kata pengantarkata pengantar daftar isi daftar tabel daftar gambar bab i pendahuluan 1.1 latar...
TRANSCRIPT
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga
dokumen penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 ini dapat diselesaikan
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 – 2023 adalah merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tangerang 2019 - 2023 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 yang menjadi komitmen segenap
pegawai Sekretariat Daerah untuk melaksanakan program dan
kegiatan guna mencapai Visi Misi Kabupaten Tangerang.
Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam
penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Tahu 2019 - 2023, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan
perkembangan pembangunan di Kabupaten Tangerang pada
umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang di masa yang akan datang pada khususnya
Semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
TangerangTahun 2019 – 2023 ini dapat dijadikan acuan/pedoman
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
bahan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan
pembangunan dan penyelenggara pemerintah di Kabupaten
Tangerang.
Tangerang, Januari 2020
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
11
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN TANGERANG
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang
2.3 Sarana dan Prasarana Kerja
2.4 Kinerja Sekretariat Daerah
2.5 Tantangan dan Peluang
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Visi dan Misi
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
5.1 Strategi dan Kebijakan
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang
Tabel 2.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Eselonisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang
Tabel 2.3 Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang
Tabel 2.4 Daftar Perbandingan Antara Kebutuhan Pegawai
Tabel 2.5 Daftar Sarana Dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat
Daerah
Tabel 3.2 Telaan Visi, Misi dan Program KDH/WKDH
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Setda Kabupaten Tangerang
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat
Daerah Setda
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Setda Kabupaten Tangerang
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Tujuan dan Sasaran RPJMD
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Hubungan Renstra Setda Kabupaten Tangerang
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Gambar 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Setda
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Setda
Gambar A. Bagan Struktur
B. Bagan Pohon Kinerja
C. Bagan Cascading
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan DKI Jakarta
dan Jawa Barat sangat strategis bagi perkembangan wilayah,
dimana Kabupaten Tangerang manjadi alternatif bagi DKI Jakarta
yang sudah padat. Ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten
Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang-Jakarta dan Jalan Tol
Merak-Jakarta, Double Track Kereta Api Jakarta-Rangkas Bitung,
serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan
membutuhan kawasan pergudangan dan industri untuk
menditribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga
kemudahan akses terhadap pelabuhan dan Bandara menjadi
kebutuhan utama, selain itu, perkembangan sektor properti semakin
meningkat terutama disekitar Bandara Soekarno-Hatta, Cisauk,
dan Pagedanganmembutuhkan lahan yang sangat luas bagi warga
commuter Jakarta-Tangerang.
Ditinjau dari sumber daya manusia Kabupaten Tangerang
rata-rata pertumbuhan penduduknya mencapai 3,17% dengan
jumlah penduduk 3.584.770 jiwa. Dampak melimpahnya SDM
adalah melimpahnya tenaga kerja untuk kebutuhan sektor Industri
dan perdagangan, dengan dominannya investasi industri
pengolahan akan membutuhkan tenaga kerja dari Kabupaten
Tangerang maupun dari luar.
Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang
menjadi tantangan bagi Kabupaten Tangerang untuk mengatasi
dampak dari beban wilayah yang sangat besar kedepannya.
Perluasan Run Way Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan Tol
Serpong-Balaraja, Tol Bandara-Balaraja, penataan Stasiun Kereta
Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
membutuhkan action plan untuk meminimalisir dampak negatif baik
kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran
Luas wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 959,61 Km2
berada di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-
106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°20’ Lintang Selatan. Kabupaten
Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari
wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup
strategis dengan batas-batas.
• Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
• Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan,
Kota Tangerang dan DKI Jakarta
• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan
Lebak
• Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan
Lebak
Dalam menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil
Bupati, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RJPMD), yang mengacu kepada RPJPD
Kabupaten Tangerang, RPJMD Propinsi Banten dan RPJM Nasional.
RPJMD Kabupaten Tangerang menjadi landasan bagi semua
dokumen perencanaan di setiap OPD, yang dijabarkan lebih lanjut
ke dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD. Renstra
yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala perangkat daerah
untuk menyusun Rencana Kerja ( Renja ) OPD dan menjadi bahan
penyusunan RKPD.
Renstra menjadi kunci yang akan menunjukan penjabaran
kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu rencana-rencana
dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan
dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata
kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan
demikian penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
akuntabel. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap
warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik
“Good Governance” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid
dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga
kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara pemerintah dan
sektor swasta
Amanat Undang – undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – undang
No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menetapkan sebagai
pedoman mendasar / landasan dalam penyelenggaraan
pembangunan bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah
berkewajiban menyusun perencanaan Pembangunan Daerah sebagai
satu kesatuan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menangah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupateng
Tangerang Tahun 2019-2023 yang tersusun ini merupakan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019
sampai dengan Tahun 2023. Dengan demikian, antara dokumen
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2019-2023 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun
2019-2023 ada keselarasaran/keserasian serta saling bersinergi dan
merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka
menengah daerah dan jangka menengah Sekretariat Daerah sebagai
salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tangerang, yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh
karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang harus selaras/konsisten dengan
target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam
RPJMD Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, dokumen Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang telah disusun ini,
dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD.
Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan
dan penganggaran dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka
mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung
maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan
kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah,
serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta
pagu indikatif selama 5 (lima) tahun yang telah tertuang dalam
dokumen RPJMD, akan dijadikan sebagai pedoman dan akan
dituangkan kedalam daftar program prioritas dan kegiatan untuk
selama 5 (lima) tahun kedepan kedalam dokumen Renstra.
Dengan tersusunnya dokumen Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman
bagi seluruh unit kerja dalam lingkup koordinasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang, mitra kerja, para pemangku kepentingan,
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan. Selanjutnya dokumen ini akan diterjemahkan
kedalam dokumen perencanaan pembangunan setiap tahun yang
memuat program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta
menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten
Tangerang.
Seiring dengan pergantian kepemimpinan Pemerintah
Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah
(Bupati dan Wakil Bupati Tangerang) periode Tahun 2019 -2023
Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih mengusung visi dan misi
yang merupakan visi misi Kabupaten Tangerang 2019-2023. Visi dan
misi tersebut selanjutnya dituangkan kedalam Rencana
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tangerang Tahun 2019 – 2023 yang penetapannya melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019.
Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 –
2023 membawa dampak perubahan dalam menangkap isu strategis,
menetapkan visi dan misi, strategi dan kebijakan, serta penyusunan
program dan kegiatan, yang semuanya itu dituangkan kedalam
Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak terkecuali
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang merupakan salah
satu bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
a. Pengertian Rencana Strategi Perangkat Daerah
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai
dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis
mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang
realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.
Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 151 ayat (1), yang
berbunyi :”Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana
strategis yang selanjutnya disebut Rencana strategi
(Renstra)Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Dan
dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1
ayat (7) yang menyatakan :”Rencana strategi Organisasi Perangkat
Daerah sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun”.
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan
bahwa Rencana strategi Perangkat Daerah merupakan dokumen
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan
daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).
b. Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang mempunyai tugas dan kewajiban : membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan
perangkat daerah Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah :
1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas dinas dan lembaga
teknis
3. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
bidang tugasnya.
c. Tahapan Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah
Tahapan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah
sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah;
2. Penyusunan rancangan Rencana Strategi Perangkat Daerah;
3. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategi Perangkat
Daerah;
4. Penetapan Rencana Strategi Perangkat Daerah.
d. Keterkaitan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra K/L dan
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Rencana Strategi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah.
Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2019–2023 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang untuk periode tahun
2019–2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2019–2023, disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2019–2023.
