kata pengantar -...

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongan-Nya sehingga kami

dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Lingkup Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2018.

Laporan Kinerja ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun

secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu

Laporan Kinerja yang setidaknya memuat Tujuan dan Sasaran, Indikator

Kinerja Utama, Strategi dan Kebijakan, RKT, Rencana Aksi serta menyediakan

ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kami

sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu

sepenuh hati dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Seandainya terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Laporan

ini kritik, saran dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk

kesempurnaannya dimasa akan datang. Tindakan perbaikan dimasa

mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami lakukan demi mengarah

pada penyempurnaan Laporan Kinerja) berikutnya.

Semoga laporan ini memberikan manfaat khususnya sebagai data

penyusunan program dan kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanah

Bumbu di masa yang akan datang.

Wasallamu’alaikum Wr. Wb.

Batulicin, Januari 2019Kepala Badan Pengelolaan

Dan Aset Daerah

Wim Mandau, SE., M. SosNIP. 19650619 199403 013

DAFTAR ISI

Halamam

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN ……………..…………………………………… 1

1.1 KETENTUAN UMUM …….…………………………………… 1

1.2 STRUKTUR ORGANISASI ...………………………………….. 2

1.3 TUGAS POKOK DAN TATA KERJA ..…………………..….. 5

1.4 LANDASAN HUKUM .……………………………………….. 7

1.5 KEADAAN PEGAWAI …………………….………………… 8

1.6 SARANA DAN PRASARANA ……..……………………….. 10

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN ………………………………….. 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA …………….…… 15

2.1 TUJUAN DAN SASARAN …………………………………… 15

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA ……………………………… 17

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……………………………….. 18

2.4 RENCANA TARGET KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017 19

2.5 RENCANA AKSI …………………………………………… 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………… 21

3.1 CAPAIAN KINERJA ……………………………………….. 21

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ………… 22

3.3 REALISASI ANGGARAN ………………………………….. 30

BAB IV PENUTUP 33

1 LAKIP BPKAD TAHUN 2018

BAB IPENDAHULUAN

1.1 KETENTUAN UMUM

Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan

akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu

etintas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu yang menyelenggarakan tugas

pembantuan pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyusunan

Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah

ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Bupati

Tanah Bumbu dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang

telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan mencantum

target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu Laporan Kinerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 juga sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah

dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai

bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah

kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.


Melalui penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 diharapkan dapat memberi

informasi yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam

meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Menginformasikan atas pencapaian target kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja

kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Tanah

Bumbu.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki 1 (satu)

Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kasubbag dan 8

(delapan) Kasubbid dan UPTD yang terdiri dari Kepala UPT dan

Kepala Tata Usaha dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala BPKAD

2. Sekretaris BPKAD

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;

b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan;

c. Kasubag Informasi dan Pelaporan.

2. Kepala Bidang Akuntansi

a. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan I ;

b. Kasubid Akuntansi dan Pelaporan II .

3. Kepala Bidang Anggaran


a. Kasubid Anggaran BL dan Pengendalian;

b. Kasubid Anggaran BTL, Pembiayaan dan Pengendalian.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

a. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah;

b. Kasubid Perbendaharaan.

5. Kepala Bidang Aset

a. Kasubid Analis Kebutuhan;

b. Kasubid Pemanfaatan dan Pemeliharaan;

c. Kasubid Penatausahaan Aset Daerah.

6. Kepala Unit Pelayanan Teknis

a. Kepala Tata Usaha


1.3 TUGAS POKOK DAN TATA KERJA


Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah mempunyai Tugas Menyusun dan Melaksanakan

Kebijakan Daerah dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

d. pembinaaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan

Tata Kerja Unsur - Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut di atas, maka uraian

tugas Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh


Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

b. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah;

c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian,

pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan

dibidang anggaran;

d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian,


dibidang perbendaharaan dan kas daerah;

e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian,

pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan

dibidang akuntansi dan pelaporan;

f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian,


dibidang aset;

g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang

terkait;

h. mengkoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;

i. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan Fungsional;

k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang

tugas.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki

unsur-unsur Organisasi terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah; Sekretariat; Bidang Anggaran; Bidang Akuntansi; Bidang


Perbendaharaan; Bidang Aset; UPTD; dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

1.4 LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan


Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-

2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu.

