kebijakan badan bahasa.pdf

26
PENGUATAN KERJA SAMA ANTARA BADAN BAHASA, PERGURUAN TINGGI, DAN ASOSIASI KEBIJAKAN BADAN BAHASA DALAM PENGUATAN BAHASA INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016 Dadang Sunendar Jakarta, 11 Oktober 2016

Upload: phamanh

Post on 13-Jan-2017

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

PENGUATAN KERJA SAMA ANTARA BADAN BAHASA, PERGURUAN TINGGI, DAN ASOSIASI

KEBIJAKAN BADAN BAHASA DALAM PENGUATAN BAHASA INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASAKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2016

Dadang SunendarJakarta, 11 Oktober 2016

Page 2: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

2

BULAN BAHASA TAHUN 2016

Page 3: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

3

1. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah yang satoe, tanah Indonesia

2. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa yang satoe, bangsa Indonesia

3. Kami poetra dan poetri Indonesia menjunjung bahasa persatoean, bahasa Melajoe

USUL SUMPAH PEMUDAPANDANGAN M. YAMIN DITOLAK M. TABRANI, DENGAN MENGUSULKAN NAMA BAHASA MELAYU DIGANTI BAHASA INDONESIA

PANDANGAN TABRANI DIDUKUNG SANUSI PANE, SEHINGGA PADA KONGRES PEMUDA II TANGGAL 26-28 OKTOBER 1928, NAMA BAHASA MELAYU DIGANTI BAHASA INDONESIA

RUMUSAN SUMPAH PEMUDA SEBAGAI WUJUD FUNGSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PEMERSATU BANGSA

Page 4: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

4

FUNGSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

PEMBENTUK NASIONALISME

BAHASABAHASAMERUPAKAN ASPEK FUNDAMENTAL PEMBENTUK NASIONALISME

IDEOLOGI

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Dst

Page 5: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

55

UU RI No. 24 Tahun 2009

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGUKEBANGSAAN

PP No. 57 Tahun 2014

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGANBAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSIBAHASA INDONESIA

Perpres RI No. 16 Tahun 2010

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMIPRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABATNEGARA LAINNYA

Permendikbud No. 50 Tahun 2015

PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA

2

3

4

5

Permendagri No 40 Tahun 2007PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PELESTARIANDAN PENGEMBANGAN BAHASA NEGARA DAN DAERAH

6

UUD 1945 Bab XV PASAL 36

BAHASA1

DASAR HUKUM PENGUATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA

Page 6: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

DASAR HUKUM PENGUATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA

6

UU RI No. 24 Tahun 2009

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGUKEBANGSAAN

PP No. 57 Tahun 2014

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGANBAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSIBAHASA INDONESIA

FOKUS UUMEMBINA BAHASA INDONESIA, MELESTARIKAN BAHASA DAERAH, DAN MENGEMBANGKAN BAHASA ASING

Page 7: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

7

DASAR HUKUM PENGUATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA

UU RI NO. 24 TAHUN 2009

Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

PASAL 41 AYAT (1), (2) DAN (3)

PASAL 42 AYAT (1), (2) DAN (3) (1) ”PEMERINTAH DAERAH WAJIB mengembangkan, membina, danmelindungi BAHASA DAN SASTRA DAERAH agar tetap memenuhikedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuaidengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian darikekayaan budaya Indonesia”

(2) ”Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, danberkelanjutan oleh PEMERINTAH DAERAH di bawah koordinasiLEMBAGA KEBAHASAAN”

(3) ”Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan,dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah”

(1) ”PEMERINTAH WAJIB mengembangkan, membina, dan melindungiBAHASA DAN SASTRA INDONESEIA agar tetap memenuhi kedudukandan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara, sesuai dengan perkembangan zaman”(2) ”Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimanadimagsud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, danberkelanjutan oleh lembaga kebahasaan”(3) ”Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan,dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah

Page 8: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

8

1 Kerja sama dengan PEMERINTAH DAERAH

2 Pendirian UPT

3 Pemetaan BAHASA dan SASTRA

4 Pengkajian BAHASA dan SASTRA (Indonesia dan daerah)

5 Pembinaan BAHASA INDONESIA

6 Pelatihan keterampilan berbahasa Indonesia

7 Pengendalian BAHASA di RUANG PUBLIK

8 Pelindungan BAHASA dan SASTRA daerah

9 Revitalisasi BAHASA dan SASTRA daerah

10 Promosi BAHASA dan SASTRA

UPAYA BADAN BAHASA DALAM MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / DAERAH

Page 9: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

9

BENTUK KEGIATAN KERJA SAMA DAN PELATIHAN DALAM UPAYA PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

BIMBINGAN TEKNIS KEBAHASAAN BAGI INSAN MEDIA MASSA

SEMINAR KEBAHASAAN BAGI INSAN MEDIA MASSA

BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PENYULUH

BIMBINGAN TEKNIS KEBAHASAAN BAGI GURU SD, SMP, SMA/SEDERAJAT

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA DENGAN PEMDA/PT/ASOSIASI

PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA

SEBAGAI BAHASA RESMI NEGARA

PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAN

SASTRA DAERAH

INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA

Page 10: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

DIAGRAM PERENCANAAN-PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH BERBASIS KOMUNITAS

10

BAHASA DAN SASTRA(DALAM MASYARAKAT)

Bekerja sama dengan semua

elemen masyarakat

Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para pemangku

kepentingan

Menilai dan meneliti status

bahasa dan sastra

•pelatihan guru •otorisasi /sertifikasi guru

•teknologi •sumber arsip / perpustakaan

•publikasi

•kebijakan

•menciptakan kata baru

•mengembangkan & standardisasi kurikulum

•pemetaan

•mengembangkan/standar-disasi ortografi

Gar

is b

esar

pro

gram

Co

nto

h A

plik

asi

Page 11: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

DIAGRAM PERENCANAAN-PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH BERBASIS KOMUNITAS

11

Kajian Vitalitas Bahasa

Kajian Vitalitas Sastra

Pemetaan Vitalitas Bahasa

Pemetaan Vitalitas Sastra

Kajian dan pemetaan vitalitas bahasa dan sastra inidilakukan dalam rangka memetakan vitalitas ataudaya hidup bahasa dan sastra daerah di Indonesia.Vitalitas atau daya hidup bahasa dan Sastradikelompokkan berdasarkan klasifikasi berikut:(1) punah;(2) kritis;(3) terancam punah;(4) mantap, stabil, tapi terancam;(5) mengalami kemunduran, dan(6) aman.

Page 12: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

TUGAS BIDANG KERJA SAMA

12

1. MEMFASILITASI PERTEMUAN TAHUNAN ANTARPRODI

2. MENGEVALUASI PELAKSANAAN KESEPAKATAN YANG MENYANGKUT:

IMPLEMENTASI KURIKULUM/SILABUS YANG TELAH DISEPAKATI

IMPLEMENTASI UKBI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UJIAN SKRIPSI

PEMAKAIAN BI YANG BAIK DAN BENAR PADA SPANDUK, PAPAN NAMA, DLL. DI LINGKUNGAN KAMPUS (HAL INI DAPAT DILAKSANAKAN PUSBIN)

Page 13: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

MENGAPA PERLU KERJA SAMA PEMARTABATAN BI DENGAN PRODI DAN ASOSIASI?

13

MEMPERBAIKI MUTU PEMBELAJARAN BI DI LUAR

MATA PELAJARAN KEILMUBAHASAAN BI, SEPERTI:

FONOLOGI BI, MORFOLOGI BI, SINTAKSIS BI,

SEMANTIK BI, SOSIOLINGUISTIK DLL.

