KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAHShort Course Perbankan Syariah P3EI FE UII

Rifqi Muhammad

Akuntansi Syariah = Islamic Accounting ?

Eksistensi Akuntansi dalam Islam tercermin dari beberapa hal: 1. Surat Al Baqarah : 282 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar Ayat ini telah memberikan inspirasi bagi para pemikir Akuntansi Syariah untuk menggali lebih jauh pangaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi 2. Kewajiban membayar Zakat 3. Keberadaan Baitul Maal pada zaman pemerintahan Islam

The Need for Islamic Accounting

Hameed (2000) merumuskan latar belakang kebutuhan Akuntansi Islam dilihat dari dua faktor (push and pull factors) Push Factor Akuntansi konvensional tidak sesuai diimplementasikan dalam sistem ekonomi Islam Pull Factors Islamization of knowledge dan perkembangan lembaga-lembaga bisnis berbasis syariah baik profit maupun non-profit

Beberapa pendapat tentang eksistensi Islam dalam Akuntansi

Gambling & Karim (1986) meninjau dari teori colonial model dan menyimpulkan bahwa jika ada masyarakat Islam, maka ekonominya tentu Islam dan akuntansinya juga Islam. Dalam Islam dikenal zakat dimana berupaya untuk menyelesaikan masalah sosial sehingga Akuntansi Islam tidak hanya melayani kepentingan pemodal saja, namun juga lebih luas lagi dalam konteks sosial Shaari Hamid, et al. (1993) menyatakan bahwa sudah banyak kajian tentang pengaruh budaya dalam akuntansi, namun tidak membahas lebih lugas tentang agama. Mereka berpendapat bahwa ajaran Islam memiliki peran untuk memotivasi individu dalam mengembangkan

Beberapa pendapat tentang eksistensi Islam dalam Akuntansi

M Akram Khan (1992) mengemukakan bahwa tujuan Akuntansi Islam adalah menghitung laba rugi yang tepat, menilai dan mendorong efisiensi, mendorong untuk meningkatkan kepatuhan terhadap syariah, dan keterikatan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Sofyan Safri Harahap (1992); Adnan & Gaffikin (1997): Elteghani (undated) berpendapat bahwa beberapa konsep dan prinsip-prinsip akuntansi konvensional ternyata tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti going concern, accounting period, matching principle, consistency principle dan disclosure principle.Namun demikian, sampai saat ini belum ada rumusan baku yang disepakati bersama tentang rumusan lengkap Akuntansi Syariah

Dikotomi Akuntansi Syariah FilosofisTeoritis dan Praktis

(Triyuwono, 2006) mengemukakan bahwa Akuntansi Syariah di Indonesia mengalir menjadi dua bentuk filosofis-teoretis dan praktis Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis sampai saat ini masih mencari bentuk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam baik dari sisi tujuan, prinsip-prinsip, asumsi-asumsi, maupun kemungkinan harmonisasi Akuntansi Syariah secara internasional dalam bentuk standar akuntansi keuangan Pada level internasional Akuntansi Syariah praktis diawali dengan berdirinya AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions) di Bahrain pada tahun 1991 sebagai organisasi nirlaba yang independen. Sampai 2008, AAOIFI telah mengeluarkan 23 Accounting Standards, 5 Auditing Standards, 6 Governance Standards and 2 codes of ethics (www.aaoifi.com).

Sejarah Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah) dan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada tanggal 1 Mei 2002. Standar ini terbatas untuk BUS, UUS, dan BPRS

18 Oktober 2005, IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas merumuskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) SyariahSetahun setelah berdiri, KAS berhasil menyusun Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan enam konsep ED PSAK Syariah 19 September 2006, DSAK menyetujui ED PSAK Syariah

Sejarah Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia

Enam PSAK Syariah yang pertama kali diberlakukan 27 Juni 2007: 1. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah 2. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah 3. PSAK 103 : Akuntansi Salam 4. PSAK 104 : Akuntansi Istishna 5. PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah 6. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah 26 Februari 2008, IAI juga telah mengeluarkan 3 ED PSAK Syariah tambahan yaitu: 1. ED PSAK 107 : Akuntansi Ijarah 2. ED PSAK 108 : Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah 3. ED PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Sejarah Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia

Bulan Mei 2008 lalu, IAI mengeluarkan kembali ED PSAK Syariah 110 dan 111 tentang Akuntansi Hiwalah dan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah DSAK IAI bahkan telah menyetujui tentang blok penomoran PSAK 101 sampai dengan 200 khusus digunakan untuk PSAK Syariah PSAK Syariah memiliki nilai strategis untuk memperluas ruang lingkup pemberlakukan PSAK dan menjadi standar payung bagi pencatatan transaksi syariah di berbagai lembaga keuangan syariah (BMT, Asuransi Syariah, Organisasi Pengelola Zakat, Pegadaian Syariah, dll)

Keunikan PSAK Syariah1.