1.5 KEADAAN PEGAWAI

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh Sumber Daya

Manusia yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 1.5.1Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan

No Tingkat Pendidikan JabatanStruktural

Formasi Terisi

1 Kepala Badan Eselon IIb 1 1

2 Sekretaris Eselon IIIa 1 1

3 Kepala Bidang Eselon IIIb 4 4

4 Kepala Sub Bagian/Bidang Eselon IVa 12 12

5 Kepala Unit PelayananTeknis

Eselon IVa 1 1

6 Kepala Tata Usaha Eselon IVb 1 1

Jumlah 20 20

Tabel 1.5.2Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

1 Strata 2 10 orang

2 Strata 1 38 orang

3 D IV 2 orang

4 Sarjana Muda / D III 2 orang

5 SMA 29 orang

6 SMP 1 orang

7 SD 6 orang

Jumlah 88 orang

Tabel 1.5.3Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO GOLONGAN JUMLAH

1 Golongan IV 2 orang

2 Golongan III 33 orang

3 Golongan II 3 orang


4 Golongan I - orang

Jumlah 38 orang

Tabel 1.5.4Jumlah Pegawai Tenaga Honorer dan Kontrak

NO GOLONGAN JUMLAH

1 Tenaga Honorer 26 orang

2 Tenaga Kontrak 24 orang

Jumlah 50 orang

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana berupa mobilitas dan peralatan dan

mesin yang dipergunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah berdasarkan kondisi per 31 Desember 2018 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6.1Daftar Peralatan dan Mesin

Jenis Unit Jenis Unit Jeniss

Unit1 2 3 4 5 6

Komputer PC 23 Meja Rapat 25 Alat Dapur Lainnya 1

Lap Top 21 Televisi 7 Proyektor 6

Printer 29 UPS 7 Band Kas 13

Server 3 Generator 3 Tempat Tidur 25

Kursi Putar 13 Meja Partisi 4 Kursi Biasa 520

Monitor 3 Stabilizator 3 Kursi Rapat 300

Scanner 2 Meja Kerja 27 Lemari Arsip 7

AC 13 Kursi Kerja 9 GPS 9

Papan Pengumuman 1 Jam Elektronik 3 Alat Mebeuler Lainnya 2

Mesin Penghitung Uang 1 Mesin Fotocopy 2 Mesin Absensi 1

Lemari Besi 5 Lemari Es 1 Rak Besi 3

Dispencer 4 Recorder 1 Antena SHF 1

Station Wagon 1 Faximile 1 Kompas 2

Kipas Angin 20 Mesin ketik 6 Sofa 1

Trailer 3 Floating Exavator 2 Papan Tulis 3

Sofware 1 Kamera 5 Laser Pointer 1Viewer 2 Mesin Laminating 1 Sound system 1


Jeep 16 Mini Bus 39 Sepeda Motor 102

Truck 4 Micro Bus 5 Pick Up 12

Grader 1 Mobil Tinja 1

Buldozer 2 Wheel Exavator 3

J u m l a h 1.333

Selain Sarana dan prasarana diatas Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

pelimpahan wewenang dan ketugasan dalam tata kelola keuangan

dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien,

efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel dalam rangka

meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu menuju terwujudnya good governance

telah menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)

Keuangan Daerah yang dibangun oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Program Aplikasi SIMDA

Keuangan mulai Tahun 2012 telah dipergunakan oleh Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam pengelolaan keuangan daerah

secara terintegrasi melalui penganggaran, penatausahaan, akuntansi

dan pelaporan keuangan daerah.

Gambar 1.6.1Aplikasi SIMDA Keuangan


Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

juga menggunakan aplikasi SIMDA BMD dalam mengelola barang

milik daerah. SIMDA BMD ini juga merupakan aplikasi yang dibangun

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang

dipergunakan mulai Tahun 2012.

Dalam melaksanakan pengelolaan gaji PNS/CPNS

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejak Tahun 2015

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah

mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai

Negeri Sipil. Penggunaan aplikasi tersebut setelah dilaksanakan

perjanjian Kerja sama antara PT TASPEN (Pesero) dengan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Gambar 1.6.2Aplikasi SIMDA BMD


Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

bekerja sama dengan Bank Kalsel telah melakukan inovasi baru

dengan melakukan pengembangan Aplikasi Sistem SP2D Online. Pada

Sistem SP2D Online, proses pencairan SP2D langsung melalui aplikasi

dan kontrol informasi keuangan dengan menggunakan browser.

Informasi keuangan dapat di akses secara cepat dan akurat

sehingga dapat menghemat waktu serta mengurangi resiko

pembatalan berkas SP2D yg dikarenakan adanya kesalahan nomor

rekening atau nama rekening tujuan.

Gambar 1.6.3Aplikasi Sistem Informasi Gaji

Gambar 1.6.4Aplikasi Sistem SP2D Online


1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam

Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan beberapa hal penting terkait

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah untuk setiap pencapain kinerja

sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan

realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan

untuk tercapainya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian

kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lampiran.


BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan kerangka kerja SKPD selama lima tahun.

TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal

yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,

memecahkan permasalahan, dan menangani isu trategis

daerah yang dihadapai. Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang

Transparan dan Akuntabel

2. Meningkatkan Penyusunan dan Penetapan APBD Tepat Waktu

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah

Secara lengkap tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TUJUAN INDIKATORTUJUAN

SATUANTARGET

AWAL(2015)

AKHIR(2021)

MeningkatkankualitasPengelolaanKeuangan Daerahyang Transparandan Akuntabel

Opini BPK atasLKPD

1=WTP2=WDP3= TW4=TMP

1 1


SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

Dalam mewujudkan tujuan suatu oraganisasi diperlukan sasaran

yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami

sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan

perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran

yang hendak dicapai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Optimalnya Penyusunan Anggaran Tepat Waktu.

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Secara lengkap sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

SASARAN INDIKATORSASARAN

SATUAN

KONDISIAWAL

(TAHUN2015)

TARGET SASARAN KINERJA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya KualitasPengelolaanKeuanganDaerah

Opini BPKatas LKPD

1=WTP;2=WDP; 3=TW;4=TMP 1 1 1 1 1 1 1

MeningkatkanPenyusunan danPenetapan APBDTepat Waktu

Penetapan APBDtepat waktu

% 84,63 92,85

MeningkatkankualitaspengelolaanBarang MilikDaerah

Presentase BMDtercatat denganakurat

% 56,20 95,00


OptimalnyaPenyusunanAnggaranTepat Waktu

Penetapan APBDtepatwaktu

% 84,63 86,00 87,37 88,74 90,11 91,48 92,85

Meningkatnya KualitasPengelolaanBarang MilikDaerah

PresentaseBMDtercatatdenganakurat

% 56,20 57,77 59,34 80,00 85,00 90,00 95,00

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap instansi pemerintah

wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas

program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam

RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga)

Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Opini BPK atas LKPD

2. Penetapan APBD tepat waktu

3. Presentase BMD tercatat dengan akurat

Secara lengkap sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUJUAN IndikatorTujuan

SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

FORMULASI SUMBERDATA

PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya KualitasPengelolaanKeuanganDaerahyang

OpiniBPK atasLKPD

Meningkatnyakualitaspengelolaankeuangandaerah

Opini BPKatas LKPD

Opini BPK RIatas LKPD(1=WTP;2=WDP; 3=TWdan 4=TMP)

BPKAD BPKAD


TransparandanAkuntabelMeningkatkanPenyusunan danPenetapanAPBD TepatWaktu

PenetapanAPBDtepatwaktu

Optimalnyapenyusunananggaran tepatwaktu

PenetapanAPBD tepatwaktu

JumlahSKPD yangmenyusunanggarantepat waktudibagijumlahseluruh SKPDdikali 100%

BPKAD BPKAD

Meningkatkan KualitasPengelolaanBarangMilikDaerah

PersentaseBMDtercatatdenganakurat

MeningkatnyakualitasPengelolaanBarang MilikDaerah

PersentaseBMDtercatatdenganakurat

Jumlah asetyangterinventarisirdibagi jumlahasetkeseluruhandikali 100%

BPKAD BPKAD

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara-cara dalam mengoperasionalkan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang baik adalah

penjabaran dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan

mempertimbangkan kondisi lingkungan yang obyektif.

