kd 5 sk 1 sistem hukum dan peradilan inter

5/7/2018 KD 5 SK 1 Sistem Hukum Dan Peradilan Inter - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kd-5-sk-1-sistem-hukum-dan-peradilan-inter 1/7

KOMPETENSI

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

STANDAR KOMPETENSI :5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional

KOMPETENSI DASAR:5.1 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional5.2 Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara

penyelesaian oleh Mahkamah Internasional5.3 Menghargai putusan Mahkamah Internasional

Pada pertemuan ini akan dibahas KD 1 sistem hukum dan peradilaninternasional

INDIKATOR:1. Menganalisa makna, asas dan sumber hukum internasional.2. Mendeskripsikan proses ratifkasi hukum internasional menjadi hukum

nasional.

MATERI:

1. Makna, asas dan sumber hukum internasional.2. Proses ratifkasi hukum internasional menjadi hukum nasional.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com/

http://www.docudesk.com/



53

A. Makna , Asas dan Sumber Hukum Internasional

1. Makna Hukum NasionalPernahkah kalian mendengar istilah hukum hukum bangsa-bangsa , hukumantarbangsa atau hukum antar negara dan hukum internasional.? Memangbanyak istilah yang di tujukan untuk hukum internasional, setiap istilahmemiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan istilah lainnya. Hukumbangsa-bangsa ( Law of nation, droit de gens, volkerrecht ) berasal dariistilah hukum romawi, yakni ius gentium , yang berarti hukum yang mengaturhubungan antar orang romawi dengan orang bukan romawi dan hubunganantar orang bukan romawi satu sama lain. Hukum antar bangsa berasal dariistilah ius inter gentes yaitu hukum yang mengatur hubungan antar kerajaanyang ada di dunia. Hukum antar negara adlah hubungan hukum yangmengatur hubungan antar negara-negara di dunia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah yang populer karena dianggaplebih mendekati kenyataan adalah hukum internasional . Hukuminternasional adalah keseluhan kaidah dan asas yang mengatur hubunganatau persoalan yang melintasi batas negara antara :a. negara dengan negarab. negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum

bukan negara satu sama lain.

Hukum internasional terdiri dari hukum perdata internasional dan hukuminternasional publik. Hukum internasional publik adalah keseliruhan kaidah

dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasibatas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Hukumperdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yangmengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara.

Ada banyak ahli hukum internasional tetapi yang dianggap sebagai bapakhukum internasional adlah Hugo de Groot ( grotius) yang menulis buku yangberjudul ’de jure belli ac pacis’ atau ’perihal hukum perang dan damai’.Hukum damai adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara-negar dalam keadaan damai, antara lain :a. hubungan diplomatik, hak dan kewajibannya

b. Traktrat , prosedur pembuatan, berlaku, batal dan berakhirnyac. Penyelesaian secara damai sengketa internasionald. Batas-batas daerah suatu negara

Hukum perang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum amtaranegara-negara yang berperang dan larangan – larangan dalam perang yaitu:a. Peperangan tidak boleh melibatkan dan membinasakan penduduk sipilb. Tidak dibolehkan mengebom kota/ perkampungan penduduk, sekolah dan

tempat peribadatanc. Perlakuan yang baik terhadap tawanan perang




54

d. Larangan perang kuman dan senjata kimiae. Kota-kota terbuka tidak bileh di bomf. Perlindungan petugas palang merah

2. Asas Hukum InternasionalApa daya berlaku hukum internasional? Mengapa hukum internasionaldipatuhi oleh subyek hukum internasional,termasuk negara? Ada beberapateori yang menjelaskan apa daya berlaku dan mengapa hukum internasionaldipatuhi.Menurut penganut teori hukum alam yang dipelopori oleh Hugo deGroot,hukum alam adalah kesatuan kaidah-kaidah hukum ideal atau hukumyang paling tinggi yang diilhamkan alam pada akal manusia. Subjek hukuminternasional tunduk pada hukum internasional karena hukum internasionalmerupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi,yaitu hukum alam. Parapendukung dan pengikut aliran pada akhirnya dikenal dengan alirannaturalis.

Menurut Selbst-limitation yang ditokohi oleh George Jellineck dan Zorn,hukum internasional adalah hukum tata negara yang mengatur hubunganluar suatu negara. Negara tunduk dan patuh pada hukum internasionalsemata-mata atas kehendak negara itu sendiri karena negara merupakansumber segala hukum. Kedudukan hukum internasional tidak lebih tinggi darinegara sehingga ia tidak dapat mengikat negara kecuali atas kehendaknegara itu sendiri.

Menurut Vereibarungs theorie yang dicetuskan oleh Triepel, hukum

internasional adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatunegara.Kedudukan hukum internasional bukan karena kehendak masing-masing negara melainkan kehendak bersama negra-negara yang ada didunia yang dengan sendirinya mengikat setiap negara. Para pendukung danpenganut aliran ini disebut aliran positivisme. Menurut Mazhab Wiena yangterkenal dan dipelopori oleh Kelsen, daya mengikat hukum internasionalbersumber dari kehendak negara melainkan didasarkan pada grundnorm.Grundnorm adalah kaidah hukum tertinggi yang harus diterima sebagaisuatu hipotesa akhir dan tidak dapat diterangkan secara hukum. Grundnormyang berlaku sebagai daya mengikat hukum internasianl; adalah asas pactasunt servanda.

Terlepas dari teori daya mengikat hukum intermnasional, suatu fakta yangtidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa pada dasa warsa ini padaumumnya semua subjek hukum internasional, termasul negra patuh tundukpada hukum internasional.

Dalam praktiknya ada beberapa asas yang diperhatikan dalampemberlakuan hukum internasional,yaitu:a. Asas teritorial. Menurut asas ini, negara berkuasa atas daerahnya.

Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan benda yang berada




55

di wilayahnya. Terhadap orang dan barang yang berada di luarwilayahnya berlaku hukum internasional

b. Asas kebangsaan. Menurut asas ini, hukum negara tetap berlaku bagiwarga negaranya meskipun ia berada di negara asing.

c. Asas kepentingan umum. Menurut asas ini,negara berwenangmenerapkan hukum tanpa memperhatikan batas-batas wilayah untukmelindungi kepentingan dan keselamatan umum (masyarakat)

3. Sumber Hukum InternasionalApakah yang dimaksud dengan sumber hukum internasional? Pertama,sumber hukum internasional materiil diartikan sebagai dasar berlakunyahukum internasional,untuk menjawab persoalan apa penyebab hukuminternasional itu mengikat. Kedua, sumber hukum internasional ada kalanyadiartikan sebagai faktor atau kekuatan utama yang menyebabkan timbulnyahukum internasional. Faktor itu biasanya berupa faktor politik,kemasyarakatan, ekonomis, teknis, psikologis, dan sebagainya. Ketiga,sumber hukum internasional formal diartikan menurut pasal 38 piagamMahkamah Internasional.

Pasal 38 ayat 1 piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa dalammengadili perkara yang diajukan kepadanya , Mahkamah Internasional kanmempergunakan:a. Perjanjian internasional , baik yang bersifat umum maupun khusus, yang

mengandung ketentuan yang diatur secara tegas oleh negara-negar yang

bersengketa.b. Kebiasaan internasional , sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang

diterima sebagai hukumc. Prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradabd. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang pailing terkemuka

dari berbagai negara

Sumber hukum internasional dalam arti formal diklasifikasikan menjadisumber hukum utama (primer) dan sumber hukum tambahan (subsider).Sumber hukum primer meliputi perjanjian internasional, kebiasaaninternasional dan prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab.

Sisanya dikatagorikan sebagai sumber hukum subsider.

Bagi siapa saja berlaku hukum internasional? Hukum internasional berlakubagi subjek hukum internasional yang terdiri dari :a. negara, merupakan subjek hukum internasional yang klasik dan telah

demikian halnya sejak hukum internasionalb. tahta suci (vatican), sudah menjadi subjek hukum internasional sejak dulu

kala sebagai peniggalan bukti sejarah abhwa paus disamping menjadikepala gereja juga pernah menjadi penguasa dunia.




56

c. Palang merah internasional, awalnya merupakan subjek hukum yangterbatas yang kemudian diperkokoh dalam konvensi Jenewa athun 1949tentang perlindungan korban perang

d. Organisasi internasional, pada awalnya posisinya diragukan tetapi padasaat ini atas dasar berbagai kasus masa lalu, sudah dipastikan bahwaorganisasi internasional subjek hukum internasional

e. Orang perorang (individu), sudah sejak lama orang perorang menjadisubjek hukum internasional , pastinya adalah sejak tahun 1919 ketikaperjanjian versailes memuat pasal-pasal yang berisi kemungkinanmengajukan perkara ke Mahkamah internasional

f. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (billegerent), menurut hukumperang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagaipihak yang bersengketa (billegerent) dalam beberapa keadaan tertentu.

B. Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasionalyang sangat penting. Penyebabnya adalah bentuknya yang tertulis sehinggalebih menjamin hukum subjek hukum internasional. Pembuatan perjanjianinternasional melalui tiga tahapan , yaitu perundingan (negotiation),penandatangan (signature), pengersahan (ratification). Ratificationmerupakan proses yang sangat penting karena berhubungan denganterikatnya suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional atau proseshukum internasional menjadi hukum nasional.

Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjianinternasional (hukum internasional) diberikan dengan berbagai cara yaitupenandatanganan, pernyataan turut serta, penerimaan (acceptance),perjanjian dan ratifikasi. Suatu negara dapat mengikat dirinya denganmenadatangani perjanjian apabila hal itu memang menjadi maksud daripeserta perjanjian. Untuk perjanjian internasional (hukum internasional)yangsangat diperlukan proses ratifikasi agar perjanjian itu mengikat dan menjadihukum nasional negaranya.

1. Pengertian dan Sistem ratifikasi

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian ratifikasi adalah pesetujuansuatu negara untuk terikat kepada suatu perjanjian internasional dengansyarat bahwa persetujuan itu harus di sahkan atau dikuatkan oleh yangberwenag di negaranya. Dengan adanya ratifikasi ini maka persetujuan yangdiberikan dengan penandatanganan naskah perjajian oleh wakil negarabersifa sementara dan harus disahkan oleh lembaga negara yangberwenang.




57

Siapakah lembaga negara yang berwenang meratifikasi perjanjianinternasional ? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memahami sistemratifikasi. Dari praktik-praktik selama ini , sistem ratifikasi terdiri dari 3, yaitu :a. Sistem ratifikasi oleh badan eksekutif, suatu perjanjian hukum

internasional dapat menjadi hukum nasional apabila telah disahkan olehkepala negara atau kepala pemerintahan negaranya.Sistem ini jarangsekali dilaksanakan pada saat ini dan merupakan peninggalan sejarah.Pernah berlaku di Jepang dari tanggal 11 februari 1829 ns/d 3 November1946, di Italia dari tahun 1922 s/d 1943, di negara nasional sosialis (NAZI)Jerman dari tahun 1933 s/d 1954.

b. Sistem ratifikasi oleh badan legislatif, suatu perjanjian internasional(hukum internasional) dapat menjadi hukum nasional apabila telahdisahkan oleh lembaga perwakilan rakyat. Sistem ini jarang digunakanpada saat ini. Pernah berlaku di Turki pada tahun 1924, El salvador tahun1950, dan Honduras tahun 1936.

c. Sistem ratifikasi campuran antara badan eksekutif dan legislatif,suatuperjanjian internasional hukum internasional dapat menjadi hukumnasional apabila telah disahkan oleh kepala negara dan lembagaperwakilan rakyat negaranya secara bersama-sama.Sistem ini sanagatpopuler, negara yang mempraktikannaya, diantaranya adalah Inggris,Amerika Serikat, Indonesia.

Menurut pasal 11 UUD 1945,presiden dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat menyatakan perang,membuat perdamaian dan perjanjiandengan negara lain. Dari isi pasal ini disimpulkan bahwa sistem ratifikasi

yang berlaku di indonesia adalah sistem ratifikasi campuran antara badaneksekutif dan legislatif. Hal ini di perkuat lagi oleh Undang-Undang nomor 24tahun 2000 tentang perjanjian internasional,yang menyatakan bahwaratifikasi dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

2. Latar Belakang dan Materi RatifikasiLatar belakang diadakannya ratifikasi adalah memberi kesempatan kepadanegara peserta perjanjian internasional untuk mengkaji kembali apakah isiperjanjian sudah sesuai dengan kepentingan nasionalnya? Apakah pejabatyang mewakili negara dalam pembuatan perjanjian telah melaksanakantugasnya dengan benar sesuai dengan kewenangan yang diberikan

kepadanya? Apakah isi perjanjian internasional tidak bertentangan denganhukum internasional?

Setelah lembaga berwenang dalam suatu negara mengadakan pengkajianterhadap suatu naskah perjanjian internasional ditemukan jawaban bahwa isiperjanjian sudah sesuai dengan kepentingan nasional,bahwa pejabat yangmewakili negara sudah menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnyadan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum nasional makatidak ada halangan lagi bagi negara tersebut untuk meratifikasinya. Bila

jawaban yang ditemukan adalah sebaliknya maka ada alasan yang sangat




58

kuat bagi negara itu untuk tidak meratifikasinya. Sesuai dengan latarbelakangnya,tujuan ratifikasi adalah :a. Memberi kesempatan kepada negara- negara peserta untuk mengadakan

peninjauan secara seksama apakah negaranya dapat diikat olehperjanjian tersebut.

b. Memberi kesempatan kepada badan perwakilan rakyat untuk mengontroltindakan pemerintah.

Apakah semua perjanjian internasional daratifikasi? Tentu saja tidak. Tidaksemua perjanjian internasional harus diratifikasi. Perjanjian internasionaldiratifikasi apabila ia memuat materi yang sangat penting. Materi pentingdimaksud adalah:a. Masalah politik,perdamaian,pertahanan dan keamanan negara.b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah suatu negarac. Kedaulatan atau hak berdaulat negara.d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidupe. Pembentukan kaidah hukum baru.f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri


kd 5 sk 1 sistem hukum dan peradilan inter

Documents