kata pengantar - · pdf filedalam mewujudkan rencana tata ruang, terkait dengan wilayah ......

214
P P P e e e d d d o o o m m m a a a n n n P P P e e e n n n y y y u u u s s s u u u n n n a a a n n n R R R e e e n n n c c c a a a n n n a a a P P P e e e n n n g g g e e e m m m b b b a a a n n n g g g a a a n n n K K K a a a w w w a a a s s s a a a n n n A A A n n n d d d a a a l l l a a a n n n i KATA PENGANTAR Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan upaya pendistribusian urusan kepada daerah dan demokratisasi dalam mengembangkan wilayahnya, termasuk dalam pengembangan kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan andalan guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang produktif, semakin seimbang antar wilayah dan mendukung persatuan dan kesatuan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun suatu pedoman rencana pengembangan kawasan andalan dalam mewujudkan rencana tata ruang, terkait dengan wilayah pengembangan kawasan sesuai perannya sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah. Penyusunan pedoman ini bertujuan memberi arah bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam pengembangan kawasan andalan. Pedoman ini terdiri dari buku utama dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan, meliputi: 1. Buku Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan 2. Buku lampiran 1: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan 3. Buku lampiran 2: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi 4. Buku lampiran 3: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya 5. Buku lampiran 4: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan Pedoman ini merupakan salah satu acuan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan. Mengingat pedoman ini berlaku umum untuk wilayah Indonesia, maka dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian dengan karakteristik setempat. Upaya fasilitasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penyebarluasan agar dapat dimanfaatkan secara luas dan dikuti upaya perbaikan melalui saran, masukan maupun kritik untuk penyempurnaan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya pemanfaatan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan di persada Nusantara. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih. Departemen Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Penataan Ruang A. Hermanto Dardak

Upload: ngonhi

Post on 04-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

  • PPP eee ddd ooo mmm aaa nnn PPP eee nnn yyy uuu sss uuu nnn aaa nnn RRR eee nnn ccc aaa nnn aaa PPP eee nnn gggeee mmm bbb aaa nnn ggg aaannn KKK aaa www aaa sss aaannn AAA nnn ddd aaa lll aaa nnn i

    KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan upaya pendistribusian urusan kepada daerah dan demokratisasi dalam mengembangkan wilayahnya, termasuk dalam pengembangan kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan andalan guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang produktif, semakin seimbang antar wilayah dan mendukung persatuan dan kesatuan.

    Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun suatu pedoman rencana pengembangan kawasan andalan dalam mewujudkan rencana tata ruang, terkait dengan wilayah pengembangan kawasan sesuai perannya sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah. Penyusunan pedoman ini bertujuan memberi arah bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam pengembangan kawasan andalan.

    Pedoman ini terdiri dari buku utama dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan, meliputi: 1. Buku Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan 2. Buku lampiran 1: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan 3. Buku lampiran 2: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi 4. Buku lampiran 3: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya 5. Buku lampiran 4: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan

    Pedoman ini merupakan salah satu acuan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan. Mengingat pedoman ini berlaku umum untuk wilayah Indonesia, maka dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian dengan karakteristik setempat.

    Upaya fasilitasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penyebarluasan agar dapat dimanfaatkan secara luas dan dikuti upaya perbaikan melalui saran, masukan maupun kritik untuk penyempurnaan pedoman ini.

    Semoga pedoman ini bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya pemanfaatan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan di persada Nusantara. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

    Departemen Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Penataan Ruang

    A. Hermanto Dardak

  • PPPeeedddooommmaaannn PPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannn RRReeennncccaaannnaaa PPPeeennngggeeemmmbbbaaannngggaaannn KKKaaawwwaaasssaaannn AAAnnndddaaalllaaannn

    DDAAFFTTAARR IISSII

    Halaman

    Kata Pengantar i Daftar Isi ii BAB I PENDAHULUAN I-1

    1.1 Latar Belakang I-1 1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman I-1 1.3 Sasaran I-1 1.4 Manfaat I-2 1.5 Ruang Lingkup I-2 1.6 Sistematika Pedoman I-2

    BAB II KETENTUAN UMUM II-1 2.1 Dasar Hukum II-1

    2.2 Pengertian-Pengertian II-1 2.3 Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan II-2

    2.4 Kriteria Pengembangan Kawasan II-2 2.5 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan II-3

    BAB III KEDUDUKAN DAN PRODUK RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN III-1

    3.1 Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Penataan Ruang Wilayah III-1

    3.2 Produk Rencana Pengembangan Kawasan Andalan III-1 BABIV PROSES DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN IV-1

    4.1 Pendekatan Perencanaan Pengembangan Kawasan Andalan IV-1

    4.2 Proses Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan IV-2 4.2.1 Tinjauan Faktor Faktor Determinan (Eksternal) IV-2 4.2.2 Penetapan Visi Nasional IV-7 4.2.3 Penetapan Tujuan Pengembangan dan Identifikasi Wilayah Kawasan Andalan IV-8 4.2.4 Analisis Peluang Pengembangan Kawasan IV-10 4.2.5 Analisis Tantangan Pengembangan Kawasan IV-11 4.2.6 Analisis Rona Kawasan (Faktor Internal) IV-13 4.2.7 Analisis Potensi/Kekuatan Kawasan bagi

    Pengembangan Kawasan IV-15 4.2.8 Analisis Permasalahan/Kelemahan bagi

    ii

  • Pengembangan Kawasan IV-16

    4.2.9 Rumusan Strategi Pengembangan Kawasan IV-17 4.2.10 Rumusan Rencana Pengembangan Kawasan IV-18

    Lampiran 1 : Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan. Lampiran 2 : Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi. Lampiran 3 : Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya. Lampiran 4 : Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan.