PEMBELAJARAN BI YANG DIMAKSUD ADALAH

KHUSUS MATA KULIAH KEMAMPUAN BERBAHASA

INDONESIA

Page 14: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

KERJA SAMA DENGAN PRODI/ASOSIASI

14

Mendorong PT melaksanakan tes UKBI: Bukan lulus TOEFL yang persyaratan (kecuali untuk tujuan khusus)

Mendorong prodi untuk membuat jurnal internasional berbahasaIndonesia

PT dan asosiasi ikut menertibkan dan mengendalikan penggunaanBahasa asing di ruang pulik

Mengimbau PT yang memenuhi persyaratan untuk membuka prodiBIPA

Page 15: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

EKOSISTEM BAHASA DAN SASTRA

15

TOKOK MASYARAKAT

BADAN BAHASAMEDIA MASSA

SASTRAWAN

ASOSIASI

PELAKU SENI

INSTITUSI KEBUDAYAAN

PENGUSAHA

PENELITI DAN AKADEMISI

ORGANISASI PROFESI

KOMUNITAS

PEMERINTAH DAERAH

MEMBANGUN KERJA SAMA

DALAM MELAKUKAN

KEGIATAN KEBAHASAAN

DAN KESASTRAAN

MENGKODIFIKASI HASIL KERJA PAKAR, PERGURUAN TINGGI, DAN MASYARAKAT (EKOSISTEM)

FASILITATOR

Page 16: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

16

● Badan Bahasa, Jakarta

● Yogyakarta, Denpasar, Ujung Pandang

● Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Pakanbaru, Jambi, Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya,

Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Palu, Kendari, Manado, Jayapura,

● Banten, Kepri, Babel, Bengkulu, Gorontalo, NTT, Ambon, Ternate

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Page 17: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

17

PROGRAM PRIORITAS BADAN BAHASA TAHUN 2017

Pengayaan Kosakata/Lema

Gerakan Literasi Nasional (Penguatan Program Literasi)

UKBI (Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia)

Peningkatan Kemampuan Pendidik Bahasa Indonesia

dalam Mendukung Peningkatan Nilai UN dan Skor PISA

(terutama di 10 provinsi nilai UKG rendah)

1

2

4

6

BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing)5

Konservasi dan Revitalisasi Bahasa Daerah7

Penguatan Mitra Kebahasaan dan Kesastraan8

Layanan Perpustakaan9

Pengutamaan bahasa Indonesia di media luar ruang3

Page 18: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

PENGAYAAN LEMA

Pengembangan dan Pelindungan

Bahasa Indonesia

19881991

2000

20082014

20162019

KBBI EDISI I62.100 LEMA

KBBI EDISI II72.000 LEMA

KBBI EDISI III78.000 LEMA

KBBI EDISI IV90.000 LEMA

JUMLAH LEMA101.611

LEMA

TARGET118.000

LEMA

TARGET200.000

LEMAAKAN TERUS MENINGKAT

Sejarah perjalanan penysusunan KBBI sejak tahun 1988. Pada KBBI Edisi I diperoleh 62.100 lema.

Terdapat PENINGKATAN SEBANYAK 9.900 LEMA pada Edisi II dalam waktu 3 tahun, sebanyak

6.000 LEMA pada Edisi III dalam waktu 9 tahun, sebanyak 12.000 LEMA pada Edisi IV dalam

waktu 8 tahun. Target peningkatan di TAHUN 2016 sebanyak 16.389 LEMA dalam WAKTU 2

TAHUN. Pada TAHUN 2019 target peningkatan lema bahasa Indonesia sebesar 82.000 dalam

WAKTU 3 TAHUN. 18

TARGET PELUNCURAN KBBI EDISI V

Page 19: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

PENGAYAAN KOSAKATA

19

Penambahan KOSAKATA dapat melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Unggah aplikasi KOSAKATA melalui ponsel android

Pemerintah mengajak

MASYARAKAT untuk berperan dalam

pengayaan KOSAKATA BAHASA

INDONESIA

Pemanfaatan media daring dalam memperkaya

KOSAKATA BAHASA INDONESIA

Page 20: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

20

SASARAN

RESIDENSIALBANGUNAN KOMERSIL

PROPERTI NASKAH DINAS

BAHASA INDONESIA

Perkantoran pusat

perbelanjaan rumah sakit Hotel motel kondotel

Tempat ibadah Sekolah Bandar udara Tempat hiburan Terminal bus Stasiun kereta api Gedung pertemuan Kebun binatang Bangunan untuk

keperluan perkebunan, pertambangan, pergudangan, dan peternakan

Perumahan rumah susun Apartemen Asrama Kondominium villa

Peraturan Keputusan Pedoman Surat edaran Petunjuk Prosedur tetap Surat perjanjian Surat dinas Nota dinas

Surat perintah Pengumuman Laporan Telaahan Surat pengantar Surat kuasa Suratkeputusan Surat undangan Berita acara Teleks risalah

PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Page 21: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

PETA BAHASA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

21

• 617 bahasa telah diverifikasi oleh Badan Bahasa

Page 22: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

UPAYA BADAN BAHASA MELALUI PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN

22

1. Program prioritas

2. Meningkatkan kosakata BAHASA INDONESIA dg target cukup tinggi

3. BAHASA DAERAH menjadi elemen utama pemerkayaan BAHASA INDONESIA yg diusulkan melalui Balai/Kantor Bahasa seluruh Indonesia (minimal usulan 1000 lema per tahun)

4. Aplikasi daring : www.kbbi.kemdikbud.go.id

5. Aplikasi daring : android dan IOS

6. Penyusunan kamus-kamus BAHASA DAERAH

7. Pembentukan asosiasi pekamus Indonesia

8. Peningkatan jumlah Sidang Komisi Istilah (SKI)

9. Peningkatan jumlah bidang ilmu dalam SKI

10. Peningkatan jumlah anggaran

KEBIJAKAN

Pelestarian Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia

Page 23: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA(UKBI)

23

UKBI

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) merupakan teskemahiran berbahasa Indonesia berstandar nasional dansebagai sarana pengukur kemampuan berbahasa Indonesia.?

No Seksi Jenis Uji Jumlah

1. Seksi I Mendengarkan 40 soal

2. Seksi II Merespons Kaidah 25 soal

3. Seksi III Membaca 40 soal

4. Seksi IV Menulis 1 soal

5 Seksi V Berbicara 1 soal

Hasil Uji: Istimewa Sangat Unggul Unggul Madya Semenjana Marginal Terbatas

Skor:725—800 641—724 578—640482—577 405—481326—404251—325

Pengelolaan terpusat Sertifikat dikeluarkan Badan Bahasa Penyusunan pedoman pelaksanaan UKBI

Page 24: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING(BIPA)

24

BIPA

Terdapat 232 lembaga Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)yang tersebar di seluruh dunia menurut data PPSDK per tanggal 29Maret 2016. BIPA adalah program pembelajaran keterampilanberbahasa Indonesia bagi penutur asing yang meliputi: Berbicara Menulis Membaca Mendengarkan

No Negara Jumlah Pengajar BIPA Jumlah Lembaga

1. Thailand 8 orang 8

2. Kamboja 4 orang 4

3. Myanmar 2 orang 1

4. Filipina 2 orang 2

5. Jerman 2 orang 1

6. Vietnam 1 orang 1

7. Singapura 1 orang 1

8. Laos 1 orang 1

9. Tiongkok 1 orang 1

10. Australia 1 orang 1

Total 25 orang 21 lembaga

pengiriman tenaga pengajar BIPAper tanggal 24 Mei 2016. Taget padatahun 2016 sebesar 80 orang yang akandiberangkatkan

THAILAND

FILIPINA

SINGAPURA

LAOS

VIETNAM

KAMBOJA

MYANMAR

JERMAN

TIONGKOK

AUSTRALIA

PAPUA NEW GUINEA

ITALIA

PRANCIS

MESIR

TUNISIA

AMERIKA SERIKAT

TIMOR LESTE

Negara SASARAN pengiriman tenagapengajar BIPA tahun 2016

SUDAH ADA KEBERANGKATAN

BELUM ADA KEBERANGKATAN

Page 25: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

25

PENGIRIMAN GURU BIPA TAHUN 2017PENGIRIMAN GURU BIPA TAHUN 2017

29 NEGARA

Page 26: Kebijakan Badan Bahasa.pdf

Terima kasih