 Kab. Pasaman 15 Bonjol 16
Nagari Koto Kaciak
16 Panti 17 Nagari Panti
9 Kab. Tanah Datar
17 Batipuh 18 Nagari Gunung Rajo
18 Batipuh Selatan 19 Nagari Guguak Malalo
5 LAMPUNG 10 Kota Bandar Lampung
19 Teluk Butung Timur
20 Kel. Kota Karang
21 Kel. Kota Karang Raya
6 JAMBI (KARBUNHUTLA)
11 Kota Jambi 20 Jambi Timur 22
Kel. Payo Selincah
23 Kel. Sejinjang
12 Kab. Tanjung Jabung Timur
21 Gragai
24 Desa Rantau Karya
25 Desa Pandan Sejahtera
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 111
No PROVINSI
TAHUN 2016
No KABUPATEN/
KOTA No KECAMATAN No
DESA/ KELURAHAN
22 Dendang 26 Desa Catur Rahayu
7 BENGKULU 13 Kab. Kaur 23 Nasal 27 Desa Suku Tiga
28 Desa Merpas
8
SUMATERA SELATAN (KARBUNHUTLA)
14 Kab. Banyuasin
24 Rambutan 29 Desa Sungai Dua
25 Talang Kelapa 30 Desa Talang Keramat
15 Kab. Musi Banyuasin
26 Plakat Tinggi 31 Desa Warga Mulya
27 Batanghari Leko 32 Desa Talang Leban
28 Keluang 33 Desa Mekar Sari
9 BANTEN
16 Kab. Pandeglang
29 Saketi 34 Desa Talagasari
35 Desa Sukalangu
17 Kota Cilegon 30 Grogol 36 Kel. Gerem
31 Pulo Merak
37 Kel. Lebak Gede
10 JAWA BARAT
18 Kab. Bandung Barat
32 Lembang 38 Desa Cikahuripan
33 Cipongkor 39 Desa Cinta Asih
19 Kab. Cianjur
34 Campaka 40 Desa Susukan
35 Cibeber 41 Desa Karangnunggal
20 Kota Bogor 36 Bogor Barat 42 Kel. Pasirjaya
37 Bogor Tengah 43 Kel. Panaragan
11 JAWA TENGAH
21 Kab. Kendal
38 Kota Kendal 44 Kel. Kebondalem
39 Singorojo 45 Desa Cening
40 Plantungan 46 Desa Tlogopayung
22 Kab. Jepara
41 Keling 47 Desa Tempur
42 Kalinyamatan 48 Desa Batukali
43 Mayong 49 Desa Bungu
12 JAWA TIMUR
23 Kab. Bangkalan
44 Blega 50 Desa Blega
45 Tanjungbumi 51 Desa Tanjungbumi
24 Kab. Nganjuk 46 Sawahan
52 Desa Bareng
53 Desa Kebonagung
13 DI YOGYAKARTA
25 Kab. Sleman
47 Cankringan 54 Desa Umbulharjo
48 Pakem 55 Desa Purwobinangun
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 112
No PROVINSI
TAHUN 2016
No KABUPATEN/
KOTA No KECAMATAN No
DESA/ KELURAHAN
49 Turi 56 Desa Wonokerto
14 BALI
26 Kab. Badung 50 Petang 57 Plaga
58 Sulangai
27 Kab. Tabanan 51 Tabanan 59 Sudimara
52 Kerambitan 60 Tibubiu
15 NTB
28 Kab. Lombok Timur
53 Sambelia 61 Desa Belanting
54 Labuhan Haji 62 Desa Surya Wangi
29 Kab. Sumbawa
55 Alas
63 Desa Baru
64 Desa Kalimango
16 NTT
30 Kab. Rote Ndao
56 Lobalain 65 Desa Namodale
66 Desa Metina
31 Kota Kupang 57 Oebobo 67
Kel. Tuak Daun Merah
58 Kelapa Lima 68 Kel. Oesapa
17
KALIMANTAN BARAT (KARBUNHUTLA)
32 Kab. Kubu Raya
59 Terentang 69 Desa Empening
70 Desa Permata
60 Sei Ambawang 71 Desa Teluk Bakung
33 Kab. Ketapang 61 Matan Hilir Selatan
72 Desa Sungai Pelang
73 Desa Sungai Besar
18
KALIMANTAN TENGAH (KARBUNHUTLA)
34 Kab. Pulang Pisau
62 Jabiren Raya
74 Desa Garong
75 Desa Henda
76 Desa Tumbang Nusa
35 Kota Palangkaraya
63 Pahandut Kota 77 Kelurahan Kereng Bangkirai
64 Jekan Raya 78 Kelurahan Petuk Katimpun
19
KALIMANTAN SELATAN (KARBUNHUTLA)
36 Kab. Banjar
65 Sungai Tabuk 79 Desa Lok Buntar
66 Martapura Barat 80 Desa Tangkas
37 Kab. Kotabaru
67 Pulau Laut Utara
81 Desa Stagen
68 Pulau Laut Tengah
82 Desa Sungup Kanan
69 Kelumpang Hulu
83 Desa Sungai
20 KALIMANTAN TIMUR
38 Kota Samarinda
70 Sambutan 84 Desa Makroman
LAPORAN KINERJA BNPB TAHUN 2016 113
No PROVINSI
TAHUN 2016
No KABUPATEN/
KOTA No KECAMATAN No
DESA/ KELURAHAN
(KARBUNHUTLA)
85 Desa Sungai Kapih
39 Kab. Kutai Timur
71 Sangatta Utara 86 Desa Sangatta Utara
72 Sangatta Selatan
87 Desa Sangkima
73 Teluk Pandan 88 Desa Teluk Pandan
21 SULAWESI UTARA
40 Kab. Minahasa 74 Tombulu 89
Desa Rumengkor
75 Pineleng 90 Desa Tateli
41 Kab. Bolaang Mongondouw
76 Sangtombolang 91 Desa Bolangat
92 Desa Lolanan
22 GORONTALO 42 Kab Gorontalo Utara
77 Sumalata 93 Desa Hutakalo
78 Monano 94 Desa Mokonowu
23 SULAWESI BARAT
43 Kab. Mamuju Tengah
79 Tobadak 95 Desa Sejati
80 Pangale 96 Desa Pangale
24 SULAWESI TENGAH
44 Kab. Parigi Moutong
81 Parigi Selatan 97 Desa Lemusa
98 Desa Gangga
25 SULAWESI TENGGARA
45 Kab. Konawe 82 Pondidaha
99 Desa Ambulanu
100 Desa Lalonggotomi
26 SULAWESI SELATAN
46 Kab. Maros
83 Tiroang 101 Kel. Mattiro Deceng
84 Simbang 102 Desa Banto Tallasa
27 MALUKU 47 Kota Ambon 85
Letimusu Selatan
103 Desa Hutumuri
86 Teluk Ambon 104 Desa Amahusu
28 MALUKU UTARA
48 Kab. Halmahera Utara
87 Galele Barat 105 Desa Roko
88 Galele Utara 106 Desa Limau
29 PAPUA 49 Kab. Jayapura 89 Distrik Depapre
107 Kampung Tablasupa
108 Kampung Tablananusa