kata pengantar - e-renggar.kemkes.go.id
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, Rencana Aksi Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019 ini dapat disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kedepan dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Buku ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan indikator serta target Penyehatan Lingkungan selama lima tahun mendatang (2015-2019) yang harus dijadikan acuan bagi setiap pemangku kegiatan penyehatan lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah. Rencana Aksi Kegiatan Penyehatan Lingkungan merupakan salah satu pedoman penilaian laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja Direktorat Kesehatan Lingkungan dan juga diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi penyusunan perencanaan tahunan (RKAKL).
Kami meyakini bahwa Rencana Aksi Kegiatan ini belum sempurna dan terus akan dimutahirkan untuk mengakomodir perkembangan kondisi internal dan eksternal pembangunan kesehatan di bidang Kesehatan Lingkungan. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan. Kepada seluruh penyusun buku ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala upayanya. Semoga Rencana Aksi Kegiatan ini dapat mencapai tujuan penyusunannya.
Jakarta, Desember 2017
DAFTAR ISI
BAB I
Pendahuluan ( Hal 1-3)
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis (Hal 4-5)
BAB III Arahan Kebijakan dan Strategis (Hal 6)
BAB IV Rencana Kinerja dan Pendanaan Program (Hal 7-10)
BAB V Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan (Hal 11-15)
BAB VI Penutup (Hal 16)
Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Pembangunan bidang kesehatan diarahkan agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai prasyarat agar mereka dapat hidup lebih produktif dalam kehidupan dan penghidupannya. Dengan demikian masyarakat akan memperoleh keadilan dan kemandirian guna mewujudkan hidup sehat, mandiri dan berkeadilan.
Pembangunan kesehatan diwujudkan dalam program-program yang merupakan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan komitmen internasional, regional dan kebijakan lokal.
Dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah pada periode 2015-2019, dititik beratkan pada upaya mewujudkan Nusantara Sehat dengan meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat secara terintegrasi dengan mengutamakan kemampuan sumber daya sendiri berbasis budaya bangsa. Program-program yang akan dilaksanakan difokuskan guna mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat seperti gizi masyarakat, penyakit menular, penyakit tidak menular serta pengendalian faktor risikonya.
Salah satu program utama adalah Program Kesehatan Masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas media lingkungan dan pembudayaan hidup bersih dan sehat.
Penyehatan lingkungan merupakan upaya pengendalian faktor risiko penyakit baik menular maupun tidak menular melalui peningkatan kemampuan penyehatan, pengendalian dan pengamanan terhadap media lingkungan baik secara fisik, biologi, kimia maupun sosial.
Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Penyehatan Lingkungan disusun indikator kinerja kegiatan guna memperoleh gambaran tentang jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta dampak yang terjadi.
Diharapkan dengan pengelolaan kegiatan yang baik dan benar, koordinasi dan komunikasi yang dinamis secara lintas sektor dan lintas program, kemampuan informasi dan edukasi yang baik serta didukung oleh regulasi sebagai NSPK dapat terwujud tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan.
Dengan mengacu kepada RPJMN 2015 – 2019, dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019 telah disusun RAK Penyehatan Lingkungan 2015 – 2019 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan selama kurun waktu 2015 - 2019. Berdasarkan dokumen tersebut diatas, dijabarkan RAK Penyehatan Lingkungan di tingkat Eselon II dalam bentuk kegiatan, indikator, target, pendanaan, dan kerangka regulasi. RAK tersebut akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan sampai akhir tahun 2019.
B. Gambaran Umum
Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 163 ayat 1 mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan. Selain itu, dalam UU tersebut pasal 163 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan. Ketersedian lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk bagi kesehatan dapat dicapai melalui kegiatan kesehatan lingkungan, sesuai peraturan pemerintah No.66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan yang mendefinisikan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau ganguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial.
Kegiatan utama untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat melalui kegiatan teknis penyehatan, pengamanan dan pengendalian pada media air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan dan vektor atau binatang pembawa penyakit. Dalam melaksanakan kegiatan utama untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat direktorat kesehatan lingkungan, melaksanakan program penyehatan lingkungan berupa : penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan udara, tanah dan kawasan, penyehatan pangan dan pengamanan limbah dan radiasi. Pendekatan kegiatan penyehatan lingkungan yang digunakan untuk mendorong mewujudkan kualitas lingkungan sehat melalui Konseling, Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervenesi kesehatan lingkungan.
