kata sambutan - pnfikukar.files.wordpress.com filedan pendidikan keorangtuaan, harus dipandang dalam...

KATA SAMBUTANDirektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA i

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiaporang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitastanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agamatertentu. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengandemikian harus ditujukan ke arah pengembangan pribadi seutuhnyayang mempertebal penghargaan terhadap kebebasan hakiki,menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi,persahabatan, dan perdamaian.

Pendidikan Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikanorang dewasa yang melayani Pendidikan Keaksaraan, PendidikanKecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya BacaMasyarakat, Pendidikan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender,dan Pendidikan Keorangtuaan, harus dipandang dalam kerangkapemenuhan hak asasi manusia dan prinsip-prisip inklusi untukpembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan dari Pendidikanuntuk Semua (PUS). Pengakuan terhadap pentingnya pendidikanmasyarakat ditunjukkan secara implisit dalam pemaknaan pendidikansebagai hak asasi yang harus diperoleh semua orang dan memilikiperan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak tahun 2010 berbagai upaya telah dilaksanakan untukmeningkatkan mutu layanan pendidikan masyarakat melalui inisiatifberagam program yang lebih menyentuh langsung sisi pemberdayaandan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagaiprogram terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat PembinaanPendidikan Masyarakat. Berbagai program tersebut difokuskan padamasyarakat yang belum beruntung seperti masyarakat yang tinggaldi kawasan adat terpencil, di kawasan tertinggal/terluar/perbatasan,kawasan padat buta aksara, masyarakat marjinal perkotaan, lansia,perempuan dan anak-anak marjinal.

KATA PENGANTARDirektur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTAPetunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan iiiii

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagaiupaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa denganmemperluas ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layananpendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Melalui berbagaiinisiatif program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagipemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutudapat benar-benar dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruhmasyarakat.

Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semuapihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunanpetunjuk teknis ini. Saya mengharapkan petunjuk ini benar-benardapat dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakanprogram pendidikan masyarakat secara tertib dan tepat sasaran.Semoga, dan selamat bekerja.

Jakarta, Januari 2011Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad, Ph.D.NIP 195905121983111001

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upayapendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadudengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial,ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakanmasyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan masyarakat berbasispada kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban” dalam programAksara Agar Berdaya (AKRAB!). Dengan demikian ukuran capaiankompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis,dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraanuntuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya. TujuanAksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraanpenduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraanatau masih melek aksara parsial. Tingkat keberaksaraan yang memadaidapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasiyang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagaimasalah ekonomi, sosial, dan budaya.

Saat ini masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkanuntuk menguasai ragam keaksaraan melalui program KeaksaraanDasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, KeaksaraanKeluarga, dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulisdikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya bacadilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalandengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah programpendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untukmeningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anakmelalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, programpencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraandan keadilan gender.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI ......................................... i

PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAANPENDIDIKAN MASYARAKAT ..................................... iii

DAFTAR ISI ....................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ......................................... 1A. Latar Belakang ..................................................... 1B. Dasar Hukum ....................................................... 5C. Tujuan Petunjuk Teknis .............................................. 6

BAB II PENINGKATAN KAPASITAS POKJAPENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANGPENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA .............................. 7A. Pengertian ......................................................... 7B. Sasaran .......................................................... 7C. Tujuan Kegiatan ..................................................... 8D. Hasil yang Diharapkan ............................................... 8E. Deskripsi Kegiatan ................................................. 9F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ........................ 12

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTAPetunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan viv

Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan masyarakatbagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan pendudukdewasa ini disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidakmendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastianmemperoleh layanan pendidikan untuk semua. Di dunia terdapat 796juta orang penduduk buta aksara, sebanyak 8,3 juta orang terdapat diIndonesia. Sebanyak 65% penduduk buta aksara di Indonesia adalahperempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan genderuntuk pendidikan orang dewasa. Walau keaksaraan bukan tujuaneksplisit pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), tetapikeaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasaruniversal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkanmata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangirisiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuangenerasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangikemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan,dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagaipihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan Petunjuk TeknisPengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan ProgramPeningkatan Kapasitas Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) BidangPendidikan Provinsi ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yangdisusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapatbermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWTmemberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2011Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.DNIP. 195804091984022001

BAB IPENDAHULUAN

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURANBANTUAN ................................................ 14A. Penerima Bantuan ................................................ 14B. Syarat Penerima Bantuan ..................................... 14C. Tatacara Pengajuan Bantuan ..................................... 15D. Proses Penyaluran Bantuan ..................................... 16E. Catatan Khusus ............................................ 19

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ................ 21A. Pemantauan dan Evaluasi ......................................... 21B. Pelaporan ........................................................ 21

BAB V PENUTUP ..................................................... 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN1. Format Akad Kerjasama ............................................ 252. Format Cover Proposal ......................................... 303. Format Rekomendasi Proposal ................................... 314. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak .......... 325. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal ........... 336. Format Profil Rinci Lembaga/Organisasi .................... 347. Format Acuan Rincian Rencana Penggunaan Dana ........ 388. Format Laporan Awal Pelaksanaan Program …….....… 409. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program ….........… 4110. Format Contoh Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana .... 42

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTAPetunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan 1vi

A. Latar Belakang

Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan perjalananpanjang dari usaha global dan nasional dalam menanggapikesenjangan gender diberbagai segi kehidupan, termasuk bidangpendidikan. Hal ini tercermin dari berbagai kesepakatan globalantara lain Konvensi tentang penghapusan segala bentukdiskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang diratifikasimenjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tonggak sejarahdalam upaya meningkatkan kesetaraan gender diukir dalamKonferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing tahun 1995 yangmenghasilkan suatu kerangka kerja kebijakan global untukmemajukan kesetaraan gender. Kebijakan global tersebutditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dengan ditetapkannyaInstruksi Presiden (INPRES) No 9 Tahun 2000, yangmenginstruksikan seluruh Kementerian, Lembaga di tingkatnasional dan daerah untuk mengarusutamakan gender di seluruhkegiatan pembangunan.

Khusus di bidang pendidikan, pertemuan Dakar (April, 2000)dengan tema “Education for all” juga menjadi kesepakatan untukdilaksanakan oleh Indonesia. Pada tahun yang sama di bulanSeptember diadakan KTT Millenium (MDGs) di Markas BesarPBB yang dihadiri oleh pimpinan dan wakil-wakil dari 189negara, termasuk Indonesia, mendiskusikan dan merenungkannasib sebagaian umat manusia yang terancam masa depannya.Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan denganmenetapkan delapan tujuan, dua diantaranya adalah di bidang

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTAPetunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan 32

pendidikan. Dari semua keberhasilan seperti yang diungkapkandi atas, ada beberapa isu gender yang patut menjadi perhatianbersama. Beberapa kasus memperlihatkan keadaan yang justruterbalik dari anggapan umum selama ini. Terdapat kecenderunganyang memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah, angkakelulusan, maupun indeks prestasi siswa perempuan lebih tinggidibandingkan siswa laki-laki, sebaliknya siswa yang meninggalkansekolah (drop out) lebih banyak anak laki-laki dibandingkandengan anak perempuan. Oleh sebab itu, dengan dinamika yangterjadi sekarang ini, menunjukkan bahwa persoalan kesenjangangender tidak selalu berarti keterpurukan perempuan. Pergeserantersebut harus dicermati dan dicarikan solusinya dalammeningkatkan kesetaraan gender. Dalam hal ini KementerianPendidikan Nasional yang merupakan salah satu pionir dalam halpelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dapat menjadi contohsekaligus menjadi tempat pembelajaran proses pelaksanaan PUG.

Komitmen untuk melakukan pengarusutamaan gender bidangpendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis KementerianPendidikan Nasional terus dikawal dan diimplementasikan melaluipenguatan kapasitas pengambil kebijakan di daerah(provinsi/kabupaten/kota). Mulai tahun 2003 provinsi sudahmendapatkan fasilitasi dan advokasi untuk menguatkan pengambilkebijakan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan dalambidang pembangunan pendidikan di daerah mengintegrasikandimensi keadilan dan kesetaraan gender. Sementara kabupaten/kotabaru diberikan fasilitasi dan advokasi mulai tahun 2009, dansampai dengan tahun 2010 baru menjangkau 18 kabupaten/kota.Dengan jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia saat inisebanyak 497, maka fasilitasi dan advokasi membutuhkan waktuyang cukup lama, apabila dilakukan dengan cara-cara yangkonvensional. Diperlukan suatu model akselerasi implementasipengarusutamaan gender (PUG) Bidang Pendidikan agar dimensikeadilan dan kesetaraan gender dapat dengan segera masuk ke

pendidikan dan kesetaraan gender. Tujuan MDGs bidang pendidikanpada tahun 2015 adalah menjamin semua anak laki-laki maupunperempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.Sementara itu, tujuan MDGs untuk mendorong kesetaraan genderdan pemberdayaan perempuan adalah menghilangkan ketimpangangender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005,serta di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.Meskipun semua unsur masyarakat terlibat, namun inti darikesepakatan-kesepakatan itu sejatinya menjadi tanggung jawabnegara, yaitu sampai seberapa jauh usaha-usaha negara tersebutmelaksanakannya secara konsekwen.

Laporan MDGs Indonesia 2010 menunjukkan kemajuan yangcukup signifikan untuk target bidang pembangunan pendidikan.Rasio Angka Partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tingkat SD/MI/Paket A telah mencapai 99,73, hampirmenutup kesenjangan gender. Di tingkat SMP/MTs/Paket B telahmencapai 101,99. Selain itu telah banyak perempuan yangmendapatkan akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.Demikian juga untuk tingkat melek huruf perempuan usia 15-24tahun yang hampir mendekati angka 100 persen. Keberhasilanjuga diperlihatkan dengan meningkatnya jumlah program dankebijakan yang responsif gender, meningkatnya pemahamankesetaraan gender baik di tingkat nasional maupun di tingkatprovinsi/kabupaten/kota, serta jumlah publikasi tentang genderyang telah diterbitkan.

Usaha pendekatan perspektif gender di bidang pendidikan diIndonesia dapat dikatakan tergolong maju. Namun, para pakarberpendapat bahwa capaian-capaian kuantitatif tersebut tidak serta-merta menjadi indikator kemajuan pendidikan bermutu. Pendidikandasar meskipun telah mencapai target MDGs akan tetapi belumdianggap merata, khususnya di 3 provinsi kawasan timur (Papua,Papua Barat, dan Maluku). Demikian pula dipertanyakan terbukanyapemerataan akses pendidikan tidak selalu sejalan dengan mutu


B. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadapWanita;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahanatas peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Seluruh Bidang Pembangunan;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang GerakanNasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan NasionalPercepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara(GNPPWB/PBA);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PendidikanNasional;

dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring danevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikandi kabupaten/kota.

Untuk menguatkan pencapaian yang selama ini telah dilakukandan menguatkan komitmen para pengambil kebijakan di daerah(khususnya kabupaten/kota), maka pemerintah pusat melaluiKementerian Pendidikan Nasional berupaya secara terus- menerusberkoordinasi dengan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikandimensi keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan diKabupaten/Kota

Untuk menguatkan dan memperluas implementasi programini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun2011, akan memperkuat kerjasama dengan Pusat StudiWanita/Gender (PSW/G) yang berada di Perguruan Tinggi yangselama ini memiliki sumber daya potensial untuk menjadi fasilitator,pelatih, dan nara sumber dalam mengintegrasikan dimensi keadilandan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan dan upayapencegahan tindak pidana perdagangan orang. Bentuk fasilitasidan advokasi yang diberikan oleh PSW/G dapat berupa penyediaannara sumber, pelatih, dan fasilitator program.

Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi PokjaPengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan diKabupaten/Kota dan pihak terkait dalam pengajuan dan pengelolaanbantuan program peningkatan kapasitas Pokja PUG bidangpendidikan di Kabupaten/Kota tahun 2011, maka disusunlah”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan BantuanPenyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas PokjaPengarusutamaan Gender (PUG) Bidang PendidikanKabupaten/Kota”.

BAB IIPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUGBIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA


A. Pengertian1. Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan

Kabupaten/Kota merupakan upaya memperkuat kapasitas dankapabilitas kelembagaan Pokja PUG bidang pendidikan sebagaiforum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikandi tingkat provinsi untuk meningkatkan koordinasi denganberbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunankebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, danpenilaian pendidikan untuk mewujudkan keadilan dankesetaraan gender pada semua jalur, jenis, dan jenjangpendidikan.

2. Bantuan peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota merupakan bantuan yang diberikan olehDirektorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada PokjaPUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota untuk digunakansebagai biaya operasional penyelenggaraan program kegiatanpenguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi denganberbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.

B. Sasaran ProgramSasaran program atau penerima manfaat penyelenggaraan

program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota ini adalah unsur pejabat pemerintah daerah danpemangku kepentingan (pendidik dan tenaga kependidikan)pengembangan layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikandi kabupaten/kota.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan NasionalTahun 2010 – 2014;

12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DirektoratPembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun2011.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan BantuanPenyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas PokjaPengarusutamaan Gender (PUG) Bidang PendidikanKabupaten/Kota ini bertujuan:

1. Sebagai panduan bagi Pokja PUG Bidang Pendidikan diKabupaten/Kota untuk menyusun dan mengajukan proposaldalam rangka mendapatkan bantuan, menyelenggarakan danmelaksanakan program kegiatan, serta mengelola danmempertanggungjawabkan pemanfaatan bantuan dana secaraakuntabel dan transparan.

2. Sebagai panduan bagi petugas teknis Direktorat PembinaanPendidikan Masyarakat dalam menilai dan menyeleksi proposal,menetapkan Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kotasebagai penerima bantuan penyelenggaraan program,menyalurkan dana, serta melakukan pembinaan dan pemantauanterhadap lembaga/organisasi penyelenggara program.


4. meningkatnya kegiatan fasilitasi penguatan Pokja PUG BidangPendidikan di kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitaslayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan;

5. tersedianya dan meningkatnya sumber daya manusia sebagaifocal point untuk mendukung implementasi PUG bidangpendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, danpencegahan tindak pidana perdagangan orang di kabupaten/kota;

6. meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan genderbagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganpendidikan di provinsi (DPRD, Bappeda, Dewan Pendidikan,BPS, dan sebagainya);

7. meningkatnya dukungan anggaran (APBD) yang disediakanoleh pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan programPUG bidang pendidikan;

8. tersusunnya perangkat sistem yang diperlukan untukmengintegrasikan dimensi keadilan dan kesetaraan bidangpendidikan;

9. terlaksananya pengembangan model PUG bidang pendidikanminimal di 2 (dua) kecamatan yang belum pernah mendapatkanfasilitasi dari pusat;

10. terimplementasikannya pendidikan yang responsif gender padasatuan pendidikan di jalur formal, nonformal, dan informal.

E. Deskripsi Kegiatan1. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan

kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan adalah:a. Peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building)

Peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity building)merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dankesadaran para pengambi l kebi jakan untukmengintegrasikan gender ke dalam setiap tahapanpembangunan pendidikan. Kegiatan ini dapat dilakukanmelalui berbagai jenis kegiatan, yaitu: audiensi pengambilkebijakan, RTD, FGD, dan pelatihan. Berbagai jenis

C. Tujuan ProgramPenyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUG

Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini bertujuan untukmemperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas, sertakapabilitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaiforum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dikabupaten/kota, sehingga memiliki komitmen untuk:1. mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan

perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, danpenilaian di bidang pendidikan;

2. memfasilitasi penguatan Pokja PUG Bidang Pendidikan dikabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitas layananpengarusutamaan gender bidang pendidikan;

3. menyediakan dan menyiapkan nara sumber ahli dalam layananpendidikan yang responsif hasil belajar anak laki-laki danpendidikan responsif perempuan dewasa.

D. Hasil yang DiharapkanHasil yang diharapkan melalui penyelenggaraan program

peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota ini adalah:1. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pokja

PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai forumpelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dikabupaten/kota, yang ditandai dengan semakin tingginyaintensitas pertemuan dan kordinasi diantara pokja;

2. meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengambilkebijakan yang responsif gender dalam penyusunanperencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, danpenilaian di bidang pendidikan;

3. tersedianya narasumber ahli dalam layanan pendidikan yangresponsif hasil belajar anak laki-laki, dan pendidikan responsifperempuan dewasa;

2. Tahapan Kegiatana. Persiapan

1) Identifikasi isu-isu gender yang masih terjadi dikabupaten/kota sebagai bahan untuk melakukansosialisasi dan perencanaan program.

2) Sosialisasi program dilakukan untuk menginformasikantentang program yang akan dilakukan melalui sosialisasi,advoksi, RTD, FGD PUG Bidang Pendidikan bagi parapengambil kebijakan dan pemangku kepentinganlainnya;

3) Identifikasi sasaran kegiatan dan sumber-sumberpendukung, seperti: memiliki Focal Point PUG BidangPendidikan kabupaten/kota, keterlibatan Pusat StudiWanita/Gender (PSW/G), adanya data terpilah,diharapkan adanya dana APBD Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Kegiatan1) Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

Pendidikan Responsif Gender (PPRG) termasuk analisisGAP, penyusunan pernyataan anggaran gender (GenderBudget Statement) dan TOR responsif gender.

2) Fasilitasi program PUG Bidang Pendidikan pada 2(dua) kecamatan terpilih sebagai perluasan pelaksanaanPUG Bidang Pendidikan.

3) Pertemuan rutin pokja4) Monitoring dan evaluasi ser ta pelaporan

c. PenilaianKelompok Kerja (Pokja) PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota melakukan penilaian internal terhadapkeberhasilan pelaksanaan kegiatan PUG bidang pendidikandengan membuat instrumen dan bahan-bahan pertanyaanuntuk diberikan kepada Focal Point PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota, Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G),Lembaga/Mitra terkait dll. Kemudian hasil pertanyaan


kegiatan dirancang karena sasaran/peserta kegiatan memilikikeragaman kesibukan, kepentingan dan relevansinya dengantindaklanjut kegiatan PUG pendidikan di masing-masinglevel pemerintahan.Berbagai tema yang disajikan diharapkan mucul komitmenpengambil kebijakan yang dilandasi oleh pemahaman dankesadaran gender. Komitmen yang dimunculkan terwujudmelalui position paper dan Rencana Aksi PembangunanPendidikan Berwawasan Gender di kabuapten/kota.

b. Kemitraan dengan Pusat Studi Wanita/Gender dan LembagaSwadaya MasyarakatKemitraan dengan Pusat Studi Wanita dilandasi dengansatu pemikiran bahwa lembaga ini memiliki kompetensi,kapabilitas, dan pengalaman dalam mengembangkanberbagai sumber dan model implementasi PUG BidangPendidikan. Potensi ini dalam jangka panjang diharapkanmenjadi pemicu untuk terintegrasikannya dimensi keadilandan kesetaraan gender bidang pendidikan di kabupaten/kota

c. Penguatan Stakeholders PendidikanMelakukan kerjasama dengan mitra terkait dalampelaksanaan gender bidang pendidikan baik denganLembaga Swadaya Masyarakat, PKBM, SKB,Yayasan/Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Sekolah, atauLembaga terkait.

d. Penguatan Data Base PendidikanTersedianya data terpilah sehingga dapat dijadikan bahanuntuk melakukan perencanaan program yang responsifgender.

e. Komunikasi, Informasi, dan EdukasiMembuat pesan-pesan standar, media-media yang berkaitandengan gender agar semua elemen memahami gender.

diinput untuk dijadikan bahan pertimbangan apakahpelaksanaan PUG bidang pendidikan telah berhasildilaksanakan, dalam hal ini keberhasilan program itu dinilaioleh Pokja PUG sendiri.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan1. Alokasi Dana

Alokasi pemberian bantuan dana penyelenggaraan programpeningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota pada tahun 2011 ini tersedia di DirektoratPembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan InformalKementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 3.900.000.000.- (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan sasaransebanyak 39 kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota akandiberikan bantuan dana yang digunakan untuk mendukungpenyelenggaraan program dan kegiatan, yaitu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Rincian Penggunaan DanaRincian alokasi penggunaan dana, mengacu pada persentaseyang tertera pada tabel di bawah ini.

No Komponen Pembiayaan ProporsiPenggunaan

1 Sosialisasi, advokasi, RTD, FGD PUG 15%Bidang Pendidikan bagi para pengambilkebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.

2 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran 20%Pendidikan Responsif Gender (PPRG)termasuk analisis GAP, penyusunan GenderBudget Statement/GBS dan TORresponsive gender.


3 Pengembangan model PUG pada 2 (dua) 30%Kabupeten/Kota terpilih yang belum pernahmendapatkan fasilitasi dari pusat (termasukimplementasi PKBG pada satuan pendidikanformal dan nonformal di 2 kabupaten/kota tersebut)

4 Menyediakan narasumber ahli dalam layanan 15 %pendidikan responsif hasil belajar laki-lakidan pendidikan responsif perempuan dewasa

5 Pertemuan rutin pokja 10 %6 Monitoring dan evaluasi 7%7 Pelaporan 3%


BAB IIIPROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

5. memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan programpeningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota;

6. bersedia menyelenggarakan program layanan pengarusutamaangender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaanperempuan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang;

7. memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota setempat;

8. bersedia menyediakan dan menyiapkan narasumber ahli dalamlayanan pendidikan yang responsif hasil belajar anak laki-lakidan pendidikan responsif perempuan dewasa;

9. bersedia memfasilitasi penguatan Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota dengan menyediakan tenaga ahli/narasumbersesuai kebutuhan.

C. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. Penyusunan Proposal

Untuk memperoleh bantuan dana penyelenggaraan programpeningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota, Pokja harus menyusun proposal sesuai dengansistematika penyusunan proposal seperti yang tertera dalamlampiran petunjuk teknis ini (lengkap dengan lampiran proposalseperti : Rekomendasi Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota, Surat Keputusan Pembentukan Pokja, profillembaga, fotocopy rekening bank atas nama lembaga, fotocopyNPWP atas nama lembaga, surat pernyataan kesanggupanmelaksanakan program, dan lain-lain yang diperlukan.

A. Penerima Bantuan

Penerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatankapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota iniadalah Pokja PUG Bidang Pendidikan yang berada di 39Kabupaten/Kota, yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritasdalam melaksanakan program layanan pengarusutamaan genderdi bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, danpencegahan tindak pidana perdagangan orang.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan untuk menerima bantuan dana penyelenggaraanprogram peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota ini, adalah sebagai berikut:

1. memil iki Surat Keputusan Pembentukan PokjaPengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota,yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan alamatlembaga yang jelas;

2. memiliki rekening bank atas nama lembaga;

3. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugasPokja;

4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas namalembaga;


2. Pengiriman Proposal

Proposal yang telah disusun, kemudian dikirim kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan InformalKementerian Pendidikan Nasional u.p. Kasubag Tata Usaha,dengan alamat: Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6,Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, denganketentuan:

a. Proposal dikirim selambat-lambatnya pada 31 Juli 2011,dengan catatan apabila sampai dengan batas waktu tersebutmasih tersedia dana bantuan yang belum tersalurkan, makawaktu pengajuan proposal dapat diperpanjang sampaidengan tersalurnya semua alokasi bantuan yang masihtersedia.

b. Proposal asli dikirim kepada Direktorat PembinaanPendidikan Masyarakat sebanyak rangkap 2 (dua), dantembusannya (berupa fotocopy) dikirim kepada DinasPendidikan Kabupaten/Kota setempat (masing-masingrangkap satu).

D. Proses Penyaluran Bantuan

1. Penilaian Proposal

Setiap proposal yang diajukan kepada Direktorat PembinaanPendidikan Masyarakat, akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal(independen) yang diangkat dan ditetapkan dengan SuratKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada DirektoratPembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan InformalKementerian Pendidikan Nasional.

Penilaian proposal dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

a. Tahap pertama, penilaian administratif:

1) Proposal yang tidak lolos seleksi administratifdinyatakan gugur.

2) Proposal yang lolos seleksi administrasi, akandilanjutkan pada penilaian tahap kedua.

b. Tahap kedua, penilaian subtansi/isi:

1) Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score)oleh tim penilai.

2) Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilaiandari yang terbesar sampai yang terkecil, sehinggadiperoleh daftar Pokja PUG yang dianggap layak sebagainominasi calon Pokja PUG penerima dana.

2. Verifikasi Proposal

Untuk membuktikan kebenaran data dan informasi yang disusundalam proposal serta untuk memperkuat hasil penilaian timpenilai proposal, maka bagi proposal yang dinilai telahmemenuhi syarat dalam penilaian proposal, perlu dilakukanverifikasi sebagai Pokja PUG calon penyelenggara programpeningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan danmeyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitaslembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yangditentukan.

Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara:

b. Mengundang Pokja PUG yang terpilih sebagai nominasicalon penerima bantuan dana untuk mempresentasikanprogram yang diusulkan pada pertemuan yangdiselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan PendidikanMasyarakat.


c. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuaiketersediaan anggaran) terhadap Pokja PUG yang dianggapperlu dikunjungi untuk memastikan kebenaran (objektifitas)kondisi dan keberadaan lembaga.

d. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumendalam proposal melalui surat atau telepon kepada PokjaPUG calon penerima bantuan dana atau kepada DinasPendidikan setempat.

3. Penetapan lembaga Pokja PUG sebagai penerima bantuan

Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi terhadapPokja PUG calon penerima bantuan dana, Pejabat PembuatKomitmen pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakatmengajukan daftar nominasi calon Pokja PUG penerimabantuan dana kepada Direktur Pembinaan PendidikanMasyarakat untuk memperoleh persetujuan.

Berdasarkan persetujuan Direktur Pembinaan PendidikanMasyarakat, maka Pejabat Pembuat Komitmen pada DirektoratPembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan Pokja PUGpenerima bantuan dana dengan menerbitkan Surat Keputusantentang daftar Pokja PUG penerima bantuan dana. DirektoratPembinaan Pendidikan Masyarakat dapat mengirimkaan suratkeputusan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotasetempat untuk digunakan sebagai bahan pembinaan terhadapPokja PUG penerima bantuan dana tersebut.

4. Penandatanganan Akad Kerjasama

Berdasarkan Surat Keputusan tentang penetapan Pokja PUGpenerima bantuan dana, kemudian dilakukan penandatangananakad kerjasama antara Pihak Pertama (Direktorat PembinaanPendidikan Masyarakat) dan Pihak Kedua (Pokja PUGpenerima bantuan dana sebagai penyelenggara program),sesuai dengan konsep akad kerjasama terlampir.

Bersamaan dengan penandatanganan akad kerjasama tersebut,Pihak Kedua juga menandatangani kuitansi penerimaan dana,dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses pencairandana.

5. Penyaluran Bantuan Dana

Berdasarkan dokumen yang telah ditandatangan sepertidisebutkan di atas, kemudian Direktorat Pembinaan PendidikanMasyarakat memproses penyaluran bantuan dana kepada PokjaPUG (penerima bantuan dana sebagai penyelenggara program),melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukanusulan penyaluran dana kepada Biro Keuangan KementerianPendidikan Nasional untuk memperoleh Surat PerintahMembayar (SPM).

b. Biro Keuangan Kemdiknas mengajukan SPM ke KantorPelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IIIuntuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D).

c. KPPN Jakarta III meminta bank penyalur untuk mentransferdana ke rekening Pokja PUG sesuai daftar yang tercantumdalam surat keputusan tentang penetapan Pokja PUGpenerima bantuan dana.

d. Pengambilan dana harus dilakukan oleh ketua Pokja PUGyang namanya tercantum dalam surat keputusan tentangpenetapan lembaga/organisasi penerima bantuan dana.

E. Catatan Khusus

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat DirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan InformalKementerian Pendidikan Nasional beserta jajarannya, tidak


BAB IVPEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan EvaluasiUntuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik

sesuai dengan tujuan program dan hasil yang diharapkan, maka:1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta

jajarannya, memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauanpelaksanaan program secara berkala terhadap Pokja PUGpenerima bantuan dana penyelenggaraan program peningkatankapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pejabat terkaitdi Kabupaten/Kota, diharapkan dapat melakukan pemantauanterhadap Pokja PUG penerima bantuan dana penyelenggaraanprogram peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota secara berjenjang.Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaanprogram sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka evaluasiprogram dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PendidikanMasyarakat dan pihak-pihak terkait.

B. PelaporanSetiap Pokja PUG penerima bantuan dana penyelenggaraan

program peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang PendidikanKabupaten/Kota, wajib menyusun dan membuat laporan untukmemenuhi persyaratan administrasi dan sebagai buktipertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuanyang telah diterima.Pelaporan dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairandana bantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.

2. Lembaga Pokja PUG yang ditetapkan sebagai penerima bantuandana harus:

a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertibdan teratur sesuai ketentuan yang berlaku;

b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secaraakuntabel dan transparan, sesuai dengan Akad Kerjasamadan peraturan yang berlaku.

3. Lembaga Pokja PUG penerima bantuan dana penyelenggaraanprogram pendidikan masyarakat (pada tahun yang lalu dansebelumnya) yang tidak menyampaikan laporan hasilpelaksanaan kegiatannya, tidak akan diikutsertakan dalamproses penilaian (kompetisi) proposal untuk memperoleh danabantuan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.

4. Setiap lembaga Pokja PUG penerima bantuan danapenyelenggaraan program peningkatan kapasitas Pokja PUGBidang Pendidikan Kabupaten/Kota harus berkoordinasidengan instansi perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuanyang berkaitan dengan perpajakan.


1. Pertama; laporan awal, yang memuat tentang pemberitahuanbahwa dana telah diterima dan menjelaskan secara singkatrencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Format laporanawal, terlampir.Laporan awal harus disampaikan kepada Direktorat PembinaanPendidikan Masyarakat paling lambat 1 (satu) minggu setelahmenerima bantuan dana.

2. Kedua; laporan akhir (laporan lengkap), yang memuat tentanghasil pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut program.Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengankondisi objektif di lapangan (mengacu pada format laporanakhir, terlampir), antara lain memuat tentang:a) uraian tentang persiapan pelaksanaan kegiatan;b) jadwal pelaksanaan kegiatan;c) objek dan lokasi sasaran program;d) pelatih/narasumber yang mendukung pelaksanaan program;e) s a r a n a / t e m p a t , f a s i l i t a s , a l a t d a n b a h a n

pembelajaran/pelatihan yang digunakan;f) dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam

pelaksanaan program;g) hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

program;h) hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan rencana

tindaklanjut kegiatan pasca program;i) rincian penggunaan dana.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini harus dilampiridengan:a. data dan profil Pokja PUG penyelenggara program;b. bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak

sesuai ketentuan yang berlaku;

c. foto dokumentasi pelaksanaan;d. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun dandigandakan minimal rangkap 5 (lima), dan harusdisampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelahkeseluruhan program selesai dilaksanakan. Laporandikirim kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal, dan Informal, Kementerian PendidikanNasional Gedung E Lantai 6, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta 10270, sebanyakrangkap 2 (dua);Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, sebanyakrangkap 1 (satu);Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,sebanyak rangkap 1 (satu);Arsip untuk Pokja PUG penyelenggara program,sebanyak rangkap 1 (satu).


AKAD KERJASAMA NOMOR :...................

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKATDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NON FORMAL DAN INFORMALKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN

LEMBAGA/ORGANISASI ..........................

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAMPENINGKATAN KAPASITAS

POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN KAB./KOTA TAHUN 2011

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahundua ribu sepuluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:1. Nama : …………………………

NIP : …………………………Jabatan : …………………………Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung

E Lantai VI, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan -Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan PendidikanMasyarakat Kementerian Pendidikan Nasional, dan untuk selanjutnyadisebut sebagai Pihak Pertama.2. Nama : …………………………

Jabatan : …………………………Alamat : …………………………

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/Organisasi………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Lampiran 1.

Demikian Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan BantuanPenyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Pokja PUG BidangPendidikan Kabupaten/Kota ini disusun secara singkat dan jelas, agardapat dipedomani oleh para Pokja PUG penerima bantuan danasebagai penyelenggara dan pengelola program dalam mengajukanproposal, mempersiapkan penyelenggaraan program, melaksanakandan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, sertamenindaklanjuti hasil pelaksanaan program.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam petunjuk teknisini, diharapkan proses penyelenggaraan program peningkatan kapasitasPokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota ini dapat dilaksanakandan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan danmemperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas,kualitas dan kebermaknaan penyelenggaraan program pendidikanmasyarakat ke depan.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungiDirektorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat JenderalPendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, KementerianPendidikan Nasional, dengan alamat: Kompleks Kemendiknas, GedungE Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon(021) 5725575, Faksimile (021) 5725039, E-mail: , atau Website:http///.kemdiknas.go.id/pnfi/dikmas

BAB IV

PENUTUP


Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnyadisebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukanpembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Lembaga/Organisasi yangmenyelenggarakan program pendidikan masyarakat.

para pihak bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan programpeningkatan kapasitas pokja pengarusutamaan gender (pug)bidang pendidikan kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagaimana diaturpada pasal-pasal berikut:

Pasal 1TUJUAN KERJASAMA

Akad kerjasama ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan meningkatkankapasitas, serta kapabilitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kotasebagai forum pelayanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dikabupaten/kota, sehingga memiliki komitmen untuk:1. mengambil kebijakan yang responsif gender dalam penyusunan

perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian dibidang pendidikan;

2. memfasilitasi penguatan Pokja PUG Bidang Pendidikan di kabupaten/kotadalam upaya peningkatan kualitas layanan pengarusutamaan genderbidang pendidikan;

3. menyediakan dan menyiapkan nara sumber ahli dalam layanan pendidikanyang responsif hasil belajar anak laki-laki dan pendidikan responsifperempuan dewasa.

Pasal 2TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:a. memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA,

setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan program kepada PIHAK

KEDUA;c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan

oleh PIHAK KEDUA;

d. memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPNJakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;

e. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jikaditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangannegara.

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak

untuk melaksanakan program;b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan program;c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program

kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas PendidikanKabupaten/Kota setempat;

d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaandana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku;

e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan program sesuai rencanakegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknispenyelenggaraan program;

f. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada PIHAK PERTAMAdengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi danKabupaten/Kota setempat.

Pasal 3PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

1. Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUAsebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).

2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan padaanggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DirektoratPembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PendidikanAnak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian PendidikanNasional Tahun 2011, Nomor …………/-/2011 tanggal …. Maret 2011dengan kode anggaran ……………..

3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud padaayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada:

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Atas Nama :


4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAKKEDUA untuk penyelenggaraan program sesuai rencana kegiatan dantarget sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraanprogram.

5. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan penyelenggaraanprogram, ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yangberlaku.

Pasal 4SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuairencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjukteknis penyelenggaraan program, maka PIHAK KEDUA wajibmengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bankpemerintah.

2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan danasebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAKPERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihakberwenang.

Pasal 5TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan program danpengelolaan keuangan.

Pasal 6KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diaturlebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini.

2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK,sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program.

Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKdi Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

---------------------------- ----------------------------

MateraiRp. 6.000


FORMAT COVER PROPOSAL

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAANBANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANGPENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2011

Diajukan kepada:Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal

Kementerian Pendidikan NasionalKompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Oleh :Nama Lembaga/Organisasi

...........................................................

Alamat : ............................Nomor Telepon/HP/Fax : ............................

FORMAT REKOMENDASI PROPOSAL

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota*) .............. menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : ........................................................Ketua Lembaga : ........................................................Alamat Lembaga : .......................................................Nomor Telepon/HP/Fax : ........................................................Berdasarkan pengamatan atas kredibilitas dan kinerja lembagatersebut, dinilai layak mengajukan proposal “Pengajuan danPengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Program PeningkatanKapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun2011” kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat,Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, danInformal, Kementerian Pendidikan Nasional.Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatdigunakan sebagaimana mestinya.

.................................., 2011Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*).......……………......................

(....................................)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 2. Lampiran 3.


FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, kami atas nama pimpinanlembaga/organisasi .................:

Nama Ketua : ............................................................Alamat Lembaga : ..................................................Nomor Telepon/HP/Fax : ....................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:1. Menyelenggarakan program Peningkatan Kapasitas Pokja PUG

Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Tahun 2011, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama dan petunjuk teknispenyelenggaraan program.

2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu:a. Laporan awal, disampaikan paling lambat satu minggu setelah

dana diterima.b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat dua minggu setelah

program selesai dilaksanakan.3. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,

dan Lembaga/Instansi yang terkait dalam penyelenggaraan program.4. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan

yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatdigunakan sebagaimana mestinya.

..........……………………. 2011Yang Membuat Pernyataan

(…………..………………….)

Lampiran 4.

MateraiRp. 6.000

FORMAT ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUANPENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG

BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang: kondisi geografis dan

demografi, situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensisumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program)

B. Dasar pelaksanaan kegiatanC. Sasaran programD. Tujuan programE. Hasil yang akan dicapai

BAB II PROFIL LEMBAGAA. Alamat lengkap lembagaB. Kepengurusan lembagaC. Sarana dan prasarana yang dimilikiD. Ketenagaan (SDM) yang dimilikiE. Program yang pernah dilakukanF. Kemitraan yang pernah dilakukan

BAB III RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANA. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon peserta didikB. Identifikasi dan seleksi (daftar nama dan alamat) calon tutor/pelatih/narasumber

teknisC. Identifikasi dan seleksi jenis keterampilan ketenagakerjaan yang akan

dibelajarkan/dilatihkanD. Alat, bahan, dan media pembelajaran dan pelatihanE. Materi dan sillabus pembelajaran dan pelatihanF. Sarana dan prasarana pembelajaran dan pelatihanG. Tempat atau lokasi pembelajaran dan pelatihanH. Jadwal pembelajaran dan pelatihanI. Penilaian pembelajaran dan pelatihanJ. Rencana biaya kegiatan (penggunaan anggaran)

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN:1. Salinan/fotokopi akta notaris/surat izin operasional pendirian PKBM.2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama PKBM.3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.4. Struktur organisasi kepengurusan PKBM, dan rincian tugas pengurus.5. Profil rinci PKBM.

Lampiran 5.

FORMAT PROFIL RINCI LEMBAGA/ORGANISASI

PROFIL LEMBAGA/ORGANISASI PENYELENGGARAPROGRAM

A. IDENTITAS KELEMBAGAAN

1. Nama PKBM/Lembagasejenis

2. Alamat Lembaga

3. Tanggal Berdiri

4. No. Telp/HP/Fax/E-mail

5. Akte Notaris/Perijinan

6. Rekening Bank

7. NPWP (jika ada)

8. Kepengurusan Nama Jabatan PendidikanTerakhir

B. SARANA/FASILITAS YANG DIMILIKI

1. Status Lahan/ · Luas Tanah ....... m2 Milik sendiri/sewa

Bangunan · Luas Bangunan ...... m2

2. Rincian Bangunan · Ruang Tamu · ................ ruang

· Ruang Sekretariat · ................ ruang

· Ruang Kantor Pengurus · ................ ruang

· Ruang Belajar Teori · ................ ruang

· Ruang Praktek Keterampilan · ................ ruang

· Ruang Usaha/Produksi · ................ ruang

· Ruang Perpustakaan/Taman · ................ ruang

Bacaan · ................ ruang

·............................ · ................ ruang

·............................ · ................ ruang

3. Sarana/Fasilitas · Kursi Tamu · .................. set

Pembelajaran dan · Meja/kursi/lemari Sekretariat · .................. set

Pelatihan, antara lain: · Meja/kursi/lemari Kantor · .................. set

· Meja/kursi Ruang Belajar Teori · .................. set

· Meja/kursi Ruang Keterampilan · .................. set

· Lemari/rak buku · ................ unit

· Mesin tik manual · ................ unit

· Komputer · ................ unit

· Printer · ................ unit

· Mesin faksimile/telepon · .................. set

· Papan tulis · ............ lembar

· Buku/modul/bahan belajar lain · .................. set

·Alat-alat keterampilan: · .............. paket

·............................ · .............. paket

·............................ · .............. paket

Lampiran 6.

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA 35Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan34

D. PROGRAM/PELATIHAN YANG PERNAH DILAKUKAN

Jenis Program Peserta Program Sumber BiayaL P L + P

• ........................

• ........................

• ........................

Jumlah

F. PRESTASI YANG DIMILIKIa) Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan

No. Bentuk Pengabdian Tujuan Lama Kegiatan

b) Penghargaan yang pernah diperoleh

No. Bentuk Penghargaan Diperoleh Dari Tahun

c) Pelatihan/kursus yang pernah diikuti oleh pengurus

No. Jenis Pelatihan Penyelenggara Lama TempatPelatihan Pelatihan Tahun Pelatihan

C. KETENAGAAN YANG DIMILIKI

Jenis/Profesi Tenaga Tingkat Pendidikan (orang)SMP SMA Diploma S1 S2 Jum.

• Pengurus/Pengelola• Tenaga Administrasi• Tenaga Tutor• Tenaga Pelatih/Narasumber• ........................• ........................• ........................Jumlah

E. DUKUNGAN DAN KEMITRAAN

1) Dukungan dana yang pernah diperoleh

No. Nama/Jenis Instansi/Lembaga Tahun Jumlah DanaProgram Pemberi Dana Barang/Jasa Dana (Rp)

2) Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja

No. Nama Instansi/Lembaga/ Bentuk Bulan & TahunOrganisasi Kerjasama/Kemitraan Pelaksanaan


PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA 39Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan38

FORMAT ACUAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

No Kegiatan Volume Harga Jumlah (Rp)Satuan (Rp) (3) X (4)

(1) (2) (3) (4) (5)1 Identifikasi calon

peserta didik danpelatih :a. ....b. dst.

2 ATK peserta didik danPenyelenggaraan:a. ....b. dst.

3 Pengadaan alat danbahan praktek:a. ....b. dst.

4 Pembelajaran danPelatihan Keterampilan:a. ....b. dst.

5 Penyelenggaraanprogram:a. ....b. dst.

6 Transport tutor/pelatih keterampilan:a. ....b. dst.

Lampiran 7. 7 Dokumentasi dansosialisasi:a. ....b. dst.

8 Penilaian pembelajaranpelatihan keterampilan:a. ....b. dst.

Jumlah dana yang diajukan: Rp ...........................

Terbilang : ................................................................................................

....................................................................................................


FORMAT LAPORAN AWAL PELAKSANAAN PROGRAMLAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANGPENDIDIKAN PROVINSI TAHUN 2011

A. LEMBAGA1. Nama Lembaga : ……....................…………....................2. Alamat Lengkap : ……....................…………....................3. Nama Ketua : ...……....................…………................4. No. Telp./HP. : ……....................……..….....................

B. LAPORAN AWAL1. Kami laporkan bahwa bantuan dana penyelenggaraan program

Peningkatan kapasitas POKJA PUG bidang pendidikan kabupatentahun 2011, telah kami terima dari Direktorat PembinaanPendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas pada:· Tanggal : ..............................· Jumlah : Rp. .........................· Melalui Bank : ...............................· Nomor Rekening : ……………………

2. Uraian singkat rencana pelaksanaan program, sebagai berikut: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan terima kasih.

...................., ..........................., 2011

Ketua lembaga .................

-------------------------------------

Lampiran 8.

FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PROGRAM

ACUAN PENYUSUNANLAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANGPENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

A. COVER / SAMPUL LAPORAN:· Nama Program : ………………..........…………· Nama Lembaga : ………………..........…………· Alamat Lengkap : ………………..........…………· Nomor Telepon/Fax/HP/ Email : ………………..........…………· Bulan/ Tahun Laporan : ………………..........…………

B. SISTEMATIKA LAPORAN:KATA PENGANTARDAFTAR ISII PENDAHULUAN

1. Latar Belakang2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan3. Tujuan (Program dan Laporan)

II PELAKSANAAN KEGIATAN1. Persiapan pelaksanaan kegiatan2. Objek dan sasaran program pelaksanaan program (data dan informasi

tentang peserta program3. Tenaga ahli/pelatih/nara sumber teknis yang mendukung pelaksanaan

program4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pelatihan yang

digunakan5. Jadwal pelaksanaan kegiatan6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan7. Rincian penggunaan dana8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihal terkait dalam pelaksanaan

program9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana tindaklanjut

kegiatan pasca program. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

IV PENUTUPLAMPIRAN1. Profil PKBM penyelenggara program2. Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan

yang berlaku3. Foto dokumentasi pelaksanaan4. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Lampiran 9.

Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Pengelolaan Bantuan42

FORMAT CONTOH REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No Rincian Pengeluaran Jumlah (Rp) Bukti SPJ Tanggal Pengeluaran

01 Identifikasi calon peserta Daftar dan Ttd. 31 Juli 2011didik dan pelatih: Penerimaan· ………………………· ………………………

02 ATK peserta didik dan Nota & kwitansi 02 Agustus 2011Penyelenggaraan:· ……………………· ……………………

03 Pengadaan bahan dan Nota & kwitansi 05 Agustus 2011peralatan:· ………………………· ………………………

04 Pembelajaran dan Daftar dan Ttd. 14 September 2011Pelatihan Keterampilan: Penerimaan· ………………………· ………………………

05 Penyelenggaraan program: Nota & Kwitansi 01 September 2011· ………………………· ………………………

06 Transport tutor/ Daftar dan Ttd. 12 Oktober 2011pelatih keterampilan: Penerimaan· ………………………· ………………………

07 Dokumentasi dan sosialisasi: Nota & kwitansi 10 November 2011· ………………………· ………………………

08 Penilaian pembelajaran Daftar dan Ttd. 20 November 2011pelatihan keterampilan: Penerimaan· ………………………· ………………………

09 Penyusunan, penggandaan Ttd. Penerimaan dan 01 Desember 2011dan pengiriman laporan Nota & kwitansi· ………………………· ………………………

10 Dst.

Catatan:1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.0002. Kuitansi penerimaan uang nominal = > Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.

Lampiran 10.

kata sambutan - pnfikukar.files.wordpress.com filedan pendidikan keorangtuaan, harus dipandang dalam...

Documents