Strategi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

1. Penerapan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan

daerah,

2. Terintegrasi pengelolaan BMD dengan pemanfaat teknologi

informasi,

3. Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah,

4. Meningkatnya komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses

pengelolaan anggaran belanja daerah.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar


lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

antara lain :

1. Meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan dan aset daerah,

2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda

BMD,

3. Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah,

4. Evaluasi dan pengawasan terhadap penyerapan belanja daerah

di seluruh SKPD,

5. Ketepatan penyerapan belanja daerah di seluruh SKPD sebagai

salah satu unsur penialain evaluasi kinerja SKPD.

2.4 RENCANA KERJA TAHUNAN/RKT

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dari

pada Rencana Strategis (RENSTRA). Komponen-komponen yang

terkandung Rencana Strategis (RENSTRA) seperti visi, misi, tujuan dan

sasaran serta program yang bersifat umum dan target-target yang

hendak dicapai harus dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Kemudian dikaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu dan dijabarkan kedalam usulan kegiatan-kegiatan

teknis dan kegiatan-kegiatan administrasi umum.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun

2018 mempunyai 5 program dan 29 kegiatan. Setiap program dan

kegiatan memiliki beberapa indikator kinerja. Tidak semua indikator

tersebut belum tentu dapat tercapai pada setiap tahunnya. Kebijakan


umum, skala prioritas, dan keterbatasan dana adalah hal-hal yang

mengakibatkan beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Hal

ini berpengaruh pula pada pencampaian indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja hanya dapat diukur bila dalam tahun tersebut

terdapat kegiatan yang mengarah pada pencapaian kinerja

tersebut. Agar dapat diukur terlebih dahulu harus ditetapkan target

indikator sasaran yang akan dicapai, dan selanjutnya disajikan

kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Hasil pengukuran indikator inilah

yang akan menggambarkan kegagalan atau keberhasilan suatu

instansi.

Untuk Tahun 2018 Rencana Kinerja Tahunan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diuraikan dalam target

indikator- indikator kinerja yang hendak dicapai. Demikian pula

terhadap kegiatan, target kinerjanya dirinci menjadi indikator

masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana

Kinerja Tahun 2018 (data terlampir).

2.5 RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan rencana kegiatan yang disusun

secara terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja. Rencana aksi digunakan

sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian

target kinerja sesuai jadwal yang waktu yang telah ditetapkan. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Rencana Aksi Tahun 2018

(data terlampir).


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Penyusunan Penetapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instasi Pemerintah diidentifikasi dengan beberapa jenis indikator

kinerja, yaitu masukkan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

benefit dan impact. Analisis capaian kinerja tergambar dalam proses

pengukuran kinerja dilakukan dengan penetapan indikator pada

setiap kegiatan, untuk sementara diukur indikator kegiatan paling

tidak berupa input, output dan outcome.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instasi pemerintah, dalam ketentuan umumnya

diuraikan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau

program yang hendak dicapai atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas terukur

dan untuk laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan

secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBD.

Penerapan indikator kinerja khususnya bagi kegiatan dari

Biaya Langsung (paket proyek) dituangkan/tersaji pada formulir

Rencana Kinerja Tahunan (Form PK) yang dilanjutkan dengan

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (form RKT) dan

hingga formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (form PK) adalah seperti

pada lembar lampiran.

Sedangkan untuk pelaksanaan dari kegiatan rutin (Biaya

Tidak Langsung), pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah pengukuran kinerja tersaji dalam suatu matrik realisasi capaian


sasaran dari kegiatan rutin. Hal ini dengan mengacu pada lembar

Perencanaan Strategis (RENSTRA) lima tahunan/Program Jangka

Menengah (2016 - 2021) yang dibenarkan ke dalam alokasi anggaran

tahun berjalan yakni tahun anggaran 2018.

Kriteria pengukuran kinerja yang digunakan adalah target

kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja

tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota

organisasi. Setiap akhir tahun, target kinerja akan dibandingan

dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja. Celah kinerja ini

kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak berhasilan, jika

ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan

ditetapkan untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator yang

telah ditetapkan. Hasil pengukuran kemudian dapat kategorisasikan

pencapaian kinerja ke dalam empat kategori sebagai berikut :

Urutan Rentang Capaian Kategori

I Sama dengan atau lebih dari 91% Sangat Baik

II 81 % S/D 90 % Baik

III 61% s/d 80 % Cukup

IV Kurang dari atau sama dengan 60 % Kurang

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut ini akan disajikan evaluasi dan analisis capaain kinerja

atas sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.


Opini BPK atas LKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan

oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan seluruh

SKPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan

ke Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan,

setelah pelaksanaan APBD. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

mulai Tahun 2014 sampai dengan sekarang mendapat Opini Wajar

Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas. Ini menunjukkan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan kewajaran

informasi seseuai Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta efektifitas sistem pengendalian intern.Tabel. 3.2.1

Target dan Realisasi Indikator KinerjaOpini BPK atas LKPD

IKU CapaianTahun n-1

Tahun 2018 TargetAkhirRPJMD s.dtahun 2020

RealisasiCapaianKinerjaRPJMD s.dtahun 2020

Target Realisasi Realisasi %

Opini BPK atasLKPD (1=WTP;2=WDP; 3=TWdan 4=TMP)

1 = WTP 1 = WTP 1 = WTP 100 % 1 = WTP 100%

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangandaerahSASARAN I


Perbandingan capaian kinerja terhadap capaian kinerja tahun

sebelumnya sebagai berikut :Tabel 3.2.2

Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

No Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Tahun 2017 Tahun 2018

1. Opini BPK atas LKPD 1=WTP 1=WTP

Tahun 2017 opini BPK atas LKPD mendapatkan WTP dan tahun 2018

opini BPK atas LKPD juga mendapatkan WTP.

Perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2021Tabel 3.2.3

Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2021

No Indikator Kinerja

Realisasi s.d

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra Tahun

2021

1. Opini BPK atas LKPD 1=WTP 1=WTP

Pada tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan Opini

atas LKPD dari BPK adalah WTP dan untuk target sampai dengan

akhir tahun Renstra 2021 adalah WTP untuk Opini dari BPK terhadap

LKPD.


Penetapan APBD tepat Waktu

Indikator ini menunjukkan baik tidaknya perencanaan yang

dibuat oleh SKPD dalam penyerapan anggaran belanja daerah

khususnya penyerapan belanja langsung, karena penyerapan

belanja langsung oleh SKPD yang sesuai dengan dengan alokasi

yang diatur dalam anggaran kas menunjukkan perencanaan

yang baik dimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh SKPD

sesuai dengan jadwal atau alokasi penarikan dana yang

tercatum dalam masing-masing DPA SKPD. Tahun 2018

penyerapan belanja pemerintah daerah per semester dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.2.7Rencana dan Realisasi Belanja per semester

No UraianSemester Realisasi Persentase %

I II I II I II1 Belanja

TidakLangsung

485,243,549,282.44 219,374,774,057.38 322,620,638,376.00 394,735,242,480.40 66,49 179,94

2 BelanjaLangsung 540,093,468,096.00 288,332,815,441.00 286,403,168,597.00 470,213,372,185.52 53,03 163,08

Tahun 2018 realisasi penyerapan anggaran belanja daerah

sebesar 93,84 % atau anggaran belanja daerah sebesar

Rp.1,528,044,606,876.79 terealisasi sebesar Rp.1,433,972,421,638.92.

Dari target indikator persentase ketepatan waktu penyerapan

belanja pemerintah daerah sebesar 88,74 % sudah melebihi 100%.

Lihat tabel berikut ini :

SASARAN II Optimalnya penyusunan anggaran tepat waktu


Tabel. 3.2.8Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Penetapan APBD tepat waktu


Tahun 2018Target AkhirRPJMD s.dtahun 2020

RealisasiCapaianKinerja RPJMDs.d tahun2020

Target Realisasi Realisasi%

Penetapan APBDtepat waktu 87,37 88,74 93,84 100 100 100






1. Penetapan APBD tepat Waktu 100 % 100 %

Perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2021Tabel 3.2 10


No Indikator Kinerja

Realisasi s.d

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra Tahun

2021

1. Penetapan APBD tepat Waktu 100 % 100 %


Persentase BMD tercatat dengan akurat

Dalam rangka mendapatkan data aset yang akurat Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah telah melaksanakan Kegiatan

