kata pengantar - bsn...kinerja sekretariat utama memberikan kontribusi pada kinerja bsn. oleh karena...

2019| Laporan Kinerja Sekretariat Utama 2

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Utama (Settama) - Badan Standardisasi Nasional

(BSN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi

dan misi BSN pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun

2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Settama

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana

Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Mulai tahun 2019, struktur organisasi BSN mengalami perubahan berdasarkan

Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Standardisasi Nasional. Sesuai peraturan BSN tersebut, unit kerja dibawah lingkup

Sekretariat Utama bertambah 1 (satu) sehingga menjadi 3 (tiga) unit kerja, yaitu (1)

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum; (2) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,

dan Humum; dan (3) Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Sekretariat Utama sebagai bagian dari BSN bertekad melaksanakan Reformasi

Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan

untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan

sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Sekretariat Utama juga telah

melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan

sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi

sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja

Sekretariat Utama secara umum dan BSN secara khusus di masa mendatang, melalui

pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 31 Januari 2020

Sekretariat Utama

Puji Winarni


RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2019 telah menetapkan 5 (lima)

sasaran dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja

tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN dan Program Pengembangan Standardisasi

Nasional yang diamanatkan kepada Sekretariat Utama.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sekretariat Utama tahun 2019

menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi %

Capaian*)

Perspektif Stakeholders

1. Meningkatnya

kinerja sistem

pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia,

tata kelola dan

organisasi yang

profesional

1. Tingkat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi BSN

75,01 Nilai 72,76 Nilai 97%

2. Tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja BSN

70 (BB) Nilai

67,38 (B) Nilai

96,26%

3. Opini BPK atas laporan

keuangan BSN

WTP WTP 100%

4. Persentase Penerapan

Budaya Kerja BSN

70% 65,71% 93,87%

5. Tingkat citra kelembagaan 3,3 Nilai 3,49 Nilai 105,76%

6. Indeks kepuasan layanan

internal di lingkup Settama

3,5 Nilai 3,41 Nilai 97,33%

Rata-rata capaian Sasaran 1 97,41%

Perspektif Proses Internal

2. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

perencanaan,

keuangan dan

umum

7. Persentase realisasi

anggaran BSN

>97% 98,28% 101,32%

8. Persentase kesesuaian

penyusunan dan ketepatan

waktu penyampaian

Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja

100% 100% 100%

Rata-rata capaian Sasaran 2 100%

3. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan SDM,

Organisasi dan

Hukum

9. Persentase pemenuhan

Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang mengikuti program

peningkatan kompetensi

100% 97,15% 97,15%

10. Jumlah peraturan

perundang-undangan di

bidang Standardisasi dan

22 peraturan

27 peraturan

122,72%



Capaian*)

Penilaian Kesesuaian (SPK)

yang ditetapkan


4. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

Humas, Kerjasama

dan Layanan

Informasi

11. Jumlah publikasi

kelembagaan

1.250 publikasi

2.080 publikasi

166,4%

12. Persentase kerjasama

kelembagaan yang

ditindaklanjuti

>77% 87,4% 113,5%

13. Jumlah pengunjung sistem

informasi SPK

1.760.000 pengunjung


101,8%


Perspektif Learning & Growth

5. Meningkatkan

pengelolaan

akuntabilitas

kinerja dan sumber

daya manusia

yang profesional


kinerja Settama

78,5 (BB)

nilai

69,03 (B)

nilai

98,61%

15. Persentase penerapan

budaya kerja Settama

70% 70,22% 100,31%


Rata-rata capaian Tahun 2019 99,06%

Dari lima belas indikator kinerja di Sekretariat Utama, 6 (enam) indikator kinerja

capaiannya di bawah 100%, 2 (dua) indikator kinerja tercapai 100%, dan 7 (tujuh)

indikator kinerja melebihi target 100%, dengan rata-rata capaian dari 15 (lima belas)

indikator kinerja tersebut adalah sebesar 99,06%.

Indikator kinerja yang pencapaiannya masih dibawah 100% adalah: (1)

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (2) Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja, (3)

Penerapan Budaya Kerja, (4) kepuasan layanan Internal kesestamaan, (5)

Peningkatan Kompetensi ASN, dan (6) Kualitas akuntabilitas Kinerja. Oleh karena itu,

pada tahun mendatang masih terus dilakukan upaya untuk meningkatkan

pelaksanaan reformasi birokrasi, terus menerus melakukan internalisasi budaya kerja,

meningkatkan layanan internal, yang kesemuanya dapat digunakan untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja kesestamaan.


DAFTAR ISI

Halaman Cover ................................................................................................ 1

Kata Pengantar ................................................................................................. 2

Ringkasan Eksekutif ......................................................................................... 3

Daftar Isi ............................................................................................................. 5

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang .................................................................................. 6

I.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 6

I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 7

I.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 9

I.5 Peran Strategis ................................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis ..................................................................... 14

II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 14

II.1.2 Tujuan dan Sasaran .............................................................. 14

II.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja ................................................................................ 18

III.2 Realisasi Anggaran ........................................................................... 48

BAB IV PENUTUP

Penutup ....................................................................................................... 49

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja


S

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sekretariat Utama (Settama), sebagai

salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun

secara berjenjang.

Kinerja Sekretariat Utama memberikan kontribusi pada kinerja BSN. Oleh

karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan bahan

masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan

serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi BSN, dengan tujuan

sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa

rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.


I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada Tahun 2019 Badan Standardisasi Nasional telah melakukan reorganisasi

yang dituangkan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Tugas dan

fungsi Sekretariat Utama adalah sebagai berikut.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat Utama

menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BSN;

b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSN;

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan

masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN;

d. Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan

advokasi hukum;

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan

pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sekretariat Utama mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum, dengan tugas melaksanakan

koordinasii dan penyusunan rencana, program, dan angagran, pembinaan dan

pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggan, arsip, dan

penyelengaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta

pelayanan pengadaan barang/jasa.

2. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum, dengan tugas melaksanakan

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur,

pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi

hukum.

Tugas Sekretariat Utama

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan BSN.


3. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi, dengan tugas

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi hubungan

masyarakat, kerja sama, dan dokumentasi BSN.

Struktur Organisasi Sekretariat Utama dapat dilihat pada gambar I.1.

Gambar I.1 Struktur Organisasi Sekretariat Utama

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan

Hukum

Iryana Margahayu

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi

Zul Amri

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum

M. Beni Nugraha

Kepala Bagian Perencanaan

Dessy Fitrica S.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

Patria Rahayu

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Denny Wahyudi

Kepala Bagian Keuangan

Ajat Sudrajat

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Noviati Listiyasningsih

Kepala Bagian Kerjasama

Suhaimi K.

Kepala Bagian Umum

Yudi Prakosa

Kepala Bagian Hukum

Wahyu Wibawa

Sekretaris Utama

Puji Winarni

Kepala Bagian Layanan Informasi dan

Perpustakaan

Minanuddin


I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31

Desember 2019 Sekretariat Utama memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara

(ASN) sebanyak 154 (seratus lima empat) orang, dengan rincian sesuai tabel I.1

berikut:

Tabel I.1

Personel ASN Sekretariat Utama

> S1 S1 S2 S3

1. Sekretariat Utama - - - 1 1

2. Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum 31 46 3 - 80

Kepala Biro PKU - - 1 - 1

Bagian Perencanaan - 12 2 - 14

Bagian Keuangan 9 9 - - 18

Bagian Umum 22 25 - - 47

3. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan

Hukum

2 23 6 - 31

Kepala Biro SDMOH - 1 - - 1

Bagian Sumber Daya Manusia 1 10 1 - 12

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1 4 3 - 8

Bagian Hukum - 8 2 - 10

4. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan

Layanan Informasi

7 27 8 - 42

Kepala Biro HKLI - 1 - - -

Bagian Hubungan Masyarakat 2 10 2 - 14

Bagian Kerja Sama - 6 2 - 8

Bagian Layanan Informasi dan Perpustakaan 5 10 4 - 19

Jumlah 40 96 17 1 154

No Unit KerjaJenjang Pendidikan Jumlah

Orang


Gambar I.2 Grafik Personel ASN Sekretariat Utama


I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 34

Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN diharapkan

memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah terkait Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian yang dihadapi selama ini. Sekretariat Utama mempunyai peran

strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN tersebut, yaitu mendukung

pelaksanaan fungsi BSN, baik peran penganggaran, keuangan, penyediaan sarana

prasarana, SDM, organisasi, penyusunan peraturan, hubungan masyarakat, kerja

sama, dan dokumentas BSN.

