kata pengantar · web view(csr). kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas...

iRencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RENCANA AKSI

2020-2024

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-

Nya Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ini

dapat tersusun.

Dengan berakhirnya pembangunan nasional jangka panjang tahap ke-3 tahun

2015-2019 dan berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kesehatan tahun 2015-2019, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana

Strategis tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi sesuai visi Pemerintah

tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”.

Berdasarkan potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi, Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Program 2020-

2024 sebagai penjabaran dalam melaksanakan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan. Dalam Rencana Aksi Program ini telah ditetapkan Tujuan Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Akses dan

Mutu Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan yang Berkuaalitas”.

Rencana Aksi Program merupakan acuan (guidance) di tingkat unit eselon I

dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil

pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan

kinerja tahunan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Dalam Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 ini

terdapat berbagai sasaran strategis dan ukuran keberhasilan kunci yang tujuan

utamanya untuk penyempurnaan (penguatan) mutu kelembagaan Direktorat

iiRencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024

Jenderal Pelayanan Kesehatan. Tantangan dalam penguatan mutu kelembagaan

di periode tahun 2020-2024 adalah kemampuan untuk mengintegrasikan

Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, pengendalian

kinerja, anggaran dan manajemen kinerja di berbagai lapisan dan fungsi

organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian

Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai peran yang

sangat strategis dan sekaligus merupakan tugas berat yang harus kita pikul

bersama. Perencanaan yang matang dan tidak asal-asalan harus tercermin

dalam dokumen Rencana Aksi ini. Berbagai permasalahan, dinamika perubahan

dan strategi pelaksanaan kegiatan harus tertata dengan baik sehingga target

yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Jangan

sampai terjadi perbedaan antara yang tertuang dalam Rencana Aksi dengan

pelaksanaan di lapangan. Kita sendiri yang merencanakan dan membuat target-

target kinerja, maka kita pula yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua

pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Aksi ini. Semoga Tuhan

meridhoi niat baik kita.

Jakarta, Agustus 2020

Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Prof. dr. Abdul Kadir, So. THT-KL(K), PhD, MARS

NIP 196205231989031001

iiiRencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI................................................................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................................................1

I.1. Kondisi Umum..............................................................................................................................1

I.2. Potensi dan Permasalahan......................................................................................................5

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS...........................................................8

2.1. Visi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan...............................................................8

2.2. Misi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan..............................................................9

2.3. Tujuan Direktorat jenderal pelayanan kesehatan........................................................9

2.4. Sasaran Stategis........................................................................................................................10

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN......................................................................................................................................11

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional............................................................................11

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.........13

3.3. Kerangka Regulasi...................................................................................................................16

3.4. Kerangka Kelembagaan.........................................................................................................16

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN...............................................18

4.1. Target Kinerja............................................................................................................................18

4.2. Kerangka Pendanaan..............................................................................................................24

BAB V PENUTUP.................................................................................................................................. 26

LAMPIRAN................................................................................................................................................ 27

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN........................................................................................28

MATRIKS FORMULASI INDIKATOR KINERJA...........................................................................36

MATRIKS PEMBAGIAN WEWENANG...........................................................................................54

MATRIKS KERANGKA REGULASI...................................................................................................74

ivRencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum

Program pembinaan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

akses pelayanan kesehatan dasar primer dan rujukan yang berkualitas.

Jumlah Puskesmas di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2018, yang semula berjumlah 9.754 menjadi 9.993

Puskesmas. Dari 9.993 Puskesmas tersebut, 6.370 Puskesmas (63,7%)

diantaranya adalah Puskesmas Non Rawat Inap dan sisanya 3.623

Puskesmas (36,3%) adalah Puskesmas Rawat Inap (Puskesmas dengan

tempat tidur). Berdasarkan SK Dirjen Yankes No. HK.02.02/II/0373/2019

tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Kategori Kawasan

Terpencil dan Sangat Terpencil pada Kabupaten/Kota sebagai Sasaran

Program Pelayanan Kesehatan Primer yang ditetapkan mengacu pada SK

Bupati/Walikota terkait kategori kawasan Puskesmas sebanyak 2.105

Puskesmas terletak di kawasan terpencil dan sangat terpencil yang

tersebar di 238 kabupaten/kota.

Telah terjadi peningkatan jumlah Puskesmas non rawat inap dan

Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

dari 848 Puskesmas di tahun 2015 menjadi 5.720 Puskesmas di tahun

2018.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui website RS online tahun 2018

tentang kondisi Rumah Sakit di Indonesia saat ini menunjukan, adanya

pertumbuhan yang sangat pesat pada perkembangan Rumah Sakit Publik

di bandingkan dengan Rumah Sakit Privat. Adapun RS Publik berjumlah

1530 Rumah Sakit dan RS Privat 1283 Rumah Sakit. Sampai dengan tahun

2018, tercatat terdapat 2813 rumah sakit di Indonesia, terdiri dari 2269

rumah sakit umum dan 544 rumah sakit khusus. Sebanyak 1787 rumah

1Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024

sakit adalah milik swasta, selebihnya milik Pemerintah (Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota), TNI/POLRI, dan BUMN. Seperti halnya puskesmas, pada

kurun waktu tahun 2014 – 2018 juga terjadi peningkatan jumlah rumah

sakit umum (RSU) dari 1855 RSU di tahun 2014 menjadi 2269 RSU pada

tahun 2018. Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik swasta. Tidak

terdapat peningkatan yang bermakna dalam hal jumlah RS Khusus pada

kurun waktu yang sama, dari 551 pada tahun 2014 menjadi 544 pada

tahun 2018. Lebih dari separuh (50.4%) RS berlokasi di Pulau Jawa.

Sebanyak 1970 RS (70%) telah terakreditasi (Pusdatin, Profil Kesehatan

Indonesia 2018)

Namun demikian, pesatnya perkembangan Rumah Sakit Publik masih

terdapat sisi lain yang menjadi perhatian yakni tingginya jumlah Rumah

Sakit dengan status kelas C dibandingkan dengan kelas A maupun B yakni

sebanyak 708 Rumah Sakit. Sejak ditetapkannya 110 Rumah Sakit sebagai

Rujukan Regional pada tahun 2014, beberapa diantaranya merupakan RS

dengan kelas C sebesar 44 Rumah Sakit. Dengan demikian, terhitung 5

tahun sejak ditetapkannya sebagai rumah sakit rujukan regional belum

seluruhnya berstatus kelas B seperti yang distandarkan dalam peraturan.

Pada tahun 2018, sebagian besar RSU adalah milik swasta sebanyak 53%,

sedangkan RSU milik Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30,4%. RSK

juga berkembang pesat, yakni dari 321 RSK dengan 22.877 TT pada tahun

2009 menjadi 503 RSK dengan 33.110 TT pada tahun 2013. Pada tahun

2013, lebih dari separuh (51,3%) RSK itu adalah rumah sakit (RS) Bersalin

dan RS Ibu dan Anak. Data Oktober 2014 menunjukkan bahwa saat ini

terdapat 2.368 RS dan diprediksikan jumlah RS akan menjadi 2.809 pada

tahun 2017, dengan laju pertumbuhan jumlah RS rata-rata 147 per tahun.

Sebagai bentuk dukungan yang tertuang pada Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal

Tahun 2015–2019, maka pelayanan kesehatan rujukan yang ada di

seluruh provinsi/kabupaten/kota turut dilakukan pembangunan dan

pengembangan guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kesehatan. Hal


tersebut juga didukung oleh Permenkes No 24 Tahun 2014 Tentang RS

Kelas D Pratama. Kondisi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam

hal ini Kementerian Kesehatan, dimana pembangunan RS Pratama dan

pelayanan telemedicine sertakesiapan akses pelayanan rujukan,

merupakan salah satu upaya pemerataan akses pelayanan kesehatan di

rumah sakit. Namun begitu, capaian program masih menunjukan angka

sebesar 65% pada pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar di tahun

2018. Pada peraturan lain yang mendasari terhadap pendekatan akses

pelayanan kesehatan rujukan salah satunya yakni Permenkes No 19

Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu,

sampai dengan tahun 2018 terdapat 184 PSC yang tersebar di seluruh

wilayah Indonesia dan PSC yang sudah terintegrasi dengan NCC 119

sebanyak 54 PSC.

Pada tahun 2015, Puskesmas yang terakreditasi di 93 Kecamatan dengan

kategori kelulusan tingkat Paripurna sebanyak 2 Puskesmas (0,2%) dari

Puskesmas yang disurvei, dari kategori kelulusan tersebut menunjukan

bahwa Puskesmas yang sudah memberikan pelayanan sesuai standar

khususnya terkait dengn mutu baru 0,2%. Dengan demikian dapat

disimpulkan sementara mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas masih

rendah. Periode 2015-2018 lebih mengedepankan pada tahap pengenalan,

sosialisasi dan pemahaman serta sosialisasi budaya mutu dan

keselamatan, dan pengenalan tata kelola yang baik (manajemen

Puskesmas) dan tata kelola klinisnya. Untuk peningkatan mutu dan status

kelulusan akreditasi Puskesmas, diperlukan kerjasama dari semua

pemangku kepentingan, mengingat saat ini dari 9987 Puskesmas, baru

7518 Puskesmas (75,3%) yang telah terakreditasi, dengan status

kelulusan Dasar 32%, Madya 56,4%, Utama 10,5 % dan Paripurna 1%.

Dalam rangka upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, pada

periode 2109 - 2024 diharapkan sudah muncul kesadaran bagi Dinkes dan

Puskesmas bahwa akreditasi adalah kebutuhan dalam upaya


meningkatkan mutu dan keselamatan pasien yang bertahap dan

berkesinambungan.

Sedangkan untuk Rumah sakit, sejak tahun 1995 pemerintah juga telah

melakukan inisiasi untuk melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan

RS melalui akreditasi. Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga Komisi

Akreditasi RS dan sarana kesehatan lainnya (KARS) di bawah koordinasi

Ditjen Pelayanan Medik. Secara bertahap KARS menerapkan standar

akreditasi: 5 pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan dengan orientasi

pada input dan dokumen yang berlaku sampai dengan Juni 2012. Sejak

tahun 2012 KARS menerapkan standar versi 2012 yang diadopsi dari JCI

edisi 4. Dalam standar Versi 2012 sudah menerapkan input, proses, dan

output secara terintegrasi. Pada tahun 2015 KARS menjadi lembaga

independen dan mendapatkan Sertifikasi ISQUA yaitu lembaga

internasional yang melaksanakan akreditasi lembaga akreditasi secara

kelembagaan dan pelatihan surveyor, dan pada tahun 2019 KARS

mendapatkan sertifikasi dari ISQUA untuk standar akreditasi. Pencapaian

akreditasi RS di indonesia sampai dengan 2018 sebanyak 1970 dari 2813

Rumah Sakit (70% dari jumlah seluruh Rumah Sakit) dan dinyatakan lulus

Paripurna 40%, Utama 10%, Madya 6%, Dasar 3%, Perdana 41% dari

seluruh Rumah Sakit di Indonesia. Dengan demikian masih perlu

ditingkatkan pelayanan mutu dan keselamatan pasien agar dapat

memenuhi standar akreditasi akreditasi dengan kelulusan Paripurna.

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan lainnya, termasuk

peningkatan mutu laboratorium kesehatan telah mulai dilakukan sejak

tahun 2012 setelah pembentukan Komisi Akreditasi Laboratorium

Kesehatan dengan pedoman standar berdasarkan Kepmenkes 298 tahun

2008 tentang akreditasi laboratorium kesehatan. Hingga saat ini jumlah

laboratorium kesehatan yang terakreditasi baru mencapai 203

laboratorium kesehatan dari 1271 laboratorium kesehatan (16%).


