keamanan pangan dan ijin produk - · pdf filekeamanan pangan dan ijin produk 1 legislasi...
TRANSCRIPT
KEAMANAN PANGAN
DAN
IJIN PRODUK
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS1
LEGISLASI-2- KEDOKTERAN HEWAN UB
di olah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi
Jatim dan sumber lain
PRATIWI TS
PENDAHULUAN
Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab
menjamin daging yang beredar memenuhi persyaratan aman, sehat,
utuh, dan halal (ASUH) sebagai upaya melindungi kesehatan dan
ketentraman batin masyarakat konsumen
Daging yang akan diedarkan bagi konsumsi masyarakat diwajibkan
berasal dari pemotongan hewan yang dilakukan di rumah potong
RPH merupakan tahap terpenting pada mata rantai penyediaan daging
yang ASUH
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS2
3
DASAR HUKUM
1. UU No. 7/1996 tentang Pangan
2. UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. PP No. 22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 13/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan daging (meat cutting plant)
6. Keputusan Menteri Pertanian No.413/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 381/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS3
Pasal 58 ayat (1): Dalam rangka menjamin produk hewan yang ASUH, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannyamelaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan
Pasal 58 ayat (4): produk hewan yang diproduksi di dan/ataudimasukkan ke wilayah NKRI untuk diedarkan wajib disertaisertifikat veteriner dan sertifikat halal
Pasal 61 ayat (1) dan (2): pemotongan hewan yang dagingnyadiedarkan harus: a) dilakukan di RPH, b) mengikuti carapenyembelihan yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dankesehatan masyarakat veteriner, c) memperhatikan kaidah agama danunsur kepercayaan yang dianut masyarakat
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS4
KETENTUAN OPERASIONAL
1. Permentan No. 13/2010 Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unit usaha pengolahan daging (meat cutting plan)
2. SK Mentan No. 557/1987 Syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas
3. SK. Mentan No. 413 /1989 Pedoman Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Hewan serta Hasil Ikutannya
4. SK. Mentan No. 306/1994 Pedoman Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya
5. Permentan Nomor : 381/2005 Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan
Menghasilkan daging hewan/unggas yang
HAUS6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS5
Pemerintah daerah
kabupaten/kota wajib memiliki
RPH yang memenuhi
persyaratan teknis
UU No. 18/2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 62 ayat (1)
Pasal 62 ayat (3)
Usaha RPH harus dilakukan di bawah
pengawasan dokter hewan berwenang di
bidang pengawasan Kesmavet
Pasal 61 ayat (1)
Pemotongan hewan yang
dagingnya diedarkan
harus dilakukan di RPH
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS6
PENCAPAIAN PSDSK 2014
Fasilitasi kegiatan mendukung capaian PSDSK
1. Insentif dan Penyelamatan SBP
2. Penambahan indukan
3. Optimalisasi IB dan INKA
4. Pengembangan pakan ruminansia
5. Penanganan gangguan reproduksi
6. Revitalisasi RPH
7. Penguatan sistem distribusi dan pemasaran
8. Penguatan tenaga penyuluh swadaya
9. Penguatan kapasitas SDM
Kegiatan Utama
Refokusing
program/kegiatan
Refokusing Lokasi
Kegiatan
Fungsi bibit
Fungsi budidaya
Fungsi pakan
Fungsi keswan
Fungsi kesmavet
Pelayanan fungsi :
Minimal
Clustering Komoditas
Untuk itu
Pada tahun 2012 penajaman
posting / costing dan refokusing
lokasi
Dukungan komitmen alokasi
anggaran masing-masing kegiatan
mendukung PSDSK 2014
Dukungan Eselon I terkait (Hilir)
dan Instansi Terkait
REFOCUSING KEGIATAN TAHUN 2012
Refokusing kegiatan :
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS8
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS9
REFOKUSING OPERASIONAL KEGIATAN KAWASAN SAPI
POTONG
SENTRA PRODUKSISENTRA KONSUMSI
RPH
OUTPUT
• Sapi seragam
(umur & BB)
• Sehat (SKKH)
• Identifikasi
OUTPUT
KLP
SMD
KLP
KLP
KLP
KLP
CHILLED – FROZEN
MEAT
HOT QUARTER
CARCAS
CHILLED QUARTER
CARCAS
KRITERIA
PELAYANAN TEKNIS
:
Perbibitan
Sinkronisasi
Berahi
Pakan
Keswan
SDM
KRITERIA
PELAYANAN
TEKNIS :
AW
HS
Halal
Butchering
MEAT
CUTTING
PLANT
MEAT
SHOP
INDUSTRI
PENGOLAHA
N DAGING
KIOS
DAGING
LOKAL
HOREKA
Raperda tentang larangan pemotongan ternak ruminansiabetina produktif dan pengawasan hewan serta produk hewanterdiri dari 8 Bab dan 17 Pasal :
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II :Ternak Ruminansia Betina Produktif
