kata pengantar - dishub.bantenprov.go.id dishub 2017.pdf · kata pengantar assalamu’alaikum...

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perhubungan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 ini dapat disusun sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 2

pada poin b serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2007.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di

Bidang Perhubungan Provinsi Banten telah berupaya melakukan berbagai

langkah pembangunan selama tahun 2017. Berbagai langkah tersebut pada

akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan provinsi

Banten telah mencatat beberapa kemajuan dan keberhasilan dalam

melaksanakan kegiatan, walaupun demikian masih ada kekurangan yang

perlu mendapatkan catatan/perhatian untuk masa yang akan datang.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Dinas Perhubungan Provinsi Banten

merasa perlu dan berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) atas

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 dengan menyampaikan laporan

pencapaian kinerja dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Dinas Perhubungan Provinsi banten Tahun Anggaran 2017.

Akhir kata semoga laporan pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat

bermanfaat khususnya dalam rangka pembangunan bidang perhubungan dan

kominfo.

Serang, Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi

Banten

REVRI AROES

Pembina Utama Madya

NIP. 19580701 198811 1 002

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv DAFTAR GAMBAR v BAB I PENDAHULUAN 1.1 Dasar Hukum…………………………………………………………………………….. Bab I-1 1.2 Kelembagaan Dinas Perhubungan................................. Bab I-2 1.3 Sumber Daya Aparatur……………………………………................... Bab I-9 1.4 Sarana dan Prasarana……………………………………………………………….. Bab I-13 BAB II RENCANA DAN STRATEGI 2.1 Visi dan Misi………………………………………………………………………………. Bab II-1 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD……………………………. Bab II-2 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah………………………………………… Bab II-5 2.4 Program dan Indikasi Kegiatan ………………………………………………… Bab II-14 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN 3.1 Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL)………. Bab III-1 3.2 Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan…………. Bab III-4 3.3 Permasalahan dan Solusi Penyerapan Anggaran………………………. Bab III-7 3.4 Pengelolaan dan Capaian Pendapatan……………………………………… Bab III-8 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Urusan Wajib Yang Dilaksanakan……………………………………………… BAB IV-1 1. Program dan Kegiatan………………………………………………………… BAB IV-1 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan……………………. BAB IV-5 3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan…………………………….. BAB IV-9 4.2 Permasalahan dan Solusi…………………………………………………………… BAB IV-14 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima……………………………………………. BAB V-1 A. Dasar Hukum………………………………………………………………………. BAB V-1 B. Instansi Pembantu Yang Diterima……………………………………… BAB V-3 C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan………… BAB V-3 D. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Dilaksanakan…… BAB V-3 5.2 Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah Bawahan…. BAB V-4 BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan………………………………………………………………………………… BAB VI-1 6.2 Hal – Hal yang Harus Diperhatikan……………………………………………. BAB VI-2

iii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Data Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Per Januari 2018.………………………………………………………. BAB I-13

1.2 Kendaraan Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Per Januari 2018…………………............................................ BAB I-13

2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin .............………………………………….. BAB II-9

2.2 Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Pelatihan Penjejangan......................................................... BAB II- 10

2.3 Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. BAB II- 11 2.4 Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan............. BAB II- 12 2.5 Aset Dinas Perhubungan Provinsi Banten......................... BAB II- 13 3.1 Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Perhubungan Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2017…………….............................. BAB III-1 3.2 Belanja Langsung Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2017................................……………………. BAB III-2 3.3 Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pada

Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017………………………………………………………............................ BAB III-4

3.4 Realisasi pendapatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017................................……………………. BAB III-8

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan …………………………….. BAB I-8 2.2 Grafik Piramida Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan

Golongan …………………………….................................

BAB II-12

LKPJ Dinas Perhubungan 2017 Bab I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Laporan Kinerja

Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Perhubungan Provinsi

Banten adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589)

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,



7. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2007 Nomor 19,


9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri_E);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran

2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 1).

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang

kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan

tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten (Berita Daerah

Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83)

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi

Banten Tahun 2016 Nomor 86)

1.2 Kelembagaan Dinas Perhubungan

a. Tugas dan Fungsi

Pasal 2 Ayat 1 Perda Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan bahwa

Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perhubungan.


Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Banten diatur menurut

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tanggal 22

Desember 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe,

susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten,

sebagai berikut :

1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah; mempunyai tugas pokok membantu

gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah provinsi.

2) Fungsi dan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Banten :

a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;

b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;

c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;

d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk

jaringan jalan provinsi;

e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan

provinsi;

f. Penyelenggaraan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di

jalan provinsi;

g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan

perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam

Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota;


j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang

melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah

provinsi;

k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan

menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah

operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu)

Daerah provinsi;

l. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan

orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi;

m. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan taksi

yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang

melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta

angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

o. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut bagi badan

usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada

lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam

wilayah Daerah provinsi;

p. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran

rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang

berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-

Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan

antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;

q. Penerbitan rekomendasi izin trayek penyelenggaraan

angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek

antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang

bersangkutan;


r. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam

Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi

dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;

s. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan

pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan

lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi;

t. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait berupa

bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi,

angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan

laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally

mandiri, dan depo peti kemas;

u. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas

penyeberangan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah

provinsi;

v. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan regional;

w. Pembangunan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan

dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;

x. Pembangunan dan penerbitan rekomendasi izin pelabuhan

sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah


y. Penerbitan rekomendasi izin usaha badan usaha pelabuhan di

pelabuhan pengumpan regional;

z. Penerbitan rekomendasi izin pengembangan pelabuhan untuk


aa. Penerbitan rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan

selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;


bb. Penerbitan rekomendasi izin pekerjaan pengerukan di

wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;

cc. Penerbitan rekomendasi izin reklamasi di wilayah perairan


dd. Penerbitan rekomendasi izin pengelolaan terminal untuk

kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan

pengumpan regional;

ee. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;

ff. Penerbitan rekomendasi izin usaha, izin pembangunan dan

izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan

jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota;

gg. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya

melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi;

hh. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur

kereta api provinsi;

ii. Penerbitan rekomendasi izin operasi sarana perkeretaapian

umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah


jj. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan

jalur perkeretaapian provinsi;

kk. Penerbitan rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan

perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur

kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah


ll. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Tipologi Dinas Perhubungan Tipe A terdiri dari atas 1 (satu)

sekretariat dan 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga)


sub bagian. Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, terdiri atas :

1) Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana, terdiri atas

:

1) Kepala Seksi Angkutan Penumpang;

2) Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan

Multimoda;

3) Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

d. Kepala Bidang Lalulintas, terdiri atas :

1) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan;

2) Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi Darat;

3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ.

e. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri atas :

1) Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi;

2) Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan

Perlengkapan Jalan;

3) Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi.

f. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri atas :

1) Kepala Seksi Perhubungan Udara;

2) Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDP;

3) Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Jabatan Fungsional.


Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi

Banten, sebagai mana pada Gambar 1.1 di bawah ini

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Sumber Peraturan

Gubernur Nomor 83 Tahun 2016)

Saat ini Dinas Perhubungan memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) yang pembentukannya melalui Peraturan

Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten, yaitu UPT Pelayanan Perhubungan

Darat Serang berkedudukan di Kota Serang dengan wilayah kerja

seluruh Provinsi Banten;

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PROGRAM, EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BIDANG

ANGKUTAN DAN

TEKNIK SARANA

PRASARANA

SEKSI

ANGKUTAN PENUMPANG

SEKSI ANGKUTAN BARANG,

PERKERETAAPIAN DAN

MULTIMODA

BIDANG

PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI

SEKSI

PENGEMBANGAN PRASARANA

TRANSPORTASI

SEKSI

PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DAN

PERLENGKAPAN JALAN

BIDANG

LALU LINTAS

SEKSI MANAJEMEN DAN

REKAYASA LALULINTAS JALAN

SEKSI

BINA KESELAMATAN TRANSPORTASI

DARAT

SEKSI PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN LLAJ

SEKSI PENGEMBANGAN

JARINGAN PELAYANAN

TRANSPORTASI

SEKSI TEKNIK SARANA DAN

PRSARANA

BIDANG

PERHUBUNGAN LAUT

DAN UDARA

SEKSI

PERHUBUNGAN UDARA

SEKSI KEPELABUHANAN DAN ASDP

SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN

KESELAMATAN

PELAYARAN

KEPALA

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

UPT


1.3 Sumber Daya Aparatur

Pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten berdasarkan

data terakhir pada bulan Agustus Tahun 2017 berjumlah 454 orang.

Dari jumlah tersebut 120 orang atau 26% berstatus ASN (Aparatur

Sipil Negara), sedangkan 334 orang atau 76% berstatus Non ASN (TKK

dan TKS).

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin

No. Status Pegawai Jumlah Pegawai

% Laki-Laki Perempu

an

1. Aparatur Sipil

Negara (ASN)

120 26 102 18

2. Non Aparatur Sipil

Negara (Non ASN)

334 74 280 54

Jumlah 454 100 382 72

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2017

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Provinsi

Banten yang menempati Jabatan Struktural ysng sudah mendapatkan

Pelatihan Penjejangan berjumlah 24 orang atau 20% dari total ASN di

Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.2.


Tabel 2.2. Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan

Pelatihan Penjejangan

No. Jabatan Struktural Jumlah

ASN Pelatihan

Penjejangan Jumlah Pegawai

1. Eselon II A

(Kepala Dinas)

1 SPAMA 1

2. Eselon III A

(Sekdis/Kepala Bidang)

5 DIKLATPIM Tk. III 5

3. Eselon III B

(Kepala UPT)


4. Eselon IV

(Kasubag/Kasi)


DIKLATPIM Tk. IV 16

5. Fungsional Umum 95

Jumlah 120 25


Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai ASN di Dinas

Perhubungan Provinsi Banten menunjukkan 83 orang atau 69,16%

telah menamatkan pendidikan kesarjanaan (D.III hingga S2),

sedangkan 37 orang atau 30,84% ASN lainnya masih memiliki tingkat

pendidikan non kesarjaanaan (D.II hingga SLTP). ASN dengan tingkat

pendidikan non kesarjanaan pada dasarnya memiliki tingkat kesiapan

individu yang masih kurang memadai terhadap kebutuhan

penyelenggaraan tugas kedinasan, khususnya diluar urusan

administrasi perkantoran dan ketatausahaan. Seperti perencanaan,

pengendalian, evaluasi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa

kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi SDM di lingkungan

Dinas Perhubungan Provinsi Banten masih sangat diperlukan, baik

kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional.


Tabel 2.3.

Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat

Pendidikan

ASN Non ASN

Jumlah Pegawai

Prosentase

Jumlah Pegawai

Prosentase

1. S-2 23 19,17 - -

2. S-1 49 40,83 89 26,65

3. D-IV 1 0,83 - -

4. D-III 10 8,33 15 4,49

5. D-II 11 9,17 - -

6. SLTA/SMK 21 17,50 223 66,77

7. SLTP/Sederajat 5 4,17 5 1,50

8. SD/Sederajat - - 2 0,60

Jumlah Total 120 334

Prosentase Total

100 100


Berdasarkan golongan Aparatur Sipil Negara (ASN)

dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2017

berjumlah 120 orang dengan diperinci jumlah pegawai laki-laki 102

orang, jumlah pegawai perempuan 18 orang. Adapun pembagian

menurut pangkat/golongan, pada tabel dan grafik berikut :


Tabel 2.4. Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan

No. Status

Golongan/Ruang

I II III IV Jumlah

a b c d a b c d a b c d a b c d

1. Laki-Laki - - 6 - 20 1 4 4 7 17 16 14 7 5 - 1 102

2. Perempuan - - - - - 1 - 2 1 6 2 5 1 - - - 18

Jumlah - - 6 - 20 2 4 6 8 23 18 19 8 5 - 1 120


Adapun pegawai pendukung dilingkungan Dinas Perhubungan

Provinsi Banten pada tahun 2017 berjumlah 334 orang dengan

diperinci jumlah pegawai laki-laki 280 orang, jumlah pegawai

perempuan 74 orang. Menurut jenis tugas adalah sebagai berikut :

satuan keamanan (satpam), penjaga pintu perlintasan kereta api

(PJL), petugas pembantu penata administrasi, petugas gatur lalin,

pengemudi kendaraan dinas (sopir pimpinan OPD dan operasional),

pramubakti, petugas kebun.

I A

I B

I C

I D

I I A

I I B

I I C

I I D

I I I A

I I I B

I I I C

I I I D

I VA

I VB

I VC

I VD

Laki

Perempuan

Gambar 2.2. Grafik Piramida Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan


1.4 Sarana dan Prasarana

Sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik

berupa aset bergerak maupun tidak bergerak dapat dilihat pada

Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Aset Dinas Perhubungan Provinis Banten

(data Desember 2017)

NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN KET.

1 2 3 4 5

1 HONDA CR-V Tahun 2011 1 Unit

2 TOYOTA Soluna Tahun 2002 1 Unit proses penghapusan

3 TOYOTA Kijang Pick Up Tahun 2001 1 Unit proses penghapusan

4 TOYOTA Kijang Pick Up Tahun 2003 1 Unit proses penghapusan

5 TOYOTA Kijang Mini Bus Tahun 2002 1 Unit proses penghapusan

6 TOYOTA Avanza Tahun 2013 1 Unit

7 MITSUBISHI Kuda Tahun 2003 1 Unit proses penghapusan

8 MITSUBISHI Kuda Tahun 2005 2 Unit proses penghapusan

9 SUZUKI Futura Tahun 2004 1 Unit proses penghapusan

10 TOYOTA Rush Tahun 2011 2 Unit

11 TOYOTA Rush Tahun 2012 5 Unit

12 TOYOTA Hilux 2011 1 Unit

13 MITSUBISHI Colt Diesel (derek) Th.

2003

1 Unit proses penghapusan

14 HINO Dutro (crane) Tahun 2012 1 Unit

15 NISAN Navara Tahun 2008 1 Unit

16 NISAN Navara Tahun 2013 1 Unit

17 MITSUBISHI PAJERO SPORT Th. 2014 1 Unit

18 TOYOTA FORTUNER Tahun 2014 1 Unit

19 ISUZU NKR 55 Tahun 2014 1 Unit

20 TOYOTA Hilux Double Cabin Th. 2015 3 Unit

21 MITSUBISHI Pajero Sport Tahun 2015 1 Unit

22 TOYOTA HIACE Tahun 2015 1 Unit

23 HINO (Kendaraan AWP) Tahun 2015 1 Unit

24 TOYOTA RUSH Tahun 2015 2 Unit

25 TOYOTA New ALTIS tahun 2016 1 Unit

26 TOYOTA Hilux Double Cabin Th. 2016 4 Unit

27 TOYOTA All New FORTUNER Th. 2016 2 Unit

28 TOYOTA Avanza Veloz Tahun 2016 1 Unit

29 TOYOTA Hilux Single Cabin Th. 2016 2 Unit



1 2 3 4 5

30 Suzuki New Ertiga Tahun 2016 1 Unit

31 TOYOTA Grand New Avanza Veloz Tahun 2016

1 Unit

32 MITSUBISHI New AUTLANDER Sport Tahun 2016

2 Unit

33 FORD Ranger Tahun 2005 1 Unit proses penghapusan

34 KAWASAKI KLX 150 Tahun 2015 8 Unit

35 KAWASAKI KLX 150 Tahun 2013 3 Unit

36 HONDA Mega Pro Tahun 2004 1 Unit proses penghapusan

37 HONDA Mega Pro Tahun 2005 1 Unit proses penghapusan

38 HONDA Win Tahun 2001 4 Unit proses penghapusan




42 HONDA Supra 100 Tahun 2001 1 Unit proses penghapusan

43 HONDA Supra X 125 Tahun 2009 3 Unit

44 HONDA Supra X 125 Tahun 2010 2 Unit

45 HONDA Revo Tahun 2011 2 Unit

46 YAMAHA TJM 1300 CCTahun 2014

(PATROLI)

