kata pengantar...pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun 2019 dapat diselesaikan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah
diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus
pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas
kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan
kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP,
keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang
dirasakan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar
berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah
dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis
Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2018 - 2023.
Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini,
kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam
penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi
harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan
dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta
penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.
Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya
dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang
Timur.
CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,
FERY ANDANA, S.STP PENATA TK.I
NIP.19860527 200602 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
2
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ...................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ............................................... 2
1.3 Gambaran Umum Organisasi .................................. 2
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Tanjungpinang Timur ................................. 2
1.3.2 Struktur Organisasi ................................... 3
1.3.3 Susunan Kepegawaian ............................... 4
1.4 Dasar Hukum ........................................................ 5
1.5 Sistematika Penyajian ............................................ 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur 8
2.1.1 Visi ........................................................... 8
2.1.2 Misi .......................................................... 10
2.1.3 Tujuan dan Sasaran ................................... 11
2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2020 ............. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja ……….……....................... 15
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018 ........................... 18
3.3 Akuntabilitas Keuangan .............................................. 21
BAB IV PENUTUP ....................................................................... 23
Lampiran :
1. Rencana Kinerja Tahunan 2020
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja
4. Pengukuran Kinerja
5. Capaian Kinerja
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat,
jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan
didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing
instansi (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah).
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi
pemerintah. Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki
kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan semangat menuju “Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak
mulia dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih,
transparan, akuntable serta melayani” dan menyelenggarakan pemerintahan
yang bersih (Clean Government) menuju tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance), maka Kecamatan Tanjungpinang Timur telah
melaksanakannya yang kemudian tersusun dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2019.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
4
1.2. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun
2019 adalah :
1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan
dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan
perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang;
dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju
good governance.
1.3. Gambaran Umum Organisasi
1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur
Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679), yang memberi
kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur, mengurus rumah
tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.
Atas dasar hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah,
maka Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
5
dan selanjutnya diuraikan Kecamatan Tanjungpinang Timur mempunyai
fungsi:
1. Penyelenggaraan Kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-
undangan;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Penyelenggaraan Kelurahan;
8. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas
Camat atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan
dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
1.3.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Tanjungpinang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang
Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
dan Tata Kerja Kecamatan Kota Tanjungpinang maka Susunan Organisasi
Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
6
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
1.3.3. Susunan Kepegawaian
Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan
Tanjungpinang Timur, sebagai berikut :
a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :
1. Camat / Eselon III A : 1 orang
2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
3. Kepala Seksi / Lurah / Eselon IV A : 9 orang
4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
5. Sekretaris Kelurahan / Eselon IV B : 5 orang
6. Kepala Seksi Kelurahan / Eselon IV B : 13 orang
7. Staf Pelaksana : 43 orang
CAMAT
SEKSI PEMERINTAHANSEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI PELAYANAN UMUM DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS KECAMATAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, PROGRAM DAN KEUANGAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
7
b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
1. Golongan IV : - orang
2. Golongan III : 46 orang
3. Golongan II : 28 orang
4. Golongan I : 0 orang
1.4. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tanjungpinang Timur
Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
8
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.5. Sistematika Penyajian
Sistematika Penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2019, adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Gambaran Umum Organisasi
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Tanjungpinang Timur
1.3.2 Struktur Organisasi
1.3.3 Susunan Kepegawaian
1.4 Dasar Hukum
1.5 Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur
2.1.1 Visi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
9
2.1.2 Misi
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2019
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019
3.3 Akuntabilitas Keuangan
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN :
1. Rencana Kinerja Tahunan 2020
2. Indikator Kinerja Utama
3. Penetapan Kinerja
4.
5.
Pengukuran Kinerja
Capaian Kinerja
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpinang Timur
2.1.1 Visi
Visi merupakan cita-cita, gambaran, pandangan keinginan, kesuksesan
kedepan yang ingin dicapai, kemana dan bagaimana institusi Pemerintah
harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisifatif,
inovatif serta produktif dalam waktu tertentu, Keberadaan Kecamatan
Tanjungpinang Timur secara yuridis formal telah ditetapkan dalam Peraturan
daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan unsur pendukung tugas
pokok Kepala Daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah serta
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat dan tugas yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah.
Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 54 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Tata Kerja
Kecamatan Kota Tanjungpinang disebutkan bahwa tugas pokok Kecamatan
Tanjungpinang Timur adalah menyelenggarakan kewenangan Walikota atas
dasar pelimpahan tugas, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan pelayanan kegiatan pemerintah
ditingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan Kelurahan dan melaksanakan
pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat atau yang
belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Walikota, yang mempunyai fungsi :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
11
1. Penyelenggaraan kewenangan Walikota atas dasar pelimpahan tugas,
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan,
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum,
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan dan kelurahan,
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan,
8. Pelaksanaan pelayanan umum masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugas Camat dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan, dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan sejalan dengan paradigma baru
Pemerintahan dalam era reformasi saat ini Kecamatan Tanjungpinang Timur
dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta
dapat proaktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.
Atas dasar hal tersebut, maka dirumuskan Visi Kota Tanjungpinang yaitu
“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam
Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”
Visi tersebut dapat dijabarkan melalui makna yang terkandung
didalamnya yaitu :
Kota yang Maju : Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai kota yang
maju yaitu kota yang dapat menjamin perikehidupan
warganya secara layak dan bermartabat dan dapat
menginspirasi kebanggaan warganya melalui
pemerintahan yang baik dan bersih, kepemimpinan
yang mengayomi, birokrasi yang responsif dan
melayani, serta pembangunan berkelanjutan yang
bertumpu pada stabilitas ekonomi, sumber daya
manusia, teknologi informasi, dan keunggulan
kawasan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
12
Berbudaya : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
serta interaksi sosial masyarakat berpegang teguh
pada nilai-nilai luhur dan akal budi kebudayaan
Melayu dan Nusantara serta menjadikan
Tanjungpinang sebagai rumah bersama bagi
segenap warga dari berbagai latar belakang budaya.
Sejahtera : Tanjungpinang sebagai rumah penghidupan bagi
seluruh lapisan dan golongan masyarakat dengan
berbagai aktivitas ekonomi maupun profesi yang
positif disertai dengan komitmen dan kemampuan
kolaboratif pemerintah dalam menyediakan lapangan
pekerjaan dan kesempatan wirausaha sehingga
terwujud keadilan, kemakmuran dan kedamaian.
Harmoni
Kebhinekaan
: Terciptanya keselarasan, keserasian, dan toleransi
antar warga Kota Tanjungpinang yang terdiri dari
keberagaman etnis dan agama.
Masyarakat
Madani
: Kondisi ideal warga Kota Tanjungpinang yang
menunjukkan akhlak mulia yaitu tertib, rukun,
toleran, responsif, berjiwa sosial dan sadar akan
tanggungjawab masing-masing.
2.1.2 Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih
jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa
yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan
dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik
eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun
untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka
mencapai perwujudan visi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
13
Dalam rangka mencapai Visi jangka menengah, misi yang akan
ditempuh sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya,
berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi
kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara
untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan
kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa,
amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang
berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim
investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan
sistem pengupahan yang berkeadilan.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam mendukung misi
tersebut sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya,
berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global,
a. Tujuan :
o Meningkatkan Kualitas pembangunan manusia dan Kesetaraan
Gender,
b. Sasaran :
o Meningkatnya mutu pendidikan,
o Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan keluarga Berencana,
o Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan
anak,
o Meningkatnya prestasi olahraga.
c. Indikator:
o Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
14
o Indeks Pembangunan Gender (IPG),
o Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi
kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat
a. Tujuan :
o Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa
terhadap perekonomian daerah
b. Sasaran :
o Meningkatnya kunjungan wisata,
o Berkembangnya usaha perdagangan, industry dan UMKM,
o Meningkatnya produksi perikanan,
o Terpeliharanya ketahanan pangan.
