kata pengantar - lamongankab.go.id · ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terutama...
TRANSCRIPT
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Dengan mengucap syukur atas rahmat dan hidayah Allah
SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2017 dapat
terselesaikan. Dasar dari penyusunan LKjIP adalah PERMENPAN
Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) pada dasarnya merupakan wujud dari pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di daerah dalam
setiap tahun anggaran berjalan yang disusun berdasarkan Rencana
Strategis (Renstra) SKPD Bappeda Kabupaten Lamongan dan RPJMD
Kabupaten Lamongan 2016-2021.
Dengan adanya penyusunan LKjIP ini diharapkan adanya tolak
ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terutama dalam segi
penggunaan dana, baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi
serta APBN.
Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi aparatur di
lingkungan Bappeda khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam
mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah
ditetapkan.
Lamongan, Januari 2018
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MURSYID, M.SiPembina Utama Muda
NIP.19590517 198701 1 003
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017i
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari
pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat,
martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam
pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan
pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan
keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah
pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan
dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan
yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel
merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha
mewujudkan visi, misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita
masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber
daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah
ditetapkan. Guna memenuhi harapan tersebut, Bappeda Kabupaten
Lamongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2017 yang merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksaan tugas
pokok dan fungsi beserta kewenangan penelolaan sumber daya
sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja selama kurun waktu satu
tahun anggaran.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 1
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Bappeda Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur
pelaksana pemerintah dibidang perencanaan daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas membantu
Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas penyelengggaraan
sebagian urusan pemerintah daerah dan berkewajiban untuk
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi
dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas Laporan Kinerja. Penyusunan
laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan
prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran kinerja
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan
Tahun 2017, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten
Lamongan 2016–2021, yang merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2017 Bappeda Kabupaten
Lamongan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017, serta
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah Kabupaten Lamongan.
1.2BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 2
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 19
Tahun 2017, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Kedudukan dan Tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah
yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan
strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,
pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;
b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
c. koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
d. koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan
pembangunan daerah;
e. koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan
pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah
yang menjadi kewenangan daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 3
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
1.2.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program dan Evaluasi
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum
c. Bidang Ekonomi, membawahi:
1. Sub Bidang Pertanian
2. Sub Bidang Perekonomian
3. Sub Bidang Pengembangan Usaha
d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
1. Sub Bidang Prasarana Wilayah
2. Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal
3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
e. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
3. Sub Bidang Pemerintahan
f. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
1. Sub Bidang Data dan Informasi
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bidang Program Pembangunan
g. UPT Badan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 4
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan selengkapnya
diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :
1. Sekretariat
a. Tugas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 5
Sub Bidang SDADan Lingkungan
Hidup
Sub BidangProgram
Pembangunan
Sub BidangPemerintahan
Sub BidangPengembanga
n Usaha
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan
dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis
dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan aset,
hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Badan.
b. Fungsi
pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran
dan perundang-undangan;
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja
sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum,
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset
perangkat daerah, dan urusan rumah tangga;
pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
perangkat daerah;
pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan
pertanggungjawaban keuangan dan kinerja;
pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan
semua satuan unit kerja di lingkungan badan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub
Bagian Umum ; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Program dan
Evaluasi, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :
1). Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 6
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk
hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi
tanggung jawab badan;
menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan
formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan
masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP,
DUK, sumpah/janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan
pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin
pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis
dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi
ASN dan lainnya;
menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan
habis pakai badan;
melakukan penyusunan dan evaluasi organisasi serta
ketatalaksanaan;
melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,
penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah-naskah
dinas;
melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi
perjalanan dinas dan keprotokolan;
melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;
melakukan administrasi kepegawaian;
menyusun rancangan usulan produk hukum daerah;
melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan
informasi publik; dan
melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
sesuai tugas dan fungsinya.
2). Sub Bagian Keuangan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 7
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan
dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab badan;
menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana badan;
melakukan inventarisasi, administrasi, penyusunan menyusun
laporan pertanggungjawaban aset perangkat daerah;
menghimpun data dan informasi keuangan dalam rangka
penyusunan program anggaran badan;
melakukan administrasi perbendaharaan keuangan badan;
menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja di lingkungan badan;
melaksanakan akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban
anggaran;
menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan
keuangan badan;
penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara,
penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan;
mendukung penyusunan rencana strategis dan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) badan; dan
melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
sesuai tugas dan fungsinya.
3). Sub Bagian Program Dan Evaluasi
menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan
pelaporan;
menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka
panjang;
menyusun rencana kerja dan anggaran;
mengelola data dan informasi program dan kegiatan dinas;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 8
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
badan;
menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan
perjanjian kinerja;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Fisik dan Prasarana
a. Tugas
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.
b. Fungsi
penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang fisik
dan prasarana yang kegiatannya meliputi sub bidang
prasarana wilayah, sub bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika dan sub bidang lingkungan hidup dan penanaman
modal, sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan bidang fisik dan prasarana;
pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan bidang fisik dan prasarana;
pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
bidang fisik dan prasarana;
pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan bidang fisik dan
prasarana; dan
melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 9
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Fisik dan Prasarana
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang dibantu
oleh 3 (tiga) sub bidang yaitu :
1) Sub Bidang Prasarana Wilayah, mempunyai tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
serta pertanahan dan penanggulangan bencana;
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
serta pertanahan dan penanggulangan bencana;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,
kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman serta pertanahan dan penanggulangan
bencana;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
serta pertanahan dan penanggulangan bencana;
melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang, kecuali sub urusan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
dan penanggulangan bencana; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 10
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
2) Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal, mempunyai tugas
:
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan
informatika;
melakukan koordinasi perumusan target pencapaian sasaran,
indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan perhubungan,
penanaman modal dan komunikasi dan informatika;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan perhubungan, penanaman modal dan
komunikasi dan informatika;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan
informatika;
melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan perhubungan,
penanaman modal dan komunikasi dan informatika; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum
dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata
ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 11
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM,
pekerjaan umum dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan
umum;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum
dan tata ruang, kecuali sub urusan pekerjaan umum;
melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan lingkungan
hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan tata ruang,
kecuali sub urusan pekerjaan umum; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Ekonomi
a. Tugas
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
b. Fungsi
penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang
ekonomi yang meliputi sub bidang pertanian; sub bidang
perekonomian dan sub bidang pengembangan usaha;
pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan bidang ekonomi;
pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan bidang ekonomi;
pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
bidang ekonomi;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 12
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan
inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan
bidang ekonomi;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang,
yaitu :
1) Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan,
pariwisata;
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian,
perdagangan, pariwisata;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
urusan koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan,
pariwisata;
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan koperasi dan
UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 13
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
2) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta
pangan;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta
pangan;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
urusan pertanian, kelautan dan perikanan, serta pangan;
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan pertanian,
kelautan dan perikanan, serta pangan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Sub Bidang Pengembangan Usaha, mempunyai tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
melakukan kordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
urusan urusan tenaga kerja, keuangan dan pembiayaan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 14
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja,
keuangan dan pembiayaan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Sosial Dan Pemerintahan
a. Tugas
Perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan.
b. Fungsi
penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sosial
dan pemerintahan yang kegiatannya meliputi sub bidang
pendidikan, dan kebudayaan; sub bidang kesejahteraan sosial
dan sub bidang pemerintahan; pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan bidang sosial dan pemerintahan; pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan bidang sosial dan pemerintahan; pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
bidang sosial dan pemerintahan;
pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan bidang sosial dan
pemerintahan;
pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan
penanggulangan kemiskinan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 15
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sosial Dan
Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sosial Dan
Pemerintahan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan kesehatan, sosial, transmigrasi,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
bidang urusan kesehatan, sosial, transmigrasi, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.;
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan kesehatan,
sosial, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
melaksanakan perumusan dan sinkronisasi perencanaan
penanggulangan kemiskinan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 16
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
2) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan,
kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan;
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan
dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,
perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan,
kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan;
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan pendidikan,
kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan
olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :
menyusun program dan kegiatan perencanaan pembangunan
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD,
inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan
pengembangan serta sekretariat daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 17
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol,
trantibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat
daerah.;
melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,
sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian
dan pengembangan serta sekretariat daerah;
melaksanakan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD,
inspektorat, kesbangpol, trantibum, penelitian dan
pengembangan serta sekretariat daerah.;
melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat
dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, trantibum,
penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan
a. Tugas
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian
perencanaan pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan.
b. Fungsi
penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang data,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 18
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
evaluasi dan pelaporan yang kegiatannya meliputi sub bidang
data dan informasi, sub bidang evaluasi dan pelaporan, dan
sub bidang program pembangunan; pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan bidang data, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya
bidang data, evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan bidang data,
evaluasi dan pelaporan; dan.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Data, Evaluasi Dan
Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang data, Evaluasi Dan
Pelaporan yang dibantu oleh (tiga) Sub Bidang yaitu :
1) Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas :
menghimpun data dan menyiapkan bahan data dan informasi;
menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan data dan
informasi.; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan;
menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan; dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 19
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2.3Gambaran Umum Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai
salah satu lembaga di daerah yang melaksanakan kewenangan
otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di
bidang Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peranan yang
cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas
pembangunan di Daerah. Penataan kelembagaan dan organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
1. Personil
Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya
dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai
dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi
kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Lamongan hingga akhir
Desember 2017 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 20
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Tabel 1.1Data Pejabat Struktural
BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2017
Tabel 1.2Data PNS, CPNS dan Tenaga KontrakBAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 21
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Tabel 1.3Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin,
Pendidikan danDisiplin Ilmu di BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2017
N
OGOLONGAN
JENIS
KELAMINPENDIDIKAN
1 Pembina Utama Muda L : 1 Orang S-2 : 1 Orang2 Pembina Tingkat I L : 1 Orang S-2 : 1 Orang3 Pembina (IV/a) P : 5 Orang S-2 : 4 Orang
S-1 : 1 Orang4 Penata Tingkat I ( III/d ) L : 5 Orang S-2 : 1 Orang
P : 5 Orang S-1 : 9 Orang5 Penata ( III/c ) L : 2 Orang S-2 : 2 Orang
P : 3 Orang S-1 : 3 Orang6 Penata Muda Tingkat I ( III/b ) L : 5 Orang S-1 : 9 Orang
P : 4 Orang 7 Penata Muda (III/a) L : 4 Orang S-1 : 6 Orang
P : 2 Orang 8 Pengatur (II/c) L : 1 Orang D1 : 1 Orang Pengatur Muda ( II/a ) L : 1 Orang SM
A
: 1 Orang
10 Juru Tingkat I (I/d) L : 1 Orang SM
P
: 1 Orang
12 Tenaga Kontrak L : 7 Orang S-1 : 6 OrangP : 2 Orang SM
P
: 3 Orang
TOTAL L : 28 Orang SM
P
: 4 Orang
P : 21 Orang SM
A
: 1 Orang
Total : 49
Orang
D1 : 1 Orang
S-1 : 34
Orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 22
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
S-2 : 9 Orang
1.2.4Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran
yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem
perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yaitu : a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar
daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat
dan Daerah;c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau
menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara
administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang
meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk
berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015
sebanyak 1.342.466 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672.836
jiwa dan perempuan 669.630 jiwa.
Dengan gambaran sekilas tentang kondisi Kabupaten Lamongan,
tentunya BAPPEDA menghadapi berbagai permasalahan dalam
membuat perencanaan yang partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 23
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
sesuai dengan harapan stakeholder. Adapun permasalahan yang
dihadapi antara lain :
a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan
dokumen perencanaan yang telah dibuat;
b. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
c. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
d. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
e. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung
perencanaan yang lebih berkualitas.
f. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung
penyusunan rencana.
g. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data
pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta
pengendalian perencanaan pembangunan.
1.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan
secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan
menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu
strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 24
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Adapun Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan di
Kabupaten Lamongan adalah :
1. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit
yang dilaksanakan oleh Auditor;
2. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari
tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
3. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah
sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat
vital untuk mencapai target tersebut.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi
acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
untuk mewujudkan perencanaan yang terintegrasi.
1.3 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjIP) dari Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini adalah :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 25
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817)
c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas
Laporan Kinerja;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
h. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 26
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Sebagaimana Peraturan Presiden RI No 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunujuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini
disusun dengan maksud untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
Pemerintah Bappeda Kabupaten Lamongan dalam satu tahun anggaran
yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Bappeda Kabupaten Lamongan adalah sebagai sarana bagi
Bappeda Kabupaten Lamongan dalam menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya
yang telah dipercayakan kepada Bappeda Kabupaten Lamongan.
Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai
umpan balik untuk memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan
masa yang akan datang.
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 27
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum
organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan
perjanjian kinerja tahun 2017 yang tertuang dalam dokumen
perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran Badan Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2017
meliputi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
tahun 2016-2021 dan perjanjian kinerja tahun 2017.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Instansi, Pada sub bab ini disajikan
capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran
kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut:
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun
2017;
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan
target Renstra
3. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan
4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3.2 Realisasi Anggaran tahun 2017
BAB IV PENUTUP
1. KESIMPULAN
2. SARAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 28
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan
keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan
dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Di
dalam perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang
harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.
Peraturan Bupati kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2017
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.
Dengan penetapan tugas dan fungsi tersebut maka Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan juga
berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;
b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputipenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;
c. koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaanserta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
d. koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaanpembangunan daerah;
e. koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaanpembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerahyang menjadi kewenangan daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20171
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Dalam rangka Mengoptimalisasi tupoksi serta melaksanakan
secara efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan berpedoman pada
dokumen perencanaan yang terdapat pada :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan
3. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun
2017
2.1 RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
2.1.1 Visi
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan
berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan
mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara
masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam
merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:
”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah
Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20172
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara
komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna
yang terkandung di dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala
potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah
Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan
tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang
sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan
kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan
lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga
mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan
ditingkat Global.
2.1.2Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan
2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing” ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.
Misi 1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20173
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan
komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan
pembangunan di masa yang akan datang.
Misi 2.
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai
berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten
Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali
dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi
daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian,
perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
Misi 3.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur
dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih
serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya
dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur
dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20174
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) danpelayanan publik yang
profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan
kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Misi 5
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan
damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat
melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan
papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang
aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan
budaya.
2.2RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi
pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini
menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan
kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.
Bappeda Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis
selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD 2016 – 2021 yang
berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20175
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau mungkin timbul.
Dalam menyusun rencana stratejik berpedoman pada visi dan
misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut :
1. Visi dan Misi
Visi Kabupaten Lamongan 2016 - 2021 sebagai berikut :
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan
nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda. Bappeda
memiliki keterkaitan dengan misi Kabupaten Lamongan yaitu Misi ke 4
yaitu :
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik”
Misi ini dimaksudklan untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang
profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan
dan aspirasi masyarakat.
2.3 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sebagaimana misi yang telah diuraikan diatas, maka untuk
mewujudkan misi tersebut Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran
yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan :
Misi Empat “Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi
pemenuhan pelayanan publik ”, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20176
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik “
Sasaran :
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan
Berorientasi Hasil
Tabel 2.1Tujuan – Sasaran
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau
penghargaan dan sanksi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20177
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Bappeda telah membuat perjanjian kinerja tahun 2017 sesuai
dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini
merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun
2017.
Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021,
Perjanjian Kinerja tahun 2017 merupakan perjanjian kinerja pembuka
yang mengawali pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 secara rinci dapat
dilihat dalam lampiran.
Selanjutnya berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta
indikator-indikator Bappeda tahun 2017 berdasarkan Renstra Bappeda
tahun 2016-2021 sebagai berikut :
Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras,
Partisipatif Dan Berorientasi Hasil, mempunyai 3 strategi , yakni (1)
Melaksanakan koordinasi perencanaan untuk peningkatan
partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan, (2)
Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan SKPD,
mengevaluasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program
kegiatan dan melakukan pengendalian dan evaluasi dokumen
perencanaan, (3) Mewujudkan capaian target kinerja sesuai dengan
dokumen perencanaan. Dan arah kebijakan yaitu (1) peningkatan
pelayanan dan koordinasi yang baik dengan PD lingkup Kabupaten
Lamongan, (2) Peningkatan dari dokumen perencanaan daerah, (3)
Peningkatan kualitas perencanaan dengan didukung oleh informasi
terbaru dan monitoring serta evaluasi perencanaan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, setiap indikator kinerja dijabarkan
atas program/kegiatan pendukung guna pencapaian realisasi
masing-masing indikator yang diuraikan sebagai berikut :
1. Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan,
sasaran strategis Bappeda mempunyai 4 (empat) indikator
kinerja yang terfokus pada bidang data, evaluasi dan pelaporan,
bidang ekonomi, bidang sosial dan pemerintahan, bidang fisik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20178
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
dan prasarana dengan uraian program/kegiatan pendukung,
antara lain :
a. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten
Yang Diakomodir Pada RKPD
Tabel 2.2Program Kegiatan Sasaran I Indikator 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANProsentase Rencana Kegiatan Hasil MusrenbangKabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi dan sinkronisasipengembangan ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Koordinasi dan SinkronisasiBidang Prasarana Wilayah
b. Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program
RPJMD
Tabel 2.3Program Kegiatan Sasaran I Indikator 2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANProsentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan RPJMD 2016-2021 (review)
Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20179
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
c. Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran
Berbasis Kinerja
Tabel 2.4Program Kegiatan Sasaran I Indikator 3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANProsentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan KUA dan PPASKabupaten Lamongan
Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan
d. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik
(Realisasi Kinerja ≥ 75%)
Tabel 2.5Program Kegiatan Sasaran I Indikator 4
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANProsentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja ≥ 75%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 201710
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Program Pengembangan data/Informasi
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Data Dan Informasi KinerjaHasil-Hasil Pembangunan
Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan
Penyusunan Profil Kecamatan Lamongan
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka
Penyusunan Masterplan Transportasi
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Koordinasi pendampingan penanganan air bersih
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Review Rencana Tata Ruang Wilayah hasil dari Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031
Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan (Ekonomi Produktif)
Penyusunan makro ekonomi
penyusunan rencana pengembangan perekonomian
Fasilitasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan
Pengembangan Corporate
Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Lamongan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 201711
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Monitoring dan evaluasi program pertanian
Koordinasi dan sinkronisasipengembangan pertanian
FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan
Program Perencanaan Sosial Budaya
Evaluasi dan Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan
Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
Evaluasi Program
Pemberdayaan Masyarakat
FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan
Korsin Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
FGD Kesehatan dan Sosial
Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip
FGD Pendidikan dan
Kebudayaan
Koordinasi dan sinkronisasiprogram kesehatan
Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa
Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa
Koordinasi dan SinkronisasiProgram Pendidikan
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 201712
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air
Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitas
Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
Koordinasi Dan
Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah DaerahDan Desentralisasi (P2D2)
Sasaran ke – II yaitu Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi
BAPPEDA, mempunyai strategi yakni meningkatkan sistem
pelayanan administrasi perkantoran dan arah kebijakannya yakni
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan
Prasarana Bappeda
Dalam pengukuran sasaran dan strategi yang harus dilakukan,
sasaran ke-II (dua) mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang
terfokus pada sekretariat, antara lain :
a. Indeks Kepuasan Masyarakat
Tabel. 2.6Program Kegiatan Sasaran II Indikator 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATANIndeks Kepuasan Masyarakat Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranPenyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 201713
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 201714
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
2.5 Program dan Kegiatan2.5.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
Perwujudan dari sasaran strategis Badan Perencanan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dituangkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan presentasi dan penjabaran
dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis,
indikator kinerja dan target sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 201715
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Tabel 2.7Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
NO
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
TARGET
PROGRAM KEGIATANINDIKATORKEGIATAN
ANGGARAN
1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten YangDiakomodir Pada RKPD
80% Program PerencanaanPembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu
100,000,000.00
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD
145,000,000.00
Koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Musrenbang Propinsi Dan Musrenbang Nasional
60,000,000.00
Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi
47,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 15
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi
Program PerencanaanSosial Budaya
Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan
Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan
25,000,000.00
Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan
Program PerencanaanPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam
Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang PrasaranaWilayah
Jumlah OPD Yang Dikoordinir Dalam Bidang Prasarana Wilayah
50,000,000.00
Prosentase
Kesesuaian Program Tahunan
100% Program PerencanaanPembangunan Daerah
Penyusunan RPJMD 2016-2021 (review)
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka MenengahYang disusun
245,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 16
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Dengan Program RPJMD
Penyusunan
RKPD Kabupaten Lamongan
Jumlah DokumenRKPD Yang Diselesaikan Tepat waktu
160,000,000.00
Prosentase
Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
89% Program PerencanaanPembangunan Daerah
Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUA Dan PPAS Kabupaten Lamongan Yang Disusun
255,000,000.00
Penyusunan
KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan
Jumlah DokumenKUPA dan PPAS-P Kabupaten Lamongan yang disusun
180,000,000.00
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja ≥ 75%)
97% Program PerencanaanPembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen,Monitoring, Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
100,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 17
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
75,000,000.00
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
60,000,000.00
Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
Jumlah Dokumen LKPJ
200,000,000.00
Program Pengembangan data/Informasi
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
% Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah
59,000,000.00
Data Dan Informasi Kinerja Hasil-Hasil Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan Kab. Lamongan
80,000,000.00
Penyusunan ProfilKabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Profil Kabupaten Lamongan
122,000,000.00
Penyusunan ProfilKecamatan Lamongan
Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan
160,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 18
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka
Jumlah Dokumen Data Base Perhubungan
60,000,000.00
Penyusunan Masterplan Transportasi
Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi
185,000,000.00
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan
82,500,000.00
Koordinasi pendampingan penanganan air bersih
Jumlah Desa Yang Difasilitasi dan stimulasi Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat
55,000,000.00
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategisdan cepat tumbuh
Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
230,000,000.00
Review Rencana Tata Ruang Wilayah hasil dariPeninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031
Jumlah Dokumen Tindaklanjut PK RTRW
330,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 19
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang
Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK
200,000,000.00
Program
PerencanaanPembangunan Ekonomi
Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan (Ekonomi Produktif)
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
145,000,000.00
Jumlah KelompokYang DiMonitoring DanEvaluasi ProgramPengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
Penyusunan makro ekonomi
Jumlah Dokumen Makro Ekonomi
57,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 20
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Makro Ekonomi Kabupaten Lamongan
penyusunan
rencana pengembangan perekonomian
Jumlah Dokumen rencana Pengembangan Perekonomian
150,000,000.00
Pengembangan kawasan pertanian
Jumlah Dokumen pengembangan sentra pertanian
150,000,000.00
Fasilitasi Program
Penanggulangan Masalah Kemiskinan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
245,000,000.00
Pengembangan
Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Pengembangan CSR
80,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 21
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Monitoring dan evaluasi programpertanian
Jumlah Kawasan Yang Dimonitoring Dalam Program Minapolitan Dan Agropolitan
25,000,000.00
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan evaluasi programpertanian
Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pertanian
45,000,000.00
FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan
Jumlah peserta FGD Pengembangan Kawasan Industri
40,000,000.00
Program
PerencanaanSosial Budaya
Evaluasi dan Pemantapan SDG'S KabupatenLamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi SDG'S
100,000,000.00
Monitoring
Pelaksanaan Program KeluargaHarapan
Jumlah Kecamatan Yang Dimonitoring DanEvaluasi
50,000,000.00
Koordinasi
Pengembangan Jumlah Peserta Koordinasi
48,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 22
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Pengendalian Kependudukan dan KB
Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
Evaluasi Program
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Laporan Evaluasi ProgramPemberdayaan Masyarakat
40,000,000.00
FGD PeningkatanPembangunan Manusia Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Indek Pembangunan Manusia
50,000,000.00
Korsin Pengembangan Kepemudaan danKeolahragaan
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan danKeolahragaan
50,000,000.00
FGD Kesehatan dan Sosial
Jumlah Peserta FDG Kesehatan Dan Sosial
57,000,000.00
Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
68,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 23
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Perpustakaan Dan Arsip
40,000,000.00
FGD Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Peserta FDG urusan pendidikan dan kebudayaan
50,000,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronissasi Program Pendidikan
85,000,000.00
Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Urusan Kesehatan
70,000,000.00
Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa
50,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 24
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa
Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan tentang implementasi dana desa
50,000,000.00
Program
PerencanaanPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup
210,000,000.00
Penguatan
Manajemen Kelembagaan Pengelola Air
Jumlah Kelembagaan HIPPA yang berkualitas
150,000,000.00
Fasilitasi
Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitas
Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100
45,000,000.00
Penyusunan
Dokumen Jakstrada Air Bersih
Jumlah Dokumen kebijakan bidang Air Bersih
60,000,000.00
Penyusunan
Rencana ProgramJumlah Dokumen Perencanaan
60,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 25
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
Jangka MenengahBidang Keciptakaryaan
FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Di kab Lamongan
35,000,000.00
Koordinasi Dan
Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi (P2D2)
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)
170,766,000.00
2 Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Benda Pos Yang Tersedia
3,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Listrik, Air Dan Telepon Yang Terbayarkan
125,000,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Jumlah Surat Kendaraan Yang Terbayarkan
10,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 26
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
70,000,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK Dan Perlengkapan printer
70,000,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan
70,000,000.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan bacaan dan ucapan iklan
9,800,000.00
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Makanan dan minuman ringan rapat yang disediakan
55,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 27
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
200,000,000.00
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Jumlah tenaga administrasi/ teknis kegiatan
92,954,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor
61,500,000.00
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Pengadaan peralatan gedungkantor
21,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung Kantor Yang Terawat Dengan Baik
175,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang terpelihara dengan baik
35,028,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dengan baik
71,690,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 28
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik
20,000,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik
29,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang diadakan
35,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti
37,200,000.00
Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah
Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
75,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
5,000,000.00
Penyusunan Laporan
5,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 29
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Semesteran yangdiselesaikan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan
5,000,000.00
Penyusunan
Dokumen Perencanaan danEvaluasi
Jumlah Laporan Perencanaan danEvaluasi yang disusun
65,000,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 30
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
LKjIP disusun oleh Bappeda sebagai wujud dari keinginan yang
kuat untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian
kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Bappeda,
menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan
datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan
setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan
kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut
diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur
keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis
diuraikan tentang pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis
Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup dengan uraian
akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:
Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian
kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan
realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
berjalan. Capaian kinerja Badan Perencaan Pembangunan Daerah
tahun 2017 didapatkkan dengan membandingkan antara realisasi yang
dicapai dengan target sesuai dengan indicator kinerja. Semakin tinggi
realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik dan sebaliknya
jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20171
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x
100%
Adapaun sasaran, Indikator Dan Capaian Kinerja badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017
dapat diuraiakan dalam table berikut :
1. Perbandingan Target dan Realisasi kinerja tahun 2017
Adapun pengukuran capaian kinerja setiap sasaran Bappeda
kabupaten lamongan Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.1Capaian Kineja
BAPPEDA Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator
Kinerja pada sasaran satu sampai dengan tiga mencerminkan
keberhasilan Bappeda Kabupaten Lamongan yang mencapai target
102%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20172
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target
RENSTRA
Tabel 3.2Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun IniDengan Target Renstra BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian target
Renstra tahun 2017 tercapai sesuai dengan target yang
direncanakan ini mencerminkan keberhasilan Bappeda Kabupaten
Lamongan yang mencapai target 102%.
4. Analisis Kinerja
a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak
terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan
prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20173
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2017 yang selaras
dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,
kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian
misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksaan
program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam
evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang
dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output
perunit yang dihasilkan oleh input tertentu.
b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sumber daya aparatur yang ideal di Bappeda Kabupaten
Lamongan berdasarkan hasil analisa jabatan (Anjab) berjumlah 65
orang, akan tetapi hingga saat ini sumber daya apartur berjumlah
49 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 16 (enam
belas) orang staf PNS.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar
dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra
Bappeda Kabupaten Lamongan.
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan,
maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan
program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya
biaya yang tersedia sebesar Rp 7.097.438.000,- telah dilakukan
efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp 6,878,203,209,-
sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp 219.234.791,-.
Adapun Alokasi per sasaran pembangunan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20174
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Tabel. 3.3Alokasi Per Sasaran Pembangunan
Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2017(terlampir)
Tabel. 3.4Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN INDIKATORKINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
ANGGARAN REALISASI
PROSENTASE
ANGGARAN
TerwujudnyaPerencanaanPembangunan Selaras,PartisipatifDanBerorientasiHasil
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD
80% 82% 103% 427,000,000.00
415,378,796.00
97%
Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD
100% 100% 100% 405,000,000.00
385,684,500.00
95%
ProsentasePerangkatDaerah YangMenerapkanAnggaranBerbasisKinerja
89% 91% 102% 435,000,000.00
405,643,000.00
93%
ProsentasePerangkatDaerah YangCapaianKinerjanya Baik
97% 100% 103% 4,474,266,000.00
4,352,755,298.00
97%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20175
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
(RealisasiKinerja ≥ 75%)
Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 77 101 1,356,172,000.00
1,318,741,615.00
97%
Tabel. 3.5Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
SASARAN INDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJA
TINGKATEFISIENS
I
KINERJA ANGGARAN
%
TerwujudnyaPerencanaanPembangunan Selaras,PartisipatifDanBerorientasiHasil
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD
103% 97% 6
Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD
100% 95% 5
Prosentase PerangkatDaerah Yang MenerapkanAnggaran Berbasis Kinerja
102% 93% 9
Prosentase PerangkatDaerah Yang CapaianKinerjanya Baik (RealisasiKinerja ≥ 75%)
103% 97% 6
101% 97% 4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20176
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Terlaksananya Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda
Indeks Kepuasan Masyarakat
c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target
kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari
target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Bappeda Kabupaten
Lamongan mempunyai 11 program dan 77 kegiatan untuk
menunjang pencapaian target sasaran. Dalam mencapai
keberhasilan tersebut Bappeda Kabupaten Lamongan menghadapi
beberapa permasahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
sebagai berikut :
Permasalahan :
a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan
dokumen perencanaan yang telah dibuat;
b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi
tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap
jabatan struktural serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung
perencanaan yang lebih berkualitas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20177
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung
penyusunan rencana pembangunan.
h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data
pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat,
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta
pengendalian perencanaan pembangunan
3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah
dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD 2017,
pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi
yang diemban Bappeda Kabupaten Lamongan. Namun demikian
analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung
prinsip-prinsip penganggaran.
1. Belanja
Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2017
sebesar Rp 10.448.668.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.6
Target Belanja Bappeda Kabupaten LamonganNo. BELANJA ANGGARAN1. Belanja Tidak Langsung 3.351.230.0002. Belanja Langsung 7.097.438.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20178
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Dari target tersebut pada tahun 2017 direalisasikan belanja
sebesar Rp. 10.203.731.374,- atau tercapai sebesar 98 % dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 3.7
Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Lamongan
No. BELANJA ANGGARAN1. Belanja Tidak Langsung 313.473.2042. Belanja Langsung 6.878.203.209
Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan
sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam
mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2017
Bappeda Kabupaten Lamongan menganggarkan belanja
langsung sebesar Rp 7.097.438.000,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp 6.878.203.209,- atau 97% yang secara
rinci dapat dilihat pada table di bawah ini ;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20179
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Tabel 3.8Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
4 1 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
4 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000.00
2,999,300.00
99.98%
4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
125,000,000.00
95,923,703.00 76.74%
4 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00%
4 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70,000,000.00
70,000,000.00 100.00%
4 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70,000,000.00
70,000,000.00
100.00%
4 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
70,000,000.00 70,000,000.00
100.00%
4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,000,000.00
10,000,000.00
100.00%
4 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9,800,000.00
9,800,000.00
100.00%
4 1 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 55,000,000.00
55,000,000.00
100.00%
4 1 1 18 Rapat-rapat Kordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
200,000,000.00
199,980,562.00
99.99%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 8
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
4 1 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/TeknisKegiatan
92,954,000.00
88,216,500.00
94.90%
4 1 2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
4 1 2 6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
61,500,000.00
61,225,000.00
99.55%
4 1 2 8 Pengadaan Peralatan Kantor 21,000,000.00
20,750,000.00
98.81%
4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
175,000,000.00
174,504,000.00
99.72%
4 1 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
35,028,000.00
35,021,300.00
99.98%
4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
71,690,000.00
71,686,250.00
99.99%
4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20,000,000.00
20,000,000.00
100.00%
4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
29,000,000.00
29,000,000.00
100.00%
4 1 3 Program Peningkatan DisiplinAparatur
4 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
35,000,000.00
35,000,000.00
100%
4 1 5 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 9
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
4 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 37,200,000.00
37,100,000.00
99.73%
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
4 1 5 2 Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah
75,000,000.00
75,000,000.00
100.00%
4 1 6 Program PeningkatanPengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
4 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
5,000,000.00
4,315,750.00
86.32%
4 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5,000,000.00
4,981,500.00
99.63%
4 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5,000,000.00
4,697,750.00
93.96%
4 1 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Evaluasi 65,000,00
0.00 63,540,00
0.00 97.75%
4 1 15 Program Pengembangan
data/Informasi
4 1 15 7 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
59,000,000.00
57,955,000.00
98.23%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 10
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
4 1 15 8 Data Dan Informasi Kinerja Hasil-Hasil Pembangunan
80,000,000.00
79,042,000.00
98.80%
4 1 15 9 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan
122,000,000.00
113,850,000.00
93.32%
4 1 15 10 Penyusunan Profil Kecamatan Lamongan
160,000,000.00
152,005,000.00
95.00%
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
4 1 18 Program PerencanaanPengembangan Wilayah
Strategis Dan Cepat Tumbuh
4 1 18 1 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
230,000,000.00
226,755,000.00
98.59%
4 1 18 5 Review Rencana Tata Ruang Wilayah hasil dari Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031
330,000,000.00
322,206,250.00
97.64%
4 1 18 6 Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang
200,000,000.00
195,005,000.00
97.50%
4 1 18 7 Penyusunan Dokumen PerhubunganDalam Angka
60,000,000.00
59,566,000.00
99.28%
4 1 18 8 Penyusunan Masterplan Transportasi
185,000,000.00
173,720,000.00
93.90%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 11
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
4 1 18 9 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
82,500,000.00
81,677,500.00
99.00%
4 1 18 10 Koordinasi pendampingan penanganan air bersih
55,000,000.00
52,987,500.00
96.34%
4 1 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
4 1 21 5 Penyusunan RPJMD 2016-2021 (review)
245,000,000.00
236,714,000.00
96.62%
4 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
100,000,000.00
92,412,159.00
92.41%
4 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan
255,000,000.00
243,808,750.00
95.61%
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
4 1 21 15 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
75,000,000.00
75,000,000.00
100.00%
4 1 21 16 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan
180,000,000.00
161,834,250.00
89.91%
4 1 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100,000,000.00
99,080,000.00
99.08%
4 1 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
160,000,000.00
148,970,500.00
93.11%
4 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
200,000,000.00
183,049,250.00
91.52%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 12
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
4 1 21 31 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
145,000,000.00
142,155,000.00
98.04%
4 1 21 32 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
60,000,000.00
53,274,000.00
88.79%
4 1 21 33 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
60,000,000.00
56,520,000.00
94.20%
4 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4 1 22 1 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi
47,000,000.00
45,960,796.00
97.79%
4 1 22 2 Monitoring dan evaluasi program pertanian
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
4 1 22 3 Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan (Ekonomi Produktif)
145,000,000.00
144,610,000.00
99.73%
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN4 1 22 4 Penyusunan makro ekonomi 57,000,0
00.00 56,998,000
.00 100.00%
4 1 22 5 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian
45,000,000.00
44,418,000.00
98.71%
4 1 22 6 penyusunan rencana pengembangan perekonomian
150,000,000.00
147,595,000.00
98.40%
4 1 22 7 Pengembangan kawasan pertanian 150,000,000.00
147,560,000.00
98.37%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 13
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
4 1 22 8 Fasilitasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan
245,000,000.00
237,690,546.00
97.02%
4 1 22 9 Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Lamongan
80,000,000.00
79,300,000.00
99.13%
4 1 22 12 FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan
40,000,000.00
30,500,000.00
76.25%
4 1 23 Program Perencanaan SosialBudaya
4 1 23 1 Koordinasi dan Sinkronisasi ProgramPendidikan
85,000,000.00
84,798,000.00
99.76%
4 1 23 2 Evaluasi dan Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan
100,000,000.00
98,693,000.00
98.69%
4 1 23 3 Korsin Pengembangan Kepemudaandan Keolahragaan
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
4 1 23 4 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan
50,000,000.00 49,730,000.00
99.46%
4 1 23 5 FGD Kesehatan dan Sosial 57,000,000.00
56,640,000.00 99.37%
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
4 1 23 6 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
68,000,000.00
68,000,000.00
100.00%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 14
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
4 1 23 7 Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
50,000,000.00
49,960,000.00
99.92%
4 1 23 8 Korsin Pengembangan Perpustakaandan Arsip
40,000,000.00
34,600,000.00
86.50%
4 1 23 9 FGD Pendidikan dan Kebudayaan 50,000,000.00
49,800,000.00
99.60%
4 1 23 10 Koordinasi dan sinkronisasi programkesehatan
70,000,000.00
68,939,500.00
98.49%
4 1 23 11 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
48,000,000.00
47,010,000.00
97.94%
4 1 23 13 Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
40,000,000.00
38,040,000.00
95.10%
4 1 23 19 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa
50,000,000.00
49,850,000.00
99.70%
4 1 23 20 Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00%
4 1 23 22 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pemerintahan
25,000,000.00
25,000,000.00
100.00%
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
4 1 24 Program PerencanaanPrasarana Wilayah Dan Sumber
Daya Alam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 15
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
4 1 24 2 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
210,000,000.00
205,907,500.00
98.05%
4 1 24 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah
50,000,000.00
49,909,000.00
99.82%
4 1 24 6 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00%
4 1 24 8 Fasilitasi Pendampingan Program AirBersih dan Sanitas
45,000,000.00
44,865,593.00
99.70%
4 1 24 9 Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih
60,000,000.00
59,150,000.00
98.58%
4 1 24 10 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
60,000,000.00
59,341,000.00 98.90%
4 1 24 11 FGD Prasarana Wilayah Dan SumberDaya Alam
35,000,000.00
34,980,250.00
99.94%
4 1 24 13 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah DaerahDan Desentralisasi (P2D2)
170,766,000.00
167,028,250.00
97.81%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2017 16
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam
bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang, tahun anggaran 2017 di Bappeda Kabupaten
Lamongan menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp
3.351.230.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp
3.325.528.165,- atau 99% .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 201716
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
BAB IVPENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Secara garis besar pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan
pembangunan daerah telah dapat dilaksanakan sesuai dengan time
schedule dan hasil (outcome) yang diharapkan. Seluruh pengg unaan
dana dari APBD Kabupaten, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun
pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-
prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisisensi.
Dari evaluasi kinerja dan analis kinerja yang tercantum di
atas, tampak bahwa Bappeda Kabupaten Lamongan dalam kurun
waktu tahun 2017 telah melaksanakan
tugasnya dengan tingkat keberhasilan mencapai 103%. Dengan tolok
ukur yang terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas Kerja Bappeda
Kabupaten Lamongan memperoleh kredit point Sangat Berhasil.
Dan dari segi anggaran Tahun 2017 plafon dana yang
dianggarkan adalah sebesar Rp. 7.097.438.000,- dan realisasinya
adalah sebesar Rp. 6.878.203.209,- atau sebesar 97% dari dana
yang disediakan sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.
219.234.791,- dan dikembalikan ke Kas Daerah.
Mutu kebanggaan ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan
kerja di tahun mendatang, mengingat tingkat tuntutan masyarakat
dalam layanan prima semakin tinggi dan tingkat tantangan teknologi
dan keterbatasan dana semakin menambah daftar yang harus diatasi.
Diharapkan dengan evaluasi kinerja dan analisis kinerja ini menjadikan
Bappeda Kabupaten Lamongan semakin dewasa dan bijak menghadapi
semua permasalahan yang timbul di masa mendatang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20171
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
4.2 SARAN
Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang
telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari
berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bappeda
Kabupaten Lamongan. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan
lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :
1. Adanya dukungan dan kerjasama dari pihak legislatif terhadap
kelancaran pendanaan program sehingga kegiatan dapat
terselenggara dengan baik
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal
perencanaan, pengendalian dan pengawasan terutama yang
berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi sarana
prasarana yang menyangkut hajat hidup orang banyak
3. Menampung masukan / aspirasi dan kritik dari masyarakat yang
menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi
terwujudnya Good Governance
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang perencanaan
pembangunan melalui pendidikan dan latihan teknis baik yang
dilakukan Kabupaten, propinsi maupun nasional.
Demikian laporan ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa
memberi petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua. Amien
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
LAMONGAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20172
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Drs. MURSYID, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19590517 198701 1 003
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20173