kata pengantar - kpud-subangkab.go.id · i kata pengantar dengan memanjatkan puji dan syukur...
TRANSCRIPT
i
Kata Pengantar
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan atas
berkat serta karuniaNyalah kami dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan
Program-program di Tahun 2016.
Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini
masih jauh dari sempurna baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya,
sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dari berbagai pihak demi tercapainya
pelayanan yang lebih baik kesempurnaan laporannya dimasa mendatang.
Akhirnya harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam Lingkup
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2016 dapat menjadi revisi dan
gambaran lebih lanjut tentang Kinerja Tahun-tahun berikutnya.
. Subang, 11 Januari 2017
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang Ketua,
Maman Suparman, M. Ag
ii
Ikhtisar Eksekutif
Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang
mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan
Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Di kabupaten subang penyelenggaran pemilu di selenggarakan oleh Komisi
PemilihanUmum (KPU) Kabupaten subang dimana Organisasi KPUKabupaten subang
terdiri dari 5 (lima) orang Anggota KPU yang dalam tugasnya dibantu oleh Sekretaris
yang secara struktural dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag terdiri dari Sub bagian
Program dan data, Sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, Sub bagian Hukum dan Sub
bagian Umum, serta berdasarkan susunan pegawai KPU Kabupaten Subang terdiri dari 2
(dua) unsur yakni pegawai pusat sebanyak 9 (sembilan) 0rang dan pegawai daerah yang
di perbantukan di KPU Kabupaten subang sebanyak 8 (delapan) orang serta di tambah
pesuruh/sopir 2 (dua) orang dan satpam 3 (tiga) orang dengan jumlah seluruhnya 22
orang.
Dalam melaksanakan kegiatannya KPU Kabupaten Subang tentunya mempunyai
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.
Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang merupakan landasan dan
pedoman bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam
melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis,
yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang selaku Lembaga
Penyelenggara Pemilihan Umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Subang yang terdiri dari,
Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran, Analisis
Efisiensi Kinerja Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan. Subang, 11 Januari 2017
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang Ketua,
Maman Suparman, M.Ag
iii
DAFTAR ISI Halaman
Kata Pengantar…………………………………………………………………………... i
Ikhtisar Eksekutif............................................................................................................... ii
Daftar Isi………………………………………………………………………………… iii
BAB I
PENDAHULUAN............................................................................................................. 1
* 1.1 Latar Belakang....................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum…............................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan…………..………………………………………. 1
1.4 Gambaran umum Organisasi KPU Kabupaten Subang………………. 2
1.5 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan…………………………….. 3
BAB II
PERENCANAAN KINERJA......................................………………………………….. 6
* 2.1 Rencana Strategis………….................................................................. 6
2.1.1 Visi………………………………………………………… 6
2.1.2 Misi………………………………………………………… 6
2.1.3 Tujuan……………………………………………………… 6
2.1.4 Sasaran……………………………………………………... 7
2.1.5 Program Kerja……………………………………………… 7
* 2.2 Rencana Kerja........................................................................................ 7
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA..………………………………………………………… 10
* 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja………………………………………... 10
3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran…………………………… 11
3.3 Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan…………………………………... 12
3.4 Akuntabilitas Keuangan……………………………………………… 14
BAB IV
PENUTUP……………………………………………………………………………….. 15
* 4.1 Kesimpulan…………………………………………………………… 15
4.2 Saran………………………………………………………………….. 15
Lampiran I
Perjanjian Kinerja
Lampiran II
Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Lampiran III
Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Lampiran IV
Formulir Pengukuran Sasaran (PPS)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang
mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat
kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hal ini
sesuai dengan amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Subang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
e. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
adalah:
1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
2
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil
pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.
1.4 Gambaran Umum Organisasi KPU Kabupaten Subang
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang merupakan bagian dari Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan
Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga
penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi
Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang mempunyai tugas, wewenang dan
kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa
anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.
Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008:
Bagan Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang
telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan.
Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang
didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi
suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang (eselon
IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
Ketua
4 (Empat) Kepala Sub Bagian
Anggota-anggota
Sekretaris
Tenaga Profesional
Tenaga Profesional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
3
Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
1.5 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
Berikut adalah susunan kepegawaian dan kelengkapan yang ada dalam Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Subang:
1. Kondisi Kepegawaian
Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang terdiri dari 2
(dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai
organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang
ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang dan dibiayai oleh APBD.
Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang sampai dengan bulan desember 2016:
No. Uraian
Jumlah
Keterangan Gol. IV
Gol.
III Gol. II Gol. I
1. PNS 2 7 7 1 9 orang PNS Organik
8 orang DPK/PNS
Pemkab
2. CPNS - - - - -
3. Pesuruh/Sopir 2 Biaya APBN
4. Satpam 3 Biaya APBN
TOTAL 22
Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan
perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf. Sampai dengan akhir Desember
2016
2. Kondisi Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, yaitu
menempati gedung sendiri yaitu Jl. Veteran (Palabuan) No.08 Kelurahan
Sekretaris KPU Kab/Kota
Sub Bagian Program dan
Data
Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
Sub Bagian Hukum
Sub Bagian Umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
4
sukamelang Kecamatan Subang, Telepon 0260-418084. Sedangkan prasarana yang
dimiliki sebagai berikut:
No. Nama Barang Satuan Jumlah Merk/Type Kondisi
1 2 3 4 5 6
1. Barang Bergerak
1 Kend Roda 4 Unit 1 Toyota Kijang Rusak
2 Kend Roda 4 Unit 2 Toyota Rush Baik
3 Kend Roda 4 Unit 2 Toyota Avansa Veloz Baik
4 Kend Roda 2 Unit 1 Yamaha Baik
5 Kend Roda 2 Unit 4 Honda Supra X 125 Baik
2. Barang Tidak Bergerak
4 Scanner Universaltester Unit 2 Fujutsu Baik
5 Lemari Besi Unit 2 Brother Baik
6 Lemari Besi Unit 2 Lifo LM.854 Baik
7 Lemari Kayu Unit 2 Standar Baik
8 Rak Besi Unit 2 VIP Baik
9 Filing Kabinet Besi Unit 2 VIP Baik
10 Filing Kabinet Besi Unit 4 Brother Baik
11 Mesin Fax Unit 1 Brother Fax 2840 Baik
12 Meja Kerja Unit 6 DU Poin Type CD 201 Baik
13 Mimbar/Podium Unit 1 Kayu Baik
14 Power Suplay (UPS) Unit
Prolink Baik
No. Nama Barang Satuan Jumlah Merk/Type Kondisi
1 2 3 4 5 6
15 Power Suplay Unit 4 APC Baik
16 Film Projektor Unit 1 BenQ M510 Baik
17 Automatic Chart Projec Unit 1 Panasonic Baik
18 Kursi Tamu Set 3 Zeis Baik
19 Proyektor Unit 1 Panasonic Baik
20 Mainframe Unit 1 HP.Pavilion s,3681 D Baik
21 Lock Area Network Unit 1 Bandluxe C100 HSDPA Baik
22 PC Unit Unit 2 Intel Core 2 Duo Baik
23 PC Unit Unit 1 Intel core 13-2100 Processo Baik
24 PC Unit Unit 5 HP Povilion Slimine Series Baik
25 Note Book Unit 1 Acer Aspire 2428 Baik
26 Note Book Unit 2 Toshiba L-305 Baik
27 Note Book Unit 1 HP Pavilion Baik
28 Laptop Unit 1 Lenovo adea pad Baik
29 Hardisk Unit 1 Internal Baik
30 Scaner Unit 1 Canon Canonscan lide 90 Baik
31 Printer Unit 1 HP Laserjet P1006 Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
5
32 Printer Unit 1 Epson L200 Baik
33 Printer Unit 1 HP Laserjet M1212 nf Baik
34 Printer Unit 1 Epson L210 Baik
35 Printer Unit 1 Epson L220 Baik
36 Rak Besi Unit 1 Rak Besi Baik
37 Software Unit 2 Microsoft Windows Baik
38 Mesin Rumput Unit 1 Maxtron Baik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang merupakan landasan dan pedoman
bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam melaksanakan
tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh
visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, misi, sasaran, dan
program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:
2.1.1 Visi
Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang merujuk pada visi
Komisi Pemilihan Umum, yakni: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme,
mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang
berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
2.1.2 Misi
Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah
menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yakni:
a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan
Umum;
b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif
dan beradab;
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien,
dan efektif;
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan
setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis.
2.1.3 Tujuan
Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang disusun berdasarkan
hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
7
mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Subang. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum,
yakni:
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam
Pemilihan Umum;
c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang
demokratis; dan
e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.
2.1.4 Sasaran
Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang yang
hendak dicapai selama adalah:
a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan
Umum yang demokratis;
b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum,
calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta
pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang;
d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem
administrasi yang efisien, efektif dan memnuhi standar kerja profesional di
seluruh tingkatan yang didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi
Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; dan
e. Tersedianya peta logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai.
2.1.5 Program Kerja
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terurai di atas maka ada 2
(dua) program kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang. Berikut adalah program-program tersebut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU;
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
Matriks rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
Tahun 2016 secara lebih detail tercantum dalam lampiran.
2.2 Rencana Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang
akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
8
ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan
agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk
mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang :
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan
Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana
Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan
Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Adapun Program yang telah dilaksanakan sebagai wujud pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU,
dengan kegiatan terdiri dari :
a) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU:
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
Layanan Perkantoran;
b) Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu:
Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen
Logistik Pemilu
Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu
Inventarisasi Logistik Pemilu
c) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data:
Pengelolaan Program dan Anggaran
Layanan Operasional dan Pelayanan TI
Laporan Pelakanaan Kegiatan
Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
Sistem Aplikasi KPU
d) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian:
Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya
Manusia.
Diklat Teknis dan Diklat Struktural
Dokumen Kepegawaian
e) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU):
Penatausahaan Barang Milik Negara
Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
9
Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
Layanan Perkantoran;
f) Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik,
dengan kegiatan terdiri dari :
a) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu:
Advokasi dan Sengketa Hukum.
Layanan Administrasi Kepemiluan
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
b) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih:
Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota
Publikasi Informasi Pemilu
Dokumen teknis Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan wakil presiden
serta pemilukada
Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
Rencana kinerja yang terealisasi dalam program kerja di atas tertuang dalam
Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 sebagaimana terlampir.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas
melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Subang tahun 2016 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7
Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala
LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas
memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik
keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2016.
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan
Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian
Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat
Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang
dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara
membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja
Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi
Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.
Media pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni, Formulir PKK (Pengukuran
Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran). Kemudian atas
hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan
serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :
- 80 – 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 50 = Kurang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
11
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau
tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran
Evaluasi dan analisis pencapaian rencana kerja KPU Kabupaten Subang tahun
2016. Berikut ini adalah analisis pencapaian sasaran berdasarkan program-program yang
dilaksanakan pada tahun 2016:
No Program
Capaian
Target
Sasaran
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KPU
a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU
1) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 100%
2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 100 %
3) Layanan Perkantoran 100 %
b. Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
1) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi
manajemen logistik pemilu
100%
2) Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu 100 %
3) Inventarisasi Logistik Pemilu 100 %
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
1) Pengelolaan Program dan Anggaran 100%
2) Layanan Operasional dan Pelayanan TI 100%
3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan 100%
4) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 100 %
5) Sistem Aplikasi KPU 100 %
d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian
1) Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM 100%
2) Diklat Teknis dan Diklat Struktural 100%
3) Dokumen Kepegawain 100 %
e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
1) Penatausahaan Barang Milik Negara 100%
2) Pengelolaan Persediaan (stock opname) 100%
3) Penataan, Pendataan dan penilaian arsip 100%
4) Layanan Perkantoran 100 %
f Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU,Sekretriat KPU
Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/ Kota
1) Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 100 %
2) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU 100 %
2 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik
a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
12
Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
1) Advokasi dan Sengketa Hukum 100%
2) Layanan Administrasi Kepemiluan 100%
3) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
Pemilukada
100%
b. Pedoman, Petunjuk teknis dan Bimbingan
teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
Pendidikan Pemilih
1) Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota
DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
100%
2) Publikasi Informasi Pemilu 100%
3) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif,Pemilu presiden dan
wakil Presiden serta pemilukada
4) Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pemilu dan
Pemilukada
100%
Berdasarkan capaian target sasaran seperti yang tersaji di atas, bisa maka bisa di
interpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran target adalah cukup. Sebanyak 2
program telah terlaksana di tahun 2016 berada dalam interpretasi penilaian cukup,
sedangkan 2 program lainnya adalah dalam kategori interpretasi baik. Secara lebih detail
bisa dilihat dalam lampiran form pengukuran pencapaian sasaran (PPS).
Terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan pencapaian sasaran
kegiatan pada tahun 2016, terutama pada program-program yang memiliki nilai ambang
minimal, yakni program penguatan organisasi penyelenggara pemilu dan pilkada dan juga
program pemeliharaan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang masing-masing
memiliki capaian target sebesar 50 %. Beberapa hal yang bisa dijadikan bahan evaluasi
adalah:
1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada program kerja yang tertuang dalam RKA-
KL sehingga menyulitkan pemahaman dalam menafsirkan bentuk kegiatan yang
harus dilakukan sebagaimana dalam rencana kerja program penguatan organisasi
penyelenggara pemilu dan pilkada.
2. Kurangnya perencanaan secara mendalam terhadap rencana kerja sehingga hasil
capaian sasaran tidak dapat terlaksana secara maksimal.
3. Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Subang membawa dampak yang cukup berarti
terhadap upaya pelaksanaan rencana kerja rutin yang sedianya dilaksanakan sesuai
dengan rancangan yang ada, hal ini disebabkan karena fokus tenaga dan pikiran KPU
Kabupaten Subang tertuju pada pilkada.
Berdasarkan evaluasi di atas maka secara umum bisa dirumuskan tentang upaya
perbaikan di tahun 2016, yakni harus terfasilitasinya pembahasan rencana kerja tahunan
secara mendalam dan tuntas sehingga penanggungjawab dan pelaksana tugas program
benar-benar memahami capaian sasaran yang ada
3.3. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan
Analisis eifisiensi kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai
dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah analisis efisiensi kinerja
kegiatan KPU Kabupaten Subang tahun 2016:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
13
No Program
Capaian
Target
Sasaran
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KPU
a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU
1) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 100%
2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 100 %
3) Layanan Perkantoran 100 %
b. Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
1) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi
Manajemen logistik pemilu
100%
2) Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu 100 %
3) Inventarisasi Logistik Pemilu 100 %
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
1) Pengelolaan Program dan Anggaran 100%
2) Layanan Operasional dan Pelayanan TI 100%
3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan 100 %
4) Dokumen Pemurakhiran Data Pemilih 100 %
5) Sistem Aplikasi KPU 100 %
d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian
1) Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM 100%
2) Diklat Teknis dan Diklat Struktural 100%
3) Dokumen Kepegawaian 100 %
e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
1) Penatausahaan Barang Milik Negara 100%
2) Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 100%
3) Penataan,Pendataan dan Penilaian Arsip 100%
4) Layanan Perkantoran 100 %
F Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
1) Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 100 %
2) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU 100 %
3 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik
a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
1) Advokasi Sengketa Hukum 100%
2) Layanan Administrasi Kepemiluan 100%
3) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
Pemilukada
100%
b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/
Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan
Pemilih
1) Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
100%
2) Publikasi Informasi Pemilu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
14
3) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta Pemilukada
100%
4) Informasi dan Publikasi serta sosialisasi Pemilu dan
Pemilukada
100%
Efisiensi kinerja KPU Kabupaten Subang tahun 2016 berdasarkan capaian target
kinerja kegiatan di atas adalah cukup. Hal ini mengingat secara umum, capaian target
kinerja kegiatan menunjukkan persentase antara 50-80 % yakni sebanyak 08 program.
Sedangkan 5 program lainnya masuk dalam kategori baik. Secara lebih detail, capaian
target kinerja kegiatan beserta indikator-indikatornya tertuang dalam form pengukuran
kinerja kegiatan yang ada dalam lampiran.
Evaluasi terhadap capaian target kinerja kegiatan adalah Salah satu program yang
tidak mencapai target paling maksimal adalah program pelayanan dan bantuan hukum. Hal
ini disebabkan karena bentuk pelayanan dan bantuan hukum secara riil ada dalam kasus
pilkada. Oleh karena itu maka bentuk program pelayanan dan bantuan hukum hanya
sedikit sekali mengambil peran dalam program-program kegiatan rutin
Berdasarkan hal di atas maka perlu kiranya KPU Kabupaten Subang lebih
mengedepankan perencanaan program kegiatan secara serius sehingga ketika terjadi
duplikasi kegiatan akan segera teratasi.
3.4. Akuntanbilitas Keuangan
Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran
tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Subang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat
penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai.
Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per program beserta penyerapan
dalam kegiatan tahun 2016:
No. Program Pagu DIPA
(Rp.)
Penyerapan
(Rp.) Sisa (Rp.)
Persentase
Penyerapan
1 Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya KPU
2.807.125.085,- 2.704.181.933,- 105.729.067,- 96.24%
2 Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi dan
Perbaikan
Proses Politik
41.024.000,- 40.610.850,- 413.150,- 104.90%
Total 2.848.625.000,- 2.744.792.783,- 106.142.217,- 96.85%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
15
BAB IV
P E N U T U P
4.1. Kesimpulan
Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang
telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik
pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran
pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Subang sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat
berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya.
4.2. Saran
Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian
sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah
:
1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta
instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi
pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas
pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang
terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik
pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional
kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang melakuan indisipliner yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
53 tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi
dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy
maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.
Lampiran III : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2016
Instansi: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
1
Tersususuny
a Laporan
Sistem
Akuntasi dan
Pelaporan
Keuangan
(3355.003)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajeman dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Dampak: Ketepatan dan
Kepatuhan Dalam Pelayanan
Keuangan, Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan KPU,
Ketepatan Pembayaran
Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai
Masukan:
Dana Rp.
24.032.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana
Rp.24.002.0
00,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.88%
2
Tersusunnya
Laporan
pertangungja
waban
penggunaan
anggaran
(LPPA)
(3355.007)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajeman dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Dampak: Ketepatan dan
Kepatuhan Dalam Pelayanan
Keuangan, Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan KPU,
Ketepatan Pembayaran
Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai
Masukan:
Dana
Rp.18.655.0
00 ,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
18635.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.89%
3
Meningkatny
a Layanan
Perkantoran
(3355.994)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajeman dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Dampak: Ketepatan dan
Kepatuhan Dalam Pelayanan
Keuangan, Opini BPK Terhadap
Laporan Keuangan KPU,
Ketepatan Pembayaran
Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai
Masukan:
Dana Rp.
2.232.013.0
00,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
2.162.349.6
33,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
96.94 %
4
Tersusunnya
Perencanaan
kebutuhan
logistik,pedo
man dan
evaluasi
manajemen
logistik
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajeman dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan,
Pengelolaan Informasi
Kebutuhan Pemilu, Tingkat
Masukan:
Dana Rp.
800.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
800.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
% Capaian
2 3 5 6 7
pemilu
(3356.008)
Ketepatan Pengadaan dan
Distribusi Logistik Pemilu,
Tingkat Ketepatan Standar Mutu
Barang/Jasa Administrasi
Pengadaan dan Dokumentasi
Pengadaan Kebutuhan Pemilu,
Persentase (%), Kemajuan
Penyusunan Peta Distribusi
Logistik Pemilu, Tingkat
Keberhasilan Pemeliharaan
Sarana dan Pra sarana Pemilu.
5
Tersusunnya
Fasilitas
Pengadaan
Logistik
Pemilu
(3356.009)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajeman dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan,
Pengelolaan Informasi
Kebutuhan Pemilu, Tingkat
Ketepatan Pengadaan dan
Distribusi Logistik Pemilu,
Tingkat Ketepatan Standar Mutu
Barang/Jasa Administrasi
Pengadaan dan Dokumentasi
Pengadaan Kebutuhan Pemilu,
Persentase (%), Kemajuan
Penyusunan Peta Distribusi
Logistik Pemilu, Tingkat
Keberhasilan Pemeliharaan
Sarana dan Pra sarana Pemilu.
Masukan:
Dana Rp.
300.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
300.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100.%
6
Tersusunnya
Iiventarisasi
Logistik
Pemilu
(3356.011)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajeman dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan,
Pengelolaan Informasi
Kebutuhan Pemilu, Tingkat
Ketepatan Pengadaan dan
Distribusi Logistik Pemilu,
Tingkat Ketepatan Standar Mutu
Barang/Jasa Administrasi
Pengadaan dan Dokumentasi
Pengadaan Kebutuhan Pemilu,
Persentase (%), Kemajuan
Penyusunan Peta Distribusi
Logistik Pemilu, Tingkat
Keberhasilan Pemeliharaan
Sarana dan Pra sarana Pemilu.
Masukan:
Dana Rp.
18.207.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
18.205.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.99.%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
7
Tersusunnya
Dokumen
Pengelolaan
Program dan
Anggaran
(3357.001)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Persentase (%)
Kesesuain Antara Renstra dan
Renja K/L Dan RkaKl,
Persentase (%) Fasilitas
Kerjasama KPU Dengan Lebaga
Lain, Persentase (%) Laporan
Monitoring dan Evaluasi yang
Akutabel dan Tepat Waktu,
Persentase (%) Kemajuan
Penyusunan dan Pelaksanaan
Model dan Pedoman Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola KPU,
Frekuensi Pemutakhiran data
Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di
Seluruh Wilayah Indonesia.
Masukan:
Dana
Rp.31.037.0
00,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
30.996.500,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.87%
8
Terlaksanany
a Layanan
Operasional
dan
Pelayanan TI
(3357.003)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Persentase (%)
Kesesuain Antara Renstra dan
Renja K/L Dan RkaKl,
Persentase (%) Fasilitas
Kerjasama KPU Dengan Lebaga
Lain, Persentase (%) Laporan
Monitoring dan Evaluasi yang
Akutabel dan Tepat Waktu,
Persentase (%) Kemajuan
Penyusunan dan Pelaksanaan
Model dan Pedoman Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola KPU,
Frekuensi Pemutakhiran data
Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di
Seluruh Wilayah Indonesia
Masukan:
Dana
Rp.2.200.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
2.200.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
9
Tersusunnya
Dokumen
Pelaksanaan
hasil
kegiatan
(3357.004)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Persentase (%)
Kesesuain Antara Renstra dan
Renja K/L Dan RkaKl,
Persentase (%) Fasilitas
Kerjasama KPU Dengan Lebaga
Lain, Persentase (%) Laporan
Monitoring dan Evaluasi yang
Akutabel dan Tepat Waktu,
Persentase (%) Kemajuan
Penyusunan dan Pelaksanaan
Model dan Pedoman Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola KPU,
Frekuensi Pemutakhiran data
Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di
Seluruh Wilayah Indonesia
Masukan:
Dana
Rp.3.180.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
3.080.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
96.86%
10
Tersusunnya
Dokumen
Pemutakhira
n data
Pemilih
(3357.010)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Persentase (%)
Kesesuain Antara Renstra dan
Renja K/L Dan RkaKl,
Persentase (%) Fasilitas
Kerjasama KPU Dengan Lebaga
Lain, Persentase (%) Laporan
Monitoring dan Evaluasi yang
Akutabel dan Tepat Waktu,
Persentase (%) Kemajuan
Penyusunan dan Pelaksanaan
Model dan Pedoman Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola KPU,
Frekuensi Pemutakhiran data
Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di
Seluruh Wilayah Indonesia
Masukan:
Dana
Rp.20.945.0
00,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
20.928.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.92%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
11
Terlaksanany
a Sistem
Aplikasi
KPU
(3357.023)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Persentase (%)
Kesesuain Antara Renstra dan
Renja K/L Dan RkaKl,
Persentase (%) Fasilitas
Kerjasama KPU Dengan Lebaga
Lain, Persentase (%) Laporan
Monitoring dan Evaluasi yang
Akutabel dan Tepat Waktu,
Persentase (%) Kemajuan
Penyusunan dan Pelaksanaan
Model dan Pedoman Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelola KPU,
Frekuensi Pemutakhiran data
Pemilih Di Tingkat Kelurahan Di
Seluruh Wilayah Indonesia
Masukan:
Dana
Rp.2.660.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
2.660.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
12
Terselenggar
anya
Penataan
Organisasi,
Pembinaan
dan
Pengelolaan
SDM
(3358.001)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan
Perencanaan Kebutuhan,
Pengadaan SDM dan
Kesejahtraan Pegawai, Tingkat
Keakuratan Data dan Informasi
SDM, Tingkat Ketepatan
Pelaksanaan Mutasi dan Disiplin
Pegawai, Persentase (%)
Dukungan Pelaksana Pendidikan
dan Pelatihan, Tingkat Ketepatan
Penatalaksanaan Sdm, Tingkat
Ketepatan Proses Pelaksanaan
Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Daerah PemekaranDampak:
Peningkatan kualitas LAKIP dan
tertib administrasi
Masukan:
Dana
Rp.1.000.00
0
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
1.000.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
13
Terselenggar
anya
Layanan
Peningkatan
Kompetensi
SDM( Diklat
Teknis dan
Struktural)
(3358.003)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan
Perencanaan Kebutuhan,
Pengadaan SDM dan
Kesejahtraan Pegawai, Tingkat
Keakuratan Data dan Informasi
SDM, Tingkat Ketepatan
Pelaksanaan Mutasi dan Disiplin
Pegawai, Persentase (%)
Dukungan Pelaksana Pendidikan
dan Pelatihan, Tingkat Ketepatan
Penatalaksanaan Sdm, Tingkat
Ketepatan Proses Pelaksanaan
Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Daerah PemekaranDampak:
Peningkatan kualitas LAKIP dan
tertib administrasi
Masukan:
Dana
Rp.750.000
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
750.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
14
Tersusunnya
Dokumen
Kepegawaian
(3358.006)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan
Perencanaan Kebutuhan,
Pengadaan SDM dan
Kesejahtraan Pegawai, Tingkat
Keakuratan Data dan Informasi
SDM, Tingkat Ketepatan
Pelaksanaan Mutasi dan Disiplin
Pegawai, Persentase (%)
Dukungan Pelaksana Pendidikan
dan Pelatihan, Tingkat Ketepatan
Penatalaksanaan Sdm, Tingkat
Ketepatan Proses Pelaksanaan
Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Daerah PemekaranDampak:
Peningkatan kualitas LAKIP dan
tertib administrasi
Masukan:
Dana
Rp.1.300.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana
Rp.1.300.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
15
Tersusunnya
Penata Usahaan
Barang Milik
Negara
(3360.008)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya
Kualitas Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan,
Pengelolaan Informasi
Kebutuhan Pemilu, Tingkat
Ketepatan Pengadaan dan
Distribusi Logistik Pemilu,
Tingkat Ketepatan Standar
Mutu Barang/Jasa
Administrasi Pengadaan dan
Dokumentasi Pengadaan
Kebutuhan Pemilu, Persentase
(%), Kemajuan Penyusunan
Peta Distribusi Logistik
Pemilu, Tingkat Keberhasilan
Pemeliharaan Sarana dan Pra
sarana Pemilu.
Masukan:
Dana
Rp.14.421.0
00,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
14.421.000,
-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
16
Terlaksannya
Pengelolaan
persediaan
(stock opname)
(3360.009)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya
Kualitas Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan,
Pengelolaan Informasi
Kebutuhan Pemilu, Tingkat
Ketepatan Pengadaan dan
Distribusi Logistik Pemilu,
Tingkat Ketepatan Standar
Mutu Barang/Jasa
Administrasi Pengadaan dan
Dokumentasi Pengadaan
Kebutuhan Pemilu, Persentase
(%), Kemajuan Penyusunan
Peta Distribusi Logistik
Pemilu, Tingkat Keberhasilan
Pemeliharaan Sarana dan Pra
sarana Pemilu.
Masukan:
Dana
Rp.1.535.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
1.400.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
91.21%
18
Terlaksannya
Penataan,
pendataan dan
Penilaian
Arsip(3360.015)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya
Kualitas Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Lainnya
Dampak: Tingkat Ketepatan,
Pengelolaan Informasi
Kebutuhan Pemilu, Tingkat
Ketepatan Pengadaan dan
Distribusi Logistik Pemilu,
Masukan:
Dana
Rp.10.136.0
00,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
10.131.500,
-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.96%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
Tingkat Ketepatan Standar Mutu
Barang/Jasa Administrasi
Pengadaan dan Dokumentasi
Pengadaan Kebutuhan Pemilu,
Persentase (%), Kemajuan
Penyusunan Peta Distribusi
Logistik Pemilu, Tingkat
Keberhasilan Pemeliharaan
Sarana dan Pra sarana Pemilu.
18
Meningkatny
a Layanan
perkantoran
(3360.994)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Persentase (%)
Dukungan Pelayanan
Administrasi Kegiatan,
Persentase (%) Dukungan
Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
Masukan:
Dana
Rp.418.650.
000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Masukan:
Dana Rp.
383.003.300
,-
SDM
Hasil:
91.49%
19
Tersusunnya
Laporan
Hasil
Evaluasi
LAKIP
(3361.004)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Persentase (%)
Dukungan Pelayanan
Administrasi Kegiatan,
Persentase (%) Dukungan
Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
Masukan:
Dana
Rp.3.286.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
3.250.000,-
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
98.90%
20
Tersusunnya
Laporan
hasil reviu
laporan
keuangan
KPU
(3361.005)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya Kualitas
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya
Dampak: Persentase (%)
Dukungan Pelayanan
Administrasi Kegiatan,
Persentase (%) Dukungan
Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
Masukan:
Dana
Rp.4.804.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
4.770.000,-
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.29%
21
Tersusunnya
Advokasi
dan sengketa
hukum
(3363.010)
Masukan: Dana, SDM
Keluaran: Meningkatnya
Kapasitas dan Kredibilitas
Organisasi Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah di
KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
Dampak: Tingkat Ketepatan
Penyiapan Analisis di Bidang
Masukan:
Dana Rp.
5.240.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
5.240.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
Administrasi Hukum dan
Kepengurusan Parpol,
Perseorangan Peserta Pemilu dan
Dana Kampanye, Tingkat
Ketepatan Penyiapan Penyusunan
Peraturan KPU/Regulasi
Penyelenggaraan Pemilu ,
Tingkat Ketepatan Penyiapan
Penyusunan Tata Cara dan
Pelaksanaan Advokasi dan
Penyelesaian Sengketa Hukum,
22
Terususnnya
Layanan
Administrasi
Kepemiluan
(3363.011)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya
Kapasitas dan Kredibilitas
Organisasi Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah di
KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
Dampak: Tingkat Ketepatan
Penyiapan Analisis di Bidang
Administrasi Hukum dan
Kepengurusan Parpol,
Perseorangan Peserta Pemilu dan
Dana Kampanye, Tingkat
Ketepatan Penyiapan Penyusunan
Peraturan KPU/Regulasi
Penyelenggaraan Pemilu ,
Masukan:
Dana
Rp.3.240.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
3.240.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
23
Terselenggar
annya
Penyuluhan
peraturan
perundang-
undangan
pemilu dan
pemilukada
(3363.013)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya
Kapasitas dan Kredibilitas
Organisasi Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah di
KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
Dampak: Tingkat Ketepatan
Penyiapan Analisis di Bidang
Administrasi Hukum dan
Kepengurusan Parpol,
Perseorangan Peserta Pemilu dan
Dana Kampanye, Tingkat
Ketepatan Penyiapan Penyusunan
Peraturan KPU/Regulasi
Penyelenggaraan Pemilu ,
Tingkat Ketepatan Penyiapan
Penyusunan Tata Cara dan
Pelaksanaan Advokasi dan
Penyelesaian Sengketa Hukum,
Masukan:
Dana
Rp.3.240.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana
Rp.3.240.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
100%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
Tingkat Ketepatan Penyiapan
Penyusunan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Peraturan
Perundangan dan Pelaksanaan
Penyuluhan Hukum
24
Terlaksannya
Penggantian
antar waktu
angota DPR,
DPD, DPRD
provinsi dan
DPRD
Kabupaten/k
ota
(3364.004)
Masukan: Dana
Keluaran: Meningkatnya
Kapasitas dan Kredibilitas
Organisasi Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah di
KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
Dampak: Tingkat Ketepatan
Penyiapan Analisis di Bidang
Administrasi Hukum dan
Kepengurusan Parpol,
Perseorangan Peserta Pemilu dan
Dana Kampanye, Tingkat
Ketepatan Penyiapan Penyusunan
Peraturan KPU/Regulasi
Penyelenggaraan Pemilu 2014,
Tingkat Ketepatan Penyiapan
Penyusunan Tata Cara dan
Pelaksanaan Advokasi dan
Penyelesaian Sengketa Hukum,
Tingkat Ketepatan Penyiapan
Penyusunan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Peraturan
Perundangan dan Pelaksanaan
Penyuluhan Hukum
Masukan:
Dana
Rp.2.750.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
1.500.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
54.55%
25
Meningkatny
a Publikasi
Informasi
Pemilih
(3364.005)
Masukan: Dana
Keluaran: : Meningkatnya
Kapasitas dan Kredibilitas
Organisasi Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah di
KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
Dampak:Persentase (%) Pedoman
dan Petunjuk Teknis Bimbingan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
yang Di selesaikan Tepat Waktu
dan Akuntabel, Persentase (%)
Pedoman dan Petunjuk Teknis
Dalam Rangka PAW Anggota
DPR, DPD, DPRD, dan KPU
yang diselesaikan Dengan
Akuntabel dan Tepat Waktu,
Persentase (%) Fasilitas
Bimbingan Teknis (Bimtek)
Masukan:
Dana
Rp.16.972.0
00,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
16.950.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.87%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
Pemilu Kepala Daerah Untuk
KPU Prov/Kab/Kota. PPK dan
PPS yang Tepat Waktu, Sesuai
Rencana dan Efektif, Persentase
(%) Fasilitas Bimbingan Teknis
(Bimtek) Pemilu Legislatif dan
Presiden Untuk KPU
Prov/Kab/Kota, PPK dan PPS
yang Tepat Waktu Sesuai
Rencana dan Efektif, Persentase
(%) Kemajuan Pengembangan
Pusat Pendidikan Pemilih,
Jumlah Modul Pendidikan
Pemilih Untuk Kelompok
Perempuan, Miskin, Cacat,
Pemilih Pemula, Lansia, Jumlah
Kerja sama dan Kegiatan
Pendidikan Pemilih yang
Dilaksanakan, Persentase (%)
Kemajuan Pengembangan Media
Center, Jumlah Kegiatan
Pendidikan Pemilih Bagi Caleg
Perempuan
26
Tersusunnya
Dokumen
Pemilu
Legislatif,Pe
milu
Presiden dan
Wakil
Presiden
Serta
Pemilukada
(3364.030)
Masukan: Dana
Keluaran: : Meningkatnya
Kapasitas dan Kredibilitas
Organisasi Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah di
KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
Dampak:Persentase (%) Pedoman
dan Petunjuk Teknis Bimbingan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu
yang Di selesaikan Tepat Waktu
dan Akuntabel, Persentase (%)
Pedoman dan Petunjuk Teknis
Dalam Rangka PAW Anggota
DPR, DPD, DPRD, dan KPU
yang diselesaikan Dengan
Akuntabel dan Tepat Waktu,
Persentase (%) Fasilitas
Bimbingan Teknis (Bimtek)
Pemilu Kepala Daerah Untuk
KPU Prov/Kab/Kota. PPK dan
PPS yang Tepat Waktu, Sesuai
Rencana dan Efektif, Persentase
(%) Fasilitas Bimbingan Teknis
(Bimtek) Pemilu Legislatif dan
Presiden Untuk KPU
Prov/Kab/Kota, PPK dan PPS
Masukan:
Dana
Rp.7.482.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana
Rp.7.092.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
94.79%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
yang Tepat Waktu Sesuai
Rencana dan Efektif, Persentase
(%) Kemajuan Pengembangan
Pusat Pendidikan Pemilih,
Jumlah Modul Pendidikan
Pemilih Untuk Kelompok
Perempuan, Miskin, Cacat,
Pemilih Pemula, Lansia, Jumlah
Kerja sama dan Kegiatan
Pendidikan Pemilih yang
Dilaksanakan, Persentase (%)
Kemajuan Pengembangan Media
Center, Jumlah Kegiatan
Pendidikan Pemilih Bagi Caleg
Perempuan
27
Tersusunnya
Informasi
dan publikasi
serta
sosialisasi
pemilu dan
pemilukada
(3364.033)
Masukan: Dana
Keluaran: : Meningkatnya
Kapasitas dan Kredibilitas
Organisasi Penyelenggara Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah di
KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota
Dampak: Persentase (%)
Pedoman dan Petunjuk Teknis
Bimbingan Teknis
Penyelenggaraan Pemilu yang Di
selesaikan Tepat Waktu dan
Akuntabel, Persentase (%)
Pedoman dan Petunjuk Teknis
Dalam Rangka PAW Anggota
DPR, DPD, DPRD, dan KPU
yang diselesaikan Dengan
Akuntabel dan Tepat Waktu,
Persentase (%) Fasilitas
Bimbingan Teknis (Bimtek)
Pemilu Kepala Daerah Untuk
KPU Prov/Kab/Kota. PPK dan
PPS yang Tepat Waktu, Sesuai
Rencana dan Efektif, Persentase
(%) Fasilitas Bimbingan Teknis
(Bimtek) Pemilu Legislatif dan
Presiden Untuk KPU
Prov/Kab/Kota, PPK dan PPS
yang Tepat Waktu Sesuai
Masukan:
Dana
Rp.2.100.00
0,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan:
Dana Rp.
2.098.850,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil:
99.95%
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
%
Capaian
2 3 5 6 7
Rencana dan Efektif, Persentase
(%) Kemajuan Pengembangan
Pusat Pendidikan Pemilih,
Jumlah Modul Pendidikan
Pemilih Untuk Kelompok
Perempuan, Miskin, Cacat,
Pemilih Pemula, Lansia, Jumlah
Kerja sama dan Kegiatan
Pendidikan Pemilih yang
Dilaksanakan, Persentase (%)
Kemajuan Pengembangan Media
Center, Jumlah Kegiatan
Pendidikan Pemilih Bagi Caleg
Perempuan
Lampiran III : Formulir Pengukuran Kinerja (PKK)
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2016 Instansi: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
% Capaian
2 3 5 6 7
1
Pelaksanaan Akuntabilitas
Pengelolaan Administrasi Keuangan
(3355)
Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan di
Lingkungan KPU
Prosentase Penyelesaian Permasalahan
dalam pengelolaan keuangan pada Satker
KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab/kota
yang menyampaikan laporan pertanggung
jawaban pengguna anggaran(LPPA) tepat
waktu dan Valid
Prosentase KPU Provinsi dan KPU
Kab/Kota yang laporan keuangannya sesuai
dengan Standar Akuntasi Pemerintahan
(SAP)
Prosentase meningkatnya kapasitas
pengetahuan/pemahaman para pejabat
perbendaharaan pada KPU,KPU Provinsi
dan KPU Kab/kota dalam pengelolaan
keuangan
Prosentase ketepetanwaktu dalam
pembayaran honorarium,uang kehormatan,
gaji dan tunjangan PNS KPU
Masukan: Dana
Rp. 2.274.700,-
SDM
Keluaran: 3
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan: Dana
Rp.
2.204.986.633,-
SDM
Keluaran: 3
kegiatan
Hasil: 96.93 %
2
Pengelolaan
Data,Dokumentasi,Pengadaan,
Pendistribusian, dan Inventarisasi
Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
Prosentase satker KPU provinsi dan KPU
Kabupaten/kota yang mampu merumuskan
kebutuhan logistik pemilu sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan kondisi masing
masing satuan kerja
Prosentase satker KPU provinsi dan KPU
Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan
pengadaan logistik sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Masukan: Dana
Rp.19.307.000 ,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan: Dana
Rp.
19.305.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 99.99%
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
% Capaian
2 3 5 6 7
Prosentase satker KPU provinsi dan
kabupaten/Kota yang mampu
mel;aksanakan pendistribusian logistik
pemilu sesuai SOP dan kondisi masing
masing daerah
Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU
Kab/Kota yang mampu melakukan
pemeliharaan dan inventarisasi Logistik
pemilu sesuai dengan SOP
3
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan
dan Data (3357) Prosentase kesesuaian antara renstra dan
renja K/L dan RKA K/L
Prosentase fasilitasi kerjasama KPU dengan
lembaga lain
Prosentase laporan monitoring dan evaluasi
yang akuntabel dan tepat waktu
Prosentase kemajuan penyusunan dan
pelaksanaan model dan pedoman reformasi
birokrasi dan tata kelola KPU
Frekuensi pemutakhiran data pemilih di
tingkat kelurahan di seluruh indonesia
Tersusunnya rencana penerapan e-
goverment yang kongkrit dan terukur
Jumlah sistem aplikasi yang di gunakan
dalam penyelenggaran Pemilu
Masukan: Dana
Rp. 60.022.000,-
SDM
Keluaran: 2
kegiatan
Hasil: 95.57%
Masukan: Dana
Rp.
59.864.500,-
SDM
Keluaran: 2
kegiatan
Hasil: 99.74%
4
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Pelayanan dan Administrasi
Kepagawaian (3358)
Preosentase pengajuan berkas persyaratan
administrasi kepegawaian yang di proses 2
(dua) bulan sebelum terhitung mulai TMT
Prosentase pelanggaran di siplin pegawai
yang di kenai sangsi
Prosentase pegawai yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan dalam rangka
peningkatan kompetensi SDM
Masukan: Dana
Rp3.050.000,-
SDM
Keluaran: 2
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan: Dana
Rp. 3.050.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 100.%
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
% Capaian
2 3 5 6 7
Prosentase CPNS yang diangkat melalui
seleksi umum sesuai kebutuhan KPU
Jumlah dikumen nominatif kepegawaian
yang termutakhirkan setiap bulan
Jumlah anggota KPU daerah pemekaran
yang akan terseleksi
Jumlah rancangan peraturan KPU tentang
kepegawaian
5
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran ( KPU)
(3360)
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan
barang milik negara dalam aplikasi SIMAk
BMN dengan baik dan akurat
Persentase KPU Kabupaten/kota yang
melaporkan persediaan bilik dan kotak
suara berdasarkan stock opname tepat
waktu
Tingkat ketepatan dan tertib administrasi
pelaksanaan review laporan keuangan
Tingkat ketepan dan tertib administrasi
pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip
dalam rangka mendukung tertib
administrasi kearsipan di lingkungan KPU
Jumlah KPU Provinsi yang telah
menerapkan PKPU tentang naskah dinas
KPU
Jumlah Laporan
penyelenggaraan/penerapan sistem
kearsipan elektronik dimlingkungan KPU
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan
pegawai yang berfungsi dengan baik
Persentase pengadaan barang dengan
menggunakan E-Procurement
Masukan: Dana
Rp.444.742.000,-
SDM
Keluaran: 5
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan: Dana
Rp.
408.955.800,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 91.96%
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
% Capaian
2 3 5 6 7
Persentase hasil notulensi rapat yang dapat
di sampaikan dalam waktu 3 hari
Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam
di lingkungan KPU
6
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen
KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/kota
(3361)
Penurunan kasus terhadap penyelewengan
keuangan, kepegawain dan barang milik
negara
Persentase pengaduan masyarakat yang di
tindaklanjuti
Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP
yang di tindaklanjuti
Persentase KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/kota yang mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja minimal CC
Peningkatan Kualitas penyusunan laporan
keuangan sesuai SAP
Persentase panganggaran KPU yang efektif
dan efisien
Masukan: Dana
Rp.8.090.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan: Dana
Rp. 8.020.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 99.13%
7
Penyelenggaraan Dukungan Sarana
dsan Prasarana (3362) Persentase akumulasi kemajuanj pengadaan
meubelair dan belanja modal
Persentase akumulasi kemajuan
pembangunan / rehabilitasi gedung KPU
Prov/Kab/kota pengadaan meubelair dan
belanja modal
Akumulasi kemajuan sarana dan prasarana
kendaraan operasional danbelanja modal
untuk daerah pemekaran
Masukan: Dana
Rp.,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan: Dana
Rp.
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: %
8
Penyiapan Penyusunan Rancangan
Peraturan KPU,Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundang-
Undangan yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu (3363)
Jumlah rancangan peraturan KPU yang di
susun berdasarkan kaidah pembentukan
peraturan perundang- undangan
Persentase penyeleasaian sengketa hukum
yang di menangkan oleh KPU
Masukan: Dana
Rp.11.720.000,-
SDM
Keluaran: 3
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan: Dana
Rp.
11.720.000,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 100%
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
% Capaian
2 3 5 6 7
Persentase ketepatan waktu dan tertib
administrasi pelayanan kepemiluan terkait
terhadap partai politik, DPD dan dana
kampanye
Jenis publikasib , dokumentasi dan
informasi produk hukum
Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan
penyuluhan peraturan perundang undangan
penyelenggaraan Tahapan Pemilu
9
Pedoman, Petunjuk Teknis dan
Bimbingan Teknis/Supervisi/
Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan
Pendidikan Pemilih (3364)
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/kota yang
mengikuti bimtek Pemilukada
Persentase proses PAW dan anggota DPR
dan DPD, DPRD Peov, dan DPRD
kabupaten/kota dapat di selesaikan dalam
waktu 5 hari kerja
Jumlah Provinsi dan kabupaten /kota yeng
telah membentuk PPID
Jumlah Provinsi/ Kabupaten/kota yang telah
melakukan penataan dan pengisian Anggota
DPRD Provinsi/Kabupaten/kota
induk/pemekaran
Jumlah penataan daerah pemilihan pasca
pemilu 2014
Jumlah data serta dokumen pemilu, Pemilu
presiden dan wakil presiden serta
pemilukada
Jumlah Provinsi dan kabupaten/kota yang
melaksanakan pemilukada
Jumlah pusat pendidikan pemilih
Persentase penyampaian informasi dan
publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan
pemilukada
Masukan: Dana
Rp.29.204.000.-
SDM
Keluaran: 3
kegiatan
Hasil: 80%
Masukan: Dana
Rp.
27.640.850,-
SDM
Keluaran: 1
kegiatan
Hasil: 95%
Lampiran IV : formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Pengukuran Pencapaian Sasaran
Tahun 2016 Instansi: KPU Kabupaten Subang
Sasaran Indikator Target Realisasi Presentase Pencapaian
Target Keterangan
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kapasitas dan
kredibilitas organisasi
penyelenggara pemilu dan
pilkada di KPU Kabupaten
Subang
Prosentase penyiapan dan
penyelenggaraan pemilu yang tepat
waktu dan akuntabel (sesuai
dengan peraturan perundangan)
Peningkatan penguatan
kapasitas kelembagaan
sebesar 20%
Terlaksananya administrasi
kegiatan pengangkatan
anggota DPR, DPD, DPRD
dan KPU
Ketepatan pelaksanaan proses
pelakasanaan Pergantian Antar
Waktu (PAW) anggota DPR, DPD,
DPRD dan KPU
Peningkatan ketepatan
pelaksanaan PAW sesuai
kebutuhan dan ketentuan
sebesar 20%
Terselenggaranya
pendidikan politik bagi
masyarakat terutama
pemilih pemula
Prosentase fasilitas pendidikan
politik masyarakat
Peningkatan pemahaman
masyarakat, dalam hal ini
pemilih pemula, terhadap
materi kepemiluan sebesar
20%
Tersusunnya
pendokumentasian dan
penyusunan juklak/juknis
pemilu dan pilkada
Jumlah juklak/juknis tentang
pemilu dan pilkada
Pelaksanaan tertib
administrasi serta
peningkatan ketepatan
administrasi berupa juklak
dan juknis sebesar 20%
Terlaksananya pembayaran
gaji/honor/tunjangan
pegawai
Ketepatan pembayaran gaji/ honor/
tunjangan pegawai
Peningkatan ketepatan
pembayaran gaji/ honor/
tunjangan sebesar 20%
Terselenggaranya dukungan
operasional dan
pemeliharaan perkantoran
sehari-hari
Prosentase dukungan pelayanan
adminsitrasi kegiatan
Prosentase dukungan
operasional dan pemeliharaan
perkantoran
Manajemen kearsipan dan
dokumentasi sudah dilaksanakan
dengan berbasis TIK
Peningkatan pelayanan
administrasi, dukungan
operasional dan
manajemen kearsipan dan
dokumen berbasis TIK
sebesar 20%
Sasaran Indikator Target Realisasi Presentase Pencapaian
Target Keterangan
1 2 3 4 5 6
Terselenggaranya
pembinaan administrasi dan
manajemen keuangan
Ketepatan dan kepatuhan dalam
pelaksanaan keuangan
Opini BPK terhadap laporan
keuangan
Peningkatan ketepatan dan
kepatuhan pelaksanaan
LPJ keuangan sebesar 20%
Tersusunnya dan
terfasilitasinya pembinaan
administrasi dan
pengelolaan perlengkapan,
pembinaan/ penyuluhan/
pengelolaan arsip/
dokumentasi Negara, dan
terpenuhinya pencetakan/
penerbitan/ penggandaan/
laminasi
Tingkat ketepatan laporan
pengelolaan perlengkapan
Peningkatan ketepatan
laporan pengelolaan
perlengkapan sebesar 20%
Tersusunnya dan
terfasilitasinya penyusunan
program kerja dan rencana
kerja/ teknis/ program
koordinasi dan sinkronisasi
penyusunan program dan
rencana kerja/ teknis
program
Prosentase fasilitasi rapat
koordinasi penyusunan program
Ketepatan penyusunan RKA-KL
dan DIPA
Prosentase fasilitas bintek dan
sosialiasi pembinaan program
dan rencana kerja
Peningkatan ketepatan
penyusunan RKA-KL dan
DIPA serta peningkatan
koordinasi penyusunan
program kerja sebesar 20%
Terselenggaranya sosialiasi/
workshop/ seminar
Prosentase fasilitasi sosialisasi/
workshop/ seminar
Peningkatan kapasitas
SDM melalui seminar
sebesar 20%
Terlaksananya kerjasama
antar instansi dan lembaga
terkait
Prosentase fasilitasi kerjasama
antar instansi dan lembaga terkait
Peningkatan kerjasama
dengan instansi terkait
sebesar 20%
Terlaksananya penyusunan,
peningkatan dan penerapan
LAKIP
Tingkat ketepatan penyusunan
LAKIP dan tertib administrasi
Ketepatan dan peningkatan
LAKIP sebesar 20%
Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan aparatur
negara
Tersedianya pendidikan dan
latihan aparatur
Prosentase terfasilitasinya
pembinaan administrasi
pengelolaan kepegawaian
Peningkatan kualitas SDM
aparatur sebesar 20%
Sasaran Indikator Target Realisasi Presentase Pencapaian
Target Keterangan
1 2 3 4 5 6
Terlaksananya pelayanan
dan bantuan hokum terhadap
gugatan hasil pemilu
Prosentase fasilitasi bantuan hokum
dan penyelesaian perkara hukum
Peningkatan layanan
penyelesaian permasalahan
hokum sebesar 20%
Terlaksananya pengelolaan
data dan pemanfaatan
aplikasi teknologi informasi
dan komunikasi
Ketepatan pengelolaan data dan
informasi
Peningkatan ketepatan
pengelolaan data dan
informasi sebesar 20%