Bentuk hubungan antara Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2019–2023 dengan dokumen perencanaan lainnya
adalah sebagai berikut :
1. Hubungan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2019–2023 dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang (RPJMD).
a) Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang menyiapkan
Rancangan awal Rencana Strategi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya
dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD
Kabupaten Tangerang;
b) Rancangan awal Rencana Strategi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang menjadi input bagi Badan
Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang untuk
memutakhirkan Rancangan awal RPJMD Kabupaten
Tangerang menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten
Tangerang;
c) Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang dibahas dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Jangka Menengah Kabupaten Tangerang;
d) Hasil Musrenbang jangka menengah Kabupaten Tangerang
digunakan dalam penyusunanan Rancangan akhir RPJMD
Kabupaten Tangerang;
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
e) Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tangerang digunakan
sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang dalam pemutakhiran Rancangan
Rencana Strategi Perangkat Daerah menjadi Rancangan
akhir Rencana Strategi Perangkat Daerah, termasuk
Rancangan akhir Rencana Strategi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang.
f) Pada tahap akhir, rancangan akhir RPJMD Kabupaten
Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Berpedoman pada Perda tentang RPJMD Kabupaten
Tangerang maka Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
menetapkan rancangan akhir Perangkat Daerah menjadi
Rencana Strategi Perangkat Daerah.
2. Hubungan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang.
a) Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang menyiapkan
rancangan awal rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya
dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang dan
mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang.
b) Rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah termasuk
rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Tangerang untuk
memutakhirkan rancangan awal RKPD Kabupaten
Tangerang menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang;
c) Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang dibahas dalam
Musrenbang Kabupaten Tangerang;
d) Hasil Musrengbang Kabupaten Tangerang digunakan dalam
penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Tangerang;
e) Rancangan akhir RKPD Kabupaten Tangerang digunakan
sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Kabupaten Tangerang dalam pemutakhiran Rancangan
Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah, termasuk rancangan akhir Renja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang;
f) Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Kabupaten
Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD
Kabupaten Tangerang maka Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerang menetapkan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang juga menetapkan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Adapun hubungan antara Rencana Strategi Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023 dengan dokumen
perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara diagramatis sebagai
berikut :
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Gambar 1.1
Hubungan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJPD/POLDAS PJPD :
1. Visi 2. Misi
3. Arah Pembangunan Daerah
RPJMD :
1. IsuStrategis 2. Visi 3. Misi
- Tujuan
- Sasaran 4. StrategidanKebijakan 5. Program*
6. IndikasiKegiatan*
RKPD :
1. MengadopsiKomponen 1-5 pada RPJMD
2. Kegiatan* (berpedoman
pada Indikasi Kegiatan RPJMD)
RenstraSetdaKabupatenTangerang :
1. IsuStrategis
2. Visi 3. Misi
- Tujuan
- Sasaran 4. StrategidanKebijakan 5. Program*
6. IndikasiKegiatan*
RenjaSekretariatDaerah :
1. Mengadopsikomponen 1-5 padaRenstra SKPD
2. Kegiatan*
(berpedomanpadaindikaikegiatanpadaRenstra SKPD)
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Keterkaitan antar dok. perencanaan Keterkaitan antar
komponen dok.
Perencanaan
Keterkaitan mempengaruhi Mempedomani
Rumusan
Mempedomani Keselarasan
Rumusan
* Substansi yang
ditekankan
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
66).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta
Tata Kerja pada Sekretariat Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD
Kabupaten Tangerang 2019-2023.
8. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang Renstra
Perangkat Daerah.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk menjabarkan
visi dan misi Rencana Program Jangka Menengah Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023 kedalam rencana program dan
penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan.
Lebih jauh lagi penyusunan Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang sebagai dasar penyusunan kebijakan,
program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang dalam pencapaian visi dan misi serta
tujuan organisasi, dan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) tahunan Setda Kabupaten Tangerang.
Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan
sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang
telah ditetapkan.
2. Tujuan Penyusunan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang adalah:
1) Menyediakan acuan resmi bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh
rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan
pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD )Kabupaten Tangerang;
2) Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang agar dimilikinya dokumen
perencanaan yang dapat dicapai selama periode tahun 2019-
2023 yang akan menjadi pedoman atau acuan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maupun lebih
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
jauh dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023.
Jangka waktu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang adalah tahun 2019-2023 dan sistematika penulisan
Rencana Strategis ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang
pengertian Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah,
fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra
Perangkat Daerah, dan mengemukakan keterkaitan
Renstra Perangkat Daerahdengan RPJMD, Renstra K/L
dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan dengan
Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Landasan hukum, penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat
Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.
Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud
dan tujuan dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan
dalam penulisan Renstra Setda, serta garis besar isi
dokumen.
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
Bab ini menguraikan tentang kedudukan dan tugas fungsi,
struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan.
Serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi memuat
penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Perangkat daerah, Struktur OrganisasiPerangkat Daerah,
uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Sumber daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan
ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal
(sarana dan prasarana) dan unit usaha yang masih
operasional.
Kinerja Pelayanan, menunjukan tingkat capaian kinerja
Perangkat Daerah.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGI PERANGKAT
DAERAH
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayananPerangkat
Daerah, Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan
Renstra Perangkat Daerah, Telahaan rencana tata ruang
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta Isu-
isu strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menguraikan visi dan misi, tujuan dan sasaran
jangka menengah yang akan dicapai dalam mewujudkan
visi dan misi Setda Kabupaten Tangerang periode 2019 –
2023.
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan yang akan
ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi Setda
Kabupaten Tangerang periode 2019 – 2023.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Bab ini menguraikan rencana kerja lima tahunan yang
terdiri dari program dan indikasi kegiatan sebagai
instrumen penjabaran dan pelaksanaan visi, misi, tujuan,
strategi dan kebijakan Setda Kabupaten Tangerang periode
2019 – 2023.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini menguraikan indikator kinerja Setda Kabupaten
Tangerang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Tangerang.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB VIII PENUTUP
Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Setda
Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 serta penutup.
LAMPIRAN-LAMPIRAN.
Pada lampiran berisi tentang Tabel Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Setda Kabupaten Tangerang Tahun
2019 – 2023.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
A. Kedudukan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang di bentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang Sementara itu, kejelasan tentang tugas
dan fungsi Sekretariat Daerah secara rinci didasarkan pada
Peraturan Bupati kabupaten Tangerang Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas
serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 83
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai tugas dan kewajiban
: membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan perangkat daerah.
Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban
tersebut Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
Daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga
teknis
3. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
5. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
bidang tugasnya
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat
Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat
dalam struktur organisasi dibawah ini:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
a.1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
a.1.1. Sub Bagian Pemerintahan
a.1.2. Sub Bagian Otonomi Daerah
a.1.3. Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan
dan Kelurahan
a.2. Bagian Kerjasama Daerah
a.2.1. Sub Bagian Kerjasama Pemerintah
a.2.2. Sub Bagian Kerjasama Non Pemerintah
a.2.3. Sub Bagian Kerjasama Tanggung Jawab
Sosial
Perusahaan
a.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
a.3.1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
a.3.2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial
a.3.3 Sub Bagian Keagamaan
b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
b.1. Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
b.1.1. Sub Bagian Perencanaan Setda
b.1.2. Sub Bagian Keuangan
Setda
b.1.3. Sub Bagian Evaluasi
Setda
b.2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
b.2.1. Sub Bagian Administrasi Ekonomi;
b.2.2. Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
b.2.3. Sub Bagian Administrasi dan pengembangan
usaha-
usaha daerah
b.3. Bagian Layanan Pengadaan
b.3.1. Sub Bagian Perencanaan Layanan Pengadaan
b.3.2. Sub Bagian Pengadaan Konstruksi dan
Barang/Jasa
b.3.3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan
c. Asisten Bidang Administrasi Umum
c.1. Bagian Hukum;
c.1.1. Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian
Perundang-
undangan;
c.1.2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
c.1.3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
c.2. Bagian Organisasi;
c.2.1. Sub BagianKelembagaan dan Analisis Jabatan
c.2.2. Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
c.2.3. Sub Bagian Reformasi
Birokrasi
c.3. Bagian Umum.
c.3.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
c.3.1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
c.3.3. Sub BagianProtokol
d. Staf Ahli
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah
tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
C. Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerang dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang merupakan Lembaga Teknis Daerah.
Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerang, terdiri atas :
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahi 3 (tiga) bagian :
1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
membawahi:
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
b) Sub Bagian Otonomi Daerah
c) Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
2) Bagian Kerjasama Daerah
Bagian Kerjasama Daerah membawahi:
a) Sub Bagian Kerjasama Pemerintah
b) Sub Bagian Kerjasama Non Pemerintah
c) Sub Bagian Kerjasama Tanggung jawab Sosial
Perusahaan
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Sosial
c) Sub Bagian Keagamaan
c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan,
membawahi 3 (tiga) bagian :
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
1) Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah.
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Daerah membawahi:
a) Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah
b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
c) Sub Bagian Evaluasi Sekretariat daerah
2) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
membawahi :
a) Sub Bagian Perencanaan Layanan Pengadaan
b) Sub Bagian Pengadaan Konstruksi dan
Barang/Jasa
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan
3) Bagian Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan
Bagian Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan membawahi :
a) Sub Bagian Administrasi Ekonomi
b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan
c) Sub Bagian Administarasi dan Pengembangan
dan Usaha-usaha Daerah
d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga)
bagian :
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
1) Bagian Hukum
Bagian Hukum membawahi:
a) Sub Bagian Rancangan dan Pengkajian
Perundang-undangan
b) Sub Bagian Bantuan Hukum
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum
2) Bagian Organisasi
Bagian Organisasi membawahi:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi
3) Bagian Umum
Bagian Umum membawahi:
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
c. Sub Bagian Protokol
e. Staf Ahli Bupati Tangerang, terdiri dari :
1) Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumberdaya
Manusia
2) Staf Ahli Pemerintahan Politik dan Hukum
3) Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang,
setiap Bagian dalam lingkup koordinasi Sekretariat
Daerah, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi daerah
Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian di bidang otonomi daerah, administrasi
pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta fasilitasi
perumusahan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan
pengendalian urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat, urusan bencana dan
kebakaran.
2. Kepala Bagian Kerjasama Daerah
Kepala Bagian Kejasama daerah mempunyai
tugasmelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang
kerjasama antar pemerintah daerah, pemerintah daerah
dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dengan
pihak luar negeri dan hubungan antar lembaga,
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
pemerintah daerah dengan non pemerintah serta
kerjasama tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kesejahteraan
sosial, sarana dan prasarana sosial serta keagamaan,
urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan,
pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
bidang perencanaan dan keuangan.
5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan
Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian bidang administrasi pelayanan urusan
penanaman modal, koperasi, dan usaha mikro,
perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, transmigrasi,
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
pertanian dan ketahanan pangan serta perikanan
perumahan dan pemukiman, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup dan
kebersihan.
6. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur dan
mengendalikan seluruh kegiatan bagian pengadaan
barang/jasa dalam rangka menyelenggarakan sebagian
tugas di bidang pelayanan pengadaan barang/jasa
pemerintah Daerah.
7. Kepala Bagian Hukum
Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengarahkan,
mengawasi dan mengendalikan dibidang rancangan dan
pengkajian perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentasi hukum dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kepala Bagian Organisasi
Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan analisis, tatalaksana dan
pelayanan publik dan reformasi birokrasi dilingkungan
Pemerintah Daerah.
9. Kepala Bagian Umum
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Kepala Bagian Bagian Umum mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang
ketatausahaan dan kepegawaian, rumah tangga dan
perlengkapan serta protokol dilingkungan Sekretariat
Daerah.
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
a. Sumber Daya Aparatur
Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Kerja
Kontrak (TKK), Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dan Tenaga Harian
Lepas (THL) yang dikelola atau bekerjasama dengan perusahaan,
untuk pekerjaan seperti cleaning service, pramusaji, dan
pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya.
Jabatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan
Struktural Eselon II a, Eselon II b, Eselon III a, Eselon IV a, serta
Jabatan Fungsional Umum (Staf/Pelaksana). Sedangkan Jabatan
Fungsional antara lain Arsiparis, Pranata Komputer, Analis
Jabatan, Pustakawan Setda, Analis Kepegawaian Setda. Namun
jabatan fungsional tersebut belum terakomodir baik status
kepegawaian maupun administrasi kepegawaiannya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah
didukung oleh 132 personil. Data sumber daya manusia aparatur
dilihat dari golongan ruang, eselonisasi, jenis kelamin,
pendidikan, kebutuhan SDM berdasarkan anjab sebagaimana
tertuang dalam tabel-tabel berikut :
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah
berdasarkan golongan ruang
Unit Gol I Gol II
Gol
III
Gol
IV Jumlah
Sekretarias Daerah 1 1
Assisten Sekda 3 3
Staf Ahli Bupati 1 1
Bagian Pemerintahan Otda 1 5 2 8
Bagian Kesra 5 7 1 13
Bagian Hukum 1 7 1 9
Bagian Ekbang 2 4 6
Bagian Layanan Pengadaan 1 7 3 11
Bagian Organisasi 3 14 1 18
Bagian Umum 3 17 17 1 38
Bagian Perencanaan dan
Keuangan 2 10 1 13
Bagian Kerjasama 4 6 1 11
Jumlah 3 36 77 16 132
Dari tabel di atas mayoritas pegawai di Sekretariat Daerah
bergolongan ruang III sebanyak 77 orang atau 63,76 % di susul
golongan ruang II sebanyak 36 orang atau 21,47 % golongan IV
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
sebanyak 16 orang atau 11,12 % dan golongan I sebanyak 3 orang
atau 2,27 %
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan selonisasi
Unit JFU
Eselon
Jumlah
II III IV
Sekretarias Daerah 1 1
Assisten Daerah 3 3
Staf Ahli Bupati 3
3
Bagian Pemerintahan Otda 1 3 4
Bagian Kesra 1 3 4
Bagian Hukum 1 3 4
Bagian Ekbang 1 3 4
Bagian Layanan Pengadaan 10 1 3 14
Bagian Organisasi 1 3 4
Bagian Umum 1 3 4
Bagian Perencanaan dan Keuangan 1 3 4
Bagian Kerjasama 1 3 4
Jumlah 10 7 9 27 53
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin
Unit Laki-laki Perempuan Jumlah
Sekretarias Daerah 1 1
Assisten Sekda 3 3
Staf Ahli Bupati 1 1
Bagian Pemerintahan Otda 8 8
Bagian Kesra 9 4 13
Bagian Hukum 7 2 9
Bagian Ekbang 1 5 6
Bagian Layanan Pengadaan 10 1 11
Bagian Organisasi 4 14 18
Bagian Umum 25 13 38
Bagian Perencanaan dan
Keuangan 9 4 13
Bagian Kerjasama 7 4 11
Jumlah 85 47 132
Dari tabel di atas Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
memiliki pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 92 orang atau
66,23 % dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 31
orang atau 33,67 %
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Tabel 2.4
Perbandingan antara kebutuhan pegawai
(berdasarkan analisa jabatan)
dengan jumlah riil pegawai
Unit Kebutuhan
Pegawai
Jumlah
Riil Kekurangan
Sekretarias Daerah 1 1 0
Assisten Sekda 3 3 0
Staf Ahli Bupati 3 1 0
Bagian Pemerintahan Otda 13 8 5
Bagian Kesra 15 13 2
Bagian Hukum 19 9 10
Bagian Ekbang 18 6 8
Bagian Layanan Pengadaan 23 11 3
Bagian Organisasi 14 18 5
Bagian Umum 40 38 3
Bagian Perencanaan dan
Keuangan 14 13 1
Bagian Kerjasama 15 11 4
Jumlah 178 132 41
Dari tabel di atas pada kebutuhan pegawai Sekretariat Daerah
berdasarkan anjab adalah 178 orang dan saat ini jumlah riil yang
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
ada adalah 132 orang sehingga terjadi kekurangan pegawai
sebanyak 46 orang.
Jumlah pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang secara
umum dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1
Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2018
JUMLAH
PEGAWAI
BERDASARKAN
JABATAN
jumlah; Eselon
2.a; 13
JUMLAH
PEGAWAI
BERDASARKAN
JABATAN
jumlah; Eselon
3.a; 9
JUMLAH
PEGAWAI
BERDASARKAN
JABATAN
jumlah; Eselon
4.a; 27
92
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
JABATAN
Eselon 2.a
Eselon 2.b
Eselon 3.a
Eselon 4.a
Pelaksana
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Gambar 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2018
Series1; IV e; 0
Series1; IV d; 0
4
Series1; IV b; 8
Series1; IV a; 2
18
25
21
25
Series1; II d; 11
10
5
Series1; II a; 30
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
2.3 Sarana Dan Prasarana Kerja
Sarana dan prasarana kerja berupa alat perlengkapan
kantor dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi
berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan
sebagian besar kondisinya masih baik dan layak pakai, serta sesuai
dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja.
Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta
mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tangerang,
Sekretariat Daerah didukung dengan tersedianya sarana dan
prasaran yang memadai. Adapun rincian sarana dan prasarana
Sekretariat Daerah Kabupatan Tangerang dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.5
Kondisi Aset Sekretariat Daerah Tahun 2018
No Nama Barang Jumlah
(unit)
Kondisi Baik
(unit)
Kondisi
Rusak
1 Tanah 1.603 1.603
2 Bangunan Gedung
Kantor
59 54 5
2 Gudang Arsip 1 1 -
3 Bangunan Tempat
Ibadah
2 2 -
4 Pantry dan Toilet Bupati 20 20 -
5 Kolam Air Mancur
Pemkab
0 0 -
6 Mobil roda 4 91 91 -
7 Bus Medium 30 Set 3 3 -
8 Motor 44 30 4
9 Stationary Generating
Set
5 5 -
10 Genset Stationary C 350 1 1 -
11 Transportable Generating
3 3 -
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
12 Televisi 23 20 3
15 Loud Speaker 4 4 -
16 Sound System 5 5 -
17 Wireless Router 5 5 -
18 AC 249 245 4
19 CCTV 4 Kamera 15 5 -
20 Komputer 61 51 10
21 Laptop 28 28 3
22 Netbook 29 29 -
23 Printer 73 70 3
24 Scanner 49 9 -
25 LCD 0 0 -
26 Aset Lainnya 5145 4425 728
Jumlah 7.518 6.709 760
2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Sekretariat Daerah
merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi staffing yaitu
perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi
operasional (Dinas Daerah) dan fungsi penunjang (Lembaga Teknis
Daerah). Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023, Sekretariat Daerah telah
melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan yang direncanakan
dalam kurun waktu lima (5) Tahun. Adapun capaian-capain kinerja
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja
dapat dilihat pada matrik berikut ini :
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang
A. Tantangan
Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam 5 (lima)
tahun kedepan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya
diantaranya :
a. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi ;
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat
menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan
daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan
perundang – undangan yang berlaku oleh karena itu
reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan
pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus
menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai
tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan
beragam sejalan dengan perkembangan dan peribahan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan
masyarakat sertadinamika global dengan senantiasa
mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Reformasi Birokrasi pemerintah daerah yang harus
dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi
lembaga perangkat daerah ke tatalaksanaan (mekanisme
dan standar operasional prosedur) pelayanan perijinan,
sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen pelayanan
kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian
internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
b. Upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan ;
perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good
governance) diperlukan upaya – upaya penataan dan
penyempurnaan kelembagaan (Institutional reegineering)
yang tepat atau “right sizing” dan optimal untuk
melaksanakan fungsi keberhasilan tujuan penataan
organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan
manajemen publik yang baik. Penataan
kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh
alat-alat pemerintahan di Kabupaten Tangerang baik
struktur maupun infrastrukturnya sedangkan
penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata
pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih
rensponsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan
perkembangan jaman.
c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik ;
Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan
pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah di tuntut
untuk dapat menunjukan kinerja terbaik yakni kemajuan
pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan
publik. Berbagai kebijakan baru terkait pelyanan publik
pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan
tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus
diterapkan baik yang menyangkut sarana dan prasarana
mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain
lain kemudahan perijinan, tranfaransi/kejelasan SOP tidak
adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif akan sangat
menunjang kegairahan dalam berinvestasi.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
d. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah ;
Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan
prima (service excelent) perlu diimbangi dengan citra
biroktasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam
bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi
dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen
standar pelayanan minimal (public services and public
complaint) sumberdaya aparatur merupakan aset strategis
dalam kerangka perwujudan good governance.
e. Terdapat kebijakan pemerintah pusat yang sering
berubahdan kurang sinkron satu sama lain dapat
menimbulkan pengaruh terhadap kinerja sekretariat daerah
;
Dituntut untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang
ada di kabupaten Tangerang apakah masih relevan dengan
dinamika kebijakan Pemerintah Pusat.
f. Terdapat peraturan perundang-undangan daerah yang
sudah tidak selaras dengan perkembangan dan kebutuhan ;
Dituntut untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang
ada di kabupaten Tangerang apakah masih relevan untuk
diterapkan.
g. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan pembangunan dan pelayanan yang
profesional dan handal ;
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang
menekankan pada trasfaransi, manajemen pemerintahan
yang lebih transfaran, akuntabilitas dan peningkatan
efektivitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang
sungguh-sungguh terhadap penanganan dan
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
h. Manajemen Keuangan dan Aset daerah ;
Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal
utama dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh karena itu
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
manajemen keuangan dan aset daerah menjadi suatu hal
yang strategis dalam pencapaian keberhasilan
pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset
daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal
management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang lebih baik berorientasi
kinerja (performance budget) bukan pada kebijakan (policy
budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management
system) merupakan bagian penting dalam rangka
mendukung terciptanya good governace di daerah. Bagian-
bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem
pembiayaan, sistem penganggaran dan sistem akuntasi serta
sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem
keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana
masyarakat (publik fund) dilakukan secara transfaran
dengan mendasarkan konsep value for money sehingga
tercipta akuntabilitas publik (public accuntability).
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
B. Peluang
Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan
Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Adanya dukungan positif dari kepala daerah dan
seluruh OPD dalam pelaksanaan tugas
2. Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar
perumusan kebijakan daerah
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat
dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan
4. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota
organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi
5. Adanya bantuan arahan dan bimbingan dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kabupaten
6. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah.
7. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi
dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang
menjadi tanggung jawab organisasi
8. Adanya penerapan tekhnologi informasi pada tatanan
manajemen Pemerintahan kemungkinan dukungan
positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan
9. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak
diantaranya masyarakat,LSM, dan sektor swasta
10. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
memadai yang menunjang penyelenggaraan
administrasi Pemerintahan Daerah
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Untuk memenuhi harapan diatas, maka akan dioptimalkan
peran Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai
fungsi penunjang urusan pemerintahan.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam
Rencana Startegis karena menjadi dasar pemikiran dalam
penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan
daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali
analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk
merumuskan isu- isu strategis yang menentukan kinerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2024.