2.

3.

4.

5.

IAI melakukan dikotomi yang jelas antara PSAK Konvensional dan PSAK Syariah PSAK Syariah melakukan inovasi persamaan akuntansi konvensional dari Aset = Utang + Modal menjadi Aset = Utang + Dana Syirkah Temporer + Modal PSAK Syariah memberikan ruang yang luas bagi praktik akuntansi di lembaga-lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan akuntabilitas publik PSAK Syariah cenderung menggunakan pendekatan principles-based dengan tetap memberikan fleksibilitas pengaturan secara lebih detail PSAK Syariah memiliki kekhasan praktik akuntansi keuangan syariah di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia

Tantangan Penerapan PSAK Syariah

a.

b.

Terbatasnya Sumber Daya Insani (SDI) Belum banyak PTN dan PTS yang mengajarkan mata kuliah Akuntansi Syariah baik pada tataran teoretis maupun praktis Akuntan Syariah memiliki lebih dibanding akuntan konvensional karena: (1) perlu mengetahui dasardasar akuntansi konvensional; (2) Akuntan Syariah dituntut untuk mengetahui praktik muamalah pada LKS; (3) Akuntan Syariah dituntut menjadi ikon moralitas yang memiliki integritas dalam mendorong akuntabilitas

Inisiasi IAI menyelenggarakan USAS

Akhir tahun 2008 IAI berencana menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Akuntansi Syariah (USAS) Tujuannya adalah mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap ilmu Akuntansi Syariah dan menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin mendalami Akuntansi Syariah IAI berharap sertifikasi ini bisa dijadikan syarat untuk memasuki bidang profesi Akuntansi Syariah di LKS Peserta yang lolos tiga tahap ujian (Elementary, Intermediate dan Advanced) akan menyandang gelar SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah) Program ini mirip dengan program serfitifikasi yang dibuat oleh AAOIFI yaitu CIPA (Certified Islamic Professional Accountant)

Beberapa catatan untuk USAS

Kualifikasi peserta yang terlalu longgar cenderung mengabaikan standar kualitas input. Hal ini sangat berbeda dengan program CPA (Certified Public Accountant) Indonesia yang juga diselenggarakan oleh IAI Tujuan dan sasaran USAS masih belum jelas antara menyediakan SDI yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK Syariah atau SDI yang hanya memiliki pengetahuan tentang konsep dan teori Akuntansi Syariah serta beberapa perlakukan akuntansi untuk transaksi di lembaga-lembaga keuangan Syariah Terlepas dari kelemahan-kelemahan di atas, inisiasi IAI melaksanakan USAS merupakan prestasi yang baik dalam rangka turut berusaha membangun dan menghasilkan SDI-SDI yang tangguh dalam bidang

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)

Tujuan Kerangka Dasar Penyusunan &Penyajian Laporan Keuangan SyariahDisusun IAI Tahun 2002, bersama penyusunan

PSAK Nomor 59 ttg Akuntansi Perbankan Syariah Tujuannya:

mengarahkan penyusunan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang konsisten serta memiliki arah, fungsi, dan batasan yang jelas. landasan bagi praktik akuntansi keuangan untuk operasional Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat

Isi KDPPLKBS Tahun 2002a.

b.

c.

d.

e.