Selain upaya pelayanan kuratif dan rehabilitatif telah juga dilakukan upaya

penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat utk

mendukung paradigma sehat. Pelayanan kesehatan tradisional

dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan preventif, promotif dan

pemberdayaan masyarakat melalui asuhan mandiri kesehatan tradisional.

Perkembangan pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional di

masyarakat dalam bentuk pemberdayaan asuhan mandiri kesehatan

tradisional melalui pemanfaatan TOGA dan Akupresure dapat dilihat pada

hasil Riskesdas Tahun 2018, dimana proporsi nasional pemanfaatan

Taman Obat Keluarga (TOGA) sebesar 24,6% dengan proporsi tertinggi di

Provinsi Sulawesi Utara sebesar 55,6%. Upaya pelayanan kesehatan

tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbanyak dalam bentuk

ramuan jadi (48%), ramuan buatan sendiri (31,8%), keterampilan manual

(65,3), keterampilan olah pikir (1,9%), keterampilan energi (2,1%).

Sedangkan pemberi pelayanan kesehatan tradisional masih didominasi

oleh penyehat tradisional sebanyak 98,5% dan oleh Nakestrad masih

terbatas sebesar 2,7%. Berdasarkan data proporsi rumah tangga yang

memanfatkan upaya kesehatan tradisional, sudah 31,4% rumah tangga

yang memanfaatkan Yankestrad, 12,9% rumah tangga yang melakukan

upaya sendiri dan 55,7% rumah tangga yang tidak memanfaatkan

yankestrad.

I.2. Potensi dan Permasalahan

a. Layanan kesehatan primer

Dalam kurun waktu tahun 2014 – 2018, tercatat pertumbuhan

jumlah puskesmas di Indonesia dari 9731 di tahun 2014 menjadi 9993

puskesmas pada tahun 2018 (naik 2,7%). Ratio puskesmas

berbanding kecamatan secara Nasional adalah 1,39 artinya rata-rata

dalam 1 kecamatan terdapat 1,39 puskesmas, provinsi dengan ratio

tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (7,3), dan yang terendah Provinsi

Papua dan Papua Barat (masing-masing 0,73). Sebanyak 3623


puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan 6.370 non rawat

inap. Sekitar 75,23 % puskesmas telah terakreditasi sampai dengan

akhir tahun 2018, namun hanya 73 puskesmas yang tercatat

terakreditasi Paripurna (0,73%), terbanyak terakreditasi Madya 4242

puskesmas (42,45%), selebihnya terakreditasi Dasar 2405 puskesmas

(24,1%) dan Utama 798 puskesmas (8,0%). Dalam hal pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh klinik, baru 14 klinik yang tercatat

telah terakreditasi (Komisi Akreditasi FKTP, 2019). Dalam konteks

peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan juga terkait persyaratan

kontrak dengan BPJS kesehatan (credentialing), masih perlu upaya

yang lebih keras untuk meningkatkan cakupan dan tingkatan

akreditasi FKTP (puskesmas dan klinik).

Dalam konteks pencapaian standar pelayanan minimal bidang

kesehatan dan penurunan AKI/AKB, puskesmas adalah

kooordinator/komando dalam sistem pelayanan kesehatan primer di

wilayah kerjanya, yang juga mencakup jejaringnya, yakni pustu,

polindes, posyandu, posbindu, dan fasyankes swasta yang ada dalam

wilayah kerjanya (klinik swasta, dokter praktik mandiri, bidan

praktuk mandiri). Sesuai dengan deklarasi Astana tahun 2018, maka

fungsi puskesmas adalah menjalankan pelayanan kesehatan dasar

(essential health care) yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif), pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan

(community involvement and empowerment), dan pelibatan

multistakeholder dalam rangka aksi bersama (multistakeholder

involvement and action). Selain itu, untuk percepatan penurunan

AKI/AKB, puskesmas juga harus memenuhi dan melaksanakan

PONED. Untuk menurunkan underweight, stunting, dan wasting,

puskesmas juga harus mampu melaksanakan surveilans gizi dengan

benar dan mampu melakukan manajemen balita gizi buruk atau balita

sangat kurus.


b. Layanan Kesehatan Sekunder dan Tersier

Sa mpai dengan tahun 2018, tercatat terdapat 2813 rumah sakit

di Indonesia, terdiri dari 2269 rumah sakit umum dan 544 rumah

sakit khusus. Sebanyak 1787 rumah sakit adalah milik swasta,

selebihnya milik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,

TNI/POLRI dan BUMN. Seperti halnya puskesmas, pada kurun waktu

tahun 2014 – 2018 juga terjadi peningkatan jumlah rumah sakit

umum (RSU) dari 1855 RSU di tahun 2014 menjadi 2269 RSU pada

tahun 2018 (naik 22,3%). Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik

swasta. Untuk rumah sakit khusus, dalam periode yang sama justru

terjadi sedikit penurunan, yakni dari 551 pada tahun 2014 menjadi

544 pada tahun 2018. Lebih dari separuh (50.4%) RS berlokasi di

Pulau Jawa. Sebanyak 1970 RS (70%) telah terakreditasi (Pusdatin,

Profil Kesehatan Indonesia 2018). Bila dilihat jenjang akreditasinya,

akreditasi perdana 47%, dasar 2%, madya 6%, utama 9%, dan

paripurna 36%. Peran rumah sakit diarahkan tidak hanya berfokus

pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar revenue,

tetapi harus mempunyai peran dalam program prioritas, seperti

penurunan kematian maternal, penurunan kematian bayi, penurunan

stunting, penurunan wasting, dan juga pengendalian penyakit.


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,

sehingga menjadi sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan

menjadi penentu keberhasilan dan pencapaian target pembangunan

dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai

tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan

menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta

kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025,

sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,

dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, maka Pemerintah (Kabinet

Indonesia Maju) telah menetapkan, Visi Pemerintah 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”

Mengacu pada visi pemerintah dan visi Kementerian Kesehatan,

maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan Visi

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024: “Terwujudnya

Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk menuju

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”.


2.2. Misi Direktorat jenderal pelayanan kesehatan

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Kementerian Kesehatan

yakni: Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan

untuk menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 4

(empat) Misi Kementerian Kesehatan 2020-2024, yakni:

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh

penduduk Indonesia

2. Memberdayakan masyarakat dan pembangunan berwawasan

kesehatan

3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya

kesehatan

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Guna memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau

seluruh penduduk Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan menetapkan misi sebagai berikut:

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya

upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

2.3. Tujuan Direktorat jenderal pelayanan kesehatan

a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

berkualitas.

c. Sebagai acuan bagi penanggung jawab/pelaksana program di

lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan menggerakan

semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Pelayanan

Kesehatan.

d. Menjamin agar program Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh

penanggung jawab/pelaksana kegiatan di lingkungan Direktorat


Jenderal Pelayanan Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dapat

berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi

dan saling mendukung.

2.4. Sasaran Stategis

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah:

a. Terwujudnya dukungan terhadap upaya promotif preventif

b. Terwujudnya penguatan mutu pelayanan fasyankes

c. Terwujudnya pemenuhan pelayanan kesehatan di daerah khusus

d. Terwujudnya penguatan fasilitas penunjang fasyankes

e. Terwujudnya inovasi pelayanan kesehatan

f. Terwujudnya optimalisasi fungsi fasyankes

g. Terwujudnya ketepatan alokasi anggaran

h. Terwujudnya penguatan sistem rujukan

i. Terwujudnya optimalisasi peran UPT Vertikal

j. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes

k. Terwujudnya penguatan advokasi, pembinaan dan pengawasan

l. Terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi

m. Terwujudnya penguatan mutu organisasi


BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024

merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Pembangunan Indonesia 2020-2024

ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,

inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut,

kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk

dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan

perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda,

pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing

angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan

berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk

memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk

penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh

meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi,

menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada

balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial

dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan


pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jendeal

Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024

yang Menjadi Tanggung Jawab Ditjen Pelayanan Kesehatan

No. Indikator Baseline Target

2024

1 Persentase fasilitas kesehatan

tingkat pertama terakreditasi

40%

(Kemkes,

2018)

100

2 Persentase rumah sakit

terakreditasi

63%

(Kemkes,

2018)

100

1. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada peningkatan

pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama

penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi

dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi,

yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;

percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan

penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan

pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

2. Strategi Nasional Pembangunan Nasional

Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan difokuskan pada:

a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya

kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan

kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta

pembiayaan;


b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui

pendekatan keluarga;

c) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya

masyarakat lainnya;

d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di

daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik

geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola

pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;

e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;

f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah

dan swasta;

g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat

kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan;

h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan

meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas

kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan

pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis

dan rekam medis online;

i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health

care) dan gugus pulau;

j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus;

k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan

dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3).

B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional

sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategi (Renstra)


Kementerian Kesehatan 2020-2024. Untuk menjamin dan mendukung

pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka arah

pengembangan upaya kesehatan, bergerak dari kuratif rehabilitatif

menuju ke arah preventif dan promotif. Upaya kesehatan yang dianggap

sebagai upaya prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam

pencapaian hasil pembangunan kesehatan dilakukan secara terintegrasi

dalam lokus dan fokus kegiatan dalam ruang lingkup Sistem Kesehatan

Nasional.

1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni

meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan

setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar

(primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif

dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi,

maka ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan sebagai berikut:

a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan

UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP

pemerintah dan FKTP swasta.

b. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan

menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi

teknologi.

c. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk

menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan

program prioritas, termasuk integrasi lintas program

2. Strategi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

dilaksanakan melalui strategi:

a) Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan

FKRTL) yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik


masih terkendala (DTPK), di mana untuk wilayah perkotaan lebih

didorong peran swasta;

b) Pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional

penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan;

c) Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan;

d) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan

termasuk laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem

rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta

dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah

dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan

pegunungan);

e) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan

telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online;

perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan

gugus pulau;

f) Penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan

pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya,

pengembangan dan penerapan clinical pathway;

g) Penguatan kemampuan RS Khusus;

h) Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem,

melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan

sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan

promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan

UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi

multisektoral melalui pelibatan seluruh stakeholder, dan

penguatan konsep wilayah kerja;

i) Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan

kabupaten/kota dan puskesmas dalam rangka penguatan

pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem;

j) Perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan

kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).


C. Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka

perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan

regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional.

Kerangka regulasi diarahkan untuk: 1) penyediaan regulasi dari turunan

Undang-Undang yang terkait dengan kesehatan; 2) meningkatkan kualitas

fasilitas pelayanan kesehatan; 3) meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan kesehatan dasar; 4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan rujukan; 5) meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang

memenuhi persyaratan survei akreditasi; 6) meningkatkan akses pelayanan

kesehatan tradisional yang berkualitas.

Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah perumusan

peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri yang

terkait, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi, integrasi

penyelenggaraan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah.

D. Kerangka Kelembagaan

Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan

berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan

lingkungan strategis di bidang pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan

Nasional, pergeseran dalam wacana pengelolaan kepemerintahan

(governance issues), kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan

prinsip reformasi birokrasi (penataan kelembagaan yang efektif dan

efisien).