Bab III : PemerikasaanTernak Ruminansia Betina Produktif
Bab IV : Kesejahteraan Hewan
BabV : Pengawasan hewan dan produk hewan
BabVI : Sertifikasi Produk Hewan dan Peredaran ProdukHewan
BabVII: Ketentuan Pidana
BabVIII: Ketentuan Penutup
6/11/201210 LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS
BAB I
- Penjelasan tentang istilah yang ada di Raperdalarangan pemotongan ternak ruminansia betinaproduktif dan pengawasan hewan serta produkhewan
BAB II :
- Alasan pelarangan pemotongan ternakbetina produktif
- Pembibitan ternak betina produktif
- Cara Pembudidayaan ternak betina produktif
6/11/201211 LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS
BAB III
-Tata cara Pemeriksaan ternak betina produktif
- Pengecualian Ketentuan Laranganpemotongan ternak betina produktif
- Ketentuan tempat pemotongan ternak betinaproduktif
- Kelompok penyelamat dan insentif ternakbetina produktif di Kab/kota
BAB IV
- Penerapan Kesejahteraan hewan mulai daribudidaya, transportasi sampai tempat pemotongan
6/11/201212 LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS
SAPI SIAP
POTONG
POP. DI
PETERNAKAN
SAPI RAKYAT
POP. DI FEED
LOTTER
Importasi Sapi
Rekomendasi Daerah
POLA PENYEDIAAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DAGING DALAM NEGERI
DIKIRIM ANTAR
PULAU/DAERAH
KEBUTUHAN
DAERAH
(kab/kota/prop)
RPHPermentan No 13/2010Permentan No. 381/2005
RPH KATEGORI I• NKV • Produksi
karkashangat
RPH KATEGORI II• NKV • Produksi
karkas dingin/ beku
Primary Cut
SecondaryCut
Hotel, Restoran,
Supermarket,
Rumah Tangga, TPD
RestoranRumah TanggaTPD
Pasar Tradisional&Lalin Antar Daerah
TERKONTROL
RPH Kategori IIUntuk ekspor• NKV• HACCP • Lab. internal - Diaudit negara
tujuan 6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS14
PROFIL RPH DI INDONESIA
Parameter Juml Kondisi Ideal
Kapasitas Pemotongan
• < 10 ekor
• 10 – 30 ekor
• > 30 ekor
628
59
15
• RPH Kategori I: disesuaikan dengan
potensi ternak siap potong dan rata2
jumlah permintaan daging segar/hari
• RPH Kategori II: min 50 ekor/hari
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS16
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS17
Definisi Kesejahteraan Hewan
“Segala urusan yang berhubungan dengan
keadaan fisik dan mental hewan menurut
ukuran perilaku alami hewan yang perlu
diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi
hewan dari perlakuan setiap orang yang
tidak layak terhadap hewan yang
dimanfaatkan manusia.”
UU No. 18/2009
Prinsip :
Perlakuan hewan secara wajar, alami dan
terkendali perlindungan hewan dari
tindakan semena-mena manusia
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS18
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS19
Pemalsuan daging ayam tiren pengoplosan daging sapi dengan daging celeng
(dendeng, abon, bakso) Pengoplosan paru sapi dengan paru babi (kripik paru) karkas ayam suntik
RPH Indonesia belum bersertifikat Halal dari MUI (90%)
Isu Peredaran PAH di Lapangan
Cemaran mikroba atau residu pada PAH Enterobacter sakazakii pada susu formula bayi Melamin pada susu bubuk dan olahan telur dari Cina daging ayam berformalin krupuk kulit dari limbah industri kulit
Pemasukan daging ilegal dari luar negeri : ditemukannyadaging dari negara dan/atau RPH yang tidak disetujui oleh Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan
PRIORITAS PENYAKIT ZOONOSIS DAN
FOODBORNE DISEASES
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS20
1. Zoonosis: Antraks, Avian Influenza, Brucellosis dan
Rabies.
2. Foodborne: Salmonellosis, Campylobacteriosis, Taeniasis,
Toxoplasmosis, Leptospirosis danTuberculosis.
Dampak kerugian zoonosis
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS21
1. Gangguan Kesehatan bagi masyarakat (kematian)
2. Pembatasan export ternak sapi (Anthrax), Produk unggas(AI), sapi (BSE), Telur konsumsi/table egg (Salmonella) dll
3. Penurunan perdagangan dalam negeri
4. Produktifitas ternak menurun
5. Peternak gulung tikar
6. Beban biaya pengobatan pada hewan dan manusia(zoonosis )
7. Penurunan produktifitas manusia yang tertular zoonosis
8. Mengganggu ketentraman bathin masyarakat
9. Penurunan minat wisatawan ke Indonesia
PE
RA
NS
TR
AT
EG
ISH
EW
AN
DA
NP
RO
DU
KH
EW
AN
Akibat Zoonosis
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS22
Timbulnya kesakitan (morbidity) dan kematian
(mortality), baik pada manusia maupun hewan
Dampak ekonomi akibat kehilangan tenaga kerja
karena sakit, ke daerah terjadinya wabah, turunnya
produksi ternak dan produk ternak, pemusnahan ternak
sakit dan tersangka sakit, serta pembatasan dan
penurunan perdagangan internasional.
PERAN & FUNGSI KESMAVET DALAM PENGENDALIAN
ZOONOSIS
• Meningkatkan pengetahuan ekologi dan epidemiologi
untuk mendeteksi penyakit dan memonitor program
pengawasan zoonosis.
• Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian
masyarakat (public awareness) terhadap penyakit-penyakit
zoonotik strategis sebagai upaya pencegahan zoonosis.
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS23
PERAN & FUNGSI KESMAVET DALAM PENGENDALIAN
ZOONOSIS
• Mengoptimalkan risk management dan risk
communication hasil risk analysis importasi (lalu
lintas) ternak dan produk asal hewan.
• Mengintesifkan koordinasi pengawasan antara Dinas
dengan seluruh stake holder terkait.
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS24
Zoonosis dan Program Keamanan Pangan
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS25
Kebijakan zoonosis dari aspek kesmavet dalam mendukung
keamanan pangan berdasarkan prinsip identifikasi &
penelusuran (Identification – tracebility) PAH, melalui :
Kegiatan teknis : sampling 3 penyakit
(Salmonellosis, Champylobacteriosis, Anthraks) pada Unit
Usaha PAH khususnya RPH dan RPU.
Fasilitasi Pengujian dan Pemberdayaan Lab daerah.
Produk hasil Peternakan seperti daging, susu,
telur dan kulit dapat menjadi sumber penyebaran
Zoonosis. Sebagai contoh Anthrak meskipun telah
dilakukan peraturan yang keras bahwa ternak yang
terjangkit harus dimusnahkan sehingga tidak
mungkin dijadikan bahan pangan, tetapi penyebaran
penyakit ini masih memungkinkan melalui pakan
ternak berupa tepung tulang dan tanduk, tepung
daging dan kulit atau bulu.
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS26
Monitoring dan Surveilans
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS27
Prinsip : Perlindungan Kesehatan Manusia
Penyakit zoonosa menjadi masalah yang lebih mudahdan terpadu manakala ditangani oleh beberapainstansi terkait (Depkes., BPOM., PerguruanTinggidan LSM)
Perlunya pemahaman masing-masing pihak akanbatasan-batasan dari kewenangannya.
Monitoring dan Surveilans
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS28
.
Koordinasi antar instansi merupakan kunciutama keberhasilan pemberantasan penyakitzoonosa.
Surveilans berkelanjutan
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS29
17 LANGKAH TINDAKAN PENGENDALIAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN
MENULAR
1. Tindak PENGENDALIAN Penyakit (4 langkah) melalui pengawasan
lalu lintas ternak dan pengebalan ternak:
a. penolakan/karantina
b. pencegahan/vaksinasi
c. penyidikan
d. pemantauan (monitoring)
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS30
17 LANGKAH . . . . .
2. Tindak PEMBERANTASAN Penyakit di Daerah Tertular
(9 Langkah):
a. Penutupan daerah
b. Pemberantasan vektor
c. Pengobatan
d. Isolasi/observasi
e. Eliminasi/pemusnahan
f. Pemotongan bersyarat
g. Vaksinasi massal
h. Ring vaksinasi
i. Penyuluhan
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS31
17 LANGKAH . . . . .
3. Tindak KONSOLIDASI (4 langkah)
a. Pengamatan/surveilans
b. Pelayanan kesehatan hewan
c. Pengawasan residu obat hewan
d. Pemeriksaan kesehatan ternak di RPH/RPA
dan pasar hewan, serta kesehatan daging di
RPH/RPA
TRBP : adalah ruminansia besar yang melahirkan
<5 kali atau berumur di <8 tahun dan ruminansia
kecil yang melahirkan <5 kali atau berumur
<4 th 6 bulan
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk
mengelola dan menata penggunaan TRBP melalui
identifikasi status reproduksi, penyeleksian,
penjaringan dan pembibitan.
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS32
TRB
LEMBAGAternak
TRBTP
TRBP
penggemukan
Kelompok
Pembibit
UPT/UPTD
pembibitanSesuai dng
kriteria bibit
Tdk sesuai dng
kriteria bibit
Peternak/Kelomp
peternak
RPH
Pasar
Hewan
1
1
2
3
1. Identifikasi status reproduksi;
2. Seleksi;
3. Penjaringan;
No
yes
PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF
(Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2011)
2
2
1
2
3
3
TERNAK
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS33
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS34
DASAR HUKUM PENGAWASAN
Undang-undang No 18/2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Undang-undang No.7/1996 tentang Pangan
Undang-undang No 8/1999 tentang Perlindungan
Konsumen
Peraturan Pemerintah No 22/1983 tentang Kesmavet
Peraturan Pemerintah No 28/2004 tentang Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS35
DASAR HUKUM PENGAWASAN
Peraturan Menteri Pertanian No. 381/2005 tentangPedoman Sertifikasi KontrolVeteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan
Peraturan Menteri Pertanian No. 14/2008 tentangPedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan danMutu Produk Hewan
Peraturan Menteri Pertanian No. 50/2011 tentangRekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan Olahannya kedalamWilayah Negara Republik Indonesia
NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS36
Sertifikasi Kontrol Veteriner dalambentuk Pemberian NKV pada Unit Usaha Asal Hewan pada dasarnyaadalah rangkaian kegiatan penerbitanSertifikat Kontrol Veteriner (NKV) terhadap unit usaha pangan asalhewan yang telah memenuhipersyaratan kelayakan dasar jaminankeamanan pangan asal hewan.
NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS37
Tertuang dalam Peraturan MenteriPertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veterinerpada Unit Usaha Pangan AsalHewan, sebagaimana dipersyaratkandalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN ASAL HEWAN
1. Pengembangan Sistem Jaminan Keamanan Pangan
Asal Hewan
GOOD HYGIENIC PRACTICES
NKV dan LABELISASI
SISTEM HACCP
a. Pembinaan Praktek Higiene
b. Registrasi Unit PAH Sertifikasi NKV
c. Labelisasi
d. Penerapan Sistem HACCP
NOMOR KONTROL VETERINER
PENERAPAN HIGIENE SANITASI
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS38
RUANG LINGKUP
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS39
1. Pelaku usaha pangan asal hewan yang wajibmemiliki NKV
2. Persyaratan untuk memperoleh NKV
3. Tata cara memperoleh NKV
4. Kewajiban pencantuman NKV
5. Masa berlaku, perubahan dan pencabutanNKV
6. Pembinaan
7. Pengawasan
Permentan No. 381/Kpts/OT.140/10/2005
Pelaku Usaha Pangan Asal Hewan yang Wajib Mendapatkan NKV
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS40
Rumah Pemotongan Hewan
Rumah Pemotongan Unggas
Rumah Pemotongan Babi
Usaha Budidaya Unggas Petelur
Usaha Pemasukan
Usaha Pengeluaran
Perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia yang berusaha di bidang :
Usaha Distribusi dan atau Usaha Ritel :
Usaha Pengelolaan Gudang Pendingin (cold storage)
Usaha Pengelolaan Toko/Kios Daging (meat shop)
Usaha Pengelolaan Unit Pendingin Susu
Usaha Pengemasan dan Pelabelan Telur
Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan :
Usaha Pengolahan Daging
Usaha Pasteurisasi Susu
Usaha Pengolahan Telur
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS41
Usaha Distribusi dan atau Usaha Ritel :
Usaha Pengelolaan Gudang Pendingin (cold storage)
Usaha Pengelolaan Toko/Kios Daging (meat shop)
Usaha Pengelolaan Unit Pendingin Susu
Usaha Pengemasan dan Pelabelan Telur
Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan :
Usaha Pengolahan Daging
Usaha Pasteurisasi Susu
Usaha Pengolahan Telur
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS42
Persyaratan Untuk Memperoleh NKV
Memiliki KTP/Akte Pendirian
Memiliki Surat Keterangan Domisili
Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memiliki Surat Izin HO (Hinder Ordonnantie)
2.1. Persyaratan Administrasi
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS43
Konsep “safe from farm to the
table”
Good Farming Practices
Good Transportation Practices
Good Handling/Slaughtering Practices
Good Distribution Practices
Good Manufacturing Practices
Good Retailing Practices
Good Catering Practices
Good Hygienic Practices (GHP)
Sistem Jaminan Keamanan Pangan
Penerapan higiene sanitasi
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS44
Sistem Jaminan Keamanan Pangan Asal Hewan
Sertifikat HACCP/ISO 22OOO(Opsional)
Sertifikat NKV & Label
Sertifikat Pembinaan NKV
SISTEM HACCP/ISO
22000
Pemenuhan persyaratan higiene, sanitasi & biosekuriti:
penerapan Cara Produksi Yang Baik dan Standar Prosedur Operasi
Penerapan praktek higiene, sanitasi & biosekuriti:sarana air bersih, pemisahan proses di daerah bersih
dan kotor, menghindari kontak langsung dg lantai
6/11/2012LEGISLASI RPH&NKV- KHUB-PTS45