Kondisi kualitas lingkungan sampai tahun 2014 dapat digambarkan bahwa sebagian besar target indikator kegiatan penyehatan lingkungan sudah tercapai. Adapun ukuran indikator yang tercapai terlihat pada akses air minum yang layak sebesar 67,73 % dari target 67 %, Desa yang melaksanakan STBM sebanyak 20.497 desa dari target 20.000 desa, Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 68,24 % dari target 62 %, rumah yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 61,8% dari target 61 %, Kabupaten yang menyelenggarakan kab/kota sehat 66,07% dari target 65 %, tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 75,21% dari target 70 %, kab/kota yang melaksanakan pembinaan pengolahan limbah medis di fasyankes 76,71% dari target 75%. Sedang kondisi kualitas lingkungan yang belum memenuhi target digambarkan pada kualitas air minum yang memenuhi syarat pencapaian baru 77 % dari target 100 %, penduduk yang menggunakan jamban sehat pencapaian baru 60,91 % dari target 75% daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim pencapaian baru 82,76 % dari target 100 %.
Masalah kesehatan lingkungan lainnya yang dihadapi di Indonesia antara lain :
banyaknya kasus-kasus pencemaran lingkungan (pencemaran air, udara, limbah B3,
radiasi dan kebisingan), dampak perubahan iklim terhadap penularan penyakit baik
secara langsung maupun tidak langsung pada penyakit menular, tidak menular dan
new/re emerging diseases , serta juga dampak kesehatan akibat bencana.
Tempat-tempat umum dimana masyarakat berkumpul selain dapat menjadi sumber
penularan penyakit juga merupakan cerminan budaya masyarakat Indonesia
mempengaruhi tingkat minat wistawan yang mempengaruhi devisa Negara dari sektor
pariwisata yang potensial. Penyelenggaraan inspeksi kesehatan lingkungan di tempat-
tempat umum masih banyak yang harus ditingkatkan antara lain pasar rakyat, sekolah,
fasyankes, terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, bioskop, hotel dan tempat umum
lainnya (minimal wajib mengelola 2 tempat-tempat umum contoh pasar rakyat dan
sekolah).
Penyelengaraan kesiapsiagaan menghadapi bencana baik sebelum, pada saat dan
paska kejadian/kedaruratan membutuhkan intervensi penyehatan lingkungan pada
kondisi khusus. Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa selama periode Pembangunan
Jangka Menengah 2010-2014 kondisi kualitas lingkungan dari upaya penyehatan
lingkungan melalui ukuran indikator pencapaian akses air minum berkualitas dan
implementasi desa melaksankan STBM telah tercapai.
C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan 4. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 5. Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 6. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 7. Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum 8. Permenkes No 80 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan dan
Bangunan Hotel 9. Permenkes No 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air 10. Permenkes No 1138 Tahun 2005 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri No 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kab/ Kota Sehat
11. Permenkes No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum 12. Permenkes No 736 Tahun 2010 tantang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
Minum 13. Permenkes No 1077 Tahun 2011 tentang Penyehatan Udara dalam Ruang 14. Permenkes No 1096 Tahun 2011 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasa Boga 15. Permenkes No 43 Tahun 2014 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Depot Air Minum
(DAM) 16. Permenkes No 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 17. Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesling di Puskesmas 18. Permenkes No 70 Tahun 2016 tentang Kesling Kerja Perkantoran dan Industri 19. Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan
Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Kolam Renang, SPA, Permandian Umum
20. Kepmenkes No 288 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum
21. Kepmenkes No 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
22. Kepmenkes No 942 Tahun 2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan
23. Kepmenkes No 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
24. Kepmenkes No 519 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pasar Sehat 25. Kepmenkes No 1428 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan
Lingkungan Puskesmas 26. Kepmenkes No 1429 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan
Lingkungan Sekolah 27. Kepmenkes No 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan
Lingkungan Bandara dan Pelabuhan Sehat
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Kelembagaan Direktorat Kesehatan Lingkungan seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Th 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Bab IV, Bagian Kelima, Pasal 181 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan.