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan

rakyat. Kementerian Kesehatan akan membentuk pemerintahan yang

efektif melalui desain organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right

sizing), menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi dengan adanya

kejelasan peran, tanggung jawab dan mekanisme koordinasi (secara

horisontal dan vertikal) dalam menjalankan program-program Renstra


2020-2024. Kerangka kelembagaan terdiri dari: 1) sinkronisasi

nomenklatur kelembagaan dengan program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan; 2) penguatan kebijakan kesehatan untuk mendukung NSPK

dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; 3)

penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan; 4) penguatan bisnis internal

Kementerian Kesehatan yang meliputi pembenahan SDM Kesehatan,

pembenahan manajemen, regulasi dan informasi kesehatan; 5) penguatan

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 6) penguatan

sinergitas pembangunan kesehatan; 7) penguatan program prioritas

pembangunan kesehatan; dan 8) penapisan teknologi kesehatan.


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan

2020-2024, visi dan misi, tujuan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan

kerangka pendanaan kegiatan-kegiatan 2020-2024.

Adapun Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai 2 (dua)

program yaitu:

1. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

2. Program Dukungan Manajemen

Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan JKN terdapat

beberapa kegiatan, meliputi:

1. Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar

3. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

4. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

5. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur

secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja

dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Adapun uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, indikator Kinerja

Program (IKP)dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebaga berikut:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Visi Presiden 2020-2024, yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” yang diterjemahkan ke dalam delapan misi. Salah satu misinya

adalah meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas. Untuk menuju

SDM Indonesia yang berkualitas, maka Direktorat Jenderal Pelayanan


Kesehatan haruslah mencapai Tujuan Strategis, yang telah dijabarkan

dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya ketersediaan dan mutu

fasyankes dasar dan rujukan”, dengan Indikator Sasaran Strategis,

sebagai berikut:

a) Seluruh kecamatan memiliki minimal 1 puskesmas

b) Persentase kabupaten/kota yang memenuhi rasio TT 1:1.000

sebesar 100%

c) Persentase FKTP sesuai standar sebesar 100%

d) Persentase RS terakreditasi sebesar 100%

e) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi

persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasyankes lain.

2. Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran

Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran

Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator

Kinerja Kegiatan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal pelayanan

Kesehatan 2020-2024.

a. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN).

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

1. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai

standar sebesar 100%

2. Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100%

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan

yang akan dilakukan adalah:


a) Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas fasilitas

pelayanan kesehatan.


1) Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan

Alat (SPA) sesuai standar sebesar 100%.

2) Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi

Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar sebanyak

100%.

3) Jumlah RS UPT Vertikal di kawasan timur Indonesia yang

dikembangkan sebanyak 10 RS.

4) Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas

pelayanan kesehatan sebanyak 2 rencana induk sampai

dengan tahun 2021.

5) Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan,

Kepulauan (DTTPK) yang dibina sebanyak 35 RSUD.

6) Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan,

Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar

termasuk pemenuhan 1 puskesmas 1 kecamatan sebanyak

300 puskesmas.

7) Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan

Regional/Regional Maintanance Center yang dikembangkan

dinas Kesehatan propinsi/kabupaten/kota sebanyak 37 unit.

8) Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan

sarana prasarananya sebesar 100%.

9) Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan

sarana prasarana sebanyak 30 RS.

10) Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji

Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan

sesuai standar sebanyak 38 fasilitas Kesehatan.

11) Persentase fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana

Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar sebesar 100%.


b) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan kesehatan dasar.


1) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan

di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar

sebanyak 150 PKB.

2) Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK

dengan 100% intervensi keluarga sebanyak 514

kabupaten/kota.

3) Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik

kurang dari sama dengan 2% sebesar 100% FKTP.

4) Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan

mulut yang optimal sebesar 100%.

5) Persentase kabupaten/kota yang memiliki puskesmas

sebagai percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan

Terpadu (SISRUTE) sebesar 100%.

6) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pembinaan

praktik mandiri dokter atau dokter gigi sesuai standar

sebesar 100%.

7) Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan

kedokteran keluarga layanan primer sebanyak 400

puskesmas.

8) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan

dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai

dengan standar sebesar 100%.

9) Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai

standar pelayanan transfusi darah sebanyak 294

UTD.

c) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan



dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.


1) Persentase RS yang menerapkan Rekam Medis Elektronik

(RME) terintegrasi sebesar 100%.

2) Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan

telemedicine sebanyak 335 fasyankes.

3) Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan

Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 34 provinsi.

4) Jumlah RS yang melaksanakan respon time pelayanan

operasi sectio sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit

sebanyak 331 RS.

5) Persentase RS Kelas A dan B yang telah melakukan

surveilans AMR sesuai standar sebesar 100%.

6) Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan

sesuai standar sebesar 90%.

7) Persentase RS milik pemerintah dengan pelayanan sesuai

standar sebesar 90%.

8) Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan Public

Safety Center (PSC) 119 sebanyak 461 kabupaten/kota.

9) Jumlah RS yang menyelenggarakan Pendidikan dan

ditetapkan sebagai RS Pendidikan sebanyak 100 RS.

10) Jumlah RS kelas A dan B Pendidikan yang memiliki pedoman

antibiotic RS dan menerapkan sesuai standar sebanyak 82

RS.

11) Persentase rumah sakit yang terintegrasi pelayanan

kegawatdarutannya dengan NCC/PSC 119 sebesar 100%.

12) Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan

kematian ibu sebesar 100%.

d) Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan


Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitas

pelayanan Kesehatan yang memenuhi persaratan survei

akreditasi.


1) Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang

memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706

FKTP.

2) Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan yang

memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

3) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi

persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasilitas

pelayanan Kesehatan lan.

4) Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu

pelayanan Kesehatan sebesar 70%.

e) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional


pelayanan kesehatan tradisional yang berkualitas.


1) Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan

pelayanan kesehatan tradisional sebanyak 475 puskesmas.

2) Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan

pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi sebanyak 30

RS.

3) Jumlah griya sehat di kabupaten/kota sebanyak 60 griya

sehat.

b. Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Direktorat

Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi


pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

manajemen Kementerian Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi

Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan

kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.


1) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan adalah 53.

2) Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan sebesar 90%.

4.1. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk

mencapai target Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program, dan Sasaran

Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik

yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak

(PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta

sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan

efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan

melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan

seingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2024. Peningkatan

pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari Pemerintah

daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun

cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan

kesehatan maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-


daerah, sinergitas pelaksanaan pembangunan kesehatan Pusat-Daerah

dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan

mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat melalui

kegiatan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, penguatan

kesehatan dasar dan rujukan pada masyarakat yang tinggal di daerah

terpencil, kepulauan dan perbatasan, peningkatan pelayanan kesehatan

tradisional untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam

upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, penurunan Angka

Stunting dan pengendalian penyakit.

Untuk mendukung upaya kesehatan di daerah, Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi

daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan kegiatan

lain yang diperuntukkan bagi daerah.


BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 ini

disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian

upaya Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun

ke depan. Dengan demikian, Unit Kerja di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi

pada pertengahan (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan

yang berlaku.

Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Aksi

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2020-2024 ini, maka akan dilakukan

penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Plt. DIREKTUR JENDERAL

PELAYANAN KESEHATAN,

ABDUL KADIR


LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

2. Matriks Formulasi Indikator Kinerja

3. Matriks Pembagian Wewenang

4. Matriks Kerangka Regulasi


LAMPIRAN 1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAANPROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2020-2024

Program/ KegiatanSasaran Program

(Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

LokasiTarget Alokasi (dalam juta rupiah)

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Sasaran Strategis 2:Meningkatnyaketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

Seluruh kecamatanmemiliki minimal 1puskesmas

- 43 43 43 42

Persentasekabupaten/kota yangmemenuhi rasioTT 1:1.000

- 50 65 80 100

Persentase FKTPsesuai standar

46 60 75 90 100

Persentase RSterakreditasi

80 85 90 95 100

Jumlah fasilitaspelayanan kesehatanlain yang memenuhipersyaratan surveyakreditasi

151 228 307 399 500

Program Pelayanan Kesehatan & JKN pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

422.644 477.018 509.744 543.958 583.624

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukanyang berkualitas bagi masyarakat

1 Persentase fasilitas kesehatan tingkat

46 60 75 90 100





2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

pertama (FKTP) sesuai standar

2 Persentase rumah sakit terakreditasi

80 85 90 95 100

Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 260.507 266.700 276.550 287.550 299.410

Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan1 Persentase FKTP yang

memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

75 83 90 95 100

2 Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

80 85 90 95 100

3 Jumlah rumah sakit UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan

2 2 2 2 2

4 Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan

1 1 - - -

5 Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina

7 14 21 28 35

6 Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang

300 300 300 300 300





2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

ditingkatkan SPA sesuai standar

7 Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center yang dikembangkan Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota

17 22 27 32 37

8 Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarananya

100 100 100 100 100

9 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

22 26 30 34 38

10

Persentase Fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar

- 45 60 80 100

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 39,275 47,311 57,996 68,984 81,431

Meningkatnya aksesdan kualitas pelayanan kesehatan dasar

1 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar

18 51 84 117 150

2 Jumlah kabupaten/kota 105 200 300 400 514





2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga

3 Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dari sama dengan 2%

40 50 60 80 100

4 Persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal

50 60 70 80 100

5 Persentase kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas sebagai Percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)

15 30 75 90 100

6 Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan praktik mandiri dokter atau dokter gigi sesuai standar

50 60 70 80 100

7 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer

50 138 225 313 400

8 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar

20 50 75 90 100

9 Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan Transfusi Darah

42 126 210 252 294

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan69.121 76.033 83.636 92.000 101.200





2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Meningkatnya aksesdan kualitas pelayanan kesehatan rujukan

1 Persentase rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi

20 40 60 80 100

2 Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine

67 134 201 268 335

3 Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

34 34 34 34 34

4 Jumlah RS yang Melaksanakan Respon Time Pelayanan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit

66 132 198 264 331

5 Persentase RS Kelas A dan B yang telah melakukan surveilans AMR sesuai standar

20 40 60 80 100

6 Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar

70 75 80 85 90

7 Persentase RS milik Pemerintah dengan pelayanan sesuai standar

70 75 80 85 90

8 Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119

250 305 357 409 461

9 Jumlah RS yang menyelenggarakan

20 40 60 80 100





2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

pendidikan dan ditetapkan sebagai RS Pendidikan

10

Jumlah rs kelas A dan B Pendidikan yang memiliki pedoman antibiotic RS dan menerapkan sesuai standar

16 32 50 65 82

11

Persentase Rumah Sakit yang terintegrasi pelayanan kegawatdarutannya dengan NCC/PSC 119

20 40 60 80 100

12

Persentase RS yang melakukan pencataan dan pelaporan kematian ibu

40 50 60 80 100

Kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 36.431 37.524 38.650 39.809 41.004

Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

1 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

4.478

4.009

4.720

6.110

5.706

2 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

1.028

851

1.195

1.169

991

3 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

151 228 307 399 500

4 Persentase Fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan

20 40 50 60 70





2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 17.310 49.450 52.912 55.615 60.579

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan tradisional yang berkualitas

1 Jumlah puskesmasyang menyelenggarakankegiatan pelayanan Kesehatan tradisional

175 250 325 400 475

2 Jumlah RS pemerintah yangmenyelenggarakankegiatan pelayanan Kesehatan tradisional integrasi

10 15 20 25 30

3 Jumlah griya sehat di kabupaten/kota

4 11 26 42 60

Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

16.167.779 19.216.175 20.046.579 22.563.430 26.817.711

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1 Nilai reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

50 51 52 53 53

2 Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada program pembinaan pelayanan kesehatan

80 82,5 85 87,5 90


LAMPIRAN 2

MATRIKS FORMULASI INDIKATOR KINERJA

NOProgram/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/

Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Baseline Data

(Capaian 2018)