Bimbingan Teknis Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan penatausahaan

aset daerah yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan. Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2018 yang disusun

dengan menggabungkan seluruh laporan aset SKPD dapat pada

tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2.11Data Aset Daerah berdasarkan KIB A-F

No Uraian Jumlah (Rp)

1 KIB A (Tanah) 872.526.884.700.772 KIB B (Peralatan dan Mesin) 390.945.118.216.383 KIB C (Gedung dan Bangunan) 715.157.004.807.254 KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) 1.628.757.057.738.065 KIB E (Aset Tetap Lainnya) 88.889.259.430.736 KIB F (Kontruksi dalam pengerjaan) 37.439.863.390.00

J u m l a h 3.733.715.188.283,20

Capaian atas indikator kinerja persentase keakuratan data Barang

Milik Daerah sudah memenuhi target 100% dari target yang

ditetapkan 80,00%. Hal ini disebabkan sudah tertibnya SKPD dalam

pengelolaan barang milik daerah atas pencatatan dan

pelaporan KIB secara baik dan benar. Berikut tabel capaian

kinerja persentase keakuratan data barang milik daerah.

SASARAN III Meningkatnya kualitas PengelolaanBarang Milik Daerah


Tabel. 3.2.12Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Persentase BMD tercatat dengan Akurat


Tahun 2018Target AkhirRPJMD s.dtahun 2021

RealisasiCapaianKinerja RPJMDs.d tahun2021

Target Realisasi Realisasi%

Persentase BMDtercatat denganakurat

59,34 80,00 98,10 100 95,00 100






1. Persentase BMD tercatat

dengan akurat

100 % 100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capain indikator

kinerja sasaran BPKAD dalam hal mempertahankan pengeloaan

aset daerah secara transparan dan akuntabel sebesar 100% dari

target yang ditetapkan pada Tahun 2017 sebesar 59,34%

Sedangkan capaian indikator kinerja Tahun 2018 sebesar 98,10%

dari target yang ditetapkan 80,00%.

Perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2021

Tabel 3.2.14


No Indikator Kinerja Realisasi s.d

Tahun 2018

Target Akhir Renstra

Tahun 2021


1. Persentase BMD

tercatat dengan

akurat

100 % 95,00 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja

terhadap target Restra 2021 akan tercapai 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 95,00%. Dengan terus melakukan peningkatan

pengelolaan barang milik daerah dan ini terlihat pada

pencampaian target kinerja sebesar 100% yang diterapkan dari

target yang ditetapkan 80,00% pada tahun 2018.


3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 seluruhnya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Tanah Bumbu. Total anggaran Belanja BPKAD pada

Anggaran Perubahan 2018 sebesar Rp. 281.031.360.948,79. Dari seluruh

anggaran belanja yang direncanakan, realisasi serapan anggaran

sebesar Rp.268.855.140.214,00 atau sebesar 95,67% dari total anggaran

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.12.176.220.734,79,-

(4,33%).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap

realisasi anggaran Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi AnggaranProgram dan Kegiatan BPKAD Tahun Anggaran 2018

Program/Kegiatan Anggaran SetelahPerubahan

RealisasiSisa Pagu

Jumlah %

BELANJABelanja Tidak Langsung 247,213,716,298.79 239,521,135,977.00 96.89% 7,692,580,321.79

Belanja LangsungProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 150,350,000.00 128,018,259.00 85.15% 22,331,741.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional 776,750,000.00 737,772,200.00 94.98% 38,977,800.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 9,031,990,000.00 7,583,640,000.00 83.96% 1,448,350,000.00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36,429,000.00 34,579,000.00 94.92% 1,850,000.00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 95,300,000.00 48,556,000.00 50.95% 46,744,000.00Penyediaan alat tulis kantor 153,937,400.00 153,487,400.00 99.71% 450,000.00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 86,150,000.00 79,425,000.00 92.19% 6,725,000.00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3,928,150,000.00 3,393,145,090.00 86.38% 535,004,910.00Penedian Bahan Logistik Kantor 68,770,000.00 60,627,000.00 88.16% 8,143,000.00Penyediaan makanan dan minuman 83,460,000.00 82,480,000.00 98.83% 980,000.00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah 4,982,700,000.00 3,790,282,512.00 76.07% 1,192,417,488.00