    PPPeeedddooommmaaannn PPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannn RRReeennncccaaannnaaa PPPeeennngggeeemmmbbbaaannngggaaannn KKKaaawwwaaasssaaannn AAAnnndddaaalllaaannn iii

  • BBAABB II

    PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

    1.1 Latar Belakang Dalam upaya pemerataan pertumbuhan nasional, terutama dengan memahami masih terdapat ketimpangan pertumbuhan wilayah secara nasional, maka melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997, Kawasan Budidaya di wilayah nasional Indonesia ini dibagi ke dalam pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebanyak 108 kawasan yang tersebar di wilayah Indonesia dan selanjutnya disebut Kawasan Andalan. Kawasan-kawasan ini diharapkan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menyebarkan pertumbuhannya ke wilayah sekitarnya. Otonomi Daerah dan Desentralisasi merupakan upaya pendistribusian wewenang pengelolaan kepada Daerah untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut diikuti dengan perangkat keuangan daerah sebagai upaya desentralisasi aspek keuangan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka mempersiapkan dan mendukung otonomi daerah tersebut, khususnya didalam pengembangan kawasan andalan yang merupakan upaya pemerataan pertumbuhan, maka penyiapan pedoman bagi pengembangan kawasan andalan menjadi sangat strategis, tidak saja bagi pengembangan kawasan itu sendiri namun juga bagi upaya pemberdayaan daerah untuk menjalankan wewenangnya yang semakin luas. 1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman

    Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam persiapan atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan terutama yang diidentifikasikan sebagai kawasan andalan. 1.3 Sasaran Sasaran yang hendak dicapai diantaranya adalah :

    PPP eee ddd ooo mmm aaa nnn PPP eee nnn yyy uuu sss uuu nnn aaa nnn RRR eee nnn ccc aaa nnn aaa PPP eee nnn gggeee mmm bbb aaa nnn ggg aaannn KKK aaa www aaa sss aaannn AAA nnn ddd aaa lll aaa nnn I- 1

  • a. Tertingkatnya kemampuan aparat daerah dalam pengelolaan kawasan

    yang dapat mencakup dua wilayah otonom atau lebih, sehingga kemampuan bekerjasama antar daerah menjadi unsur mutlak dalam pengembangan kawasan andalan;

    b. Tersedianya peluang yang seluas-luasnya bagi semua pelaku pembangunan (stakeholders) dalam rangka memberikan peluang investasi bagi dunia usaha dalam mengisi dan mengembangkan kawasan untuk tercapainya pemerataan pertumbuhan wilayah.

    1.4 Manfaat Pedoman ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan. 1.5 Ruang Lingkup Rencana pengembangan kawasan andalan adalah dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang (yang terkait dengan wilayah pengembangan kawasan) khususnya ditinjau dari aspek pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan perannya sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah. Lingkup pedoman penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan ini terdiri dari : 1. Proses dan tata cara penyusunan rencana pengembangan kawasan

    andalan; 2. Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan; Aspek Ekonomi; Aspek

    Sosial Budaya serta Aspek Kelembagaan. 1.6 Sistematika Pedoman Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika 4 (empat) bab, yaitu : Bab 1 Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang, tujuan penyusunan pedoman,

    sasaran, manfaat, ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan.

    Bab 2 Ketentuan Umum Bab ini berisikan dasar hukum, pengertian-pengertian yang

    digunakan dalam buku pedoman ini, maksud dan tujuan

    PPP eee ddd ooo mmm aaa nnn PPP eee nnn yyy uuu sss uuu nnn aaa nnn RRR eee nnn ccc aaa nnn aaa PPP eee nnn gggeee mmm bbb aaa nnn ggg aaannn KKK aaa www aaa sss aaannn AAA nnn ddd aaa lll aaa nnn I- 2

  • pengembangan kawasan, kriteria pengembangan serta prinsip-prinsip pengembangan.

    Bab 3 Kedudukan dan Produk Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Bab ini berisi tentang rencana pengembangan kawasan dalam

    penataan ruang wilayah dan produk rencana pengembangan kawasan andalan.

    Bab 4 Proses dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pengembangan

    Kawasan Andalan Bab ini menjabarkan tentang pendekatan perencanaan

    pengembangan kawasan andalan, dan proses penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan.

    Lampiran 1 : Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan. Lampiran 2 : Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi. Lampiran 3 : Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya. Lampiran