kata pengantar - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/6929/lakip_2016.pdf · kata...
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang
telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru Tahun 2016 dapat diselesaikan.
LKIP Kabupaten Barru Tahun 2016 ini adalah merupakan media
pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjalankan roda
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang
dimiliki baik urusan wajib maupun urusan pilihan; yang di dalamnya berisi
informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun
kegagalan pemerintah kabupaten dalam mencapai tujuan dan sasaran
strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan
daerah yang dijabarkan melalui program-program pembangunan. Disamping itu,
laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung
mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang
dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
di Kabupaten Barru sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang
integral dari kegiatan pemerintah secara keseluruhan yang secara hirarkis
berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Barru. Oleh karena itu, keberhasilan maupun
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten
Barru sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program baik oleh
pemerintah maupun oleh pemerintah kabupaten serta keharmonisan koordinasi
yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.
Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan
informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Pemerintah
Kabupaten Barru selama Tahun 2016 dan melalui laporan ini pula para pihak
yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan. Demikian
LKIP Kabupaten Barru Tahun 2016 disusun, semoga dapat memberikan manfaat
baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja.
Barru, 20 Maret 2017 Plt. BUPATI BARRU, WAKIL BUPATI BARRU, SUARDI SALEH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ......................................................................... 1
B. Struktur Organisasi ................................................................... 2
C. Aspek Strategis ........................................................................ 16
D. Isu Strategis ............................................................................. 19
E. Landasan Hukum ..................................................................... 43
F. Sistematika Penulisan .............................................................. 44
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021 ...................................................... 46
B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ................................................. 51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja......................................................................... 54
B. Realisasi Anggaran ................................................................... 83
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 86
LAMPIRAN
1. Reviu Atas Laporan Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja
4. Rencana Kinerja Tahunan
5. Pengukuran Kinerja Tahunan
6. Penghargaan-Penghargaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah
satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen
pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas
pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan
pemerintahan pada tahun 2016, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk
melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan
program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).
LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilias, tetapi juga sebagai sarana
yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja
kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan
perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten
Barru tahun 2016 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun
2016. Penetapan Kinerja tersebut memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun
2016 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran
tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran dan Indikator Kinerja
Utama (IKU), serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi
Penetapan Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2016.
LKIP Kabupaten Barru Tahun 2016 disusun berdasarkan Instruksi Presiden
RI Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan telah dapat
diselenggarakan sebagaimana mestinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
2. Bupati Barru secara bersama-sama dengan DPRD telah berupaya secara
optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat dan melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi
dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 diperoleh dari
laporan kinerja masing-masing unsur terkait yang melaksanakan program dan
kegiatan sesuai dengan sasaran stratejik.
4. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran melalui 22 indikator kinerja
sasaran yang telah ditetapkan, disimpulkan bahwa 20 indikator sasaran
Sangat Baik, 1 indikator sasaran Cukup Baik dan 1 indikator sasaran realisasi
nilai capaian kinerja Kurang Baik.
5. Secara umum tingkat capaian kinerja sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru Tahun 2016 mencapai 93,68% dengan
predikat sangat baik
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban
yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut
sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa
asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian
hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas
akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan
bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden
Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan
penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku
kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi
pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
B. Struktur Organisasi
Pembentukan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Barru ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Barru
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Barru
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten
Barru
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Barru
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Barru
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelaksana
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barru
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tersebut, maka
susunan organisasi yang terbentuk di kabupaten Barru adalah sebagai
berikut :
1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Sekretariat Daerah membawahi :
a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi :
1) Bagian Pemerintahan Umum
2) Bagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa
3) Bagian Pertanahan
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
b. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan
Kesejahteraan Sosial :
1) Bagian Administrasi Perekonomian
2) Bagian Administrasi Pembangunan
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
c. Asisten Administrasi Umum :
1) Bagian Hukum
2) Bagian Organisasi
3) Bagian Humas dan Protokol
4) Bagian Umum
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan
3. Inspektorat Daerah
4. Badan sebanyak 7 yang terdiri dari :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Badan Kepegawaian Daerah
c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
e. Badan Ketahanan Pangan
f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
5. Dinas sebanyak 14 yang terdiri dari :
a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
f. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
g. Dinas Pekerjaan Umum
h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan
i. Dinas Pertambangan dan Energi
j. Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Perkebunan
k. Dinas Kehutanan
l. Dinas Peternakan
m. Dinas Kelautan dan Perikanan
n. Dinas Pengelola Keuangan Daerah
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
6. Kantor sebanyak 6 yang terdiri dari :
a. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
b. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
c. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
d. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
e. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
f. Kantor Lingkungan Hidup
Tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah adalah
sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga
teknis daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara
teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada
bupati melalui sekretaris daerah. Sekretariat DPRD mempunyai
tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
DPRD;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan dibidang pendidikan. Dinas Pendidikan dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang
pendidikan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendidikan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang
pendidikan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
4. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan dibidang kesehatan. Dinas Kesehatan dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang
kesehatan;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kesehatan;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang
kesehatan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi;
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggara dibidang sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan catatan
sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang
kependudukan dan catatan sipil;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kependudukan dan
catatan sipil;
c. Embinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang
kependudukan dan catatan sipil;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi,
informasi, pos dan telekomunikasi. Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang
perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika;
b. Penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan, pos dan
telekomunikasi dan informatika;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang
perhubungan, pos dan telekomunikasi dan informatika;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda
olahraga, budaya dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan
fungsi :
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
c. Pembinaan pelaksanaan dan tugas penyelenggaraan dibidang
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati
9. Dinas Pekerjaan Umum mmpunyai tugas pokok mlaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga
dan pengairan. Dinas Pekerjaan Umum, dalam melaksanakan tugas
menylenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pekerjaan
umum;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang
pekerjaan umum;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Koperasi,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan;
d. Pelaksnaan urusan tata usaha dinas.
e. Plaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
11. Dinas Pertambangan dan Enrgi, mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi.
Dinas Pertambangan dan Energi, dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang
Pertambangan dan Energi;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan
Energi;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang
Pertambangan dan Energi;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
12. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
pertanian dan perkebunan. Dians Pertanian, Tanaman Pangan dan
Perkebunan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pertanian
dan perkebunan;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman
pangan dan perkebunan;
c. Pembinaan pelaksanaantugas penyelenggaraan dibidang
pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.
13. Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang kehutanan. Dinas Kehutanan, dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelnggaraan dibidang kehutanan;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kehutanan;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang
kehutanan;
d. Pelaksnaan urusan tata usaha dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
14. Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang peternakan. Dinas Peternakan, dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang
peternakan;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan;
c. Pembinaan pelaksnaan tugas penyelenggaraan dibidang
peternakan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
15. Dinas Kelautan dan Perikanan mempnyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan dibidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan
Perikanan, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang kelautan
dan perikanan;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kela utan dan
perikanan;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang
kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
16. Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelola Keuangan
Daerah. Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dalam melaksanakan
tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Pengelola
Keuangan Daerah;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pengelola
Keuangan Daerah;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang
Pengelola Keuangan Daerah;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
17. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
Pemerintahan Desa. Inspektorat, dalam menyelenggarakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan;
d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencana pembangunan
yang meliputi statistik dan penelitian;
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang
meliputi statistik dan penelitian;
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan yang
meliputi statistik dan penelitian;
d. pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian
pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian;
e. pelaksanaan urusan tata usaha;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati
dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan urusan tata urusan tata usaha Badan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
20. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok
memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat
desa;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
masyarakat desa;
d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.
21. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok memberikan
dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan
kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah. Badan
Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang kepegawaian daerah;
c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
22. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memberikan
dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan
kebijakan daerah di Bidang Lingkungan Hidup. Kantor Lingkungan
Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang lingkungan hidup;
c. pembinaan pelaksanaan tugas lingkungan hidup;
d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
23. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas
pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan
dokumentasi;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
c. pembinaan pelaksanaan tugas perpustakaan, arsip dan
dokumentasi;
d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
24. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan
upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan
mengutamakan upya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan
secara serasi, terpadu, dengan upya peningkatan serta pencegahan
dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku. Rumah Sakit Umum Daerah
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
c. pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien;
d. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu
keperawatan;
e. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
bidang pelayanan kesehatan;
f. pelaksanaan penatausahaan;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
25. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok pembinaan
ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan
ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah;
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah
dan Keputusan Kepala Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;
d. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
e. pelaksanaan urusan tata usaha kantor;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
26. Organisasi Kecamatan Kabupaten Barru, yang terdiri dari :
a. Kecamatan Barru;
b. Kecamatan Tanete Rilau;
c. Kecamatan Tanete Riaja;
d. Kecamatan Pujananting;
e. Kecamatan Balusu;
f. Kecamatan Soppeng Riaja;
g. Kecamatan Malusetasi;
Kecamatan merupakan unsur pelaksana yang menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
sebagian urusan otonomi daerah yang limpahkan oleh Bupati. Selain
itu, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
meliputi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
kketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitasi
pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di
tingkat Kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau
kelurahan;
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
Desa dan/ atau Kelurahan.
27. BPBD Kabupaten Barru berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kapada Bupati. BPBD Kabupaten Barru dipimpin Kepala
Badan secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah. BPBD Kabupaten
Barru mempunyai tugas :
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstrukasi secara adil
dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima;
dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BPBD Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan tugas mempunyai
fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanagn bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien; dan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
28. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memberikan
dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan
kebijakan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan
daerah dibidang ketahanan pangan. Badan Ketahanan pangan
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibidang kethanan pangan;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha badan; dan
e. Pelakasanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
29. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
mempunyai tugas pokok :
a. Memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah budang penyuluhan yang sejalan
dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme,
tata kerja, dan metode penyuluhan;
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan
penyebaran materi penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku
usaha;
d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan,
pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana,
serta pembiayaan penyuluhan;
e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan
forum kegiatan bagi masyarakat dan pelaku usaha;
f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses
pembelajaran secara berkelanjutan; dan
g. Melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan
pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan usaha tani.
Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksana penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha Kantor; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
30. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana,
keluarga sejahtera, pengarusutamaan gender, kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak. Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan meliputi bidang keluarga berencana
dan keluarga sejahtera, pengarusutamaan gender, peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi
bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan dan anak; dan
c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang keluarga
berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi bidang
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pengarusutamaan
gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
dan anak.
Pada saat laporan ini disusun telah ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Hal ini mempunyai keterkaitan dengan tahun pertama
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021.
C. Aspek Strategis
a. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto Daerah HIBRIDA
(Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak
di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis
pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7
Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau,
Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja,
Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu
dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa dengan batas-batas wilayah
sebagai berikut :
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Sebelah Barat dengan Selat Makassar.
Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi dan
merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan
Kota Pare-Pare. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten
Barru dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.1
Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru
No KECAMATAN DESA/KELURAHAN LUAS
Km2 %
1 TANETE RIAJA 7 174,29 14,84
2 TANETE RILAU 10 79,17 6,74
3 B A R R U 10 199,32 16,97
4 SOPPENG RIAJA 7 78,90 6,72
5 MALLUSETASI 8 216,58 18,44
6 PUJANANTING 7 314,26 26,75
7 BALUSU 6 112,20 9,55
TOTAL 55 1.174,72 100%
Sumber Data : Kabupaten Barru dalam Angka 2015
b. Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografis terletak diantara koordinat 4º0.5’35” - 4º47’35”
Lintang Selatan dan 119º35’00” - 119º49’16” Bujur Timur dengan luas
wilayah 1.174,72 km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 km disebelah utara
Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh
melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten Barru berada di antara
Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans
sulawesi.
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Barru
Sumber Data: RTRW Kabupaten Barru Tahun 2012
c. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 171.217 jiwa,
meningkat sebesar 0,53 persen dibanding tahun 2014 yang berjumlah
170.316 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Barru
yang mencapai 40.374 jiwa dan terendah pada Kecamatan Pujananting
dengan jumlah 13.042 jiwa. Sementara dari segi kepadatan, Kecamatan
Tanete Rilau berada pada tingkat kepadatan paling tinggi yaitu sebesar
423,95 jiwa/km2 dan paling rendah pada Kecamatan Pujananting yaitu
41,50 jiwa/km2.
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
LUAS
WILAYAH (KM 2)
KEPADATAN (JIWA/KM 2) L P TOTAL
1 TANETE RIAJA 10.676 11.800 22.476 174,29 129,39
2 TANETE RILAU 16.041 17.585 33.626 79,17 423,95
3 BARRU 18.970 20.338 39.308 199,32 202,56
4 SOPPENG RIAJA 8.731 9.327 18.058 78,9 226,32
5 MALLUSETASI 12.293 13.395 25.688 216,58 117,56
6 PUJANANTING 6.423 6.699 13.122 314,26 41,50
7 BALUSU 8.571 9.467 18.038 112,2 163,69
JUMLAH 81.705 88.611 170.316 1174,72 145,75
Sumber: BPS Kabupaten Barru, Tahun 2015 Ket *) Angka Proyeksi, Proporsi terhadap Jumlah Penduduk
D. Isu Strtegis
1. Isu Global / Internasional
1.1. Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)
Tujuan pembangunan millenium yang terdiri dari 8
(delapan) tujuan pembangunan manusia yang secara
langsung dapat memberikan dampak bagi pengentasan
kemiskinan ekstrim, yang harus dicapai pada tahun 2015
mencakup : a) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, b)
mencapai pendidikan dasar untuk semua, c) mendorong
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, d)
menurunkan angka kematian anak, e) meningkatkan
kesehatan ibu, f) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit
menular lainnya, g) memastikan kelestarian lingkungan hidup,
dan h) membangun kemitraan global untuk
pembangunan.
Untuk mencapai tujuan-tujuan MDGs ini diperlukan
koordinasi, kerjasama, dan komitmen segenap pemangku
kepentingan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, untuk
memastikan kemajuan yang telah dicapai dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat Indonesia.
1.2. Post 2015 Development Agenda
Seiring berakhirnya MDGs (tahun 2015), diskusi
mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca
2015 dimulai. Pada pertemuan Rio+20 Summit, 192 anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development goals) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan
mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat
global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua
negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan,
kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan
menghargai kebijakan dan prioritas nasional.
Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the
Post-2015 Development Agenda mengeluarkan “A New Global
Partnership : Eradicate Poverty and Transform Economies
Through Sustainable Development,” sebuah laporan yang
menetapkan agenda universal untuk mengentaskan
kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan
mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini
mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam
sebuah kemitraan global baru (New Global Partnership) yang
menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang.
Dalam laporan tersebut, High Level Panel yang salah
satu ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia saat itu
Susilo Bambang Yudhoyono mendorong tujuan pembangunan
pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi
utama, yaitu :
a. Tidak meninggalkan siapapun di belakang
Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari
mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim
dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak
ada satu orangpun, apapun etnis, gender, geografi, disabilitas,
ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan
ekonomi dasar dan hak asasi.
b. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti
Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi
dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak
sekarang untuk megurangi laju perubahan iklim dan degradasi
lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah
terjadi sebelumnya bagi manusia.
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
c. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan
pembangunan yang inklusif
Transformasi ekonomi yang mendalam dapat
mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata
pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan
potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan
dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan
mewujudkan iklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan
mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
d. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif,
terbuka, dan akuntabel bagi semua
Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak
manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling
penting dalam membangun masyarakat yang damai dan
sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di
seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel
dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak
sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan
perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai
elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.
e. Membina kemitraan global baru
Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas
antar pihak harus menyongkong agenda pembangunan pasca
2015. Kemitraan baru harus di landaskan pada pemahaman
bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian
dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-
tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh
kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia,
penyandang cacar dan penduduk lokal/indigenous. Kemitraan
tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi
multilateral, pelaku bisnis dan filantropi.
1.3. Suistainable Development Goals (SDGs)
Suistainable Developmen Goals (SDGs) adalah sebuah
dokumen yang menjadi sebuah acuan dalam kerangka
pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia.
Konsep SDGs melanjutkan konsep MDGs yang telah berakhir
pada tahun 2015.
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Ada tiga tujuan dari SDGs, yaitu:
a. SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk
kemiskinan di semua negara manapun.
b. SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan,
mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, dan
mendorong pertanian secara berkelanjutan.
c. Target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang
sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang
di dunia pada semua usia.
Target utama SDGs sesungguhnya adalah
pengentasan kemiskinan. Tetapi Indonesia akan
menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs,
yaitu pembangunan manusia (human development) yang
meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala
kecil atau social economic development, dan lingkungan
dalam skala besar atau environmental development berupa
ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang
baik.
1.4. Pemanasan Global (Global Warming)
Bumi secara luas telah dibebani oleh berbagai
persoalan hingga hari ini. Yang sangat menjadi perhatian
adalah adanya pemanasan global. Hal ini akan
mengakibatkan banyaknya bencana yang cepat atau lambat
akan dihadapi oleh manusia di bumi.
Pemanasan global yang ditandai dengan peningkatan
suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang
serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya.
Pemanasan global akan mengakibatkan lelehnya es di kutub
utara yang dampak ikutannya adalah meningkatnya
permukaan air laut. Kabupaten Barru sebagai sebuah wilayah
yang terdiri dari pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi
dengan pulau-pulau kecil sangat rentan terkena dampak
kenaikan permukaan air laut yaitu berkurangnya luasan
daratan akibat tergenang oleh permukaan air laut. Bahkan hal
tersebut memungkinkan tenggelamnya beberapa pulau kecil
yang ada di wilayah Kabupaten Barru.
Selain kenaikan suhu permukaan air laut, pemanasan
global juga mengakibatkan perubahan iklim secara ekstrim di
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
berbagai belahan bumi. Dampaknya kemudian sangat terasa
pada berbagai bidang kehidupan manusia, diantaranya pada
sektor pertanian dan peternakan. Perubahan iklim
menyebabkan petani tidak mampu menentukan dengan tepat
musim tanam yang baik sehingga hal ini mempengaruhi
produktivitas sektor pertanian. Pada sektor peternakan,
perubahan iklim dapat menyebabkan ternak tidak mampu
berproduksi dengan baik karena adanya perubahan pola
makan yang tidak baik.
1.5. Globalisasi Informasi
Globalisasi informasi dan nilai-nilai budaya tidak dapat
dihindarkan yang mana kesemuanya tidak terlepas dari
perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan
menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial
tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di
tingkat global, nasional, dan regional, tetapi juga merubah
paradigma lama dalam politik, ekonomi, pengembangan ilmu
pengetahuan, dan budaya, yang melampaui batas-batas
kebangsaan.
Peningkatan teknologi informasi menuntut kemampuan
lebih untuk dapat mengambil manfaat dari derasnya arus
globalisasi sehingga sangat diperlukan mutu modal manusia.
Belum lagi pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan
norma ketimuran, akan sangat membutuhkan filterisasi
sehingga dapat mencegah pengaruh negatif dari globalisasi
informasi.
1.6. Perdagangan Bebas
Akses informasi yang sangat mudah dan cepat
membuat batas-batas administrasi antar negara menjadi
hambatan dalam dunia perdagangan dan memicu praktek-
praktek illegal dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu
berbagai negara sepakat menggagas perdagangan bebas
yang akan berlaku secara internasional.
Pemberlakuan perdagangan bebas banyak memberi
dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dunia yang tanpa
batas, keluar masuk barang, dan interaksi dengan dunia luar,
disatu sisi memberi dampak positif bagi perkembangan
masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
produk lokal. Disisi lain, juga memberikan dampak negatif yaitu
dapat menambah penderitaan sebagian besar masyarakat
khususnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan
karena keadaan ditentukan oleh kekuatan pasar. Sedikit demi
sedikit peran negara akan terkikis habis sehingga akan lebih
mempersulit kehidupan masyarakat miskin. Dampak
selanjutnya adalah akan terjadi kerawanan sosial dan
meningkatnya angka kriminalitas.
1.7. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di
kawasan Asean dan terbesar ke tiga di dunia. Dalam konteks
tersebut, Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis
yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan
Indonesia. Peningkatan peran di masyarakat seperti
demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin
dapat dicegah kemajuannya. Namun dalam perkembangannya
Indonesia dan negara-negara demokrasi maju sekalipun
sedang mengalami dinamika koreksi dalam hal demokrasi,
terkhusus berkaitan dengan peran negara dan masyarakat
sipil.
1.8. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Pencapaian tujuan dan prospek ekonomi dipengaruhi
oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global yang akan
dihadapi. Pada periode ini, salah satu yang terkait dengan
perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati
diantaranya The Asean Community atau Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA).
Diberlakukannya MEA di tahun 2015, Asean akan
menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi,
sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi,
modal dan tenaga kerja terampil diantara negara Asean.
Hal ini tentunya merupakan peluang sekaligus
tantangan yang perlu disikapi secara cermat dan terintegrasi.
Disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi
perekonomian nasional dan daerah, tetapi dipihak lain juga
menuntut daya saing perekonomian nasional dan daerah yang
lebih tinggi.
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi
terbesar di kawasan Asean menjadi negara yang empuk untuk
menjadi pasar bagi produk negara Asean lainnya. Disamping
itu akan menjadi tujuan bagi pekerja tenaga konstruksi dan
profesi ekonomi lainnya mengingat Indonesia sebagai salah
satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya
membangun. Kesiapan perlu dilakukan disegala bidang secara
menyeluruh baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,
diantaranya peningkatan daya saing perekonomian dan
peningkatan kualitas tenaga kerja.
2. Isu Nasional
2.1. Reformasi Birokrasi
Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang,
masih menjamurnya praktik KKN, dan masih lemahnya
pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan
cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari
harapan. Banyaknya permasalahan terkait birokrasi tersebut
karena belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal
maupun dari sisi eksternal.
Dari sisi internal berbagai faktor seperti demokrasi,
desentralisasi, dan internal birokrasi masih berdampak pada
tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari
model terbaik (solusi). Sedangkan dari sisi eksternal, faktor
globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat
berpengaruh terhadap pencarian alternatif kebijakan dalam
bidang aparatur negara.
Untuk itu dibutuhkan suatu upaya yang lebih
komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan
kinerja birokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan
yang bersih dan akuntabel.
2.2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Korupsi, Kolusi, da Nepotisme (KKN) selama ini telah
merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menambah
kesengsaraan masyarakat. Sejak era reformasi bergulir, upaya
pemberantasan KKN berlangsung semakin gencar. Langkah
ini telah menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah sendiri juga telah menegaskan komitmennya
dalam rangka pemberantasan korupsi melalui Instruksi
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
Akan tetapi, saat ini menjadi ironi karena ditengah
upaya pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan lebih
dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap saja
berlangsung, bahkan ada kecenderungan meningkat dengan
berbagai modus operandi yang lebih canggih dan terorganisir.
Hal ini membuat sulit dalam penanggulangan dan
pemberantasannya.
Untuk itu, dibutuhkan suatu komitmen penuh dari
segenap lapisan strata masyarakat dalam struktur organisasi,
dimulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan menengah, pimpinan
terendah, sampai pada staf atau pegawai bawahan untuk tidak
melakukan tindakan KKN ini.
2.3. Pengembangan Ekonomi Melalui Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan
dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau
wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan
memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui
penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi
dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan
industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang
memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat
lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan
perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi
serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Peluang strategis ini
yang coba ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Barru guna
mengeksplor segenap potensi ekonomi yang dimiliki, sehingga
diharapkan akan memberikan banyak multiplier effect menuju
masyarakat Kabupaten Barru yang sejahtera.
2.4. Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi
Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari
pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu
pilar utama Hak Azasi Manusia. Ketahanan pangan juga
merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional.
Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-
pilar hak azasi manusia lain. Ketahanan pangan tidak hanya
mencakup ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga
kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan
dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak
manapun. Konsep pangan yang menyatakan beras sebagai
satu-satunya makanan utama di Indonesia perlu diubah.
Konsep pangan semacam itu dapat menjadi sumber
terpuruknya nasib petani, dan hilangnya ragam pangan lain
yang pernah ada. Padahal keragaman jenis bahan pangan itu
bisa mengindari adanya krisis pangan.
Globalisasi dalam berbagai aspek sosial ekonomi pada
kenyataannya telah menjadi ancaman serius bagi usaha
membangun ketahanan pangan jangka panjang, walaupun
disadari pula menjadi peluang jika dapat diwujudkan suatu
perdagangan internasional pangan yang adil. Meroketnya
harga sumber energi berdampak langsung pada harga produk
pertanian melalui kenaikan biaya input semisal pupuk, dan
biaya transportasi. Harga-harga pangan dan pakan cenderung
meningkat dan menurunkan daya beli riil masyarakat miskin.
Saat ini fenomena krisis energi semakin menguat
seiring makin meningkatnya harga sumber energi dari fosil
yang tidak dapat diperbarui, sehingga mendorong
berkembangnya pemanfaatan energi non fosil dan energi
terbaharui yang meliputi energi geothermal, energi surya,
energi angin, tenaga air, dan biomas (biofuel) yang dihasilkan
melalui pembakaran dan fermentasi bahan organik seperti
fermentasi tebu atau jagung (yang selama ini menjadi bahan
pangan) untuk menghasilkan alkohol dan ester. Kedua bahan
tersebut secara teori dapat digunakan untuk menggantikan
bahan bakar fosil (BBM) dengan dicampur, dengan melihat
fenomena sekarang ini tidak menutup kemungkinan akan
terjadi persaingan (trade-off) produk–produk pangan akan
diperhadapkan pada dua pilihan yakni akan menjadi energi
atau tetap menjadi bahan pangan. Untuk masa-masa yang
akan datang konversi bahan pangan menjadi bahan bakar
sebagai alternatiif akan semakin tinggi.
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Sebagai upaya meningkatkan pasokan tenaga listrik,
dengan rasio elektrifikasi dan konsumsi perkapita yang relatif
rendah demikian pula kian kritisnya kondisi pasokan tenaga
listrik. Grid tenaga listrik yang terisolasi perlu dihubungkan
dengan jaringan untuk menjaga kestabilan pasokan tenaga
listrik, bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga tetapi juga
untuk antisipasi pembangunan industri. Untuk menunjang hal
tersebut, maka akan dilakukan pemanfaatan sumber daya
energi lokal batubara, gas alam, geothermal, PLTA, dan energi
yang dapat diperbaharui seperti tenaga matahari dan angin.
2.5. Penguatan koneksitas nasional
Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis
dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian
domestik. Disamping itu, posisi strategis wilayah Indonesia
memainkan peranan sangat penting bagi penguatan integrasi
perekonomian nasional dan global.
Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung
peningkatan koneksitas nasional masih relatif terbatas dan
harus segera ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan
infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk
memanfaatkan peluang yang ada dalam meningkatkan
investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
2.6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal utama
dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, SDM perlu
terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing
yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan
Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG), melalui
pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan
peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
Tantangan pembangunan SDM meliputi :
a. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi
masyarakat
b. Tantangan dalam pembangunan pendidikan
c. Tantangan dalam mempercepat peningkatan taraf
pendidikan seluruh masyarakat
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
d. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka
memperkukuh karakter dan jatidiri bangsa
e. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan
gender, peranan perempuan dalam pembangunan, serta
perlindungan perempuan dan anak.
2.7. Penanggulangan kemiskinan
Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil
pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan
dan kerentangan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan
yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja
yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti.
Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada
40% penduduk berpendapatan terbawah adalah :
a. Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh terdiri dari
penduduk yang bekerja paruh waktu, termasuk di
dalamnya rumah tangga nelayan, rumah tangga petani
berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan,
dan rumah tangga buruh perkotaan.
b. Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja
sebagai pekerja keluarga.
c. Penduduk miskin yang tidak memiliki aset termasuk
pekerjaan.
Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan
pembangunan dan memastikan bahwa penduduk miskin
memperoleh perlindungan sosial adalah :
a. Menciptakan pertumbuhan inklusif
b. Memperbesar investasi padat pekerja
c. Memberikan perhatian khusus kepada usaha kecil mikro
dan kecil
d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal
e. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan
sektor pertanian
2.8. Gender dan Perlindungan Anak
Kiprah kaum perempuan dalam pembangunan
sangatlah diperlukan. Kaum perempuan mempunyai hak dan
kesempatan yang sama, terdapat suatu kenyataan bahwa
beban yang dihadapi kaum perempuan cukup berat. Misalnya
angka kematian ibu melahirkan, atau masalah akses terhadap
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
layanan kesehatan yang baik, angka buta huruf atau
keterbelakangan dalam pendidikan, masalah kemiskinan dan
kelangkaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, sampai
pada masalah kekerasan yang kerapkali menimpa kaum
perempuan.
Untuk itu kaum perempuan hendaknya mengambil
peran strategis dalam proses pembangunan, ikut memastikan
arah gerak pembangunan, sehingga kaum perempuan
mendapatkan hak dasarnya, dimana kebijakan yang muncul
akan mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada
kesetaraan dan keadilan gender.
Sementara itu anak adalah generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan merupakan bagian terpenting dari
proses pembangunan sebagai investasi sumberdaya manusia.
Anak harus dipenuhi kebutuhannya, ditingkatkan kualitas
hidupnya, dan dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, sangat
urgen mengintergrasikan perspektif gender dan anak ke dalam
siklus perencanaan dan penganggaran.
3. Isu Regional/ Propinsi
3.1. RTRW Nasional dan RTRW Propinsi menetapkan
Kabupaten Barru sebagai Kawasan Strategi Nasional,
khusunya di kawasan EMAS (Sepe’e, Mangempang,
Siawung)
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tantang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang
wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan
strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional
dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan
ruang di wilayah Sulawesi Selatan.
Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2009-2013,
Kabupaten Barru ditetapkan sebagai kawasan ekonomi
khusus (KEK), penetapan Kabupaten sebagai KEK,
merupakan peluang bagi investor yang menanamkan
modalnya di Kabupaten Barru.
31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Kabupaten Barru merupakan daerah yang potensi untuk
pengembangan KEK, karena memiliki kolam pelabuhan alam
yang terdalam (15-25 m) sepanjang koridor pesisir barat
Sulawesi-Selatan dengan memiliki potensi pengembangan
kepelabuhan yang paling luas dimaan kapasitas tonase kapal
yang paling besar dan dengan kawasan potensi sunami yang
sangat kecil. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Barru
sangat berpotensi untuk pengembangan KEK yaitu diwilayah
Kecamatan Barru yang meliputi kelurahan Sepe’e,
Mangempang dan Siawung serta Kecamatan Balusu Desa
Madelo dan Desa Binuang yang biasa disingkat dengan
Kawasan Emas.
Pembangunan kawasan ekonomi khusus di daerah
penting mengingat negara Republik Indonesia terletak pada
kedudukan strategis sebagai negara kepulauan dengan
keanekaragaman ekosistemnya dan memiliki sumber daya
alam yang harus dikelolah dan dilindungi menuju mewujudkan
pencapaian tujuan pembangunan nasional yang
berkelanjutan.Oleh sebab itu perencanaan pembangunan
regional dengan industri sebagai penggerak utama perlu
dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu mengacu kepada
tata ruang, sehingga menjadi satu kesatuan tata lingkungan
yang dinamis serta tetap memelihara kemampuan daya
lingkungan hidup sesuai paradigma pembangunan yang
berwawasan lingkungan dan memantapkan ketahanan
nasional.
Kabupaten Barru merupakan kabupaten dengan
dinamika yang sangat tinggi, terutama karena posisinya yang
berada di jalur utama trans Sulawesi dan berada diantara dua
kota besar yaitu kota Makassar dan Pare-pare. Dari sisi
perkembangan ekonomi dan industri kabupaten Barru sangat
potensial antara lain tersedianya sumber daya wilayah pesisir,
sumber daya pertanian, dan sumber daya mineral yang relatif
masih belum sepenuhnya dikelolah secara optimal.
3.2. Penyelamatan kawasan pesisir dan ekosistemnya
Wilayah pesisir dan ekosistemnya merupakan bagian
sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga
kelestariannya serta dimanfaatkan sebesar-besarnya
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan
datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap
perekonomian daerah. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan
ekosistemnya memerlukan perencanaan yang terpadu
sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak
terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu
lingkungan.
Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir
mengehendaki adanya keberlanjutan, mengingat wilayahnya
terdapat beraneka ragam sumberdaya. Oleh karena itu, perlu
adanya kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya melalui perencanaan yang terintegrasi antar
sektor dan pemangku kepentingan.
3.3. Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi
Sebagai salah satu kabupaten yang baru saja keluar
dari deretan kabupaten tertinggal di Indonesia tentunya
membutuhkan kebijakan anggaran dari Pemerintah dalam hal
upaya percepatan pembangunan yang didukung oleh
ketersediaan infrastruktur perekonomian, sehingga daerah ini
dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat
mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain
yang sudah relatif lebih maju mengingat bahwa (i) Kabupaten
Barru memiliki posisi yang strategis, tepat di antara poros kota
Makassar dan Kota Parepare dan berada pada jalur trans
Sulawesi. Posisi ini sangat strategis dalam mendukung
peningkatan sistem distribusi logistik nasional, karena
Kabupaten persinggahan bagi transportasi darat dan
pelabuhan Garongkong merupakan pelabuhan yang selalu
dilewati kapal yang berlayar dari dan menuju pulau Jawa dan
KTI, (ii) Kabupaten Barru memiliki sumberdaya alam yang
dapat dijadikan lokomotif pembangunan daerah, yakni
pertambangan dan energi mineral, pertanian, peternakan,
perikanan .
Ekonomi nasional dalam gerak dan kiprahnya tidak
terlepas dari kontribusiekonomi regional maupun ekonomi
lokal.Hal ini sudah sangat di sadari oleh pemerintah, sehingga
setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan
perekonomiannya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh
33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
masing-masing daerah tersebut. Untuk mempercepat
pengembangan ekonomi d wilayah tertentu yang bersifat
strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk
menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam
kesatuan ekonomi nasional.
3.4. Kehidupan beragama
Kabupaten Barru dikenal sebagai sebuah wilayah yang
penduduknya agamais. Sebagai sebuah wilayah yang
mayoritas penduduk beragama islam dari berbagai suku
bangsa, dan juga beberapa penganut agama lain, maka
kehidupan beragama di wilayah ini senantiasa perlu di
kembangkan dan dibina. Pengembangan dan pembinaan
kehidupan beragama diperlukan karena begitu banyaknya
paham dan pengaruh yang bisa mencederai keyakinan
beragama dan akhlak para penganut agama. Di era sekarang
ini dimana lalu lintas informasi begitu kuat dan tidak terhalang
oleh jarak, maka yang menjadi penting untuk dilakukan adalah
menjaga keyakinan dan akhlak agama yang dianut oleh
masing-masing juga menjaga generasi muda dari pengaruh
buruk kemajuan teknologi.
3.5. Kerawanan Bencana
Bencana yang berpotensi melanda wilayah Sulawesi
Selatan adalah banjir, gerakan tanah, gempa bumi, dan
tsunami. Banjir yang terjadi dapat disebabkan oleh terjadinya
proses degradasi kawasan lindung yang sebagian besar
berupa hutan lindung baik di hulu maupun di hilir daerah
sungai yang sering dijumpai pada kawasan perdesaan, dan
juga dapat disebabkan oleh sistem drainase yang tidak
berfungsi secara optimal.
Kabupaten Barru merupakan sebuah kabupaten di
Provinsi SulawesiSelatan, dengan Ibukotanya adalah Kota
Barru. Dengan luaswilayah 1174 km2 yang terbagi kedalam
tujuh kecamatan danjumlah populasi 161.732 jiwa dengan
jumlah Laki-laki 78.266 jiwadan Perempuan 83.466
jiwa.Kabupaten ini memiliki kondisi alam yang kompleks yang
digambarkan dengan topografi tertinggi >1500 mdpl seluas 75
ha(0,06% dari luas wilayah) dan dengan kemiringan lereng
>400 seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada
34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
semuakecamatan. Selain daratan, terdapat juga wilayah laut
teritorialseluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km yang
berbatasanlangsung dengan Selat Makassar. Melihat kondisi
topografikabupaten sedemikian rupa, maka dapat di katakan
KabupatenBarru juga memiliki kerentanan terhadap berbagai
bencana alam.Ketersediaan peta rawan bencana dipandang
menjadi suatu halyang sangat perlu dan bersifat mendesak
ketesediaannya karenahal ini saat ini sangat berpengaruh
pada beberapa sektor terkaitseperti penataan ruang wilayah,
baik dalam skala kabupatenmaupun kecamatan dan yang
paling penting adalah upayamereduksi jumlah korban dan
kerugian materi yang ditimbulkan olehbencana alam tersebut.
4. Isu Strategis Daerah
4.1. Urusan Wajib Pemerintah Pelayanan Dasar
1. Urusan Pendidikan
Pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
Belum optimalnya aksesibilitas,sarana dan prasarana
dan peran Serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan;
2. Urusan Kesehatan
Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal
pelayanan kesehatan,
Masih adanya ancaman penyakit menular maupun
penyakit yang tidak menular, serta meningkatnya
penyakit degenerative (Kanker, Jantung, etc)
Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan
PerilakuHidup Bersihdan Sehat (PHBS) masih
kurang;
Pembinaan perbaikan Gizi anak atau perbaikan
Gizi1000 hari pertama kehidupan.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Belum meratanya aksesibilitas pelayanan
transportasi
Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana
sumberdaya air untuk penyediaan kebutuhan air
bersih/minum
Penyediaan biaya pemasangan air bersih PDAM
35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Masih rendahnya akses terhadap sanitasi yang layak
Tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan
sarana irigasi yang masih tinggi
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam
pemeliharaan sarana danp rasarana.
Belum semua wilayah mempunyai Rencana Dasar
Tata Ruang, produk tata ruang yang telah disusun
belum disadari sebagai produk yang mempunyai
kekuatan hukum
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib
penataan ruang.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan
kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan
dan pensertifikatan tanah
Belum memadainya penyediaan sarana dan
prasarana dasar permukiman dan masih
besarnya kesenjangan pemenuhanakan
rumah layak huni.
Masih besarnya kesenjangan pemenuhan rumah
layak huni
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat
Masih seringnya terjadi gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat
Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam
mematuhi peraturan
Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam
membangun kualitas politik dan berdemokrasi
Cenderung menurunnya jiwa nasionalisme dan
patriotisme segenap lapisan masyarakat
6. Urusan Sosial
Masih cukup tingginya angka kemiskinan,
pengangguran dan Penyandang Masalah
KesejahteraanSosial(PMKS).
Tingginya konflik sosial dimasyarakat dan kejadian
36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
bencana alam.
Penyediaan tunjangan kematian dan ta’ziah
Masih kurang diberdayakannya panti-panti sosial
Penyediaan beras miskin bagi penduduk miskin yang
tersebar di desa/kelurahan
4.2. Urusan Wajib Pemerintah Non Pelayanan Dasar
1. Urusan Lingkungan Hidup
Menurunnya daya tamping lingkungan akibat
pencemaran dan pengrusakan lingkungan
Belum optimalnya pengawasan terhadap oknum
pengrusakan lingkungan
Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku
Kesadaran masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan lingkungan hidupmasih kurang;
Makin meningkatnya dampak kerusakan Daerah
Aliran Sungai (DAS)
2. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Masih terbatasnya sarana dan prasarana
pengembangan pemuda dan olahraga,
Masih kurangnya pembinaan kepemudaan,
Masihkurangnya pembinaan dan peningkatan
prestasi olahraga.
Kurangnya koordinasi antar sektor yang menaungi
kepemudaan dan keolahragaan.
3. Urusan Penanaman Modal
Belum tersedianya data dan informasi peluang
investasi
Belum optimalnya pengelolaan investasi daerah
Belum optimalnya pelayanan perizinan investasi
Belum kondusifnya iklim investasi khususnya terkait
lahan yang sangat terbatas dan masalah kepemilikan
masyarakat
Lahan bagi usaha industri berskala
menengah/besarterbatas.
4. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Belum optimalnya pemberdayaan koperasi UMKM
untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi yang
37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
berkualitas dan berkelanjutan,
Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan
disainproduk, yang berdampak pada diversifikasi
produk masih rendah;
Jaringan pasar industry kecil dan kemitraan dalam
usaha pemasaran masih terbatas;
Masih terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan
kemitraan dalam pemasaran
Masih kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat
5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat
dalam tertib administrasi kependudukan.
Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk
6. Urusan Tenaga kerja
Masih terbatasnya lapangan kerja produktif
Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sesuai
kebutuhan pasar
Penyediaan bantuan pertukangan, perbengkelan,
dan jahit menjahit berdasarkan profesi
Masih rendahnya perhatian terhadap kesehatan dan
keselamatan kerja bagi pekerja dan kelompok kerja
sektor informal
7. Urusan Pertanian
Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk
mengkonsumsi produk pangan lokal
Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi
focus daerah,
Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk
pangan local cenderung menurun.
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Tingginya pengaruh negative media terhadap
pembentukan kepribadian anak,
Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar
dan anak putus sekolah masih ada;
38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan
pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak
dari tindak kekerasan
Masih rendahnya keterlibatan gender dan anak
dalam pembangunan
9. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap
kesehatan reproduksi,
Masih tingginya angka resiko melahirkan bagi ibu
hamil
Masih kurangnya tenaga penyuluh kesehatan dan
keluarga berencana
Masih tingginya angka pertumbuhan penduduk
10. Urusan Perhubungan
Kurangnya sarana dan prasarana lalulintas dan
angku tanjalan,
Dayatampunginfrastrukturtransportasi
Belum meratanya aksesibilitas pelayanan
transportasi
11. Urusan Komunikasi dan Informatika
Belum optimalnya penerapan E-Government dalam
pelayanan publik
Belum meratanya pusat-pusat informasi desa
Masih terdapatnya wilayah-wilayah yang belum
terlayani provider telekomunikasi (handphone)
12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan
masyarakat desa,peran perempuan dalam
pembangunan,dan tatakelola pemerintahan desa.
Ketidak berdayaan masyarakat disebabkan Faktor
ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya
Aksesinformasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan
Belum focus dan tidak sinerginya gerakan
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara
pemerintah, pemprov, pemkab/pemkot dan desa.
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Perlunya diantisipasi akan berakhirnya program
PNPM
Belum fokus dan belum bersinerginya program-
program pemberdayaan masyarakat dari
pusat/provinsi dengan program pemerintah
kabupaten
13. Urusan Kebudayaan
Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya
dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya
pengelolaan kekayaan budaya, dan masih
terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku
budaya.
Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya
masih kurang;
Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh
negative cukup banyak;
Terjadinya degrades nilai budaya dan kearifan lokal
Tidak tersedianya pusat studi pengkajian agama dan
budaya
14. Urusan Statistik
Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam
pengelolaan data dan statistik.
Masih kurangnya pembiayaan, sarana dan prasarana
pendukung pengelolaan data dan statistik
15. Urusan Perpustakaan
Belum memadainya sumberdaya manusia, sarana
dan prasarana kearsipan.
Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data
masih rendah.
Regulasi tentang kearsipan belum dilaksanakan
secara maksimal.
Belum bersinerginya pengelolaan kearsipan di tingkat
kabupaten, kecamatan dan desa
Belum memadainya sarana dan prasarana serta
SDM perpustakaan
Masih rendahnya minat baca masyarakat
Belum terkelolanya dengan baik perpustakaan
40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Masih minimnya bahan bacaan perpustakaan dan
kurangnya variasi bacaan
16. Urusan Pertanahan
Kurangnya masyarakat yang memiliki dokumen
pertanahan yang lengkap
Masih tingginya masalah sengketa pertanahan
17. Urusan Persandian
Masih kurangnya SDM yang menguasai persandian
4.3. Urusan Pilihan Pemerintah Daerah
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air serta
fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan,
Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya
Keterbatasan infastruktur/sarpras dari perikanan
budidaya,tangkap dan pengelolaan hasil kelautan
dan perikanan
Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha
kelautan dan perikanan
Masih maraknya pelaku illegal fishing
Masih kurangnya kajian terhadap pengelolaan
sumberdaya kemaritiman
Belum rampungnya pembangunan sentra perikanan
terpadu (PPI)
2. Urusan Pertanian
Pengembangan penyediaan sarana dan prasarana
perkebunan, peternakan, perikanan serta teknologi
untuk mendukung peningkatan produksi dan
produktivitas;
Alih fungsi lahan pertanian kenonpertanian masih
cukup tinggi;
Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual,
serta belum optimalnya manajemen agribisnis.
Pengembangan penyediaan saranaprasarana,
teknologi dan kelembagaan untuk mendukung
peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai
tambah hasil perkebunan.
41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
3. Urusan Kehutanan
Degradasi hutan dan lahan;
Alih fungsi lahan;
Luas hutan semakin berkurang akibat dari kegiatan
penambangan;
Luas lahan kritis masih cukup banyak
Belum optimalnya pengukuran luasan hutan dan
batas-batasnya
4. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Terbatasnya pasokan listrik untuk industry dan
rumahtangga
Masih banyak penambangan yang tidak ramah
lingkungan.
Potensi energy terbarukan seperti energy matahari
dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal
5. Urusan Pariwisata
Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam
pengembangan pariwisata masih rendah.
Belum optimalnya pengelolaan pariwisata baik
destinasi, atraksi budaya dan managemen
kelembagaannya
Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam
pengembangan pariwisata
Masih kurangnya kualitas SDM petugas dan pelaku
usaha pariwisata
Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
pariwisata
Belum optimalnya promosi wisata
6. Urusan Perindustrian
Masih kurangnya kualita smanajemen pengelolaan
usaha bagi UMKM,
Industri berbasis sumber daya lokal belum
berkembang secara merata
Inovasi produk belum mampu mengimbangi
kebutuhan pasar,dan belum optimalnya kemitraan
antar pelaku usaha.
42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
7. Urusan Perdagangan
Rendahnya daya saing produkdi pasar nasional
maupun global, belum lancarnya distribusi bahan
pokok/barang strategis,
Belum optimalnya kesiapan menghadapi
perdagangan bebas, MEA, dan lainnya
Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana
perdagangan seperti pasar
Penyediaan biaya untuk menyanggah harga
komoditas andalan
8. Urusan Transmigrasi
Masih kurangnya perhatian dan kemauan
masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi
Sulitnya menyediakan lokasi transmigrasi
4.4. Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
1. Urusan Penelitian dan Pengembangan
Fungsi kelitbangan belum optimal,
Rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan
pengembangan pembangunan,
Belum adanya sinergitas kebijakan yang mendukung
kelitbangan.
2. Urusan Perencanaan
Masih kurangnya data pendukung perencanaan
pembangunan
Belum konsistennya mekanisme perencanaan
pembangunan, termasuk perencanaan program,
kegiatan, dan penganggarannya.
Belum optimalnya dan belum meratanya kesadaran
masyarakat pentingnya perencanaan dari bawah
3. Urusan Pemerintahan Umum
Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah
Belum Optimalnya pelayanan pemerintahan kepada
masyarakat
Belum sesuainya kompetensi pegawai dengan
kebutuhan riil
Masih kurangnya SKPD yang memiliki SOP dan SPM
43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi
dalam mendukung pelayanan publik
Masih lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum
dan perundang-undangan
Masih perlunya penataan struktur dan budaya
organisasi/ kelembagaan instansi pemerintah dalam
mendukung pemerintahan yang responsif
Masih kurangnya reward and punishment dalam
rangka peningkatan motivasi aparatur
Penyediaan tunjangan haji/umroh bagi Guru dan
PNS lainnya yang berprestasi
Masih tingginya permasalahan terkait pertanahan
dan aset pemerintah pada tiap SKPD.
E. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Barru Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor
01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Berita
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 75).
F. Sistematika Penulisan
LKIP Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016 berpedoman
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :
Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun
yang bersangkutan.
45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan
capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
Lampiran
46
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada
dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun
2016.
A. RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
1. Visi
Visi pembangunan Kabupaten Barru 2016-2021 mengacu
pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati hasil
pemilihan kepala daerah tahun 2015 yaitu;
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat
Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten
Barru selama tahun 2016-2021 dengan penjelasan makna visi
sebagai berikut:
a. Lebih maju mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator
pembangunan akan lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita,
angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbaga
iindikator sosial, ekonomi dan politik lainnya
b. Sejahtera mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru
dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan
kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.
c. Taat asas mengandung arti ; Pembangunan KabupatenBarru
yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan
norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal
d. Bermartabat mengandung arti ; Bahwa pembangunan di
Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada
semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan
mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
e. Bernafaskan keagamaan mengandung arti ; Seluruh aktivitas
dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan
pada nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.
47
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
2. Misi
Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan
jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
b. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan
Untuk Kesejahteraan Masyarakat
c. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif
d. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah Di
Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional
e. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik ( Good
Governance)
3. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah daerah yang akan dicapai sebagai
berikut :
a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sasaran yang ingin
dicapai dari tujuan ini adalah Meningkatnya kualitas pertumbuhan
ekonomi
b. Meningkatkan kualitas SDM. Sasaran yang ingin dicapai dari
tujuan ini adalah:
a) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan
pendidikan.
b) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan
kesehatan.
c) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
d) Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman
kemiskinan dan kerentanan untuk miskin serta menurunnya
jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS).
e) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius.
c. Meningkatnya daya saing daerah. Sasaran yang ingin dicapai
dari tujuan ini adalah:
a) Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi.
b) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara terpadu.
c) Berkembangnya kawasan strategis kabupaten.
d) terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat
mendukung pengembangan daya saing.
48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
d. Meningkatnya kerjasama antar wilayah. Sasaran yang ingin
dicapai dari tujuan ini adalah Berkembangnya penanaman modal
dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar
daerah/lembaga.
e. Terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
menjaga kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan
daerah. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah
Berkembangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran
berdemokrasi masyarakat serta enerapan nilai-nilai kearifan
lokal.
f. Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan
masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
a) Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan
perlindungan masyarakat.
b) Meningkatnya penanganan bencana.
g. Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja
dalam tatanan pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai dari
tujuan ini adalah Meningkatnya kualitas penghayatan dan
pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada
tatanan pemerintahan.
h. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta
memuaskan masyarakat.. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan
ini adalah:
a) Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik
b) Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan
pengawasan DPRD
Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 berserta
dengan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut.
49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Misi 1: Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi
Misi 2 : Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme sdm
Meningkatkan kualitas SDM
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
Rata-rata lama sekolah/ angka harapan sekolah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka harapan hidup
Meningkatnya penyerapan tenagakerja
Persentase tingkat pengangguran terbuka
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kerentanan untuk miskin dan menurunnya jumlah serta jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Persentase Penduduk Miskin
Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius
Rasio tempat ibadah terhadap pemeluk agama
Misi 3 : Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
Meningkatnya daya saing daerah.
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi
Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu
Penegakan hukum lingkungan
Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan
Berkembangnya kawasan strategis kabupaten
Persentase kawasan yang dikembangkan
terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembangan daya saing
Persentase SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA)
Meningkatnya kerjasama antar wilayah.
Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah/ lembaga
Pertumbuhan nilai investasi dan jumlah kerjasama
- Nilai Investasi (Rp)
- Jumlah Kerjasama antar daerah /lembaga
Misi 4 : Menciptakan lingkungan yang kondusif
Terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah
Berkembangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokrasi masyarakat serta penerapan nilai –nilai kearifan lokal
Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu
- pemilihan legislatif
- pemilihan presiden
- pemilihan gubernur
- pemilihan bupati
Meningkatnya peran serta masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan
Persentase desa swasembada/
Indeks desa membangun
51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Meningkatnya penanganan bencana
Persentase bencana yang tertangani
Misi 5 : Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)
Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintahan
Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan
Persentase SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.
Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik
Akuntabilitas kinerja keuangan dan pemerintahan
- Akuntabilitas Keuangan
- Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD
Persentase perda yang ditetapkan
B. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan
dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Penetapan Kinerja Kabupaten Barru tahun 2016 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
52
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Kabupaten Barru Tahun 2016
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi
6,98%
2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
Rata-rata lama sekolah/ angka harapan sekolah
7,34 Tahun
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka harapan hidup 67,79 Tahun
4 Meningkatnya penyerapan tenagakerja
Persentase tingkat pengangguran terbuka
7,32%
5 Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kerentanan untuk miskin dan menurunnya jumlah serta jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Persentase Penduduk Miskin
8,99%
Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani
24,76%
6 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius
Rasio tempat ibadah terhadap pemeluk agama
1 : 655
7 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi
Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
67,96%
8 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu
Penegakan hukum lingkungan
100%
Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan
23%
9 Berkembangnya kawasan strategis kabupaten
Persentase kawasan yang dikembangkan
68,42%
13 Kawasan
10 terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembangan daya saing
Persentase SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA)
5%
11 Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah/ lembaga
Pertumbuhan nilai investasi dan jumlah kerjasama:
53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
- Nilai Investasi (Rp) 1.089.644.174.985
- Jumlah Kerjasama antar daerah /lembaga
11 Kerjasama antar lembaga
12 Meningkatnya peran serta masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan
Persentase desa swasembada/
1,82%
Indeks desa membangun
0,63
13 Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
100%
14 Meningkatnya penanganan bencana
Persentase bencana yang tertangani
100%
15 Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan
Persentase SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian
3%
16 Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik
Akuntabilitas kinerja keuangan dan pemerintahan:
- Akuntabilitas Keuangan
WTP
- Akuntabilitas Kinerja C
17 Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD
Persentase perda yang ditetapkan
100%
54
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strateji
instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan
dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 berdasar pada Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Untuk
mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan skala
pengukuran kinerja sebagai berikut :
76% sd 100% = Sangat Baik
51% sd 75% = Baik
26% sd 50% = Cukup Baik
0% sd 25% = Kurang Baik
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase
capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%
termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Dalam rangka
mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu
dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi
kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan
demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari
instansi pemerintah yang bersangkutan.
55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Kabupaten Barru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021. Upaya
untuk meningkatkan akuntabilitas, Kabupaten Barru juga melakukan
reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Secara umum Pemerintah
Kabupaten Barru telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi
tanggung jawab organisasi. Pencapaian kinerja sasaran pembangunan
Kabupaten Barru berdasarkan tujuan pembangunan Kabupaten Barru
yang ingin diwujudkan selama tahun 2016 disajikan dalam table di bawah
ini.
Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Satuan Target Realisasi Persen (%) Interpretasi
Misi 1: Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi
Persen 6,98 7,2 103,15 Sangat Berhasil
Misi 2 : Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme sdm
Meningkatkan kualitas SDM
Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
Rata-rata lama sekolah/angka harapan sekolah
Tahun 7,34 7,34 100,00 Sangat Berhasil
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Angka harapan hidup
Tahun 67,79 67,79 100,00 Sangat Berhasil
Meningkatnya penyerapan tenagakerja
Persentase tingkat pengangguran terbuka
Persen 7,32 7,32 100,00 Sangat Berhasil
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kerentanan untuk miskin dan menurunnya jumlah serta jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Persentase Penduduk Miskin
Persen 8,99 8,99 100,00 Sangat Berhasil
56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani
Persen 24,76 24,85 100,36 Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius
Rasio tempat ibadah terhadap pemeluk agama
Rasio 1 : 655 1 : 655 100 Sangat Berhasil
Misi 3 : Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
Meningkatnya daya saing daerah
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi
Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
Persen 67,96 65,02 95,67 Sangat Berhasil
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu
Penegakan hukum lingkungan
Persen 100 100 100,00 Sangat Berhasil
Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan
Persen 23 23 100,00 Sangat Berhasil
Berkembangnya kawasan strategis kabupaten
Persentase kawasan yang dikembangkan
Persen 68,42 68,42 100,00 Sangat Berhasil
terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembangan daya saing
Persentase SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA)
Persen 5 5 100,00 Sangat Berhasil
Meningkatnya kerjasama antar wilayah.
Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah/ lembaga
Pertumbuhan nilai investasi dan jumlah kerjasama :
- Nilai Investasi (Rp)
Rupiah 1.089.644.174.985 537.393.500.000 49,32 Cukup Baik
- Jumlah Kerjasama antar daerah /lembaga
Kerjasama
11 11 100 Sangat Berhasil
Misi 4 : Menciptakan lingkungan yang kondusif
Terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah
Meningkatnya peran serta masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan
Persentase desa swasembada/
Persen 1,82 1,82 100 Sangat Berhasil
Indeks desa membangun
Nilai IDM
0,63 0,63 100 Sangat Berhasil
57
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentrama,Keindahan)
Persen 100 100 100 Sangat Berhasil
Meningkatnya penanganan bencana
Persentase bencana yang tertangani
Persen 100 100 100 Sangat Berhasil
Misi 5 : Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance)
Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintahan
Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan
Persentase SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian
Persen 3 3 100 Sangat Berhasil
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.
Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik
Akuntabilitas kinerja keuangan dan
pemerintahan :
- Akuntabilitas Keuangan
Opini Audit
WTP TW 0 Kurang Baik
- Akuntabilitas Kinerja
Predikat AKIP
C C 100 Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD
Persentase perda yang ditetapkan
Persen 100 112,5 112,5 Sangat Berhasil
Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 22 sasaran
yang mencakup indikator sasaran, diketahui bahwa 20 indikator sasaran
Sangat Baik , 1 indikator sasaran Cukup Baik dan 1 indikator sasaran
realisasi nilai capaian kinerja Kurang Baik. Rata-rata realisasi capaian
kinerja mencapai 93,68% atau bermakna sangat baik. Jadi capaian
kinerja Pemerintah Kabupaten Barru pada tahun 2016 “Sangat Baik”.
Adapun analisis capaian kinerja Kabupaten Barru dijelaskan sebagai
berikut.
Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2016 yaitu ” Meningkatkan kesejahteraan
ekonomi” terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran.
Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Indikator yang
mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Pertumbuhan ekonomi.
58
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :
PDRB tahun pengamatan - PDRB tahun pengamatan sebelumnya ---------------------------------------------------------------- X 100%
PDRB tahun pengamatan sebelumnya
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebagai tahun pertama
RPJMD 2016-2021 sebesar 7,2% dari target sebesar 6,98% dengan
capaian sebesar 103,15%
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 0,88%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 6,32% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 7,26%
pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya
adalah sebesar 99,17%.
Indikator “pertumbuhan ekonomi” merupakan indikator makro
pembangunan yang dihitung berdasarkan data statistik setiap tahunnya.
Komponen yang diukur dalam pertumbuhan ekonomi menurut kategori
usaha jasa lainnya, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan,
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa
perusahaan, real estate, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan
komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan
pergudangan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah
dan daur ulang, pengadaan listrik dan gas, industri dan pengolahan,
pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan.
Program yang mendukung indikator kinerja adalah sebanyak 26 program
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru
2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.2 Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi.”
dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Pertumbuhan ekonomi
Persen 6,32 6,98 7,2 103,15
7,26 99,17
59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas SDM
Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2016 yaitu ” Meningkatkan kualitas SDM”
terdiri dari 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran. Sasaran
yang mendukung pencapaian tujuan adalah :
1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Rata-
rata lama sekolah/angka harapan sekolah. Formula yang digunakan
untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut :
Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang
dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja Rata-
rata lama sekolah/angka harapan sekolah pada tahun 2016 sebagai
tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 7,34 Tahun dari target
sebesar 7,34 Tahun dengan capaian sebesar 100%
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 0,03%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 7,31 Tahun dan jika dibandingkan dengan target sebesar 7,49
Tahun pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya
adalah sebesar 97,60%.
Indikator “Rata-rata lama sekolah” merupakan indikator makro
pembangunan yang dihitung berdasarkan data statistik setiap tahunnya.
Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dari penghitungan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata-rata lama sekolah
diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah dalam
suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam
penghitungan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
Program yang mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah 12
program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Barru 2016-2021.
60
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.3
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan ” dengan indikator “Rata-rata lama
sekolah/angka harapan sekolah
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Rata-rata lama sekolah/angka harapan sekolah
Tahun 7,31 7,34 7,34 100
7,49 97,60
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Angka
Harapan Hidup. Formula yang digunakan untuk menghitung capaian
target indikator adalah sebagai berikut :
Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak
ada perubahan pola mortalitas menurut umur
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja Angka
Harapan hidup pada tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-
2021 sebesar 67,79 Tahun dari target sebesar 67,79 Tahun dengan
capaian sebesar 100%.
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 0,05%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 67,74 Tahun dan jika dibandingkan dengan target sebesar
68,01 Tahun pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka
capaiannya adalah sebesar 99,67%.
Indikator “angka harapan hidup” merupakan indikator makro
pembangunan yang dihitung berdasarkan data statistik setiap tahunnya.
Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dari penghitungan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka ini merupakan cerminan
dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan,
pengetahuan ibu tentang kesehatan, pemenuhan gizi ibu dan bayi dan
lain-lain sehingga Angka Harapan Hidup untuk sementara bisa mewakili
indikator Angka Lama Hidup. Program yang mendukung indikator kinerja
adalah 14 program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Barru 2016-2021.
61
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.4
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator “Angka harapan hidup”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Angka harapan hidup
Tahun 67,74 67,79 67,79 100
68,01 99,67
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah
Persentase tingkat pengangguran terbuka. Formula yang digunakan
untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut :
Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja ........................................... X 100%
Jumlah penduduk angkatan kerja
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016 sebagai
tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 7,32% dari target sebesar
7,32% dengan capaian sebesar 100%.
Sementara itu terjadi penurunan realiasi kinerja sebesar 0,36%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 7,68% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 6,68%
pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya
adalah sebesar 90,42%.
Indikator “tingkat pengangguran terbuka” merupakan indikator
makro pembangunan yang dihitung berdasarkan data statistik setiap
tahunnya. Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dari
penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian indikator ini
disebabkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus
mengupayakan penciptaan lapangan usaha/ pekerjaan baru melalui
berbagai skema program pembangunan. Program yang mendukung
indikator kinerja adalah 2 (dua) program sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
62
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.5
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya penyerapan tenagakerja” dengan indikator “Persentase tingkat pengangguran terbuka”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase tingkat pengangguran terbuka
Persen 7,68 7,32 7,32 100
6,68 90,42
4. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kerentanan untuk
miskin dan menurunnya jumlah serta jenis penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah :
4.1. Persentase Penduduk Miskin
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut:
(100 – angka kemiskinan)
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebagai tahun pertama
RPJMD 2016-2021 sebesar 8,99 dari target sebesar 8,99% dengan
capaian sebesar 100%.
Sementara itu terjadi penurunan realiasi kinerja sebesar 0,38%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 9,37% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 7,12%
pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya
adalah sebesar 73,74%
Capaian kinerja sebesar 100% disebabkan upaya percepatan
penanggulangan kemiskian terus dilakukan melalui kolaborasi dan
singkronisasi program dan kegiatan pada 17 SKPD yang terkait
penggulangan kemiskinan. Adapun SKPD terkait beserta program dan
kegiatan yang mendukung adalah :
63
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
1.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan kegiatan
Penanggulangan Kimiskinan Terpadu (PAKET)
1.2. Program percepatan pembangunan pedesaan, dengan kegiatan
Pendampingan dan Administrasi PNPM-MP yang terintegrasi
2. Dinas Pendidikan
2.1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan
kegiatan Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat
SD/MI dan SMP/M.Ts
2.2. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan Pemberian
Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/M.Ts
3. Dinas Kesehatan
3.1. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan kegiatan
a. Usaha Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
b. Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
3.2. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
dengan kegiatan Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat (JPKM)
4. Dinas Pekerjaan Umum
4.1. Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan Fasilitasi dan
stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
4.2. Program lingkungan sehat perumahan, dengan kegiatan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan
Pelayanan KTP, KK dan Akte kelahiran gratis bagi Keluarga Miskin
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6.1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil
(KAT) Dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya, dengan kegiatan:
a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
b. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi
keluarga miskin
64
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
7. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
7.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan kegiatan
Fasilitasi Permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di
perdesaan
8. Dinas kelautan dan Perikanan
8.1. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dengan
kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kelautan dan
perikanan
9. Dinas Peternakan
9.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian,
dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
10.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian,
dengan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian /
Perkebunan
11. Badan Ketahanan Pangan
11.1. Program Peningkatan kesejahteraan Petani, dengan kegiatan
Penguatan Masyarakat rawan Pangan
12. Dinas Kehutanan
12.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian, dengan
kegiatan Penanggulangan kemiskinan bidang kehutanan
13. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
13.1. Program Keluarga berencana, dengan kegiatan Penyediaan
pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin
13.2. Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan, dengan
kegiatan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha
ekonomi produktif
14. RSUD
14.1. Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin, dengan kegiatan
Pengembangan pelayanan kesehatan penduduk miskin
15. Bagian Perekonomian
15.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan kegiatan
Pemberian bantuan beras bersubsidi
16. Bagian Kesejahteraan Rakyat
16.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan kegiatan
Optimalisasi BAZ
65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
17. Bagian Pertanahan
17.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan kegiatan
Pelayanan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat miskin
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.6
Pencapaian Sasaran “Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kerentanan untuk miskin dan menurunnya jumlah serta jenis
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” dengan indikator “Persentase Penduduk Miskin”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase Penduduk Miskin
Persen 9,37 8,99 8,99 100
7,12 73,74
4.2. Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang
tertangani
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut :
Jumlah PMKS yang tertangani ...................................... X 100%
Jumlah PMKS yang ada
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani pada
tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 24,85%
dari target sebesar 24,76% dengan capaian sebesar 100,36%
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 6,4%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 18,45% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 50%
pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya
adalah sebesar 49,7%.
Capaian kinerja sebesar 100,36% disebabkan oleh adanya
percepatan penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) melalui pemberdayaan dan pembinaan. Pemberdayaan
yang dilakukan menyasar fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT)
dan PMKS lainnya, sedangkan pembinaan menyasar anak terlantar,
penyandang cacat dan trauma, eks penyandang penyakit sosial, napi,
PSK, narkoba dan PMKS lainnya. Program dan kegiatan yang
66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
mendukung indikator kinerja adalah 1 (satu) program sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.7
Pencapaian Sasaran “Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kerentanan untuk miskin dan menurunnya jumlah serta jenis
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” dengan indikator “Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Penyandang Masalah kesejahteraan sosial yang tertangani
Persen 18,45 24,76 24,85 100,36
50 49,7
5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Rasio
tempat ibadah terhadap pemeluk agama. Formula yang digunakan
untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut :
Jumlah tempat ibadah
...................................... X 1.000
Jumlah penduduk
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja Rasio
tempat ibadah terhadap pemeluk agama pada tahun 2016 sebagai
tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 1:655 dari target sebesar
1:655 dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian target sebesar 100%
diharapkan dapat dipertahankan dalam setiap tahun perencanaan
sampai pada tahun 2021 yang merupakan periode akhir RPJMD.
Indikator ini bermakna 1 tempat ibadah digunakan oleh 655
penduduk. Capaian kinerja sebesar 100% disebabkan pembangunan
infrastruktur tempat ibadah merupakan kegiatan bersama antara
pemerintah dengan masyarakat. Program yang mendukung indikator
kinerja adalah 1 (satu) program sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.8
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius” dengan indikator “Rasio tempat ibadah terhadap pemeluk
agama”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase tingkat pengangguran terbuka
Persen 1:655 1:655 1:655 100
1:655 100
Tujuan 3 : Meningkatnya daya saing daerah
Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2016 yaitu ”Meningkatnya daya saing daerah”
terdiri dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran. Sasaran
yang mendukung pencapaian tujuan adalah:
1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Jalan
dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik. Formula yang
digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai
berikut :
Panjang jalan dan jembatan kabupaten kondisi baik .............................................. X 100% Panjang seluruh jalan dan jembatan
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja Jalan
dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016
sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 65,02% dari target
sebesar 67,96% Tahun dengan capaian sebesar 95,67%.
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 0,03%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 62,99% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 82,59%
pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya
adalah sebesar 78,73%.
Capaian kinerja sebesar 95,67% disebabkan beberapa ruas jalan
mengalami kerusakan kembali sehingga mempengaruhi capaian target
pada indikator. Namun langkah-langka Pemerintah Kabupaten Barru
kedepannya adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan
68
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
jembatan yang mencegah kerusakan yang lebih besar sekaligus
mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi baik. Program yang
mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah 8 (delapan) program
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru
2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.9
Pencapaian Sasaran “Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi” dengan indikator “Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
Persen 62,99 67,96 65,02 95,67 82,59 78,73
2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup secara terpadu
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah:
2.1 Penegakan hukum lingkungan
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut :
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda
...................................... X 100%
Jumlah kasus lingkungan yang ada
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
penegakan hukum lingkungan pada tahun 2016 sebagai tahun
pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 100% dari target sebesar 100%
Tahun dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian target sebesar 100%
diharapkan dapat dipertahankan dalam setiap tahun perencanaan
sampai pada tahun 2021 yang merupakan periode akhir RPJMD.
Keberhasilan capaian kinerja sebesar 100% disebabkan pada
tahun 2016 tidak terdapat kasus lingkungan yang berarti juga tingkat
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup yang ramah
lingkungan masih tinggi. Program yang mendukung keberhasilan
indikator kinerja adalah 4 (empat) program sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
69
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.10
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu” dengan indikator “Penegakan hukum
lingkungan”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Penegakan hukum lingkungan
Persen 100 100 100 100 100 100
2.1. Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut :
Volume sampah yang ditangani
...................................... X 100%
Volume produksi sampah
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan pada tahun
2016 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 23% dari target
sebesar 23% dengan capaian sebesar 100%.
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 3%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 20% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 33,80%
pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya
adalah sebesar 68,05%.
Capaian kinerja sebesar 100% disebabkan oleh
dipertahankannya cakupan pelayanan persampahan di wilayah
perkotaan Kabupaten Barru dan kedepannya Pemerintah Daerah
melakukan langkah-langkah penyiapan lahan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) terutama di dua kecamatan yaitu Mallusetasi dan Soppeng Riaja.
Program yang mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah
sebanyak 11 program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Barru 2016-2021.
70
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.11
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu” dengan indikator “Persentase
penanganan sampah di wilayah perkotaan”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase penanganan sampah di wilayah perkotaan
Persen 20 23 23 100 33,80 68,05
3. Berkembangnya kawasan strategis kabupaten
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah
Persentase kawasan yang dikembangkan. Formula yang digunakan
untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut :
Jumlah kawasan yang dikembangkan
...................................... X 100%
Jumlah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase kawasan yang dikembangkan pada tahun 2016 sebagai
tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 68,42% dari target sebesar
68,42% Tahun dengan capaian sebesar 100%
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 5,26%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 63,16% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 100%
pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya
adalah sebesar 68,42%.
Capaian kinerja sebesar 100% disebabkan kesadaran masyarakat
untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru Tahun 2011-
2031. Hal ini sejalan pula dengan pola pengembangan kawasan dan
pewilayahan komoditas. Program yang mendukung keberhasilan
indikator kinerja adalah 6 (enam) program sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
71
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.12
Pencapaian Sasaran “Berkembangnya kawasan strategis kabupaten” dengan indikator “Persentase kawasan yang dikembangkan”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase kawasan yang dikembangkan
Persen 63,16 68,42 68,42 100 100 68,42
4. Terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat
mendukung pengembangan daya saing
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah
Persentase SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA).
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator
adalah sebagai berikut :
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA) ...................................... X 100%
Jumlah SKPD
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA)
pada tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 5%
dari target sebesar 5% Tahun dengan capaian sebesar 100%.
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 5%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 0% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 100% pada
tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya adalah
sebesar 5%.
Keberhasilan capaian kinerja sebesar 100% disebabkan oleh
terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah yang mana didalamnya mencakup penguatan inovasi daerah
sehingga pemerintah daerah mendorong percepatan stakeholder untuk
melakukan inovasi-inovasi daerah, walaupun pada RPJMD Kabupaten
Barru 2010-2015 sistem inovasi daerah belum menjadi indkator sasaran.
Program yang mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah 2 (dua)
program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Barru 2016-2021.
72
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.13
Pencapaian Sasaran “terciptanya sistem inovasi daerah (SIDA) yang dapat mendukung pengembangan daya saing” dengan indikator
“Persentase SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA)”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase SKPD yang menerapkan sistem inovasi daerah (SIDA)
Persen 0 5 5 100 100 5
Tujuan 4 : Meningkatnya kerjasama antar wilayah
Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2016 yaitu ” Meningkatnya kerjasama antar
wilayah.” terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran.
Sasaran tersebut adalah Berkembangnya penanaman modal dalam
negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah/ lembaga,
dengan indicator :
1. Pertumbuhan nilai investasi
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut:
Nilai Investasi (Rupiah)
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2016 sebagai tahun pertama
RPJMD 2016-2021 sebesar Rp. 537.393.500.000 dari target sebesar Rp.
1.089.644.174.985 dengan capaian sebesar 49,32%.
Sementara itu terjadi penurunan realiasi kinerja sebesar Rp.
304.142.150.684 dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD
Tahun 2010-2015 yaitu Rp. 841.535.650.684 dan jika dibandingkan
dengan target sebesar Rp. 2.515.743.013.958 pada tahun 2021 sebagai
tahun terakhir RPJMD maka capaiannya adalah sebesar 21,36%.
Capaian kinerja sebesar 49,32% disebabkan oleh terdapat
fenomena berkurangnya investor yang berinvestasi di Kabupaten Barru
dari 638 investor dari tahun 2015 menjadi 538 investor pada tahun 2016.
Disamping itu, investor yang berinvestasi di Kabupaten Barru merupakan
investor lokal menengah. Program yang mendukung keberhasilan
73
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
indikator kinerja adalah 2 (dua) program sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.14
Pencapaian Sasaran “Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah/ lembaga” dengan
indikator “Pertumbuhan nilai investasi”
Indikator Satuan Kondisi Awal Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%) Kondisi
AkhirlTahun 2021
(%)
Nilai Investasi
Rupiah 841.535.650.684 1.089.644.174.985 537.393.500.000 49,32 2.515.743.013.958 21,36
2. Jumlah kerjasama antar lembaga
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut:
Jumlah Kerjasama antar daerah /lembaga
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
jumlah kerjasama antar lembaga pada tahun 2016 sebagai tahun
pertama RPJMD 2016-2021 sebanyak 11 kerjasama dari target sebanyak
11 kerjasama dengan capaian sebesar 100%.
Sementara itu terjadi kenaikan realiasi kinerja sebanyak 1 (satu)
kerjasama dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun
2010-2015 yaitu 10 kerjasama dan jika dibandingkan dengan target
sebesar 14 kerjasama pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD
maka capaiannya adalah sebesar 78,57%.
Keberhasilan capaian kinerja sebesar 100% atau 11 kerjasama
terdiri dari perjanjian kerjasama bidang informasi dan kumunikasi, bidang
kesehatan, bidang infrastruktur sanitasi dan penyehatan lingkungan,
bidang perekonomian masyarakat desa, perbankan, air minum dan
bidang pertanian. Program yang mendukung keberhasilan indikator
kinerja adalah sebanyak 1 (satu) program sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
74
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.15
Pencapaian Sasaran “Berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah/ lembaga” dengan
indikator “Jumlah Kerjasama antar daerah /lembaga”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Jumlah kerjasama antar daerah / lembaga
Kerjasama 10 11 11 100 14 78,57
Tujuan 5 : Terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
menjaga kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah
Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2016 yaitu ” Terpeliharanya kesadaran
masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan antar
berbagai unsur dalam tatanan daerah” terdiri dari 1 (satu) sasaran
dengan 2 (dua) indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian
tujuan adalah Meningkatnya peran serta masyarakat desa /kelurahan
dalam pemberdayaan pembangunan. Indikator yang mewakili
pencapaian kinerja sasaran adalah:
1. Persentase desa swasembada/
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut :
Jumlah desa atau kelurahan berswasembada ...................................... X 10.000
Jumlah desa atau kelurahan
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
persentase desa swasembada pada tahun 2016 sebagai tahun pertama
RPJMD 2016-2021 sebesar 1,82% dari target sebesar 1,82% dengan
capaian sebesar 100%. Kinerja tahun 2016 dipertahankan sebagaimana
tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-2015 yaitu 1,82%
dan jika dibandingkan dengan target sebesar 93% pada tahun 2021
sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya adalah sebesar 1,96%.
75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian kinerja sebesar 100% berarti mempertahankan kondisi
sebelumnya namun dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6
tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen melakukan
pembinaan terhadap perkembangan penyusunan profil desa sebagai
bagian dari koordinasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam
Negeri. Program yang mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah
sebanyak 1 (satu) program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.16
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat desa /kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan” dengan indikator
“Persentase desa swasembada”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase desa swasembada/
Persen 1,82 1,82 1,82 100 93 1,96
2. Indeks Desa Membangun
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut :
Komponen penilaian IDM
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Indeks desa membangun pada tahun 2016 sebagai tahun pertama
RPJMD 2016-2021 sebesar 0,63 dari target sebesar 0,63 dengan
capaian sebesar 100%
Sementara itu terjadi kenaikan realiasi kinerja sebesar 0,02
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 0,61 dan jika dibandingkan dengan target sebesar 0,71 pada
tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya adalah
sebesar 88,73%.Indikator IDM meliputi 3 komponen utama yaitu:
1. Ketahanan sosial, meliputi kesehatan, pendidikan, modal sosial
(gotong royong) dan permukiman.
2. Ketahanan ekonomi
3. Ketahanan ekologi
76
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Berdasarkan penilaian IDM di Kabupaten Barru ada 4 (empat)
kategori desa, yaitu status maju (3 desa), status desa berkembang (16
desa), status desa tertingga (20 desa) dan status sangat tertinggal (1
desa). Program yang mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah
sebanyak 5 (lima) program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.17
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat desa / kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan” dengan indikator “Indeks
desa membangun”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Indeks desa membangun
Nilai IDM 0,61 0,63 0,63 100 0,71 88,73
Tujuan 6 : Mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan
masyarakat.
Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2016 yaitu ” Mewujudkan rasa aman dan
ketentraman di lingkungan masyarakat.” terdiri dari 2 (dua) sasaran
dengan 2 (dua) indikator sasaran. Sasaran yang mendukung pencapaian
tujuan adalah :
1. Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan). Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator adalah sebagai berikut :
Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 ...................................... X 100
Jumlah pelanggaran K3
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,
Keindahan) pada tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2021
sebesar 100% dari target sebesar 100% Tahun dengan capaian sebesar
100%. Pencapaian target sebesar 100% diharapkan dapat dipertahankan
dalam setiap tahun perencanaan sampai pada tahun 2021 yang
merupakan periode akhir RPJMD
77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Keberhasilan capaian kinerja sebesar 100% disebabkan tidak ada
pelanggaran K3 yang tidak terselesaikan. Penanganan K3 lintas SKPD
dimotori dimotori oleh Satuan Polisis Pamong Praja (Satpol PP)
Kabupaten Barru pada tahun 2016 melaksanakan melaksanakan 19 kali
penanganan atau penyelesaian pelanggaran K3 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Razia anak sekolah sebanyak 8 kali
2. Razia tempat hiburan sebanyak 1 kali
3. Penanganan demonstrasi sebanyak 5 kali
4. Penertiban pedagang sebanyak 5 kali
Program yang mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah
sebanyak 7 (tujuh) program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
Capaian indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.18
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat” dengan indikator “Persentase penyelesaian
pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Persen 100 100 100 100 100 100
2. Meningkatnya penanganan bencana
Adalah Persentase bencana yang tertangani. Formula yang
digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai
berikut :
Jumlah bencana yang tertangani ...................................... X 100
Jumlah bencana
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase bencana yang tertangani pada tahun 2016 sebagai tahun
pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 100% dari target sebesar 100%
Tahun dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian target sebesar 100%
diharapkan dapat dipertahankan dalam setiap tahun perencanaan
sampai pada tahun 2021 yang merupakan periode akhir RPJMD
78
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Keberhasilan capaian kinerja sebesar 100% disebabkan tidak ada
kejadian bencana yang tidak tertangani, dimana pada tahun 2016
kejadian bencana di Kabupaten Barru berdampak pada 116 keluarga.
Adapun jenis bencana yang terjadi:
1. Angin puting beliung 76 keluarga
2. Kebakaran 27 keluarga
3. Tanah longsong 9 keluarga
4. Banjir 2 keluarga
5. Abrasi 5 keluarga
Kejadian bencana tersebut telah tertangani secara keseluruhan
berupa bantuan logistik dan penanganan teknis. Program yang
mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah sebanyak 5 (lima)
program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Barru 2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.19
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya penanganan bencana” dengan indikator “Persentase bencana yang tertangani”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase bencana yang tertangani
Persen 100 100 100 100 100 100
Tujuan 7 : Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan
budaya kerja dalam tatanan pemerintahan
Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2016 yaitu ” Terwujudnya nilai dan ajaran
agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintahan”
terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator sasaran.
Sasaran yang mendukung pencapaian tujuan adalah
Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama
dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan. Indikator
yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Persentase SKPD
yang melakukan pelaporan kinerja harian.
79
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target
indikator Persentase SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian
adalah sebagai berikut :
Jumlah SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian ...................................... X 100
Jumlah SKPD
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Persentase SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian pada
tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar 3% dari
target sebesar 3% dengan capaian sebesar 100%
Sementara itu terjadi peningkatan realiasi kinerja sebesar 3%
dibandingkan tahun 2015 sebagai kondisi akhir RPJMD Tahun 2010-
2015 yaitu 0% dan jika dibandingkan dengan target sebesar 100% pada
tahun 2021 sebagai tahun terakhir RPJMD maka capaiannya adalah
sebesar 3%
Keberhasilan capaian kinerja sebesar 100% disebabkan oleh
semakin dipahaminya korelasi antara etos dan budaya kerja dalam
tataran pemerintahan dengan kualitas penghayatan dan pengamalan
ajaran keagamaan sehingga pelaporan kinerja harian merupakan sebuah
keniscayaan. Program yang mendukung indikator kinerja adalah sebayak
1 (satu) program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Barru 2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.20
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan.” dengan indikator “Persentase SKPD yang melakukan
pelaporan kinerja harian”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase SKPD yang melakukan pelaporan kinerja harian
Persen 0 3 3 100
100 3
80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Tujuan 8 : Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.
Sasaran pembangunan yang terkait dengan tujuan pembangunan
Kabupaten Barru Tahun 2016 yaitu ” Terwujudnya pelayanan umum
yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.” terdiri dari 2
(dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran. Sasaran yang
mendukung pencapaian tujuan adalah :
1. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah
Akuntabilitas kinerja keuangan dan pemerintahan, yang terdiri dari
akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Formula yang
digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai
berikut :
Indikator Rumus Satuan
Akuntabilitas kinerja keuangan
dan pemerintahan :
- Akuntabilitas Keuangan Komponen
penilaian audit
keuangan
Opini Audit
- Akuntabilitas Kinerja Komponen
penilaian
evaluasi kinerja
Predikat AKIP
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja
Akuntabilitas kinerja keuangan dan pemerintahan pada tahun 2016
sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2021 untuk Akuntabilitas Keuangan
sama dengan target yaitu mendapat opini BPK Tidak Wajar (TW) dan
demikian halnya dengan Akuntabilitas Kinerja, realisasi sesuai dengan
target yaitu mendapat predikat AKIP C dengan capaian 100%. Jika
dibandingkan dengan target pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir
RPJMD maka diharapkan opini audit akuntabilitas keuangan adalah
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan untuk predikat AKIP Akuntabilitas
kinerja adalah B.
Diberikan opini Tidak Wajar (TW) pada LKPD (laporan keuangan
pemerintah daerah) tahun 2015 disebabkan karena ada kejanggalan atau
sesuatu yang tidak wajar, yang terjadi dalam pengelolaan keuangan
Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2015, dimana pemerintah dan DPRD
Kabupaten Barru tidak membahas dan mengesahkan Anggaran
81
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Sementara itu
untuk akuntabilitas kinerja, Kabupaten Barru pada tahun 2015 mendapat
predikat AKIP C. Instansi pemerintah mendapatkan predikat C
disebabkan penerapan manajemen kinerja masih belum dapat
diandalkan, namun telah terdapat perbaikan minor dan mendasar pada
kelengkapan pemenuhan dokumen. Ukuran kinerja yang ditetapkan
masih berorientasi kepada kegiatan, belum berupaya menjawab hasil
yang diharapkan oleh masyarakat. Predikat C untuk Kabupaten Barru
berdasar hasil reviw laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2015
bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) bulanan tidak dibuat.
Selain itu, penetapan indikator kinerja belum sepenuhnya memnuhi
kriteria SMART (Specifik=tidak berdwimakna/ambigu, Measurable=dapat
diukur, Achievable=dapat dicapai, Relevance=terkait langsung dengan
apa yang diukur, Timebound=menggambarkan kurun waktu tertentu) dan
indikator yang ditetapkan belum menggambarkan secara keseluruhan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tindak lanjut untuk meningkatkan
opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah laporan
keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain
itu pelaksanaan sistem pengendalian intern lebih efektif dan kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan.
Pemerintah Kabupaten Barru pelaksanaanya untuk membuka akses data
yang seluas-luasnya, fleksibilitas pemeriksa lintas unit organisasi,
koordinasi dan komunikasi dengan jajaran inspektorat secara intensif
serta kerjasama yang baik dalam penyediaan data, dokumen dan
informasi yang diperlukan. Sehingga diharapkan dapat terwujud tata
kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel.
sedangkan rekomendasi berdasarkan permasalahan dan untuk
meningkatkan predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Barru adalah:
1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) bulanan
2. Menetapkan ndikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis
(Renstra), dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang SMART.
3. Indikator harus cukup jumlahnya untuk mewakili terwujudnya
tujuan/sasaran yang dimaksud sehingga dapat digunakan untuk
mengukur atau menggambarkan tingkat capaian dari setiap sasaran
strategis organisasi dan menjadi bahan untuk dilakukannya
pemantauan, perbaikan dan pengendalian kinerja organisasi.
82
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Program yang mendukung keberhasilan indikator kinerja adalah
sebanyak 11 program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Kabupaten Barru 2016-2021.
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.21
Pencapaian Sasaran “Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik” dengan indikator “Akuntabilitas kinerja keuangan dan pemerintahan”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Akuntabilitas Keuangan
Opini Audit TW TW TW 100
WTP 0
Akuntabilitas Kinerja
Predikat LAKIP
C C C 100 B 0
2. Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan
pengawasan DPRD
Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah
Persentase perda yang ditetapkan. Formula yang digunakan untuk
menghitung capaian target indikator adalah sebagai berikut :
Jumlah Perda yang ditetapkan tepat waktu ...................................... X 100
Jumlah Perda
Dari perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja Dari
perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase
perda yang ditetapkan pada tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD
2016-2021 sebesar 112,5% dari target sebesar 100% Tahun dengan
capaian sebesar 112,5%. Pencapaian target sebesar 100% diharapkan
dapat dipertahankan dalam setiap tahun perencanaan sampai pada
tahun 2021 yang merupakan periode akhir RPJMD.
Capaian kinerja sebesar 100% disebabkan oleh menguatnya
pelaksaaan program legislasi daerah dan adanya kesiapan menghadapi
penyesuaian perubahan peraturan perundang-undangan nasional dan
provinsi. Selain itu, keberhasilan disebabkan oleh adanya upaya
penguatan kapasitas pembentuk peraturan perundang-undangan di
daerah terus dilakukan. Program yang mendukung keberhasilan indikator
kinerja sebanyak 1 (satu) program sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021.
83
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Capaian indicator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada table di
bawah ini.
Table 3.22
Pencapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD” dengan indikator “Persentase
perda yang ditetapkan”
Indikator Satuan
Kondisi Awal
Tahun 2015
Target Tahun 2016
Realisasi Tahun 2016
(%)
Kondisi Akhir Tahun 2021
(%)
Persentase perda yang ditetapkan
Persen 100
100
112,5
112,5
100
112,5
B. Realisasi Anggaran
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Barru Tahun 2016 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam APBD
Tahun 2016, secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan. Pendapatan diuraikan menurut sumber-sumber
perolehan dana, Belanja diuraikan menurut penggunaan dana,
sedangkan Pembiayaan diuraikan menurut penerimaan dan pengeluaran
daerah.
Pendapatan, belanja dan pembiayaan program dan kegiatan
Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016 yang tertuang dalam APBD
Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2016, dapat digambarkan sebagai
berikut:
1. Pendapatan daerah dengan target anggaran sebesar Rp.
1,094,126,775,699.72 telah terealisasi sebesar Rp.
936,213,857,444.43 atau sebesar 85,57 %.
2. Belanja daerah dengan target anggaran sebesar Rp.
1,168,948,579,584.30 telah terealisasi sebesar Rp.
844,251,455,522.54 sebesar 72,22 %.
3. Pembiayaan daerah dengan target anggaran sebesar
Rp. 176,126,761,046.12 telah terealisasi sebesar
Rp. 172,261,776,249.61 atau sebesar 90,81%.
84
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Rincian realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Barru tahun
2016 diuraikan sebagaimana pada table berikut.
Tabel 3.23
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Barru Tahun 2016
NOMOR URUT
URAIAN
JUMLAH (Rp)
(%)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI (Rp)
4 PENDAPATAN - LRA 1,094,126,775,699.72 936,213,857,444.43 85.57 157,912,918,255.29
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA
66,962,354,751.72 59,966,015,086.73 89.55 6,996,339,664.99
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA
8,870,000,000.00 11,405,324,540.80 128.88 -2,535,324,540.80
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah – LRA
11,943,926,500.00 6,986,519,601.00 58.49 4,957,406,899.00
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
7,132,064,625.90 8,600,198,743.00 120.58 -1,468,134,117.10
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA
39,016,363,625.82 32,973,972,200.93 84.51 6,042,391,424.89
4.2 PENDAPATAN TRANSFER – LRA
1,015,420,418,448.00 876,247,842,357.70 86.29 139,172,576,090.30
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
944,449,448,115.00 800,658,633,788.00 84.78 143,790,814,327.00
4.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LRA
12,728,750,000.00 14,026,189,937.00 110.19 -1,297,439,937.00
4.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA
4,864,422,000.00 7,455,656,516.00 153.27 -2,591,234,516.00
4.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA
519,152,475,000.00 519,152,475,000.00 100.00 0.00
4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
407,703,801,115.00 260,024,312,335.00 63.78 147,679,488,780.00
4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA
32,457,668,000.00 32,457,668,000.00 100.00 0.00
4.2.2.3 Dana Penyesuaian - LRA
32,457,668,000.00 32,457,668,000.00 100.00 0.00
4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
28,703,804,005.00 34,790,937,223.70 121.21 -6,087,133,218.70
4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
28,703,804,005.00 34,790,937,223.70 121.21 -6,087,133,218.70
4.2.4 Bantuan Keuangan - LRA 9,809,498,328.00 8,340,603,346.00 85.03 1,468,894,982.00
4.2.4.1
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
9,809,498,328.00 8,340,603,346.00 85.03 1,468,894,982.00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
11,744,002,500.00 0.00 0.00 11,744,002,500.00
4.3.1 Pendapatan Hibah 8,744,539,000.00 0.00 0.00 8,744,539,000.00
4.3.3 Pendapatan Lainnya 2,999,463,500.00 0.00 0.00 2,999,463,500.00
5 BELANJA 1,168,948,579,584.30 844,251,455,522.54 72.22 324,697,124,061.76
5.1 BELANJA OPERASI 690,577,709,834.82 559,269,108,026.66 80.99 131,308,601,808.16
5.1.1 Belanja Pegawai 484,846,653,464.84 394,248,589,507.00 81.31 90,598,063,957.84
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
195,341,713,966.00 157,432,928,053.30 80.59 37,908,785,912.70
5.1.3 Belanja Bunga 5,191,298,035.98 3,333,986,466.36 64.22 1,857,311,569.62
5.1.5 Belanja Hibah 5,175,600,000.00 4,253,604,000.00 82.19 921,996,000.00
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
22,444,368.00 0.00 0.00 22,444,368.00
5.2 BELANJA MODAL 476,370,869,749.48 284,965,777,995.88 59.82 191,405,091,753.60
5.2.1 Belanja Modal Tanah 4,903,514,000.00 469,349,500.00 9.57 4,434,164,500.00
85
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
96,941,150,930.10 63,529,914,804.88 65.53 33,411,236,125.22
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
84,062,043,377.38 60,048,793,378.00 71.43 24,013,249,999.38
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
289,620,783,682.00 160,590,770,873.00 55.45 129,030,012,809.00
5.2.5 Belanja Modal Aser Tetap Lainnya
843,377,760.00 326,949,440.00 38.77 516,428,320.00
5.3 BELANJA TAK TERDUGA
2,000,000,000.00 16,569,500.00 0.83 1,983,430,500.00
5.3.1 Belanja Tak Terduga 2,000,000,000.00 16,569,500.00 0.83 1,983,430,500.00
6 TRANSFER 83,353,958,633.00 83,275,874,757.00 99.91 78,083,876.00
6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
83,353,958,633.00 83,275,874,757.00 99.91 78,083,876.00
6.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
82,876,403,001.00 82,798,319,125.00 99.91 78,083,876.00
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
477,555,632.00 477,555,632.00 100.00 0.00
SURPLUS / (DEFISIT)
(158,175,762,517.58) 8,686,527,164.89 (5.49) -166,862,289,682.47
7 PEMBIAYAAN
7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
167,151,261,781.85 167,208,744,985.35 100.03 -57,483,203.50
7.1.1 Penggunaan SILPA 167,151,261,781.85 167,149,324,181.35 100.00 1,937,600.50
7.1.5 Penerimaan Kembali Piutang
0.00 59,420,804.00 0.00 -59,420,804.00
7.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
8,975,499,264.27 5,053,031,264.26 56.30 3,922,468,000.01
7.2.2 Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah
5,922,468,000.00 2,000,000,000.00 33.77 3,922,468,000.00
7.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
3,053,031,264.27 3,053,031,264.26 100.00 0.01
7.2.9 Pembayaran Konstruksi dalam Pengerjaan
0.00 0.00 0.00 0.00
PEMBIAYAAN NETTO
158,175,762,517.58 162,155,713,721.09 102.52 -3,979,951,203.51
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0.00 170,842,240,885.98 0.00 -170,842,240,885.98
86
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barru disusun
sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah,
serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan
laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran
maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan
strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Barru
telah berakuntabilitas sebagaimana diamanahkan Instruksi Presiden No 7
Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
Pemerintah Kabupaten Barru secara umum telah berhasil mencapai
target kinerja sasaran dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara
keseluruhan adalah sebesar 93,68% dengan predikat sangat berhasil, yang
dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja indikator sasaran.
Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparat Pemerintah
Kabupaten Barru serta pihak terkait lainnya dalam rangka mewujudkan visi
pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru yaitu:
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera,
Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran secara umum telah
dapat dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 22
sasaran, disimpulkan bahwa 20 indikator sasaran tercapai dengan predikat
“Sangat Baik”, 1 (satu) sasaran mendapat predikat “Cukup Baik” dan terdapat
1 (satu) sasaran mendapat predikat “ Kurang Baik”.
87
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016
Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Pemerintah
Kabupaten Barru telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan
penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja, meningkatkan
kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan profesionalisme aparatur dan
peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga akan menjadi langkah
yang efektif untuk mencapai target yang lebih baik.
Barru, 20 Maret 2017 Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH
Lampiran
KABUPATEN : BARRU
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target
Misi 1: Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan
kesejahteraan
ekonomi
Meningkatnya kualitas
pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Persen 6.98%
Misi 2 : Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme sdm
Meningkatkan
kualitas SDM
Meningkatnya kualitas
dan pemerataan
pelayanan pendidikan
Rata-rata lama sekolah/
angka harapan sekolah
Tahun 7,34 Tahun
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Angka harapan hidup Tahun 67,79 Tahun
Meningkatnya
penyerapan
tenagakerja
Persentase tingkat
pengangguran terbuka
Persen 7.32%
Berkurangnya jumlah
penduduk miskin,
kerentanan untuk
miskin dan menurunnya
jumlah serta jenis
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)
Persentase Penduduk Miskin Persen 8.99%
Penyandang Masalah
kesejahteraan sosial yang
tertangani
Persen 24.76%
Meningkatnya kualitas
kehidupan masyarakat
yang religius
Rasio tempat ibadah terhadap
pemeluk agama
Rasio 1 : 655
Meningkatnya
daya saing
daerah
Terpenuhinya
kebutuhan infrastruktur
ekonomi
Jalan dan Jembatan
Kabupaten dalam kondisi baik
Persen 67.96%
Meningkatnya
pengelolaan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup
secara terpadu
Penegakan hukum lingkungan Persen 100%
Persentase penanganan
sampah di wilayah perkotaan
Persen 23%
Berkembangnya
kawasan strategis
kabupaten
Persentase kawasan yang
dikembangkan
Persen 68.42%
Kawasan 13 Kawasan
terciptanya sistem
inovasi daerah (SIDA)
yang dapat mendukung
pengembangan daya
saing
Persentase SKPD yang
menerapkan sistem inovasi
daerah (SIDA)
Persen 5%
Meningkatnya
kerjasama antar
wilayah.
Berkembangnya
penanaman modal
dalam negeri dan asing
serta jaringan
kerjasama antar
daerah/ lembaga
Pertumbuhan nilai investasi
dan jumlah kerjasama:
- Nilai Investasi (Rp) Rupiah 1,089,644,174,985
- Jumlah Kerjasama antar
daerah /lembaga
Kerjasama 11 Kerjasama antar
lembaga
RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2016
Misi 3 : Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
Misi 4 : Menciptakan lingkungan yang kondusifTerpeliharanya
kesadaran
masyarakat
tentang
pentingnya
menjaga
kebersamaan
antar berbagai
unsur dalam
tatanan daerah
Meningkatnya peran
serta masyarakat desa
/kelurahan dalam
pemberdayaan
pembangunan
Persentase desa
swasembada/
Persen 1.82%
Indeks desa membangun Nilai IDM 0.63
Mewujudkan
rasa aman dan
ketentraman di
lingkungan
masyarakat.
Meningkatnya
kesadaran, ketertiban,
disiplin dan
perlindungan
masyarakat
Persentase penyelesaian
pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan)
Persen 100%
Meningkatnya
penanganan bencana
Persentase bencana yang
tertangani
Persen 100%
Misi 5 : Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance )
Terwujudnya
nilai dan ajaran
agama dalam
etos dan budaya
kerja dalam
tatanan
pemerintahan
Meningkatnya kualitas
penghayatan dan
pengamalan ajaran
agama dalam etos dan
budaya kerja pada
tatanan pemerintahan
Persentase SKPD yang
melakukan pelaporan kinerja
harian
Persen 3%
Terwujudnya
pelayanan
umum yang
efektif dan
efisien serta
memuaskan
masyarakat.
Terwujudnya
manajemen
pemerintahan yang baik
Akuntabilitas kinerja
keuangan dan pemerintahan:
- Akuntabilitas Keuangan Opini Audit WTP
- Akuntabilitas Kinerja Predikat AKIP C
Meningkatnya kualitas
fungsi legislasi,
penganggaran dan
pengawasan DPRD
Persentase perda yang
ditetapkan
Persen 100%
Barru, 20 Maret 2017
Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH
Lampiran
KABUPATEN : BARRU
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target RealisasiPersen
(%)
Misi 1: Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan
kesejahteraan
ekonomi
Meningkatnya
kualitas
pertumbuhan
ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Persen 6.98 7.2 103.15
Misi 2 : Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme sdm
Meningkatkan
kualitas SDM
Meningkatnya
kualitas dan
pemerataan
pelayanan
pendidikan
Rata-rata lama
sekolah/angka harapan
sekolah
Tahun 7.34 7.34 100.00
Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
Angka harapan hidup Tahun 67.79 67.79 100.00
Meningkatnya
penyerapan
tenagakerja
Persentase tingkat
pengangguran terbuka
Persen 7.32 7.32 100.00
Berkurangnya
jumlah penduduk
miskin,
kerentanan untuk
miskin dan
menurunnya
jumlah serta jenis
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS)
Persentase Penduduk
Miskin
Persen 8.99 8.99 100.00
Penyandang Masalah
kesejahteraan sosial
yang tertangani
Persen 24.76 24.85 100.36
Meningkatnya
kualitas
kehidupan
masyarakat yang
religius
Rasio tempat ibadah
terhadap pemeluk
agama
Rasio 1 : 655 1 : 655 100
Misi 3 : Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional
Meningkatnya
daya saing
daerah
Terpenuhinya
kebutuhan
infrastruktur
ekonomi
Jalan dan Jembatan
Kabupaten dalam
kondisi baik
Persen 67.96 65.02 95.67
Meningkatnya
pengelolaan
sumber daya
alam dan
lingkungan hidup
secara terpadu
Penegakan hukum
lingkungan
Persen 100 100 100.00
Persentase penanganan
sampah di wilayah
perkotaan
Persen 23 23 100.00
Berkembangnya
kawasan strategis
kabupaten
Persentase kawasan
yang dikembangkan
Persen 68.42 68.42 100.00
Kawasan 13
terciptanya sistem
inovasi daerah
(SIDA) yang
dapat mendukung
pengembangan
daya saing
Persentase SKPD yang
menerapkan sistem
inovasi daerah (SIDA)
Persen 5 5 100.00
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2016
Meningkatnya
kerjasama
antar wilayah.
Berkembangnya
penanaman
modal dalam
negeri dan asing
serta jaringan
kerjasama antar
daerah/ lembaga
Pertumbuhan nilai
investasi dan jumlah
kerjasama:
- Nilai Investasi (Rp) Rupiah 1,089,644,174,985 537,393,500,000 49.32
- Jumlah Kerjasama
antar daerah /lembaga
Kerjasama 11 11 100
Misi 4 : Menciptakan lingkungan yang kondusif
Terpeliharanya
kesadaran
masyarakat
tentang
pentingnya
menjaga
kebersamaan
antar berbagai
unsur dalam
tatanan daerah
Meningkatnya
peran serta
masyarakat desa
/kelurahan dalam
pemberdayaan
pembangunan
Persentase desa
swasembada/
Persen 1.82 1.82 100
Indeks desa
membangun
Nilai IDM 0.63 0.63 100
Mewujudkan
rasa aman dan
ketentraman di
lingkungan
masyarakat.
Meningkatnya
kesadaran,
ketertiban, disiplin
dan perlindungan
masyarakat
Persentase
penyelesaian
pelanggaran K3
(Ketertiban,
Ketentraman,
Keindahan)
Persen 100 100 100
Meningkatnya
penanganan
bencana
Persentase bencana
yang tertangani
Persen 100 100 100
Misi 5 : Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance )
Terwujudnya
nilai dan ajaran
agama dalam
etos dan
budaya kerja
dalam tatanan
pemerintahan
Meningkatnya
kualitas
penghayatan dan
pengamalan
ajaran agama
dalam etos dan
budaya kerja
pada tatanan
pemerintahan
Persentase SKPD yang
melakukan pelaporan
kinerja harian
Persen 3 3 100
Terwujudnya
pelayanan
umum yang
efektif dan
efisien serta
memuaskan
masyarakat.
Terwujudnya
manajemen
pemerintahan
yang baik
Akuntabilitas kinerja
keuangan dan
pemerintahan:
- Akuntabilitas
Keuangan
Opini Audit WTP TW 0
- Akuntabilitas Kinerja Predikat
AKIP
C C 100
Meningkatnya
kualitas fungsi
legislasi,
penganggaran
dan pengawasan
DPRD
Persentase perda yang
ditetapkan
Persen 100 112.5 112.5
Barru, 20 Maret 2017
Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH