kata pengantar laporan kinerja sekretariat daerah ... · pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok...

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang

Tahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat

dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan MENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah

Kota Singkawang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Singkawang yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Laporan Kinerja ini juga sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi

pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Sekretariat Daerah

Kota Singkawang oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban serta dapat memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota

Singkawang yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi,

komunikasi dan informasi “.

Singkawang, Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Drs.SUMASTRO, M.Si. PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670416 198603 1 003


Tahun 2019

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI ....................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................... 1

A. GAMBARAN UMUM ...................................................

1. Pendahuluan ......................................................... 2. Susunan Organisasi ..............................................

3. Tupoksi ................................................................. 4. Sumber Daya Aparatur (SDA) ................................

5. Sumber Daya Keuangan ........................................ 6. Sarana dan Prasarana ...........................................

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)........

1

1 2

2 6

8 8 10

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ...………….…………….....……… 11

A. RENSTRA .................................................................. 1. Visi ........................................................................

2. Misi ....................................................................... 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU.............

B. PERJANJIAN KINERJA ..............................................

11 11

11 12 14

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………….......………… 16

A. CAPAIAN KINERJA …………...…………….....……………

B. REALISASI ANGGARAN ……….………………......………

16

41

BAB IV : PENUTUP ……………………………..…………....…………… 45

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

LAMPIRAN I LAMPIRAN II

: :

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


Tahun 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada

daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah Undang-Undang tersebut didasari PP No.

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010.

Sejak di berlakukannya PP No. 18 Tahun 2016, Pemerintah Kota Singkawang menindaklanjuti dengan menyiapkan berbagai peraturan

guna melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 diatas, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2016 maka disusunlah peraturan mengenai Sturktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah melalui Peraturan

Walikota Singkawang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah. Implementasi dari Peraturan Walikota Singkawang ini efektif berlaku mulai Desember 2018.

Pada penetapan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Singkawang terdiri dari 3 Asisten, 9 Kepala Bagian, dan 27 Kepala Sub Bagian.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut,

Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang

Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah Kota Singkawang, berlokasi di


Tahun 2019

2

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123 Telp. (0562) 6300719 Faksimili (0562) 6300719 Email : [email protected] Website: www.singkawangkota.go.id.

2. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

2. Asisten Pemerintahan ( Asisten I ) terdiri atas 3 (tiga) Bagian :

a. Bagian Pemerintahan :

b. Bagian Hukum : c. Bagian Organisasi :

3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra ( Asisten II ) terdiri

atas 3 (tiga) Bagian : a. Bagian Perekonomian : b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan

Barang/Jasa : c. Kesejahteraan Rakyat :

4. Asisten Administrasi (Asisten III) terdiri atas 3 (tiga) Bagian :

a. Bagian Umum : b. Bagian Keuangan : c. Bagian Humas dan Protokol :

5. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa tugas pokok Sekretaris

Daerah adalah unsur pimpinan yang memimpin, membina penyusunan kebijakan pemerintah daerah dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas

Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 5 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

mailto:[email protected]


Tahun 2019

3

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daeah; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota serta

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Barat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Walikota, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris

Daerah Kota Singkawang dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana berikut :

Asisten Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian penyusunan

kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, Hukum

dan Organisasi sesuai kebijakan Walikota dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi antara lain:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan, hukum dan organisasi;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, hukum dan organisasi ;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, hukum dan organisasi;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bagian pada Asisten

Pemerintahan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan terdiri dari : Bagian Pemerintahan;

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang

pemerintahan tata praja, kerjasama daerah dan penataan wilayah dan koordinasi pemerintahan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Praja;

b. Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Penataan Wilayah; c. Sub Bagian Pemerintahan.


Tahun 2019

4

Bagian Hukum; Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan

dan pengkajian hukum, bantuan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), dokumentasi dan informasi produk hukum.

Bagian Hukum dan PerUndang-Undangan terdiri dari : a. Sub Bagian Perumusan dan Pengkajian Hukum;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Organisasi;

Bagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang

kelembagaan, ketatalaksanaan dan kebijakan aparatur.

Bagian Organisasi terdiri dari : a. Sub Bagian Kelembagaan;

b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; c. Sub Bagian Kebijakan Aparatur.

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan

pengoordinasian penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

perekonomian, administrasi pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan perekonomian, pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat ;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perekonomian, administrasi pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

perekonomian, administrasi pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bagian pada Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Perkonomian Pembangunan dan Kesra terdiri dari :

Bagian Perekonomian;


Tahun 2019

5

Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sarana

perekonomian, produksi dan pemasaran dan serta sumber daya alam.

Bagian Perekonomian terdiri dari : a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;

b. Sub Bagian Produksi dan Pemasaran; c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.

Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa;

Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan

Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dibidang

pelaporan pembangunan umum, pelaporan pembangunan setda dan pengadaan barang/jasa.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Umum; b. Sub Bagian Pelaporan Pembangunan Setda; c. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan mengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dibidang peningkatan

sumber daya manusia, masalah sosial dan bina sosial. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a. Sub Bagian Peningkatan Sumber Daya Manusia; b. Sub Bagian Masalah Sosial;

c. Sub Bagian Bina Sosial.

Asisten Administrasi, mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam melaksanakan pelayanan administratif meliputi urusan umum, keuangan, kehumasan serta protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Asisten Administrasi

mempunyai tugas : a. pengoordinasian pelayanan administrative meliputi urusan

umum, keuangan dan asset, kehumasan dan protocol

dilingkungan secretariat daerah; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi meliputi urusan umum, keuangan dan asset, kehumasan dan protokol dilingkungan sekretariat daerah;


Tahun 2019

6

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bagian pada Asisten Administrasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Administrasi terdiri dari :

Bagian Umum. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan administrative dibidang tata usaha dan kepegawain, perlengkapan rumah tangga umum, rumah

tangga khusus dan tata laksana usaha pimpinan. Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Umum; c. Sub Bagian Rumah Tangga Khusus; dan

d. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Bagian Keuangan;

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrative dibidang anggaran, perbendaharaaan, akutansi, pelaporan dan pengelolaan

aset. Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bagian Anggaran dan Pembendaharaan; b. Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Aset.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dibindang hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari : a. Sub Bagian Hubungan masyarakat; dan b. Sub Bagian Protokol.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang sampai dengan akhir tahun 2019 berjumlah 110 orang tidak termasuk pegawai honor, sedangkan pejabat struktural

berjumlah 41 orang. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota

Singkawang, dijabarkan menurut tingkat pendidikan, golongan dan Eselon sebagai berikut :


Tahun 2019

7

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Tingkat Pendidikan

No Pendidikan 2017 2018 2019

1 S3 - - -

2 S2 14 17 16

3 S1/D4 47 54 49

4 D3 10 9 9

5 SLTA 43 38 33

6 SMP 4 3 2

7 SD 1 2 1

Jumlah 119 123 110

*) Data dari Bagian Umum Januari 2020

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Golongan :

No Golongan 2017 2018 2019

1 Golongan I 3 1 -

2 Golongan II 45 40 35

3 Golongan III 51 65 60

4 Golongan IV 20 17 15

Jumlah 119 123 110


Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah menurut Eselon :

No Eselon 2017 2018 2019

1 Eselon II 7 7 6

2 Eselon III 9 9 9

3 Eselon IV 27 26 26

4 Staf 76 81 69

Jumlah 119 123 110



Tahun 2019

8

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Singkawang selama tahun 2019 bersumber dari dana APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran

2019 dengan perincian sebagai berikut : Dana APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 39.125.281.894,00 yang

terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 27.023.740.454,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.101.541.440,00 Sesuai dengan

tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 APBD Setda Kota Singkawang TA. 2019

Jenis Belanja Anggaran Tahun 2019

Belanja Langsung 27.023.740.454,00

- Belanja Pegawai 3.176.843.720,00

- Belanja Barang dan Jasa 19.343.128.734,00

- Belanja Modal 4.503.768.000,00

Belanja Tidak Langsung 12.101.541.440,00

- Belanja Pegawai 12.101.541.440,00

Jumlah 39.125.281.894,00

*) Data dari Bagian Keuangan Januari 2020

6. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Sekretariat Daerah Kota Singkawang telah menempati gedung yang terletak di Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang dengan luas

8350.9 m² yang terdiri dari 2 lantai antara lain : Lantai 1 terdiri dari Ruang Kerja Asisten Administrasi (Ass.I), Ruang Kerja Bagian Umum, Ruang Kerja Bagian Humas dan Protokol,

Ruang Kerja Bagian Keuangan, Ruang Kerja asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra (Ass.II), Ruang Kerja bagian

Perekonomian, Ruang Kerja Bagian Kesra, Ruang Rapat Bumi Betuah, Ruang Rapat Gayung Bersambut dan Ruang Pasti ke

Singkawang. Lantai 2 terdiri dari Ruang Kerja Walikota, Ruang Kerja Wakil Walikota, Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Ruang Kerja Asisten

Pemerintahan (Ass.I), Ruang Kerja Bagian Pemerintahan, Ruang Kerja Bagian Hukum, Ruang Kerja Bagian Organisasi, Ruang Kerja

Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ, Ruang Rapat Asisten


Tahun 2019

9

Perekonomian, Pembangunan dan Kesra dan Balairung Kantor Walikota Singkawang

b. Kendaraan

Tabel 1.5 Jumlah Kendaraan

No Jenis Kendaraan 2017 2018 2019

1 Kendaraan Roda Dua 85 87 118

2 Kendaraan Roda Empat 27 27 30

3 Kendaraan Roda Enam/Bus 1 1 1

4 Mobil Pick Up 7 7 7


Tahun 2019 Sekretariat Daerah menambah 31 unit kendaraan roda dua dan 3 unit kendaraan roda empat, sedangkan

kendaraan lainnya tidak mengalamai perubahan.

c. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor lainnya :

Tabel 1.6

Jumlah Sarana Perlengkapan Kantor

No Sarana 2017 2018 2019

1 Komputer/PC 187 205 219

2 Laptop 68 81 85

3 Proyektor 22 26 27

4 Printer 245 297 307

5 Genset 6 6 6

6 AC 295 319 333

7 Kursi Kerja 167 225 250

8 Meja Kerja 351 481 587



Tahun 2019

10

Dari data diatas terlihat jumlah komputer mengalami penambahan sebanyak 14 unit, Laptop bertambah sebanyak 4 unit, Proyektor bertambah sebanyak 1 unit, Printer bertambah sebanyak

10 unit, AC bertambah 14 unit, Kursi Kerja bertambah 25 unit, Meja Kerja bertambah 106 unit, sedangkan Genset tidak mengalami

perubahan.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari Isu-isu strategis daerah, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik 2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Singkawang; 4. Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah.


Tahun 2019

11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan

dan sasaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi

strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pagu yang bersifat indikatif.

Tujuan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Singkawang adalah : 1. Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terukur secara objektif.

2. Suatu dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah

ditetapkan. 3. Sebagai dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

4. Sebagai suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi dan capaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan

keterlibatan stakeholder secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi lewat data di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Singkawang. Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota

Singkawang Tahun 2018 - 2022, adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 adalah :

Visi tersebut merupakan gambaran tentang masa depan (future)

yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang


Tahun 2019

12

merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.

2. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai

organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang (Akdon, 2006 : 97). Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan

produk atau pelayanan yang ditawarkan.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi Sumber Daya Alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat;

4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif

yang berorientasi pada pelayanan public yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi;

5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat;

6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan

berkesinambungan;

7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan

langsung Sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018–2022.

Adapun peran serta Sekretariat Daerah pada pencapaian Misi

Walikota dan Wakil walikota terpilih adalah :

“ Misi ke 4 yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik

yang prima berbasis teknologi Komunikasi dan informasi ”

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

a. Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi

dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam


Tahun 2019

13

kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Daerah Kota Singkawang dapat secara tepat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah”.

b. Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Singkawang

merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun

melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang

dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses

perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang serta lebih menjamin suksesnya

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja/instansi di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Singkawang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan

strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan

telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai.Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai

berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah; 4. Meningkatnya implementasi kebijakan daerah;

Tujuan, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama dapat dilihat didalam tabel dibawah ini :


Tahun 2019

14

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

1. Meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan

publik

1. Persentase unit kerja dengan nilai

IKM kategori baik

2. Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Nilai LPPD

3. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah

3. Nilai SAKIP

4. Meningkatnya implementasi

kebijakan daerah

4. Persentase

kebijakan daerah yang ditindaklanjuti

5. Persentase produk

hukum daerah yang sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan

B. PENJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,sehingga terwujudlah kinerja yang berkesinambungan.

Perjanjian Kinerja juga merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja

Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan


Tahun 2019

15

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

Aparatur 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mengacu pada Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Persentase unit kerja

dengan nilai IKM kategori baik

75%

2.

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Nilai LPPD ST

3.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

pemerintah

3. Nilai SAKIP BB

4.

Meningkatnya implementasi kebijakan

daerah

4. Persentase kebijakan daerah yang

ditindaklanjuti

35%

5. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

70%


Tahun 2019

16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan sesuatu yang menggambarkan tingkat

keberhasilan maupun kegagalan yang dicapai oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format

pengukuran kinerja yaitu dengan menyajikan hasil pengukuran

terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai sesuai dengan isi yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja.

Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 sesuai dengan hasil pengukuran adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %


1. Persentase unit kerja dengan nilai IKM kategori baik

75% 54,83% 73,10%

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2. Nilai LPPD ST ST 100%

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

3. Nilai SAKIP BB B 85,74%

4.

Meningkatnya implementasi kebijakan daerah

4. Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti

35% 53% 151%

5. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

70% 97% 138%

Dari tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja diketahui terdapat 2 (dua) indikator

yang belum mencapai target, 1 (satu) indikator sudah mencapai target dan 2 (dua) indikator sudah melampaui target. Adapun dari tabel diatas akan dijelaskan satu persatu berdasarkan analisis capaian setiap

indikator kinerja sasaran.

Sasaran # 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran ini bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan administrasi

pemerintahan yang baik secara optimal kepada masyarakat. Untuk


Tahun 2019

17

mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 1 indikator kinerja utama yaitu “Persentase unit kerja dengan nilai IKM kategori baik”. Sedangkan untuk mencapai indikator tersebut didukung oleh 14 program prioritas

antara lain : Program Pengembangan Kinerja Organisasi dengan kegiatan :

- Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik; - Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan Dan

Kelurahan.

Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi dengan kegiatan :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

- Penyusunan Perwako Standar Pelayanan; - Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah;

- Pembentukan UPT; - Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor Organisasi se-Kalbar; - Penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota

Singkawang.

Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi dengan kegiatan : - Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga

Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang; - Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standar Biaya

Pemerintah Kota Singkawang.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan :

- Sosialisasi Pelaksanaan Program Bansos Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Program peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial dengan kegiatan:

- Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak Menular); - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan;

- Workshop Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Layak Anak.

Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dengan kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan: - Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Struktural.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional;


Tahun 2019

18

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; - Penyediaan Alat Tulis Kantor; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; - Penyediaan Makanan dan Minuman; - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran; - Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah;

- Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan: - Pembangunan Rumah Jabatan; - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas;

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeluer.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu;

- Pengadaan Pakaian PDU Camat dan Lurah;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:

- Pembinaan Pegawai Negeri Sipil ( Mental Spiritual);

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dengan kegiatan: - Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/

anggota organisasi sosial dan masyarakat; - Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ departemen/

lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri; - Penyediaan Publikasi Informasi; - Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah;

- Safari Keagamaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bagi

KDH/WKDH;


Tahun 2019

19

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Rumah Jabatan KDH/WKDH;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional; - Penyediaan Komponen Intalasi Listrik dan Penerangan Bangunan;

- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan KDH/WKDH; - Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan KDH/WKDH;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional KDH/WKDH;

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH;

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH; - Penyediaan Fasilitasi Tamu Daerah KDH/WKDH; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan KDH/WKDH;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH.

Program Penguatan Transparasi Publik dengan kegiatan:

- Expo Kinerja SKPD.

Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov dengan kegiatan:

- Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); - Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi;

- Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja dapat dilihat

seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

(%)

1.



75% 54,83% 73,10%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator persentase

unit kerja dengan nilai IKM kategori baik, realisasi sebesar 54,83% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Dengan demikian capaian tahun

2019 adalah sebesar 73,10% atau tidak memenuhi yang ditetapkan.


Tahun 2019

20

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Sasaran

Strategis Program

Anggaran Capaian

Kinerja (%)

Tingkat

Efisiensi (%) Target Realisasi %


Program Pengembangan Kinerja Organisasi

58.204.475 52.106.450 89,52

73,10 n/a

Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

377.312.350 362.832.250 96,16

Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi

87.879.950 78.409.750 89,22

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

22.638.851 22.633.851 99,98

Program peningkatan pelayanan Publik

bidang Sosial

65.552.250 63.292.250 96,55

Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji

990.430.604 871.154.606 87,96

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

125.389.325 105.231.425 83,92

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.059.795.895 7.225.736.864 89,65

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.184.744.000 5.485.088.386 88,69

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100.300.000 85.350.000 85,09

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

44.425.000 44.412.500 99,97

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6.817.240.800 5.820.893.069 85,38

Program Penguatan Transparasi Publik

26.117.800 26.117.800 100,00

Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov

374.329.100 370.193.700 98,90

Rata-rata 92,21 73,10 n/a

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92,21% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 73,10%,

maka pada sasaran ini tidak ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan capaian sasaran diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

No. Program dan Kegiatan Indikator Program / Kegiatan

Kinerja Program / Kegiatan

Target Realisasi %

1. Program Pengembangan Kinerja Organisasi

Persentase Unit Kerja dengan nilai IKM kategori baik

75% 54,83% 73,10

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Laporan SKM)

1 Laporan 1 Laporan 100


Tahun 2019

21

Monitoring, evaluasi dan koordinasi Aparatur Kecamatan dan kelurahan

Jumlah Laporan Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan


2. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi

Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya tepat fungsi dan tepat ukuran

90% 100% 111

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPM di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang


Penyusunan Perwako

Standar Pelayanan

Jumlah Perwako Standar

Pelayanan 1 Perwako 1 Perwako 100

Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat Daerah Yang Dievaluasi

2 Perangkat Daerah

2 Perangkat Daerah

100

Pembentukan UPT Jumlah UPT yang dibentuk 2 UPT 2 UPT 100

Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor Organisasi se-Kalbar

Jumlah Peserta Rakor Organisasi 140 Peserta 140 Peserta 100

Penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Data Hasil Perhitumngan Jumlah Kebutuhan

PNS Kota Singkawang

1 Dokumen 1 Dokumen 100

3. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi

Tersedianya standarisasi Pemerintah Kota Singkawang yang berkenaan dengan biaya pemerintah dan harga barang / jasa

100% 100% 100

Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Singkawang yang dikeluarkan

2 Kepwako 2 Kepwako 100

Penyusunan Keputusan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standar Baiaya Pemerintah Kota Singkawang Yang Dikeluarkan

4 Kepwako 4 Kepwako 100

4.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Persentase peningkatan pelayanan penyaluran Bansos Pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah

90% 90% 100

Sosialisasi Pelaksanaan Program Bansos Pangan Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Program Bansos Pangan bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah

200 Peserta 200 Peserta 100

5. Program peningkatan pelayanan Publik bidang Sosial

Persentase pemenuhan SPM pelayanan publik bidang sosial

72% 72% 100

Seminar Peduli PTM (Penyakit Tidak

Menular)

Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar Peduli Penyakit Tidak

Menular


Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

Laporan Hasil koordinasi 1 Laporan 1 Laporan 100

Workshop Sekolah Ramah Anak dan Kecamatan Layak Anak

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Sekolah ramah Anak dan Kecamatan Ramah Anak


6. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji

Persentase peningkatan pelayanan ibadah haji

100% 100% 100

Fasilitasi

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Jumlah Jemaah Haji yang difasilitasi

122 Orang 122 Orang 100

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase tingkat pemahaman peserta bimtek

70% 70% 100

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural

Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural



Tahun 2019

22

8.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 80% 100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan

Materai 1.745 Lembar, Buku Cek 7 Buku

Materai 1.532 Lembar, Buku

Cek 0 43,90

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Cakupan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

Internet 2.500 Mbps, air 6.240 M²,

Listrik 160.000 Kwh

Internet 2.400 Mbps, air 3.200 M²,

Listrik 268.521 Kwh

105,03

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan

KIR 24 Unit, Pajak

Kendaraan Roda Enam 2

Unit, Kendaraan

Roda Empat 18 Unit,

Kendaraan Roda Dua 17

Unit

KIR 0 Unit, Pajak

Kendaraan Roda Enam 0

Unit, Kendaraan

Roda Empat 16 Unit,

Kendaraan Roda Dua 6

Unit

31,04

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan

100% 100% 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan

1 Tahun 1 Tahun 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Cakupan barang cetakan dan

penggandaan yang disediakan

Cetak 980 buku,Jilid 737

Buku,

Fotocopy 272.500 Lembar

Cetak 704 buku,Jilid 76

Buku,

Fotocopy 174.643 Lembar

73,11

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

1 Paket 1 Paket 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

1 Paket 1 Paket 100

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

1 Paket 1 Paket 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

12 Bulan 12 Bulan 100

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kegiatan rapat/pertemuan yang difasilitasi

100 Kegiatan 100 Kegiatan 100

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas yang difasilitasi

1.500 SPD 1.615 SPD 107

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran

Jumlah tenaga kontrak / Honorer yang dibiayai APBD

72 Orang 71 Orang 98,61

Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah

Jumlah Tamu Daerah yang difasilitasi


Penyediaan Fasilitas Kegiatan Daerah

Jumla Kegiatan Daerah yang difasilitasi


9.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 100% 80% 80

Pembangunan Rumah Jabatan

Jumlah Pengadaan Taman Rumah Jabatan

1 Paket 0 0

Pembangunan Gedung kantor

Peningkatan Perpakiran, Halaman

dan Front Office

2 Paket 2 Paket 100

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

9 Unit 9 Unit 100

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas

Jumlah perlengkapan rumah

jabatan/dinas yang diadakan 6 Paket 6 Paket 100

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

2 Paket 2 Paket 100

Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan rumah

jabatan/Dinas yang diadakan 18 Unit 18 Unit 100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

62 Unit 62 Unit 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Luas taman yang dipelihara 100 M² 100 M² 100


Tahun 2019

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Luas Rumah Dinas yang dipelihara 100 M² 100 M² 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Luas Gedung Kantor yang dipelihara

500 M² 200 M² 40

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara

20 Unit 20 Unit 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Sarung kursi 2.600 Buah,

Taplak Meja 1.000 Buah, Rempel 200

Buah, Karpet 5 Buah

Sarung kursi 2.660 Buah,

Taplak Meja 2.134 Buah, Rempel 319

Buah, Karpet 2 Buah

126,30

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah peralatan rumah Jabatan/Dinas yang dipelihara

BBM Solar 660

Liter, Tabung Gas Isi Ulang 45 Tabung

0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

AC 120 Unit, PC 60 Unit, Printer 60

Unit,

AC 150 Unit, PC 36 Unit, Printer 14

Unit,

69,44

Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeluer

Jumlah mebeleur yang dipelihara Kursi 50 Unit, Meja 50 Unit,

Lemari 50 Unit

Kursi 0 Unit, Meja 19 Unit, Lemari 0 Unit

12,66

10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin Aparatur

100% 100% 100

Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

194 Setel 266 Setel

Pengadaan Pakaian PDU Camat dan Lurah

Jumlah pakaian PDUB dan Lurah 9 Setel 9 Setel 100

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pelayanan Administrasi

100% 100% 100

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil ( Mental Spiritual)

Jumlah Laporan Kegiatan 1 Laporan 1 Laporan 100

12.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

100% 100% 100

Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Jumlah peserta Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pinpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

12.000 Orang 12.553 Orang 104,60

Penerimaan Kunjungan KerjavPejabat Negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri


Penyediaan Publikasi Informasi

Jumlah publikasi dan informasi pada ilkan media cetak, media elektronik dan advetorial

41 Publikasi 56 Publikasi 136,58

Pelaksanaan Hari-Hari

Besar Nasional dan Daerah

Jumlah Kegiatan Hari-hari besar Nasional dan Daerah


Safari Keagamaan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Jumlah Rumah Ibadah yang dikunjungi

25 Rumah Ibadah

16 Rumah Ibadah

64

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bagi KDH/WKDH

Jumlah Perjalanan Dinas yang difasilitasi

80 SPD 100 SPD 125


Tahun 2019

24

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang disediakan

Internet 350 Mbps, Air 5.664 M³,

Listrik 190.000 Kwh

Internet 360 Mbps, Air 2.364 M³,

Listrik 156.733 Kwh

75,69

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Cakupan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan

Pajak Kendaraan

Roda Empat 4 Unit

Pajak Kendaraan

Roda Empat 2 Unit

50

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik dan

Penerangan Bangunan

Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

1 paket 1 paket 100

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

1 Paket 1 Paket 100

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan KDH/WKDH

Luas taman Rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota yang dipelihara

100 M² 100 M² 100

Penyediaan Makan dan Minum KDH/WKDH

Cakupan makanan dan minuman Walikota/Wakil Walikota yang disediakan


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan KDH/WKDH

Luas rumah jabatan walikota/wakil walikota yang dipelihara

100 M² 100 M² 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional KDH/WKDH

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional KDH/WKDH yang dipelihara

Kendaraan Roda Empat 2

Unit

Kendaraan Roda Empat 2

Unit 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan pemeliharaan peralatan Rumah Jabatan/Dinas

BBM Solar 1.320 Liter,

Gas Isi Ulang

112 Tabung

BBM Solar 55 Liter, Gas Isi

Ulang 94

Tabung

44,04

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perelengkapannya KDH/WKDH

Jumlah Pakaian PSH, PSL, PDU dan PDL KDH/WKDH

20 Stel 12 Stel 60

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu KDH/WKDH

Jumlah Pakaian KOPRI, Batik

Tradisional, Pakaian Olahraga dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

20 Stel 21 Stel 105

Penyediaan Fasilitasi Tamu Daerah KDH/WKDH

Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tamu Daerah


Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan KDH/WKDH

Jumlah Mobil Jabatan KDH/WKDH yang dipelihara

2 Unit 2 Unit 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH

Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan KDH/WKDH yang disediakan

1 Paket 1 Paket 100

13. Program Penguatan Transparasi Publik

Persentase Transparansi publik 100% 100% 100

Expo Kinerja SKPD Jumlah Pengunjung Stand Pameran Sekretariat Daerah


14. Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov

Persentase tangkat Layanan

Pengadaan Secara Elektronik 80% 100% 125

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah OPD yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengumuman dan pengadaan melalui e-procurement

29 OPD 29 OPD 100

Persentase pemenuhan

kebutuhan media internal dan eksternal pemerintah daerah dalam upaya pengembangan komunikasi dan informasi

100% 100% 100

Penyebarluasan Informasi dan

Dokumentasi

Jumlah media Internal dan eksternal yang diterbitkan

1124 Buah 1124 Buah 100

Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi

Kegiatan pemasangan dan pengembangan



Tahun 2019

25

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun Sebelumnya

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

2017 2018 2019

Target Realisa

si Capaian Target

Realisasi

Capaian Target Realisa

si Capaian

1.


1. Persentase

unit kerja dengan nilai IKM kategori baik

65% 65% 100% 70% 72,58% 104% 75% 54,83% 73,10%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 target sebesar 65 realisasi sebesar 65 dengan capaian sebesar 100%, tahun

2018 target sebesar 70 realisasi sebesar 72,58 dengan capaian sebesar 104%, tahun 2019 target sebesar 75 realisasi sebesar 54,83

dengan capaian sebesar 73,10%. Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun ini turun sekitar 3,71 dengan capaian turun sebesar 18,28%, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi tahun

ini turun sebesar 11,29 dengan capaian turun sebesar 22,28%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.5 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Renstra

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Realisasi Target

2022

2017 2018 2019

1.



65% 72,58% 54,83% 90%

Dibandingkan dengan target jangka menengah renstra realisasi kinerja sampai dengan tahun ini adalah sebesar 60,92%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain : a. Ada beberapa Unit Kerja yang terlambat/tidak menyampaikan data

ke Bagian Organisasi; b. Dari 62 Unit Kerja yang dinilai hanya 35 Unit Kerja yang

menyampaikan data ke Bagian Organisasi.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala

dalam pencapaian sasaran ini antara lain : a. Menyurati OPD/Unit Kerja untuk segera menyampaikan data yang

berhubungan dengan IKM sesuai dengan waktu yang ditentukan; b. Proaktif berkoordinasi langsung ke Unit Kerja yang belum

menyampaikan data;


Tahun 2019

26

c. Memberi sanksi/teguran kepada Pimpinan Unit Kerja yang belum/tidak menyampaikan data.

d. Membentuk tim yang bertugas memberikan bimbingan/

pendampingan terhadap OPD/Unit Kerja

Sasaran # 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran ini bertujuan agar meningkatnya kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan sasaran

tersebut ditetapkan 1 indikator kinerja utama yaitu “Nilai LPPD”. Sedangkan untuk mencapai indikator tersebut didukung oleh 2 program

prioritas antara lain : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

- Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang; - Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah dengan kegiatan :

- Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Se- Kalimantan;

- Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah; - Koordinasi Pemerintahan;

- Gerakan Bersih Kampung.


1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :



(%)

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Nilai LPPD ST ST 100%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Nilai LPPD, realisasi Sangat Tinggi (ST) dari target yang

ditetapkan Sangat Tinggi (ST). Dengan demikian capaian tahun 2019 adalah sebesar 100% atau sudah memenuhi target yang ditetapkan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :


Tahun 2019

27



Program Anggaran Capaian

Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi

(%) Target Realisasi %


Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

140.404.500 102.019.083 72,66

100 21,59

Program Peningkatan

Kerjasama Antar Pemerintah

406.228.029 341.852.739 84,15

Rata-rata 78,41 100 21,59

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 78,41% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%,

maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 21,59%.

b. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian sasaran diatas dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No. Program dan Kegiatan Indikator Program /

Kegiatan


Target Realisasi Capaian

(%)

1.

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Nilai LPPD Pemerintah Kota Singkawang

ST ST 100

Penyusunan LPPD Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LPPD Pemerintah Kota Singkawang


Penyusunan LKPJ Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LKPJ Pemerintah Kota Singkawang


2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Jumlah kerjasama daerah 6 21 350

Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Se- Kalimantan

Laporan Rekomendasi hasil Rakernas Apeksi dan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan

4 laporan 4 laporan 100

Percepatan peningkatan kerjasama antar daerah

Jumlah Naskah Kerjasama 6 21 350

Koordinasi Pemerintahan Jumlah Laporan hasil koordinasi pemerintahan


Gerakan Bersih Kampung Jumlah wilayah pelaksanaan gerakan bersih kampung

26 Kelurahan

26 Kelurahan

100

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.4 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dua tahun sebelumnya



2017 2018 2019

Target Realisa

si Capaian Target

Realisasi


si Capaian

2.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Nilai LPPD

ST T 95,94% ST T 89,40% ST ST 100%


Tahun 2019

28

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 target nilai EKPPD Sangat Tinggi (ST) dengan skor 3,0000 realisasinya adalah

Tinggi (T) dengan skor 2,8781 sedangkan capaian sebesar 95,94%, tahun 2018 target nilai EKPPD Sangat Tinggi (ST) dengan skor 3,0000

realisasinya adalah Tinggi (T) dengan skor 2,6819 sedangkan capaian sebesar 89,40%, tahun 2019 target nilai EKPPD Sangat Tinggi (ST)

dengan skor 3,0000 realisasinya adalah Sangat Tinggi (ST) dengan skor 3,0216 sedangkan capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun ini naik sebesar 0,1435 dengan capaian

naik sebesar 4,06%, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi tahun ini naik sebesar 0,3397 dengan capaian naik sebesar

10,60%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



2022

2017 2018 2019


2. Nilai LPPD T T ST ST

Dibandingkan dengan target jangka menengah renstra realisasi

kinerja sampai dengan tahun ini adalah sebesar 100%. 4. Analisis penyebab keberhasilan pada indikator kinerja diatas adalah

sebagaimana diuraikan dibawah ini : Pada sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dengan indikator kinerja utama Nilai LPPD sudah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Sangat Tinggi (ST). Adapun strategi yang

dilakukan dalam pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut : a. Melakukan koorsinasi secara rutin kepada OPD pengampu

b. Fokus pada peningkatan capaian setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD

Sasaran # 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sasaran ini bertujuan agar terwujudnya akuntabilitas kinerja

pemerintah. Untuk mewujudkan sasaran ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Nilai SAKIP. Sedangkan untuk mencapai

indikator tersebut didukung oleh 3 program prioritas antara lain :


Tahun 2019

29

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

- Penyusunan LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang; - Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang;

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; - Penyusunan LAKIP/LKT Perangkat Daerah;

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah; - Penyusunan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah - Asistensi RKA SKPD;

- Reviu DAK Fisik; - Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;

- Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial;

- Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan - Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan :

- Penyusunan Analisa Standar Belanja; - Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah;

- Inventarisasi Barang Milik Daerah; - Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD;

- Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan : - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Adapun analisis capaian dari indikator kinerja diatas adalah sebagai

berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi dapat dilihat seperti tabel

dibawah ini :



(%)

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

3. Nilai SAKIP BB B 85,74%

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB terhadap Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang tahun


Tahun 2019

30

2018, nilai yang diperoleh dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang adalah B, dengan besaran nilai 60,02. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel komponen penilaian Kementrian PAN-RB terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang

Komponen Yang Dinilai Bobot

Nilai Peringkat LAKIP 2017

(Dinilai Tahun 2018) LAKIP 2018

(Dinilai Tahun 2019)

1 Perencanaan Kinerja 30 17,15 19,50 AA >90

2 Pengukuran Kinerja 25 11,18 14,06 A >80-90

3 Pelaporan Kinerja 15 9,71 10,58 BB >70-80

4 Evaluasi Kinerja 10 4,88 5,97 B >60-70

5 Capaian Kinerja 20 9,58 9,91 CC >50-60

Nilai Hasil Evaluasi 100 51,30 60,02

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dengan indikator Nilai

SAKIP realisasi B dengan nilai 60,02 dari target yang ditetapkan yaitu BB dengan nilai 70. Dengan demikian capaian tahun 2019 adalah

sebesar 85,74% atau belum memenuhi target yang ditetapkan.


tabel dibawah ini :




Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi

(%) Target (Rp.) Realisasi %

3.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

1.105.223.475 991.129.929 89,68

85,74 n/a

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

335.784.650 280.029.900 83,40

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40.068.800 36.083.425 90,05

Rata-rata 87,71 85,74 n/a

Dari analisa tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada sasaran ini tidak ada efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

b. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian sasaran diatas dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :



Kegiatan


Target Realisasi %

1.

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Nilai SAKIP BB B 85,74


Tahun 2019

31

Penyusunan LAKIP/LKT Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Pemerintah Kota Singkawang


Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Singkawang

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja


Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Setda Kota Singkawang


Penyusunan LAKIP/LKT Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen LAKIP / LKT Setda Kota Singkawang


Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah


Penyusunan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Renstra

Setda Kota Singkawang 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Persentase Kesesuiaan program RKA dengan

Dokumen RKPD

80% 80% 100

Asistensi RKA SKPD Jumlah OPD yang diasistensi dalam

Penyusunan RKA

29 OPD 29 OPD 100

Persentase tingkat penyerapan APBD

90% 87,47% 93,85

Reviu DAK Fisik Jumlah Laporan hasil Reviu DAK Fisik


Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Evaluasi

dan Pengawasan Realisasi Anggaran


Persentase penerima dana hibah dan bantuan sosial yang tepat sasaran

100% 100% 100

Asistensi, Peninjauan, dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah Calon yang menerima bantuan Hibah Bansos

240 Calon Penerima

Hibah Bansos

263 Calon Penerima

Hibah Bansos 109,58

Persentase tingkat penyerapan Anggaran Setda

90% 88,29% 98,10

Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah


Persentase Pelaksanaan Lelang

80% 80% 100

Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa


Penguatan Kapasitas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop PBJ


2.

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah kegiatan yang terstandarisasi


Penyusunan Analisa Standar Belanja

Jumlah perwako Analisa Standar Belanja

1 Perwako 1 Perwako 100

Persentase tertib administrasi barang milik

daerah

75% 75% 100

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Jumlah Dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah


Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah


Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah


Persentase Tertib administrasi Keuangan

75% 75% 100

Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD

Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran


Pengendalian Penerbitan

Surat Perintah Membayar (SPM)

Jumlah Dokumen Realisasi

Surat Perintah Membayar (SPM)

500 SPM 701 SPM 140,20


Tahun 2019

32

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase tingkat capaian kinerja dan keuangan

100% 88% 88

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun






2017 2018 2019

Target Realisa

si Capaian Target

Realisasi


si Capaian

3.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

3. Nilai SAKIP BB CC 73,85% BB CC 75% BB B 85,74%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 target nilai

SAKIP BB dengan nilai 70,00 realisasinya adalah CC dengan nilai 51,30 dengan capaian sebesar 73,85%, tahun 2018 target nilai SAKIP

BB dengan nilai 70,00 realisasinya adalah CC dengan nilai 52,50 dengan capaian sebesar 75%, tahun 2019 target nilai SAKIP BB

dengan nilai 70,00 realisasinya adalah B dengan nilai 60,02 dengan capaian sebesar 85,74%. Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun ini naik sebesar 8,72 dengan capaian naik sebesar 11,89%,

sedangkan dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi tahun ini naik sebesar 7,52 dengan capaian naik sebesar 10,74%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



2022

2017 2018 2019

3. Meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah 3. Nilai SAKIP CC CC B BB


4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah

dilakukan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain : Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Singkawang dari KemenPAN-RB disampaikan

hal-hal sebagai berikut :


Tahun 2019

33

a. Perumusan Sasaran Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya menggambarkan kinerja

outcome yang diharapkan akan dicapai, sehingga keberhasilan pencapaian kinerja tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi

masyarakat; b. Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penjabaran kinerja

kepala daerah sampai pada level jabatan paling rendah, tetapi belum mendasarkan kepada keterkaitan proses kerja serta tugas fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan, sehingga

akibatnya masih ditemukan kinerja yang tidak sesuai pada levelnya. Salain itu mekanisme penjabaran kinerja yang ada belum

berpedoman pada proses bisnis organisasi; c. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum

menyajikan analisis terhadap pancapaian kinerja dan informasi efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja, sehingga laporan kinerja yang ada brlum dapat mendorong

perbaikan perencanaan kedepan; d. Sistem pemantauan kinerja belum dilaksanakan secara optimal.

Hal ini dikarenakan informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme pemantauan kinerja belum efektif memicu berbagai

perbaikan yang diperlukan; e. Evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan

program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil

program yang dapat mendukung secara langsung pencapaian sasaran strategis, sehingga masih ditemui ketidakselarasan antara

kegiatan, hasil program dan sasaran strategis Perangkat daerah; f. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat belum

dapat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP yang riil di level Perangkat Daerah. Hal tersebut dikarenakan tingkat pemahaman evaluator terhadap SAKIP yang belum maksimal sehingga belum

mampu memanfaatkan instrumen evaluasi dan menerapkan professional judgements secara tepat untuk memicu perbaikan

penerapan SAKIP dilingkungan internal Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, disampaikan hasil rekomendasi dari KemenPAN-RB antara lain sebagai berikut :

a. Pemerintah Kota Singkawang agar melakukan reviu dokumen perencanaan kinerja dengan tetap mengacu pada mekanisme

penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti

orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented), kualitas indikator kinerja, keterpaduan

perencanaan (integrated development plan), serta mekanisme cascade kinerja;

b. Penjabaran kinerja agar dibangun berdasarkan peta proses bisnis

dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan


Tahun 2019

34

dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

c. Melaksanakan pemantauan kinerja dan evaluasi kinerja secara

berkala terhadap capaian pelaksanaan rencana aksi kinerja yang telah disusun, dengan memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja

sebagai sarana pementauan kinerja dan evaluasi oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Adanya aplikasi

tersebut diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan kinerja yang semakin andal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selanjutnya diharapkan aplikasi tersebut dapat

mengintegrasikan informasi keuangan dengan capaiakn kinerja; d. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen

anggaran secara berkala dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu tersebut harus dapat memastikan bahwa anggaran

memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis; e. Meningkatkan kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah dan

Perangkat Daerah dengan menyajikan analisis capaian kinerja dan

penyajian informasi efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja sehingga informasi kinerja yang disajikan dalam

laporan kinerja dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kinerja;

f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas dengan meningkatkan kapasitas evaluator inspektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif kepada Perangkat

Daerah.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

a. Meminta pendampingan kepada Kemenpan untuk melakukan evaluasi SAKIP;

b. Membentuk tim pendampingan kepada OPD dalam menyusun

dokumen LAKIP mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi;

c. Penyempurnaan dokumen perencanaan : RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Perjankin Walikota dan Perjankin OPD;

d. Melaksanakan hasil rekomendasi KemenPAN-RB yang tertuang dalam hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Singkawang.

Sasaran # 4 Meningkatnya implementasi kebijakan daerah

Untuk mewujudkan sasaran ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja

utama yaitu Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti dan Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Adapun penjelasan setiap indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator # Persentase kebijakan daerah yang ditindaklanjuti


Tahun 2019

35

Untuk mencapai indikator ini didukung oleh 6 program prioritas antara lain : Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan :

- Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Sarana Perekonomian;

- Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran.

Program Penyelesaian konflik-konflik pemerintahan dengan kegiatan :

- Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Batas Daerah;

- Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum; - Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dengan kegiatan :

- Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan Pertanahan Kota Singkawang.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan

kegiatan : - Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian;

- Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih

dengan kegiatan :

- Percepatan Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang; - Rekruitmen Direktur PDAM Gunung Poteng;

- Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM.

Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan kegiatan : - Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah; - Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Dalam Peningkatan Investasi di

Daerah; - Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan yang Higienis dan

Halal; - Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota

Singkawang; - Rekruitment Direksi BUMD Perseroda.


1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja dapat dilihat

seperti tabel dibawah ini :



(%)

4. Meningkatnya implementasi kebijakan

daerah

4. Persentase produk hukum daerah yang ditindaklanjuti

35% 53% 151%


Tahun 2019

36

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran Meningkatnya implementasi kebijakan daerah dengan indikator Persentase produk hukum daerah yang ditindaklanjuti, realisasi 53

dari target yang ditetapkan sebesar 35. Dengan demikian capaian tahun 2019 adalah sebesar 151% atau sudah memenuhi bahkan

melampaui target yang ditetapkan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi


4. Meningkatnya implementasi kebijakan daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

485.717.850 430.670.650 88,67

100 65,82


355.219.400 309.924.289 87,25

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

55.558.300 23.792.250 42,82

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

60.226.150 59.241.150 98,36

Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih

285.418.550 279.498.850 97,93

Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

249.419.600 239.599.450 96,06

Rata-rata 85,18 151 65,82

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85,18% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 151%,

maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya cukup tinggi yaitu sebesar 65,82%.

b. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan capaian sasaran diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Kegiatan



(%)

1. Program Penataan

Peraturan Perundang-undangan

Optimalisasi Kebijakan Pengembangan dan

Pembangunan Bidang Sarana Perekonomian

20% 20% 100

Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Sarana Perekonomian

Jumlah draft Kebijakan pengembangan dan Pembangunan bidang Sarana Perekonomian

2 Draft 2 Draft 100


Tahun 2019

37

Optimalisasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi dan Pemasaran

40% 40% 100

Fasilitasi Kebijakan Pengembangan dan Pembangunan Bidang Produksi Daerah dan Pemasaran

Jumlah draft Kebijakan pengembangan dan Pembangunan bidang Produksi Daerah dan Pemasaran

2 Draft 2 Draft 100

2. Program Penyelesaian konflik-konflik

pemerintahan

Persentase Penetapan Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Batas Daerah di Kota SIngkawang

80% 80% 100

Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Batas Daerah

Jumlah Laporan Penataan batas Wilayah


Persentase penurunan sengketa hukum

20% 20% 100

Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum

Jumlah Perkara Hukum yang didampingi

4 Perkara

Persentase penyelesaian

penyerahan sertifikat kebun petani Eks. PIR BUN NES VII Sambas

40% 40% 100

Penyelesaian Permasalahan PIR-BUNES

Jumlah Sertifikat yang diserahkan

300 Sertifikat

300 Sertifikat

100

3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Persentase Penetapan Batas Wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Batas Daerah di Kota SIngkawang

80% 80% 100

Fasilitasi Penyelesaian 9 Urusan Pertanahan Kota Singkawang

Cakupan fasilitasi penyelesaian urusan pertanahan


4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Persentase pencegahan alih

fungsi lahan pertanian 100% 100% 100

Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Jumlah Draft Perda tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

1 Draft 1 Draft 100

Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

60% 60% 100

Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi


5. Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih

Tersedianya Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

100% 100% 100

Percepatan Kebijakan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan Percepatan Pengembangan Air Bersih Kota Singkawang


Optimalisasi Peningkatan Kinerja dan Manajemen PDAM Gunung Poteng

100% 100% 100

Rekruitmen Direktur PDAM Gunung Poteng

Jumlah Direktur PDAM terpilih

1 Orang 1 Orang 100

Optimalisasi Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM Gunung Poteng

20% 20% 100

Pendampingan dan Kemitraan Peningkatan Kinerja PDAM

Jumlah laporan hasil Pendampingan dan Kemitraan peningkatan Kinerja PDAM


6. Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Daerah

Tersedianya dokumen monitoring pelaksanaan

Expo Daerah

20% 20%

Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah

Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Expo Daerah


Optimalisasi kebijakan pembangunan dalam peningkatan Investasi di Daerah

20% 20% 100

Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Dalam Peningkatan Investasi di Daerah

Jumlah Kebijakan Pembangunan dalam peningkatan Investasi di Daerah


Persentase pengendalian dan pengawasan produk pangan yang higienis dan halal di Kota Singkawang

20% 20% 100


Tahun 2019

38

Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan yang Higienis dan Halal

Jumlah Rekomendasi dalam bentuk Laporan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan Yang Higienis dan Halal di Kota Singkawang


Persentase pengendalian inflasi kebutuhan pokok masyarakat Kota Singkawang

20% 20% 100

Pengendalian Inflasi

Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang

Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Kebutuhan Pokok Masyarakat Daerah Kota Singkawang


Persentase peningkatan kinerja BUMD

10% 0% 0

Rekruitment Direksi BUMD

Perseroda

Jumlah Direksi BUMD

terpilih 1 Orang 0 0





2017 2018 2019

Target Realisa

si Capaian Target

Realisasi


si Capaian

4.


4. Persentase

produk hukum daerah yang ditindaklanjuti

20% 62% 310% 25% 59% 236% 35% 53% 151%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 target 20% realisasi 62% dengan capaian sebesar 3105%, tahun 2018 target 25% realisasi 59% dengan capaian sebesar 256%, tahun 2019 target 35%

realisasi 53% dengan capaian sebesar 151%. Dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun ini turun sebesar 9% dengan capaian

turun sebesar 159%, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi tahun ini turun sebesar 6% dengan capaian turun sebesar

105%.





2022

2017 2018 2019


4. Persentase produk hukum daerah yang ditindaklanjuti

62% 59% 53% 75%


4. Analisis penyebab keberhasilan pada indikator kinerja diatas adalah

sebagaimana diuraikan dibawah ini : a. Membangun kerjasama tim dengan OPD pemrakarsa dalam proses

percepatan tindak lanjut Perda;


Tahun 2019

39

b. Adanya peningkatan SDM dalam penyusunan produk hukum daerah.

Indikator # Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

Untuk mencapai indikator ini didukung oleh 2 program prioritas antara lain : Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan :

- Publikasi Peraturan Perundang-undangan; - Penyusunan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan.

Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah dengan

kegiatan: - Sinkronisasi Pembahasan Produk Hukum Daerah; - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2015-2019;

- Edukasi Hukum.


1. Perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :



(%)


5. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

70% 97% 138,57%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran

Meningkatnya implementasi kebijakan daerah dengan indikator Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, realisasi sebesar 97% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Dengan demikian capaian tahun 2019

adalah sebesar 138,57% atau sudah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.


tabel dibawah ini :


Tahun 2019

40




Kinerja (%)

Tingkat Efisiensi




34.602.450 25.627.825 74,06

138,57 60,25 Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah

275.912.800 227.849.318 82,58

Rata-rata 78,32 138,57 60,25

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 78,32% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 138,57%,

maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya cukup tinggi yaitu sebesar 60,25%.

b. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

keberhasilan/kegagalan capaian sasaran diatas dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :



Kegiatan



(%)

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dihasilkan Terhadap Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah

10% 10% 100

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Produk hukum yang dipublikasikan

120 Buku 120 Buku 100

Penyusunan Kebijakan Peraturan Perundangan-undangan

Jumlah Perwako yang dikeluarkan

2 Perwako 2 Perwako 100

2. Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

70% 97% 138,57

%

Sinkronisasi dan Pembahasan Produk Hukum Daerah

Jumlah Rancangan produk Hukum daerah yang dikeluarkan

126

rancangan produk hukum

545

rancangan produk hukum

432,53

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola

400 Dokumen

343 Dokumen

85,75

Persentase Pemenuhan

HAM Masyarakat Berdasarkan Data dan Informasi Pelaksanaan RANHAM

50% 50% 100

Fasilitasi Rancana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

(RAN-HAM) 2015-2019

Jumlah Laporan RAN-HAM yang dikeluarkan


Persentase menurunnya pengaduan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

20% 33% 165

Edukasi Hukum Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan edukasi hukum

100 80 80


Tahun 2019

41





2017 2018 2019

Target Realisa

si Capaian Target

Realisasi


si Capaian

4.


5. Persentase

produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

50% 95% 190% 60% 95% 158,33

% 70% 97%

138,57%

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 target 50%

realisasi 95% dengan capaian sebesar 190%, tahun 2018 target 60% realisasi 95% dengan capaian sebesar 158,33%, tahun 2019 target 70% realisasi 97% dengan capaian sebesar 158.57%. Dibandingkan

dengan tahun 2017 realisasi tahun ini naik sebesar 2% dengan capaian turun sebesar 31,43%, sedangkan dibandingkan dengan

tahun 2018 realisasi tahun ini naik sebesar 2% dengan capaian naik sebesar 0,24%.





2022

2017 2018 2019

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah

5. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

95% 95% 97% 100%

Dibandingkan dengan target jangka menengah renstra realisasi kinerja sampai dengan tahun ini adalah sebesar 97%.

4. Analisis penyebab keberhasilan pada indikator kinerja diatas adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Melakukan perbaikan langsung terhadap rancangan produk

hukum; b. Melakukan bimbingan teknis tentang penyusunan produk hukum

daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah ada 25 program

yang sudah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebagai berikut :


Tahun 2019

42

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan realisasi sebesar Rp.22.633.851 dari target anggaran sebesar

Rp. 22.638.851 atau capaian sebesar 99,98%; 2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial dengan

realisasi sebesar Rp.63.292.250 dari target anggaran sebesar Rp. 65.552.250 atau capaian sebesar 96,55%;

3. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dengan realisasi sebesar Rp.871.154.606 dari target anggaran sebesar Rp. 990.430.604 atau capaian sebesar 87,96%;

4. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan realisasi sebesar Rp.23.792.250 dari target anggaran sebesar Rp. 55.558.300

atau capaian sebesar 42,82%; 5. Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov dengan realisasi

sebesar Rp.370.193.700 dari target anggaran sebesar Rp. 374.329.100 atau capaian sebesar 98,90%;

6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan

realisasi sebesar Rp.59.241.150 dari target anggaran sebesar Rp. 60.226.150 atau capaian sebesar 98,36%;

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 280.029.900 dari target

anggaran sebesar Rp. 335.784.650 atau capaian sebesar 83,40%; 8. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dengan

realisasi sebesar Rp. 991.129.929 dari target anggaran sebesar Rp. 1.105.223.475 atau capaian sebesar 89,68%;

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan realisasi sebesar Rp. 105.231.425 dari target anggaran sebesar Rp.

125.389.325 atau capaian sebesar 83,92%; 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi

sebesar Rp. 7.225.736.864 dari target anggaran sebesar Rp.

8.059.795.895 atau capaian sebesar 89,65%; 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

realisasi sebesar Rp. 5.485.088.386 dari target anggaran sebesar Rp. 6.184.744.000 atau capaian sebesar 88,69%;

12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan realisasi sebesar Rp. 85.350.000 dari target anggaran sebesar Rp. 100.300.000 atau capaian sebesar 85,09%;

13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi sebesar Rp. 44.412.500 dari target anggaran sebesar Rp.

44.425.000 atau capaian sebesar 99,97%; 14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp. 36.083.425 dari target anggaran sebesar Rp. 40.068.800 atau capaian sebesar 90,05%;

15. Program Penguatan Transparansi Publik dengan realisasi sebesar Rp. 26.117.800 dari target anggaran sebesar Rp. 26.117.800 atau

capaian sebesar 100%;


Tahun 2019

43

16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 5.820.893.069 dari target anggaran sebesar Rp. 6.817.240.800 atau capaian sebesar

88,69%; 17. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan

realisasi sebesar Rp. 341.852.739 dari target anggaran sebesar Rp. 406.228.029 atau capaian sebesar 84,15%;

18. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp. 456.298.475 dari target anggaran sebesar Rp. 520.320.300 atau capaian sebesar 87,70%;

19. Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih dengan realisasi sebesar Rp. 279.498.850 dari target anggaran

sebesar Rp. 285.418.550 atau capaian sebesar 97,93%; 20. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan dengan realisasi

sebesar Rp. 309.924.289 dari target anggaran sebesar Rp. 355.219.400 atau capaian sebesar 87,25%;

21. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi dengan realisasi


22. Program Pengembangan Kinerja Organisasi dengan realisasi sebesar Rp. 52.106.450 dari target anggaran sebesar Rp. 58.204.475 atau

capaian sebesar 89,52%; 23. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi dengan realisasi

sebesar Rp. 78.409.750 dari target anggaran sebesar Rp. 87.879.950

atau capaian sebesar 89,22%; 24. Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan realisasi


25. Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 227.849.318 dari target anggaran sebesar Rp. 275.912.800 atau capaian sebesar 82,58%;

Dari total keseluruhan maka realisasi sebesar Rp. 23.858.752.676 dari

total anggaran sebesar Rp.27.023.740.454 atau capaian sebesar 88,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran

No.

Program

Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

22.638.851 22.633.851 99,98

2. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial 65.552.250 63.292.250 96,55

3. Program Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji 990.430.604 871.154.606 87,96

4. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 55.558.300 23.792.250 42,82

5. Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov 374.329.100 370.193.700 98,90

6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 60.226.150 59.241.150 98,36

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 335.784.650 280.029.900 83,40

8. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

1.105.223.475 991.129.929 89,68


Tahun 2019

44

9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 125.389.325 105.231.425 83,92

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.059.795.895 7.225.736.864 89,65

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.184.744.000 5.485.088.386 88,69

12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.300.000 85.350.000 85,09

13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 44.425.000 44.412.500 99,97

14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40.068.800 36.083.425 90,05

15. Program Penguatan Transparansi Publik 26.117.800 26.117.800 100,00

16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

6.817.240.800 5.820.893.069 85,38

17. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 406.228.029 341.852.739 84,15

18. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 520.320.300 456.298.475 87,70

19. Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih

285.418.550 279.498.850 97,93

20. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pemerintahan 355.219.400 309.924.289 87,25

21. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi 377.312.350 362.832.250 96,16

22. Program Pengembangan Kinerja Organisasi 58.204.475 52.106.450 89,52

23. Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi 87.879.950 78.409.750 89,22

24. Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 249.419.600 239.599.450 96,06

25 Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah 275.912.800 227.849.318 82,58

TOTAL 27.023.740.454 23.858.752.676 88,29


Tahun 2019

45

BAB IV

PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah sudah cukup berhasil karena dari 5 (lima) indikator yang ditargetkan ada 3 (tiga) indikator

yang memenuhi target yang ditetapkan dan 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk menghadapi kendala dimasa akan datang Sekretaris Daerah

akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja baik dari indikator sasaran, program maupun kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat

Daerah Kota Singkawang. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah:

1. Melakukan evaluasi setiap triwulan terhadap capaian kinerja program dan kegiatan;

2. Mempetakan program dan kegiatan yang mengalami kendala/permasalahan;

3. Mencarikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada baik dari

ekternal maupun internal.

4. Selalu memotivasi kepada pegawai dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja ini di sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan capaian kinerja dimasa yang akan datang.

Singkawang, Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

DRS. SUMASTRO, M.SI PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19670416 198603 1 003

kata pengantar laporan kinerja sekretariat daerah ... · pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok...

Documents