2 Unit pinjam pakai Polda

Banten

47 SUZUKI Thunder Tahun 2002 2 Unit proses penghapusan

48 SUZUKI Thunder Tahun 2005 2 Unit proses penghapusan

49 HONDA MegaPro Tahun 2015 3 Unit proses penghapusan

50 HIONDA Vario 150 Tahun 2016 11 Unit

51 KAWASAKI Versys 650 Tahun 2016 7 Unit

52 HONDA ALL New CB150R Th. 2016 4 Unit

53 Pendingin ruangan/AC 102 Unit

54 Pendingin ruangan/AC Standing 9 Unit

55 Mesin Foto Copy 9 Unit

56 Personal Komputer/Desktop 140 Unit

57 Komputer Note Book 78 Unit

58 Printer 145 Unit

59 Sound System 4 Set

60 Repeater 5 Unit

61 Handy Talky/HT 38 Unit

62 Radio VHF 54 Unit

63 Telepon/Faximile 13 Unit

64 Aerial Monitoring System (Drone) 2 Paket

65 Gedung Kantor 1.650 M2

66 Taman kantor 7.500 M2

67 Jaringan air 1 Paket

68 Genset dan Instalasi Listrik 1 Unit



1 2 3 4 5

69 Jaringan Internet 1 Paket

70 Paku Jalan 8.330 Buah kondisi bisa berubah

71 Marka Jalan 163628 M' kondisi bisa berubah

72 Traffic Light 11 Unit 1 Unit Portable

73 Warning Light 103 Unit

74 Rambu Lalu Lintas Standar 2.990 Unit

75 Rambu Lalu Lintas Tiang F 420 Unit

76 RPPJ/RPPJ Peringatan 220 Unit

77 Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) 3.248 M'

78 Deliniator 2.340 Buah

79 Road Barrier Portable 138 Buah kondisi bisa berubah

80 Water Block 725 Buah kondisi bisa berubah

81 Cermin Tikungan 172 Unit kondisi bisa berubah

82 Traffic Cone 440 Buah kondisi bisa berubah

83 Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 11 Lokasi kondisi bisa berubah

84 Rambu Chevron 120 Unit

85 Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar

Cell

360 Unit Single Arm

86 Penerangan Jalan Umum (PJU)

Konvensional

240 Unit Single Arm dan

Double Arm (Total

300 Lampu)

87 Timbangan Kendaraan Bermotor 1 Unit

88 Bangunan Gedung (Barak Dalop,

Bengkel, Penyimpanan Aset)

3 Unit


LKPJ Dinas Perhubungan 2017 Bab II - 1

BAB II

RENCANA DAN STRATEGI

2.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran keinginan dimasa yang akan datang,

sedangkan misi merupakan pernyataan dan atau langkah-langkah

yang akan dilakukan untuk pencapaian visi. Berdasarkan Renstra

2012-2017 Kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Banten yang merupakan salah

satu lembaga Pemerintah Daerah tentu memiliki visi dan misi. Visi

dan Misi Dishubkominfo tersebut dalam rangka ikut andil

mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten yaitu

terwujudnya ”RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN

DAN TAQWA”. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran

keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan

pembangunan dan pemerintahan. Rakyat Banten Sejahtera

diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan

pemerintah daerah, yang dalam penafsirannya diantaranya dapat

artikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya seluruh

lini yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan

masyarakat Banten.

Mengacu pada harapan tersebut di atas, Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dituntut untuk mampu

mengejawantahkan Visi Pembangunan Banten 2012-2017, melalui

penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan)

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan

dengan isu strategis yang dihadapi dan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten pada periode 2012-2017

selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Banten Sejahtera, tentunya

juga dilandasi oleh ‘Isu Strategis’ sebagai fokus pembangunan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa


mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas

kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten serta upaya

peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Untuk itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten menetapkan Visi 2012-2017 sebagai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL”

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Provinsi Banten 2012-2017 maka perlu ditetapkan

misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten 2012-

2017, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Banten 2012-2017

yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.

Untuk itu, dalam mengapresiasikan upaya mendukung

pelaksanaan misi pembangunan Provinsi Banten 2012-2017, maka

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

menetapkan Misi 2012-2017 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan

profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang handal, aman,

nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan.

3. Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang

handal, aman, terjangkau dan ramah lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, yang secara substantif merubah beberapa

kewenangan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga


dilakukan kembali penataan kelembagaan Organisasi Pemerintah

Daerah Provinsi Banten.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten telah

dibentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Banten.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, yang semula Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dipisah menjadi dua OPD yaitu Dinas

Perhubungan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian.

Dengan dipisahnya dua OPD tersebut maka misi Dinas

Perhubungan menyesuaikan dengan Misi Gubernur terpilih yang

terdapat dalam RPJMD Provinsi Banten 2017 -2022 yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Gonernance).

2. Membangun dan meningkatkak kualitas infrastruktur.

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan

berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan

berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran ditetapkan guna menjabarkan atau

implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud

ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah

dengan tugas pokok dan fungsi dibidang transportasi berkewajiban

untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang


berakhlakul karimah, efektif, efisien, transparan, akuntabel,

berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut diatas, Dinas

Perhubungan menetapkan tujuan tata kelola pemerintahan yang baik

sebagai berikut :

1. Menyiapkan aparatur yang memiliki integritas dan profesional;

2. Menyiapkan sarana prasarana pendukung dan mewujudkan

pelaksanaan kinerja yang optimal;

3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,

akuntabel.

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menangani

permasalahan transportasi;

2. Terselenggarannya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

indikator kinerja utama (IKU) bidang transportasi;

3. Dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan

dengan laporan keuangan yang wajar, akurat, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan meningkatnya infrastruktur daerah yang

berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan

jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan

perekonomian daerah dengan cara :

1. Tersedianya regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;

2. Terciptanya pelayanan sistem transportasi yang visioner dan

kompatible;

3. Tersedianya prasarana dan fasilitas transportasi yang memadai;

4. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;

Dengan sasaran :


1. Menyusun regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi;

2. Menciptakan kemudahan penggunaan integrasi antarmoda

transportasi;

3. Penggunan teknologi digital dan ramah lingkungan;

4. Menyediakan prasarana dan fasilitas transportasi sesuai

kebutuhan;

5. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;

6. Penanganan kemacetan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten;

7. Mengendalikan angkutan orang/barang di wilayah Provinsi Banten.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. STRATEGI

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan

penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi

persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro

dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan

rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai

tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-

kebijakan dan program-program, antara lain :

a. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menangani

permasalahan transportasi dengan menugaskan aparatur

untuk mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat non Teknis

juga.

b. Terselenggarannya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

indikator kinerja utama (IKU) bidang transportasi dengan

melaksanakan program dan kegiatan sesuai perencanaan

waktu dan target yang ditentukan.

c. Dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan

pekerjaan dengan laporan keuangan yang wajar, akurat, dan

akuntabel dengan melakukan pengawasan, evaluasi dan


pelaporan program-kegiatan baik fisik maupun keuangan

secara periodik dan terpadu.

d. Menyusun regulasi, pedoman standar pelayanan transportasi.

dengan menerbitkan peraturan-peraturan pemerintah daerah

yang mendukung kelancaran pelakasanaan program dan

kegiatan.

e. Menciptakan kemudahan penggunaan integrasi antarmoda

transportasi dengan menyiapkan sarana prasarana

transportasi yang aman, lancar, tertib dan terkendali pada

jaringan maupun simpul, sehingga mempermudah pengguna

jasa transportasi beralih antarmoda.

f. Penggunan teknologi digital dan ramah lingkungan dengan

memanfaatkan teknologi informasi digital dalam

pengoperasian sarana prasarana transportasi.

g. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai

kebutuhan dengan menyediakan prasarana transportasi yang

layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan

bagi pengguna jasa.

h. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan

nyaman khususnya angkutan umum massal dengan tarif

relatif terjangkau, sehingga dapat menarik kembali pengguna

transportasi umum yang sempat beralih ke kendaraan pribadi

termasuk sepeda motor.

i. Penanganan kemacetan lalu lintas dengan melengkapi

fasilitas perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka

jalan), rekayasa lalu lintas, penertiban parkir, pengendalian

angkutan barang/penumpang, dan penempatan petugas

pengurai kemacetan pada lokasi rawan kemacetan.


j. Pengaman jalan provinsi dengan cara mengendalikan

angkutan barang yang melebihi tonase dan dimensi

kendaraan.

2. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk

mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau

maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan

misi, yaitu :

a. Manajemen Lalu lintas

Perkembangan lalu lintas di Provinsi Banten terus meningkat

dengan cepat, tidak memungkinkan terakomodir oleh

pertumbuhan pembangunan jalan-jalan baru. Untuk itu perlu

diterapkan langkah-langkah manajemen lalu lintas untuk

memanfaatkan prasarana jalan yang ada secara optimal.

Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian

lalu lintas dengan menggunakan optimasi penggunaan prasarana

yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas dan sarana

penunjangnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam

manajeman lalu lintas antara lain :

1). Manajemen kapasitas

Penanganan permasalahan lalu lintas khususnya

kemacetan menggunakan kapasitas dan ruas jalan seefektif


mungkin sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar

merupakan persyaratan utama dengan cara :

a) Peningkatan kapasitas persimpangan jalan dengan cara

melakukan perbaikan geometric persimpangan dengan

membuat pulau-pulau lalu lintas dan kanalisasi;

b) Peningkatan kapasitas ruas jalan dengan cara

melakukan penertiban penggunaan daerah manfaat

jalan dari aktifitas pedagang kaki lima (PKL), pemisahan

jenis kendaraan, dan pengendalian parkir di badan jalan

(on street parking) diatur tempat, posisi dan waktu;

c) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan melakukan

pembatasan tempat membelok (turning movement),

sistem jalan satu arah, tidak flow dan koordinasi lampu

lalu lintas (ATCS);

d) Penerapan lajur khusus pada saat terjadi kemacetan di

ruas jalan baik searah maupun berlawanan arah dengan

arus lalu lintas (contra flow);

2). Manajemen permintaan (demand)

Langkah-langkah yang dilakukan untuk penanganan

kemacetan lalu lintas dengan menggunakan manajemen

permintaan adalah :

a) Merubah rute kendaraan angkutan umum;

b) Menyediakan angkutan umum yang memadai untuk

meminimalisasi penggunaan angkutan pribadi beralih ke

moda angkutan umum;

c) Pelarangan parkir pada daerah tertentu atau jalan

tertentu;

d) Intelegent Transport System (ITS) yaitu memberikan

informasi kepada pengguna jasa tentang kondisi lalu


lintas melalui media elektronik/internet, alat yang

dipasang pada kendaraan, dan papan elektronik yang

dipasang pada lokasi/jalan tertentu yang dapat

memberikan gambaran situasi arus lalu lintas secara

nyata sehingga pengguna jasa transportasi dapat

dengan mudah memilih rute;

e) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi;

f) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dengan

penerapan dilarang berbelok untuk memasuki suatu

gedung dan lainnya (penutupan jalan).

3). Manajemen prioritas

Penanganan kemacetan lalulintas dengan menggunakan

metode manajemen prioritas adalah :

a) Membangun fasilitas transportasi (trotoar, JPO,

halte/shelter dll.) yang dapat digunakan untuk

disabilitas, anak-anak, wanita dan manula;

b) Memasang audio tactile pada tiang lampu lalu lintas

yang berguna bagi tuna netra untuk menyeberang jalan

baik di persimpangan maupun ruas jalan;

c) Membuat daerah khusus digunakan untuk pejalan kaki,

di mana kendaraan pribadi dilarang untuk

memasukinya.

b. Manajemen Angkutan Umum

Arah kebijakan angkutan umum di wilayah Provinsi Banten

adalah :

1) Pengembangan sistem angkutan umum massal, seperti

mengganti kendaraan umum kapasitas kecil (angkot) dengan


kendaraan umum kapasitas besar dan pembangunan kereta

api perkotaan (MRT dan LRT);

2) Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum yang

terdiri dari jenis pelayanan dan rute pelayanan sejalan

dengan pertumbuhan wilayah yang direncanakan;

3) Pengaturan dan perijinan pengusaha, pemerintah akan

menyiapkan perusahaan milik pemerintah untuk

swastanisasi;

4) Penyediaan terminal penumpang berbasis Transit Oriented

Development (TOD);

5) Membuat lajur khusus bus pada beberapa ruas jalan baik

searah maupun berlawanan arah dengan arus lalu lintas

(contra flow);

6) Memberikan jalur khusus angkutan umum untuk melalui

suatu kawasan/ruas jalan tertentu di mana kendaraan

pribadi dilarang untuk memasukinya.

c. Manajemen Angkutan Barang

Pengendalian pergerakan angkutan barang, bertujuan untuk :

1) Mengendalikan waktu penggunaan ruang jalan agar tidak

bersama-sama dengan perjalanan masyarakat pada periode

waktu sibuk;

2) Pengendalian lintasan yang dapat digunakan oleh angkutan

barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-jalan

dan lingkungan dari kerusakan;

3) Penentuan lokasi parkir untuk berhenti di pinggir jalan dan

penentuan waktu dan lokasi untuk kegiatan bongkar muat

barang atau perlu diberlakukan kebijakan sistem logistik;

4) Penyediaan terminal angkutan barang multimoda berbasis

Transit Oriented Development (TOD);


5) Pengendalian muatan lebih angkutan barang dan dimensi

kendaraan.

d. Manajemen Terminal

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi

jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, yaitu

tempat untuk naik/turun penumpang dan bongkar muat barang,

pengendalian lalu lintas kendaraan umum serta sebagai tempat

perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang

dilakukan yaitu :

1) Menentukan lokasi yang strategis untuk terminal

penumpang dan terminal barang;

2) Pembangunan terminal terpadu berbasis Transit Oriented

Development (TOD);

3) Mendorong peran sektor swasta dalam penyediaan dan

pembangunan terminal.

e. Manajemen Tata Ruang

1). Penetapan tata ruang

Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi wilayah

sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata

ruang wilayah dan wilayah penyangga. Penataan berbagai

pusat kegiatan dan pemukiman serta kepentingan

masyarakat secara tepat dan baik akan membantu

memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi

secara baik.

a) Penetapan lokasi sarana dan prasarana transportasi

pada RTRW wilayah Provinsi Banten;


b) Pengembangan transportasi harus sesuai dengan

struktur dan pola ruang.

2). Penyebaran pusat kegiatan

Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di

wilayah harus sesuai dengan karakteristik daerah dan

rencana pengembangan perekonomian berdampak :

a) Menghindari terjadinya pemusatan beban jalan pada

suatu jaringan jalan tertentu;

b) Mempersingkat waktu tempuh perjalanan;

c) Perencanaan pengembangan angkutan penumpang

pada pusat kegiatan tersebut.

f. Manajemen Lingkungan

Kendaraan bermotor memberikan kontribusi penting bagi

berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, polusi

kebisingan, polusi getaran dan lainnya. Untuk mengatasi ini

perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Melakukan pengecekan laik jalan kendaraan bermotor (ram-

check) pada kendaraan angkutan barang/penumpang;

2) Menetapkan ambang batas gas buang kendaraan;

3) Mengurangi kadar timbal dalam bahan bakar minyak;

4) Penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar gas;

5) Melarang kendaraan berat memasuki

perumahan/pemukiman;

6) Penegakan hukum yang berlaku;

7) Pengaturan APILL dengan sistem ATCS;

8) Manajemen pengelolaan parkir;

9) Penyelenggaraan angkutan massal BRT;

10) Peremajaan angkutan umum;


11) Cara berkendara yang ekonomis (Smart Driving/Eco

Drivng);

12) Penyelenggaraan Car Free Day (CFD).

g. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak

untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya

disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di

lapangan. Langkah langkah yang dilakukan antara lain :

1) Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas

di jalan;

2) Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum;

3) Meningkatkan kualitas petugas operasional;

4) Meningkatkan kualitas sekolah mengemudi;

5) Memperketat seleksi untuk memperoleh SIM;

6) Menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang

berlaku.

2.4 Program dan Indikasi Kegiatan

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Tahun 2012-2017, pada

Tahun Anggaran 2017, Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program dan Indikasi Kegiatan Pada Dinas Perhubungan, Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

No. Program Kegiatan

1 2 3

A Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

1 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan

2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

3 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT

Serang



1 2 3

4 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan

5 Penyelenggaraan Perhubungan Udara

6 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan

7 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut

8 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api

9 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lalu

Lintas Jalan 10 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Penumpang

11 Pelayanan Perijinan pada UPT Serang

12 Pengembangan Prasarana Transportasi

13 Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan

14 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi

B Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

15 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

16 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

C Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

20 Peningkatan Kapasitas Aparatur

21 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

22 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang

23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat UPT



1 2 3

Serang

24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang

D Penyediaan Data Pembangunan Daerah

25 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2017

LKPJ Dinas Perhubungan 2017 Bab III - 1

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

3.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah

terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan, Belanja Tidak Langsung yang terdapat pada Dinas

Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 adalah belanja

pegawai sebesar Rp 22.200.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Dua

Ratus Juta Rupiah) atau sebesar 28.05 % dari nilai belanja APBD

Dinas Perhubungan TA 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Perhubungan Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2017

No Uraian Pagu (Rp) 1 2 3

1. Belanja gaji pokok PNS/uang representasi 6.499.975.429

2. Belanja tunjangan keluarga 800.645.299

3. Belanja tunjanagan jabatan 286.550.000

4. Belanja tunjangan umum 290.480.000

5. Belanja tunjangan beras 452.572.496

6. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus 4.601.648

7. Belanja pembulatan gaji 213.484

8. Belanja iuran BPJS Kesehatan 234.111.644

9. Belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan 38.900.000

10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

13.553.550.000

11. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja

38.400.000

Jumlah 22.200.000.000

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan

Provinsi Banten TA. 2017


Point 1 sampai dengan 9 melekat dengan struktur gaji Aparatur Sipil

Negara (ASN) berdasarkan pangkat, jabatan, Golongan, status perkawinan

serta Masa Kerja. Sedangkan point 10 merupakan tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja (tunjangan kinerja) yang dibayarkan

berdasarkan pangkat, Golongan dan Jabatan, serta untuk point 11

merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang dibayar

berdasarkan penugasan pada kondisi pekerjaan tertentu.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, Belanja

langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa

serta Belanja Modal. Belanja langsung pada Dinas Perhubungan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 51,072,440,000,-

dan APBD Perubahan sebesar Rp. 56.947.518.215,- atau sebesar

71.95 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dias

Perhubungan TA 2017. Anggaran tersebut dalam rangka

melaksanakan 4 program dan 25 kegiatan. Yang secara terperinci

ditampilkan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Belanja Langsung Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran Perubahan 2017

No Program Kegiatan Pagu

1 2 3 4

A Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian


6.674.716.000


13.688.248.000

3 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Serang

1.350.000.000


4.032.605.000


730.200.000


736.300.000

7 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian

615.142.300



1 2 3 4

Pemantauan Angkutan Laut


989.919.515

9 Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Lalu Lintas Jalan 1.470.080.000

10 Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang

3.466.230.500

11 Pelayanan Perijinan pada UPT

Serang

242.439.500

12

Pengembangan Prasarana Transportasi

1.733.865.000

13 Pengembangan Sarana Transportasi

dan Kelengkapan Jalan

1.897.410.900


2.000.000.000



150.000.000

16 Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan

981.880.000

C Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur


1.699.539.500


2.034.547.000


8.104.145.200


723.519.800


2.648.000.000


380.000.000



1 2 3 4

23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat UPT Serang

100.000.000


100.000.000



398.730.000

Jumlah 56.947.518.215

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan

Provinsi Banten TA. 2017

Dari empat program yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Banten TA. 2017, yang

merupakan tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu program Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan

Perkeretaapian sedangkan tiga program lainnya yaitu program

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah, program

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur serta program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

merupakan penunjang dan pendukung dari tugas pokok dinas

perhubungan.

3.2 Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

NO Program /Kegiatan Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5

Belanja Tidak Langsung 22.200.000.000 21.137.313.113 95,21

Jumlah BTL (a) 22.200.000.000 21.137.313.113 95,21



1 2 3 4 5

Belanja Langsung

A

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian


6.674.716.000

6.422.101.570 96.22


13.688.248.000 12.753.694.456 93.17

3 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT

Serang 1.350.000.000 1.343.486.015 99.52


4.032.605.000 3.264.125.600 80.94


730.200.000

689.940.000 94.49

6

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan

736.300.000

707.670.000 96.11

7

Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut

615.142.300

571.136.800 92.85


989.919.515

975.889.170 98.58

9 Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan

1.470.080.000

1.356.282.500 92.26


3.466.230.500

3.429.312.500 98.93


Serang

242.439.500

242.439.500 100


1.733.865.000 1.610.905.000 92.91



1 2 3 4 5

13

Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan

Jalan

1.897.410.900

1.786.965.000 94.18

14

Perencanaan dan

Pengembangan Jaringan Transportasi

2.000.000.000 1.966.045.000 98.30



150.000.000 134.225.000 89.48

16 Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan

981.880.000

932.683.000 94.99

C Peningkatan Sarana. Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur


1.699.539.500

1.698.375.100 99.93


2.034.547.000 1.835.302.400 90.21


8.104.145.200 7.774.667.713 95.93


723.519.800 561.649.800 77.63


2.648.000.000 2.647.892.537 99.99


380.000.000

366.819.728 96.53

23

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat UPT Serang

100.000.000 99.005.000 99.01


100.000.000 88.728.500 88.73



1 2 3 4 5



398.730.000

378.836.750 95.01

Jumlah BL (b) 56.947.518.215 53.638.178.639 94.19

Jumlah (a+b) 79.147.518.215 74.775.491.752 94.48

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan TA. 2017

3.3 Permasalahan dan Solusi Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran pada Dinas Perhubungan tahun anggaran

2017 pada belanja tidak langsung sebesar Rp 21.137.313.113,- dari

pagu anggaran sebesar Rp 22.200.000.000,- atau sebesar 95,21%.

Sedangkan penyerapan anggaran pada belanja langsung sebesar Rp

53.638.178.639,- dari pagu anggaran sebesar Rp 56.947.518.215,-

atau sbesar 94.19%.

Total pagu anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2017 yang

terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 79.147.518.215, dari jumlah tersebut, terserap sebesar Rp.

74.775.491.752 atau sebesar 94.48 persen.

Penyerapan anggaran pada belanja langsung sebesar 94.19%

hal ini disebabkan oleh antara lain:

1. Adanya efisiensi dari belanja barang/jasa;

2. Keterbatasan waktu pelaksanaan, oleh karena penetapan APBD

Perubahan TA 2017 tidak sesuai dengan perencanaan;

3. Adanya tolok ukur yang tidak dilaksanakan;

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berketrampilan Khusus

(kompeten);

5. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;

6. Keterlambatan dalam proses pencairan keuangan.


Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, dimasa

mendatang diperlukan perencanaan yang matang, terukur,

terjadwal. Sehingga permasalah tersebut dapat diminimalisir antara

lain:

1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi

terkait dari mulai perencanaan anggaran hingga pelaporan;

2. Menyusun program, kegiatan dan penganggaran secara tepat,

akurat dan skala prioritas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

3.4 Pengelolaan dan Capaian Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan

Provinsi Banten merupakan retribusi perizinan tertentu yang

dipungut dari retribusi penyelenggaraan perhubungan berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 tahun 2011 tentang

Retribusi Daerah, meliputi :

1. Retribusi Bidang Angkutan;

2. Retribusi UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;

Target dan Realisasi Pendapatan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas

Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, estimasi/target

pendapatan retribusi penyelenggaraan perhubungan untuk Tahun

Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 680.090.000,- (Enam Ratus

Delapan Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari :

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor)

505.090.000 565.575.000,- 111.98

2. Retrbusi Ijin Trayek (Retribusi Ijin Trayek Kepada Orang Pribadi)

126.275.000 147.100.000 116.49

3. Retrbusi Ijin Trayek (Retribusi Ijin Trayek

48.725.000 84.250.000 172.90


No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5

Kepada Badan)

4.

Pendapan Denda Retribusi (Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek)

0 20.612.500

Jumlah 680.090.000 817.537.500 120.21

Sumber : Laporan Pendapatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Jasa Pemeriksaan

Mutu Karoseri Kendaraan Bermotor pada Bidang Perhubungan

Darat target yang ditetapkan sebesar Rp 505.090.000,-,

realisasi yang dicapai melampaui target yang ditetapkan

sebesar Rp. 565.575.000,- atau sebesar 111.98 %

b. Retribusi Izin Trayek

• Retribusi Ijin Trayek terdiri dari dua jenis yaitu Retribusi Izin

Trayek Kepada Orang Pribadi dengan target yang ditetapkan

sebesar Rp 126.275.000,-, realisasi yang dicapai melampui

target sebesar Rp. 147.100.000,- atau sebesar 116.49 %;

• Sementara untuk Retribusi Izin Trayek Kepada Badan dengan

target yang ditetapkan sebesar Rp 48.725.000,-, realisasi

yang dicapai melampui target sebesar Rp. 84.250.000,- atau

sebesar 172.90 %;

c. Lain-lain PAD yang syah/ Pendapatan Denda Retribusi/

Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek.

• Realisasi penerimaan dan penyetoran denda keterlambatan

retribusi ( Denda Retribusi Ijin Trayek) pada bulan Desember

tahun 2017 adalah sebesar Rp 20.612.500,-.

LKPJ Dinas Perhubungan 2017 Bab IV - 1

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan

Program

Dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2012-2017

terdiri dari 4 (Empat) program yaitu: 1) Program pengeloaan dan

penyelenggaraan transportasi darat, laut, udara dan

perkeretaapian; 2) Program peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan daerah; 3) Program peningkatan sarana/prasarana

perkantoran dan kapasitas aparatur; dan 4) Program Penyediaan

data pembangunan daerah.

Secara terperinci ke-4 program tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi

Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

Program tersebut dalam rangka mendukung peningkatan

pelayanan dan keselamatan transportasi darat, laut, udara

dan perkeretaapian yang dilaksanakan melalui kegiatan

Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan, Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Pengendalian dan

Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan, Penyelenggaraan

Perhubungan Udara, Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan,

Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian

Angkutan Laut, Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan

Kereta Api, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan,

Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang, Pengembangan

Prasarana Transportasi, Pengembangan Sarana Transportasi dan

Kelengkapan Jalan, Perencanaan dan Pengembangan Jaringan

Transportasi, Pelayanan Perijinan pada UPT Serang, dan

Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Serang. Dengan capaian

program melalui kegiatan-kegiatan tersebut diatas dalam

upaya mewujudkan peningkatan pelayanan perhubungan dan

keselamatan transportasi.


b. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah

Daerah

Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja

kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan

yang berorientasi pada good government (pemerintahan yang

baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih).

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatansebagai

berikut: Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Dengan capaian

program yaitu mewujudkan kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis

teknologi informasi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

dan Kapasitas Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur dalam upaya mendukung peningkatan

kinerja organisasi dan sumber daya manusia Dinas

Perhubungan yang berorientasi pada pelayanan publik,

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor, Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pada UPT

Serang, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT

Serang, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang, dan

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah.

Dengan capaian program yaitu mewujudkan peningkatan

pengawasan, akuntabilitas kinerja, disiplin dan kapabilitas

aparatur yang berbasis kompetensi.

d. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan optimalisasi

perencanaan pembangunan bidang perhubungan, program


dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : Penyediaan

Data dan Informasi Pembangunan dengan harapan dari

kegiatan ini sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan

kebijakan dan mewujudkan pelayanan data dan informasi

publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh

seluruh masyarakat.

Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program, terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari berbagai atau kesemuaan menghasilkan (output)

dalam bentuk barang/jasa serta memberikan manfaat jenis

sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk dan dampak

baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten

TA 2017

No Program / Kegiatan

1 2

I. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian



3 Pengawasan dan Pengendalian Pada UPT Serang







No Program / Kegiatan

1 2

9 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan


11 Pelayanan Perijinan pada UPT Serang


13 Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan


II. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

15. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

16. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

III. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur







23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat UPT Serang


IV. Penyediaan Data Pembangunan Daerah


Sumber : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2017

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Banten TA 2017


No. Nama Program, Kegiatan dan

Tolak Ukur Pagu 2017

Keuangan 2017 Realisasi (Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Belanja Pegawai 22.200.000.000 21.137.313.113 95,21 100.00

B BELANJA LANGSUNG

I. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

981.880.000

932.683.000 94.99 100.00


150.000.000 134.225.000 89.48 100.00

II. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur


1.699.539.500 1.698.375.100 99.93 100.00


2.034.547.000 1.835.302.400 90.21 100.00


8.104.145.200 7.774.667.713 95.93 100.00


723.519.800 561.649.800 77.63 79.27


2.648.000.000 2.647.892.537 99.99 100.00

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Serang

588,400,000.00 555,930,438.00 94.48 100.00

9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT Serang

150,000,000.00 149,645,000.00 99.76 100.00

10 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT Serang

2,861,600,000.00 2,835,320,128.00 99.08 100.00

III

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian


6.674.716.000

6.422.101.570 96.22 100.00


13.688.248.000 12.753.694.456 93.17 100.00


No. Nama Program, Kegiatan dan

Tolak Ukur Pagu 2017

Keuangan 2017 Realisasi (Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6

13 Pengawasan dan Pengendalian

Pada UPT Serang 1.350.000.000 1.343.486.015 99.52 100.00


4.032.605.000 3.264.125.600 80.94 82.48


730.200.000

689.940.000 94.49 100.00


736.300.000

707.670.000 96.11 100.00


615.142.300

571.136.800 92.85 100.00


989.919.515

975.889.170 98.58 100.00

19 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lalu Lintas

Jalan

1.470.080.000

1.356.282.500 92.26 100.00


3.466.230.500 3.429.312.500 98.93 100.00


Serang

242.439.500

242.439.500 100 100.00

22 Pengembangan Prasarana

Transportasi 1.733.865.000 1.610.905.000 92.91 100.00

23 Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan

Jalan

1.897.410.900

1.786.965.000 94.18 100.00

24

Perencanaan dan Pengembangan Jaringan

Transportasi

2.000.000.000 1.966.045.000 98.30 100.00

IV Penyediaan Data Pembangunan Daerah


398.730.000

378.836.750 95.01 100.00

Jumlah 79.147.518.215 74.775.491.752 94.48 98.92

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2017

LK

PJ

Din

as

Pe

rh

ub

un

ga

n 2

01

7

Ba

b I

V -

7

3.

Capaia

n K

inerj

a P

rogra

m d

an K

egia

tan

Tabel

4.3

Rekapit

ula

si P

rogra

m/K

egia

tan,

Pagu A

nggara

n d

an C

apaia

n R

ealisa

si A

nggara

n A

PBD

Pro

vin

si B

ante

n T

A.

2017 T

erk

ait

dengan T

arg

et

Rencana K

erj

a T

A.

2017

No.

Nam

a P

rogra

m,

Kegia

tan d

an T

ola

k U

kur

Pagu 2

017

Realisa

si 2

017

Realisa

si (

%)

Targ

et

2017

Capaia

n (

%)

Keuangan

Fis

ik

Keuangan

Fis

ik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

BELA

NJA

TID

AK

LA

NG

SU

NG

1

Bela

nja

Pegaw

ai

22.2

00.0

00.0

00

21.1

37.3

13.1

13

95,2

1

100.0

0

100.0

0

95,2

1

100.0

0

BELA

NJA

LA

NG

SU

NG

I.

Penin

gkata

n K

ualita

s Tata

Kelo

la P

em

eri

nta

han

Daera

h

1

Pere

ncanaan,

Evalu

asi

dan P

ela

pora

n

981.8

80.0

00

932.6

83.0

00

94.9

9

100.0

0

100.0

0

94.9

9

100.0

0

2

Penyusu

nan L

apora

n K

inerj

a K

euangan d

an

Nera

ca A

set

1

50.0

00.0

00

134.2

25.0

00

89.4

8

100.0

0

100.0

0

89.4

8

100.0

0

II.

Penin

gkata

n S

ara

na,

Pra

sara

na P

erk

anto

ran

dan K

apasi

tas

Apara

tur

3

Pengadaan S

ara

na d

an P

rasa

rana K

anto

r 1

.699.5

39.5

00

1.6

98.3

75.1

00

99.9

3

100.0

0

100.0

0

99.9

3

100.0

0

4

Pem

elihara

an S

ara

na d

an P

rasa

rana K

anto

r 2.0

34.5

47.0

00

1.8

35.3

02.4

00

90.2

1

100.0

0

100.0

0

90.2

1

100.0

0

LK

PJ

Din

as

Pe

rh

ub

un

ga

n 2

01

7

Ba

b I

V -

8

No.

Nam

a P

rogra

m,

Kegia

tan d

an T

ola

k U

kur

Pagu 2

017

Realisa

si 2

017

Realisa

si (

%)

Targ

et

2017

Capaia

n (

%)

Keuangan

Fis

ik

Keuangan

Fis

ik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Penyedia

an B

ara

ng d

an J

asa

Perk

anto

ran

8.1

04.1

45.2

00

7.7

74.6

67.7

13

95.9

3

100.0

0

100.0

0

99.9

3

100.0

0

6

Penin

gkata

n K

apasi

tas

Apara

tur

7

23.5

19.8

00

561.6

49.8

00

77.6

3

79.2

7

100.0

0

77.6

3

79.2

7

7

Koord

inasi

dan K

onsu

ltasi

ke D

ala

m d

an

Kelu

ar

Daera

h

2.6

48.0

00.0

00

2.6

47.8

92.5

37

99.9

9

100.0

0

100.0

0

99.9

3

100.0

0

8

Pengadaan S

ara

na d

an P

rasa

rana K

anto

r Pada

UPT S

era

ng

588,4

00,0

00.0

0

555,9

30,4

38.0

0

94.4

8

100.0

0

100.0

0

94.4

8

100.0

0

9

Pem

elihara

an S

ara

na d

an P

rasa

rana K

anto

r Pada

UPT S

era

ng

150,0

00,0

00.0

0

149,6

45,0

00.0

0

99.7

6

100.0

0

100.0

0

99.7

6

100.0

0

10

Penyedia

an B

ara

ng d

an J

asa

Perk

anto

ran P

ada

UPT S

era

ng

2,8

61,6

00,0

00.0

0

2,8

35,3

20,1

28.0

0

99.0

8

100.0

0

100.0

0

99.0

8

100.0

0

III

Pengelo

laan d

an P

enyele

nggara

an T

ransp

ort

asi

Dara

t, L

aut,

Udara

dan P

erk

ere

taapia

n

11

Pengelo

laan d

an P

enyele

nggara

an L

alu

Lin

tas

Jala

n

1.4

70.0

80.0

00

1.3

56.2

82.5

00

92.2

6

100.0

0

40.2

2

37.1

1

40.2

2

12

Manaje

men d

an R

ekayasa

Lalu

Lin

tas

Jala

n

13.6

88.2

48.0

00

12.7

53.6

94.4

56

93.1

7

100.0

0

40.2

2

37.4

7

40.2

2

13

Pengaw

asa

n d

an P

engendalia

n P

ada U

PT S

era

ng

1.3

50.0

00.0

00

1.3

43.4

86.0

15

99.5

2

100.0

0

40.2

2

40.0

3

40.2

2

14

Penyele

nggara

an K

ese

lam

ata

n L

alu

Lin

tas

Jala

n

6.6

74.7

16.0

00

6.4

22.1

01.5

70

96.2

2

100.0

0

54.0

6

52.0

2

54.0

6

LK

PJ

Din

as

Pe

rh

ub

un

ga

n 2

01

7

Ba

b I

V -

9

No.

Nam

a P

rogra

m,

Kegia

tan d

an T

ola

k U

kur

Pagu 2

017

Realisa

si 2

017

Realisa

si (

%)

Targ

et

2017

Capaia

n (

%)

Keuangan

Fis

ik

Keuangan

Fis

ik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

Pengendali

an d

an P

enyele

nggara

an L

alu

Lin

tas

Jala

n

4.0

32.6

05.0

00

3.2

64.1

25.6

00

80.9

4

82.4

8

54.0

6

43.7

5

44.5

8

16

Penyele

nggara

an P

erh

ubungan U

dara

730.2

00.0

00

689.9

40.0

00

94.4

9

100.0

0

54.0

6

51.0

8

54.0

6

17

Pere

ncanaan P

em

bangunan d

an P

engem

bangan

Pela

buhan L

aut

dan P

enyebra

ngan

736.3

00.0

00

707.6

70.0

00

96.1

1

100.0

0

54.0

6

51.9

6

54.0

6

18

Penyele

nggara

an K

ese

lam

ata

n P

ela

yara

n d

an

Pengendalian P

em

anta

uan A

ngkuta

n L

aut

615.1

42.3

00

571.1

36.8

00

92.8

5

100.0

0

54.0

6

50.1

9

54.0

6

19

Penin

gkata

n P

ela

yanan A

ngkuta

n B

ara

ng d

an

Kere

ta A

pi

989.9

19.5

15

975.8

89.1

70

98.5

8

100.0

0

54.0

6

53.2

9

54.0

6

20

Penin

gkata

n P

ela

yanan A

ngkuta

n P

enum

pang

3.4

66.2

30.5

00

3.4

29.3

12.5

00

98.9

3

100.0

0

54.0

6

53.4

8

54.0

6

21

Pela

yanan P

erijinan p

ada U

PT S

era

ng

242.4

39.5

00

242.4

39.5

00

100.0

0

100.0

0

54.0

6

54.0

6

54.0

6

22

Pengem

bangan P

rasa

rana T

ransp

ort

asi

1.7

33.8

65.0

00

1.6

10.9

05.0

00

92.9

1

100.0

0

54.0

6

50.2

3

54.0

6

23

Pengem

bangan S

ara

na T

ransp

ort

asi

dan

Kele

ngkapan J

ala

n

1.8

97.4

10.9

00

1.7

86.9

65.0

00

94.1

8

100.0

0

54.0

6

50.9

1

54.0

6

24

Pere

nca

naan d

an P

engem

bangan J

aringan

Tra

nsp

ort

asi

2.0

00.0

00.0

00

1.9

66.0

45.0

00

98.3

0

100.0

0

53.1

4

98.3

0

54.0

6

LK

PJ

Din

as

Pe

rh

ub

un

ga

n 2

01

7

Ba

b I

V -

10

No.

Nam

a P

rogra

m,

Kegia

tan d

an T

ola

k U

kur

Pagu 2

017

Realisa

si 2

017

Realisa

si (

%)

Targ

et

2017

Capaia

n (

%)

Keuangan

Fis

ik

Keuangan

Fis

ik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IV

Penyedia

an D

ata

Pem

bangunan D

aera

h

25

Penyedia

an D

ata

dan Info

rmasi

Pem

bangunan

398.7

30.0

00

378.8

36.7

50

95.0

1

100.0

0

100.0

0

95.0

1

100.0

0

Sum

ber

: Lapora

n R

ealisa

si F

isik

dan K

euangan D

inas

Perh

ubungan T

ahun 2

017


4.2 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan

Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi pada masa mendatang adalah :

• Kompetensi SDM relatif belum memadai, dalam

penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang

Perhubungan di wilayah Provinsi Banten perlu didukung sumber

daya manusia profesional yang mampu mendukung atau

melaksanakan tugas-tugasnya sehingga selain jumlah yang

memenuhi kebutuhan yang diperlukan juga kemampuan teknis

atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, oleh karena

itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana

program Pemerintah Provinsi Banten juga perlu dilakukan upaya

peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-

diklat dan beasiswa pendidikan formal.

• Sarana dan Prasarana kerja belum memadai, dukungan fasilitas

kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana

dan prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan

kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk

mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang

memadai.

• Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam

penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan

hal yang harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-

rapat koordinasi yang intensif.

• Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat (Kementrian

Perhubungan) terkait dengan pemindahan kewenangan dari

pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.

2. Solusi

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-

isu strategis yang berkenaan dengan Dinas Perhubungan Provinsi

Banten, maka yang menjadi ‘faktor kunci keberhasilan’ dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

• Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku

(standard operating procedure) dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagai

penanggung jawab penyelenggaraan di bidang Perhubungan;


• Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan kehandalan

sumberdaya manusia (SDM) Dinas Perhubungan Provinsi Banten

di bidang Perhubungan;

• Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran sarana

dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten di

bidang Perhubungan;

• Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi, Pemerintah

Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat

di bidang Perhubungan;

• Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan yang

memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan Provinsi Banten di bidang Perhubungan;

• Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Dinas

Perhubungan Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya;

• Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Perhubungan Provinsi Banten secara cepat, tepat dan

berkualitas.

LKPJ Dinas Perhubungan 2017 Bab V- 1

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undanng Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran

Negara Nomor 5156);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, tambahan

Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78,

tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 dan Perubaha kedua yang

diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

35 tahun 2011 dan Perubahan kedua yang diatur dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berikut

Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 dan Perubahan


kedua yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 70 tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2007,

tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007,

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011

tentang Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak

(Multiyears Contrak) dal Peraturan Menteri Keuangan Nomor

194/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Kontrak

Tahun Jamak (Multiyears Contrak) dalam Pengadaan

barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang

Cara Revisi Anggaran Tahun 2012;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2010,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan;


tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Menteri

Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negar

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2010,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan;


tentang Sistem dan Prosedur Akutansi serta Pelaporan

Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;


tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran

di Lingkungan Departemen Perhubungan, berikut perubahan

sebagimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 71 tahun 2009 dalam Perubahan kedua yang diatur

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun

2010;



tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan

Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/satuan kerja di

Lingkungan Kementerian Perhubungan;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 tahun 2011,

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik

Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

18. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 tahun 2010,

tentang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran E-Monitoring dan

Pengendalian Program/kegiatan di Lingkungan Kementerian

Perhubungan.

B. Instansi Pembantu Yang Diterima

Pemberian tugas oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya

tentang urusan yang menjadi kewenangannya kepada satuan

pemerintahan yang lebih rendah disertai anggarannya yang

pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang diberi

tugas.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Untuk Tugas Perbantuan pada Dinas perhubungan dilaksanakan

Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Banten

D. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Dilaksanakan

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Untuk Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Provinsi

Banten tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK)

2. Kewenangan Pusat

Untuk Tahun Anggaran 2017 Satker Pengembangan LLAJ

Banten melaksanakan APBN dilaksanakan oleh Kementerian

Perhubungan.


5.2 Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah Bawahan

Untuk Tugas Perbantuan yang Diberikan Kepada Daerah Bawahan

pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 tidak ada

tugas pembantuan.


BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pertanggung jawaban Kepala Daerah yang harus disusun setiap akhir

Tahun Anggaran. Selain Laporan akhir tahun anggaran LKPJ juga

merupakan Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada masa akhir

jabatan (setiap lima tahun).

Pada Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi Provinsi Banten,

mengacu pada RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Tahun 2012 –

2017, memiliki 5 ( lima program), yaitu : 1) Program Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian; 2)

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah; 3) Program

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur; 4)

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah; dan 5) Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Telematika.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, dan telah diterbitkannya aturan teknis yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Banten meakukan penataan

kembali Organisasi Perangkat Daerah yang salah satu diantaranya

dibentuk Dinas Perhubungan yang semula Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang tentang

kedudukan, tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja

perangkat daerah Provinsi Banten

Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan memiliki 4 (Empat)

Program yaitu : 1) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian; 2) Program

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah; 3) Program

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur; dan

4) Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Keempat program tersebut dilaksanakan melalui 25 (Dua Puluh

Lima) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 79.147.518.215, dengan

realisasi Rp 74.775.491.752 atau sebesar 94.48% dan capaian fisik secara

akumulatif sebesar 98.92%.


Adapun Capaian fisik dan realisasi anggaran yang kurang dari 100%

disebabkan :

1. Terdapat tolok ukur yang tidak dilaksanakan pada Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan Tolok Ukur Pengiriman Peserta

Bimtek Penguji Kendaraan Bermotor, karena adanya perubahan

kewenangan, bahwa mulai Tahun 2017 penerbitan Sertifikat Registrasi

Uji Tipe (SRUT) dilaksanakan oleh Kementrian Perhubungan melalui

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), melalui surat Direktorat

Jendral Perhubungan Darat Nomor AJ.402/II/18/DJPD/2017 tanggal 13

September 2017 perihal pelaksanaan penelitian dan penilaian

kesesuaian fisik kendaraan bermotor. Sehingga kegiatan ini tidak

dilaksanakan karena tidak efektif.

2. Kegiatan Pengendaklian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dengan

tolok ukur :

a. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang pada ruas jalan

Saketi/Malimping/Simpang. Tolok ukur ini tidak dilaksanakan

karena adanya keterlambatan pengesahan APBDP Tahun 2017 dan

keterbatasan personil di lapangan.

b. Pengaturan Lalu Lintas Rawan Kemacetan Pada Hari Libur (Sabtu –

Minggu). Tolok ukur ini hanya dilaksanakan 55 persen Karena

adanya keterlambatan pengesahan APBDP Tahun 2017 dan

keterbatasan personil di lapangan

6.2 Hal – Hal yang Harus Diperhatikan

Dengan potensi dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas

Perhubungan, dipandang perlu hal-hal yang harus diperhatikan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa mendatang, antara lain :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan UPT sesuai dengan kewenangan

provinsi yakni pengelolaan prasarana perhubungan (Terminal,

Pelabuhan Pengumpan Regional, Bandara, Halte dan perlengkapan

jalan lainnya)

2. Penguatan kapasitas aparatur sesuai dengan kompetensi (PPNS, Ahli

Keselamatan Jalan, Ahli Penguji Kendaraan Bermotor, dan lain-lain);

3. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih matang dan efektif

dalam upaya peningkatan pelayanan perhubungan dan transportasi

yang berkeselamatan;

4. Peningkatan dan Penguatan Sarana Kerja Teknis (Mobil Derek, Mobil

Multifungsi, Mobil Angkutan Pasukan, Handy Talky, Kunci Gembok,dan

lain-lain)

5. Optimalisasi semua potensi yang dimiliki.

kata pengantar - dishub.bantenprov.go.id dishub 2017.pdf · kata pengantar assalamu’alaikum...

Documents