c. Indikator :
o Pertumbuhan ekonomi,
o Laju inflasi,
o Pendapatan per kapita,
o Persentase kontribusi agregat sector pariwisata, perdagangan dan
jasa terhadap PDRB.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara
untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan
kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan,
a. Tujuan :
o Melestarikan seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam
kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kondusifitas wilayah
b. Sasaran :
o Meningkatnya kelestarian seni dan budaya melayu,
o Meningkatnya penegakan peraturan daerah,
o Meningkatnya partisipasi politik masyarakat,
o Meningkatnya kualitas penanganan bencana.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
15
c. Indikator :
o Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan,
o Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan
revitalisasi,
o Cakupan penegakan Perda dan Perkada,
o Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILEG, PILPRES dan
PILKADA),
o Persentase kejadian bencana kota yang tertangani dengan baik.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa,
amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi
yang berintegritas dan kompeten,
a. Tujuan :
o Meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah
b. Sasaran :
o Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah,
o Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan
aset daerah,
o Meningkatnya Pendapatan pajak dan retribusi daerah,
o Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN),
o Meningkatnya penerapan E-government,
o Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c. Indikator :
o Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim
investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan
sistem pengupahan yang berkeadilan,
a. Tujuan :
o Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar
kelompok pendapatan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
16
b. Sasaran :
o Meningkatnya pemerataan infrastruktur permukiman,
o Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi
massal,
o Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup,
o Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif dan Kemudahan Investasi,
o Meningkatnya penyerapan tenaga Kerja,
o Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial.
c. Indikator :
o Indeks Gini,
o Persentase Penduduk Miskin,
o Persentase Infrastruktur Kondisi Baik.
2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2019
Penetapan Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2019 adalah
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra
Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2018–2023. Penetapan Kinerja
tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi
Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk mencapainya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan
berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan
Tanjungpinang Timur.
Berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003
tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas.
Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur
diukur berdasarkan Tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan
kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja
sasaran, program dan kegiatan dilakukan Media Rencana Kinerja yang
kemudian dibandingkan dengan realisasinya.
Pencapaian kinerja sasaran dengan dengan cara membandingkan
Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan
kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator
kinerja kegiatan, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi
keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.
Secara umum Kecamatan Tanjungpinang Timur telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2018-2023.
Tahun 2019 adalah tahun kedua, dari 5 Sasaran Strategis dan 6
Indikator Kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran
Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
18
Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang
direncanakan dalam tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
No Tujuan Sasaran
Strategis
No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Capaian
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
Wewujudkan
Optimalisasi
Pelayanan
Kecamatan
Dengan
Meningkatkan
Kinerja Sumber
Daya Aparatur
yang Kompeten
Meningkatkan
pelayanan kepada
masyarakat
1.1 Kecepatan Waktu
Pelayanan
1.1.1 Surat Keterangan Tentang
Riwayat Pengelolaan Tanah (SKTRPT)
3 Hari 3 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
26 surat
Berdasarkan
Laporan PATEN Seksi Pemerintahan
(3 indikator)
1.1.2 Surat Keterangan Ganti
Kerugian (SKGK) 3 Hari 3 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
393 surat
1.1.3 Surat Keterangan Tanah
Teregister/ Terarsip/
Kehilangan
2 Hari 2 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
11 surat
1.1.4 Surat Rekomendasi Izin
Keramaian
2 Hari 2 Hari 0%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
0 surat
Berdasarkan Laporan
PATEN Seksi Ketentraman dan Ketertiban
(2 indikator)
1.1.5 Surat Rekomendasi Izin
Domisili Partai
2 Hari 2 Hari 0%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
0 surat
1.1.6 Rekomendasi Izin Gangguan (HO)
2 Hari 2 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
2 dokumen
Berdasarkan Laporan PATEN Seksi
Ekonomi, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat (5 indikator)
1.1.7 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2 Hari 2 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
22 dokumen
1.1.8 Rekomendasi Domisili Usaha/ Perusahaan
2 Hari 2 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
24 dokumen
1.1.9 Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Tower Telekomunikasi
2 Hari 2 Hari 0%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
0 dokumen
1.1.10 Rekomendasi Izin
Penimbunan 2 Hari 2 Hari 100%
Jumlah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
19
Pengurusan
surat sebanyak
11 dokumen
1.1.11 Surat Pengantar Administrasi Kependudukan Pengurusan KTP
1 Hari 1 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
40 surat
Berdasarkan Laporan PATEN Seksi Pelayanan
Umum dan Kesejahteraan Sosial (7
indikator)
1.1.12 Surat Pindah Keluar
Administrasi Kependudukan 1 Hari 1 Hari 100%
Jumlah Pengurusan surat sebanyak
419 surat
1.1.13 Surat Pindah Datang
Administrasi Kependudukan 1 Hari 1 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
802 surat
1.1.14 Surat Keterangan Ahli Waris 1 Hari 1 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
148 surat
1.1.15 Legalisir Surat Ahli Waris 1 Hari 1 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
33 surat
1.1.16 Surat Dispensasi Nikah 1 Hari 1 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
56 surat
1.1.17 Dokumen Mengetahui Camat 1 Hari 1 Hari 100%
Jumlah
Pengurusan
surat sebanyak
540 surat
1.1.18 Prosentase Survey Kepuasan Masyarakat yang Baik terhadap Pelayanan
80% 80% 100%
Prosentase Survey Kepuasan
Masyarakat yang Baik terhadap Pelayanan
berdasarkan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
2. Meningkatkan
Tertib
Administrasi
Kelurahan
ketepatan waktu dalam menyelesaikan administrasi
kelurahan
2.1 Prosentase ketepatan waktu dalam menyelesaikan administrasi kelurahan
85% 85% 100% Berdasarkan Penyampaian Laporan Bulanan
Kelurahan ke Kecamatan
3. Meningkatkan
Koordinasi
Pemberdayaan
Kelembagaan
Meningkatkan
koordinasi
pemberdayaan
kelembagaan
3.1.1 Pelaksanaan Pemberdayaan PKK Kecamatan
90% 90% 100% Berdasarkan Laporan dari
Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaa
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
20
Kesejahteraan
Sosial
n PKK Kecamatan
Program Pemberdayaan
Kelembagaaan Kesejahteraan Sosial
3.1.2 Forum Koordinasi Pertemuan RT/RW
85% 85% 100% Berdasarkan laporan
koordinasi Forum RT/RW Kecamatan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
3.1.3 Pelaksanaan Seni dan Budaya Rakyat
85% 85% 100% Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan Seni dan Budaya Rakyat
dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2019 dan 15
September 2019
4. Mewujudkan Peran Pemberdayaan
Masyarakat dalam Meningkatkan
Pembangunan Ekonomi Di Kecamatan Tanjungpinang
Timur
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam
Musrenbang Kecamatan
4.1 Prosentase Jumlah Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah
diakomodir di dalam RKPD dan APBD
85% 80% 95% Berdasarkan Data dari Pelaksanaan
Musrenbang Tk. Kecamatan
5. Meningkatkan
Kerukunan Antar
Umat Beragama
kegiatan
keagamaan yang dilaksanakan
5.1 Pelaksanaan MTQ Tingkat
Kecamatan 1
Kegiatan
1
Kegiatan
100% Terlaksananya
Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tk.