Tujuan penyusunan Kerangka Dasar Laporan Keuangan Bank Syariah Karakteristik Bank Syariah , meliputi kegiatan operasional Bank Syariah dan aspek karakteristik Transaksi Syariah Pemakai kebutuhan informasi laporan keuangan Bank Syariah Tujuan Akuntansi Keuangan Bank Syariah Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah, ttg kepatuhan prinsip Syariah, informasi tanggung jawab atas dana Shahibul Maal, dan pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

Perbedaan KDPPLK Bank Syariah & KDPPLK SyariahPerbedaanPendahuluan

KDPPLK Bank SyariahBerisi pemakai kebutuhan informasi laporan keuangan Bank Syariah Isi belum sempurna

KDPPLK Syariah

Isi Sistematika

Ttg pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma , asas dan karakteristik transaksi syariah. Merupakan penyempurnaan dari KDPPLK Bank Syariah 2002 Hanya menyajikan kerangka Seluruh kerangka dasar bertujuan agar dasar yang berbeda, bersifat pengguna lebih mudah memahami tambahan dari KDPPLK (1994) KDPPLKS dlm kesatuan utuh bank syariah Sama dengan tujuan laporan Ada tambahan tujuan terkait dengan: keuangan yg berlaku scr umum, i. informasi dan peningkatan kepatuhan informasi kepatuhan prinsip terhadap prinsip-prinsip syariah; Syariah, evaluasi bank atas dana ii. informasi pemenuhan kewajiban fungsi Shahibul Maal, dan informasi sosial entitas syariah pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

Tujuan Laporan Keuangan

Perbedaan Asumsi Dasar

KDPPLK Bank Syariah Konsep kelangsungan usaha (going concern) Dasar akrual (accrual basis).

KDPPLK Syariah Ditambah penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas. Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan dari keuntungan bruto (gross profit) Neraca (aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas) Kinerja (penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil) Laporan dana ZIS dan kegiatan sosial sebagai tanggungjawab sosial Biaya historis, biaya kini dan nilai realisasi/penyelesaian

Unsur-unsur Laporan Keuangan

Neraca (aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas) Kinerja (penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil)

Dasar Pengukuran unsur

Belum lengkap

Alur Kerangka Dasar Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan SyariahKDPPLKS yang Mendasari Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Kerangka Dasar Level Pertama: Tujuan Dasar Level Kedua: Konsep Dasar Level Tiga: Pengakuan dan Pengukuran Asumsi Dasar Kendala Informasi

Tujuan dan Peranan Pemakai dan Kebutuhan Informasi Paradigma Transaksi Syariah Asas Transaksi Syariah Karakteristik Transaksi Syariah Tujuan Laporan Keuangan Sumber: FASB dengan Modifikasi PenulisKebutuhan Pengembanga n

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Alasan Kerangka Dasar perlu dirumuskan sebelum menyusun Standar Akuntansi Keuangan1.

2.

Untuk memetakan konsep dan tujuan yang jelas, bervisi jauh ke depan serta memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga tidak berubah dalam perjalanannya. Dan mampu meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan, keyakinan atas substansi laporan keuangan, dan meningkatkan daya banding (comparabilty) laporan keuangan perusahaan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul dalam praktik transaksi keuangan dengan lebih cepat dengan menggunakan dasar teori serta kerangka dasar yang telah disusun. Misalnya: PSAK Syariah 2007 No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah mampu menjangkau masalah baru dariPSAK Nomor 59 Tahun 2002 KDPPLKS baru merupakan jawaban atas kebutuhan akan kerangka dasar yang lebih komprehensif.

Tujuan & Peranan Kerangka Dasar dalam Standar Akuntansi Keuangan1) 2)

3)

4)

sebagai acuan penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya; sebagai acuan penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah; sebagai acuan auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum sebagai acuan para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Pemakai Informasi Keuangan Lembaga Keuangan Syariah1.

Investor mengetahui risiko dan hasil investasinya dan kemampuan membayar dividen.

2.3.

Pemberi dana qardh apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.Pemilik dana syirkah temporer keputusan investasi menguntungkan, bersaing dan aman Pemilik dana titipan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

4. 5. 6. 7.

Pembayar dan penerima zakat, infak, shodaqoh dan wakaf.Pengawas syariah kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Karyawan, dan kelompok-kelompok yang mewakilinya stabilitas dan profitabilitas entitas syariah, kemampuan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Pemasok dan mitra usaha lainnya. jumlah hutang yang akan dibayar jatuh tempo. Pelanggan kelangsungan hidup dalam jangka panjang Pemerintah alokasi sumber daya, mengatur aktivitas dan menetapkan kebijakan pajak dan dasar menyusun statistik pendapatan nasional.

8.

9. 10.

Paradigma Transaksi Syariaha.

Bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Sehingga terbentuk karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik. Syariah Islam mengatur aktivitas umat manusia, berisi perintah dan larangan, menyangkut hubungan vertical dgn Tuhan dan interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah dalam muamalah (transaksi syariah) mengikat bagi semua pelaku dan stakeholder. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

b.

c.

d.

Asas-asas Transaksi Syariah & Pengertian ( diatur dlm KDPPLKS thn 2007)(a) Persaudaraan (ukhuwah) Transaksi syariah menjunjung nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsipnya saling mengenal (taaruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (taawun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf) (b) Keadilan (adalah) Transaksi syariah menempatkan sesuatu pada tempatnya & memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Prinsip ini melarang unsur: riba, kezaliman, maysir , gharar, dan haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan As Sunah.

(c) Kemaslahatan (maslahah);

Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) atau tidak menimbulkan kemudharatan. Memenuhi unsur-unsur tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) untuk pemeliharaan akidah, keimanan dan ketakwaan (dien); intelek (aql); keturunan (nasl); jiwa dan keselamatan (nafs); dan harta benda (mal). Aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Tidak hanya maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder), atau pemegang saham, tetapi pada semua pihak yang merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi Dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin)

(d) Keseimbangan (tawazun); dan

(e) Universalisme (syumuliyah).

Karakteristik & Syarat Transaksi Syariah1.

2.

3.

4.

5.

6.

Transaksi berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha Kebebasan bertransaksi dengan objek yg halal dan baik (thayib) Uang hanya berfungsi alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas Tidak mengandung unsur riba, (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah & fadhl) Tidak mengandung unsur kezaliman, unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan) Tidak mengandung unsur maysir, (unsur judi dan sikap spekulatif)

Lanjutan ..9.

10.

11.

Tidak berprinsip nilai waktu uang (time value of money) karena keuntungan kegiatan usaha terkait dgn risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk) Transaksi dilakukan berdasar perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Tidak diperkenankan standar harga ganda untuk satu akad dan tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (taalluq) dalam satu akad Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar)

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan1.

Understandable (dapat dipahami) Relevance (relevan) Reliable (andal) Dapat diperbandingkan

2.

3.

4.

1.

2.

Understandable (dapat dipahami) Mudah dipahami oleh pemakai. yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.. Relevance (relevan) Bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan materia,serta dipengaruhi oleh

3.

Reliable (andal)

Penyajian Jujur Neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas saat tanggal pelaporan.

Substansi Mengungguli Bentuk Peristiwa transaksi dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

Netralitas Tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Pertimbangan Sehat Ada unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian,

Kelengkapan Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

4.

Dapat diperbandingkan

Unsur-unsur Laporan Keuangan Entitas Syariah1.

2.

Laporan Posisi Keuangan, terdiri dari: Aset , Kewajiban, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas Laporan Laba Rugi, terdiri dari: Penghasilan (income), Beban (expenses) dan Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

Asumsi dasar yang digunakan dalam PSAK Syariah 20071.

Dasar Akrual Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Penghitungan pendapatan menggunakan dasar kas. Pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit). 2. Kelangsungan Usaha Entitas syariah akan melanjutkan usahanya di masa depan, tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau

Pos-pos dalam Laporan Posisi Keuangan Entitas Syariah

AsetKewajiban Dana Syirkah Temporer Ekuitas

PengakuanSuatu pos dalam laporan keuangan memenuhi definisi unsur serta kriteria dapat diakui, apabila: (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah; dan (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Kriteria Pengakuana.

b.

c.

d.

Penghasilan diakui berdasarkan probabilitas manfaat ekonomi masa depan Pengakuan biaya bedasarkan ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (reliable) Aset diakui kalau manfaat ekonominya di masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui bila pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan.

Kriteria Pengakuan (lanjutan...)e.

f.

Pengakuan dana syirkah temporer jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Definisi PengukuranAdalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Dasar Pengukurana.

Biaya historis. * Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) atau nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset. * Kewajiban dicatat sebesar jumlah penukar dari kewajiban (obligation), atau keadaan tertentu (misal, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dlm usaha normal

Dasar Pengukuran (lanjutan....)b.

Biaya kini (current cost).

c.

* Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. * Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Nilai realisasi/penyelesaian (realisable/settlement value).* Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). * Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan

Kendala Informasi yang Relevan dan Andala.

Tepat Waktu Jika ada penundaan pelaporan, maka informasi kehilangan relevansinya

b.

Keseimbangan Antara Biaya dan ManfaatManfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.

c.

Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbedagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.

d.

Keseimbangan di antara Karakteristik KualitatifMenggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah.