kata pengantar - inspektorat.blorakab.go.id · tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi...

Rencana Strategis Inspektorat Kab. Blora Tahun 2016-2021 i i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat serta

Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis

(Renstra ) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora periode

2016- 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

untuk 5 (lima ) tahun kedepan. Penyusunan Renstra merupakan penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJPD serta

memperhatikan RPJM Nasional.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan serta staf harus

melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan

kinerja. Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat

Daerah Kabupaten Blora ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami

mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik

berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke

arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tesebut

semoga bermanfaat khusunya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dan

Pemerintah Kabupaten Blora.

Blora, April 2018

INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN BLORA

BAMBANG DHARMANTO,SH,MM

Pembina Utama Madya

NIP.19580419 198303 1 006

Rencana Strategis Inspektorat Kab.Blora Tahun 2016-2021 ii

Daftar Isi

Halaman Judul ............................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum.................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................ 3

1.4. Sistematika penulisan ............................................................. 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH ................... 5

2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah ..... 5

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah ........................................... 15

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah ..................................... 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Daerah ................................................................................... 30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..... 32

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora ............................. ......... 32

3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih .......................................................... 33

3.3 Telaahan Rencana Strategis Renstra Kemendagri dan

Inspektorat Provinsi……………………………………..........................34

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS ………………………………………………...35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ........................................................ 38

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah ..... 38

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................................... 42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .... 44 BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................... 56

BABVIII PENUTUP ....................................................................................... 58

Rencana Strategis Inspektorat Kab.Blora Tahun 2017-2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah

Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 merupakan dokumen

perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan,

program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blora kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan.

Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political

planning Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka mendukung

tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan

komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem

pemerintahan daerah.

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi

manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah

dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan

yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan

internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat,

cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena

itu Inspektorat Daerah Kabupaten Blora sebagai APIP (Aparat

Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis

Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen

RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021.

RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021

sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung

tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blora,


sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan

Rencana Strategis Inpektorat Daerah Kabupaten Blora tahun 2017-

2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi

Dan Kabupaten/Kota;


7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD,

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun

2017 No 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

disusun dengan maksud untuk memberikan arah atau acuan /

pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dalam

melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang

bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah

dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora ini

mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat Daerah selama

periode tahun 2017-2021. Sistematika penyajian Rencana strategis

(Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora periode tahun 2017 -

2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan

RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu

sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

1.2 Latar Belakang

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra

Provinsi

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BLORA


Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. Inspektorat Daerah merupakan

unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, yang dipimpin

oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.1.1 Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Blora :

Inspektorat daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat

Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan.

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerjadan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya.

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan bupati.

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah.

f. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

Bupati terkait tugas dan fungsinya.


2.1.2 Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor

11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati

Blora Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. maka struktur

organisasi dan uraiannya sebagai berikut :

1. Inspektur;

2. Sekretaris, membawahkan :

a. Kepala Subbagian Perencanaan;

b. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I

4. Inspektur Pembantu Wilayah II

5. Inspektur Pembantu Wilayah III

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai rumpun jabatan fungsionalnya.


b. Bagan Organisasi

GAMBAR 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora berdasarkan Perbup Nomor 51 Tahun 2014

INSPEKTUR

DAERAH

SEKRETARIS

Ka. Sub Bagian Administrasi dan

Umum

Ka. Sub Bagian Perencanaan

Ka. Sub Bagian Evaluasi dan

Pelaporan

Inspektur

Pembantu

Wilayah I

Inspektur

Pembantu

Wilayah II

Inspektur

Pembantu

Wilayah III

Inspektur

Pembantu

Wilayah IV

Kelompok Jabatan

Fungsional Selain Yang

Melaksanakan Fungsi

Pengawasan

Jafung Yg melaksana

kan Was

Jafung Yg melaksana

kan Was

Jafung Yg melaksana

kan Was

Jafung Yg melaksana

kan Was


2.1.3 Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata kerja Inspektorat Daerah, bahwa tugas dan fungsi

struktural Inspektorat:

1. Inspektur

Tugas Inspektur Daerah adalah memimpin pelaksanaan

tugas dan fungsi pada Inspektorat daerah yaitu

melaksanakan sebagian tugas bupati membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah serta dengan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan.

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya.

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan bupati.

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah.

f. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh

Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan

program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum,

hubungan masyarakat dan organisasi serta

pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan di lingkungan

Inspektorat Daerah.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan

pelaporan serta administrasi dan umum.

b. Pengelolaan dan pelayanan umum, hukum, hubungan

masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan

kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan, mengkonsep program dan rencana kerja

serta rencana kegiatan sub bagian perencanaan

berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai

pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai

dengan rencana.

b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan sub bagian perencanaan.

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing

bawahannya dalam tugasnya berdasarkan jabatan dan

kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran

pelaksanaan tugas secara benar.

d. Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas

bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh

hasil kerja yang optimal.

e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan

Inspektorat daerah dengan menghimpun kegiatan dari


masing-masing Inspektur pembantu untuk pelaksanaan

kegiatan.

f. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja

pengawasan tahunan.

g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen

pelaksanaan perubahan anggaran sesuai ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

h. Menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan dan

laporan program kegiatan dan statistik dari sekretariat dan

masing-masing inspektur pembantu wilayah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait

dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.

j. Menyiapkan dokumentasi, perpustakaan dan pengolahan

data pengawasan.

k. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun laporan

keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

l. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier,

pemberian penghargaan dan sanksi.

m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan subbagian

perencanaan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan

target hasil.

n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian

perencanaan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan


sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan

tugas; dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. Merencanakan, mengonsep program dan rencana kerja serta

rencana kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan



dengan rencana.

b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangan-

undangan yang terkait dengan subbagian Evaluasi dan

Pelaporan dan yang terkait dengan bidang tugasnya.

c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar.




e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan

Inspektorat Daerah dengan menghimpun kegiatan dari

masing-masing Inspektur Pembantu untuk pelaksanaan

kegiatan.

f. Menyusun program kegiatan pada sub bagian Evaluasi dan

pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

g. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan

Pejabat Fungsional untuk mendapatkan masukan dan

informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal.

h. Menghimpun, mengelola dan menyimpan laporan hasil

pengawasan aparat pengawasan.


i. Menginventarisasi hasil pengawasan dan memantau tindak

lanjut hasil pengawasan.

j. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan.

k. Menyusun statistik hasil pengawasan.

l. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan

kerjasama pengawasan.

m. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier,

pemberian penghargaan dan sanksi.

n. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian

Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan program kerja agar

sesuai dengan target hasil.

o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Evaluasi

dan Pelaporan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan

tugas.

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Subbagian Administrasi dan Umum

Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja

serta rencana kegiatan Subbagian Administrasi dan Umum



dengan rencana.

b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundangan-

undangan yang terkait dengan Subbagian Administrasi dan

umum.

c. Membagi Tugas, memberi petunjuk dan membimbing

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan

jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan

kelancaran pelaksanaan tugas secara benar.





e. Menyiapkan bahan pelayanan urusan administrasi umum,

organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga,

perlengkapan, kearsipan, serta pengelolaan administrasi

kepegawaian.

f. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk

keperluan rumah tangga Inspektorat daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang

inspektorat.

h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

i. Membuat laporan rutin di bidang kepegawaian.

j. Menyusun berkas usulan mutasi, kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, pensiun, diklat pegawai dan

administrasi kepegawaian lainnya.

k. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai

ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian

penghargaan dan sanksi.

l. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian

Administrasi dan Umum berdasarkan program kerja agar

sesuai dengan target hasil.

m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian

Administrasi dan Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi

pelaksanaan tugas.

n. Melaksanakn tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV

Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur


dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah, mengkoordinir pelaksanaan

tugas pejabat fungsional serta melaksanakan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur

Pembantu mempunyai fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan.

c. Pengendalian pelaksanaan tugas teknis pejabat fungsional.

d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

e. Pemeriksaan, reviu, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan.

f. Pelaksanaan fasilitasi, konsultasi dan asistensi dibidang

pengawasan.

g. Pelaksanaan joint audit dengan aparat pengawasan lainnya.

h. Pelaksanaan pembinaan urusan dan penyelenggaraan

pemerintahan desa.

i. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan; dan

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah

Inspektur Daerah.