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 2,284,100,000.00 2,060,049,750.00 90.19% 224,050,250.00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 106,050,000.00 77,100,000.00 72.70% 28,950,000.00


Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturPembangunan Gedung Kantor 884,252,000.00 780,315,800.00 88.25% 103,936,200.00pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3,923,990,000.00 3,808,335,752.00 97.05% 115,654,248.00Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 584,000,000.00 583,993,000.00 100.00% 7,000.00Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan 1,231,950,000.00 1,175,548,792.00 95.42% 56,401,208.00

Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas/Operasional 3,526,250,000.00 3,142,950,932.00 89.13% 383,299,068.00

Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor 38,250,000.00 5,170,000.00 13.52% 33,080,000.00

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuanganKoordinasi Pengelolaan dan Pelaporan TransferDana bagi Hasil dan Lainnya 107,370,000.00 78,457,500.00 73.07% 28,912,500.00

Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan DaerahPenyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD 189,850,000.00 158,213,000.00 83.34% 31,637,000.00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD 188,850,000.00 172,925,000.00 91.57% 15,925,000.00

Penyusunan Besaran Uang Persediaan SKPD 9,260,000.00 9,260,000.00 100.00% 0.00Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Pertanggung Jawaban PelaksanaanAPBD

245,840,000.00 217,426,000.00 88.44% 28,414,000.00

Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentangPengelolaan Keuangan Daerah 97,224,000.00 31,456,000.00 32.35% 65,768,000.00

Penyusunan pedoman APBD 28,000,000.00 16,800,000.00 60.00% 11,200,000.00Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Asset DaerahAsistensi Penyusunan RKBU dan RKPBU 99,040,000.00 99,040,000.00 100.00% 0.00

Penghapusan Barang Milik Daerah 107,600,000.00 71,564,000.00 66.51% 36,036,000.00

Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Barang MilikDaerah 771,782,250.00 753,386,250.00 97.62% 18,396,000.00

Jumlah 281,031,360,948.79 268,855,140,214.00 95.67% 12,176,220,734.79

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian

target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 189.850.000,00,- dan

realisasi kinerja mencapai 83,34 %.

b. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 188.850.000,00,- dan realisasi kinerja mencapai 91,57 %.

c. Kegiatan Penyusunan Besaran Uang Persediaan SKPD dengan

pagu anggaran Rp. 9.260.000,- dan realisasi kinerja mencapai


100 %, Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan yang

diinginkan.

d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD dengan

pagu anggaran Rp. 245.840.000,- dan realisasi kinerja mencapai

88,44 %.

e. Kegiatan Bimtek Implementasi Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan Pagu anggaran sebesar

Rp. 97.224.000,- dengan capaian kinerja mencapai 32,35 %.

f. Kegiatan Penyusunan Pedoman APBD dengan Pagu Anggaran

sebesar Rp.28.000.00,00 dengan capaian kinerja mencapai 60,00

%.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Transfer Dana

Bagi Hasil dan lainnya dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp107.370.000,00 dan capaian kinerja mencapai 73,07%.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset

Daerah

a. Kegiatan Assistensi Penyusunan RKBU dan RKPBU dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp99.040.000,00 dengan capaian kinerja

mencapai 100%, Realisasi kinerja kegiatan sudah sesuai dengan

yang diinginkan.

b. Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp107.600.000,00 dengan capaian kinerja

mencapai 66,51%.

c. Kegiatan Inventarisasi/Sensus dan kodefikasi barang milik daerah

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp771.782.250,00 dengan

capaian kinerja mencapai 97,62 %.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu entitas

akuntabilitas SKPD dalam mempertanggungjawabkan terlaksananya

program dan kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun Anggaran 2018 dalam pencapaian misi yang telah ditetapkan

melalui keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih banyak hal harus

disempurnakan, sehingga kami sangat mengharapkan saran dan

masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Laporan

Kinerja untuk tahun berikutnya.

Semoga Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2018 ini dapat menjadi sebuah laporan yang dapat

memberikan informasi untuk pengambilan keputusan peningkatan

akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang berkepetingan pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, Januari 2019

KEPALA BPKAD,

WIM MANDAU, SE., M.SosNIP.19650619 199403 1 013

kata pengantar -...

Documents