Dalam Pasal 182 Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar,
penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Dalam Pasal 183 disebutkan bahwa Direktorat Kesehatan Lingkungan terdiri atas : a. Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar; b. Sub Direktorat Penyehatan Pangan; c. Sub Direktorat Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan; d. Sub Direktorat Pengamanan Limbah dan Radiasi;
e. Sub Bagian Tata Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bab II
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
a. Visi “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
b. Misi
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
c. Tujuan Tujuan kegiatan penyehatan lingkungan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas kesehatan lingkungan yang dibuktikan dengan capaian persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40% atau 206 kab/kota dari 514 kab/ kota. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ada beberapa hal juga yang perlu dicapai yaitu : a) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 45.000 desa/kelurahan
dari 81.874 desa/ kelurahan b) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 50% atau 117.001
SAM dari 234.002 SAM c) Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 58%
atau 86.182 TTU dari 148.590 TTU d) Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar sebsar 36%
atau 720 RS dari 2.000 RS e) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
sebesar 32% atau 20.948 TPM dari 65.462 TPM f) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat sebanyak 386 kab/
kota dari 514 kab/ kota
d. Sasaran
Sasaran kegiatan penyehatan lingkungan adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan terwujudnya kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan (Indikator Kinerja Utama/ IKU). Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mencapai sasaran tersebut adalah :
a) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM b) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan c) Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan d) Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar e) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan f) Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
Secara detail indikator-indikator tersebut tercantum dalam tabel berikut
Tabel 1. Indikator sasaran dan target kegiatan Direktorat Kesehatan Lingkungan
Tahun 2015 - 2019
Ketujuh indikator ditetapkan pada awal tahun 2015 yang berada pada dokumen RPJMN 2015-2019 dan Renstra 2015-2019. Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan, dimana RPJMN merupakan terbitan Presiden sementara Renstra merupakan terbitan Kemenkes. Tetapi selain dokumen perencanaan 5 tahunan, Presiden pun menerbitkan dokumen perencanaan tahunan yang disebut RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Pada penerbitan RKP Th 2015 dan Th 2016 masih mengacu seluruhnya pada RPJMN 2015-2019. Namun berbeda saat penerbitan RKP Th 2017, dimana selain mengacu pada RPJMN 2015-2019 terdapat hal yang perlu dipertajam pelaksanaannya. Pada RKP Th 2017 terdapat 1 buah tambahan indikator yaitu Jumlah pasar yang diawasi yang memenuhi syarat kesehatan.
No Indikator Tahun (target)
Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019
1 % Kabupaten/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
20 25 30 35 40 RPJMN, Renstra,
RAP, RAK, IKU
2 Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM
25000 30000 35000 40000 45000 RPJMN, Renstra,
RAP, RAK, IKK
3 % Sarana air minum yang dilakukan pengawasan
30 35 40 45 50 RPJMN, Renstra,
RAP, IKK
4
% Tempat- Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
50 52 54 56 58 RPJMN, Renstra,
RAP, RAK, IKK
5 % RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
10 15 21 28 36 Renstra, RAP,
RAK, IKK
6 % Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
8 14 20 26 32 Renstra, RAP,
RAK, IKK
7 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
346 356 366 376 386 Renstra, RAP,
RAK, IKK
Sebenarnya pasar merupakan salah satu lokus pada indikator Jumlah TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan. Namun atas arahan Presiden maka pasar menjadi satu indikator tersendiri. Target Th 2017 yang ditetapkan untuk indikator jumlah pasar yang diawasi yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 1000 pasar. Selanjutnya untuk Th 2018 dan 2019, target yang ditetapkan sebesar 1500 pasar dan 2000 pasar. Selain indikator pasar, terdapat 2 indikator yang penyajian targetnya agak berbeda pada RKP Th 2017 yaitu indikator Jumlah TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan dan Jumlah RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis. Pada RPJMN 2015-2019 dan Renstra 2015-2019, target kedua indikator tersebut disajikan dalam persentase. Sementara pada RKP Th 2017, disajikan dalam absolut. Tidak ada perubahan target dalam hal ini karena baseline data yang dipakai tetap sama yaitu baseline data dasar pada akhir tahun 2013. Pada akhir tahun 2013, jumlah TTU yang terdaftar sebesar 250.914 TTU dan jumlah RS yang terdaftar sebesar 2.039 RS. Hasil perumusan target dengan provinsi, diperoleh target persentase pada tahun 2017 sebesar 54 % untuk indikator Jumlah TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan dan 21 % untuk indikator Jumlah RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis. Adapun jika target tahun 2017 disajikan dalam absolut maka target indikator Jumlah TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 135.494 TTU dan target indikator Jumlah RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sebesar 428 RS. Untuk tahun 2018 dan 2019, target indikator Jumlah TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 140.512 TTU dan 145.530 TTU. Dan untuk indikator Jumlah RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sebesar 571 RS dan 734 RS.