TargetDefinisi Operasional Formulasi Perhitungan Sumber Data

Unit Organisasi Pelaksana

2020 2021 2022 2023 2024

IProgram Pelayanan Kesehatan & JKN pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar

46 60 75 90 100 Puskesmas dan klinik pratama yang memenuhi standar akreditasi

¿

Jumlah puskesmasdanklinik pratama terakreditasi

pada tahunberjalanjumlah seluruh puskesmasdanklinik pratama

(sesuai baseline=16.536)

x100 %

1. Menggunakan baseline

data tahun 2018 (Jumlah

puskesmas 9993, jumlah

klinik yang bekerjasama

dengan BPJS 6543)

2. Tidak menghitung angka

pertumbuhan Puskesmas

maupun klinik

Persentase rumah sakit terakreditasi

2818 RS

(0%)

80 85 90 95 100 Persentase RS yang terakreditasi oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

Jumlah Kumulatif RS yang terakreditasi / Jumlah seluruh RS yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan x 100%

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

a).Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan

Direktorat Fasilitas

Pelayanan Kesehatan


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar

41 75 83 90 95 100 Persentase Puskesmas dan Klinik Pratama yang memiliki SPA sesuai standar

Jumlah SPA Puskesmas + Klinik Pratama dengan SPA lebih besar sama dengan 60% sesuai data SAPAK dibagi Jumlah total Puskesmas + Klinik Pratama (dengan data tahun 2020).PKM = 10060Klinik = 7000

Sistem Informasi Laporan

Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar

75 80 85 90 95 100 Persentase RSUD yang memiliki SPA sesuai standar

perhitungan Persentase jumlah RSUD yang memiliki SPA lebih besar sama dengan 60% kelengkapan ASPAK

-

Jumlah Rumah Sakit UPT Vertikal di kawasan timur Indonesia yang dikembangkan

1 2 2 2 2 2 Jumlah RS UPT Vertikal di Wilayah Timur yang didirikan/dibangun dan di lengkapi peralatan kesehatannya sehingga dapat beroperasional sebagai mestinya

Jumlah RS UPT Vertikal di Wilayah Timur yang didirikan/dibangun (akumulasi)

real data

Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan

0 1 1 - - - Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan baik untuk pelayanan Primer maupun Rujukan yang telah disusun

Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disusun

-

Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina

0 7 14 21 28 35 Jumlah RSUD di Kabupaten/Kota Perbatasan yang dilakukan rehabilitasi/renovasi/pembangunan baru sebagian

Jumlah RSUD di Kabupaten/Kota Perbatasan yang dilakukan rehabilitasi/renovasi/pembangunan baru sebagian (akumulasi)

-


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar termasuk pemenuhan 1 puskesmas 1 Kecamatan

564 300 300 300 300 300 Jumlah Puskesmas DTPK yang ditingkatkan SPA nya sesuai standar

Jumlah Puskesmas DTPK yan melaksanakan pembangunan Puskesmas

Data real

Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintanance center yang dikembangkan dinas kesehatan propinsi/kabupaten/kota

6 17 22 27 32 37 RMC yang dibentuk oleh Dinkes Prop./Kab./Kota

RMC yang dibentuk oleh Dinkes Prop./Kab./Kota (akumulasi)

-

Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarananya

70 100 100 100 100 100 14 RS Rujukan Nasional melalui ketetapan Menkes (Kepmenkes No. HK. 02.02/MENKES/390/2014) dan Rumah sakit UPT Vertikal yang mendapatkan dana APBN /DAK dan ditunjukkan adanya peningkatan kualitas sarana prasarananya (tidak kumulatif)

Perhitungan Presentasi RSU Rujukan Nasional non Vertikal dan RSUPT Vertikal yang telah meningkatkan SPA nya sesuai standar (tidak kumulatif)- RSU Rujukan Nasional non Vertikal = 4- RSUPT Vertikal = 34

ASPAK

Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana

0 6 6 6 6 6 Jumlah Rumah sakit UPT Vertikal yang mendapatkan dana PHLN dan ditunjukkan adanya peningkatan kualitas sarana prasarananya (tidak kumulatif)

Jumlah Rumah sakit UPT Vertikal yang mendapatkan dana PHLN dan ditunjukkan adanya peningkatan kualitas sarana prasarananya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan PHLN


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

(tidak kumulatif)

Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/ Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar

21 22 26 30 34 38 BPFK /Institusi Penguji yang memiiki izin operasional dan sertifikasi akreditasi minimal 3 parameter dasar

jumlah BPFK /Institusi Penguji yang memiiki izin operasional dan sertifikasi akreditasi minimal 3 parameter dasar (akumulasi)

-

Persentase fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar

0 - 45 60 80 100 Persentase Fasyankes lainnya (UTD dan Labkes) milik pemerintah yang memiliki SPA sesuai standar

Jumlah fasyankes lainnya (UTD + Labkes) milik pemerintah yang memiliki kelengkapan SPA lebih besar sama dengan 60% dari standar dibagi dengan jumlah total fasyankes lainnya (UTD + Labkes) milik pemerintah-> UTD = 3-> Labkes = 245

ASPAK

b). Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar

Direktorat Pelayanan Kesehatan

Primer

Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar

0 18 51 84 117 150 Jumlah pelaksanaan PKB sesuai Permenkes Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, serta Pedoman Peningkatan Akses

Jumlah kumulatif PKB yang dilaksanakan sesuai standar di akhir tahun berjalan pada kabupaten/kota

1. Sumber data berasal dari:a. laporan dinas kesehatan kabupaten/kotab. laporan dinas kesehatan provinsi; c. SK Bupati/Walikota tentang penetapan kategori Puskesmas di kawasan terpencil/sangat terpencil


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) yaitu:1. PKB dilaksanakan di wilayah Puskesmas terpencil dan sangat terpencil yang membutuhkan PKB dengan prioritas di kawasan sangat terpencil; dan2. Frekuensi PKB minimal 4 kali di wilayah yang sama, dalam tahun berjalan.

yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, periode Januari 2019. 2. Cara pengumpulan data: Dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKB kepada Kementerian Kesehatan.

Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga

0 105 200 300 400 514 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan kunjungan keluarga dan intervensi 100% keluarga di wilayahnya, pada akhir tahun berjalan

Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan kunjungan keluarga dan intervensi 100% keluarga di wilayahnya, pada akhir tahun berjalan

1. Data jumlah keluarga yang dikunjungi dan intervensi awal diperoleh dari Aplikasi Keluarga Sehat

2. Data jumlah keluarga diperoleh dari e monev STBM atau data hasil sensus/survei terbaru

3. Persentase cakupan kunjungan keluarga diperoleh dari jumlah keluarga yang dikunjungi dan intervensi awal di tiap kabupaten/kota dibagi jumlah keluarga di kabupaten/kota tersebut dikali 100%

Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dari sama dengan 2%

20 40 50 60 80 100 Adalah persentase Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan melaksanakan PKBK (Pembiayaan Kapitasi Berbasis Kinerja) dengan Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik ≤ 2% pada akhir tahun berjalan. Yang dimaksud Rasio Rujukan Non Spesialistik adalah Rasio Rujukan Rawat

(Jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan melaksanakan PKBK dengan Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik kurang dari sama dengan 2% pada akhir tahun berjalan dibagi dengan Jumlah seluruh Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan

Data Puskesmas di Kementerian KesehatanHasil pencatatan rujukan peserta ke FKRTL pada aplikasi P care

Laporan Dinas Kesehatan kab/Kota/Provinsi Hasil Monitoring evaluasi ke provinsi/kabupaten/kota


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Jalan Kasus Non Spesialistik, yaitu: Jumlah rujukan rawat jalan kasus non spesialistik yang termasuk kompetensi FKTP dibandingkan dengan total kasus rujukan di rawat jalan x 100% di akhir tahun berjalan. Rujukan kasus non spesialistik dengan kriteria TACC tidak diperhitungkan dalam jumlah rujukan rawat jalan kasus non spesialistik

melaksanakan PKBK pada akhir tahun berjalan) dikali 100%

Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal

30 50 60 70 80 100 Persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut optimal pada akhir tahun berjalan. Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal yaitu Puskesmas yang: 1. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan alat sesuai standar 2.Melaksanakan Program UKGS sesuai standar di 75% SD/MI dalam wilayah kerja Puskesmas3. Melaksanakan program UKGM di 60% desa/kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas4. Melaksanakan pelayanan kuratif kesehatan gigi dan mulut sesuai standar

Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi & mulut yang optimal pada akhir tahun berjalan dibagi dengan jumlah seluruh Puskesmas diakhir tahun berjalan, dikali 100%

Data Fasyankes Tk.I yang diperoleh dari Dinkes Kab/Kota/Provinsi Hasil Monitoring Evaluasi

Persentase kabupaten/kota yang memiliki puskesmas sebagai percontohan dan telah menerapkan

0 15 30 75 90 100 Persentase kumulatif kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas sebagai Percontohan dan telah menerapkan SISRUTE sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas sebagai Percontohan yang telah menerapkan SISRUTE dibagi dengan

Sumber data berasal dari ntibiotic monitoring dan evaluasi pembentukan Puskesmas sebagai Percontohan dan dashboard aplikasi SISRUTE.


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)

jumlah seluruh kabupaten/kota, dan dikali 100% persen, di tahun berjalan

Persentase

kabupaten/kota

yang melakukan

pembinaan praktik

mandiri dokter

atau dokter gigi

sesuai standar

19 50 60 70 80 100 Adalah persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan tempat praktik mandiri dokter ntibiot dokter gigi dari segi standar SDM, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, agar dapat sesuai standar, pada akhir tahun berjalan

Jumlah kumulatif Kab/Kota yang melakukan pembinaan tempat praktik mandiri dokter ntibiot dokter gigi pada akhir tahun berjalan / dibagi Jumlah seluruh Kab/Kota di Indonesia dikali 100%

Data Kab/Kota yang diperoleh dari Laporan pembinaan di akhir tahun berjalan dan hasil Monitoring Evaluasi di lapangan

Jumlah puskesmas

yang

menyelenggarakan

pelayanan

kedokteran

keluarga layanan

primer

29 50 138 225 313 400 Jumlah Puskesmas yang: 1. Memiliki dokter dengan kompetensi kedokteran keluarga layanan primer 2. Memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan sesuai kompetensi

Jumlah kumulatif Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer pada akhir tahun berjalan

Data Puskesmas yang

diperoleh dari Dinkes

Kab/Kota/Provinsi

Hasil Monitoring Evaluasi

Persentase

kabupaten/kota

yang

melaksanakan

pembinaan dan

bimbingan teknis

terhadap klinik di

wilayah kerjanya

agar sesuai dengan

standar

0 20 50 75 90 100 Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan Bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar pada akhir tahun berjalan

Kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan bimtek secara rutin, sehingga didapat jumlah riil klinik yang ada di wilayah kerjanya, melakukan bimtek agar seluruh klinik tersebut dapat memenuhi standar

Jumlah kumulatif Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan Bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar pada akhir tahun berjalan dikalikan 100%

- Data klinik yang ada di Kab/Kota- Cara pengumpulan data : Langsung dengan monev,bimtek,pertemuan,koordinasi LS/LP, tidak langsung dengan surat menyurat dan email- workshop


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah UTD yang

mendapatkan

pembinaan sesuai

standar pelayanan

ntibioti darah

0 42 126 210 252 294 Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan Permenkes No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

Jumlah kumulatif UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar pelayanan ntibioti darah di akhir tahun berjalan

Sumber data berasal dari hasil monitoring dan evaluasi pelayanan darah di UTD, workshop/pertemuan pembinaan, Sistem Informasi Pelayanan Darah (SIPDAH), laporan dari dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pembinaan pelayanan darah di UTD

c).Kegiatan Pembinaan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Persentase rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi

45 RS Rujukan Nasional/Rujukan Provinsi/Rujukan Regional (8%)

20 40 60 80 100 Persentase Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Kelas A dan RS Kelas B dan RS Prioritas KIA yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) pada minimal 3 dari 6 unit layanan yaitu pendaftaran, rawat jalan, igd, rawat inap, pelayanan penunjang dan farmasi serta tersedianya Resume Medis Elektronik yang terintegrasi dengan SISRUTE, n = 575 RS

Jumlah kumulatif Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Kelas A dan RS Kelas B dan RS Prioritas KIA yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) pada minimal 3 dari 6 unit layanan yaitu pendaftaran, rawat jalan, igd, rawat inap, pelayanan penunjang dan farmasi serta tersedianya Resume Medis Elektronik yang terintegrasi dengan SISRUTE dibagi seluruh jumlah Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Kelas A dan RS Kelas B dan RS Prioritas KIA (N= 575) dikali 100%

Sumber data berasal dari hasil monitoring dan evaluasi, Laporan dari RS pada lokus RME terintegrasi


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine

23% RS Pengampu Telemedicine (30 RS Rujukan Provinsi dan Rujukan Regional)

67 134 201 268 335 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan Diampu yang mampu melakukan konsultasi jarak jauh dalam penegakan diagnosis dan/atau tindakan medis melalui fasilitas telemedicine.

Jumlah kumulatif fasilitas pelayanan kesehatan Diampu yang mampu melakukan konsultasi jarak jauh dalam penegakan diagnosis dan/atau tindakan medis melalui fasilitas telemedicine pada akhir tahun berjalan.

Sumber data berasal dari hasil monitoring dan evaluasi, Sistem Informasi, Laporan dari Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota tentang pelayanan telemedicine pada lokus yang telah ditetapkan

Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

0 34 34 34 34 34 Jumlah kumulatif provinsi yang memiliki lebih dari atau sama dengan 65% kab/kota yang memiliki 60% Fasyankesnya yang telah menerapkan ntibi rujukan terintegrasi (SISRUTE)

Jumlah kumulatif provinsi yang memiliki lebih dari atau sama dengan 65% kab/kota yang memiliki 60% Fasyankesnya yang telah menerapkan ntibi rujukan terintegrasi (SISRUTE) pada akhir tahun berjalan

Sumber data berasal dari hasil monev dan laporan Dinas Kesehatan Provinsi terhadap penerapaan SISRUTE

Jumlah RS yang Melaksanakan respon time pelayanan operasi ntibio sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit

0 66 132 198 264 331 Jumlah RS yang melaksanakan operasi Sectio Caesaria darurat dengan waktu tanggap ≤ 30 menit sebesar 60%dengan kriteria inklusi1. RS Umum Publik kelas A dan B serta RSIA kelas A, B, C2. SC darurat dengan status kesehatan fisik pre operasi ASA 1 dan 2

Jumlah kumulatif RS yang melaksanakan operasi Sectio Caesaria darurat dengan waktu tanggap ≤ 30 menit sebesar 60%dengan kriteria inklusi1. RS Umum Publik kelas A dan B serta RSIA kelas A, B, C2. SC darurat dengan status kesehatan fisik pre operasi ASA 1 dan 2 pada akhir tahun berjalan

Sumber data berasal dari hasil monitoring dan evaluasi pelayanan operasi SC darurat di RS Umum Publik Kelas A dan B serta RSIA kelas A, B, C. Laporan pelayanan operasi SC darurat dari RS Umum Publik Kelas A dan B serta RSIA kelas A,B,C

Persentase RS Kelas A dan B yang telah melakukan surveilans AMR sesuai standar

0 20 40 60 80 100 Persentase RS kelas A dan B Pendidikan yang telah melakukan surveilans AMR Sesuai standar.

- RS kelas A adalah RS Umum

Jumlah kumulatif RS kelas A dan B Pendidikan yang telah melakukan surveilans AMR Sesuai standar dibagi total jumlah RS kelas A dan RS Kelas B

Sumber data berasal dari hasil monev, laporan dan hasil penilaian pada pelaksanaan Surveilans AMR di RS Kelas A dan B Pendidikan


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

dan Khusus Ibu anak, paru, infeksi, jantung, kanker, ortopedi kelas A- RS kelas B Pendidikan adalah dan RSU kelas B yang telah ditetapkan menjadi RS Pendidikan utama dari Fakultas Kedokteran oleh Menteri Kesehatan- surveilans AMR sesuai standar adalah surveilans AMR sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan- Denominator 82 RS (Kelas A 34 RS, Kelas B Pendidikan 48 RS)

Pendidikan dikali 100%

Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar

40 RS (24%)

70 75 80 85 90 Persentase kumulatif RS Rujukan dan RS Vertikal yang sesuai standar kelas RS, RS Pendidikan, Akreditasi dan layanan unggulan.

Rujukan Nasional : RS yang sesuai standar kelas A, RS Pendidikan, akreditasi internasional dan memiliki layanan unggulanRujukan Provinsi : RS yang sesuai standar kelas A, RS Pendidikan, akreditasi paripurna dan memiliki layanan unggulanRujukan Regional : RS yang sesuai standar kelas B, RS Pendidikan, akreditasi utama dan memiliki layanan unggulan

Jumlah kumulatif RS Rujukan dan RS Vertikal yang sesuai standar kelas RS, RS Pendidikan, Akreditasi dan layanan unggulan pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah seluruh RS Rujukan dan RS Vertikal dikali 100%

Sumber data berasal dari RS Online, Monev dan hasil penilaian RS Rujukan dan RS Vertikal yang sesuai standar kelas RS, RS Pendidikan, Akreditasi dan layanan unggulan


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

RS Vertikal : RS yang sesuai standar kelas A, RS Pendidikan, akreditasi paripurna dan memiliki layanan unggulan Denominator : 167 RS (144 RS Rujukan dan 23 RS Vertikal Non Rujukan Nasional)

Persentase RS milik Pemerintah dengan pelayanan sesuai standar

0 70 75 80 85 90 Persentase kumulatif RS umum dan khusus milik Pemerintah Daerah Provinsi, PemKab, PemKot dengan standar pelayanan dan SDM yang sesuai kelasnya.Denominator : 760 RS Pemerintah (Kepemilikan Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Jumlah kumulatif RS umum dan khusus milik Pemda dengan standar pelayanan dan SDM yang sesuai kelas pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah total 760 RS Pemerintah Daerah dikali 100%

Sumber data berasal dari RS Online, Monev dan hasil penilaian RS umum dan khusus milik Pemda dengan standar pelayanan dan SDM yang sesuai kelas

Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119

184 250 305 357 409 461 Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119

Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang mengimplementasikan PSC 119 di tahun berjalan

Sumber data berasal hasil monev dan laporan dari Dinkes Kab/Kota tentang implementasi PSC 119 di Kab/kota tersebut

Jumlah RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai RS Pendidikan

51 RS 20 40 60 80 100 RS yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan ditetapkan statusnya sebagai rs pendidikan

Jumlah kumulatif RS yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan ditetapkan statusnya sebagai rs pendidikan pada tahun berjalan

Sumber data berasal dari hasil penilaian RS yang mengajukan untuk ditetapkan sebagai RS Pendidikan

Jumlah RS kelas A dan B Pendidikan yang memiliki pedoman antibiotic RS dan menerapkan sesuai standar

0 16 32 50 65 82 1. Jumlah RS kelas A dan B Pendidikan yang telah memilki pedoman ntibiotic RS dan menerapkan sesuai standar yang telah ditetapkan Kementerian

Jumlah kumulatif RS kelas A dan B Pendidikan yang telah memilki pedoman ntibiotic RS dan menerapkan sesuai standar yang telah

Sumber data berasal dari hasil monev, laporan dan hasil penilaian pada penerapan Pedoman Antibiotik di RS Kelas A dan B Pendidikan


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Kesehatan.2. RS kelas A adalah RS

Umum dan Khusus Ibu anak, paru, infeksi, jantung, kanker, ortopedi kelas A

3. RS kelas B Pendidikan adalah dan RSU kelas B yang telah ditetapkan menjadi RS Pendidikan utama dari Fakultas Kedokteran oleh Menteri Kesehatan

4. Pedoman ntibiotic adalah pedoman penggunaan ntibiotic sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

Target 82 RS (Kelas A 34 RS, Kelas B Pendidikan 48 RS)

ditetapkan Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan.

Persentase rumah sakit yang terintegrasi pelayanan kegawatdarutannya dengan NCC/PSC 119

0 20 40 60 80 100 RS yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang sudah terintegrasi dengan pelayanan NCC atau PSC 119

Jumlah kumulatif RS yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang sudah terintegrasi dengan pelayanan NCC atau PSC 119 pada tahun berjalan

Sumber data berasal hasil monev dan laporan dari RS memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang sudah terintegrasi dengan pelayanan PSC 119

Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan kematian Ibu

- 40 50 60 80 100 Persentase RSU Kls A, Kls B dan RSIA yang melakukan pelaporan kematian ibu

Jumlah RSU Kelas A, RSU Kelas B, dan RSIA yang melaporkan kematian ibu dibagi Jumlah RSU Kelas A, RSU Kelas B, dan RSIA pada tahun baseline dikali 100%Tahun baseline = tahun 2019Jumlah RSU Kelas A, RSU

Sistem Informasi RS


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

Kelas B, dan RSIA = 750 RSd). Kegiatan Mutu dan Akreditasi

Pelayanan Kesehatan


Direktorat Mutu dan

Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

4478 4009 4720 6110 5706 Jumlah Puskesmas dan Klinik Pratama yang mendapatkan rekomendasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) setelah memenuhi persyaratan untuk disurvei akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jumlah Puskesmas dan Klinik Pratama yang mendapatkan rekomendasi survei akreditasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) pada tahun berjalan

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Penyelenggara Akreditasi FKTP

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

1028 851 1195 1169 991 Jumlah RS dan Klinik Utama yang mendapatkan rekomendasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) setelah memenuhi persyaratan untuk disurvei akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jumlah RS dan Klinik Utama yang mendapatkan rekomendasi survei akreditasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) pada tahun berjalan

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Penyelenggara Akreditasi RS


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

151 228 307 399 500 Jumlah Laboratorium Kesehatan dan UTD yang mendapatkan rekomendasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) setelah memenuhi persyaratan untuk disurvei akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jumlah Laboratorium Kesehatan dan UTD yang mendapatkan rekomendasi survei akreditasi dari Direktorat yang bertanggung jawab pada bidang mutu dan akreditasi (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan) pada tahun berjalan

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Fasyankes Lain

Persentase Fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan

20 40 50 60 70 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (UTD)) yang sudah melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan serta melaporkan hasil pengukuran mutu pelayanan kesehatan tersebut kepada Kementerian Kesehatan secara berkala

Persentase Fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan = Jumlah Fasyankes yang telah melakukan pengukuran mutu melalui Sistem Informasi/ Jumlah seluruh Fasyankes yang teregister/terdata di Kementeriaan Kesehatan pada tahun 2018 x 100%

- Jumlah seluruh Puskesmas yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan dan Klinik Pratama yang Bekerja sama dengan BPJS per 31 Des 2018 (16.536 FKTP)- Jumlah seluruh Rumah Sakit dan Klinik Utama yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan per 31 Des 2018 (............ Fasyankes rujukan)- Jumlah seluruh Laboratorium dan UTD yang teregistrasi terdata di Kementerian Kesehatan per 31 Des 2018 (1.691 fasyankes lain)

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

e).Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024


Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional

50 175 250 325 400 475 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional yang memenuhi kriteria:a. Melakukan pelayanan

kesehatan tradisionalb. Melakukan pembinaan

kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional

c. Melakukan pendataan penyehat tradisional

d. Memiliki RTH dalam bentuk Taman Obat Keluarga (TOGA)

Jumlah kumulatif Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan kriteria

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

2. Laporan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota/ Puskesmas yang melakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional

Sistem Informasi Puskesmas

Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional integrasi

4 10 15 20 25 30 Jumlah Rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan memiliki Ruang Terbuka Hijau untuk taman obat sebagai media edukasi

Jumlah kumulatif Rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan memiliki Ruang Terbuka Hijau untuk taman obat sebagai media edukasi

1. Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di RS

2. Laporan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional

3. Sistem Informasi RS

Jumlah griya sehat di kabupaten/kota

- 4 11 26 42 60 Jumlah Griya Sehat di Kabupaten/Kota

Jumlah kumulatif Griya Sehat di Kabupaten/Kota

1. Hasil monitoring dan evaluasi Griya Sehat

2. Laporan dari dinas kesehatan provinsi yang melakukan pembinaan pelayanan kesehatan


NOProgram/ Kegiatan



Baseline Data

(Capaian 2018)



2020 2021 2022 2023 2024

tradisional di Griya SehatII Program Dukungan

Manajemenmeningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

50 51 52 53 53 Hasil penilaian mandiri terkait pelaksanaan 8 area perubahan pada Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Hasil PMPRB lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dibagi nilai maksimal unit eselon I dikali 100%(N/36,30) x100%

Hasil penilaian Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

80 82,5 85 87,5 90 Persentase kinerja RKA-K/L Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian kinerja RKA-KL dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan

Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan untuk masing-masing satker

SMART DJA Kementerian Keuangan


LAMPIRAN 3

MATRIKS PEMBAGIAN WEWENANG

NO Program/Kegiatan



TargetPembagian Kewenangan Pelaksanaan (Diisi dengan kegiatan spesifik untuk

mencapai terget sesuai kewenangan) Unit Organisasi Pelaksana2020 2021 2022 2023 2024 Pusat Provinsi Kabupaten/Kota

IProgram Pelayanan Kesehatan & JKN pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi

65 70 80 90 100 A. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan:

1. Penyusunan Kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer

2. Pengalokasian anggaran dukungan penyelenggaran Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan

1. Penyusunan Kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat provinsi

2. Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat provinsi

3. Fasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan

1. Penyiapan Kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di FKTP sesuai standar dan akreditasi FKTP di tingkat kab/kota

2. Pengalokasian anggaran pendukungan penyelenggaraan akreditasi FKTP dan penyelenggaran pelayanan kesehatan di FKTP sesuai standar melalui APBD

3. Melaksanakan Penjaminan Mutu Internal

4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi FKTP dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di FKTP sesuai standar di tingkat kab/kota

Melakukan bimbingan teknis akreditasi FKTP dan pelayanan kesehatan di FKTP sesuai standar di


NO Program/Kegiatan





Kesehatan Primer melalui mekanisme APBN, dana dekosentrasi, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan atau sumber lain yang sah

3. Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer

4. Fasilitasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu

5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu

Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat provinsi

4. Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat provinsi

tingkat kab/kota


NO Program/Kegiatan





B. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer:

1. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Primer sesuai standar

2. Pembinaan pelayanan Fasilitas Kesehatan Primer sesuai standar

3. Monitoring dan evaluasi pelayanan fasilitas kesehatan primer sesuai standar

C. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Penyusunan kebijakan standar sarana, prasarana, dan peralatan Fasilitas Kesehatan Primer

2. Pembinaan pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Fasilitas Kesehatan Primer sesuai standar

3. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan Fasilitas Kesehatan Primer sesuai standar

Persentase rumah sakit terakreditasi

80 85 90 95 100 Penyusunan regulasi mutu dan akreditasi RS dan klinik utama

Sosialisasi dan

Pemantauan dan evaluasi mutu dan akreditasi RS kelas B

Pemantauan adan evaluasi mutu dan akreditasi RS kelas C, D dan klinik utama


NO Program/Kegiatan





advokasi regulasi akreditasi RS dan klinik utama

Pelatihan Dinkes dalam pemantauan dan evaluasi mutu dan akreditasi RS dan klinik utama

Pemberian rekomendasi akreditasi kepada RS dan klinik utama

Koordinasi hasil rekomendasi akreditasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi

a).Kegiatan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan

Direktorat Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

75 83 90 95 100 Penyusunan NSPK Untuk Mendukung Pemenuhan SPA Fasyankes FKTP

Peningkatan kapasitas tenaga pengelola SPA di FKTP

Evaluasi pemenuhan SPA di FKTP

Monev pemenuhan SPA di Fasyankes Prioritas

Pelatihan Pemeliharaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI)

Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

80 85 90 95 100 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital

Pertemuan Koordinasi Teknis Bidang SPA RS Rujukan Provinsi dan

Pertemuan teknis pengelolaan SPA dalam rangka pemenuhan standar dan Akreditasi RS (Dekonsentrasi)

Pertemuan teknis


NO Program/Kegiatan





Regional (sosialisasi prototype)

Pertemuan teknis MFK sarana prasarana di Rumah Sakit Rujukan Regional dan Propinsi

Bimbingan Teknis sarana prasarana dan alat RS Rujukan Regional dan Propinsi- Penyusunan NSPK

Rapat Konsultasi Teknis RS Daerah

penyusunan kebutuhan SPA berbasis ASPAK (Dekonsentrasi)

Jumlah rumah sakit UPT Vertikal di Kawasan Timur Indonesia yang dikembangkan

2 2 2 2 2 Penyediaan Sarana Prasarana Fasilitas Rujukan di Kawasan Indonesia Timur

Penyediaan Peralatan Fasilitas Rujukan di kawasan Indonesia Timur

Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan

1 1 - - - Pertemuan teknis MFK standar internasional dalam rangka mendukung akreditasi

Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat RS Rujukan Nasional dan RS UPT Vertikal

Penyusunan NSPK dalam rangka Pemenuhan SPA RS Rujukan Nas. dan Vertikal

Langganan Jurnal Bidang Fasilitas/SPA Kesehatan dan Pembelian Buku Referensi


NO Program/Kegiatan





Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina

7 14 21 28 35 Monev penguatan pemenuhan SPA Puskesmas DTPK

Pertemuan teknis penguatan pemenuhan SPA Puskesmas DTPK

Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar

300 300 300 300 300 Monev penguatan pemenuhan SPA Puskesmas DTPK

Pertemuan teknis penguatan pemenuhan SPA Puskesmas DTPK

Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center yang dikembangkan Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota

17 22 27 32 37 Penyusunan NSPK Implementasi

Kebijakan Bidang Fasyankes Lainnya

Workshop ASPAK Fasyankes Lainnya

Bimtek/Monev di Fasyankes lainnya

Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan Pemeliharaan SPA di Fasyankes (Dekonsentrasi)

Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarananya

100 100 100 100 100 Pertemuan teknis MFK standar internasional dalam rangka mendukung akreditasi

Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat RS Rujukan Nasional dan RS UPT Vertikal

Penyusunan NSPK dalam rangka Pemenuhan SPA RS Rujukan Nas. dan Vertikal

Langganan Jurnal Bidang Fasilitas/SPA Kesehatan dan Pembelian Buku Referensi


NO Program/Kegiatan





Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

22 26 30 34 38 Peningkatan Akses Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi

Bimtek/Monev Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi

Penyusunan NSPK Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi

Persentase Fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar

- 45 60 80 100 Penyusunan NSPK Workshop Fasyankes

Lainnya Bimtek/Monev SPA di

Fasyankes Lainnya

Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana

6 6 6 6 6 Rapat Koordinasi Perencanaan PHLN, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PHLN

- -

b). Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar


PrimerJumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar

18 51 84 117 150 Pertemuan Koordinasi Program Prioritas Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)

Pemantauan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bergerak

Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK (DEKONSENTRASI)

Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga

105 200 300 400 514 Penyusunan NSPK terkait Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)

Workshop Program

Pembinaan Teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (DEKONSENTRASI)


NO Program/Kegiatan





Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

Pemantauan dan Pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dari sama dengan 2%

40 50 60 80 100 Sosialisasi Rujukan Non Spesialistik di FKTP

Pemantauan dan Pembinaan Kompetensi FKTP

Workshop Tata Laksana Kasus Rujukan Non Spesialistik di FKTP (DEKONSENTRASI)

Persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal

50 60 70 80 100 Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Gigi dan Mulut

Workshop Program Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Puskesmas

Pemantauan dan Pembinaan Program Kesehatan Gigi dan Mulut

Persentase kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas sebagai Percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)

15 30 75 90 100 Penyusunan NSPK Pelayanan Primer di Puskesmas

Pertemuan LP/LS Pelayanan Kesehatan Primer dalam Penguatan Puskesmas Percontohan

Pemantauan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer

Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan praktik mandiri dokter atau dokter gigi sesuai standar

50 60 70 80 100 Penyusunan Pedoman tentang Praktik Perorangan

Koordinasi LP/LS dalam pembinaan Praktik Perorangan


NO Program/Kegiatan





Koordinasi LP/LS dalam pembinaan Praktik Perorangan

Workshop Praktik Perorangan Tenaga Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer

50 138 225 313 400 Lokakarya pelayanan kedokteran keluarga layanan primer

Pertemuan Koordinasi Tim Pokja DLP dan Lintas Sektor

Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pembinaan dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar

20 50 75 90 100 Penyusunan NSPK Klinik

Workshop pelayanan kesehatan di Klinik

Pemantauan dan pembinaan klinik

Pertemuan LP/LS Klinik

Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan Transfusi Darah

42 126 210 252 294 Penyusunan Regulasi Pelayanan Darah

Pemantauan dan Pembinaan terkait Pelayanan Darah

Pelaksanaan koordinasi Komite Pelayanan Darah

Workshop Pelayanan Darah

c).Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan


Rujukan

Persentase rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi

20 40 60 80 100 Peningkatan Implementasi Rekam Medik Elektronik

Pembinaan teknis rekam medik elektronik (RME) (Dekonsentrasi)


NO Program/Kegiatan





Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine

67 134 201 268 335 Pengembangan dan Implementasi Telemedicine Non Papua

Pengembangan Jejaring Pelayanan Telemedicine Papua dan Papua Barat

Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Telemedicine (DEKONSENTRASI)

Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)

34 34 34 34 34 Pertemuan koordinasi, diseminasi dan advokasi pembinaan provinsi yang menerapkan SISRUTE

Pembinaan, bimtek dan monev provinsi yang menerapkan SISRUTE

Penyusunan NSPK provinsi yang menerapkan SISRUTE

Workshop Provinsi yang menerapkan SISRUTE

Pembinaan Teknis Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) (DEKONSENTRASI)

Jumlah RS yang Melaksanakan Respon Time Pelayanan Operasi Sectio Sesarea Darurat dalam waktu ≤ 30 menit

66 132 198 264 331 Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi Emergency Respon Time di IGD RS sesuai standar

Pembinaan, Bimtek dan Monev Emergency Respon Time di IGD RS sesuai standar

Workshop Emergency Respon Time di IGD RS sesuai standar


NO Program/Kegiatan





Persentase RS Kelas A dan B yang telah melakukan surveilans AMR sesuai standar

20 40 60 80 100 Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi RS Rujukan dan Vertikal yang telah melakukan surveilan AMR sesuai standar

Pembinaan, Bimtek dan Monev RS Rujukan dan Vertikal yang telah melakukan surveilan AMR sesuai standar

Workshop RS Rujukan dan Vertikal yang telah melakukan surveilan AMR sesuai standar