Kecamatan
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019
Capaian kinerja Organisasi berdasarkan Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja merupakan suatu tolak ukur dari target dan realisasi yang
dicapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa
tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau
mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun
demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum
berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada Tahun
2019. Hasil dari capaian kinerja tersebut menjadi suatu tolak ukur
perbandingan di tahun yang akan datang sebagai evaluasi untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Capaian kinerja organisasi untuk sasaran strategis dan indikator kinerja
dari table diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
21
1. Sasaran strategis yang pertama yaitu :
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Pada sasaran pertama ini terdapat dua indikator kinerja yaitu :
1.1 Kecepatan waktu pelayanan
Di Kecamatan Tanjungpinang Timur terdapat empat kepala seksi yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat, waktu pelayanan kepada
masyarakat di atur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perseksi di
Kecamatan, ukuran penilaian untuk mengetahui pelayanan sesuai SOP atau
dengan merekap jumlah pengurusan setiap harinya dari masing-masing
pelayanan. Pada tahun 2018 capaian target kecepatan pelayanan adalah 2 hari
sedangkan untuk Tahun 2019 capaian target kecepatan pelayanan adalah 2 hari
sehingga persentase rata-rata capaian kecepatan pelayanan adalah 100%.
Capaian kerja nyata Indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan
Masyarakat pada tahun 2018 adalah sebesar 70% dari target 80% dengan
capaian prosentase 90% tahun 2018. Pada Tahun 2019 capaian kerja nyata
Indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 70%
dari target 80% dengan capaian prosentase 90%. Capaian target tentu menjadi
bahan evaluasi dari kasi pelayanan agar meningkatkan pelayanan terpadu dari
segala aspek terutama peningkatan disiplin petugas pelayanan hingga
pemangkasan birokrasi dari tingkat Kelurahan.
1.2 Tertib Administrasi Kelurahan
2.1.1 Prosentase ketepatan waktu dalam menyelesaikan Administrasi
Kelurahan
Pada Tahun 2018 ketepatan Kelurahan dalam menyusun Laporan
Bulanan dan Laporan Tahunan dengan hasil capaian 80% dari target 80%
yang memenuhi target tepat waktu dalam setahun dengan prosentase
capaian sebesar 100%. Pada Tahun 2019 ketepatan Kelurahan dalam
menyusun Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan dengan hasil capaian
80% dari target 80% yang memenuhi target tepat waktu dalam setahun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
22
dengan prosentase capaian sebesar 100%. Hasil capaian ketepatan
Kelurahan dalam menyusun Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan perlu
adanya koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
kelurahan-kelurahan, serta meningkatkan kesadaran sumber daya manusia
di lingkungan Kelurahan agar lebih meningkatkan kualitas pelaporan dan
administrasi yang tertib.
2. Sasaran strategis kedua adalah :
Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan
Pada sasaran kedua ini terdapat dua indikator yaitu :
2.1. Meningkatkan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan
Ada 2 lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan di
Kecamatan Tanjungpinang Timur, yaitu PKK dan Forum Koordinasi RT/RW.
Kegiatan PKK tahun 2018 prosentase target sebesar 100% dengan hasil
capaian 100%, sehingga prosentase capaian sebesar 100%. Pada Tahun
2019 capaian prosentase target sebesar 90% dengan hasil capaian 90%,
sehingga persentase capaian sebesar 100%. Untuk kegiatan Forum
Koordinasi RT/RW pada tahun 2018 prosentase target sebesar 100%
dengan hasil capaian 100%, sehingga prosentase capaian sebesar 100%.
Pada Tahun 2019 capaian prosentase target sebesar 85% dengan hasil
capaian 85%, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Hasil capaian
ini secara signifikan dan tentu untuk yang akan datang diperlukan upaya
yang sinergi dalam rangka pendataan lembaga – lembaga sosial yang ada
sehingga berperan aktif terhadap Visi Misi Kota Tanjungpinang.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
23
2.2 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan
Kegiatan Musrenbang Kecamatan telah mengakomodir kegiatan
Musrenbang Kelurahan yang menghimpun usulan-usulan dari masyarakat,
sehingga menjadi bank data yang berguna sebagai pembanding untuk
pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kedepannya. Pada Tahun 2019
terdapat jumlah usulan prioritas Kelurahan sebanyak 158 usulan.
3. Sasaran strategis ketiga adalah :
Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
Pada sasaran ketiga ini terdapat satu indikator yaitu :
3.1 Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan
Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kecamatan
Tanjungpinang Timur Tahun 2018 adalah 1 kegiatan yaitu MTQ tingkat
Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan capaian prosentase sebesar 100%
dan untuk Tahun 2019 adalah 1 kegiatan dengan capaian prosentase
sebesar 100%.
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019 pada Kecamatan Tanjungpinang Timur
adalah sebagai berikut :
NO SASARAN PROG KEG
APBD 2019 %
ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7
1. Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 2 2.173.305.790 2.076.955.936 95,57
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
24
NO SASARAN PROG KEG
APBD 2019 %
ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7
2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1 1 523.000.000 519.959.000 99,42
3. Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
1 2 345.365.000 340.207.168 98,51
4. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1 6 2.794.244.300 2.640.298.900 94,49
5. Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 1 105.044.640 101.305.505 96,44
6. Program Penerangan
Bimbingan dan
Kerukunan Hidup
Beragama
1 1 369.871.348 359.395.748 97,17
7. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
dan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 1 10.000.000 9.904.500 99,05
8. Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1 1 833.360.000 811.800.720 97,41
JUMLAH 8 15 7.154.191.078 6.859.827.477 95,89
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
25
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2019 sebagai media akuntabilitas
pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada Satuan Kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil
keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai bahan pembelajaran
yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran
dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.
Dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanjungpinang
Timur Kota Tanjungpinang Tahun 2019, tentunya masih banyak kekurangan-
kekurangan dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang
diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan
dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan
Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2019.
Langkah-langkah penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
senantiasa merupakan hal yang prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang
diharapkan. Untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak dari
segala unsur/ stakeholder.
Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat diperoleh
gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada Kantor Kecamatan
Tanjungpinang Timur.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
26
Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini bukan
hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi
fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna
peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya pada Kecamatan
Tanjungpinang Timur.
CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR,
FERY ANDANA, S.STP
PENATA TK.I NIP. 19860527 200602 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
xxvii
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kota Tanjungpinang : Kecamatan Tanjungpinang Timur Kecamatan Tanjungpinang Timur : 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan Pelayanan Penduduk 1. Prosentase jumlah penduduk terlayani 90% 90% 100
2. Prosentase respon masyarakat terhadap
pelayanan
90% 90% 100
3. Waktu penyelesaian administrasi pelayanan 2 hari 2 hari 100
Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan
1. Prosentasi partisipasi Lembaga Sosial
Kemasyarakatan (LSK) dalam kegiatan di Kecamatan
85% 85% 100
2. Jumlah kegiatan keagamaan di Kecamatan 1 keg 1 keg 100
Menghimpun dan mengakomodir usulan-usulan dari masyrakat untuk peningkatan pembangunan di
Kecamatan Tanjungpinang Timur
Prosentase jumlah usulan kegiatan yang diakomodir pada tingkat kota
85% 85% 100
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 7.154.191.078,-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2019
xxviii
CAPAIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Unit Organisasi : Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun Anggaran : 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan Pelayanan Penduduk
1. Prosentase jumlah penduduk terlayani
90% 90% 100
2. Prosentase respon masyarakat terhadap pelayanan
90% 90% 100
3. Waktu penyelesaian administrasi pelayanan
2 hari 2 hari 100
Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan
3. Prosentasi partisipasi Lembaga Sosial
Kemasyarakatan (LSK) dalam kegiatan di Kecamatan
85% 85% 100
4. Jumlah kegiatan keagamaan di Kecamatan
1 keg 1 keg 100
Menghimpun dan mengakomodir usulan-
usulan dari masyrakat untuk peningkatan pembangunan di Kecamatan
Tanjungpinang Timur
Prosentase jumlah usulan kegiatan yang diakomodir pada tingkat kota
85% 127 Usulan 100
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 7.154.191.078,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 6.859.827.477,-