Bab III
Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan kementerian kesehatan yang terkait Penyehatan Lingkungan adalah penguatan pelayanan kesehatan primer. Kemampuan Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu system informasi kesehatan mutu perencanaan di tingkat Puskesemas dan kemampuan teknis untuk pelaksanan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. Secara teknis kebijakan kegiatan penyehatan lingkungan adalah peningkatan keterpaduan program preventif dan promotif penyehatan lingkungan
Strategi meningkatnya kesehatan lingkungan berdasarkan Renstra adalah : 1. Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, Walikota/Bupati yang
dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti peningkatan ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan kawasan sehat
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-masing daerah
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi 4. Penguatan POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui pertemuan
jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam mendukung peningkatan akses air minum dan sanitasi
5. Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu puskesmas memiliki satu Desa SBS
6. Meningkatkan peran daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim
Sedangkan secara teknis strategi Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan review dan memperkuat regulasi tentang baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan media lingkungan
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi bidang penyehatan lingkungan
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia di bidang penyehatan lingkungan
5. Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan bidang penyehatan lingkungan
6. Memperkuat manajemen logistik dan aset bidang penyehatan lingkungan
7. Meningkatkan surveilans dan aplikasi teknologi informasi bidang penyehatan lingkungan
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis bidang penyehatan lingkungan
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program
10. Meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna, rekayasa lingkungan dan analisis
risiko kesehatan lingkungan serta analisis dampak kesehatan lingkungan
Bab IV
Rencana Kinerja dan Pendanaan Program
A. Rencana Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja disusunlah Rencana Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan sebagai berikut
Tabel 2. Rencana Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019
No Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen Target Volume
2015 2016 2017 2018 2019
1 NSPK Penyehatan Lingkungan
a. Menyusun/mereviu Permenkes b. Menyusun/mereviu Petunjuk Pelaksanaan
Bidang Kesehatan Lingkungan c. Menyusun/mereviu Petunjuk Teknis Bidang
Kesehatan Lingkungan d. Menyusun/mereviu Modul Pelatihan
20 27 30 33 36
2 SDM yang Ditingkatkan Kapasitasnya Bidang
Penyehatan Lingkungan
a. Pelatihan Tenga kesehatan/masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan lingkungan
b. Orientasi Tenaga Kesehatan/Masyarakat dalam rangka peningakatan kualitas pelayanan bidang kesehatan
c. Advokasi/Sosialisasi NSPK bidang Kesehatan Lingkungan
6.500 7.900 8.700 9.600 10.500
3 Dukungan Sarana dan Prasarana Penyehatan
Lingkungan
a. Menyediakan media KIE termasuk NSPK bidang kesehatan lingkungan
b. Menyediakan bufferstock Bidang Kesehatan Lingkungan
c. Menyediakan peralatan bidang kesehatan lingkungan
d. Menyediakan alat pengolah data bidang kesehatan lingkungan
650 703 780 860 950
4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Penyehatan
Lingkungan
Melakukan bimbingan
teknis/fasilitasi/supervisi/jejaring kerja/kemitraan
dalam rangka pembinaan bidang kesehatan
lingkungan
325 384 425 470 520
5 Sistem Informasi dan Surveilans Penyehatan
Lingkungan
Melaksanakan surveilans bidang kesehatan
lingkungan
30 35 40 45 50
6 Dukungan Layanan Manajemen
a. Melaksanakan layanan perencanaan dan anggaran bidang kesehatan lingkungan
b. Melaksanakan layanan keuangan dan BMN bidang kesehatan lingkungan
c. Melaksanakan layanan kepegawaian bidang kesehatan lingkungan
5 5 5 5 5
B. Pendanaan Program Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019
Sebagai input pencapaian indikator kinerja maka diperlukan pendanaan per output sebagaimana terinci dalam tabel berikut
Tabel 3. Pendanaan Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019
No Sasaran Kegiatan (Output)/Komponen Alokasi Dana (juta rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019
1 NSPK Penyehatan Lingkungan
a. Menyusun/mereviu Permenkes b. Menyusun/mereviu Petunjuk Pelaksanaan
Bidang Kesehatan Lingkungan c. Menyusun/mereviu Petunjuk Teknis Bidang
Kesehatan Lingkungan d. Menyusun/mereviu Modul Pelatihan
11.153 12.270 13.500 14.850
2 SDM yang Ditingkatkan Kapasitasnya Bidang
Penyehatan Lingkungan