Sebagai Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi :
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
Daerah
7. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis
8. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
9. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah
10. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
bidang tugasnya
Identifikasi permasalahan digunakan untuk menentukan program
perangkat daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan
yang di hadapi, identifikasi dengan menggunakan kreteria tertentu
harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang
secara faktual dihadapi dalam tata kelola pemerintahan
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
1. Permasalahan Umum
Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-
undangan yang bersifat sektoral dan mengamanatkan
dibentuknya Perangkat Daerah, serta berdasarkan hasil kajian
dan evaluasi, terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah
termasuk Sekretariat Daerah yang dianggap mendesak untuk
dilakukan penataan kembali susunan organisasinya berdasarkan
tingkat kebutuhan, karakteristik, kemampuan anggaran dan
SDM aparatur, beban kerja. Secara garis besar dapat dipetakan
permasalahan kelembagaan yang terjadi pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
i. Belum Optimalnya Fasilitasi Permasalahan
Kesejahteraan Rakyat
Kurangnya Koordinasi dan fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan di bidang Kesra namun dalam Proses
permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi
Kebijakan harus melalui beberapa tahapan
j. Belum Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu
kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang
tindih antara Dinas, Badan, Bagian dan ketersediaan
sumber daya aparatur. Dalam konteks ini area
kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan
kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan
kebijakan teknis menjadi tidak jelas.
k. Belum Tercapainya Pelayanan Yang Berkualitas dan
Profesional
Kurangnya Pembinaan dan Pengembangan atau
ketersediaan sumber daya aparatur serta Pelayanan
yang belum memahami SOP akan menghasilkan kerja
yang kurang baik secara vertikal maupun horizontal, dan
kekurangmampuan pejabat tertentu dalam
menyelesaikan permasalahan/tugas, yang menjadi tugas
dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas
tersebut kepada pejabat lain yang dianggap mampu
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini
akan menimbulkan permasalahan, tatkala tugas yang
diberikan oleh pimpinan tersebut bersentuhan dengan
penganggaran dan tanggung jawab sebagai pemegang
jabatan tersebut.
satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
yang menyebabkan menurunnya kinerja Identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD
Sekretariat Daerah dan identifikasi isu-isu strategis
dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut:
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1
Belum Optimalnya Fasilitasi
Permasalahan
Kesejahteraan Rakyat
Kurangnya Koordinasi dan
fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan Kesra
Peningkatan Pelayanan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
2
Belum Tercapainya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kurangnya Data Dukung
Laporan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan nilai
LPPD
Kurangnya sinergritas antara
pemda dengan dunia
usaha/perusahaan serta
Belum Optimalnya
Pelaksanaan Kerjasama
Daerah
Kerjasama yang akan
dilaksanakan oleh perangkat
daerah belum direncanakan
secara matang, dan evaluasi
atas pelaksanaan kerjasama
tidak dilaporkan kepada Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah
(TKKSD)
Kurangnya Pengendalian dan
Peningkatan pengelolaan
pereokonomian
pembangunan daerah
Perlu peningkatan fasilitasi
terhadap OPD di bidang
perekonomian, pembangunan
dan usaha usaha daerah
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Pelaksanaan Lelang sulit
dilaksanakan pada awal tahun,
karena kurangnya Jumlah
Tenaga Pokja pemilihan
dibandingkan dengan jumlah
kegiatan lelang
terpenuhinya formasi jabatan
fungsional pengadaan barang
dan jasa
2
Belum Tercapainya
pelayanan yang berkualitas
dan Profesional
Kurangnya Panduan/Pedoman
Kerja Pendukung Reformasi
birokrasi
untuk meningkatkan nilai
AKIP
Belum Tercapainya Produk
Hukum Pemerintahan Daerah
yang Optimal
Keterbatasan SDM
Pengetahuan tentang
Penyusunan Perancang
Produk Hukum Daerah
Kurangnya fungsi dan
koordinasi yang berorientasi
pada pelayanan yang
berkualitas
Belum semua bagian paham
akan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Kurangnya Kebutuhan Sarana
dan Prasarana dan SDM yang
berkompeten
Optimalisasi sarana, prasarana
dan SDM
Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH
No Visi/Misi/Program
Kerja KDH/WKDH
Tupoksi
Perangkat
Daerah
Permasalahan Faktor Penghambat dan
Pendorong
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
1
Meningkatkan
penerapan nilai-nilai
keagaman dalam
kehidupan
bermasyarakat
menuju masyarakat
yang religius.
Bagian Kesra Belum Optimalnya
Fasilitasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Proses permohonan untuk
mendapatkan Rekomendasi
Kebijakan harus melalui
beberapa tahapan
Mengurangi tahapan
Permohonan Rekomendasi
kebijakan
4
Meningkatkan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang
profesional,
transparan dan
akuntabel
Bagian
Pemerintahan
Otonomi
Daerah
Belum Optimalnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan
Adanya tuntutan
akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan menuntut
adanya peningkatan kinerja
untuk mewujudkan
Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan yang
profesional dan handal
terlayanainya masyarakat
untuk memberikan
pelayanan prima
Bagian
Kerjasama
Belum Optimalnya
Pelaksanaan Kerjasama
daerah
Kurangnya Pemahaman
Perangkat Daerah terhadap
mekanisme Pelaksanaan
Kerjasama Daerah
Nota kesepahaman (MOU)
yang efektif
Bagian
Perekonomian
dan
Pembangunan
Belum Optimalnya
Peningkatan
Perekonomian,
Pembangunan dan
pengembangan usaha-
usaha daerah
Ketersediaan Data OPD
yang belum terintregasi,
Lemahnya Sistem
Pengawasan Pengendalian
Pembangunan dan belum
optimalnya TPID di Kab.
Tangerang
menciptakan koordinasi
perekonomian,
pembangunan dan usaha
usaha daerah yang dinamis
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Bagian LPBJ Belum Optimalnya
Layanan Pengadaan
barang dan Jasa
Belum memenuhinya
Jabfung Pengadaan atau
memadai pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan
pengadaan barang dan jasa
adanya penambahan
pegawai jafung pengadaan
barang/jasa, Rekomendasi
KPK terkait Jabfung
Pengadaan Barang/Jasa
Bagian
Organisasi
Belum Optimalnya
Pelaksanaan rencana
Aksi Reformasi birokrasi
Belum Semua OPD
pemahaman Pedoman
Reformasi Birokrasi
Komitmen dari semua OPD
untuk melaksanakan
pedoman uraian tugas
dapat lebih baik
Bagian Hukum Belum optimalnya
Produk Hukum
Pemerintahan daerah
Keterbatasan SDM di setiap
OPD
Adanya Perumus
perancang perundang
undangan
Bagian
Perencanaan
dan Keuangan
Belum optimalnya tepat
waktu Pengelolaan
perencanaan, keuangan
dan evaluasi
Belum semua bagian
paham akan SOP
Ketepatan Waktu dan
kelengkapan dokumen
yang diserahkan dari bagian
lingkup Setda
Bagiam Umum Belum optimalnya
sarana dan prasarana
dalam pelayanan publik
Ketersediaan sarana dan
prasarana kerja SDM dan
pengelolaan
kerumahtanggaan
pimpinan daerah belum
memadai
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana dalam Pelayanan
Publik
2. Analisa Permasalahan Dan Formulasi Kebijakan Pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang
a. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 bahwa bagian
Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok
“melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kesejahteraan
sosial, sarana dan prasarana sosial, serta keagamaan,
urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan,
parawisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana”
Sudah barang tentu beban tugas yang diberikan kepada
bagian kesejahteraan rakyat tersebut diatas cukup
berat, karena kesemua itu di harapkan bisa mendukung
tercapainya visi dan misi pemerintah kabupaten
tangerang yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten
tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera.
Oleh karena itu bagian kesejahteraan rakyat di samping
memerlukan fasilitasi sarana, prasarana dan
pembiayaan yang cukup juga memerlukan sumberdaya
manusia yang tersedia.
b. Bagian Pemerintahan Otonomi Daerah
Menghimpun Data dan meningkatkan kinerja dari
seluruh OPD se-Kabupaten Tangerag dalam rangka
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
c. Bagian Kerjasama
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh perangkat
daerah belum direncanakan secara matang, dan evaluasi
atas pelaksanaan kerjasama tidak dilaporkan kepada
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
d. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
sebagai Perangkat Daerah tentu membutuhkan pembinaan
yang lebih memadai dan di fasilitasi serta memahami laporan
kegiatan yang ada pada Bagian Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan.
e. Bagian LPBJ
Bagian Layanan Pengadaan merupakan unit kerja pada
Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan
pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh pengelola
pengadaan barang/jasa yaitu pejabat fungsional yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Permasalahan pada bagian layanan pengadaan/jasa
saat ini adalah keterbatasan SDM/Pejabat fungsional
pengadaan barang/jasa.
f. Bagian Organisasi
Sebagian OPD menganggap Bagian Organisasi kurang
berperan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan
tugas pembangunan, sehingga Bagian Organisasi
menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang
termarjinalkan yang berimbas pada penganggaran.