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Utama telah

mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan

dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Sekretariat Utama

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

Akses terhadap proses

perencanaan dan

penganggaran

Anggaran SPK tersebar di

beberapa K/L, namun belum

terkoordinasi dengan baik

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) belum

dijadikan sebagai program

prioritas nasional

Sinergi alokasi anggaran

masih lemah

Kinerja BSN masih belum

optimal

Peningkatan koordinasi dan

sinergi dengan K/L yang memiliki

tugas yang terkait dengan

Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) sesuai hasil

roadmap SPK

Penguatan koordinasi dengan

Bappenas, Kemenkeu, dan K/L

lain yang terkait untuk menyusun

program kerja yang mendukung

prioritas nasional

Peningkatan koordinasi dan

sinergi antar unit kerja di BSN

Memperkuat rumusan kinerja

yang lebih SMART

Pengelolaan

keuangan

tersentralisasi di Bagian

Keuangan dengan

sistem pengelolaan

yang sesuai peraturan

perundangan dan BSN

hanya memiliki 1 (satu)

satuan Kerja

Tidak semua pejabat

struktural yang memahami

proses pelaksanaan dan

pertanggungjawaban

keuangan, sehingga

pengawasan dan

pengendalian masih kurang

efektif

Masih terbatasnya sumber

daya manusia yang

kompeten dalam

pengelolaan keuangan,

khususnya di unit kerja teknis

Perlunya peningkatan

pemahaman pejabat struktural

melalui sosialisasi tentang

pengelolaan dan

pertanggungjawaban

keuangan serta evaluasi atas

pelaksanaan pengelolaan

keuangan secara periodik

Melakukan pelatihan/

bimbingan teknis terkait

pengelolaan keuangan kepada

para pegawai yang ditugaskan

dari unit kerja teknis, khususnya

yang ditugaskan dalam

pengelolaan keuangan



Terdapat beberapa

aplikasi keuangan

yang mempermudah

pengelolaan

keuangan, termasuk

Sistem Informasi

Pelaksanaan Kegiatan

dan Anggaran

(SIPAKAR)

Terdapat beberapa bug

dalam aplikasi yang bisa

menghambat penggunaan

aplikasi tersebut

Adanya perbedaan data

antara aplikasi SIPAKAR dan

SAS sehingga menyulitkan

user dalam menggunakan

data

Memperbaiki bug yang ada

dengan bantuan web

developer profesional

Mengikutsertakan staf bagian

keuangan dalam pelatihan web

development agar dapat

menyelesaikan permasalah

aplikasi di bagian keuangan

secara mandiri

Menyesuaikan data antara

aplikasi SAS dan SIPAKAR, dan

memperbaiki sistem yang ada

agar tidak ada lagi perbedaan

datas

Pengelolaan BMN

Lokasi BMN yang berpindah

karena ada perpindahan

unit kerja.

Masa ekonomis BMN yang

masih tercatat.

Koordinasi antara unit kerja

kepada pengelola BMN

dalam hal pelaporan

pembelian belanja modal

dan barang persediaan.

Inventarisasi BMN dilakukan

secara periodik.

Penghapusan BMN.

Melakukan sosialisasi SOP

pengelolaan BMN kepada unit

kerja di BSN.

Pengelolaan Arsip Sesuai monitoring audit ANRI,

masih ada peraturan

kearsipan yang belum

disusun.

Tata Naskah Dinas Elektronik

belum siap digunakan.

Record Center Kearsipan BSN

masih blm ada.

Akan dilakukan penyusunannya

di tahun 2020.

TNDE mulai diberlakukan di

tahun 2020.

Akan dibangun Record Center

di Kantor BSN di Serpong.

UU No. 20 tahun 2014

tentang Standardisasi

dan Penilaian

Kesesuaian

PP No. 34 Tahun 2018

tentang Sistem

Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

Nasional

Peraturan pelaksana yg

diamanatkan dari UU dan PP

tersebut belum semua selesai

dirumuskan

Perlu dilakukan penyesuaian

dengan adanya omnibus

law

Menyelesaikan amanah dari UU

dan PP

berpartisipasi dalam

pembahasan omnibus law

Perpres No. 4 Tahun

2018

Organisasi BSN baru saja

selesai ditata, kemudian ada

kebijakan baru dari

pemerintah tentang

debirokratisasi

Menata kembali organisasi BSN

SDM dengan kualifikasi

pendidikan lebih

banyak S1 dan S2

Pengembangan SDM belum

berbasis kompetensi

Jumlah SDM masih belum

memenuhi kebutuhan

Menetapkan Standar

Kompetensi, melakukan

asessmen kompetensi untuk

digunakan dalam menyusun

Training Need Analys berbasis

kompetensi.

Mengajukan penambahan

pegawai pada tahun 2020



Adanya database

kepegawaian dalam

sistem informasi

pegawai (SIMPEG)

Sistem informasi

kepegawaian masih perlu

pengembangan

Melakukan update sistem dan

pengembangan fitur

Kegiatan strategis BSN

seharusnya bisa di

blow up lebih optimal

Kegiatan Humas bersifat

mobile karena peran humas

yang melekat dan mengikuti

kegiatan strategis pimpinan

tertinggi BSN dan

mengkomunikasikannya

melalui liputan web, press

release/konferensi pers

dengan media, publikasi

majalah, konten media sosial

dan bahan publikasi lainnya,

sehingga dibutuhkan

dukungan pendanaan yang

memadai.

Anggaran perjalanan yang

tersedia dioptimalkan untuk

liputan di Jabodetabek. Adapun

liputan di luar kota pembiayaan

dari unit kerja penyelenggara.

Kegiatan dengan Humas K/L

dibatasi hanya beberapa K/L,

kegiatan hubungan antar

lembaga difokuskan

pelaksanaan di kampus dan

industri penerap SNI

Minat wartawan

terhadap BSN dan isu

SPK sangat besar

untuk mengelola wartawan

agar mereka merasa

menjadi bagian dari BSN,

perlu adanya kegiatan

diantaranya: Media

Gathering, Placement,

Lomba Jurnalistik, dan

sebagainya.

Bagian Humas pro aktif

melakukan wawancara dan

pengumpulan data ke kepala

unit kerja di BSN yang kemudian

disusun press release dan

disebarkan ke jaringan Grup

Jurnalis BSN –SNI dan jaringan

media di daerah, meskipun

resiko tidak semua wartawan

yang mau menayangkan press

release Bagian Humas

Isu di bidang SPK

sangat banyak

Isu di bidang SPK sangat

banyak dan beragam.

Wartawan sangat

membutuhkan data yang

cukup untuk menyusun berita

dan narasumber yang

kompeten. Namun, saat ini

belum optimal tersedia data

dan narasumber yang cukup

yang setiap saat wartawan

bisa mendapatkan data dan

narasumber dengan mudah.

Selain dikemas dalam bentuk

berita, isu SPK bisa diolah

dalam berbagai kemasan

baik visual maupun audio

visual untuk media sosial.

Akan tetapi peralatan untuk

mendukung kegiatan

tersebut kurang memadai.

Contohnya tidak ada studio,

kurang lengkapnya

peralatan shooting dan

editing

Pengolahan data dilakukan

sendiri oleh humas dari berbagai

sumber dengan resiko terkadang

wartawan tidak ingin menunggu

lama data yang diinginkannya.

Pembuatan konten visual dan

audio visual dikerjakan dengan

peralatan seadanya, yang

berakibat hasil dari proses

pembuatan konten tersebut

kurang memenuhi standar

profesional dan waktu

pengerjaan menjadi lebih lama



Kesadaran pentingnya

penerapan Standar

baik di lingkup K/L,

lembaga pendidikan

maupun asosiasi terkait

belum ada skala prioritas

kerja sama yang akan

ditindaklanjuti

Alokasi anggaran yang

tersedia

Jangkauan wilayah bagi

daerah yang telah bekerja

sama dengan BSN

Sumber Daya Manusia

Mapping prioritas kerja sama

dengan mitra kerja sama

dalam/luar negeri

mapping alokasi anggaran

dalam implementasi kerja sama

koordinasi dengan Kantor

Layanan Teknis sebagai tindak

lanjut kerja sama

memperkuat analisis dampak

dan resiko dari kerja sama

beserta impementasinya

Posisi Stategis BSN di

forum Internasional di

bidang SPK (ISO

Council, ISO DEVCO,

PASC, SMIIC dlll)

Alokasi anggaran yang

tersedia

Infrastruktur dan dukungan

kesekretariatan

SDM

Data dukung

dukungan anggaran untuk

kesekretariatan BSN pada OI di

bidang SPK (partisipasi dalam

forum SPK)

memanfaatkan Infrastruktur IT

melalui zoom meeting dll

memperkuat analisis dampak

dan resiko dari kerja sama

beserta impementasinya

Alokasi SDM untuk penanganan

KS Internasional

Koleksi Standar

Nasional dan

internasional yang

relatif lengkap untuk

mendukung layanan

informasi dan

perpustakaan

Sebagian dokumen SNI tidak

ada/hilang, sebagian tulisan

kurang jelas, dan sebagian

belum tersedia e-filenya

Ruangan untuk koleksi

perpustakaan kurang

memadai

Perlu dilakukan digitalisasi

(Rewrite dan Scanning)

dokumen SNI, serta pencarian

SNI hilang

Penyediaan dan penataan

ruang koleksi dan layanan

perpustakaan yang lebih

memadai

Adanya kerjasama

yang baik dengan

Badan Pembuat

Standar Internasional ,

instansi pemerintah,

dan perguruan tinggi,

serta kerjasama

dengan unit dan

profesi pengelola

informasi nasional

untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi

Bagian LIP

Kordinasi dan kolaborasi

program dengan

bagian/bidang lain belum

optimal

Peningkatan kordinasi program

dengan didahului peningkatan

wawasan kemampuan untuk

kordinasi dan kolaborasi program

kegiatan.

Tersedianya

infrastruktur IT yang

memadai untuk

mendukung layanan

informas dan

perpustakaan

Sistem pelayanan

peminjaman dan penjualan

online masih belum maksimal

Pengusulan program

peningkatan layanan online

berbasis web


R

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

umusan visi dan misi Sekretariat Utama sesuai Renstra Sekretariat Utama

Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan,

pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana,

penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata

laksana, penyusunan peraturan perundangan-undangan,

pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi

aktual kelembagaan yang implementatif, transparan dan

akuntabel

MISI

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, umum,

kepegawaian, kelembagaan, peraturan perundangan, kerja sama, hubungan

kemasyarakatan, informasi dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas dan

fungsi BSN

2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan

kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga

untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Sekretariat Utama telah dicapai

mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.


Rumusan tujuan Sekretariat Utama dalam Renstra telah dilakukan

penyempurnaan sebagai berikut :

TUJUAN

1. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN;

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rumusan tujuan ini telah dilakukan penyempurnaan dari tujuan yang

sebelumnya tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama 2015-2019.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Sekretariat Utama selaku Unit

Pendukung di lingkungan BSN. Sekretariat Utama dituntut agar dapat mengikuti

perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas,

produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja

Sekretariat Utama harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran

strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output

dan kinerja outcome. Pada tahun 2019, dalam rangka perbaikan berkelanjutan,

sasaran Sekretariat Utama telah dilakukan penyempurnaan dari yang tertuang

dalam Renstra Sekretariat Utama 2015-2019.

Berikut sasaran Sekretariat Utama berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia,

tata kelola dan organisasi yang profesional

2. Meningkatkan kinerja pengelolaan perencanaan, keuangan dan umum;

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan SDM, Organisasi dan Hukum;

4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi;

5. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan sumber daya manusia

yang professional.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh

pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja,

pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran

Sekretariat Utama sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama

Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretariat

Utama tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.


Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2019

Sasaran Indikator Kinerja Target

Perspektif Stakeholders

1. Meningkatnya kinerja

sistem pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia, tata

kelola dan organisasi

yang profesional

1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BSN 75,01 Nilai

2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN 70 (BB) Nilai

3. Opini BPK atas laporan keuangan BSN WTP

4. Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN 70%

5. Tingkat citra kelembagaan 3,3 Nilai

6. Indeks kepuasan layanan internal di

lingkup Settama 3,5 Nilai

Perspektif Proses Internal

2. Meningkatkan kinerja

pengelolaan

perencanaan,

keuangan dan umum

7. Persentase realisasi anggaran BSN >97%

8. Persentase kesesuaian penyusunan dan

ketepatan waktu penyampaian

Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja

100%


pengelolaan SDM,

Organisasi dan Hukum

9. Persentase pemenuhan Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang mengikuti program


100%

10. Jumlah peraturan perundang-undangan

di bidang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) yang ditetapkan

22 peraturan


pengelolaan Humas,

Kerjasama dan

Layanan Informasi

11. Jumlah publikasi kelembagaan 1250 publikasi

12. Persentase kerjasama kelembagaan

yang ditindaklanjuti >77%

13. Jumlah pengunjung sistem informasi SPK 1.760.000 pengunjung

Perspektif Learning & Growth

5. Meningkatkan

pengelolaan

akuntabilitas kinerja

dan sumber daya

manusia yang

profesional

14. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja

Settama

78,5 (BB)

nilai

15. Persentase penerapan budaya kerja

Settama

70%

Sebagaimana tercantum dalam tabel II.1 diatas, Sekretariat Utama pada

tahun 2019 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki

indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada

setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Utama

melaksanakan 4 (empat) kegiatan dalam 2 (dua) program. Adapun keseluruhan


program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah

sebagai berikut:

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BSN

1. Kegiatan: (3549) Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan

Hukum BSN, yang akan menghasilkan output :

3549.954 Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

3549.957 Layanan Hukum

3549.961 Layanan Reformasi Birokrasi

2. Kegiatan: (3550) Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum

yang akan menghasilkan output :

3550.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

3550.952 Layanan Perencanaan

3550.955 Layanan Manajemen Keuangan

3550.956 Layanan Manajemen BMN

3550.962 Layanan Umum

3550.994 Layanan Perkantoran

3. Kegiatan: (4176) Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan

Informasi, yang akan menghasilkan output :

4176.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

4176.001 Dukungan Administrasi Kerjasama

4176.002 Dukungan Informasi dan Perpustakaan

PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL

1. Kegiatan: (3553) Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,

yang akan menghasilkan output :

3553.001 Regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi lembaga.

Sekretariat Utama (Settama) berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas

kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan

tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan

sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung

pencapaian kinerjanya, Sekretariat Utama telah melaksanakan beberapa aktivitas

kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas

kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Utama

Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk

mewujudkan visi dan misi Sekretariat Utama, maka telah ditetapkan sasaran dan

target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan

program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan

pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Sekretariat

Utama yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat

dilihat pada tabel III.1 berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2019


Capaian*)

1. Meningkatnya

kinerja sistem

pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia,

tata kelola dan

1. Tingkat pelaksanaan

Reformasi Birokrasi BSN 75,01 Nilai 72,76% 97%


kinerja BSN

70 (BB) Nilai

67,38 (B) Nilai

96,26%

3. Opini BPK atas laporan

keuangan BSN WTP WTP 100%

29 LKj | 2014



Capaian*)

organisasi yang

profesional

4. Persentase Penerapan

Budaya Kerja BSN 70% 65,71% 93,87%

5. Tingkat citra kelembagaan 3,3 Nilai 3,49 Nilai 105,76%

6. Indeks kepuasan layanan

internal di lingkup Settama 3,5 Nilai 3,41 Nilai 97,33%

2. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

perencanaan,

keuangan dan

umum

7. Persentase realisasi

anggaran BSN >97% 98,28% 101.32%

8. Persentase kesesuaian

penyusunan dan ketepatan

waktu penyampaian

Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja

100% 100% 100%

3. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan SDM,

Organisasi dan

Hukum

9. Persentase pemenuhan

Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang mengikuti program


100% 97,15% 97,15%


perundang-undangan di

bidang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (SPK)

yang ditetapkan

22 peraturan

27 peraturan

122,72%

4. Meningkatkan

kinerja

pengelolaan

Humas, Kerjasama

dan Layanan

Informasi


kelembagaan

1250 publikasi

2.080 publikasi

166,4%

12. Persentase kerjasama

kelembagaan yang

ditindaklanjuti

>77% 87,4% 113,5%

13. Jumlah pengunjung sistem

informasi SPK



101,8%

5. Meningkatkan

pengelolaan

akuntabilitas

kinerja dan sumber

daya manusia

yang profesional


kinerja Settama

78,5 (BB)

nilai

69,03 (B)

nilai 98,61%

15. Persentase penerapan

budaya kerja Settama

70% 70,22% 100,31%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Sekretariat Utama

untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk

setiap perspektif sebagai berikut:


PERSPEKTIF STAKEHOLDERS

SASARAN

1

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya

manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019

Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %

capaian 2015 2016 2017 2018 Target Realiasi % *)

1. Tingkat

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

BSN

Nilai 68,29 71,79 72,69 72,76 75,01 72,76 97% 75.01 97%

2. Tingkat kualitas


BSN

Nilai 64,2

(B)

64,.87

(B)

66,88

(B)

67,38

(B)

70

(BB)

67,38

(B)

96,26% 70

(BB

96,26%

3. Opini BPK atas

laporan keuangan

BSN

Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100% WTP 100%

4. Persentase

Penerapan Budaya

Kerja BSN

% - - - - 70 65.71 93,87% 70 93,87%

5. Tingkat citra

kelembagaan

Nilai - - - - 3,3 3,49 105,76

% 3,3 105,76

%

6. Indeks kepuasan

layanan internal di

lingkup Settama

Nilai - 3,04 3,31 3,57 3,5 3,41 97,33% 3,5 97,33%


*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian

kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya kinerja sistem pengelolaan

anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional terdiri

dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu (1) Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN ;

(2) Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN; (3) Opini BPK atas laporan keuangan BSN;

(4) Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN; (5) Tingkat citra kelembagaan; dan (6)

Indeks kepuasan layanan internal di lingkup Settama. Capaian kinerja untuk indikator

kinerja tersebut rata-rata capaiannya adalah sebesar 97,41%. Berikut disampaikan

rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.


1. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN

Setiap Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) diwajibkan melaksanakan

Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 81 Tahun 2010.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan

sumber daya manusia aparatur.

Untuk menilai tingkat pelaksanaan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi setiap tahun di

seluruh K/L/D. Nilai pelaksanaan RB BSN berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluator

Kemenpan RB sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun belum keluar, sehingga

realisasi indikator kinerja tingkat pelaksanaan reformasi Birokrasi BSN menggunakan

hasil penilaian tahun 2018 dengan nilai sebesar 72,76 Ini berarti capaian kinerja

sebesar 97%. Namun berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) oleh Inspektorat BSN pada Tahun 2019 didapatkan nilai 85.32. Berikut

perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan RB BSN oleh Kemenpan RB Tahun 2015-

2018

Tabel III.3

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BSN Tahun 2015 – 2018

No Komponen Penilaian Nilai

Maks

2015 2016 2017 2018

A Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5 3,66 3,65 3,64 3,64

2 Penataan Peraturan Perundangan 5 2,71 2,71 2,71 2,92

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 4,01 3,84 3,84 3,84

4 Penataan Tatalaksana 5 3,76 4,13 4,01 4,02

5 Penataan Sistem Manaj SDM 15 10,57 13,25 13,21 13,21

6 Penguatan Akuntabilitas 6 3,89 3,40 3,68 3,68

7 Penguatan Pengawasan 12 7,23 5,39 5,86 6,14

8 Peningkatan Pelayanan Publik 6 3,53 4,78 4,85 4,85

Sub Total Komponen Pengungkit (A) 60 39,36 41,13 41,80 42,30

B Hasil

1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi

20 13,42 13,04 13,79 13,32

2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10 8,70 9,00 9,27 9,16

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 6,80 7,73 7,83 7,98

Sub Total Komponen Hasil (B) 40 28,92 30,66 30,89 30,46

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100 68,29 71,79 72,69 72,76

B BB BB BB


Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun terdapat peningkatan nilai

seiring dengan adanya kenaikan target yang direncanakan. Hal-hal yang

menunjukkan kinerja pelaksanaan RB Tahun 2019 lebih meningkat dari sebelumnya

diantaranya sebagai berikut.

a. Telah berhasil dibuat rencana aksi untuk setiap area perubahan RB untuk

lembaga dan diturunkan sampai ke tingkat unit kerja.

Adanya rencana aksi RB Tahun 2019 menjadikan pelaksanaan RB lebih baik di

lembaga dan di setiap unit kerja.

Dalam menyusun rencana aksi ini, disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan

RB dengan koordinasi dan konsultasi dengan narasumber dari Kemenpan RB.

Rencana aksi RB Tahun 2019 diawali dengan melakukan analisa kondisi saat ini

dan permasalahan yang ada untuk setiap area perubahan RB, kemudian solusi

dari permasalahan tersebut dibuat rencana kegiatan-kegiatan apa saja, beserta

target outputnya dan rencana pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya rencana aksi

tersebut dilaksanakan oleh unit kerja yang dimotori oleh Kelompok Kerja RB BSN

yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN dan dibantu sekretariat RB BSN

yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Gambar III.1 Rapat Pokja RB BSN

b. Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB berdasarkan Rencana Aksi

Rencana aksi tahun 2019 yang telah disusun untuk 8 (delapan) area perubahan

RB dilaksanakan oleh BSN dan unit kerja, yang dimotori oleh Kelompok Kerja

(Pokja) RB BSN ditetapkan melalui Surat Keputusan dan dibantu sekretariat RB BSN

yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro SDMOH.

Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB BSN, sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Telah dibentuk Pokja RB BSN dan Pokja RB Unit Kerja Eselon 1 yang menyusun

rencana aksi dan mengkoordinir pelaksanaan RB, memonitor dan

mengevaluasi pelaksanaannya. Dilakukan pula upaya untuk melakukan

perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai melalui penetapan Nilai

Organisasi BSN yang baru beserta perilakunya. Nilai organisasi tersebut

disosialisasikan dan diinternalisasi secara terus menerus oleh segenap


pimpinan BSN dibantu Agent of Change dan dilakukan pengukuran

penerapan budaya kerja di setiap unit kerja.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Telah dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan terkait

Standardisasai dan Penilaian Kesesuaian (SPK) untuk meningkatkan kualitas

peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas

layanan publik BSN dan menghindari tumpeng tindih/duplikasi peraturan

perundangan di bidang SPK. Untuk meningkatkan layanan di bidang

penyusunan peraturan perundangan, telah mengembangkan aplikasi e-

monitoring penetapan peraturan BSN (E-TAP) yang ditujukan untuk

memudahkan proses pemantauan pembentukan peraturan BSN dan Aplikasi

Penetapan SNI (SIKAP-SNI) yang memudahkan proses penetapan SK SNI.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpanrb No. 20

Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Dalam pedoman ini, evaluasi kelembagaan selain dilakukan pada tingkat

Lembaga/BSN juga dilakukan pada tingkat Eselon I, dan dilakukan pula pada

unit eselon 2 di bawah Kepala BSN (unit teknokratik).

Hasil dari evaluasi kelembagaan BSN dinyatakan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar III.2 Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN


Nilai peringkat komposit yang didapat dari evaluasi level BSN sebesar 87,08.

Nilai tersebut dinyatakan masuk ke dalam kategori P-5 (skor 81-100). Kategori

ini menyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, BSN dinilai tergolong sangat

efektif. Struktur dan proses organisasi BSN yang ada dinilai mempunyai

kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi

dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan

eksternal organisasi. Hasil penghitungan nilai komposit dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel III.4 Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

Keterangan

P-5

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong

sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai

kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal

organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan

lingkungan eksternal organisasi.

Kondisi Dimensi Struktur dan Proses Sangat Efektif

Kemampuan akomodasi kebutuhan internal

dan adaptasi lingkungan eksternal

Sangat Tinggi

Kekurangan -

Hasil penghitungan kuesioner evaluasi masing-masing tim pada tingkat

suborganization wide level dari masing-masing unit kerja menunjukkan bahwa

unit kerja Eselon I, unit teknostruktur, dan Inspektorat menunjukkan bahwa unit

kerja berada pada tingkat P-4 dan P-5.

Unit yang termasuk dalam kategori P-5 adalah :

a. Deputi Bidang Akreditasi (Skor komposit : 87,90)

b. Deputi Bidang Pengembangan Standar (Skor komposit : 87,57)

c. Pusat Data dan Sistem Informasi (Skor komposit :95,.70)

d. Sekretariat Utama (Skor komposit :90,24)

Sedangkan, unit yang termasuk dalam kategori P-4 adalah :

a. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Skor

komposit: 76,35)

b. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (Skor komposit: 68,56)

c. Inspektorat (Skor komposit: 68,75)

d. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Skor komposit:

73,07)

4. Penataan Tata Laksana

Telah disusun bisnis proses berdasarkan organisasi yang baru. Dalam

melaksakan tugas dan fungsinya, pimpinan BSN telah berkomitmen untuk

melakukan penataan tata laksana dengan menggunakan sistem manajemen


yang terintegrasi. Pada tahun 2019 telah berhasil disusun Panduan Sistem

Manajemen yang terintegrasi antara SNI/ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu),

SNI ISO/IEC 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), SNI/ISO 37001

(Sistem Manjemen Anti Penyuapan). Untuk tahun 2019 ini pelaksanaan

integrasi belum dapat dilakukan secara utuh, dan akan dilanjutkan pada

tahun 2020. Dalam melaksanakan e-government, BSN juga melaksanakan

peningkatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

dengan menyusun 17 Kebijakan, 7 Tata kelola dan 13 Layanan serta

membangun dan mengembangkan layanan internal dan eksternal berbasis

aplikasi.

5. Penataan Sistem SDM Aparatur

Melaksanakan manajemen kinerja yang salah satunya terkait penilaian

pegawai berbasis kinerja , dengan membuat:

a. Form SKP memuat Perjanjian Kinerja Individu dengan Kegiatan Tugas

Jabatan

b. Menyusun rencana kerja tahunan individu

c. Memantau capaian rencana kerja triwulanan

d. Pegawai menyusun logbook harian

Yang keseluruhannya difasilitasi dalam Aplikasi “Sistem Kinerja Pegawai”

Disamping itu, telah disusun dan ditetapkan Peraturan Kepala BSN No. /2019

tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan BSN dengan perubahan

yaitu pemberian tunjangan kinerja berbasis Data rekaman kehadiran, Disiplin

Pegawai, dan Penilaian Kinerja, yang sebelumnya hanya berdasarkan

kehadiran/presensi.

6. Peningkatan Pengawasan

Pembuatan Aplikasi Whistle Blowing System, Penerapan Zona Integritas dan

Wilayah Bebas Korupsi yang didukung juga melalui penerapan Sistem

Manajemen Anti Penyuapan berbasis SNI ISO 37001

7. Peningkatan Akuntabilitas

Telah merumuskan peta strategis BSN 2020-2024 sesuai organisasi baru BSN dan

menyusun cascading kinerjanya. Untuk memudahkan pelaksanaan program

akuntabilitas, telah dilakukan pengembangan aplikasi e-Performance dengan

menambahkan menu integrasi antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan

Pemantauan capaian kinerja, serta menampilkan capaian kinerja unit kerja

untuk memudahkan dalam memantau capaian kinerja unit.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

Layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI melalui aplikasi

Si Bang Beni. Sebelumnya SPPT SNI diajukan oleh lembaga sertifikasi, dengan

aplikasi ini konsumen dapat langsung mengajukan penerbitan SPPT SNI setelah

terlebih dahulu memperoleh sertifikat produk sesuai SNI dari lembaga sertifikasi


produk. Dilakukan pula pengembangan aplikasi pembelian SNI secara online

melalui web http://pesta.bsn.go.id.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB

Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BSN dan Unit Kerja Eselon 1

untuk melihat progres dan kendala beserta pemecahan permasalahannya.

Untuk pelaksanaan evaluasi, mulai tahun 2019 Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) selain dilakukan di lingkup lembaga, juga dilakukan di

lingkup Unit Eselon 1. Hasil PMPRB telah disampaikan ke Kemenpan RB, dan kemudian

dilakukan evaluasi lapangan oleh Tim Evaluator Kemenpan RB untuk melihat secara

langsung pelaksanaan RB BSN.

2. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja BSN

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi

pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam

mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun

rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun

mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2019, BSN telah menyusun 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja BSN

(lembaga) tahun 2018, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2018,

11 (sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2018, dan 27 (dua puluh

tujuh) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon III tahun 2018.

Sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2019

belum keluar dari KemenPANRB, untuk penilaian AKIP Tahun 2019 akan digunakan

hasil penilaian Kemenpanrb Tahun 2018. Mengingat realisasi penilaian tahun 2018

sebesar 67,38 (B) ini berarti capaiannya hanya sebesar 96,26%. Walaupun belum

mendapatkan penilaian oleh Kemenpanrb, pada tahun 2019 Inspektorat BSN telah

melakukan penilaian AKIP dengan hasil penilaian sebesar 68,12 (B). Realisasi kinerja

hasil penilaian oleh Inspektorat ini juga belum mencapai target yang ditetapkan

yaitu dari target nilai 70 (BB). Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain

Renstra belum direviu menyesuaikan dengan perubahan organisasi BSN, hasil

pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan

punishment, dan laporan kinerja belum menonjolkan informasi mengenai analisis

efisiensi penggunaan sumber daya dan kinerja selain yang telah ditetapkan di

perjanjian kinerja.

Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2018 oleh Kemenpanrb

dapat dilihat pada tabel III.5 di bawah ini.

http://pesta.bsn.go.id/


Tabel III.5

Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2018

No Komponen yang

dinilai Bobot

Nilai

Bobot

Nilai

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

a. Perencanaan Kinerja 35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92 21,37 21,58 21,60

b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80 16,13 16,95 16,95

c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28 10,36 10,45 10,65

d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85 5,89 6,11 6,21

e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35 11,12 11,79 11,97

Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20 64,87 66,88 67,38

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC CC B B B B

Jika dilihat dari tabel III.5 di atas, terdapat kenaikan nilai hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja setiap tahun, walaupun belum sesuai dengan target yang

diharapkan untuk mendapatkan nilai dengan kriteria ‘BB”.

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2019

telah dilakukan Reviu Renstra BSN 2015-2019 sesuai organisasi baru, merumuskan

Indikator Kinerja Utama BSN untuk periode tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada akhir tahun 2019, dan pembuatan Aplikasi E-

Performance untuk memonitor capaian kinerja. Selanjutnya pada tahun 2020 akan

terus dilakukan penyempurnaan terhadap proses monitoring capaian kinerja yaitu

menambah menu Aplikasi E-Performance yang merupakan penyempurnaan dari

Aplikasi SIPP, mereviu pedoman SAKIP BSN dengan menambahkan tata cara

pengumpulan data kinerja dan monitoring capaian kinerja, serta merumuskan kriteria

pemberian reward dan punishment atas hasil pengukuran kinerja.

Gambar III.3 Perubahan Renstra BSN 2015-2019, Perjanjian Kinerja BSN 2020,

Aplikasi E-Performance


3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian

reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan Badan

Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

keuangan yang dikelola oleh Satker Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Badan Standardisasi Nasional.

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa laporan keuangan

telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan

tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai

capaian 100%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar

(TW, Nilai Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian

25%).

BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan Keuangan

BSN tahun 2018 karena telah mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan

sebanyak 8 (delapan) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, yaitu untuk Laporan

Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Walaupun pada Laporan

Keuangan BSN Tahun 2015 sempat menurun dengan mendapatkan opini WDP,

namun mulai Laporan Keuangan BSN tahun 2016 sampai tahun 2019 opini WTP dapat

dipertahankan.

Tabel III.6

Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2010-2019

Gambar III.4 Piagam Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2018

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opini BPK atas

Laporan

Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP


4. Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN

Mengingat budaya kerja merupakan salah satu elemen kunci pengelolaan

sumber daya manusia aparatur yang menentukan keberhasilan dan

ketidakberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana

pegawai dapat menerapkan budaya kerja profesional dengan baik agar dapat

melaksanakan visi dan misi sesuai dengan target organisasi yang diinginkan. Untuk

mengukur tingkat penerapan budaya kerja di lingkup BSN, maka mulai tahun 2019

dilakukan penilaian penerapan budaya kerja di seluruh unit kerja BSN. Realisasi

indikator kinerja ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,71%

(target sebesar 70%) atau capaiannya hanya sebesar 93,87%.

Pengukuran budaya kerja dimulai dengan mensosialisasikan nilai organisasi

BSN dan perilakunya yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BSN No.

395/KEP/BSN/9/2019 tentang Nilai Organisasi badan Standardisasi Nasional.

Gambar III.5 Nilai Organisasi BSN

Untuk tahun 2019 pengukuran penerapan budaya masih dalam fase sosialisasi.

Pengukuran dilakukan melalui 3 (tiga) metode yaitu (1) Metode questioner dan

asessmen (bobot 20%); (2) Metode Interview (bobot 45%); dan (3) Metode Observasi

(bobot 35%). Pengukuran dilakukan kepada seluruh unit kerja eselon 2 di BSN oleh

pihak ke-3 yang independen. Interview dilakukan terhadap unsur Leader, Agent of

Change, dan insan di setiap unit kerja secara random.

Dalam pengukuran fase 1 ini, penilaian dilaksanakan 2 tahap. Setiap tahap

dihasilkan nilai penerapan budaya per unit kerja. Keseluruhan nilai unit kerja

kemudian dirata-rata, yang kemudian nilai rata-rata ini adalah nilai penerapan

budaya kerja BSN secara keseluruhan.


Gambar III.6 Program Penerapan Budaya Kerja BSN

Hasil dari penilaian ini terlihat nilai penerapan di masing-masing unit kerja. Lima

unit kerja dengan nilai terendah dalam pada tahap ke-2 akan memperoleh clinic

dan permak oleh Pimpinan Tinggi Utama dan Madya didampingi oleh konsultan

penilai. Kemudian ke-5 pimpinan unit kerja tersebut menandatangani kesepakatan

untuk memperbaiki penerapan budaya di unitnya dengan disaksikan oleh Kepala

BSN dan Pimpinan Tinggi Madya BSN. Diharapkan setelah melalui clinic dan permak,

unit kerja dengan nilai rendah akan meningkatkan penerapan budaya kerja unit nya,

sehingga akan mendapat nilai yang lebih baik. Secara keseluruhan, nilai penerapan

budaya kerja BSN akan meningkat.

Pada penilaian tahap 1, dari 16 unit yang dinilai hasil nilai tertinggi adalah 85,1

dan nilai terendah 71,8. Nilai penerapan budaya BSN yang merupakan rata-rata nilai

seluruh unit kerja adalah 79,2. Hal ini menunjukkan acceptasi yang cukup baik. Target

penerapan budaya kerja di BSN untuk tahun 2019 adalah nilai 70.

Namun untuk penilaian tahap ke-2 terjadi penurunan. Nilai penerapan

budaya kerja di BSN menjadi 65,7 dengan nilai terendah 55,17 dan nilai tertinggi

71,43. Penurunan nilai cukup ekstrim dan susunan ranking unit kerja yang drastis,

dengan menggunakan metode dan penilaian yang sama. Hal ini menggambarkan

inkosistensi penerapan budaya belum menjadi behavior. Tingginya nilai pada tahap

1 juga dikarenakan pelaksanaan survei sudah terinformasikan/tidak mendadak,

sedangkan survei tahap kedua relatif tidak terduga. Perubahan/inkonsistensi

penerapan budaya merupakan hal yang wajar, untuk itu dibutuhkan culture

organisasi untuk menjaga arah perilaku insan/pegawai agar tetap terjaga.


5. Tingkat Citra Kelembagaan (target 3,3 nilai)

Citra Lembaga banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya

pemberitaan, persepsi masyarakat terhadap pegawai, kenyamanan layanan, dan

sebagainya. Semakin banyak faktor-faktor pembentuk citra bersentimen positif,

maka citra lembaga semakin menguat menjadi positif. Oleh karenanya, survei

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan

beberapa faktor-faktor tersebut. Tingkat citra lembaga BSN berdasarkan hasil survei

eksternal yang dilaksanakan tahun 2019 dengan jumlah responden sebanyak 95

orang berada di angka 3.49 (skala 4) atau 87.25 (skala 100).

6. Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkup Settama (target 3.5)

Unit kerja lingkup Sekretariat Utama yang tugasnya memfasilitasi dan

memberikan layanan kepada internal di lingkungan BSN terkait penganggaran,

pengelola keuangan, urusan ketatausahaan, penyediaan sarana prasarana,

kepegawaian, kelembagaan, peraturan perundangan, kerja sama, hubungan

kemasyarakatan, informasi dan dokumentasi dituntut untuk memberikan pelayanan

prima kepada pengguna layanan. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis

yang cepat dan luas diberbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan

kebutuhan pun semakin meningkat dari pengguna layanan, sehingga unit kerja

lingkup Sekretariat Utama harus dapat mengimbanginya dengan terus melakukan

perbaikan dan inovasi.

Untuk mengetahui kualitas layanan perlu dilakukan pengumpulan data dan

informasi mengenai kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan melalui

survei dengan menyebarkan kuesioner. Survei layanan di lingkup Sekretariat Utama

BSN dilakukan bersamaan agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Sekretariat

Utama pada Tahun 2019 rata-rata menitikberatkan pertanyaan terkait dengan :

1. Layanan yang diberikan cepat dan tepat

2. Petugas berkompeten dalam memberikan layanan

3. Sikap dan perilaku petugas selama memberikan pelayanan ramah dan sopan

4. Respon yang diberikan petugas terhadap keluhan layanan sudah cepat

Berdasarkan hasil perhitungan survei layanan tahun 2019 untuk unit kerja

lingkup Sekretariat Utama mendapatkan nilai indeks kepuasan pegawai terhadap

layanan internal lingkup Sekretariat Utama masih di bawah target yang ditetapkan

dengan nilai 3,41 (target nilai 3,5) tetapi masih masuk ke dalam kategori Baik (skala 4)

atau capaiannya sebesar 97,33%.


Tabel III.7

Nilai rata-rata hasil survei indeks kepuasan layanan internal lingkup Settama

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan layanan

pada tahun 2019, beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti

berdasarkan hasil survei :

a. Biro PKU: menambah sarana yang disediakan di ruang khusus layanan,

melanjutkan kegiatan pemberian apresiasi kepada pegawai yang berkinerja baik

di lingkungan Biro PKU yaitu melalui pemilihan Employee of The Month (EoTM) dan

Employee of The Year (EoTY) yang telah dimulai tahun 2016, juga

menyempurnakan Aplikasi SIPAKAR (Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran dan

Kegiatan), serta pemanfaatan Aplikasi E-Performance dan Aplikasi SILAT (Sistem

Informasi Layanan Prima Terpadu).

b. Biro SDMOH: pengembangan SIMPEG berupa penyempurnaan dan

pemeliharaan aplikasi, membangun aplikasi kepegawaian lainnya seperti aplikasi

cuti untuk memudahkan pegawai dalam pengurusan administrasi cuti. Selain itu

terkait organisasi dan tata laksana akan dilakukan kegiatan peningkatan

komperensi personil secretariat terkait degan Sistem Manajemen melalui training

SNI/ISO 37001, membentuk sinergitas dengan inspektorat dalam PMPRB, dan

pembuatan wadah untuk data SMM dalam intranet. Di bidang hukum akan

melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyusunan RPBSN yang

diusulkan, serta penyederhanaan birokrasi, dan pengembangan dan

penggunaan sistem informasi dalam pemberian layanan hukum.

c. Biro HKLI: penyempurnaan aplikasi pemesanan standar (pesta online) dan portal

perpustakaan (Libri Stania), penyediaan buku tamu elektronik dan system antria

pelanggan, pemilihan employee of the quarter-month (EotQM), training handling

complaint, mengikuti kompetisi layanan publik, peliputan dan pemberitaan,

memaksimalkan pemanfaatan media sosial untuk publikasi, penyediaan

database kelembagaan, fasilitasi perintisan kerjasama dan perpanjangan

kerjasama, serta penyediaan fasilitas informasi untuk akses terhadap dokumen

kerjasama.

Unit Kerja Nilai rata-rata

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum (Biro PKU) 3,89

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum (Biro SDMOH) 3,12

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi (Biro HKLI) 3,21

Sekretariat Utama 3,41


PERSPEKTIF PROSES INTERNAL

SASARAN

2

Meningkatkan kinerja pengelolaan perencanaan, keuangan

dan umum

Tabel III.8



Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %


7. Persentase realisai

anggaran BSN

% 95,97 94,96 94,53 96,92 >97 98,28 101.32

% >97 101.32

%

8. Persentase

kesesuaian

penyusunan dan

ketepatan waktu

penyampaian

Laporan Keuangan

dan Laporan Kinerja

% - - 100 100 100 100 100% 100 100%




Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan kinerja pengelolaan

perencanaan, keuangan dan umum terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1)

Persentase realisai anggaran BSN; dan (2) Persentase kesesuaian penyusunan dan

ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Capaian

rata-rata kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah 100%. Berikut disampaikan


7. Persentase realisasi anggaran BSN (Target ≥ 97%)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN sesuai organisasi

baru, pada tahun 2019 BSN melaksanakan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas)

kegiatan, yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019. Berdasarkan DIPA BSN Nomor SP DIPA-

084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu alokasi anggaran BSN sebesar

Rp245.736.441.000,- sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp241.520.103.216,-

atau sebesar 98,28%. Setiap tahun realisasi anggaran BSN rata-rata capaiannya

sekitar 95%, ini berarti anggaran yang ada telah digunakan dan dimanfaatkan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun rincian penyerapan anggaran berdasarkan program ditampilkan

pada tabel III. 9 berikut ini:


Tabel III.9

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran BSN TA. 2018 dan 2019 per program

Uraian 2019 (dalam ribu Rp) %

Pagu

2018 (dalam ribu Rp) %

Pagu Realisasi Realisasi Pagu

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

125.389.506 122.087.300 97,37% 79.438.311 74.377.164 93,6

Program Pengembangan

Standardisasi Nasional 120.346.935 119.432.803 99,24% 104.203.105 103.610.078 99,4

Jumlah 245.736.441 241.520.103 98,28% 183.641.416 177.987.242 96,92

8. Persentase kesesuaian penyusunan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja

A. Laporan Keuangan yang dibuat oleh Biro PKU selama tahun 2019 terdiri dari

Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan

Semester I, Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018, Laporan Keuangan

Audited Tahun 2018. Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018 telah diaudit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Sementara Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 disusun

setelah audit BPK selesai dilaksanakan.

Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem

Akuntansi Instansi Basis Akrual) Tahun 2019. Setiap Laporan Keuangan yang

dibuat, disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. BSN telah berhasil

menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Saat ini Biro PKU sedang

menyusun Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2019.

Gambar III.7 Laporan Keuangan Unaudited dan Audited Tahun 2018, Laporan

Keuangan Semester I dan Triwulan III Tahun 2019


B. Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas akuntabilitas

kinerja lembaga. Selain menyusun Laporan Kinerja lembaga/BSN, seluruh unit kerja

eselon I dan II di lingkungan BSN juga diwajibkan menyusun Laporan Kinerja setiap

tahun. Pada tahun 2019 Unit kerja Eselon I dan II di lingkungan BSN yang harus

menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 sesuai organisasi lama sebanyak 4 unit

kerja eselon I dan 11 unit kerja eselon II. Selain itu mulai tahun 2018 setiap Unit

eselon III juga telah mulai menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017.

Batas waktu penyampaian laporan kinerja lembaga disampaikan ke Kemenpan

RB adalah di akhir bulan Februari. Pada Tahun 2019, BSN telah menyampaikan

Laporan Kinerja BSN Tahun 2018 melalui aplikasi E-SAKIP Reviu pada tanggal 28

Februari 2019, ini berarti penyampaian laporan kinerja BSN telah disampaikan

tepat waktu.

Sebagai upaya perbaikan di tahun 2020, kepada Unit Kerja sejak awal tahun

telah disampaikan agenda penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2019 dan

template Laporan Kinerja untuk memudahkan dalam penyusunan laporan.

Gambar III.8 Laporan Kinerja tingkat BSN, Eselon I, dan II Tahun 2018

Gambar III.9 Upload Laporan Kinerja BSN Tahun 2018 dalam Website BSN


SASARAN

3

Meningkatkan kinerja pengelolaan SDM, Organisasi dan

Hukum

Tabel III.10



Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %


9. Persentase

pemenuhan

Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang

mengikuti program

peningkatan

kompetensi

% - 100 100 100 100 97,15 97,15

%

100 97,15%


perundang-

undangan di bidang

Standardisasi dan


(SPK) yang

ditetapkan

peraturan - - - - 22 27 122.72%

22 122.72%

Rata-rata capaian Sasaran 3 98,58

%



Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan kinerja pengelolaan SDM,

Organisasi dan Hukum terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase pemenuhan

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti program peningkatan kompetensi; dan

(2) Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) yang ditetapkan. Capaian kinerja rata-rata untuk indikator kinerja

tersebut adalah sebesar 98,58%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 3.

9. Persentase Pemenuhan Aparatur Negara (ASN) yang mengikuti program

peningkatan kompetensi (target 100%)

Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai menjadi amanah dari Undang

Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan setiap pegawai ASN

memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Setiap pegawai

diharuskan mendapatkan peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP).

Bentuk peningkatan kompetensi dan saran JP diatur dalam Peraturan Kepala LAN

No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Di

tahun 2019 telah dilakukan berbagai macam kegiatan peningkatan kompetensi bagi


pegawai, diantaranya: Jalur klasikal (Pendidikan Tinggi), Diklat PIM dan Fungsional,

pelatihan/seminar, workshop, kursus, magang, benchmark, outbond, dan knowledge

sharing. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang di laksanakan di setiap unit yang

terkait teknis, sementara peningkatan kompetensi yang bersifat manajerial dan soft

skill di selenggarakan oleh SDMOH melalui Subbag Perencanaan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tahun 2019 pengembangan kompetensi

juga difokuskan untuk para CPNS sebanyak 88 orang yang mulai aktif per 1 maret

2019. Pengembangan kompetensi CPNS berupa orientasi, Latsar, dan training teknis

terkait SPK.

Dari target 100 persen keseluruhan pegawai memperoleh peningkatan

kompetensi sebanyak 20 JP, capaian yang memperoleh peningkatan kompetensi

adalah sebanyak 546 pegawai dari 562 pegawai atau sebesar 97,15%. Pengecualian

diberikan kepada 11 orang: JPT Utama, Madya, pegawai yang CTLN, Cuti sakit lebih

dari 1 tahun, dan 2 pegawai mutasi ke BSN di akhir tahun. Sebanyak 2,85% pegawai

sudah mendapatkan peningkatan kompetensi tapi belum memenuhi 20 JP. Unit kerja

yang belum 100 % pegawainya memenuhi 20JP antara lain:

Tabel III.11

Daftar Unit Kerja yang Tidak dapat Mencapai 100% Pengembangan

Kompetensi

No Unit Kerja Jumlah

Pegawai

Jumlah pegawai

yang memenuhi

20 JP

%

1 Pusrisbang 120 108 90

2 PPSPK 38 36 94,74

3 PKU 83 82 98,80

4 SNSU TK 13 12 92,30

Kurangnya anggaran yang dialokasikan setiap unit untuk pengembangan

kompetensi pegawai menjdi salah satu kendala tidak terpenuhinya jumlah jam

pelajaran. Kekurangan jam pelajaran dapat ditutupi dengan melakukan coaching

dan mentoring oleh atasan langsung sehingga tidak membutuhkan biaya. Tahun

2019 sudah mulai disusun Pedoman coaching dan mentoring sebagai panduan bagi

para atasan. Pada tahun 2020 diharapkan sudah dapat digunakan sebagai salah

satu upaya pemenuhan pengembangan kompetensi.

10. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK) yang ditetapkan (target 22 peraturan)

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum

dengan indikator kinerja jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

dengan target sebanyak 22 peraturan perundang-undangan telah tercapai melebihi


target yaitu 27 peraturan perundang-undangan. Adapun capaian yang dihasilkan

sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional.

2) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengesahan Statute

for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (Statuta Institut

Standar dan Metrologi untuk Negara Islam)

3) Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian

terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Karet dan Plastik


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan,

dan Perikanan


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Rumah Tangga non

Elektronik, Olahraga dan Hiburan


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan Material


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Produk Penanganan

Kesehatan


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kertas dan Produk Berbahan Kertas


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan

Furnitur


terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian


Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kaca dan Keramik

14) Peraturan BSN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

15) Peraturan BSN Nomor 13 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan

Badan Standardisasi Nasional

16) Peraturan BSN Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PBSN No 2 Tahun

2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia

Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan


17) Peraturan BSN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Logo Badan Standardisasi Nasional

18) Peraturan BSN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

19) Peraturan BSN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan

Standardisasi Nasional

20) Peraturan BSN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencabutan 5 PBSN

21) Peraturan BSN Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional

22) Peraturan BSN Nomor 20 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pengembangan Lembaga


23) Peraturan BSN Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tenaga Pengendali Mutu

Standar Nasional Indonesia

24) Peraturan BSN Nomor 22 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam

Layanan Jasa Akreditasi dan Layanan Otoritas Sponsor pada Badan


25) Peraturan BSN Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala

Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan


26) Peraturan BSN Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala

Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019

27) Peraturan BSN Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Dengan capaian diatas target, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah

mereviu program penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai media

informasi publik, peraturan BSN yang telah ditetapkan dapat dilihat pada

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BSN.


SASARAN

4

Meningkatnya kinerja pengelolaan humas, Kerjasama dan

Layanan Informasi

Tabel III.12



Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %



kelembagaan

Publikasi - - - - 1.250 2.080 166,4

% 1.250 166,4%

12. Persentase

kerjasama

kelembagaan yang

ditindaklanjuti

% - - - - >77 87,4 113,5

% >77% 113,5%

13. Jumlah pengunjung

sistem informasi SPK

pengunju

ng - - - - 1.760.

000

1.791.

697

101,8

% 1.760.

000

101,8%




Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya kinerja pengelolaan humas,

Kerjasama dan Layanan Informasi terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu (1) Jumlah

publikasi kelembagaan; (2) Persentase kerjasama kelembagaan yang ditindaklanjuti;

dan (3) Jumlah pengunjung sistem informasi SPK. Capaian kinerja untuk indikator

kinerja tersebut rata-rata tercapai di atas 100% dari target. Berikut disampaikan


11. Jumlah Publikasi Kelembagaan (target 1.250)

Dengan mempertimbangkan kantor BSN yang hanya berada di Jakarta

dengan coverage tugas serta tanggung jawab di seluruh Indonesia dan

internasional, maka Humas harus menggunakan saluran/channel yang

memungkinkan dapat menjangkau hingga pelosok tanah air. Pemberitaan yang

dipublikasikan baik melalui media massa konvensional maupun melalui web BSN

menjadi saluran komunikasi yang efektif dimana pesan dari BSN berpotensi

dikonsumsi oleh orang dalam jumlah banyak dan terpaan informasi ke masyarakat

semakin sering dan meluas. Makin banyak pesan di konsumsi dan semakin tinggi

intensitas terpaan informasi, maka semakin berpeluang untuk menciptakan persepsi

yang kemudian terbentuk citra kelembagaan yang positif.

Untuk mewujudkan strategi Humas di bidang pemberitaan, Humas BSN menjalin

kerjasama dengan wartawan yang tergabung dalam Grup Jurnalis BSN –SNI serta


jaringan wartawan di 6 daerah (Makassar, Surabaya, Palembang, Semarang, Bekasi

dan Bali). Selain itu, Humas BSN juga menjalin kerjasama dengan Kementerian

Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan saluran GPR TV, web Indonesia

Baik, serta wen Indonesia.go.id. Di daerah, Humas BSN menjalin kerjasama dengan

Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

Selain melakukan pemberitaan melalui saluran komunikasi di media massa,

humas BSN juga melakukan liputan kegiatan strategis pimpinan BSN yang

pemberitaannya ditayangkan di web BSN. Hasil liputan berupa : artikel berita, dan

foto web/gallery foto. Untuk beberapa kegiatan besar BSN, ditambah dengan

liputan BSN Channel.

Selama pemberitaan tahun 2019, termonitor sebanyak 2075 artikel berita BSN

dan SNI, dimana 50% dari pemberitaan tersebut merupakan output dari siaran pers

yang dibuat oleh Humas BSN.

Gambar III.10 Artikel Berita BSN dan SNI

12. Persentase Kerjasama Kelembagaan Yang Ditindaklanjuti (target >77% )

Salah satu indikator utama sebuah perjanjian kerja sama berjalan dengan

efektif adalah dengan adanya implementasi dari kerja sama yang telah

ditandatangani, yang mana dari kerja sama yang telah ditandatangani akan

ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian

antara unit kerja dan kantor layanan teknis BSN dengan mitra kerja sama. Pada

Tahun 2019 pesentase kerja sama kelembagaan yang ditindaklanjuti yaitu 87.40 %,

pencapaian tersebut melampui target yang telah diteteapkan yaitu > 77 %. Dan

berikut beberapa kegiatan implementasi kerja sama baik dalam maupun luar negeri:


1. Kegiatan Implementasi kerja sama Dalam Negeri

a. Pengembangan dan implementasi kesepakatan kerja sama Standardisasi

dengan Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi,

implementasi pengelolaan laman web kerja sama (SIJAMAS), Temu Mitra/

Workshop Peran Akademisi/Forum Stakeholder Mitra Kerja Sama, Kuliah Umum

Standardisasi, monitoring dan evaluasi.

b. Pengembangan dan implementasi kesepakatan kerja sama dengan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Daerah, dan Institusi lainnya

dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi, pengembangan kompetensi SDM

internal, dan monitoring dan evaluasi.

Monev Kerja Sama BSN – Univ.

Pancasakti Tegal

Monev Kerja Sama BSN – BP Batam

Kuliah Umum Standardisasi dan

Bioteknologi di Univeritas Islam Negeri

raden Fatah Palembang

Kuliah Umum dengan tema “Peranan

Standar Nasional Indonesia di Era

Revolusi 4.0 di Universitas Pamulang

Gambar III.11 Kegiatan Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri


2. Kegiatan Implementasi kerja sama Luar Negeri

a. UL-Underwritters Laboratories

Dalam rangka mengembangkan standar keamanan terkait dengan

kebakaran, baterai dan smart city di Indonesia, BSN dengan UL

menyelenggarakan BSN and UL Safety Standards Supporting Indonesia

National and Regional Priorities yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juli

2019 di Jakarta.

Gambar III.12 BSN and UL Safety Standards Supporting Indonesia National and

Regional Priorities

b. JISC-Japan Industrial Standard Committee

Dalam rangka mendukung pengembangan SNI dibidang mekanika, BSN akan

mengadopsi 2 (dua) standar JISC ke dalam penyusunan SNI khususnya untuk

produk mesin. Kedua standar tersebut antara lain:

JIS G 4051: 2016 Carbon Steels for machine structural

JIS G 4051: 2018 Carbon Steels for machine structural (Amandment I)

Manfaat yang diperoleh dengan mengadopsi standar JIS ini dapat

Meningkatkan mutu dan keberterimaan SNI untuk produk baja.

c. KATS-Korean Agency for Technology and Standards

Dalam rangka memperkuat infrastruktur mutu nasional serta

mengeksplorasi lebih lanjut potensi kerja sama antara Indonesia dan Korea

Selatan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Korean Agency for

Technology and Standards (KATS) menyelenggarakan seminar internasional

bidang Intelligent Transport System dan Construction Material pada

tanggal 29 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam seminar ini turut mengundang

empat negara anggota ISO di kawasan Asia Tenggara. Manfaat yang

dapat diperoleh dari seminar ini adalah pendalaman pengetahuan dan


penerapan standar bidang Intelligent Transport System dan Construction

Material baik yang berlaku secara nasional maupun internasional.

d. BSI-British Standard Institute

Dalam rangka mendukung program Regulatory Framework Capacity

Building yang diberikan oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, BSN

menjadi salah satu penerima manfaat program dan menyampaikan usulan

rencana kerja untuk meningkatkan koordinasi manajemen strategis dalam

melakukan reformasi peraturan perundangan melalui penerapan model

peraturan dan penguatan keamanan produk (pengawasan pasar) dan

pemanfaatan penerapan standar internasional dan praktik terbaik.

e. BIS-Bureau of Indian Standards

BSN mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam International Solar

Alliance (ISA) dimana program ini dilakukan untuk menyelesaikan isu-isu

dalam pemanfaatan energi yang berasal dari sinar matahari.

f. ASTM-American Society for Testing and Materials

Dalam rangka mendukung pengembangan SNI yang terkait dengan

Material, BSN berpartisipasi dalam capacity building secara online yang

diselenggarakan oleh ASTM untuk tiga kali sesi selama satu jam pada bulan

November tahun 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah berbagi praktik terbaik

untuk komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, pemasaran dan

promosi standar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini

adalah untuk memperkuat pengetahuan yang didapatkan terkait dengan

proses standardisasi ASTM dan cara sederhana dalam mengadopsi dan

mereferensikan standar-standar ASTM.

G. IAPMO-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS

Dalam rangka mendukung penyediaan sanitasi dan sistem perpipaan yang

baik melalui penerapan standar, BSN dengan IAPMO menyelenggarakan

program Community Plumbing Construction di desa Untia, Makassar, Sulawesi

Selatan. Program ini bertujuan untuk membangun fasilitas sanitasi bagi warga

desa Untia. Kegiatan ini berlangsung dari tahun 2019 hingga tahun 2020

dengan 4 tahap. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah

terciptanya role model pembangunan sistem perpipaan dan sanitasi yang

baik di Indonesia berdasarkan penerapan standar SNI.

h. KCL-Korea Conformity Laboratories

KCL melakukan kunjungan laboratorium di Puspitek Serpong. Salah satu Lab

yang dikunjungi adalah Lab Kementerian Kehutanan. Kunjungan ini bertujuan

untuk memberikan informasi mengenai pengurangan dampak yang

ditimbulkan oleh polusi udara. Selain itu, personel BSN melakukan kunjungan


ke KCL dalam Tailor Made Course Program yang dilaksanakan pada 23

November – 7 Desember 2019.

i. IQTL-Institute for Quality of Timor Leste

BSN menerima kunjungan dari IQTL pada tanggal 9-13 September 2019.

Adapun kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai

kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Selain itu,

kunjungan ini dimaksudkan untuk menjajaki kerjasama dengan BSN terkait

dengan partisipasi dalam konferensi, simposium, dll.

13. Jumlah Pengunjung Sistem Informasi SPK (target 1.760.000)

Pengunjung (visitor) aplikasi sistem informasi dapat digunakan sebagai salah

satu indikator dalam mengukur sejauh mana informasi yang disajikan dibutuhkan

oleh masyarakat. Dengan teknologi yang tersedia saat ini, pengunjung sebuah sistem

informasi berbasis situs (web based) dapat dihitung dengan mudah. Berikut disajikan

data pengunjung sistem informasi berbasis situs yang dimiliki BSN.

Tabel III.13

Data Pengunjung Sistem Informasi Berbasis Situs di BSN

No Aplikasi SI Berbasis Web Jumlah Rata-rata

Pengunjung

Rata-rata

Pengunjung/hari

1 elearning.bsn.go.id 441 36,75 1,23

2 sijamas.bsn.go.id 946 78,83 2,63

3 diklat.bsn.go.id 5.004 417,00 13,90

4 js.bsn.go.id 21.702 1.808,50 60,28

5 sispk.bsn.go.id 84.149 7.012,42 233,75

6 iin.bsn.go.id 706 58,83 1,96

7 akses-sni.bsn.go.id 9.018 751,50 25,05

8 lpk.bsn.go.id 1.928 160,67 5,36

9 codexindonesia.bsn.go.id 6.141 511,75 17,06

10 sipmas.bsn.go.id 1.366 113,83 3,79

11 akreditasi.bsn.go.id 672.232 56.019,33 1.867,31

12 jdih.bsn.go.id 27.896 2.324,67 77,49

13 bsn.go.id 933.132 77.761,00 2.592,03

14 bangbeni.bsn.go.id 26.300 2.191,67 73,06

15 iin.bsn.go.id 66 5,50 0,18

18 portalsnicorner.bsn.go.id 87 7,25 0,24

Total 1.791.697 149.308,08 4.976,94


Dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah pengunjung sistem informasi

berbasis situs berhasil memenuhi target dengan realisasi sebanyak 1.791.697

pengunjung atau capaiannya sebesar 101,8%.


PERSPEKTIF LEARNING & GROWTH

SASARAN

5

Meningkatkan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Sumber

Daya Manusia Yang Profesional

Tabel III.14



Capaian s.d 2019

(kumulatif)

Target %


14. Tingkat kualitas


Settama

Nilai 78,01 78,5

(BB)

69,03

(B)

98,61

% 78,5

(BB)

98,61%

15. Persentase

penerapan budaya

kerja Settama

% - - - - 70 70,22 100,31

% 70 100,31

%

Rata-rata capaian Sasaran 5 99,31

%



Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan pengelolaan akuntabilitas

kinerja dan Sumber Daya Manusia yang profesional terdiri dari 2 (dua) indikator

kinerja yaitu (1) Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Settama; dan (2) Persentase

penerapan budaya kerja Settama. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut

rata-rata capaiannya sebesar 99,31% dari target yang direncanakan. Berikut

disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

14. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Settama (target 78.5)

Untuk mendukung tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN perlu didukung oleh

seluruh unit kerja di bawahnya. Untuk itu, mulai tahun 2018 setiap unit kerja eselon I

juga dilakukan penilaian tingkat kualitas akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat BSN

dengan mempergunakan Lembar Kerja Evaluasi AKIP berdasarkan kriteria Kemenpan

RB. Mengingat pada tahun 2019 struktur organisasi BSN mengalami perubahan, maka

penilaian Evaluasi AKIP pada bulan Juni 2019 masih menilai unit organisasi struktur

organisasi lama.

Untuk kepentingan pengukuran capaian indikator kinerja tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja tingkat eselon I pada tahun 2019 menggunakan nilai evaluasi

AKIP BSN, kecuali Settama. Pada Tahun 2019 realisasi tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja Settama mendapatkan nilai 69,03 (B), sehingga capaian kinerja Settama

sebesar 98,61%.


Tidak tercapainya target ini dikarenakan antara lain Renstra belum direviu

menyesuaikan dengan perubahan organisasi BSN, hasil pengukuran kinerja belum

dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment, dan laporan

kinerja belum menonjolkan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber

daya dan kinerja selain yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja.

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2019

telah dilakukan Reviu Renstra BSN 2015-2019 sesuai organisasi baru, merumuskan

Indikator Kinerja Utama BSN untuk periode tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada akhir tahun 2019, serta pembuatan Aplikasi E-

Performance untuk memonitor capaian kinerja.

15. Persentase Penerapan Budaya Kerja Settama (target 70)

Mulai tahun 2019, BSN melakukan penilaian penerapan budaya kerja di seluruh

unit kerja untuk mengukur tingkat penerapan budaya kerja di lingkup BSN. Budaya

kerja merupakan salah satu elemen kunci pengelolaan sumber daya manusia

aparatur yang menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu organisasi

melaksanakan visi dan misi sesuai dengan target organisasi yang diinginkan.

Hasil pengukuran penerapan budaya kerja di lingkup Settama, didapatkan

berdasarkan nilai rata-rata dari unit kerja dibawah Settama yaitu Biro PKU, Biro

SDMOH, dan Biro HKLI.

Pelaksanaan penilaian penerapan budaya kinerja pada Fase 1 dilakukan

dalam 2 tahap. Nilai penerapan Budaya Kerja Settama pada tahap pertama adalah

sebesar 81,76, sedangkan pada tahap kedua sebesar 70,22. Dalam penerapan

budaya, yang digunakan sebagai hasil adalah pengukuran yang terakhir, bukan nilai

rata-rata dari 2 tahapan pengukuran, karena penerapan budaya dilihat dari kondisi

sekarang/terakhir. Untuk kepentingan pengukuran indikator kinerja, nilai penerapan

budaya kerja yang dihasilkan ekuivalen dengan persentase penerapan budaya

kerja. Sehingga realisasi persentase penerapan budaya kerja lingkup Settama adalah

sebesar 70,22% atau capaiannya 100,31% (dari target 70%).

Hal ini merupakan bukti bahwa penerapan budaya kerja di lingkup Settama

sudah baik, namun masih harus terus dilakukan peningkatan mengingat penerapan

budaya tidak bersifat statis.


III.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi lingkup Sekretariat Utama pada

tahun 2019 dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dalam 2 (dua) program.

Sekretarian Utama didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2019

tanggal 05 Desember 2018, pagu anggaran lingkup Settama yang terdiri dari Biro

PKU, biro SDMOH, dan Biro HKLI adalah sebesar Rp125.380.350.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp122.081.237.643,- atau sebesar 97,37%. Rincian penyerapan

anggran berdasarkan unit kerja ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel III.15

Pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Utama TA. 2019

Uraian 2019 (dalam ribu Rp) %

Pagu Pagu Realisasi

Biro Perencanaan, Keuangan dan

Umum

116.149.128.000 112.944.331.723 97,24%

Biro Sumber Daya Manusia,

Organisasi dan Hukum

5.974.488.000 5.923.093.688 99,14%

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja

Sama dan Layanan Informasi

3.256.734.000 3.213.812.232 98,68%

Sekretariat Utama 125.380.350.000 122.081.237.643 97,37%


L

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Sekretariat Utama (Settama) Tahun 2019 menyajikan

pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Sekretariat Utama

Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran Sekretariat Utama.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sekretariat

Utama Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai

perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Terlaksananya seluruh kegiatan di

Sekretariat Utama sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup

Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Utama

sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan

sebagian kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input

untuk perbaikan kegiatan Sekretariat Utama di tahun-tahun berikutnya,

diantaranya: pelaksanaan RB yang harus terus menerus dilakukan dan

dipantau pelaksanaannya, peningkatan kompetensi ASN untuk meningkatkan

profesionalitas dan kepuasan layanan pelanggan, penerapan budaya kerja

yang terus menerus dibudayakan, diinternalisasikan ke seluruh organisasi, dan

upaya-upaya meningkatkan akuntabilitas dukungan manajemen

kesekretariatan utama untuk terus dlakukan di tahun mendatan.

Kiranya Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2019 ini dapat

memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi

dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN di masa

mendatang.


LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT UTAMA

kata pengantar - bsn...kinerja sekretariat utama memberikan kontribusi pada kinerja bsn. oleh karena...

Documents