a. Pelatihan Tenga kesehatan/masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan lingkungan
b. Orientasi Tenaga Kesehatan/Masyarakat dalam rangka peningakatan kualitas pelayanan bidang kesehatan
c. Advokasi/Sosialisasi NSPK bidang Kesehatan Lingkungan
144.629 117.390 119.130 210.040
3 Dukungan Sarana dan Prasarana Penyehatan
Lingkungan
a. Menyediakan media KIE termasuk NSPK bidang kesehatan lingkungan
b. Menyediakan bufferstock Bidang Kesehatan Lingkungan
c. Menyediakan peralatan bidang kesehatan lingkungan
d. Menyediakan alat pengolah data bidang kesehatan lingkungan
93.322 109.220 110.080 92.640
4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Penyehatan
Lingkungan
Melakukan bimbingan
teknis/fasilitasi/supervisi/jejaring kerja/kemitraan
dalam rangka pembinaan bidang kesehatan
lingkungan
159.487 164.440 170.880 177.970
5 Sistem Informasi dan Surveilans Penyehatan
Lingkungan
41.130 64.410 75.850 17.430
Melaksanakan surveilans bidang kesehatan
lingkungan
6 Dukungan Layanan Manajemen
a. Melaksanakan layanan perencanaan dan anggaran bidang kesehatan lingkungan
b. Melaksanakan layanan keuangan dan BMN bidang kesehatan lingkungan
c. Melaksanakan layanan kepegawaian bidang kesehatan lingkungan
15.260 16.870 18.560 20.420
Total 384,174 464,981 484,60 508,00 532,70
Bab V
Pemantauan, Penilaian dan Pelaporan
a. Mekanisme dan Jadwal Pemantauan Mekanisme pemantauan dilakukan melalui pelaporan secara manual dan elektronik. Pelaporan manual dilakukan setiap tiga bulan sekali dimulai dari laporan secara berjenjang dari puskesmas kepada kabupaten/kota, kemudian dilaporkan kepada provinsi dan diteruskan ke pusat. Laporan secara elektronik telah digunakan pada Indikator desa/kelurahan yang melaksanakan STBM , Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan, TPM yang memenuhi syarat kesehatan, RS yg melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis dan Kab/Kota Sehat.
b. Penilaian dan Definisi Operasional masing-masing indikator sebagai berikut :
Masing-masing indikator dinilai berdasarkan definisi operasional dan cara penilaian sebagai berikut
Tabel 4. Penilaian dan Definisi Operasional Indikator
No Indikator Definisi Operasional Cara Penilaian
1 Persentase
kab/kota yang
memenuhi kualitas
kesehatan
lingkungan
Peningkatan kualitas kesling
pada kab/kota dengan kriteria
minimal 4 dari 6 kriteria yang
meliputi:
1. Memiliki Desa/kel
melaksanakan STBM minimal
20%
2. Menyelenggarakan
kab/kota sehat
3. Melakukan pengawasan
kualitas air minum minimal
30%
4. TPM memenuhi syarat
kesehatan minimal 8 %
5. TTU memenuhi syarat
kesehatan minimal 30%
6. RS melaksanakan
pengelolaan limbah medis
minimal 10%
Numerator :
Jumlah kumulatif kab/kota yg
memenuhi minimal 4 kriteria
Denominator :
Jumlah seluruh kab/kota dalam
waktu tertentu
2 Jumlah Desa/
kelurahan yg
melaksanakan
STBM
Jumlah desa/kel yg
melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (SBS,
CTPS, PAMMRT, PLRT, PLCRT)
adalah jumlah kumulatif
desa/kelurahan yg terverifikasi
melaksanakan STBM
Jumlah kumulatif
desa/kelurahan yg terverifikasi
sebagai desa melaksaakan
STBM dengan memenuhi
kriteria :
1. Telah dilakukan pemicuan STBM
2. Telah memiliki natural leader
3. Telah memiliki Rencana Kerja Massyarakat (RKM)
Menghitung secara kumulatif
desa yg telah terverifikasi
sebagai desa yg melaksanakan
STBM yaitu memenuhi kriteria :
1. Telah dilakukan pemicuan STBM
2. Telah memiliki natural leader 3. Telah memiliki Rencana Kerja
Masyarakat (RKM)
3 Persentase sarana
air minum yang
dilakukan
pengawasan
Persentase sarana air minum
yg diawasi kualitas hasil
produksinya secara eksternal
oleh Dinas Kesehatan kab/kota
dan Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) yg dibuktikan
dengan hasil pemeriksaan
kualitas air minum untuk
parameter fisik, kimia dan
mikrobiologi dalam tahun
berjalan
Sarana Air Minum terdiri dari :
• Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)/Badan Penyelenggara Air Minum (BPAM)/Perusahaan swasta Bidang Air Minum yg terdaftar di Persatuan Penyelenggara Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan sarana air minum perpipaan bukan PDAM
• Depot Air Minum (DAM) • Sarana air minum komunal
bukan jaringan perpipaan : sumur gali, sumur pompa tangah, sumur bor dengan pompa, mata air, mobil tangka/terminal air, perlindungan Mata Air (PMA), Penampungan Air Hujan (PAH)
Numerator :
Jumlah sarana air minum yg
diperiksa dan dibuktikan dengan
hasl pemeriksaan parameter
fisik, kimia dan mikrobiologi
dalam tahun berjalan
Denominator :
Jumlah seluruh sarana air
minum
4 Persentase
tempat-tempat
umum (TTU) yang
memenuhi syarat
kesehatan
TTU yg memenuhi syarat
kesehatan adalah tempat dan
fasilitas umum minimal sarana
pendidikan, pasar rakyat dan
puskesmas yg memenuhi
syarat kesehatan
• Sarana pendidikan dasar yg dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dan yg sederajat milik permerintah dan swasta yg terintegrasi.