Namun sesungguhnya fungsi dan peran Bagian
Organisasi sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari
tugas pokok dan fungsi dimana Bagian Organisasi
melakukan kajian analisa jabatan, penataan
kelembagaan, dan penataan ketatalaksanaan terhadap
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
susunan organisasi dan tata kerja OPD. Baik atau buruk
hasil kajian tersebut akan berdampak pada pelaksanaan
tugas dan fungsi OPD dalam rangka menjalankan tugas
pemerintahan dan tugas pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian
Organisasi selain memberikan pelayanan kepada OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang berat
tersebut dibutuhkan dukungan anggaran yang
signifikan, dan penempatan jabatan dan pegawai yang
kompeten dibidangnya, serta sarana dan prasarana kerja
yang representatif.
g. Bagian Hukum
Pembinaan dan Pengembangan SDM Bagian Hukum
saat ini belum menampakan hasil sebagaimana yang
diharapkan hal ini di sebabkan antara lain :
- Sumberdaya Manusia yang minim tidak sesuai
dengan beban kerja yang ada.
- Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki
keahlian dan kemampuan yang di butuhkan dalam
menunjang tugas dan fungsi bagian hukum.
- Minimnya sarana prasarana yang memadai dalam
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
- Belum adanya tenaga fungsional perancang dalam
pelaksanaan tugas penyusunan produk hukum
daerah.
h. Bagian Perencanaan dan Keuangan
Untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik
diperlukan data yang akurat sebagai dasar menetapkan
terget dan tujuan yang ingin di capai, peran dan fungsi
data merupakan hal yang sangat penting untuk
melakukan evaluasi terhadap hasil perencanaan yang
telah dilaksanakan dalam penyampaian laporan hasil
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
atau data diperlukan kecepatan dan kemudahan akses
dalam penyampaiannya. Permasalahan yang terjadi
pada bagian perencanaan dan keuangan adalah dalam
hal akses penyampaian data dari bagian-bagian di
lingkup setda, bidang pelaporan hasil evaluasi maupun
kompetensi sumberdaya manusia di keuangan,
penataan manajemen perencanaan dan pelaporan data
serta peran kompetensi perencanaan dan keuangan
dibutuhkan untuk memberikan solusi pada data
perencanaan keuangan lingkup setda.
i. Bagian Umum
Beban kerja pada Bagian Umum dipandang cukup berat,
karena disamping memberikan pelayanan kepada bagian-
bagian lainnya juga melayani pimpinan baik pimpinan
Sekretariat Daerah maupun Bupati dan Wakil Bupati,
sehingga bidang yang menangani fungsi perlengkapan pada
Bagian Umum dan Perlengkapan dikeluarkan menjadi bagian
tersendiri dan digabungkan dengan fungsi Aset yang
dikeluarkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Periode
2019 – 2023.
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019 –
2023, dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023.
RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 yang berorientasi
pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber
daya yang terdapat di Kabupaten Tangerang dalam segala bidang,
guna menyiapkan kemandirian masyarakat Tangerang.
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan
momentum dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang
belum terselesaikan pada periode sebelumnya, dan dapat menjawab
serta mengantisipasi perubahan atau permasalahan yang mungkin
akan muncul di masa mendatang. Saat ini permasalahan-
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang antara lain
infrasturktur jalan yang buruk, kemiskinan, penataan ruang dan
lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,
terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan
sosial.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, namun
diperlukan dukungan semua pihak yakni masyarakat, stake holder,
akademisi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Maka tidaklah berlebihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Tangerang Terpilih Periode 2019 – 2023 yang juga merupakan Visi
Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum
dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 mengusung
Visi “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius,
Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Selanjutnya dalam rangka mendorong
efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan 6 (Enam) Misi, yaitu
:
1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan
bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan
pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang
cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan Inovatif,
berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil
Menengah (IKM).
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan
Rencana Tata Ruang wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan
kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku
pembangunan lainnya.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Untuk mewujudkan keenam misi tersebut diperlukan
keterlibatan semua pihak dengan leading sektor Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang memiliki peranan yang
sangat penting dalam mengemban misi tersebut dengan fungsi
sebagai auxalary staf dalam menyusun dan merumuskan kebijakan
serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Meskipun demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
memiliki beban tersendiri dalam mewujudkan salah satu misi
tersebut, yakni Misi Kesatu dan Misi Keempat.
Misi kesatu Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagaman
dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
Tujuan dari misi kesatu tersebut untuk meningkatkan koordinasi
dan fasilitasi permasalahan kesejahteraan rakyat dalam rangka
meningkatkan Pelayanan di bidang kesra. Sedangkan sasaran yang
ingin dicapai dalam misi tersebut Meningkatnya Penyelesaian
Permasalahan Bidang Kesra yang di antaranya adalah :
1. Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bagian Kesra;
2. Meningkatnya Pembina Keagamaan yang Aktif
Misi keempat Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
yang profesional, transparan dan akuntabel. Tujuan dari misi
keempat tersebut untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif dan efisien dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan sasaran yang
ingin dicapai dalam misi tersebut Meningkatnya Kualitas Pemerintah
daerah dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang optimal
dalam Pelayanan Publik yang diantaranya adalah :
1. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin
aparatur yang berbasis kompetensi;
2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah
daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan
perdesaan;
5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
6. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan
yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan
isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.
Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan dari
komponen-komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 1 (Satu)
isu strategis permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya Fasilitasi Permasalahan Kesejahteraan
Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang merupakan pusat
Pemerintahan daerah. Selain memberikan Kebijakan kepada
Perangkat daerah berupa fasilitasi dan koordinasi dibidang Kesra.
2. Belum tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Sekretariat Daerah merupakan pusat pengendalian pelaksanaan
tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain memberikan
pelayanan kepada Bagian lainnya juga memberikan pelayanan
kepada OPD berupa fasilitasi administrasi dibidang produk
hukum, organisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
dan tugas lainnya yang terkait dengan pemerintahan dan
pembangunan termasuk didalamnya kerjasama pembangunan
daerah.
3. Belum Tercapainya Pelayanan yang berkualitas da profesional
Sekretariat Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Tangerang keberadaannya sangat menentukan keberhasilan
dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan,
namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan
yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan
sumberdaya aparatur yang sesuai dengan kompetensinya
sebagaimana telah diungkap di atas, keterbatasan anggaran,
sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Seiring dengan
kondisi tersebut, sudah semestinya aparatur Sekretariat Daerah
Provinsi Banten untuk lebih diberikan pendidikan dan pelatihan,
baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan teknis
fungsional, serta pendidikan mental spiritual. Pendidikan formal
dalam rangka menambah wawasan aparatur dalam
melaksanakan tugas-tugas yang bersifat kajian, telaahan,
penyusunan program pembangunan dan pemerintahan,
penyusunan produk hukum dan lain sebagainya. Pendidikan
teknis fungsional bertujuan unutk menambah keahlian dan
keterampialan aparatur dalam melaksanakan tugas yang bersifat
teknis, sedangkan pendidikan mental spiritual diberikan dalam
upaya untuk menekan penyimpangan-penyimpangan yang akan
dilakukan oleh aparatur, sehingga aparatur selalu berada pada
koridor hukum yang benar.
Oleh karena tugas pokoknya menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan pelayanan kepada OPD
lainnya, maka seyogyanya melakukan sinkronisasi koordinasi,
berintegrasi dan bersinergi dengan yang bersangkutan, sehingga
dapat memberikan pelayanan yang prima, dalam arti pemberian
pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan
terukut dari segi waktu, serta hasilnya dapat
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
1. Visi
Dalam rangka menjawab isu strategis sebagaimana yang
telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan juga untuk mengawal
arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 – 2023, dengan mempertimbangkan segala kondisi,
permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, maka
Kabupaten tangerang menetapkan Visi nya yaitu :
“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG
YANG RELIGIUS CERDAS SEHAT DAN SEJAHTERA ”.
Sedangkan Misi nya yaitu :
1. TANGERANG RELIGI :
Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan
bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
3. TANGERANG TANGGUH :
Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan
pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat
yang cerdas dan sehat.
4. TANGERANG MAPAN :
Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan
Inovatif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan
Industri Kecil Menengah (IKM).
5. TANGERANG TANGKAS :
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan dan akuntabel.
5. TANGERANG MANTAP :
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup
berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
7. TANGERANG KREATIF :
Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan
kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku
pembangunan lainnya.
Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
• Peningkatan Kualitas Kinerja, merupakan optimalisasi
kualitas kinerja yang terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang
prima kepada pemangku kepentingan.
• Tata kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan perwujudan
dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang
baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap;
profesionalisme; efesien dan efektivitas; transparansi;
kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan
hukum.
2. Misi
Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam
pencapaian visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana
strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 –
2023 didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.
Adapun Misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang untuk masa 2019 – 2023 adalah
Misi 1 TANGERANG RELIGI :
Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan
bermasyarakat menuju masyarakat yang religius
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Misi 4 TANGERANG TANGKAS :
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan dan akuntabel
4.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di
atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam
bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis
organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan
visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 -
5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan
dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang
dimiliki.
Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai
dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam
menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara
terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan dalam tabel
berikut :
Tujuan :
1. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Permasalahan
Kesejahteraan Rakyat
2. Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Efektif, Efesien, Bersih dan Melayani
Sasaran :
1. Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesra
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintah
Daerah
3. Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan
Penyelenggaraan Bidang Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Daerah
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
5. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perangkat
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Daerah
Secara terperinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja selama 5
(lima) tahun dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkatat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
No Tujuan
RPJMD
Sasaran
RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD
Indikator
Kinerja Tujuan
dan sasaran
Kondisi Awal
Kinerja Target Capaian
Kondisi
Akhir
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.
Meningkatn
ya
keamanan
dan
ketertiban
masyaraka
Meningk
atkan
perilaku
spritualit
as
masyara
kat
Meningkatka
n Koordinasi
dan Fasilitasi
Permasalahan
Kesejahteraa
n Rakyat
Persen
0 0 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya
Penyelesaian
Permasalahan
Bidang Kesra
Persen
0 0 100 100 100 100 100 100
2.
Meningkatk
an Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningk
atnya
Kinerja
Akuntabi
litas
Pemerint
ah
Daerah
Meningkatny
a Penerapan
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Efektif,
Efesien,
Bersih dan
Melayani
Indeks
Reformasi
Birokrasi
0 0 50 52 55 60 65 65
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaran
Pemerintah
Daerah
Nilai LPPD
2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25 3,35 3,35
Meningkatnya
Koordinasi
Perumusan
Kebijakan
Penyelenggaraa
n Bidang
Administrasi
Perekonomian
dan
Pembangunan
Daerah
Prosentase
Perumusan
Kebijakan
Yang
ditindaklanjuti
100 100 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Nilai AKIP
Kabupaten
Tangerang 62 62,1
1 65 67,5 70 75 81 81
Indeks
Kepuasan
Mayarakat 0 0 84 86 88 90 95 95
Indeks
Reformasi
Birokrasi 0 0 50 52 55 60 65 65
Meningkatn
ya Pengelolaan
Administrasi
Perangkat
Daerah
Nilai Sakip
OPD 70,4
1 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 82,5
Prosentase
Laporan
Keuangan
Tepat Waktu
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
% 100
BERDASARKAN TABEL RENSTRA PERUBAHAN 2020 DENGAN
MELIHAT PERBANDINGAN DARI TABEL AWAL 2019 TERDAPAT
BEBERAPA PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. INDIKATOR PENILAIAN AKIP MENGALAMI PENURUNAN
DENGAN NILAI SEBELUM REVIEW ADALAH 70,5 SETELAH
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
REVIEW YAITU 67,5. PERUBAHAN INI TERJADI
DIKARENAKAN ADANYA PENURUNAN SUMBER DAYA
MANUSIA ( SDM ) SERTA SARANA DAN PRASARANA, SELAIN
ITU TERKAIT DENGAN ADANYA PANDEMIC COVID-19
SEHINGGA TERJADI PENURUNAN PADA STANDAR NILAI
AKIP.
2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM KESRA MENJADI DUA
INDIKATOR YAITU :
- Jumlah Rekomendasi Kebijakan bagian KESRA
- Persentase Pembina Keagamaan yang aktif
3. Nomenklatur nama Program Pemerintahan dan Program
Kerjasama Daerah : Perubahan nama Nomenklatur Program
/ sasaran sebelum Review adalah Koordinasi kewilayahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
kelurahan dirubah menjadi Koordinasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini dikarenakan
untuk perihal pemerintahan sudah mencakup keseluruhan
dari pemerintahan termasuk kecamatan dan kelurahan.
4. Program Organisasi menambah dua program sehingga
program yang terdapat dalam Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang menjadi 17 Program yang semula hanya 15
program.
5. Target Prosentase Indikator Kinerja pada Program Penataan
Peraturan Perundang – Undangan terjadi perubahan yaitu :
a. Prosentase 18% berubah menjadi 100% hal ini terjadi karena
untuk mempermudah perhitungan berdasarkan Rumus /
Definisi Operasional dengan rumus perkalian 100%,
Rumusannya adalah Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan
dibagi Jumlah usulan Prolegda (usulan OPD) x 100 %.
b. Hasil pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya telah
mencapai target .
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan Kebijakan
Strategi
Strategi merupakan suatu cara untuk merespon isu
strategis yang dihadapi atau untuk mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai.
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka
diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Kebijakan
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau
pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi,
sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi Pemerintahan.
Adapun rumusan strategi dan kebijakan yang ditetapkan
dalam Rencana Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan
Koordinasi dan Fasilitasi
Permasalahan
Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Penyelesaian
Permasalahan Bidang Kesra
Meningkatkan Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesra yang
ditindaklajuti/diselesaikan
Memfasilitasi
Rekomendasi
berupa Kebijakan
Penyelesaian
Permasalahan di
Bidang Kesra
1
Meningkatnya
Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan Yang
Efektif, Efesien, Bersih
dan Melayani
Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaran Pemerintah
Daerah
Peningkatan EKPPD Nilai Hasil
Evaluasi EKPPD
Peningkatan Kerjasama
yang di tindaklanjuti
Meningkatkan
kerjasama yang
di tindaklanjuti
dengan
Perangkat
daerah dan
Dunia
Usaha/Lembaga
Meningkatnya Koordinasi
Perumusan Kebijakan
Penyelenggaraan Bidang
Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan Daerah
Peningkatan Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Perekonomian Dan
Pambangunan yang di
tindaklanjuti
Meningkatkan
Rekomendasi
Kebijakan Bidang
Perekonomian
Dan
Pambangunan
yang di
tindaklanjuti
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Peningkatan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Tepat
waktu
Meningkatan
Layanan
Pengadaan
Barang /Jasa
Tepat waktu
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP Hasil Reviuw
SAKIP
Peningkatan Capaian
Target Prolegda
Meningkatkan
Perda yang
ditetapkan
Peningkatan Penanganan
Kasus Pengaduan yang
diselesaikan
Meningkatkan
Penanganan
Kasus
Pengaduan
yang
diselesaikan
Peningkatan Kesesuaian Data
Pengelolaan Aset dan
Standarisasi Barang daerah
Meningkatkan
Kesesuaian Data
Pengelolaan Aset
dan Standarisasi
Barang daerah
Meningkatnya Pengelolaan
Administrasi Perangkat
Daerah
Nilai AKIP Setda Hasil Reviuw LKIP
Setda
Peningkatan kemampuan
Aparatur dalam memberikan
pelayanan kepada publik
Meningkatkan
Jumlah Pegawai
kompeten sesuai
dengan bidang
tugasnya
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pimpinan
Pejabat Pemerintah
daerah
Meningkatkan
Pelayanan
Koordinasi
Pejabat
Pemerintah
daerah yang
efektif
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan. Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program,
tindakan yang akan dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh
keluaran (output), dan hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan
sumberdaya yang tersedia.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang secara rinci tertuang dalam tabel 6.1 adalah sebagai berikut :
PROGRAM RENSTRA SETDA 2019 – 2023
(Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 Lampiran)
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap OPD
sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan. Indikator kinerja OPD yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara
langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam
RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan
fungsi OPD yang berkonstribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam
RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja OPD yang
berkonstribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.