Dukungan Operasional Komite RS Rujukan dan Vertikal yang telah melakukan surveilan AMR sesuai standar

PeRSentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar

70 75 80 85 90 Pertemuan koordinasi, diseminasi, dan advokasi pembinaan RS rujukan dan RS vertikal dengan pelayanan sesuai standar

Pembinaan, Bimtek dan Monev RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar

Workshop Pembinaan RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar

Penyusunan NSPK RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai Standar


NO Program/Kegiatan





Persentase RS milik Pemerintah dengan pelayanan sesuai standar

70 75 80 85 90 Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi RS Pemerintah dengan pelayanan sesuai standar

Pembinaan, bimtek dan monev rs pemerintah dengan pelayanan sesuai standar

Penyusunan NSPK RS pemerintah dengan pelayanan sesuai standar

Workshop RS Pemerintah dengan pelayanan sesuai standar

Pembinaan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)

Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI, TKIB dan Korban terdampak bencana dan aksi teror

Pembinaan Teknis PRA di RS (Dekonsentrasi)

Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119

250 305 357 409 461 Pertemuan Koordinasi integrasi pelayanan kegawatdaruratan dengan NCC/PSC 119

Jasa Operasional Pusat komando nasional SPGDT call center 119

Monitoring Pelaksanaan SPGDT melalui PSC 119 Kab/Kota

Menyelenggarakan SPGDT pada major event

Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra-Hospital di RS (Dekonsentrasi)


NO Program/Kegiatan





Jumlah RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai RS Pendidikan

20 40 60 80 100 Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi RS yang menyelenggarakan pendidikan

Pembinaan, bimtek dan monev RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai rs pendidikan

Workshop RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai rs pendidikan

Dukungan Operasional Komite pada Pembinaan RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai rs pendidikan

Pembinaan Teknis Standar RS Pendidikan (Dekonsentrasi)

Jumlah rs kelas A dan B Pendidikan yang memiliki pedoman antibiotic RS dan menerapkan sesuai standar

16 32 50 65 82 Pertemuan koordinasi, diseminasi, advokasi rs rujukan dan vertikal yang telah memiliki pedoman antibiotik rs sesuai standar

Pembinaan, Bimtek dan Monev RS Rujukan dan vertikal yang telah memiliki pedoman antibiotik RS sesuai standar

Penyusunan NSPK RS Rujukan dan Vetikal yang telah memiliki pedoman antibiotik RS sesuai standar

Workshop RS Rujukan dan Vetikal yang telah memiliki pedoman


NO Program/Kegiatan





antibiotik RS sesuai standar

Persentase Rumah Sakit yang terintegrasi pelayanan kegawatdarutannya dengan NCC/PSC 119

20 40 60 80 100 Workshop terkait integrasi pelayanan kegawatdaruratan dengan NCC/PSC 119 di RS

Pertemuan teknis registrasi ambulance

Persentase RS yang melakukan pencataan dan pelaporan kematian ibu

40 50 60 80 100 Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

d). Kegiatan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan


Direktorat Mutu dan

Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

4478 4009 4720 6110 5706 Penyusunan Kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer

Pengalokasian anggaran dukungan penyelenggaran Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator

Melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer

Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan

Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat kab/kota

Melaksanakan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat kab/kota

Monitoring dan


NO Program/Kegiatan





Mutu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer melalui mekanisme APBN, dana dekosentrasi, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan atau sumber lain yang sah

Pembinaan Penjaminan Mutu Fasilitas, Pelayanan dan Program Kesehatan, Manajemen Risiko serta Keselamatan Pasien-Masyarakat di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer

Fasilitasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu

Primer di tingkat provinsi

Fasilitasi Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat provinsi

Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat provinsi

Pengalokasian anggaran dukungan pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat provinsi

Evaluasi Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di tingkat kab/kota

Pengalokasian anggaran dukungan pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal, Penjaminan Mutu Eksternal, Manajemen Risiko, Keselamatan Pasien-Masyarakat dan Pengukuran Indikator Mutu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer di tingkat kab/kota

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

1028 851 1195 1169 991 Penyusunan regulasi mutu dan akreditasi RS dan klinik utama

Sosialisasi dan advokasi regulasi akreditasi RS dan

Pemantauan dan evaluasi mutu dan akreditasi RS kelas B

Pemantauan adan evaluasi mutu dan akreditasi RS kelas C, D dan klinik utama


NO Program/Kegiatan





klinik utama Pelatihan Dinkes dalam

pemantauan dan evaluasi mutu dan akreditasi RS dan klinik utama

Pemberian rekomendasi akreditasi kepada RS dan klinik utama

Koordinasi hasil rekomendasi akreditasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi

Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi

151 228 307 399 500

Persentase Fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan

20 40 50 60 70 Menerima rekap laporan hasil pengukuran mutu dan mengolahnya menjadi data nasional, menentukan intervensi dan dasar penyusunan regulasi.

Provinsi melakukan pembinaan terhadap fasyankes agar dapat melakukan pengukuran indikator mutu di wilayah binaannya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengukuran indikator mutu serta menentukan rencana tindak lanjut langkah pembinaan. Rekap pelaporan indikator mutu ditembuskan ke Pusat.

Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap fasyankes agar dapat melakukan pengukuran indikator mutu di wilayah binaannya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengukuran indikator mutu serta menentukan rencana tindak lanjut langkah pembinaan. Rekap pelaporan indikator mutu ditembuskan ke Provinsi dan Pusat.

e).Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional


NO Program/Kegiatan






Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional

175 250 325 400 475 Penyusunan NSPK Peningkatan kapasitas

ke Provinsi Bimtek kepada

Prov/Kab/Kota /Puskesmas

Monev Kepada Prov/Kab/Kota /Puskesmas

Sosialisasi dan advokasi

Peningkatan kapasitas ke Kab/Kota

Bimtek kepada Kab/Kota /Puskesmas

Monev Kepada Kab/Kota /Puskesmas

Rekapitulasi laporan penyelenggaraan yankestrad di puskesmas


Peningkatan kapasitas ke Puskesmas

Bimtek kepada Puskesmas

Monev Kepada Puskesmas

Rekapitulasi laporan penyelenggaraan yankestrad Puskesmas


Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi

10 15 20 25 30 Penyusunan NSPK Yankestrad Integrasi

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di RS

Bimbingan teknis yankestrad integrasi di RS


Rekapitulasi laporan penyelenggaraan yankestrad integrasi di RS


Rekapitulasi laporan penyelenggaraan yankestrad integrasi di RS

Jumlah Griya Sehat di Kabupaten/Kota

4 11 26 42 60 Penyusunan NSPK Yankestrad Komplementer

Pembinaan dan Pendampingan Teknis calon Griya Sehat

Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Griya Sehat

Rekapitulasi laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Komplementer di Griya Sehat

Pembinaan dan Pendampingan Teknis calon Griya Sehat

Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Griya Sehat

Rekapitulasi laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional Komplementer di Griya Sehat

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di Griya Sehat

Laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di Griya Sehat


NO Program/Kegiatan





II Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

Nilai reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

50 51 52 53 53 Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang efektif dan efisien pada program pembinaan pelayanan kesehatan

80 82,5 85 87,5 90 Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi


LAMPIRAN 4

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggungjawab

Unit Tekait/InstitusiTarget

Penyelesaian

RUU, RPP, PERPRES, INPRES

1 Revisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

perizinan rumah sakit saat ini dilaksanakan melalui sistem OSS berdasarkan PP 24 Tahun 2018, dan juga organisasi rumah sakit harus disesuaikan dengan UU pemerintah Daerah


2024

2 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bedah Plastik dan rekonstruksi

delegasi pada UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 69 ayat (3)


2020

3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan

delegasi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 55 ayat (2)


2021

4 Revisi PMK No 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan TOGA dan Keterampilan(Tahun 2020)

Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

Kemendagri, Kementan 2020

5 Revisi PMK 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris


Ditjen YankesDityankestrad

Kemendagri, Kemenkumham

2020

6 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Taman Obat sebagai bagian dari Taman Penyembuhan

konsisten dengan PP No. 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/455/2016 ttg Pokja Kantor Hijau dan Sehat (Green Office) Kemenkes


KemenPu & PR, Kemen KLH, Kementan

2020


No





Penyelesaian

7 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Menggunakan Obat Tradisional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional sekaligus untuk merevisi Kepmenkes No.121/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal


Kementerian Perindustrian dan

Perdagangan

2021

8 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Yankestrad dalam Penanggulangan Masalah Kejiwaan dan NAPZA

Ditjen Yankes-Dityankestrad

Kemenkumham, BNN 2021

9 Revisi PMK 37 tahun 2017 tentang Yankestrad Integrasi



Kemendagri 2020

10 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Akupressur

Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional bahwa pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan sesuai standar pelayanan, SOP dan standar profesi



2021

11 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pijat Baduta oleh Nakes di Fasyankes

Delegasi dari PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional bahwa pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan sesuai standar pelayanan, SOP dan standar profesi



2021

12 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Akupunktur



2021

13 Revisi Permenkes No. 15 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan dan Modalitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer


2023


No





Penyelesaian

14 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Penyelenggaraan Griya Sehat(Tahun 2021)


2021

15 Revisi PMK No.8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA(Tahun 2021)



2021

16 Revisi PMK No.90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T)(Tahun 2020)



2020

17 Revisi Permenkes 2052 Tahun 2011 tentang Izin dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

disesuaikan dengan UU Praktik Kedokteran


2020

18 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Dokter Layanan Primer

akan disesuaikan dengan Perpres mengenai DLP


2021

19 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Rutan dan Lapas

klinik yang ada di lapas tidak mampu memenuhi persyaratan minimal tentang klinik


Menko PMK, KemenkumHAM.

2021

20 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Jasa Kesehatan Pemukiman (Residential Health Services)

untuk melaksanakan Perpres no. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (matriks no. 342, KBLI : 86109)


Kemensos, Kemenko PMK 2022

21 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Flying Health Care (FHC)

tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan SIP

2022

22 Revisi Permenkes Pelayanan Darah Turunan dari PP No.7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

2021

23 Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Kebijakan dan Strategi Peningkatan Ditjen Yankes Kemenkes (Ditjen Yankes, 2020


No





Penyelesaian

Pelayanan Kesehatan (NQPS) Mutu Pelayanan Kesehatan (NQPS) ini akan menjadi payung hukum bagi implementasi kebijakan dan strategi semua upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan

(DIREKTORAT MUTU & AKREDITASI

YANKES)

Ditjen Kesmas, BPPSDM, Ditjen P2P, Badan

Litbangkes), Kemendagri, Kemenko PMK, Kemenpan

RB, Kemenristek Dikti, kememensos, Bappenas,

Kemenkeu, kemendes PDTT

24 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Indikator Mutu di Fasyankes

Permenkes Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan akan menjadi acuan Pengukuran mutu dalam mengawal upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan

Ditjen Yankes (DIREKTORAT MUTU

& AKREDITASI YANKES)

Kemenkes (Ditjen Yankes, Ditjen Kesmas, BPPSDM,

Ditjen P2P, Badan Litbangkes), Kemendagri, Kemenko PMK, Kemenpan



2020

25 Revisi PMK 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Revisi regulasi ini sejalan dengan revisi pedoman pelaksanaan JKN

DIREKTORAT MUTU & AKREDITASI

YANKES


Ditjen P2P, Badan Litbangkes), Kemendagri, Kemenko PMK, Kemenpan



2020

26 Revisi PMK 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

Revisi regulasi ini sejalan dengan revisi pedoman pelaksanaan JKN

DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI

YANKES


Ditjen P2P, Badan Litbangkes),

2020


No





Penyelesaian

27 Standar Akreditasi Laboatorium Kesehatan Revisi standar akreditasi labkes mengikuti perkembangan regulasi lain yang ada


YANKES



2021

28 Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Laboratorium

Turunan dari PMK No. 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik dan PMK No. 43 th 2013 ttg Penyelenggaraan Lab Klinik yang Baik, PMK 298 Tahun 2008 tentang Akreditasi Lab Kes


YANKES



2023

29 Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Unit Transfusi Darah

Turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah., Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien


YANKES



2023

30 Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Institusi Pengijian dan / Kalibrasi Alat Kesehatan

Turunan dari Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan


YANKES

2022

31 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Gizi di RS (Revisi PMK 78 Tahun 2013)

revisi PMK no 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi RS

Dit. Yankes Rujukan 2020


No





Penyelesaian

32 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah (Revisi PMK No. 43 Tahun 2015)

delegasi dari PP no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi


33 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Rujukan Perorangan (Revisi PMK No. 001 Tahun 2012)

merupakan delegasi UU Rumah Sakit pasal 42 ayat (3)


34 revisi KMK No 772 Tahun 2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit

UU No 44 tahun 2009 tentang RS pasal 29 ayat (3) huruf r tentang kewajiban RS menyusun Peraturan Internal RS


35 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Penyelenggaraan Pelayanan Kardiocerebrovaskular di Fasyankes

mengatur bagaimana pelayanan kardiovascular dan otak di Faskes


36 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Kelola Klinis dan manajemen di Rumah Sakit

merupakan perintah dari UU No 44 tahun 2009 tentang RS pasal 36


37 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Pelaksana PP 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

pengaturan yang lebih mendetail dari aturan di atasnya


38 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik


39 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Laboratorium Kalibrasi di RS

Dit. Fasyankes 2023

40 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Bangunan Aman Terhadap Bencana dan Situasi Darurat lainnya

Dit. Fasyankes 2020


No





Penyelesaian

41 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA) di RS


42 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik, Radioterapi, dan Kedokteran Nuklir (Revisi PMK No. 780 Tahun 2008 dan KMK No. 1014 Tahun 2008)


43 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pelayanan Laundri Fasyankes

Dit Yankes Rujukan 2023

44 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan E-Resep pemanfaatan teknologi untuk peresepan

Dit Yankes Rujukan Dit.Farmalkes 2021

45 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik

mengatur standar pelayanan hiperbarik


46 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pelayanan Konsultasi Elektronik

merupakan regulasi baru mengatur pemanfaatan teknologi


47 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan RS Bergerak Revisi PMK 058 Th. 2009

hanya mengatur rumah sakit bergerak berbentuk kontainer. Ada RS bergerak bentuk kapal, kereta dll


48 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kanker

standar pelayanan kanker di Fasyankes


49 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Revisi PMK No. 38 Tahun 2017)

merupakan turunan dari PP Transplantasi Organ


50 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Standar pelayanan Keperawatan

menjalankan amanat UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan



No





Penyelesaian

51 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Penyelenggaraan Pelayanan di RS

mengatur seluruh standar penyelenggaraan RS dari rawat jalan, rawat inap dll


52 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman HCU/ICU

mengatur seluruh standar penyelenggaraan HCU dan ICU


53 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Rawat Inap

mengatur standar rawat inap Dit Yankes Rujukan 2021

54 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Penyelenggaraan PSC dan Pemanfaatan Sisrute oleh PSC (Revisi PMK No. 19 Tahun 2018)

perlu beberapa revisi untuk mengatur interoperabilitas dengan sisrute


55 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Revisi PMK No. 24 Tahun 2016)

Regulasi tentang standar bangunan RS merupakan turunan dari undang - undang no 44 tentang RS

Ditjen Yankes/ Dit. Fasyankes

Kemen PUPR, Bappeten, Batan, KLH

2021

56 Revisi Permenkes No 4 Tahun 2016, gas medis dan vakum medik

Regulasi merupakan turunan dari undang - undang no 44 tentang RS


ESDM, KemenPerin 2021

57 Revisi Permenkes No 2306 Tahun 2011, Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal RS

Regulasi merupakan turunan dari undang - undang no 44 tentang RS


ESDM, KemenPerin 2022

58 Rencana Induk Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Regulasi merupakan amanah dari undang - undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009


Bappenas, Kemenkeu 2022

59 Revisi PMK No. 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

Regulasi merupakan amanah dari undang - undang Kesehatan nomor 36 Tahun 2009


Batan, Bappeten 2020

60 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Persyaratan Studi Kelayakan dan Masterplan Rumah Sakit

Regulasi merupakan amanah dari undang - undang Kesehatan nomor 44 tentang Rumah Sakit dan Permenkes


2020


No





Penyelesaian

2461 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Pengelolaan Peralatan Medis di RSRegulasi merupakan amanah dari undang - undang Kesehatan nomor 44 tentang Rumah Sakit dan Permenkes 24


Batan, Bappeten 2021

62 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan IPS RS

Regulasi merupakan amanah dari undang - undang Kesehatan nomor 44 tentang Rumah Sakit dan Permenkes 24


2021

63 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Persyaratan Teknis Ambulans

Regulasi merupakan amanah dari undang - undang Kesehatan nomor 44 tentang Rumah Sakit, Permenkes 75 dan Permenkes 24


2021

64 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Alat Kestrad

Regulasi merupakan amanah dari undang - undang Kesehatan


2022

65 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Persyaratan teknis Bangunan, Prasarana dan Alat Klinik

Regulasi merupakan amanah dari Permenkes no 9 Tahun 2014


2021

66 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Persyaratan teknis Bangunan, Prasarana dan Alat Optical



2023

67 Rpermenkes tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Alat Puskesmas

Regulasi merupakan tindak lanjut Permenkes Puskesmas


2022

68 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Alat Rumah Sakit Lapangan



2024


No





Penyelesaian

69 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Alat Pos Kesehatan



2023

70 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Sistem tata Udara di RS



2022

71 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Persyaratan Teknis BSL 2,3 di Rumah Sakit



2023

72 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 411 Tahun 2010 ttg Laboratorium klinik 2010 (Merujuk PMK 364 th 2003)

Seiring dinamisnya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan hidup sehat semakin mendesak pemerintah untuk dapat terus memperbaharui berbagai upaya preventif diantaranya dengan melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium melalui pemeriksaan yang semakin kompleks dibutuhkan, untuk itu dengan mengacu pada PMK terdahulu no 364 th 2003 dan PMK 411 th 2010 menjadikan dasar untuk pengembangan diusulkannya regulasi ini karena dianggap memiliki nilai keterkaitan yang erat.

Ditjen YANKES Organisasi Profesi Kedokteran

2020

73 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tentang Pelaksanaan Tata Kelola Manajemen RS

Pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk menjamin dan

DITJEN YANKES 2021


No





Penyelesaian

menilai tanggung jawab dan tanggung gugat klinis melalui peningkatan mutu serta penerapan fungsi manajemen klinis yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. (UU RS th 44 2009)


kata pengantar · web view(csr). kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas...

Documents

(Pembentukan ekosistem yang inovatif dan entrepreneurial)e biz ink media perantara penyaluran pendanaan dan wadah peningkatan daya saing umkm yang terintegrasi secara nasional

e-renggar.kemkes.go.id...mutu layanan kesehatan jiwa 8 10 11 12 Proporsi peningkatan pemanfaatan layanan promotif dan preventif subspesialistik yang berorientasi pada optimalisasi

Uji Hipotesis untuk Proporsi

COMMUNITY BASED RESEARCH - litapdimas.kemenag.go.idlitapdimas.kemenag.go.id/file/Upload_File/collection/publication/... · Peningkatan bantuan pendanaan pada dua tahun terakhir ini,

Hal. - disbun.jatimprov.go.id 2018.pdf · tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan seputar tentang tujuan, sasaran, peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, pendanaan, serta

Diversifikasi Pembiayaan Sebagai Upaya Peningkatan Profitabilitas Di Bank Syariah · 2019. 11. 24. · Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian atau pendanaan

Proporsi for Presentation

PERBANDINGAN DUA PROPORSI

PENDANAAN PROYEK

Proporsi dalam arsitektur

ANALISIS PENGARUH PROPORSI KEPEMILIKAN … ANALISIS PENGARUH PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP KEBIJAKAN PENDANAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN (Studi Pada Industri Manufaktur

· (Oleh WARSIDI, SE., MM Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA) Peningkatan PAD melalui Penyempurnaan Regulasi, Database dan Pelayanan Pajak Daerah

KEPUTUSAN PENDANAAN

5 - KRITIK PROPORSI

KAJIAN SELANG KEPERCAYAAN UNTUK BEBERAPA PROPORSI … · Nilai proporsi populasi telah diketahui sebelumnya. ... keputusan atas suatu uji proporsi dari formula interval kepercayaan

proporsi yang habis str

PENGARUH STRUKTUR MODAL, STRUKTUR KEPEMILIKAN, …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/13201/1/222014123... · 2020. 10. 10. · John(2016:232) adalah proporsi dari pendanaan atau

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN, PENYETORAN, DAN …ictoh-tcscindonesia.com/wp-content/uploads/2018/05/Wahyudi... · dampak negatif rokok dan peningkatan pendanaan fungsi pelayanan kesehatan

Formula Pendanaan

Uji Hipotesis Beda Proporsi

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT … data.pdf · desaproporsi bobot indikator] + [ Rasio bidan per pendudukproporsi bobot indikator] + [Rasio dokter per penduduk*proporsi

Pemilihan Pendanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional …€¦ · Pariwisata dan Industri 1) ... Sumber Pendanaan Rupiah Sumber Pendanaan Luar Negeri ... peningkatan investasi dalam negeri

Pendanaan Proyek Adaptasi Perubahan Iklim - ccc.itb.ac.idccc.itb.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Pendanaan-Proyek-Adaptasi... · Peningkatan Budidaya Bambu Cendani Untuk Penyelamatan

PERBANDINGAN DETERMINAN OBESITAS PADA REMAJA ...lib.unnes.ac.id/35175/1/UPLOAD_ANIDAUL_FAJRIYAH.pdfBerdasarkan hasil RISKESDAS, proporsi obesitas pada dewasa >18 tahun mengalami peningkatan

Pendanaan Maritim

UJI BEDA PROPORSI

DRAFT 3 - griyahusada.id SOSIALISASI KEBIJAKAN... · Optimalisasi sumber pendanaan riset LPDP, DIPI, CSR industri, filantropi, PTN/S, Re-entry dan optimalisasi diaspora, Peningkatan

Inferensi Untuk Parameter Proporsi

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang - sinta.unud.ac.id · kendaraan bermotor. Pertumbuhan ini secara langsung berpengaruh pada peningkatan proporsi kendaraan pada arus lalu lintas. Peningkatan

9.Proporsi Bangunan Lab

PERAN CSR PERUSAHAAN DALAM KEGIATAN PENDANAAN …bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/2018/04/csr... · berbagai bentuk tanggung jawab terhadap ... kontribusi bagi peningkatan

LAPORAN SKRIPSI PENINGKATAN KOMPETENSI MENGGAMBAR … · 1 laporan skripsi . peningkatan kompetensi menggambar proporsi tubuh wanita dengan model pembelajaran group investigation

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN …repository.unpas.ac.id/43603/4/BAB II.pdf · proporsi yang sama. Ketiga, peningkatan suatu faktor produksi mematuhi hukum diminishing

ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN … · Proporsi pendanaan suatu perusahaan meliputi dana yang berasal dari modal ... akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan