kata pengantar -...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena kasih dan karunia-Nya

kepada kita semua sehingga kita masih bisa terus bekerja dan berkarya

untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu dan kami bersyukur pula

bahwa dengan bimbingan-Nya, kami berhasil menyusun salah satu

dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu

Rencana Kerja (RENJA) Tahun Rencana 2016 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai acuan atau

panduan kerja selama satu tahun.

Rencana Kerja Bappeda ini berisikan penjabaran program serta

kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis

(Renstra) yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

kedepan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 ini disusun sebagai rencana

kerja transisi, mengingat tahun 2015 merupakan tahun terakhir RPJMD,

dan Kabupaten Tanah Bumbu memasuki masa pemilihan kepala daerah,

sehingga program dan kegiatan yang disusun sifatnya sangat makro dan

merujuk pada pencapaian kinerja sebagaimana uraian tugas pokok dan

fungsi Bappeda sebagai SKPD.

Diharapkan bahwa Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa

membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui

program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak

langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi

Kabupaten yang terdepan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Batulicin, Juni 2016

Kepala Bappeda,

H. MAHYUNI, M.T.Pembina Utama MudaNIP. 19631112 198603 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................

DAFTAR ISI ...........................................................................

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................... 5

1.3.1. Maksud ...................................................... 5

1.3.2. Tujuan ....................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan ............................................ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bappeda 2011-2015..................................................7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ............................13

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda 15

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .......................15

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .........................18

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja ………………………………………………….. 18

3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………. 19

BAB IV PENUTUP ................................................................ 20

1 | R e n c a n a K e r j a ( R e n j a ) B a p p e d a T a h u n A n g g a r a n 2 0 1 6

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki

Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi

SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target

pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SKPD

disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu

kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut Undang-undang tersebut maka

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja

pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ada yang berbeda dengan Renja Bappeda yang disusun pada

tahun 2016 ini. Renja tahun rencana 2016 adalah renja transisi,

mengingat masa Renstra 2011-2015 sudah berakhir, namun waktu

penyelenggaraan Pilkada yang seharusnya dilaksananakan pada

2015 tidak terlaksana, karena adanya kebijakan penyelenggaraan

Pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2016. Dengan demikian

Renja Bappeda pada tahun 2016 bersifat transisi dan mengacu

pada program-program transisi yang tertuang pada RPJMD periode

2011-2015 serta RKPD transisi tahun rencana 2016.


Rencana Kerja Bappeda tahun 2016 masih mengacu pada

program-program pembangunan RPJMD Tahun 2011-2015

sebagaimana tertuang pada sub bagian program pembangunan

masa peralihan, sehingga secara rencana pembangunan 1 (satu)

tahun ini yang disusun untuk mewujudkan visi Bappeda

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011–2015 yaitu: “Mewujudkan

Institusi Perencana yang Handal, Berwibawa dan Profesional

Dalam Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan

nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, Misi Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai

berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas dan realistis;

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan

perencana daerah;

3. Mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis

data dan informasi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4265);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817;


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011

Nomor 20);


2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);


2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);


2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten


Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 1).

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 16).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah

Bumbu dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang

memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi

tolok ukur penilaian kinerja Bappeda. Sedangkan tujuannya

adalah:

1. Acuan bagi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu dalam

mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda

Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja

Bappeda kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga

substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap


rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan

dan sasaran renja SKPD

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2014 dan Capaian Renstra BAPPEDA 2011-2015

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan

berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya.

Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan

dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam

upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

2.1.1. Analisis Kinerja Output

Berdasarkan laporan Kemajuan Kinerja Kegiatan Tahun

Anggaran 2014, kinerja keluaran (output performance) pelaksanaan

program/kegiatan mencapai 88,74%, artinya, hampir seluruh PPTK

mampu merealisasikan indikator kinerja dengan Rencana Kerja (Renja)

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014. Berdasarkan hasil

Evaluasi Kinerja dari kegiatan, bahwa semua PPTK telah berusaha

maksimal dan berhasil dalam upaya merealisasikan target kinerja yang

telah disepakati dalam DPA kegiatan.

Dari 52 kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di Bappeda,

ada 1 program dan 11 kegiatan yang memiliki realisasi kinerja 0%.

Program yang dimaksud adalah Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang, dengan kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang. Program

dan kegiatan tersebut tidak terlaksana karena keterbatasan waktu dan

jumlah aparatur di bidang tata ruang untuk melakukan pengawasan.

Sedangkan untuk program dan kegiatan bidang kestatistikan tidak

dapat direalisasikan pada tahun 2014 karena terjadi tumpang tindih

tupoksi pengerjaan data statistik dengan Badan Pusat Statistik.


Sehingga Bappeda akhirnya tidak mengeksekusi program dan kegiatan

kestatistikan, namun data dan informasi statistik daerah yang

diperlukan untuk kebutuhan perencanaan tetap disediakan oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu. Beberapa faktor yang

menjadi kendala tidak terlaksananya program/kegiatan lain yang

sifatnya rutin adalah karena adanya kesalahan penginputan pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Sementara itu berdasarkan analisa kinerja output, ternyata output

yang terealisasi sebesar 96,64%, artinya baik kinerja keuangan maupun

kinerja program belum menunjukkan capaian yang baik. Beberapa

kegiatan tidak dapat menyerap atau menggunakan anggaran sehingga

masih terjadi kelebihan dana yang harus ke Kas Negara. Disisi lain

tidak terlaksananya beberapa kegiatan mengakibatkan realisasi output

manjadi rendah.

2.1.2. Analisa Kinerja Keuangan

Analisa Kinerja keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi

realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada

tahun 2014, Bappeda melaksanakan 15 program dan 52 kegiatan.

Adapun Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan tersebut

adalah sebagai berikut:


Tabel 2.2.2 Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014

No Program/Kegiatan Realisasi Keuangan (Rp) %

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.538.956.617 74,38

1 Penyediaan jasa surat menyurat 62.000 20,67

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 84.923.657 42,14

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 88.479.200 54,50

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 140.000.000 85,97

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.025.300 99,62

6 Penyediaan alat tulis kantor 172.570.050 80,64

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.233.400 61,60

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.550.000 98,91

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 548.172.610 78,21

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 146.740.000 91,68

11 Penyediaan makanan dan minuman 18.550.000 93,92

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 669.038.400 77,08

13 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 457.311.500 94,95

14 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 178.300.500 61,40

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 242.515.000 59,68

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 0,00

16 Pengadaan mebeleur 209.100.000 97,77

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 100


18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 18.415.000 40,97

III. Program peningkatan disiplin aparatur 17.400.000 96,67

19 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 17.400.000 96,67

IV. Program pengembangan data/informasi 1.940.773.948 59,42

20 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.054.079.698 78,74

21 Penyusunan profile daerah - 0,00

22 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Ekonomi 199.032.000 75,79

23 Penelitian dan Perekayasaan Bidang Sosial Budaya 687.662.250 83,18

V. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 120.561.000 23,75

24 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistik Daerah 42.950.000 83,64

25 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB - 0,00

26 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat - 0,00

27 Pengolahan dan Analisis Data ICOR 77.611.000 58,89

28 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM - 0,00

29 Pengolahan dan Analisis Data Gini Rasio - 0,00

VI. Program Perencanaan Tata Ruang 4.079.286.600 35,00

30 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang - 0,00

31 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW - 0,00

32 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 44.571.600 91,60

33 Survey dan pemetaan 4.034.715.000 47,06

VII. Program Pemanfaatan Ruang 5.838.000 28,27

34 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di Daerah 5.838.000 28,27


VIII.Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - 0,00

35 Pengawasan Pemanfaatan Ruang - 0,00

IX. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 17.400.000 96,67

36 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 17.400.000 96,67

X. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 689.362.500 81,64

37 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 650.382.500 89,72

38 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 38.980.000 73,57

XI. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 29.839.800 41,21

39 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 13.369.800 33,59

40 Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah 16.470.000 48,84

XII. Program perencanaan pembangunan daerah 459.820.000 58,93

41 Penyusunan Rancangan RKPD 68.750.000 40,63

42 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 62.416.000 74,86

43 Penetapan RKPD 32.000.000 54,12

44 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 296.654.000 66,11

XIII. Program perencanaan pembangunan ekonomi 444.267.399 74,73

45 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 74.123.900 48,07

46 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 11.070.000 77,41

47 Penyusunan tabel input output daerah 134.208.499 91,52

48 Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan 224.865.000 81,92

XIV. Program perencanaan sosial dan budaya 601.588.700 72,63


49Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 264.638.200 83,55

50 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 311.409.500 87,04

51 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 25.541.000 47,3

XV. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.976.027.000 97,86

52 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 1.976.027.000 97,86

Total Pagu 13.163.636.564 60,06

Dari 15 program yang direncanakan dilaksanakan di tahun anggaran

2014 rata-rata penyerapan anggaran adalah 60,06%, artinya

pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan program di

dalam anggaran (APBD). Penyerapan keuangan tertinggi yaitu

mencapai 97,86% terjadi pada Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah.

2.1.3. Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator

perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengacu

pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang

terkait dengan kinerja pelayanan SKPD, maka ada 4 indikator kinerja

pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk

Bappeda, disamping juga ada beberapa indikator kinerja pelayanan

yang muncul sebagai akibat dari tupoksi SKPD. IKK yang dimaksud

adalah; tersediannya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan

Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan

Perda/Perkada, tersediannya dokumen perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan Perkada dan penjabaran Program RPJMD ke dalam

RKPD.


Sampai dengan tahun anggaran 2014 Bappeda telah menyusun

berbagai dokumen perencanaan dan menyediakan data dan informasi

sebagai bahan perencanaan untuk para pemangku kepentingan. Pada

prosesnya memang harus berhadapan dengan hambatan atau

permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau

hambatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan Bappeda antara lain

yaitu:

1. Koordinasi perencanan pembangunan di daerah yang masih lemah

sehingga perencanaan pembangunan nampak terkotak-kotak dan

tidak menunjukkan sinergi yang baik.

2. Data dan informasi yang kurang berkualitas karena kurangnya

kepedulian terhadap data.

3. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang masih

belum optimal yang berkaitan dengan masih kurangnya

kemampuan/kapasitas aparatur perencana dalam menganalisa

data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang ada.

Sehingga perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur yang ada

untuk memperbaiki kualitas SDM maupun kualitas dokumen

perencanaan daerah.

Pelayanan Bappeda atas tugasnya sebagai koordinator

perencanaan pembangunan terus diupayakan agar menjadi lebih baik.

Pada tahun 2015 ini Bappeda telah mengupayakan agar pelaksanaan

perencanaan pembangunan berjalan sesuai tahapan dan peraturan

serta tepat waktu disamping mengupayakan juga peningkatan

kapasitas aparatur dan kelembagaan. Ini dapat disebut sebagai

kemajuan, dan Bappeda akan terus melakukan perbaikan yang terus

menerus untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih

baik dan mengukir prestasi perencanaan pembangunan di level

provinsi dan nasional.


Hal lain yang juga menjadi sangat penting/strategis berkenaan

dengan indikator kinerja pelayanan di sini adalah adanya keinginan

daerah untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan

infrastruktur wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah. Mengingat banyaknya permasalahan daerah yang terkait tata

ruang wilayah sehingga memang dipandang perlu untuk meningkatkan

pelayanan Bappeda dalam koordinasi penyiapan dokumen rencana,

pengendalian dan pengawasan implementasi tata ruang daerah.

Gambaran tentang capaian kinerja Bappeda pada Renja tahun 2014 disajikan pada tabel 2.2.


2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja

pelayanan Bappeda tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan

yang sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu

penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai

koordinator perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah:

a. Memantapkan proses perencanaan pembangunan sebagaimana

agenda perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam

peraturan–perundang-undangan secara tepat waktu.

b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah

di semua bidang.

d. Mengupayakan koordinasi yang lebih baik untuk menjawab

permasalahan pembiayaan pembangunan untuk capaian target

kinerja output yang lebih optimal.

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya perencana pada

unit kerja Bappeda.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan

awal RKPD Tahun 2016 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan

kegiatan, tidak ada perbedaan yang signifikan pada target capaian dan

pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan

Bappeda. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan

pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas

program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu

indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting


untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat

pada tabel 2.3. berikut ini:


2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan

tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada

SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang

kecamatan.

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi

Bappeda dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun

rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas

program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah,

pencapaian target MDG’s, penanggulangan kemiskinan, dan

peningkatan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan tugas pokok dan

fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan

yang merupakan usulan/aspirasi para pemangku kepentingan

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.


BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Beberapa program nasional sebagaimana tertuang dalam 9

(sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) juga

mewarnai rencana kerja Bappeda pada tahun 2016, koordinasi

percepatan penanggulangan kemiskinan, koordinasi percepatan

pembangunan sanitasi permukiman, pamsimas, dan pencapaian target

MDG’s. Program-program nasional ini telah dituangkan kedalam

kegiatan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan dokumen

data dan informasi untuk operasionalnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

3.2.1. Tujuan

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra

Bappeda Tahun 2011-2015 serta memperhatikan tingkat capaian

kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana dijabarkan pada bab

sebelumnya dan memperhatikan program/kegiatan nasional yang telah

terakomodasi pada Renstra, maka rumusan tujuan Rencana Kerja

Bappeda tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan

demi mantapnya sistem perencanaan pembangunan di daerah.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan perencana pada

Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi bahan

perencanaan.


3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan

rumusan tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana

tercantum dalam Renstra, yaitu:

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Tersedianya indikator kunci untuk mengukur kinerja pembangunan

daerah melalui monitoring dan evaluasi sebagai aspek

pengendalian program/kegiatan.

c. Meningkatkan SDM perencana yang profesional.

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan

perencanaan pembangunan di daerah.

e. Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data

dan informasi.

f. Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan.

3.2.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan

rumusan program dan kegiatan yang disusun dengan

mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian

target MDG’s, penanggulangan kemiskinan dan pencapaian Indikator

Kinerja Kunci (IKK) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional

seperti melakukan reformasi birokrasi, maupun koordinasi

pembangunan sektor agribisnis dan ketahanan pangan, infrastruktur,

dan industri.

Pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebanyak 12 program

dan 33 kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar

Rp. 10.321.125.000,-. Secara lengkap rumusan rencana program dan

kegiatan tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tertuang pada

tabel 3.1. berikut ini:


BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini selain menjadi panduan

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama

Tahun 2016, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh

para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Tanah Bumbu sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan

datang.

Keluaran (Output) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai

dengan Tupoksi dan sasaran Program Bappeda. Hal-hal penting yang harus

diingat adalah bahwa capaian target kinerja dan capaian penyerapan

anggaran akan mengalami pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu

dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan

rencana program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan datang.

Demikian Renja Bappeda Tahun 2016 ini disusun, kiranya benar-

benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan

pembangunan Bappeda dalam tahun 2016.

Batulicin, Juni 2015

Kepala Bappeda,

H. MAHYUNI, M.T.Pembina Utama MudaNIP. 19631112 198603 1 022

kata pengantar -...

Documents