kata pengantar segala puji dan syukur penulis panjatkan
TRANSCRIPT
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena
berkat limpahan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan waktu,
kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan laporan Proyek
Perubahan ini dengan judul : Sinergitas membangun sistem peringatan dini
guna mencegah terjadinya konflik sosial dalam rangka memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dapat terlaksana
dengan baik dan lancar tidak mengalami hambatan apapun sehingga dapat
berjalan sesuai dengan pentahapan / milestone yang telah direncanakan.
Proyek Perubahan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah
satu kewajiban peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I,
Angkatan XLIII Tahun 2019, di Pusat Pendidikan dan Latihan Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia dan telah mendapan masukan dan
persetujuan dari Mentor, Coach serta telah disetujui oleh Kabaintelkam Polri
untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan operasional di Baintelkam Polri.
Penulis menyadari penulisan laporan Proyek Perubahan ini masih
banyak kekurangan baik dari sisi bahasa, kalimat dan data empiris yang
penulis sajikan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada semua pihak
yang berkepentingan, stakeholder baik internal Polri maupun ekternal Polri
dapat memberikan sumbang saran dan masukan guna memperbaiki dan
menyempurnakan Proyek Perubahan ini.
Laporan Proyek Perubahan ini dapat penulis selesaikan semata-mata
karena pertolongan dari Alloh SWT dan bantuan semua pihak, Tim Efektif,
Pejabat Utama Baintelkam, stakeholder serta berkat bimbingan Mentor dan
Coach yang secara iklas dan penuh semangat membantu dan mendukung
Proyek Perubahan ini.
2
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi
terhadap tahapan dan laporan Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan tepat
waktu. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :
1. Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si selaku Kepala Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia dan Pejabat Utama beserta staf yang telah
menyelenggarakan program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat
I, Angkatan XLIII Tahun 2019.
2. Bapak Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si selaku Kepala Badan
Intelijen Keamanan Polri yang telah menyetujui dan memberikan arah
kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Proyek Perubahan yang
dilaksanakan di Baintelkam Polri.
3. Bapak Brigjen Pol. Drs. Irlan, S.H, Karo Renmin Baintelkam Polri selaku
Mentor dalam pelaksanaan Proyek Perubahan, yang telah memberikan
bimbingan, arahan dan dukungan dalam pelaksanaan Proyek Perubhan
di Baintelkam Polri.
4. Bapak Dr. Makhdum Priyatno, MA selaku Coach yang telah
memberikan bimbingan, arahan dan masukan terhadap Proyek
Perubahan yang dilaksanakan di Baintelkam Polri.
5. Para Pejabat Utama Baintelkam Polri yang telah memberikan dukungan
dan motivasi atas suksesnya pelaksanaan Proyek Perubahan di
Baintelkam Polri.
6. Selurh Tim Efektif yang telah membantu dan mendukung suksesnya
pelaksanaan Proyek Perubahan di Baintelkam Polri.
7. Seluruh stakeholder, baik internal dan ekternal yang telah memberikan
dukungan pelaksanaan Proyek Perubahan di Baintelkam Polri.
8. Rekan – rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
angkatan XLIII Tahun 2019 yang telah memberikan masukan, dukungan
dan inspirasi.
3
9. Istri tercinta Diyah Ratna Indreswari, S. Psy dan kedua putri tersayang
Ardira Ratna Maharani dan Aulia Ratna Satyanti yang telah
memberikan dukungan dan doanya selama mengikuti Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat I di LAN RI.
Sebagai penutup penulis berharap laporan Proyek Perubahan ini dapat
bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan para pemangku
kepentingan (stakeholder baik internal maupun ekternal Polri ) pada
umumnya.
Jakarta, November 2019
Penyusun
Drs. HARIYANTA, M.Si
4
DAFTAR ISI / OUT LINE
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. ii
AXECUTIVE SUMMARY ………………………………………………………. iii
LESSON LEARNT ……………………………………………………………….. iv
BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN
1. Latar belakang ………………………………………………. 1
2. Tujuan Proyek Perubahan ………………………………... 3
3. Manfaat Proyek Perubahan ………………………………. 5
4. Ruang lingkup ………………………………………………. 6
5. Output kunci keberhasilan ……………………………….. 6
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
1. Milestones Proyek Perubahan …………………………… 8
2. Tata Kelola Proyek Perubahan ………………………….. 9
3. Identifikasi dan analisis Stakeholder .………………… 11
4. Identifikasi potensi kendala/masalah dan strategi
mengatasinya ………………………………………………. 13
5. Kreteria keberhasilan …………………………………….. 14
6. Faktor kunci keberhasilan ………………………………… 15
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
1. Pencapaian Proyek Perubahan ………………………….. 16
2. Peta stakeholder ……………………………………………. 19
3. Kendala internal dan ekternal ……………………………. 20
4. Upaya mengatasi kendala …………………………………. 21
5. Instrumen monitoring pelaksanaan
Proyek Perubahan ………………………………………….. 22
5
BAB IV PENUTUP
1. Kesimpulan ………………………………………………… 23
2. Lesson learned …………………………………………… 24
3. Rekomendasi / Saran …………………………………… 25
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
6
EXECUTIVE SUMMARY
( RINGKASAN )
Konflik sering dimaknai sebagai suatu perbedaan pendapat,
persaingan atau pertentangan serta gesekan fisik antar individu
dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan
kelompok, serta antar individu atau kelompok dengan pemerintah.
Konflik bisa muncul dalam berbagai latar belakang, seperti
permasalahan antar individu maupun kelompok, baik menyangkut
masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya serta menyangkut
masalah keamanan.
Konflik dalam masyarakat sesuatu yang tidak bisa dihindarkan,
oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah harus mampu
mengelola potensi konflik tersebut sihingga kehadiran pemerintah
mutlak sangat dipelukan.
Merespon munculnya berbagai konflik di tanah air, pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaI telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan
Konflik Sosial dengan ruang lingkupnya mencakup tiga tindakan utama
yaitu tindakan pencegahan konflik, tindakan penghentian konflik dan
tindakan pemulihan pasca konflik. Dalam Undang-Undang ini juga telah
mengamanahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
membangun sistem peringatan dini potensi konflik sosial.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dalam
membuat Proyek Perubahan ini dengan mengangkat judul : Sinergitas
membangun sistem peringatan dini guna mencegah terjadinya konflik
sosial dalam rangka harkamtibmas (memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat).
Tujuan proyek perubahan ini adalah untuk menuangkan gagasan
dan inovasi dalam rangka membangun sistem peringatan dini, dengan
sinergi antar stakeholder terkait guna mencegah terjadinya konflik
sosial.
7
Guna mencapai tujuan tersebut maka akan dicapai melalui tiga
tahapan yaitu :
1. Tujuan Jangka Pendek (bulan September s/d Nopember 2019).
Pada jangka pendek ini rencana aksi yang akan dilaksanakan
adalah :
a. Membuat proposal Proyek Perubahan di Baintelkam Polri
dengan.
b. Pendataan potensi konflik yang bersumber dari
permasalahan politik, ekonomi dan sosial budaya.
c. Pemetaan wilayah potensi konflik di 3 (tiga) wilayah Provinsi /
Polda : Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatra
Barat.
d. Membuat data base potensi konflik sosial.
e. Merancang aplikasi berbasis tehnologi informasi “SIAP
SIKONS” (Sistem Aplikasi Potensi Konflik Sosial).
f. Memperoleh dukungan dari stakeholder, baik stakeholder
internal maupun ekternal.
g. Menysun Peraturan Kabaintelkam (PERKABIK) tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) membangun sistem
peringatan dini potensi konflik sosial.
2. Tujuan Jangka Menengah (Tahun 2020).
Pada jangka menengah rencana akasinya adalah :
a. melanjutkan pendataan terhadap potensi konflik sosial yang
bersumber dari :
1) perseteruan antarumat beragama dan atau interumat
beragama, antarsuku dan antar etnis (SARA);
2) sengketa batas wilayah (Desa, Kabupaten/Kota dan
Provinsi);
3) sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan atau
antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
4) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam
masyarakat.
8
b. Pemetaan wilayah potensi konflik dilanjutkan ke seluruh
Provinsi.
c. Membentukan Satgas gabungan penanganan potensi konflik
sosial (SK Gubernur/Bupati/ Wali Kota).
a. Tujuan Jangka Panjang (> Tahun 2021) :
Evaluasi dan pengembangan sistem peringatan dini potensi konflik
sosial di tingkat Kabupaten / Kota dan dilakukan evaluasi untuk
peningkatan kinerja.
Dalam membangun sinergi tersebut maka dilakukan identifikasi
terhadap stakeholder, dimana stakeholder dibagi menjadi 2 (dua)
kelompok yaitu stakeholder internal dan stakeholder ekternal.
a. Stakeholder internal, meliputi :
a. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
b. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.
c. Kepala Devisi TIK Polri.
d. Kepala Devisi Hukum Polri.
e. Direktor Intelkam Polda.
b. Stakeholder eksternal, meliputi :
a. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
b. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam
Negeri.
c. Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Wali Kota).
d. Kepala Badan / Kepala Kantor / Kepala Dinas Kesatuan Bangsa
(Provinsi / Kabupaten / Kota).
e. Kominda (Provinsi/Kabupaten/Kota.
Adapun kreteria keberhasilan dari Proyek Perubahan di Badan
Intelijen Keamanan Polri ini adalah terlaksana dan tercapainya
pentahapan-pentahapan yang telah direncanakan, baik pada jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
9
a. Jangka Pendek (bulan September s/d Nopember Tahun 2019) :
1) Tersusunnya data potensi konflik sosial yang berkaitan dengan
permasalahan politik, ekonomi dan sosial budaya.
2) Tersusunnya peta wilayah potensi konflik di 3 (tiga) Provinsi
(Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatra Barat).
3) Tersusunnya data base potensi konflik sosial.
4) Terbangunnya rancangan aplikasi berbasis Teknologi
Informasi (SIAP SIKONS / Sistem Aplikasi Potensi Konflik
Sosial).
5) Tersusunnya Peraturan Kaba Intelkam (PERKABIK) tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) membangun peringatan
dini potensi konflik sosial.
b. Jangka menengah (Tahun 2020) :
1) Tersusunnya data potensi konflik yang bersumber dari :
a) perseteruan antarumat beragama dan atau interumat
beragama, antarsuku dan antaretnis;
b) sengketa batas wilayah (Desa, Kabupaten/Kota dan
Provinsi);
c) sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan atau
antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
d) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam
masyarakat
2) Tersusunnya peta wilayah potensi konflik di seluruh Provinsi di
Indonesi.
3) Terbentuknya satgas gabungan dalam penanganan potensi
konflik.
c. Jangka panjang (> Tahun 2021) :
1) Evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
2) Sistem peringatan dini potensi konflik sosial dapat
dikembangkan sampai ke tingkat Kabupaten / Kota dan
kecamatan.
10
LESSON LEARNT
Dalam menyusun Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Badan
Intelijen Keamanan Polri beberapa hal yang dapat dipetik sebagai
pelajaran antara lain sebagai berikut :
1. Ada beberapa anggota / personil / pejabat tertentu di satker –
satker Baintelkam dalam posisi zona nyaman mengalami resistensi
terhadap gerakan dan arus perubahan (Proyek Perubahan) yang
sedang dikerjakan.
2. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi adalah sebuah
keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam tata kelola
kelembagaan, sehingga Teknologi Informasi merupakan suatu
kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam mendukung kegiatan
operasional dan pelayanan publik suatu Lembaga / Kementrian.
3. Tidak ada suatu lembaga yang merasa paling penting dan merasa
mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat
(potensi konflik sosial), sehingga menjadi suatu keharusan
melakukan kolaborasi dan kerja sama lintas Kementrian /
Lembaga dalam mengelola potensi konflik sosial.
4. Suatu gagasan yang baik belum tentu serta merta dapat diterima
oleh pihak lain, oleh karena itu diperlukan strategi dan
kemampuan komunikasi yang tepat untuk meyakinkan pihak lain,
bahwa ide dan gagasannya adalah merupakan sesuatu yang baik
dan perlu untuk diwujudkan dalam suatu
organisasi/Kementrian/Lembaga.
5. Suatu keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, akan
tetapi ditentukan banyak faktor penyebab keberhasilan, salah satu
faktor tersebut adalah anggaran.
11
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Permasalahan konflik termasuk masalah yang menyangkut
kepentingan publik (keamanan), dimana memahami peran pemerintah
dalam merespon persoalan publik adalah sesuatu yang sangat penting.
Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik
menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik
yang setiap waktu dapat terjadi. Oleh karena itu kehadiran negara
mutlak diperlukan dalam penangan konflik yang terjadi.
Konflik sering dimaknai berupa benturan, seperti perbedaan
pendapat, persaingan atau pertentangan antara individu dengan
individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta
antara individu atau kelompok dengan pemerintah (Surbakti dalam
Putra, 2009 : 12). Konflik bisa muncul dalam berbagai latar belakang,
seperti permasalahan antar individu maupun kelompok, baik
menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya serta
menyangkut masalah keamanan.
Pada awalnya, demokrasi telah melahirkan respon keras
masyarakat berupa tuntutan bagi adanya penyelenggaraan tata kelola
pemerintah yang baik (good governance). Government sebagai
pemerintahan yang bertumpu kepada otoritas telah berubah ke
governance yang bertumpu kepada kompatibilitas, sehingga
pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal (Utomo dalam Putra
2009 : 21).
Memahami prinsip governance dalam pengelolaan konflik sendiri
mengindikasikan adanya usaha pelibatan aktor atau lembaga non
negara dalam proses penyelesaian konflik. Dengan adanya penarikan
oleh negara tersebut tentunya akan lebih melegitimasi masyarakat sipil
(civil society) serta swasta (economic society) sebagai bagian integral
governance dalm sebuah lingkup yang desebut sebagai
“pemberdayaan” oleh negara,
12
sehingga ada semacam kemitraan (partnership) antara negara (state)
dan masyarakat (society) yang mengakibatkan makna administrasi
publik berkembang menjadi kegiatan kemitraan (Nugroho dalam Putra
2009 : 22).
Seiring dengan era desentralisasi dimana pemerintah pusat
memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk
mengurus daerahnya secara mandiri, efektif, dan efisin, maka sangat
penting untuk deterapkannya penyelesaian masalah dan pengambilan
keputusan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat (civil
society) sebagai salah satu prinsip dalam good govermance yang
menjadi layak untuk dijalankan dalam proses penanganan konflik lokal.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti di negara kita
Indonesia, konflik mungkin tidak bisa dihindari. Interaksi yang
beraneka ragam kepentingan baik secara politik, ekonomi, dan sosial
budaya serta keamanan pada gilirannya akan menimbulkan berbagai
benturan dan gesekan hingga berujung kekerasan apabila tidak
dikelola dengan baik. Hal ini mempertegas bahwa konflik merupakan
realitas yang normal dalam setiap interaksi yang terjadi. Sehingga
dapat dikatakan kondisi damai merupakan masa sela diantara dua atau
lebih konflik. Selain itu negara yang dalam kontek ini direpresentasikan
oleh pemerintah hampir selalu bertindak sebagai “pemadam
kebakaran”. Pemerintah baru bertindak setelah konflik terjadi
kekerasan atau kerusuhan massal. Seharusnya pemerintah bisa
berfungsi sebagai early respon system dalam setiap interaksi
masyarakat yang berpotensi konflik.
Merespon munculnya berbagai konflik di tanah air, pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaI telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan
Konflik Sosial. Ruang lingkup dalam Undang-Undang tersebut meliputi
tiga hal yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan
pasca konflik.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dalam penulisan
Proyek Perubahan ini akan menitikberatkan pada kegiatan
pencegahan terhadap konflik.
13
Selanjutnya untuk mencegah terjadinya konflik dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial telah
mengamanahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
membangun sistem Peringatan Dini, dengan cara melakukan :
a. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik.
b. Penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat
dan akurat.
c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
d. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial.
e. Penguatan dan pemanfaatan fungsi Intelijen sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Oleh karena itu Project Leader dalam membuat Proyek Perubahan ini
dengan mengangkat judul : Sinergitas membangun sistem peringatan
dini guna mencegah terjadinya konflik sosial dalam rangka memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
2. Tujuan Proyek Perubahan
Tujuan dalam proyek perubahan ini adalah terjalinnya sinergi
antar Kementrian/Lembaga, Dinas/Instansi dan Pemerintah Daerah
dalam membangun sistem peringatan dini, sehingga mempunyai
kesamaan pandang dalam memahami masalah potensi konflik sosial,
selanjutnya terjalin kerjasama dalam mengelola potensi konflik sosial
guna mencegah terjadinya konflik sosial dalam rangka terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan tersebut akan dicapai
melalui tiga tahapan yaitu :
a. Tujuan Jangka Pendek (bulan September s/d Nopember 2019).
Pada jangka pendek ini rencana aksi yang akan dilaksanakan
adalah :
1) Membuat proposal Proyek Perubahan di Baintelkam Polri
dengan judul : membangun Sistem Peringatan Dini guna
mencegah terjadinya konflik sosial dalam rangka
Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan keteriban
masyarakat).
14
2) Pendataan potensi konflik yang bersumber dari permasalahan
politik, ekonomi dan sosial budaya.
3) Pemetaan wilayah potensi konflik di 3 (tiga) wilayah Provinsi /
Polda : Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatra Barat.
4) Membuat data base potensi konflik sosial.
5) Merancang aplikasi berbasis tehnologi informasi “SIAP
SIKONS” (Sistem Aplikasi Potensi Konflik Sosial).
6) Komitmen dukungan dari stakeholder yang dituangkan dalam
surat pernyataan dukungan dan atau pernyataan dukungan
dalam bentuk vedio visual.
7) Menysun Peraturan Kabaintelkam (PERKABIK) tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) membangun sistem
peringatan dini potensi konflik sosial.
b. Tujuan Jangka Menengah (Tahun 2020) :
1) Melanjutkan pendataan terhadap potensi konflik sosial yang
bersumber dari :
b. perseteruan antarumat beragama dan atau interumat
beragama, antarsuku dan antar etnis (SARA);
c. sengketa batas wilayah (Desa, Kabupaten/Kota dan
Provinsi);
d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan atau
antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam
masyarakat.
2) Pemetaan wilayah potensi konflik dilanjutkan ke seluruh
Provinsi.
3) Membentukan Satgas gabungan penanganan potensi konflik
sosial (SK Gubernur/Bupati/ Wali Kota).
c. Tujuan Jangka Panjang (> Tahun 2021) :
Pada jangka panjang akan dikembangkan membangun sistem
peringatan dini potensi konflik sosial di tingkat Kabupaten / Kota
dan dilakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja.
15
3. Manfaat Proyek Perubahan
Manfaat dari Proyek Perubahan baik manfaat internal Polri maupn
ekternal Polri adalah :
a. Manfaat internal Polri :
1) Badan Intelijen Keamanan Polri dan Direktorat Intelkam Polda
memiliki data base potensi konflik sosial.
2) Badan Intelijen Keamanan Polri memiliki aplikasi berbasis
tehnologi informasi “SIAP SIKONS” (Sistem Aplikasi Potensi
Konflik Sosial).
3) Polri dengan cepat dan tepat dapat melakukan langkah-
langkah pencegahan (pre emtif) terhadap potensi terjadinya
konflik sosial.
4) Polri dapat memberikan rekomendasi penyelesaian potensi
konflik kepada kepada Kementian/Lembaga, Dinas/Instansi
dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
b. Manfaat ekternal Polri :
1) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam
Negeri bisa mengakses data potensi konflik sosial sehingga
dapat melakukan langkah-langkah strategis pencegahan
terjadinya konflik.
2) Deputi bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementrian
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dapat mengakses
dan memonitor serta mengkoordinasikan penanganan potensi
konflik sosial.
3) Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) dapat
mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian potensi konflik
yang ada diwilayahnya.
4) Kominda dapat membuat rekomendasi penyelesaian potensi
konflik kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota).
5) Masyarakat terlayani, mendapat kepastian hukum dan rasa
aman.
16
4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari Proyek Perubahan ini adalah membangun
sistem peringatan dini guna mencegah terjadinya konflik sosial,
dengan rencana aksinya adalah sebagai berikut :
a. Pendataan potensi konflik yang bersumber dari :
1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan
sosial budaya.
2) Perseteruan antarumat beragama dan atau interumat
beragama, antarsuku dan antaretnis;
3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota dan provinsi);
4) Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan atau
antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
5) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam
masyarakat.
b. Memetakan wilayah potensi konflik di daerah (Provinsi,
Kabupaten/Kota).
c. Membuat data base potensi konflik sosial.
d. Membangun aplikasi berbasis tehnologi informasi (SIAP SIKONS /
Sistem Aplikasi Potensi Konflik Sosial) yang dapat digunakan
untuk pendataan, pemetaan dan pengelolaan potensi konflik
sosial.
e. Menyusun Peraturan Kabaintelkam (PERKABIK) Standar
Operasional Prosedur (SOP) membangun sistem peringatan dini
potensi konflik.
f. Komitmen dukungan dari stakeholder yang dituangkan dalam
bentuk surat pernyataan dukungan dan atau pernyataan dukungan
dalam bentuk vedio visual.
5. Output Kunci Keberhasilan
Output kunci keberhasilan Proyek Perubahan yang dilaksanakan
di Badan Intelijen Keamanan Polri dengan judul perubahan : Sinergitas
membangun Sistem Peringatan Dini guna mencegah terjadinya konflik
sosial dalam rangka Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat) dengan rencana aksi guna menghasilkan
produk-produk berupa :
17
a. Data base potensi konflik sosial.
b. Aplikasi berbasis tehnologi informasi (SIAP SIKONS / Sistem
Aplikasi Potensi Konflik Sosial) yang dapat digunakan untuk
pendataan, pemetaan dan pengelolaan potensi konflik sosial.
c. PERKABIK (Peraturan Kaba Intelkam) tentang SOP (Standar
Operasional Prosedur) sebagai pedoman / acuan dalam
melakukan peringatan dini potensi konflik sosial.
d. Komitmen dukungan dari stakeholder yang dituangkan dalam
bentuk surat pernyataan dukungan dan atau pernyataan dukungan
dalam bentuk vedio visual.
18
BAB II
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
1. Roadmap / Milestone Proyek Perubahan :
a. Jangka Pendek (bulan September s/d Nopember 2019) :
1) Membuat proposal Proyek Perubahan.
2) Pembentukan tim efektif Proyek Perubahan di lingkungan
Badan Intelijen Keamanan Polri.
3) Identifikasi stakeholder yang berkaitan dengan masalah
pengelolaan potensi konflik.
4) Sosialisasi dan penguatan dukungan dari stakeholder dalam
rangka membangun sistem peringatan dini potensi konflik
sosial.
5) Pendataan potensi konflik dan pemetaan wilayah pontensi
konflik yang bersumber dari permasalahan yang berkaitan
dengan politik, ekonomi dan sosial budaya di 3 (tiga) Provinsi
(Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatra Barat).
6) Menyusun data base potensi konflik sosial.
7) Merancang aplikasi pengelolaan potensi konflik sosial (SIAP
SIKONS / Sistem Aplikasi Potensi Konflik Sosial).
8) Menyusun Peraturan Kaba Intelkam (PERKABIK) tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman
dalam memberikan peringatan dini potensi konflik sosial.
b. Jangka Menengah (Tahun 2020) :
1) Melanjutkan pendataan potensi konflik yang bersumber dari :
a) perseteruan antarumat beragama dan atau interumat
beragama, antarsuku dan antaretnis;
b) sengketa batas wilayah (Desa, Kabupaten/Kota dan
Provinsi);
c) sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan atau
antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
19
d) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam
masyarakat.
2) Melanjutkan pendataan dan pemetaan wilayah potensi konflik
di seluruh Provinsi di Indonesia.
3) Pembentukan satgas gabungan penanganan potensi konflik
(SK Kepala Daerah).
c. Jangka Panjang (> Tahun 2021) :
1) Pengembangan sistem peringatan dini potensi konflik sosial ke
tingkat Kabupaten / Kota dan kecamatan.
2) Evaluasi sistem peringatan dini dan pengelolaan potensi konflik
sosial guna melakukan perbaikan, penyempurnaan dan
peningkatan kinerja dalam pengelolaan potensi konflik sosial di
masyarakat.
2. Tata Kelola
SPONSOR KOMJEN POL. Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si
MENTOR BRIGJEN POL. Drs. IRLAN, S.H
PROJECT LEADER KBP. Drs. HARIYANTA, M.Si
SEKRETARIS AKBP. HAJAD MAKBRUR, SIK, M.Si
COACH Dr. MAKHDUM PRIYATNO, MA
POKJA IT AKBP. J. ANANTA PINORA, M.Si
POKJA DATA BASE AKBP. NOVANTO LEIWAKABESSY, SIK
POKJA IMPLEMENTASI AKBP. SAID ANNA FAUSA, SIK
20
NO
STRUKTUR
DESKRIPSI
1.
SPONSOR
Adalah atasan langsung yang berperan dan bertugas memberikan persetujuan terhadap Proyek Perubahan yang akan dikerjakan di Baintelkam Polri serta memberikan masukan dan pemikiran strategis terhadap Proyek Perubahan.
2.
MENTOR
Adalah atasan yang berperan, bertugas memberikan bimbingan dan arahan serta pengawasan langsung terhadap Proyek Perubahan yang sedang dikerjakan.
3.
COACH
Berperan dan bertugas dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, memotivasi dan memonitor tahapan Proyek Perubahan serta menjalin komunikasi dengan Mentor untuk kelancaran dan kesuksesan dalam mengerjakan Proyek Perubahan.
4.
PROJECT LEADER
Berperan dan bertugas merencanakan, mempersiapkan melaksanakan seluruh tahapan Proyek Perubahan dan membuat laporan akhir Proyek Perubahan serta memaparkan didepan penguji, nara sumber, Coach, Mentor dan peserta lainnya pada pelaksanaan seminar.
5.
POKJA IT
Berperan dan bertugas membantu merancang aplikasi “SIAP SIKONS” yang digunakan untuk mengelola potensi konflik sosial.
6.
POKJA DATA BASE
Berperan dan bertugas membantu pendataan potensi konflik, pemetaan wilayah potensi konflik dan membuat data base potensi konflik.
7.
POKJA IMPLEMENTASI
Berperan dan bertugas membantu seluruh tahapan Proyek Perubahan, khususnya dibidang administrasi dan laporan akhir Proyen Perubahan.
21
3. Identifikasi dan Analisis Stakeholder
Untuk memudahkan dalam melakukan analisis maka terlebih dahulu
dilakukan identifikasi terhadap stakeholder, dimana stakeholder dibagi
menjadi 2 (dua) kelompok yaitu stakeholder internal dan stakeholder
ekternal.
c. Stakeholder internal, meliputi :
1) Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.
2) Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.
3) Kepala Devisi TIK Polri.
4) Kepala Devisi Hukum Polri.
5) Direktor Intelkam Polda.
d. Stakeholder eksternal, meliputi :
1) Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
2) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam
Negeri.
3) Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Wali Kota).
4) Kepala Badan / Kepala Kantor / Kepala Dinas Kesatuan Bangsa
(Provinsi / Kabupaten / Kota).
5) Kominda (Provinsi/Kabupaten/Kota.
Dalam Proyek Perubahan ini identifikasi stakeholder dikelompokan
menjadi 4 (empat) kelompok sesuai dengan kepentingan dan
pengaruhnya. Adapun 4 (empat) kelompok dimaksud adalah sebagai
berikut :
a. Promotors yaitu kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan
dan kekuatan pengaruh terhadap peningkatan dan peran Proyek
Perubahan. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini meliputi :
1) Kaba Intelkam Polri.
2) Pejabat utama Baintelkam.
3) Direktur Intelkam Polda jajaran.
22
b. Defenders yaitu kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan
dalam peningkatan peran dan fungsi dalam Proyek Perubahan
namun tidak kuat dalam pengaruhnya. Adapun yang termasuk
dalam kelompok ini antara lain :
1) Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
2) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam
Negeri.
3) Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Wali Kota).
4) Komite Intelijen Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) dan atau,
5) Kepala Badan / Kakan / Kedis Kesbang (Provinsi / Kabupaten /
Kota).
c. Latens yaitu kelompok stakeholder tidak memiliki kepentingan
khusus, tidak terlibat, namun memiliki sumber daya yang dapat
menjadi pendorong dan pendukung peningkatan peran dan fungsi
dalam Proyek Perubahan. Adapun yang termasuk dalam kelompok
ini antara lain :
1) Kaba Harkam Polri.
2) Kadiv TIK Polri.
3) Kadiv Hukum Polri.
d. Apathetics yaitu kelompok stakeholder yang kurang memiliki
kepentingan maupun pengaruh terhadap peran dan fungsi dalam
Proyek Perubahan. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini
adalah :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Analisis stakeholder terhadap kepentingan dan pengaruh terhadap
rencana Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Baintelkam Polri dapat
dilihat pada tabel Stakeholders Engagement Map (peta keterlibatan
pemangku kepentingan) sebagai berikut :
23
4. Identifikasi potensi kendala/masalah dan strategi mengatasinya.
a. Identifikasi potensi kendala/masalah :
1) Keterbatasan waktu, khsusnya pada tahapan milestone jangka
pendek. Kondisi demikian dikarenakan disaat of campus tahap
dua berbarengan dengan kesibukan situasi politik menjelang
pelantikan DPR RI, MPR RI dan pelantikan Presiden / Wakil
Presiden sehingga berpengaruh terhadap waktu untuk
menyelesaikan tahapan proyek perubahan.
2) Keterbatasan anggaran, dikarenakan anggaran Proyek
Perubahan yang sedang dilaksanakan tidak dianggarkan pada
tahun anggaran 2019 di Baintelkam Polri.
b. Stategi penanggulangannya :
1) Memberikan pemahaman kepada tim efektif untuk bisa
memanfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya, termasuk
memanfaatkan waktu diluar jam kerja dan hari libur.
2) Memohon kepada pimpinan untuk bisa didukung dengan
menggunakan anggaran talangan dan atau anggaran dukungan
operasional (dukops) pimpinan satker (Kabaintelkam).
KABA INTELKAM POLRI PEJABAT UTAMA
BAINTELKAM DIREKTOR INTELKAM
POLDA
KABA HARKAM POLRI KADIV TIK POLRI KADIV HUKUM POLRI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (POVINSI / KABUPATEN / KOTA)
DEPUTI BID KOORD KESBANG POLHUKAM
DIRJEN POLITIK & PEMERINTAHAN UMUM KEMENDAGRI
KEPALA DAERAH KOMINDA / KESBANG
KEPENTINGAN
PE
NG
AR
UH
LATENS PROMOTERS
APATHETICS DEFENDERS
24
5. Kreteria keberhasilan
Kreteria keberhasilan dari Proyek Perubahan di Badan Intelijen
Keamanan Polri ini adalah terlaksana dan tercapainya pentahapan-
pentahapan yang telah direncanakan, baik pada jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang.
d. Jangka Pendek (bulan September s/d Nopember Tahun 2019) :
6) Tersusunnya Proposal Proyek Perubahan yang akan
dilaksanakan di Baintelkam Polri dengan judul : Sinergitas
membangun Sistem Peringatan Dini guna mencegah terjadinya
konflik sosial dalam rangka Harkamtibmas (Pemeliharaan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
7) Terbentuknya Tim Efektif sebagai tim yang akan mengawaki
pelaksanaan tahapan-tahapan Proyek Perubahan yang akan
dilaksanakan di Baintelkam Polri.
8) Dokumen dukungan dari stakeholder baik dari internal Polri
maupun dari ekternal Polri yang diwujudkan dalam bentuk
dukungan tertulis dan atau dukungan pernyataan melalui audio
visual / vedio.
9) Tersusunnya data potensi konflik sosial yang berkaitan dengan
permasalahan politik, ekonomi dan sosial budaya.
10) Tersusunnya peta wilayah potensi konflik di 3 (tiga) Provinsi
(Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatra Barat).
11) Tersusunnya data base potensi konflik sosial.
12) Terbangunnya rancangan aplikasi berbasis Teknologi
Informasi (SIAP SIKONS / Sistem Aplikasi Potensi Konflik
Sosial).
13) Tersusunnya Peraturan Kaba Intelkam (PERKABIK) tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) membangun peringatan
dini potensi konflik sosial.
e. Jangka menengah (Tahun 2020) :
4) Tersusunnya data potensi konflik yang bersumber dari :
e) perseteruan antarumat beragama dan atau interumat
beragama, antarsuku dan antaretnis;
25
f) sengketa batas wilayah (Desa, Kabupaten/Kota dan
Provinsi);
g) sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan atau
antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
h) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam
masyarakat
5) Tersusunnya peta wilayah potensi konflik di seluruh Provinsi di
Indonesi.
6) Terbentuknya satgas gabungan dalam penanganan potensi
konflik.
f. Jangka panjang (> Tahun 2021) :
3) Sistem peringatan dini potensi konflik sosial dapat
dikembangkan sampai ke tingkat Kabupaten / Kota dan
kecamatan.
4) Adanya evaluasi sistem peringatan dini potensi konflik, adanya
perbaikan dan peningkatan kinerja serta terjalinnya kerjasama
lintas kementrian / lembaga dan stakeholder dalam mengelola
potensi konflik.
6. Faktor kunci keberhasilan
Faktor kunci keberhasilan Proyek Perubahan yang dilaksanakan di
Baintelkam Polri adalah :
a. Adanya dukungan yang kuat dari Sponsor, Mentor, Coach, dan
stakeholder baik internal maupun eksternal.
b. Tersedianya pedoman / acuan yang dapat digunakan dalam
mengelola potensi konflik.
c. Terciptanya kesamaan pandang, sikap dan tindak serta dukungan
stakeholder dalam mengelola Potensi Konflik.
d. Semangat kerja yang tinggi, mengatur waktu yang efektif disaat
manjalankan tugas fungsinya sehari-hari di kesatuan serta
kekompakan Tim Efektif dalam melaksanakan tahapan-tahapan
Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Baintelkam Polri.
26
BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
1. Pencapaian hasil Proyek Perubahan
Pencapaian hasil Proyek Perubahan dengan judul sinergitas
membangun sistem peringatan dini guna mencegah terjadinya konflik
sosial dalam rangka harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan
ketertibn masyarakat) di Badan Intelijen Kemanan Polri telah
menghasilkan berbagai bentuk kegiatan atau produk hasil kegiatan
sebagai berikut :
a. Penunjukan Mentor :
Sesuai dengan Surat Perintah Kabaintelkam Polri Nomor : Sprin /
2487 / IX / 2019, tanggal 16 September 2019, perihal penunjukan
Brigadir Jenderal Polisi Drs. IRLAN, S.H, Karo Renmin Baintelkam
Polri sebagai Mentor dalam pelaksanaan Proyek Perubahan di
Baintelkam Polri yang disusun oleh KBP. Drs. HARIYANTA, M.Si,
dalam rangka mengikuti PKN-I (Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat I) yang diselenggarakan di LAN RI (Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia).
b. Pembentukan Tim Efektif :
Sesuai dengan Surat Perintah Kabaintelkam Polri Nomor : Sprin /
2433 / IX / 2019, tanggal 12 September 2019 perihal pembentukan
Tim Efektif implementasi Proyek Perubahan di Baintelkam Polri
dengan judul : Sinergitas membangun sistem peringatan dini guna
mencegah terjadinya konflik sosial dalam rangka harkamtibmas
(pemeliharaan keamanan dan ketertibn masyarakat). Membangun
Proyek Perubahan ini dilaksanakan dalam rangka mengikuti
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN - I) angkatan
XLIII Tahun 2019 di Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia.
27
c. Rapat sosialisasi Proyek Perubahan :
Sesuai dengan surat undangan Nomor : B / 3129 / IX / 2019 /
Baintelkam, tanggal 12 September 2019 perihal sosialisasi Proyek
Perubahan kepada Tim Efektif dan undangan lainnya.
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan
penjelasan kepada seluruh anggota Baintelkam Polri dan Tim
Efektis pada khususnya tentang Proyek Perubahan yang akan
dilaksanakan di Baintelkam Polri.
d. Pendataan potensi konflik sosial :
Sesuai dengan Surat Telegram Nomor : STR / 1884 / IX / 2019,
tanggal 3 September 2019 perihal pendataan potensi konflik dan
pemetaan wilayah potensi konflik sosial di Polda jajaran.
e. Penyusunan data base potensi konflik sosial :
Sesuai dengan Surat Perintah Kabaintelkam Polri Nomor : Sprin /
2433 / IX / 2019, tanggal 12 September 2019 perihal pembentukan
Tim Efektif, selanjutnya Pokja (kelompok kerja) data base untuk
mengkompulir data potensi konflik sosial yang telah dikirim oleh
Direktor Intel kewilayahan kemudian disusun untuk dijadikan data
base potensi konflik sosial.
f. Dukungan stakeholder :
Dukungan stakeholder baik internal maupun ekternal sebagai
wujud adanya kolaborasi lintas kementrian / lembaga terhadap
pembangunan sistem peringatan dini potensi konflik sosial.
Bentuk dukungan tersebut tertuang dalam dukungan tertulis dan
atau video visual (dalam lampiran).
g. Aplikasi “SIAP SIKONS” :
1) Sesuai dengan surat perhononan bantuan, Nomor : B / 3126 / /
IX / 2019 / Baintelkam, tanggal 16 September 2019, perihal
permohonan bantuan pembuatan aplikasi berbasis IT kepada
Sdr. HARITZ CAHYA NUGRAHA, M.T. Sistem aplikasi tersebut
digunakan untuk mendukung pendataan, pengelolaan dan
pengendaliaan penanganan potensi konflik sosial di Provinsi /
Polda jajaran.
28
2) Sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B / ND - 1166 / IX / 2019 /
Baintelkam, tanggal 29 Oktober 2019, perihal : undangan
kepada para pejabat utama Baintelkam, para Analis
Kebijakan untuk menghadiri sosialisasi konsep rancangan
aplikasi “SIAP SIKONS” (Sistem Aplikasi Potensi Konflik
Sosial) selanjunya memberikan masukan dan saran.
h. Penyusunan PERKABIK (Peraturan Kaba Intelkam) :
1) Sesuai dengan Surat Undangan Nomor : B / 3129 / IX / 2019 /
Baintelkam, tanggal 12 September 2019 perihal undangan
penyusunan dan pembahasan PERKABIK (Peraturan Kaba
Intelkam) tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) PD
PKS (Peringatan Dini Potensi Konflik Sosial).
2) Sesuai dengan Surat Undangan Nomor : B / 3006 / IX / 2019 /
Baintelkam, tanggal 10 September 2019 perihal FGD
pembahasan pasal-pasal PERKABIK (Peraturan Kaba
Intelkam) tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) PD
PKS (Peringatan Dini Potensi Konflik Sosial).
3) Sesuai Nota Dinas Nomor : B / ND - 1118 / X / 2019 /
Baintelkam, tanggal 17 Oktober 2019 perihal undangan
kepada para pejabat utama Baintelkam untuk menghadiri
paparan dan memberikan masukan terhadap konsep
rancangan pasal-pasal PERKABIK (Peraturan Kaba Intelkam)
tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) PD PKS
(Peringatan Dini Potensi Konflik Sosial).
4) Sesuai dengan Surat kepada Kepala Divisi Hukum Polri,
Nomor : B / 3554.1 / X / 2019 /Baintelkam, tanggal 29 Oktober
2019 perihal permohonan verifikasi terhadap konsep
rancangan PERKABIK (Peraturan Kaba Intelkam) tentang
SOP (Standar Operasional Prosedur) PD PKS (Peringatan Dini
Potensi Konflik Sosial).
29
i. Penyusunan laporan Proyek Perubahan :
Sesuai dengan Surat Perintah Kabaintelkam Polri Nomor : Sprin /
2433 / IX / 2019, tanggal 12 September 2019 perihal pembentukan
Tim Efektif, selanjutnya Pokja (kelompok kerja) implementasi
dibawah kendali Project Leader untuk menyusun laporan Proyek
Perubahan yang telah dilaksanakan di Baintelkam Polri.
2. Peta Stakeholders
Setelah dilakukan komunikasi dengan stakeholder baik internal
maupun ekternal maka para stakeholder terjadi perubahan sikap
terhadap Proyek Perubahan yang dilakukan di Baintelkam Polri.
Perubahan sikap tersebut stakeholder Defenders dan Stakeholder
Latents bertransformasi kedalam kelompok stakeholder Promoters,
sedangkan stakeholder Apathethics (DPRD) belum dilakukan
komunikasi secara langsung karena keterlibatan DPRD dilaksanakan
pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan
dengan penganggaran dalam kegiatan operasional pencegahan
potensi konflik sosial. Adapun perubahan sikap tersebut dapat terlihat
pada peta stakeholder sebagai berikut :
KABA INTELKAM POLRI PEJABAT UTAMA BAINTELKAM DIREKTOR INTELKAM POLDA KABA HARKAM POLRI KADIV TIK POLRI KADIV HUKUM POLRI DIRJEN POLPU KEMENDAGRI
DEPUTI BIDANG KOORDINATOR KESBANG KEMENKO POLHUKAM
KEPALA DAERAH (GUB/BUP/WAKO)
DPRD
PROV/KAB/KOTA
KOMINDA / KESBANG
(PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA)
PE
NG
AR
UH
KEPENTINGAN LATENS PROMOTERS
APATHETICS DEFENDERS
30
3. Kendala internal dan ekternal
Dalam proses pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilaksanakan di
Baintelkam Polri dengan tema membangun system peringatan dini
potensi konflik sosial ditemukan beberapa kendala baik dari internal
Kepolisian maupun diekternal Kepolisian, antara lain sebagai berikut :
a. Kendala internal :
1) Anggota yang ditugaskan melakukan pendataan potensi
konflik sosial tidak bisa membedakan antara potensi konflik
sosial dengan potensi gangguan kamtibmas (keamanan dan
ketertiban masyarakat).
2) Tim Efektif dan Project Leader dalam mengerjakan proyek
perubahan masih tetap menjalankan tugas dan tanggung
jawab jabatan yang diembannya sehingga mengurangi waktu
dan konsentrasi dalam mengerjakan tahapan-tahapan Proyek
Perubahan yang telah direncanakan.
3) Belum ada satuan kerja yang menangani dan mengelola
potensi konflik sosial sesuai dengan jobdiscription sehingga
penanganannya potensi konflik sosial kurang focus bahkan
ada kecenderungan saling lempar permasalahan antar satuan
kerja yang satu dengan satuan kerja yang lainnya.
4) Pembiayaan Proyek Perubahan yang dilakukan dalam rangka
mengikuti PKN – I (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) di LAN
RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia) tidak
dianggarakan dalam DIPA Satuan Kerja dimana peserta
latihan bertugas dan melaksanakan Proyek Perubahan.
Kondisi demikian berdampak terhadap kelancaran dan
kesuksesan dalam melaksanakan Proyek Perubahan
dimaksud.
5) Tidak adanya kesinambungan Proyek Perubahan yang sudah
dikerjakan oleh peserta pelatihan, hal tersebut dikarenakan
peserta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan
dipindahtugaskan yang belum tentu berhubungan dengan
Proyek Perubahan yang sudah dikerjakan.
31
b. Kendala ekternal :
1) Kementrian / Lembaga masih mempunyai anggapan bahwa
potensi konflik sosial adalah merupakan tugas dan
tanggungjawab aparat keamanan, Polri pada khususnya.
2) Masih terjadinya ego sektoral sehingga penanganan dan
pengelolaan potensi konflik sosial tidak maksimal dan ada
kencenderungan saling lempar tanggungjawab antara
lembaga satu dengan lembaga lainnya.
3) Pemerintah daerah belum menganggarkan penanganan
potensi konflik sosial, kalaupun ada anggarannya
diperuntukan dalam penanganan dan penanggulangan konflik
sosial, artinya anggaran dapat digunakan setelah terjadinya
konflik.
4) “Kepentingan Politik” baik kepentingan ditingkat pusat dan
kepentingan ditingkat daerah maupun lokal sangat
menghambat pengelolaan dan penyelesaian potensi konflik.
4. Upaya mengatasi kendala
Untuk dapat mengatasi kendala selama pelaksanaan Proyek
Perubahan, dilakukan berbagai upaya guna mencapai tahapan-
tahapan yang telah ditetapkan/derencanakan dalam Proyek
Perubahan, berbagai upaya dimaksud antara lain sebagai berikut :
a. Melakukan sosialisasi, komunikasi dan diskusi dengan stakeholder
baik stakeholder internal maupun stakeholder ekternal untuk
meyakinkan perlu dan pentingnya Proyek Perubahan yang sedang
dikerjakan di Baintelkam Polri.
b. Mengatur waktu secara baik dan efektif dengan memanfaatkan
waktu diluar jam kerja/jam dinas maupun waktu hari libur.
c. Memberikan pemahaman dan meyakinkan kepada stakeholder
bahwa penanganan potensi konflik sosial tidak bisa diselesaikan
hanya oleh satu lembaga saja, tetapi penyelesaian potensi konflik
sosial harus diselesaikan bersama,
32
lintas lembaga dan melibatkan semua pihak termasuk melibatkan
tokokh-tokoh informal setempat dengan memanfaatkan
perkembangan teknilogi guna menunjang dalam pelaksanaan
tugas.
d. Mendorong kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah agar menganggarkan terhadap penangan potensi
konflik sosial didaerahnya.
5. Instrumen monitoring untuk pelaksanaan proyek perubahan
Agar terdapat kesinambungan terhadap hasil Proyek Perubahan pada
jangka pendek, dilanjutkan pada jangka menengah dan jangka panjang
maka diperlukan pemantauan dan pengendalihan dengan melakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Dibentuk tim monitoring pelaksanaan sistem peringatan dini
potensi konlik sosial baik yang berada di Baintelkam maupun yang
berada dikewilayahan (Polda jajaran).
b. Melakukan evaluasi secara periodik baik yang dilakukan oleh
pejabat Baintelkam maupun oleh tim monitoring.
c. Dilakukan penyesuaian dan peningkatan sistem aplikasi dengan
menyesuaikan perkembangan dan dinamika potensi konflik sosial
di kewilayahan/daerah.
d. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dalam
rangka update perkembangan situasi yang berkaitan dengan
pengelolaan potensi konflik sosial.
e. Dungungan anggara yang berkesinambungan untuk pemeliharaan
sarana dan prasarana serta pengembangan terhadap IT yang
digunakan dalam pengelolaan potensi konflik sosial dengan
memasukan dalam DIPA Satuan Kerja.
33
BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari uraian dan pembahasan pada bab I, bab II, dan bab III maka
terhadap Proyek Perubahan dengan judul : Sinergitas membangun
sistem peringatan dini guna mencegah terjadinya konflik sosial dalam
rangka Harkamtibmas dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Proyek Perubahan yang sedang dikerjakan di Badan Intelijen
Keamanan Polri sangat relevan dan sangat dibutuhkan guna
mengelola potensi konflik sosial di Polda jajaran.
b. Stakeholder baik internal maupun ekternal mengapresiasi dan
memberikan dukungan serta masukan terhadap Proyek
Perubahan yang sedang dilaksanakan di Baintelkam Polri.
c. Aplikasi “SIAP SIKON” (Sistem Peringatan Dini Potensi Konflik
Sosial) sebagai salah satu instrument dalam membangun sistem
peringatan dini potensi konflik sosial dengan memanfaatkan
teknologi informasi sehingga memudahkan operator dalam
pelaksanaan pendataan, pengelolaan, pelaporan, up date data
dan monitoring penyelesaian potensi konflik bagi para Kasatker.
d. Seluruh tahapan Proyek Perubahan, khususnya pada tahapan
jangka pendek telah dilaksanakan sesuai dengan milistone yang
telah direncanakan. Adapun capaian pada jangka pendek antara
lain sebagai berikut :
1) Tersusunnya data base potensi konflik sosial bidang politik,
ekonomi dan sosial budaya serta terpetakannya potensi
konflik di 3 (tiga) Polda / Provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah
dan Sumatra Barat).
2) Telah dibuat rancangan aplikasi “SIAP SIKONS” (sistem
peringatan dini potensi konflik sosial) berbasis Teknologi
Informatika.
34
3) Konsep rancangan PERKABIK (Peraturan Kaba Intelkam)
tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) sistem
peringatan dini potensi konflik sosial telah dikirim ke Divisi
Hukum Polri untuk dilakukan verifikasi dan pembahasan.
2. Lesson Learned
Dalam menyusun Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Badan
Intelijen Keamanan Polri beberapa hal yang dapat dipetik sebagai
pelajaran antara lain sebagai berikut :
a. Ada beberapa anggota / personil / pejabat tertentu di satker –
satker Baintelkam dalam posisi zona nyaman mengalami resistensi
terhadap gerakan dan arus perubahan (Proyek Perubahan) yang
sedang dikerjakan.
b. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi adalah sebuah
keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam tata kelola
kelembagaan, sehingga Teknologi Informasi merupakan suatu
kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam mendukung kegiatan
operasional dan pelayanan publik suatu Lembaga / Kementrian.
c. Tidak ada suatu lembaga yang merasa paling penting dan merasa
mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat
(potensi konflik sosial), sehingga menjadi suatu keharusan
melakukan kolaborasi dan kerja sama lintas Kementrian /
Lembaga dalam mengelola potensi konflik sosial.
d. Suatu gagasan yang baik belum tentu serta merta dapat diterima
oleh pihak lain, oleh karena itu diperlukan strategi dan
kemampuan komunikasi yang tepat untuk meyakinkan pihak lain,
bahwa ide dan gagasannya adalah merupakan sesuatu yang baik
dan perlu untuk diwujudkan dalam suatu
organisasi/Kementrian/Lembaga.
e. Suatu keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, akan
tetapi ditentukan banyak faktor penyebab keberhasilan, salah satu
faktor tersebut adalah anggaran.
35
3. Rekomendasi / saran
Pelaksanaan Proyek Perubahan yang dilaksanakan di Badan
Intelijen Keamanan Polri baru dilanksanakan pada tahap jangka
Pendek dan belum dapat dioperasionalkan sepenuhnya. Oleh karena
itu disarankan / direkomendasikan sebagai berikut :
a. Perlu adanya kesinambungan Proyek Perubahan tersebut, oleh
karena itu pada tahapan jangka menengah agar segera dilanjukan
sehingga sistem peringatan dini potensi konflik sosial dapat
dioperasionalkan di Badan Itelijen Keamanan Polri dalam
mengelola potensi konflik sosial.
b. Konsep rancangan aplikasi “SIAP SIKONS” (Sistem Aplikasi
Potensi Konflik Sosial) untuk disempurnakan pada tahan jangka
menengah, dan masuk dalam web aplikasi laporan cepat di
Baintelkam yang dikelola oleh Bidang Inteltek Baintelkam Polri.
c. Pembiayaan Proyek Perubahan perlu dimasukan pada anggaran
DIPA Baintelkam sehingga Proyek Perubahan pada jangka
menengah dan jangka panjang dapat diteruskan dan hasil produk
Proyek Perubahan dapat berkontribusi dalam mendukung
kegiatan operasinal di Baintelkam.
d. Perlu dibentuk tim monitoring terhadap pelaksanaan Proyek
Perubahan guna memantau dan monitoring kendala yang dihadapi
dalam merealisasikan program Proyek Perubahan sekaligus
mengevaluasi kekurangan dan kelemahan guna perbaikan dan
peningkatan kinerja.
Bagi pejabat yang mengerjakan/mengawaki Proyek Perubahan tidak
dialih tugaskan sampai dengan tahapan Proyek Perubahan selesai pada
tahapan jangka menengah dan atau kalau dialih tugaskan sitidak-tidaknya
masih dalam lingkup tugas yang bertanggung jawab terhadap kelanjutan
Proyek Perubahan tersebut.