4. Jabatan Fungsional

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. Kelompok jabatan fungsional meliputi :


1) Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi

pengawasan; dan

2) Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi selain

pengawasan.

c. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan

oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk :

c.1. Inspektur Pembantu untuk jabatan fungsional yang

melaksanakan fungsi pengawasan.

c.2. Inspektur untuk jabatan fungsional yang melaksanakan

fungsi selain pengawasan.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan

pengendalian internal Inspektur Daerah Kabupaten Blora didukung

oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

TABEL 2.2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2017

No Jabatan

PNS Golongan (Orang)

Jumlah

IV III II I

1. Inspektur 1 - - - 1

2. Sekretaris 1 - - - 1

3. Inspektur Pembantu

3 - - - 3

4. Kasubbag 1 2 - - 3

5. Auditor 3 7 - - 10

6. P2UPD 6 3 - - 9

7. Pranata Komputer - 1 - - 1

8. Staf - 7 6 - 13

Jumlah 16 21 5 - 41


Tabel 2.2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

Diklat struktural

No. Nama Diklat Jumlah Keterangan

1. Diklat PIM II 1 Inspektur Daerah

2. Diklat PIM III 4 Sekretaris

Irban Wilayah I

Irban Wilayah III

Irban Wilayah IV

3 Diklat PIM IV 3 Kasubag Perencanaan

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

Irban Wilayah II

Jumlah 8

Sumber Daya berupa aset

Sumber Daya berupa aset pada Inspektorat Daerah Kabupaten

Blora keadaan bulan Desember 2017 dapat dilihat dalam daftar

dibawah ini

Tabel 2.2.3. Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

No.

Uraian Jumlah Nilai

1. Tanah 4.700 m² 886.000.000

2. Peralatan dan Mesin 265 buah 2.894.967.600

3. Gedung dan bangunan

8 bangunan 3.646.488.308

4. Jaringan, Irigasi dan

Jaringan

5 jaringan 76.640.423

5. Aset Tetap lainnya 65 buku 14.078.000

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora periode RPJMD

2010-2015 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :


TABEL 2.14

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

No.

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target NSPK

Target IKK

Target

Indikator lainnya

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun

2011

2012

2013

2014

2015 2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan penyediaan Jasa surat Menyurat

500 lb meterai, 785 jasa pengiriman-286 LHP, 499 surat dinas

500 lb materai, 785 jasa pen

giriman


giriman


giriman


giriman

500 lb materai, 785 jasa pengir

iman

500 lb materai, 785 jasa pengir

iman

500 lb materai, 785 jasa pengiriman




100%

100%

100%

100%

100%

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

48 Rekening

48 Rek

48 Rek

48 Rek

48 Rek

48 Rek

48 Rek

48 Rek 48 Rek 48 Rek 48 Rek 100%

100%

100%

100%

100%

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

34 Unit 34 Unit

34

Unit

34

Unit

34

Unit

35 Unit

34

Unit

34

Unit

34 Unit 34 Unit 35 Unit 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

4 Kegiatan Penyedia

Jasa Administrasi Perkantoran

13 Orang 13

Ora

ng

13

Ora

ng

13

Ora

ng

13

Ora

ng

13

Orang

13

Orang

13

Orang

13

Orang

13

Orang

13

Orang

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%


5 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

22 macam

24 macam

22 macam

22 macam

22 macam

22 maca

m

24 maca

m

22 macam

22 macam

22 macam

22 macam

100%

100%

100%

100%

100%

6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

59 jenis 59 jenis

59 Jeni

s

61 jenis

61 jenis

58 jenis

59 jenis

59 Jenis

61 jenis 61 jenis 58 jenis

100%

100%

100%

100%

100%

7. Kegiatan barang

Cetakan dan Penggandaan

6 jenis

6

jenis

6

jenis

6

jenis

6

jenis

6 jenis

9 Jenis

9 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100%

100%

100%

100%

100%

8. Kegiatan Penyediaan komp instalasi listrik/pen

erangan barang

76 Buah 76 Bua

h

76 Bua

h

76 Bua

h

76 Bua

h

76 Buah

93 Buah

93 Buah

76 Buah

91 Buah

76 Buah

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan per UU

48 Buah

48 Bua

h

48 Bua

h

10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

490 Dos Snack dan 985 Dos

Total

490 Dos Snack dan 985

Dos Total


Dos Total


Dos Total


Dos Total

490 Dos Snack dan

985 Dos Total

1056 Dus

Snack dan 880

Dus Total

1056 Dos

Snack dan 880 dos

Total

1056 Dos

snack dan

750 dos total

1056 dos

snack dan

1080 dos

total

1100 dos

snack dan

792 dos total

131%

131%

122%

144%

128%

11 Rapat Koordinasi dan

66 kali 66 kali

66 kali

66 kali

66 kali

66 kali

66 kali

66 kali 66 kali 66 kali 66 kali 100%

100

%

100

%

100

%

100

%


Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan

Sarana & Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan

Kendaraan Dinas / Operasional

4 Unit

Mobil

4

unit Mob

il

4 unit

Mobil

100

%

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 unit AC dan 1 TV

2 AC,1 Kulkas,

2 AC, 1 TV

2 AC, 15 Taplak, 1 Amplifier

3 AC, 1 Soundsystem, 1 Mesin ketik, 1 TV,1

penghancur kertas

2 AC, 1 TV

2 AC,1 Kulkas,

2 AC,1 Kulkas,

2 AC, 1 TV

2 AC, 15 Taplak, 1 Amplifier

3 AC, 1 Soundsystem, 1 Mesin ketik, 1 TV,1 penghancur kertas

2 AC, 1 TV

100%

100

%

100

%

100

%

100

%

4. Pengadaan peralatan

gedung kantor

2 unit perangkat (1 laser + 1

UPS)

1 roll

meter, 2 monitor,1

printer pita

4 Laptop,

1PC, 1 tustel, 1 UPS

3PC,4UPS2

CPU3Printer pita 3

1Laptop,6no

tebook,1printer pita

2 unit pera

ngkat (1printer

1 roll meter

, 2 monitor,1

printer pita

1 roll meter

, 2 monitor,1

printer pita

4 Laptop, 1PC,

1 tustel, 1 UPS, 1monitor

3PC,4UPS2CPU3Print

er pita 3

printer tinta,2 monitor

1Laptop,6notebook,1p

rinter pita,1pr

inter tinta,1CPU,1U

2 unit perangkat

(1printer laser +1 UPS)

100%

100

%

100

%

100

%

100

%


, 1monitor

printer tinta,2 mon

itor

,1printe

r tinta,1

CPU,1UPS,1scanner,1mesin

absebsi4kamdig,1hardisk

laser +1 UPS)

PS,1scanner,1mesin

absebsi4kamdi

g,1hardisk

5. Pengadaan Mebelair

1 Unit meja rapat

1 lmri

buku, 1

set sofa,

11 kursi

kerja, 1

meja

rapat

1

lmri

bk,

20

kur

si

put

ar

20

kur

si

put

ar,

20

kur

si

lipat

1

set

kur

si

tam

u,1

rak

buk

u

1

unit

mej

a

rap

at

1 lmri

buku,

1 set

sofa,

11

kursi

kerja,

1

meja

rapat

1 lmri

buku,

1 set

sofa,

11

kursi

kerja,

1

meja

rapat

1 lmri

bk, 20

kursi

putar

20

kursi

putar,

20

kursi

lipat

1 set

kursi

tamu,1

rak

buku

1 unit

meja

rapat

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Perbaikan 1 gedung kantor

1

ban

gun

an

1 gedung

1 gedung

1 gedun

g

1

bangu

nan

1

bangu

nan

1 gedung

1 gedung

1 gedung

100%

100

% 100

% 100

%

7 Pemel. rutin/berkala Kendaraan dinas/Ope

7 mobil 28 spd motor

6 mbl & 28

spm

6

mbl

&

28

spm

6

mbl

&

28

spm

6

mbl

, 20

mtr

7 mobil

28 spd

motor

6 mbl & 28 spm

6 mbl

& 28

spm

6 mbl &

28 spm

6 mbl ,

20 mtr

7 mobil 28 spd motor

100%

100%

100%

100%

100%


rasional

8 Pemeliharaan rutin berkala

peralatan gedung kantor

50 unit

peralatan

60

unit

pera

lata

n

60

unit

pera

lata

n

50

unit

pera

lata

n

50

unit

pera

lata

n

50

unit

perala

tan

60

unit

perala

tan

60 unit

peralat

an

50 unit

peralat

an

50 unit

peralat

an

50 unit

peralat

an

100%

100

% 100

% 100

% 100

%

9 Rehab Sedang/ Berat Gedung

Kantor

1 gedung - - - 1 gedung

- - - - 1 gedung

- - - - 100%

-

3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Kelengkapannya

40 potong

- - - -

2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

44 stel

39Stel

44 Stel

39Stel 44 Stel 100%

100%

4 Program

peningkatan kapasitas SDM

1 Pendidikan dan pelatihan formal

-

5 Program

Peningkatan

sistem pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan


Kebijakan KDH

1. Pelaksanaan Pengawas

an Internal secara berkala

143 LHP, 1 dok reviu LKPD,12

dok rev SKPD

141

OP

&

LHP

142

OP

&

LHP

143

OP

143

LHP

, 1

Lap

Revi

u

LKP

D,

12

Lap.

Revi

u

SKP

D

143

LHP,

1 dok

rev.

LKPD,

12

dok.

Rev.

SKPD

141

OP &

LHP

142 OP

& LHP

143 OP

143

LHP, 1

Lap

Reviu

LKPD,

12 Lap.

Reviu

SKPD

143

LHP, 1

dok rev.

LKPD,

12 dok.

Rev.

SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

2. Penanganan Kasus pengadua

n dilingkungan

10 laporan

20

OP

&

LHP

40

OP

&

LHP

35

Obri

k

18

OP

&

LHP

10

lapora

n

20 OP

&

LHP

40 OP

& LHP

35 OP

& LHP

18 OP

& LHP

10

laporan

100%

100%

100%

100%

100%

3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

kebijakan KDH

PKS 45

karyawan,

20 org

PMPRB,

500 lap.

LHKASN, 5

bl

penangana

n ijazah

palsu, 15

org

Renaksi,

2XPKS

PKS

40

kary

awa

n

PKS

40

kary

awa

n

Bint

ek

50

ora

ng

45

org

PKS

, 20

org

PMP

RB,

5XP

KS

PKS

45kar

yawa

n, 20

org

PMPR

B,

500

lap.

LHKA

SN, 5

bl

penan

ganan

ijazah

palsu,

15

org

Rena

PKS

40

karya

wan

PKS 40

karyaw

an

Bintek

50

orang

45 org

PKS, 20

org

PMPRB,

5XPKS

PKS 45

karyaw

an, 20

org

PMPRB,

500

lap.

LHKAS

N, 5 bl

penang

anan

ijazah

palsu,

15 org

Renaksi

,

2XPKS

100%

100%

100%

100%

100%


ksi,

2XPK

S

4 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

30 OP- 30

lap

40

OP

40

OP

40

OP

36

OP

&la

por

an

30

OP-

30 lap

40 OP

40 OP

40 OP

36

OP&lap

oran

30 OP-

30 lap

100%

100

% 100

% 100

% 100

%

5 Evaluasi

Berkala Temuan Hasil Pengawasan

12 lap-12

bulan

12

lap

12

lap

12

lap

12

lap

12 lap

40 OP

& 40

lapora

n

20 OP

& 20

lapora

n

20 OP

& 20

laporan

20 lap

Ev, 1th

lap

online

12 lap-

12

bulan

333

%

166

%

166

%

166

%

100

%

6 Evaluasi pengawasan

pembangunan Daerah

40 lap

monev- 5

bulan, 5

lap ev.

AKIP

40 lap mon

ev, 5 lap AKIP

40 lap mon

ev, 5 lap AKIP

40 lap mon

ev, 5 lap AKIP

40 lap mon

ev, 5 lap AKIP

40 lap mone

v, 5 lap AKIP

28 OP

& 72

Lap

52 OP

& 72

Lap

48 OP

& 72

laporan

40 OP,

72 lap,

5 lap

ev.

AKIP

40 lap

monev-

5

bulan,

5 lap

ev.

AKIP

70% 130%

120%

100%

100%

7 Sosialisasi SPIP &

Perbup SPIP

50 orang -

50 RTP

SPIP

50

org

- 50

RTP

SPI

P

50

org

- 50

RTP

SPI

P

50

org

- 50

RTP

SPI

P

50

org

- 50

RTP

SPI

P

50

org -

50

RTP

SPIP

1

perbu

p,

100

org

1

perbup

, 100

org

1

perbup,

100 org

85

orang

50 org -

50 RTP

SPIP

200%

200%

200%

170%

100%

8 Sosialisasi Pengawas

an Penyelenggaraan Pemda

1xRakor

Pengawasa

n, 2 org

1x,

2

org

1x,

2

org

1x,

2

org

1x,

2

org

1x, 2

org

5

orang

5

orang

5 orang 5 orang 1xRako

r

Pengaw

asan, 2

org

250

% 250

% 250

% 250%

100%


9 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

terkait pengawasan daerah

116 box

arsip

116

box

arsi

p

116

box

arsi

p

116

box

arsi

p

116

box

arsi

p

116

box

arsip

3100 exemplar

3100

exempl

ar

3100

exempl

ar

1550

exsemp

lar

buku

116 box

arsip

100%

Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga Pemeriksa &

Aparat Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparat Aparatur Pengawasan

5 orang 6

orang

pemer

iksa

8

orang

pemeri

ksa

21

orang

pemerik

sa

10

orang

5 orang

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja & Keuangan

Penyusunan Renja, Renstra & Penetapan Kinerja

1 Renja, 1

Ev.Renja, 1

Penetapan

Kinerja,

Renstra

1

Renja

, 1 ev

renja,

1

Penet

apan

Kinerj

a

1

Renja,

1 ev

renja, 1

Penetap

an

Kinerja

1

Renja,

1

Ev.Renj

a, 1

Penetap

an

Kinerja,

Renstra


Tabel 2.15

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Uraian

Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Rasio antara Anggaran dan

Realisasi Tahun ke

Rata-rata

pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

Anggaran Realisas

i

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan penyediaan Jasa surat Menyurat

7.500.0

00

8.000.00

0

10.000.0

00

10.000.

000

10.000.

000

7.497.1

90

7.955.5

00

9.992.150 9.941.3

00

9.997.8

56

99,9

9

99,4

4

99,9

2

99,4

1

99,9

7

2 Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

25.200.

000

28.000.0

00

35.000.0

00

43.000.

000

48.000.

000

22.598.

251

26.130.

862

30.949.71

8

40.774.

041

46.192.

262

89,6

7

93,3

2

88,4

2

94,8

2

96,2

3

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaa

n Dan Perizinan

0 0 0 8.000.0

00

10.000.

000

0 0 0 6.643.6

50

8.016.4

50

- - - 83,0

4

80,1

6

4 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran

41.100.

000

41.300.0

00

43.800.0

00

52.500.

000

51.900.

000

41.100.

000

41.300.

000

43.200.00

0

49.700.

000

51.883.

875

100 100 98,6

3

94,6

6

99,9

6

5 Kegiatan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.000.0

00

8.000.00

0

9.750.00

0

12.000.

000

12.000.

000

4.951.5

00

7.198.3

00

9.748.400 11.966.

700

11.995.

500

99,0

3

89,9

8

81,2

4

99,7

2

99,9

6

6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

28.000.

000

30.000.0

00

39.500.0

00

40.000.

000

35.000.

000

28.000.

000

30.000.

000

39.500.00

0

39.995.

950

34.999.

250

100 100 100 99,9

8

99,9

9


7 Kegiatan

barang

Cetakan dan

Penggandaa

n

17.000.

000

17.500.0

00

24.750.0

00

25.000.

000

20.000.

000

16.999.

500

17.481.

815

24.606.46

8

24.711.

245

19.997.

425

99,9

9

99,8

9

99,4

2

98,8

4

99,9

8

8 Kegiatan Penyediaan komp instalasi listrik/penerangan

barang

4.000.0

00

7.500.00

0

7.000.00

0

13.500.

000

12.000.

000

4.000.0

00

7.292.0

00

6.988.500 13.269.

500

11.947.

100

100 97,2

2

99,8

3

98,2

9

99,5

6

9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU

5.000.0

00

5.000.00

0

6.000.00

0

9.000.0

00

9.000.0

00

4.940.5

00

4.795.0

00

5.974.500 8.147.5

00

8.368.0

00

98,8

1

95,9 99,5

8

90,5

3

92,9

8

1

0

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.

000

20.000.0

00

24.750.0

00

28.000.

000

25.000.

000

14.999.

250

19.624.

500

24.745.80

0

27.969.

700

24.954.

300

99,9

9

98,1

2

99,9

9

99,8

9

99,8

2

1

1

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

60.000.

000

105.000.

000

152.200.

000

155.65

0.000

146.67

5.000

60.000.

000

104.64

1.540

152.079.2

00

155.13

4.441

146.64

6.473

100 99,6

6

99,9

2

99,6

7

99,9

8

Program

Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur

1 Pembangunan Gedung

Kantor

0 0 0 0 50.000.

000

0 0 0 49.115.

000

98,2

3

2 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/

Opersioanal

750.00

0.000

745.10

5.000

99,3

5

3 Pengadaan

Perlengkapa

15.000. 19.750.0 31.500. 12.800. 13.125. 13.440. 19.750.00 30.000. 12.350. 87,5 93,0 100 95,2 94,0


n Gedung Kantor

000 14.440.0

00

00 000 000 000 000 0 000 000 7 4 9

4 Pengadaan peralatan gedung kantor

15.000.

000

41.750.0

00

82.500.0

00

98.500.

000

5.000.0

00

14.425.

000

39.556.

750

81.347.00

0

90.325.

000

4.742.0

00

96,1

7

94,7

5

98,6

0

91,7

0

94,8

4

5 Pengadaan Mebelair

27.000.

000

18.750.0

00

30.000.0

00

10.000.

000

5.000.0

00

26.230.

000

18.400.

000

28.890.00

0

9.950.0

00

4.000.0

00

97,1

5

98,1

3

96,3 99,5 80

6 Pemeliharaa

n rutin/berkala gedung kantor

10.000.

000

91.740.0

00

25.000.0

00

33.000.

000

13.000.

000

9.999.0

00

84.604.

000

25.000.00

0

32.967.

200

12.157.

750

99,9

9

92,2

2

100 99,9

0

93,5

2

7 Pemel. rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional

50.000.

000

90.000.0

00

114.750.

000

72.600.

000

50.000.

000

49.387.

944

88.032.

536

113.281.8

01

72.229.

512

49.938.

621

98,7

7

97,8

1

98,7

2

99,4

9

99,8

8

8 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

13.000.

000

13.000.0

00

20.000.0

00

13.000.

000

14.000.

000

12.903.

800

13.000.

000

19.599.70

0

12.505.

000

13.977.

375

99,2

6

100 97,9

9

96,1

9

99,8

4

9 Rehab Sedang/

Berat Gedung Kantor

0 0 0 13.000.

000

0 12.800.

000

98,4

6

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian

Dinas beserta Kelengkapannya

2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

10.000.

000

11.960.

000

10.000.00

0

11.800.

000

100 98,6

6


Program peningkatan kapasitas SDM

1 Pendidikan dan

pelatihan formal

Program Peningkatan sistem

pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

826.20

0.000

1.141.60

0.000

1.151.00

0.000

1.087.5

00.000

1.364.1

90.000

826.15

0.000

1.091.5

13.815

1.060.246

.552

1.063.1

59.557

1.344.4

61.810

99,9

9

95,6

1

92,1

1

97,7

6

98,5

5

2 Penanganan

Kasus pengaduan dilingkungan

36.000.

000

51.350.0

00

142.000.

000

70.000.

000

74.100.

000

36.000.

000

17.850.

000

118.601.4

30

59.331.

200

73.985.

000

100 34,7

6

83,5

2

84,7

6

99,8

4

3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan

KDH

10.000.

000

10.000.0

00

18.000.0

00

74.000.

000

124.05

0.000

10.000.

000

9.895.0

00

17.815.50

0

68.694.

700

116.03

4.350

100 98,9

5

98,9

7

92,8

3

93,5

4

4 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

40.000.

000

74.700.0

00

137.500.

000

95.250.

000

96.000.

000

40.000.

000

74.700.

000

137.500.0

00

94.980.

000

95.998.

500

100 100 100 99,7

1

99,9

9

5 Evaluasi Berkala Temuan

Hasil Pengawasan

25.000.

000

10.000.0

00

19.000.0

00

75.000.

000

37.500.

000

25.000.

000

9.983.0

00

15.780.00

0

69.025.

600

37.154.

300

100 99,8

3

83,0

5

92,0

3

99,0

8

6 Evaluasi pengawasan pembangunan Daerah

40.000.

000

97.500.0

00

100.000.

000

117.00

0.000

117.00

0.000

40.000.

000

94.269.

700

97.565.70

0

116.22

2.500

116.14

7.000

100 96,6

7

97,5

6

99,3

3

99,2

7

7 Sosialisasi SPIP & Perbup SPIP

30.000.

000

37.500.0

00

37.500.0

00

35.000.

000

30.000.

000

29.469.

200

29.153.

000

37.126.80

0

32.830.

600

27.295.

000

98,2

3

77,7

4

99,0

0

93,8

0

90,9

8


8 Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemda

20.000.

000

25.000.0

00

37.500.0

00

40.000.

000

10.825.

000

19.960.

000

24.560.

000

37.160.00

0

40.000.

000

10.612.

500

99,8 98,2

4

99,0

9

100 98,0

3

9 Pendataan

dan Penataan Dokumen/Arsip terkait pengawasan daerah

0 10.000.0

00

9.750.00

0

5.000.0

00

25.000.

000

0 9.538.5

00

9.750.000 4.900.0

00

25.000.

000

0 95,3

8

100 98 100

Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga Pemeriksa & Aparat Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

dan Aparat Aparatur Pengawasan

30.000.

000

52.370.0

00

150.000.

000

30.000.

000

3.000.0

00

29.867.

000

51.345.

000

120.020.0

00

29.386.

000

3.000.0

00

99,5

5

98,0

4

80,0

1

97,9

5

100

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja & Keuangan

Penyusunan Renja, Renstra & Penetapan Kinerja

5.000.0

00

0 0 5.000.0

00

3.000.0

00

5.000.0

00

0 0 4.993.0

00

2.919.1

00

100 0 0 99,8

6

97,3

0


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dalam

melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian

internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan

yang lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.

2. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-perundangan oleh OPD,

karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk

memahami dan mengimplementasikan regulasi yang

berlaku.

3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan

hasil pengawasan oleh OPD

4. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan

Keuangan Daerah Kabupaten Blora.

2.4.2. Peluang

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang

tercermin dalam RPJMD.

2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan

Evaluasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern

pemerintah.

3. Tersedianya sistem aplikasi dalam mendukung pelaporan,

penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan

keuangan.


4. Adanya Mitra seperti BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi

atas hasil Pengawasan di OPD Kabupaten Blora.

32

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan Good Governance.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat

Daerah.

3. Optimalisasi Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan

eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada OPD,

karena tahun sebelumnya belum semua OPD dievaluasi.

b. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan

terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus

dilaksanakan.

c. Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas pengawasan dan

penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

2. Faktor Ekternal

a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang

lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.

b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan oleh OPD.

c. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum

berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada OPD belum

maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

d. Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD

belum optimal.

33

Untuk mengatasi permasalahan yang ada diperlukan adanya

kebijakan :

1. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi

sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

2. Adanya sanksi yang diberikan kepada OPD atas Tindak Lanjut

hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah

ditetapkan.

3. Memberikan dukungan kepada Inspektorat dalam melaksanakan

tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan

Bermartabat” Misi ke-1 Bupati Blora terpilih : Mewujudkan

pemerintahan yang efektif, bersih KKN, dan demokratis melalui

reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik”

akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai

terwujudnya visi dan misi tersebut.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih berharap

kepada seluruh masyarakat Blora untuk membantu memberikan

dukungan dengan ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misinya

menuju masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala

Daerah mengharuskan setiap OPD bersama-sama melakukan

optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia

untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugas

pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan

pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.

34

3.3.Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Rencana Strategis

Kemendagri 2015- 2019 memuat sasaran strategis yang terkait

dengan tugas fungsi Inspektorat diantaranya:

a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan

penyelenggaraan pembangunan Daerah;

b) Menguatnya Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

c) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang

partisipatif, transparan,efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

d) Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan desa dalam pelayanan Masyarakat

e) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang

pemerintahan dalam negeri;

f) Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi

Sasaran tersebut terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Daerah Kabupaten Blora yaitu melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, melaksanakan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan

pemerintah desa.

Sasaran berikutnya yaitu Prioritas ini memiliki tema

“Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui

terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat

kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan

kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur

pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah

yang memadai, dan data kependudukan yang baik”.

Tujuan yang terkait dengan program kerja Inspektorat Daerah

Kabupaten Blora: Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya

35

investasi dan kemampuan fiskal daerah. Untuk mencapai tujuan

tersebut, ditetapkan sasaran yaitu: Terwujudnya tertib administrasi

Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta

efisiensi pemanfaatan APBD. Hal tersebut selaras dengan sasaran

yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Blora yaitu

Terwujudnya pengawasan yang profesional guna tercapainya tata

kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten

Blora.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Pada RPJMD

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap

lingkungan Internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta

memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Inspekorat Daerah

Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya,berdasarkan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan

pemerintah pada Inspektorat yang merupakan kondisi lingkungan

strategis Inspektorat, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi

dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal

(SWOT analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strenghts),

dan Kelemahan (Weakness). Lingkungan Eksternal meliputi Peluang

(Opportunity) dan Ancaman(Threaths).

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strenghts)

1) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten

Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Blora Nomor 11)

2) Adanya mekanisme pelaporan hasil audit Inspektorat

yang langsung ditujukan kepada Bupati yang berwenang

dalam pembuat kebijakan.

3) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

4) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan

pengawasan.

36

b. Kelemahan (Weakness)

1) Belum memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia

terutama Aparat Pengawasan

2) Terbatasnya Jumlah Auditor

3) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1) Adanya Tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan

Tata Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Blora

2) Adanya komitmen unsur pimpinan daerah Bupati dan

Kepala OPD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

dan bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

3) Adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya

dalam rangka penegakan hukum

b. Ancaman (Weakness)

1) Upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa pengecualian

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI

2) Mempercepat penyelesaian Tindak lanjut pemeriksaan

sampai dengan tuntas

3) Adanya tuntutan dari masyarakat dalam peningkatan

kinerja perangkat daerah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan isu-isu strategis yang

dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora selama 5 tahun

mendatang antara lain:

a. Lemahnya Koordinasi antar APIP.

b. Kualitas SDM yang belum memadai

c. Mempertahankan opini WTP

37

d. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

good governance.

e. Rendahnya Partisipasi obrik dalam penuntasan tindak lanjut.

f. Tuntutan masyarakat dalam peningkatan kinerja perangkat

daerah.

38

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Kabupaten Blora

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan berorientasi pada operasional visi dan misi. Tujuan

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang

akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun

mendatang.

Penetapan tujuan merupakan langkah penting dalam perjalanan

suatu organisasi. Tujuan tidak hanya penting pada saat kegiatan

akan dimulai, tetapi juga untuk pelaksanaan kegiatan untuk

selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh

perubahan internal dan eksternal.Oleh karenanya tujuan organisasi

juga harus menyesuaikan dengan perubahan.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora sebagai berikut :

“Terwujudnya pengawasan yang profesional guna tercapainya tata

kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di

Kabupaten Blora”.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora merupakan salah satu

dukungan terhadap pelaksanaan Visi Kepala Daerah yang tercermin

dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Aparat

pengawasan diharapkan mampu untuk mendeteksi adanya

penyimpangan atau ketidaktaatan terhadap ketentuan Peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Guna terwujudnya

penyelenggaraan pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel

perlu adanya profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah

yang selalu mengacu pada standar audit pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

menyajikan Laporan hasil Pemeriksaan dengan menjelaskan lingkup

pengujian pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang disampaikan kepada obyek yang

diperiksa dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengambil langkah langkah

perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat

39

memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi

secara lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek.

Sesuai dengan tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

beserta indikator kinerjanya disajikan sebagai berikut :

40

Tabel T-C.25. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke

2017 2018 2019 2020 2021

Mewujudkan

pengawasan yang

profesional guna

tercapainya tata

kelola

pemerintahan yang

efektif, efisien dan

akuntabel di

Kabupaten Blora

Meningkatnya

Akuntabilitas

Keuangan dan

Akuntabilitas

kinerja

Organisasi

Perangkat

Daerah

Status opini

Laporan

Keuangan

Daerah

WTP WTP WTP WTP WTP

Terselesaikanny

a penanganan

pengaduan

masyarakat

100% 100% 100% 100% 100%

Nilai Maturitas

SPIP

2,8 2,9 3 3,5 3,8

41

Nilai

Kapabilitas

APIP

2,8 3 3,25 3,5 3,8

Presentase

Jumlah

Temuan

internal dan

eksternal yang

ditindaklanjuti

90% 91% 92% 93% 94%



Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi yang memberikan

arah dan dukungan kepada pelaksanaan pengawasan dilingkup Inspektorat

Daerah Kabupaten Blora dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean

Government).

- Optimalisasi dalam pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan

- Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi APIP.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau

pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari

pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan

misi yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan yang ditetapkan adalah :

- Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam setiap

tahunnya.

- Menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rumusan Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

selama Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :


Tabel T C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat

Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih KKN, dan Demokratis melalui

Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya pengawasan

yang profesional guna

tercapainya tata kelola

pemerintahan yang efektif,

efisien dan akuntabel di

Kabupaten Blora

Meningkatnya

Akuntabilitas Keuangan

dan Akuntabilitas kinerja

OPD

Mempertahankan opini

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dengan

opini Wajar tanpa

Pengecualian

Mempertahankan opini

WTP dari BPK difokuskan

pada peningkatan

efektivitas sistem

pengawasan pada

perangkat daerah yang

ditekankan pada

pengelolaan keuangan,

aset daerah serta

kepatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan.

Terselesaikannya

penanganan pengaduan

masyarakat

Percepatan respon dan

penanganan atas

pengaduan masyarakat


Nilai Maturitas SPIP Peningkatan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah dengan

penguatan pengendalian

pada tiap-tiap organisasi

perangkat daerah

Nilai Kapabilitas APIP Peningkatan kompetensi

dan kapabilitas aparat

pengawasan

Presentase Jumlah

Temuan internal dan eksternal yang

ditindaklanjuti

Meningkatkan efektivitas

penyelesaian tindak lanjut

pada perangkat daerah

yang kategori penyelesaian

tindak lanjutnya rendah



6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora telah membuat rencana

program sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam

Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah

Kabupaten Blora dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 7

(tujuh) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan pengendalian

intern pemerintah. Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora serta Indikator Kinerja program

dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dapat dilihat dalam

tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten

Blora.

Program pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan KDH;

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan;

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


7. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi

Umum.

Sedangkan kegiatan dan kelompok sasaran untuk melaksanakan

program diatas, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan KDH :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan

Pemda;

c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH;

d. Kegiatan Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

f. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;

g. Kegiatan Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah;

h. Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan

penyusunan Perbup tentang SPIP;

i. Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

j. Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip terkait

pengawasan daerah

k. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparat Pengawasan :

a. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

a. Kegiatan Penyediaan surat menyurat;

b. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional;

d. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan


e. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor;

g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor;

i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan

Perundang-Undangan;

j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah;

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Kegiatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor;

c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

d. Kegiatan Pengadaan Mebeler;

e. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas /

operasional;

g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

Kantor;

h. Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor;

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Kegiatan Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan

penetapan kinerja OPD

b. Kegiatan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja OPD

c. Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA OPD

7. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi

Umum

a. Kegiatan Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah


b. Kegiatan Penyediaan honorarium tenaga pengamanan,

kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang

tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016 –

2021 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 tahun terakhir

sebagai berikut :

No

Tahun Anggaran

Alokasi Anggaran Inspektorat

(Rp)

1 2011 2.579.662.000

2 2012 1.208.000000

3 2013 2.827.664.000

4 2014 2.558.590.200

5 2015 2.426.000.000

Sedangkan estimasi anggaran Inspektorat untuk 5 tahun ke depan

diproyeksikan sebagai berikut :

No

Tahun Anggaran

Alokasi Anggaran Inspektorat

(Rp)

1 2017 3.785.500.000

2 2018 4.721.777.500

3 2019 5.702.550.000

4 2020 5.622.200.000

5 2021 5.797.000.000


Tabel C.27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Tujuan

Indikator

Kinerja

Tujuan

Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasara

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

program

(Outcome)

dan

Kegiatan

(Output)

Data

Capaian

pada

Tahun

awal

perencana

an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

Pera

ngkat

Daer

ah

Pena

nggu

ngja

wab

Lokas

i

Tahun Ke 1

2017

Tahun ke 2

2018

Tahun ke 3

2019

Tahun ke 4

2020

Tahun ke 5

2021

Kondisi Kinerja

pada Akhir

Periode Renstra

Perangkat

Daerah

Targ

et

Rp Target Rp Targ

et

Rp Targe

t

Rp Targe

t

Rp Targe

t

Rp

(1) (2) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terwujudnya

pengawasan

yang

profesional

guna

tercapainya

tata kelola

pemerintaha

n yang

efektif,

efisien dan

akuntabel di

Kabupaten

Blora

Meningkat

nya

Akuntabili

tas

Keuangan

dan

Akuntabili

tas kinerja

OPD

0

4

2

0

2

0

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalia

n

Pelaksanaan

Kebijakan

KDH

0

4

0

2

2

0

00

1

Pelaksanaan

pengawasan

internal

secara

berkala

Pemeriksaan

internal

secara

berkala

Jumlah

144

Laporan

Juml

ah

144

Lapo

ran

977.000

.000

Jumla

h 144

Lapora

n

1.025.0

00.000

Juml

ah

144

Lapo

ran

1.100.

000.00

0

Juml

ah

144

Lapor

an

1.350.

000.0

00

Juml

ah

144

Lapor

an

1.350.

000.00

0

864

6.052.0

00.000

Inspe

ktora

t

Kanto

r

Inspe

ktorat

0

4

0

2

2

0

00

3

Pengendalia

n

Managemen

Pelaksanaan

Kebijakan

KDH

PKS,PMPRB,

Renaksi

PPK,

LHKASN,

Reviu LKPD,

Reviu

laporan

keuangan

perangkat

daerah,

Reviu RKA,

Reviu

LKjIP,Penan

ganan Ijazah

Palsu

Jumlah 9

laporan

Juml

ah 9

lapor

an

1.017.0

00.000

Jumla

h 9

lapora

n

1.125.0

00.000

Juml

ah 9

lapor

an

1.025.

000.00

0

Juml

ah 9

lapor

an

1.025.

000.0

00

Juml

ah 9

lapor

an

1.025.

000.00

0

53

5.217.0

00.000

Inspe

ktora

t

Kab.

Blora

Kanto

r

Inspe

ktorat

Kab.

Blora

0

4

0

2

2

0

00

2

Penanganan

kasus

pengaduan

di

Penanganan

pengaduan

masyarakat

Prosentas

e 100 %

Pros

enta

se

100

81.400.

000

Prosen

tase

100 %

70.000.

000

Pros

enta

se

100

106.00

0.000

Prose

ntase

100

110.0

00.00

0

Prose

ntase

100

110.00

0.000

111 477.40

0.000

Inspe

ktora

t

Kab.

Kanto

r

Inspe

ktorat


lingkungan

pemerintah

daerah

% % % % Blora Kab.B

lora

0

4

0

2

2

0

00

6

Tindak

lanjut hasil

temuan

pengawasan

tersusunnya

laporan

tindak

lanjut hasil

pengawasan

Prosentas

e 90 %

Pros

enta

se

90 %

129.920

.000

Prosen

tase

90 %

140.00

0.000

Pros

enta

se 90

%

125.00

0.000

Prose

ntase

90 %

125.0

00.00

0

Prose

ntase

90 %

125.00

0.000

240

644.92

0.00

0

4

0

2

2

0

00

7

Koordinasi

pengawasan

yang lebih

komprehens

if

Rakor

pengawasan

antar APIP

dan

perangkat

daerah

Jumlah

12 Orang

Juml

ah

12

Oran

g

60.000.

000

Jumla

h 12

Orang

60.000.

000

Juml

ah

12

Oran

g

60.000

.000

Juml

ah 12

Oran

g

60.00

0.000

Juml

ah 12

Oran

g

70.000

.000

jUml

ah 60

orang

310.00

0.000

0

4

0

2

2

0

00

8

Evaluasi

berkala

temuan

hasil

pengawasan

Pemantauan

tindak

lanjut

Jumlah

12

Laporan

Juml

ah

12

Lapo

ran

47.000.

000

Jumla

h 12

Lapora

n

65.000.

000

Juml

ah

12

Lapo

ran

65.000

.000

Juml

ah 12

Lapor

an

75.00

0.000

Juml

ah 12

Lapor

an

75.000

.000

Juml

ah 60

Lapor

an

327.00

0.000

0

4

0

2

2

0

00

9

Evaluasi

pengawasan

pembangun

an daerah

Evaluasi

pembangun

an pada

perangkat

daerah

Jumlah

50

Laporan

Juml

ah

50

Lapo

ran

108.000

.000

Jumla

h 50

Lapora

n

100.00

0.000

Juml

ah

50

Lapo

ran

125.00

0.000

Juml

ah 50

Lapor

an

125.0

00.00

0

Juml

ah 50

Lapor

an

125.00

0.000

Juml

ah

200

Lapor

an

583.00

0.000

0

4

0

2

2

0

01

0

Sosialisasi

sistem

pengendalia

n intern

pemerintah

(SPIP) dan

penyusunan

Perbup

tentang SPIP

Maturitas

SPIP Level 3

Prosentas

e 100 %

Pros

enta

se

100

%

23.500.

000

Prosen

tase

100 %

20.000.

000

Pros

enta

se

100

%

23.000

.000

Prose

ntase

100

%

40.00

0.000

Prose

ntase

100

%

40.000

.000

Prose

ntase

100

%

146.50

0.000

0

4

0

2

2

0

01

1

Sosialisasi

pengawasan

penyelengga

raan

pemerintaha

n daerah

Peningkatan

pemahaman

penyelengga

raan

pemerintaha

n

Jumlah 5

Orang

Juml

ah 5

Oran

g

20.000.

000

Jumla

h 5

Orang

50.000.

000

Juml

ah 5

Oran

g

25.000

.000

Juml

ah 5

Oran

g

30.00

0.000

Juml

ah 5

Oran

g

30.000

.000

Juml

ah 30

Oran

g

155.00

0.000


0

4

0

2

2

0

01

2

Pendataan

dan

penataan

dokumen/ar

sip terkait

pengawasan

daerah

Tertatanya

dokumen

/arsip

terkait

pengawasan

Jumlah

1.500 Exp

- -

Jumla

h

1.500

Exp

5.000.0

00

Juml

ah

1.50

0

Exp

10.000

.000

Juml

ah

1.500

Exp

10.00

0.000

Juml

ah

1.500

Exp

15.000

.000

Juml

ah

7.500

Exp

40.000.

000

0

4

0

2

2

0

01

3

Penyelengga

raan Tata

Kelola

Pemerintaha

n Yang

Bersih

Penanganan

Saber Pungli

Prosentas

e 100%

Prosen

tase

100%

847.65

2.500

Pros

enta

se

100

%

1.181.

575.00

0

Prose

ntase

100%

1.200.

000.0

00

Prose

ntase

100%

1.200.

000.00

0

Prose

ntase

100%

4.447.6

52.500

0

4

0

2

2

1

Program

peningkata

n

profesionali

sme Tenaga

Pemeriksa

dan Aparat

Pengawasan

0

4

0

2

2

1

00

1

Pelatihan

pengembang

an tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan

Meningkatn

ya

kapabilitas

aparat

pengawasan

level 3

Prosentas

e 100%

Pros

enta

se

100

%

50.000.

000

Prosen

tase

100%

200.00

0.000

Pros

enta

se

100

%

50.000

.000

Prose

ntase

100%

50.00

0.000

Prose

ntase

100%

50.000

.000

Prose

ntase

100%

400.00

0.000

0

5

0

1

0

1

Program

Pelayanan

Administras

i

Perkantora

n

0

5

0

1

0

1

00

1

Penyediaan

jasa surat

menyurat

Pemenuhan

kebutuhan

surat

menyurat

Jumlah

2450

buah

Juml

ah

2450

bua

h

12.000.

000

Jumla

h

2450

buah

14.000.

000

Juml

ah

2450

buah

15.400

.000

Juml

ah

2450

buah

16.00

0.000

Juml

ah

2450

buah

17.000

.000

Juml

ah

12.25

0

buah

74.400.

000


0

5

0

1

0

1

00

2

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber

daya air dan

listrik

Terpenuhiny

a

pembayaran

telepon, air

dan listrik

Jumlah 4

Jenis

Juml

ah 4

Jeni

s

108.000

.000

Jumla

h 4

Jenis

100.00

0.000

Juml

ah 4

Jenis

160.00

0.000

Juml

ah 4

Jenis

160.0

00.00

0

Juml

ah 4

Jenis

160.00

0.000

Juml

ah 20

Jenis

688.00

0.000

0

5

0

1

0

1

00

6

Penyediaan

jasa

pemeliharaa

n dan

perizinan

kendaraan

dinas/opera

sional

Pemenuhan

kebutuhan

perijianan

kendaraan

dinas

Jumlah

36 Unit

Juml

ah

36

Unit

10.000.

000

Jumla

h 36

Unit

15.000.

000

Juml

ah

36

Unit

12.000

.000

Juml

ah 36

Unit

13.20

0.000

Juml

ah 36

Unit

14.000

.000

Juml

ah

216

Unit

64.200.

000

0

5

0

1

0

1

00

7

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

Terbayarnya

honor

pengelola

keuangan

Jumlah

13 Orang

Juml

ah

13

Oran

g

49.980.

000

Jumla

h 13

Orang

65.700.

000

Juml

ah

13

Oran

g

75.000

.000

Juml

ah 13

Oran

g

75.00

0.000

Juml

ah 13

Oran

g

75.000

.000

Juml

ah 65

Oran

g

340.68

0.000

0

5

0

1

0

1

00

8

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

Terpenuhiny

a kebutuhan

peralatan

kebersihan

kantor

Jumlah

12 bulan

Juml

ah

12

bula

n

20.000.

000

Jumla

h 12

bulan

20.000.

000

Juml

ah

12

bula

n

55.550

.000

Juml

ah 12

bulan

101.0

00.00

0

Juml

ah 12

bulan

103.00

0.000

Juml

ah 12

bulan

344.55

0.000

0

5

0

1

0

1

01

0

Penyediian

alat tulis

kantor

Terpenuhiny

a kebutuhan

ATK

Jumlah

45 Jenis

Juml

ah

45

Jeni

s

73.500.

000

Jumla

h 45

Jenis

75.000.

000

Juml

ah

45

Jenis

52.800

.000

Juml

ah 45

Jenis

54.00

0.000

Juml

ah 45

Jenis

55.000

.000

Juml

ah

225

Jenis

310.30

0.000

0

5

0

1

0

1

01

1

Penyediaan

barang

cetakan dan

penggandaa

n

Terpenuhiny

a kebutuhan

barang

cetak dan

penggandaa

n

Jumlah 6

Jenis

Juml

ah 6

Jeni

s

27.000.

000

Jumla

h 6

Jenis

28.000.

000

Juml

ah 6

Jenis

30.800

.000

Juml

ah 6

Jenis

32.00

0.000

Juml

ah 6

Jenis

33.000

.000

Juml

ah 30

Jenis

150.80

0.000

0

5

0

1

0

1

01

2

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/pener

angan

bangunan

kantor

Terpenuhiny

a kebutuhan

peralatan

listrik

Jumlah

46 Buah

Juml

ah

46

Bua

h

15.000.

000

Jumla

h 46

Buah

15.000.

000

Juml

ah

46

Bua

h

16.500

.000

Juml

ah 46

Buah

17.00

0.000

Juml

ah 46

Buah

18.000

.000

Juml

ah

296

Buah

81.500.

000


0

5

0

1

0

1

01

5

Penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Terpenuhiny

a kebutuhan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

Jumlah

58 Buah

Juml

ah

58

Bua

h

11.000.

000

Jumla

h 58

Buah

11.000.

000

Juml

ah

58

Bua

h

12.000

.000

Juml

ah 58

Buah

13.00

0.000

Juml

ah 58

Buah

14.000

.000

Juml

ah

348

Buah

61.000.

000

0

5

0

1

0

1

01

7

Penyediaan

makanan

dan

minuman

Terpenuhiny

a kebutuhan

makan

minum

Jumlah

12 Mamin

Bulan

Juml

ah

12

Mam

in

Bula

n

36.000.

000

Jumla

h 12

Mamin

Bulan

35.000.

000

Juml

ah

12

Mam

in

Bula

n

34.000

.000

Juml

ah 12

Mami

n

Bula

n

35.00

0.000

Juml

ah 12

Mami

n

Bulan

35.000

.000

Juml

ah 72

Bula

n

175.00

0.000

0

5

0

1

0

1

01

8

Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Terpenuhi

jumlah

perjalanan

dinas luar

daerah

Jumlah

66 kali

Juml

ah

66

kali

200.400

.000

Jumla

h 66

kali

250.00

0.000

Juml

ah

66

kali

181.50

0.000

Juml

ah 66

kali

182.0

00.00

0

Juml

ah 66

kali

183.00

0.000

Juml

ah

396

Kali

996.90

0.000

0

5

0

1

0

2

Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

0

5

0

1

0

2

00

5

Pengadaan

kendaraan

dinas /

operasional

Tersedianya

Kendaraan

dinas yang

memadai

Jumlah 5

Unit

Juml

ah 5

Unit

85.000.

000

- -

Juml

ah

10

Unit

250.00

0.000

Juml

ah 10

Unit

250.0

00.00

0

Juml

ah 10

Unit

250.00

0.000

Juml

ah 40

Unit

835.00

0.000

0

5

0

1

0

2

00

7

Pengadaan

perlengkapa

n gedung

kantor

Tersedianya

Perlengkapa

n gedung

kantor yang

memadai

Jumlah 4

jenis

Juml

ah 4

jenis

100.000

.000

Jumla

h 4

jenis

25.000.

000

Juml

ah 4

jenis

150.00

0.000

Juml

ah 4

jenis

175.0

00.00

0

Juml

ah 4

jenis

175.00

0.000

Juml

ah 24

jenis

625.00

0.000

0 0 0 00 Pengadaan

peralatan

gedung

Tersedianya

peralatan

gedung

Jumlah Juml

ah

10

57.500. Jumla

h 10

88.925. Juml

ah

10

55.000 Juml

ah 10

56.00 Juml

ah 10

57.000 Juml

ah 60

314.42


5 1 2 9 kantor

kantor

10 Unit Unit 000

Unit 000

Unit .000

Unit 0.000

Unit .000

Unit 5.000

0

5

0

1

0

2

01

0

Pengadaan

mebelair

Tersedianya

Mebelair

Kantor yang

memadai

Jumlah 6

jenis

Juml

ah 6

jenis

172.700

.000

Jumla

h 6

jenis

70.000.

000

Juml

ah 6

jenis

50.000

.000

Juml

ah 6

jenis

50.00

0.000

Juml

ah 6

jenis

50.000

.000

Juml

ah 6

jenis

392.70

0.000

0

5

0

1

0

2

02

2

Pemeliharaa

n rutin /

berkala

gedung

kantor

Terpeliharan

ya gedung

kantor

Jumlah 1

Unit

Juml

ah 1

Unit

98.000.

000

Jumla

h 1

Unit

25.000.

000

Juml

ah 1

Unit

25.000

.000

Juml

ah 1

Unit

25.00

0.000

Juml

ah 1

Unit

25.000

.000

Juml

ah 1

Unit

198.00

0.000

0

5

0

1

0

2

02

4

Pemeliharaa

n rutin /

berkala

kendaraan

dinas /

operasional

Jumlah

kendaraan

dinas

operasional

yang

terpelihara

Jumlah

36 unit

Juml

ah

36

unit

80.000.

000

Jumla

h 41

Unit

82.000.

000

Juml

ah

46

Unit

100.00

0.000

Juml

ah 46

Unit

100.0

00.00

0

Juml

ah 46

Unit

100.00

0.000

Juml

ah

215

unit

462.00

0.000

0

5

0

1

0

2

02

8

Pemeliharaa

n rutin /

berkala

peralatan

gedung

kantor

Tersedianya

peralatan

kantor yang

memadai

Jumlah

50 Unit

Juml

ah

50

Unit

15.000.

000

Jumla

h 50

Unit

25.000.

000

Juml

ah

50

Unit

20.000

.000

Juml

ah 50

Unit

20.00

0.000

Juml

ah 50

Unit

20.000

.000

Juml

ah

300

Unit

100.00

0.000

0

5

0

1

0

2

04

2

Rehabilitasi

sedang/bera

t gedung

kantor

Tersedianya

gedung

kantor yang

memadai

- - - - - - - - Juml

ah 1

unit

150.00

0.000

Juml

ah 2

Unit

150.00

0.000

0

5

0

1

0

3

Program

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

0

5

0

1

0

3

00

5

Pengadaan

pakaian

khusus

hari-hari

tertentu

Terpenuhi

pakain

khusus

Jumlah

46 Buah

Juml

ah

46

Bua

16.100.

000

Jumla

h 46

Buah

22.500.

000

Juml

ah

46

Bua

30.000

.000

Juml

ah 46

Buah

30.00

0.000

Juml

ah 46

Buah

30.000

.000

Juml

ah

276

128.60

0.000


h h Buah

0

5

0

1

0

6

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

0

5

0

1

0

6

00

5

Penyusunan

rencana

strategis,

rencana

kinerja dan

penetapan

kinerja

SKPD

Jumlah

laporan

kinerja yang

disusun

Jumlah 4

Dokumen

Juml

ah 4

Dok

ume

n

4.000.0

00

Jumla

h 4

Doku

men

1.000.0

00

Juml

ah 4

Dok

ume

n

10.000

.000

Juml

ah 4

Doku

men

10.00

0.000

Juml

ah 4

Doku

men

10.000

.000

Juml

ah 24

Doku

men

35.000.

000

0

5

0

1

0

6

00

6

Penyusunan

laporan

akuntabilita

s kinerja

SKPD

Tersusunny

a laporan

akuntabilita

s kinerja

perangkat

daerah

Jumlah 1

Laporan

Juml

ah 1

Lapo

ran

2.000.0

00

Jumla

h 1

Lapora

n

1.000.0

00

Juml

ah 1

Lapo

ran

3.000.

000

Juml

ah 1

Lapor

an

3.000.

000

Juml

ah 1

Lapor

an

3.000.

000

Juml

ah 6

Lapor

an

12.000.

000

0

5

0

1

0

6

00

7

Penyusunan

RKA dan

DPA SKPD

Tersusunny

a RKA dan

DPA SKPD

Jumlah 2

Dokumen

Juml

ah 2

Dok

ume

n

-

Jumla

h 2

Doku

men

-

Juml

ah 2

Dok

ume

n

5.000.

000

Juml

ah 2

Doku

men

5.000.

000

Juml

ah 2

Doku

men

5.000.

000

Juml

ah 12

Doku

men

15.000.

000

0

5

0

1

0

9

Program Peningkatan

Kelancaran Pelayanan dan

Administrasi Umum

0

5

0

1

0

9

00

1

Penyediaan

honorarium

tenaga

kontrak

daerah

Terbayarnya

honorarium

tenaga

kontrak

daerah

Jumlah 2

Orang

Juml

ah 2

Oran

g

33.500.

000

- -

-

-

- -

- -

Juml

ah 2

Oran

g

33.500.

000

0

5

0

1

0

9

00

3

Penyediaan

honorarium

tenaga

pengamana

n,

kebersihan,

sopir dan

tenaga lepas

terbayarnya

honorarium

4 tenaga

pengamana

n & 1 tenaga

kebersihan

Jumlah 5

Orang

Juml

ah 5

Oran

g

45.000.

000

Jumla

h 5

Orang

45.000.

000

- -

- -

- -

Juml

ah 10

Oran

g

90.000.

000


lainnya

3.785.5

00.000

4.721.7

777.50

0

5.239.

125.00

0

5.622.

200.0

00

5.797.

000.00

0

25.479.

027.50

0



Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun

kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 untuk

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 terdapat 7 Misi

yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-7 Misi yang telah

ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora melaksanakan misi ke-1

RPJMD Kabupaten Blora tahun 2016 – 2021, yaitu : Misi ke-1 :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih dari KKN dan Demokratis

melalui Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik”

Guna mewujudkan Misi dari Kepala Daerah maka ditetapkan

Tujuan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Blora yaitu “Mewujudkan

pengawasan yang profesional guna tercapainya tata kelola pemerintahan

yang efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Blora” dengan sasaran

“Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas kinerja

Organisasi Perangkat Daerah”.

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora menetapkan tujuan, sasaran

strategis dan indikator periode 2016-2021 sebagai berikut :


Tabel C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode

RPJMD Tahun 0 Tahun

1 Tahun 2 Tahun

3 Tahun

4 Tahun

5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Status Opini Laporan Keuangan Daerah

WTP dengan Catatan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP

2 Terselesaikannya

Penanganan Pengaduan Masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Nilai Maturitas SPIP - 2,8 2,9 3 3,5 3,8 3,8

4 Nilai Kapabilitas APIP - 2,8 3 3,25 3,5 3,8 3,8

5 Persentase Jumlah Temuan Internal dan

Eksternal yang Ditindaklanjuti

90% 90% 91% 92% 93% 94% 94%


BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah)

Inspektorat Tahun 2017-2021 adalah sesuai dengan masa berlaku

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Blora yaitu tahun 2016-2021. Pada saat Rencana Strategis Inspektorat

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 belum tersusun dan untuk

menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan

dokumen perencanaan, maka Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ini menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Inspektorat

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun

2017-2021 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima

tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan

fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. Renstra ini memuat

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka

menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat

Daerah Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 agar dapat berjalan dengan

baik, memerlukan dukungan koordinasi dan kerja sama dari

seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu unit kerja dan

aparatur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Blora agar

mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya dan


melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam

Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun

2017-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk

tiap tahunnya dalam menjaga konsistensi dan keselarasan

strategis, kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra

Perangkat Daerah.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian

target-target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun

2017-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan

Renstra Perangkat Daerah secara berkala.

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat

nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat

dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2017-2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

BUPATI BLORA

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR

TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-

2021

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan

dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non

kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun

yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses

penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan

harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten

Blora Tahun 2017-2021

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten

Blora Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang

memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah

Kabupaten Blora kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political planning

Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan

dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian

integral dari suatu sistem pemerintahan daerah.

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi

manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara

efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal

pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional,

terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Daerah

Kabupaten Blora sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib

menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan

dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun

2017 – 2021. RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 –

2021 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya

tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah

Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan

Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

Dasar hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

(Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan


3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun

2015 tetang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 4

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);


Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);


Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031


Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora Rencana

Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 5


Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah

Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blora Nomor 6);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

I.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

disusun dengan maksud untuk memberikan arah atau acuan /

pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dalam

melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang

bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah

dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora ini

mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat Daerah selama

periode tahun 2016-2021. Sistematika penyajian Rencana strategis

(Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora periode tahun 2016 -

2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

1.2 Latar Belakang

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra

Provinsi

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah




BAB VIII PENUTUP

kata pengantar - inspektorat.blorakab.go.id · tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi...

Documents