Numerator :
Jumlah TTU yg memenuhi
syarat kesehatan berdasarkan
inspeksi kesling sesuai standar
dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator :
Jumlah TTU terintegrasi di
wilayah Kab/Kota dalam kurun
waktu 1 tahun yg sama
• Pasar rakyat yg dimaksud adalah pasar yg berlokasi permanen, ada pengelola, sebagian besar barang yg diperjual belikan yaitu kebutuhan dasar sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
5 Persentase Rumah
sakit yang
melakukan
pengelolaan
limbah medis
sesuai standar
RS yg dimaksud adalah rumah
sakit yang terdaftar di
Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
Pengelolaan limbah medis
sesuai standar adalah minimal
melakukan pemilahan limbah
(antara limbah medis dan non-
medis) dan pengolahan limbah
secara mandiri (on site) atau
bekerja sam dengan pihak yg
memiliki izin (off site)
Numerator :
Jumlah RS yang mengelola
limbah medis sesuai peraturan
Denominator:
Jumlah RS yang terdaftar di
Kemenkes
6 Pesentase tempat
pengelolaan
makanan (TPM)
yang memenuhi
syarat kesehatan
Persentase TPM yg memenuhi
syarat kesehatan adalah
Tempat Pengelolaan Makanan
yg memenuhi persyaratan
hygiene sanitasi yg dibuktikan
dengan sertifikat laik higiene
sanitasi
TPM adalah Tempat
Pengelolaan Makanan siap saji
yg terdiri dari rumah makan,
restoran, jasa boga, depot air
minum, sentra makanan
jajanan, kantin sekolah
Numerator :
Jumlah TPM yg memenuhi
syarat kesehatan
Denominator :
Jumlah TPM yg terdaftar
7 Jumlah kabupaten
/kota yang
menyelenggarakan
tatanan kawasan
sehat
Kab/kota yang
menyelenggarakan kawasan
sehat adalah kab/kota yang
membentuk tim pembina,
forum kab/kota sehat serta
melaksanakan minimal 2
Jumlah kumulatif
Kabupaten/Kota yg telah
menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat/ pendekatan
Kabupaten/Kota Sehat
tatanan wajib dari 9 Tatanan
Kawasan Sehat yaitu : (1)
Kawasan Permukiman, Sarana,
dan Prasarana Umum, (2)
Kawasan Sarana Lalu Lintas
Tertib dan Pelayanan
Transportasi, (3) Kawasan
Pertambangan Sehat, (4)
Kawasan Hutan Sehat, (5)
Kawasan Industri dan
Perkantoran Sehat, (6)
Kawasan Pariwisata Sehat, (7)
Ketahanan Pangan dan Gizi, (8)
Kehidupan Masyarakat yang
Mandiri, (9) Kehidupan Sosial
yang Sehat
Bab VI
Penutup
Rencana aksi kegiatan penyehatan lingkungan dalam periode waktu 2015-2019 disusun untuk memberikan peta jalan bagi upaya penyelesaian masalah kesehatan lingkungan di masa depan serta merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penilaian dalam kurun waktu 5 tahun.
Diharapkan melalui penyusunan rencana aksi kegiatan penyehatan lingkungan memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan khususnya untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan global.