Indikator Sekretariat Daerah yang pencapaianya terkait langsung dengan
pencapaian indikator kinerja OPD sebagaimana tabel 7.1 dan indikator kinerja
program yang dilaksanakan sebagaiamana tabel 7.2 berikut :
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Setda Kabupaten Tangerang
No.
Indikator Kinerja
Utama Perangkat
Daerah
Kondisi Awal
Kinerja Target Capaian Tahun Kondisi
Akhir
Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Nilai LPPD 2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25 3,35 3,35
2
Nilai SAKIP
Kabupaten
Tangerang
62 62,11 65 67,5 70 75 81 81
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Awal
Kinerja Target Capaian Tahun Kondisi
Akhir
Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Prosentase Permasalahan
Bidang Kesra yang
ditindaklanjuti/diselesaikan
100 100 100 100 100 100 100 100
2 Nilai LPPD 2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25 3,35 3,35
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
3
Prosentase Perumusan
Kebijakan Yang
ditindaklanjuti
100 100 100 100 100 100 100 100
4 Nilai SAKIP Kabupaten
Tangerang 62 62,11 65 67,5 70 75 81 81
5 Indeks Kepuasan Mayarakat 0 0 84 86 88 90 95 95
6 Indeks Reformasi Birokrasi 0 0 50 52 55 60 65 65
7
Nilai Sakip OPD
70,41 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 82,5
8 Prosentase Laporan
Keuangan Tepat Waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Indikator Kinerja Program Yang Mengacu Tujuan dan sasaran RPJMD
No. Indikator
Kondisi Awal
Kinerja Target Capaian Tahun Kondisi
Akhir
Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I
Prosentase Permasalahan
Bidang Kesra yang
ditindaklanjuti/diselesaikan 100 100 100 100 100 100 100 100
1
Prosentase Permasalahan
Bidang Kesra yang
diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase Guru Ngaji yang
Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
II Nilai LPPD 2,85 2,95 3,00 3,05 3,15 3,25 3,35 3,35
3 1. Jumlah LPPD Tepat
Waktu 1 1 1 1 1 1 1 5
4
2.Jumlah OPD yang
melaporkan LPPD Tepat
Waktu
64 64 64 64 64 64 64 64
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
5 Jumlah Kewenangan yang
dilaksanakan di Kecamatan 29 29 29 29 29 29 29 29
6 Jumlah Kelurahan kategori
Maju 28 28 28 28 28 28 28 28
7
Jumlah Desa/Kelurahan
yang memiliki Pilar Batas
dan Koordinat wilayah
0 0 2 6 7 7 7 29
8 Jumlah Kelurahan yang
memiliki data Monografi 28 28 28 28 28 28 28 28
9 Prosentase Kerjasama yang
di tindaklanjuti 90% 100% 75% 80% 85% 90% 100% 100%
III
Prosentase Perumusahan
Kebijakan Bidang
Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan Daerah
100 100 100 100 100 100 100 100
10
Prosentase Permasalahan
Bidang Perekonomian
Pembangunan yang
diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11
Prosentase BUMD dan BLUD
yang mencapai target
kinerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12
Prosentase Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
Tepat waktu
80% 80% 80% 80% 85% 85% 90% 90%
13
Prosentase Pengadaan
Barang dan Jasa
Menggunakan E-
PROCUREMENT
100% 100% 100% 100% 100%
IV Nilai SAKIP Kab. Tangerang
62 62,11 65 67,5 70 75 81 81
14
Persentase Rekomendasi
hasil fasilitasi yang di
tindaklanjuti
100 100 100 100 100 100 100 100
V Indeks Kepuasan
Masyarakat 0 0 84 86 88 90 95 95
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
15 1. Persentase OPD yang
memiliki SOP Lengkap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
2. Jumlah OPD yang
Melaksanakan SOP dengan
baik
63 63 63 63 63 63
17
Persentase Yang
mendapatkan katagori
Predikat B
20% 40% 60% 80% 100% 100%
VI Indeks Reformasi Birokrasi 0 0 50 52 55 60 65 65
18
Persentase Rekomendasi
Kelembagaan yang di
tindaklanjuti
100 100 100 100 100 100
19
Persentase Rencana Kerja
Reformasi Birokrasi yang
terlaksana
60 70 80 90 100 100
20 Persentase Produk hukum
yang ditetapkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21
Prosentase Penanganan
Kasus/Perkara yang
diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22
Prosentase Penanganan
Pengaduan Masyarakat yang
diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
23 Prosentase Barang Milik
Daerah Yang Akuntable 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VII Nilai Sakip OPD 70,41 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 82,5
24 Nilai Sakip OPD 70,41 80,1 80,5 81 81,5 82 82,5 82,5
25 Prosentase Dokumen
Perencana Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26
Prosentase Pemenuhan
Kebutuhan Administrasi
Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27 Prosentase Barang Milik
Daerah dalam Kondisi Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
28 Prosentase Pemenuhan
Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
29
Prosentase Aparatur yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan
20% 20% 50% 60% 80% 80% 80% 100%
30
Jumlah Fasilitasi Pelayanan
Kedinasan KDH/WKDH dan
Pejabat Daerah
130 130 130 130 130 130 130 130
VIII Prosentase Laporan
Keuangan Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
31 Prosentase Laporan
Keuangan Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
32 Persentase SPJ Tepat Waktu 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB VIII
PENUTUP
A. KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 –
2023 ini merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang yang memuat suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara
pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, hal yang
perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang diupayakan secara optimal untuk
melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi
kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 yang telah diselaraskan dengan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023.
2. Rencana Strategis ini bersifat dinamis, maka untuk efektivitas pelaksanaan Rencana
Strategis, Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang secara berkala melakukan
evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Strategis tersebut secara berkala baik
tahunan maupun lima tahunan.
3. Agar pelaksanaan tugas dalam tata kelola pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang untuk selalu melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah
lainnya dilingkungan Kabupaten Tangerang, baik Kecamatan, Kelurahan, Provinsi
Banten, dan pemerintah pusat.
B. PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tahun
2019-2023 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan
dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program serta indikasi kegiatan.
Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian
akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran
kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Renstra Setda Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 diharapkan menjadi
salah satu pedoman dan acuan serta dapat memfasilitasi dalam
mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah
sehingga mampu memberikan daya dukung baik dalam rangka mengakomodir
kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap organisasi perangkat
daerah (OPD) yang lain juga yang lebih penting memberikan kontribusi bagi
pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang.
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
Nomor: 910/Kep. –Perenc.Keu/2019
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
Menimb
ang
: a. bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 merupakan rencana straregis sebagai penjabaran dari Program dan Kegiatan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang 2019 - 2023;
b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a di atas, merupakan pedoman bagi seluruh perangkat organisasi di lingkup Sekretariat Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;
c. bahwa Rencana kerja sebagaimana dimaksud huruf a dan
b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah
Menging
at
: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
4.
4. Undang-undang...
- 2 -
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
66);
7. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta
Tata Kerja pada Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019–2023;
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
9.
Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang Rencana
strategis Perangkat Daerah;
Memper
hatikan
: 1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Perubahan ke dua atas Permendagri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;
3. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang;
- 3 -
M E M U T U S K A N
Menetapkan
: RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat tercapai oleh Sekretariat Daerah;
b. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah;
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
c. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.;
d. Tujuan adalah suatu penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
e. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
f. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan
g. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan dan sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
h. Kegiatan adalah aktivitas rutin sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran program.
Pasal 2
Pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Pasal 3
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 sebagai berikut :
BAB I
- 4 -
PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERUBAHAN TA 2020 SETDA KABUPATEN TANEGRANG
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
Pasal 4
Isi dan Uraian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 5
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan : di Tigaraksa
Pada tanggal : 2019
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN