kebijakan dan kelembagaan
TRANSCRIPT
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
1/11
Nama : Aditya Dwi Jayanto
NIM : H1815002
Prodi : Agribisnis
Kelembagaan Penyl!anUndang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan(SP3K) yang
disyahkan oleh DPR RI dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan dan ungsi kelembagaan
penyuluhan pertanian baik di pusat maupun di daerah dalam memasilitasi petani dan pelaku
usaha pertanian lainnya dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan produkti!itas
dan pendapatan" Surat #enteri Pertanian $omor"3%&'"*+&3&++ meminta agar P.#D/
membentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah" Keberadaan dan berungsinya
kelembagaan ini sangat penting untuk men0iptakan suasana yang kondusi bagi para
penyuluh dalan men1alankan tugas dan ungsinya"
2erdasarkan Undang-Undang $o" ahun ++, Kelembagaan penyuluhan adalah
lembaga pemerintah dan&atau masyarakat yang mempunyai tugas dan ungsi
menyelenggarakan penyuluhan" Kelembagaan penyuluhan terdiri atas4
a" kelembagaan penyuluhan pemerintah,
b" kelembagaan penyuluhan s5asta,
0" kelembagaan penyuluhan s5adaya"
Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu 5adah organoisasi yang
terdapat dalam dinas pertanian" Kelembagaan pertanian menyesuaikan dengan perubahan-
perubahan yang ada antara lain4
" Kebutuhan ketrampilan yang lebih 0akap dibanding usaha produk serelia"
" untutan petani untuk mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya"
3" Pengetahuan dari berbagai ma0am sumber"
*" Pembiayaaan organisasi penyuluhan dari pihak s5asta yang semula hanya dari pihak
pemerintah"Penyesuaian dengan kondisi tersebut maka lembaga penyuluhan dalam menghadapi
perubahan tersebut menyikapi dengan4
" Pengembangan SD#
" Pengembangan system
3" #etode dan materi
*" optimalisasi sarana
" Prasarana dan alat 2antu
" Pemberdayaan masyarakat sasaran
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
2/11
%" Pengembangan 1aringan ker1a serta kemitraan
Kelembagaan badan dinas dan subdinas berdasarkan debirokratisasi entrepreneurship
beureneraey dengan kombinasi minimal empat organisasi yaitu organisasi administrasi, 6s
organisasi teknis dan organisasi stru0tural 6s organisasi ungsional yang berbeda 0iri"
'rganisasi administrasi di bentuk menyangkut pengurusan tugas-tugas dan ungsi
administrasi umum, protokoler, logisti0 dan perlengkapan, personil dan kepega5aiaan serta
penga5asan internal"
'rganisasi bersiat teknis ungsional adalah dinas-dinas dan unit pelaksana teknis atau
unit pelaksana teknis daerah (UPD)" Kelembagaan Struktural dibentuk karena pelaksanaan
tugas pokok dan ungsi lebih banyakmenga0u kepada garis komando yang la7im dilakukan
pada organisasi militer" Penyuluhan pertanian harus memperhaikan hal-hal seperti
penghargaan proesinya, kese1ahteraannya serta adanya aturan operasional penyuluhan yang
1elas dan trasparan, dengan kata lain harus memperhatikan karier bagi penyuluhnya" 8ungsi
utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai 5adah dan organisasi
pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan"
/danya kelembagaan penyuluhan pertania berdiri sendiri diharapkan dapat men1amin
terselengaranya 4
" 8ungsi peren0anaan dan penyusunan program penyuluhan di tingkat Kabupaten Kota dan
tersusunnya programa di tingkat 2PP"
" 8ungsi penedian dan penyebaran inormasi teknologi, model usaha agrobisnis dan pasar
bagi petani di pedesaan"
3" 8ungsi pengembangan SD# pertanian untuk meningkatkan produksi, produkti!itas dan
pendapatan"
*" Penataan administrasi dan piningkatan kiner1a penyuluh pertanian yang berdasarkan
kompetensi dan proesionalisme"
" Kegiatan partisipasi petani-penyuluh dan peneliti"" 8ungsi super!ise, monitoring, e!aluasi serta umpan balik yang positi bagi peren0anaan
penyuluhan kedepan"
Peran kelembagaan di tingkat Kabupaten kota, ke0amatan, dan tingkat kelembagaan
petani antara lain4
" Sebagai Sentra pelayanan pendidikan non-ormal dan pembela1aran petani dan
kelompoknya dalam usaha agrobisnis"
" Sebagai sentra komunikasi, inormasi dan promosi teknologi, sarana produksi,
pengolahan hasil peralatan danmodel-model agobisnis"
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
3/11
3" Sebagai sentral pengembangan SD# pertanian dan poenyuluhan berbasis kerakyatan,
sesuai kebutuhan petani dan proesionalisme penyuluhan pertanian"
*" Sebagai sentral pengembangan kelembagaan so0ial ekonomi petani"
" Sebagai sentra pengembangan kompetensi dan proesionalisme penyuluh pertanian"
" Sebagai sentra pengembangan kemitraan dengan dunia usaha agribisnis dan lainnya"
"tr#tr Kelembagaan Penyl!an
Kelembagaan Penyl!an Pemerinta!
Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri atas4
a" pada tingkat pusat berbentuk badan yang menagani penyuluhan,
b" pada tingkat pro!insi berbentuk 2adan Koordinasi Penyuluhan,
0" pada tingkat kabupaten&kota berbentuk 2adan Pelaksana Penyuluhan,
d" pada tingkat ke0amatan berbentuk 2alai Penyuluhan (UU $o" tahun ++)
Kelembagaan Penyl!an Psat"
Kelembagaan Penyuluhan di tingkat pusat bertanggung 1a5ab kepada menteri" Untuk
melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan optimalisasi kiner1a penyuluhan pada
tingkat pusat, diperlukan 5adah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural
yangpembentukannya diatur lebih lan1ut dengan peraturan presiden"
2adan Penyuluhan di tingkat pusat mempunyai tugas4
" #enyusun kebi1akan nasional, programa penyuluhan nasional, standarisasi dan akreditasi
tenaga penyuluh, saran dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan9
" #enyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan dan 1aringan
inormasi penyuluhan9
3" #elaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan e!aluasi, serta
alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan9
*" #elaksanakan ker1asama penyuluhan nasional, regional, dan internasional9" #eningkatkan peningkatan kapasitas penyuluh P$S, s5adaya dan s5asta"
Untuk menetapkan kebi1akan dan strategi penyuluhan, menteri dibantu oleh Komisi
Penyuluhan $asional" Komisi Penyuluhan $asional mempunyai tugas memberikan masukan
kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebi1akan dan strategi penyuluhan"
Pas0a Indonesia merdeka, pengembangan SD# pertanian diupayakan lebih serius lagi
diba5ah pembinaan Kementrian Kemakmuran (:*-:+)" ;embaga ini mengalami
reorganisasi men1adi Kementrian Pertanian (:+-:+) dan kemudian men1adi Departemen
Pertanian hingga saat ini" Setelah berdirinya Departemen Pertanian, penyelenggaraan
pendidikan dan penyuluhan pertanian bagi rakyat pribumi men1adi lebih mantap"
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
4/11
/gar penyelenggaraan pengembangan SD# pertanian dapat lebih memenuhi tuntutan
pembangunan pertanian, maka Departemen Pertanian membentuk lembaga pendidikan dan
penyuluhan pertanian di tingkat pusat, yang langsung berada di ba5ah dan bertanggung1a5ab
kepada #enteri Pertanian" Seiring dengan per1alanan 5aktu, lembaga pendidikan dan
penyuluhan pertanian terus mengalami perubahan dan perkembangan, saat ini lembaga pendidikan dan penyuluhan pertanian di Indonesia adalah 2adan Pengembangan SD#
Pertanian (2PPSD#P) yang berada di
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
5/11
a) Penyusunan kebi1akan teknis, ren0ana dan program penyuluhan, pendidikan dan
pelatihan, standardisasi dan sertiikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan9
b) Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertiikasi
sumber daya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan9
0) Pemantauan, e!aluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan
pelatihan, standardisasi dan sertiikasi sumber daya manusia pertanian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan9 dan
d) Pelaksanaan administrasi 2adan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
#anusia Pertanian"
Kelembagaan Penyl!an Pro)insi*
Kelembagaan penyuluhan di tingkat pro!insi disebut dengan 2adan Koordinasi
Penyuluhan, yang berkedudukan di pro!insi"
2adan Penyuluhan di tingkat pro!insi mempunyai tugas4
" #elakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi,
ad!okasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait,
perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan9
" #enyusun kebi1akan dan programa penyuluhan pro!insi yang se1alan dengan kebi1akan
dan programa penyuluhan nasional9
3" #emasilitasi pengembangan kelembagaan dan orum masyarakat bagi pelaku utama
dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik
kepada pemerintah daerah9 dan
*" #elaksanakan peningkatkan kapasitas penyuluh P$S, s5adaya dan s5asta"
Untuk menetapkan kebi1akan dan strategi penyuluhan pro!insi, gubernur dibantu
oleh Komisi Penyuluhan Pro!insi" Komisi Penyuluhan Pro!insi bertugas memberikan
masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebi1akan dan strategi penyuluhan pro!insi"
Kelembagaan Penyl!an Kab(aten+Kota*
Kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten&kota disebut 2adan Pelaksana
Penyuluhan" 2adan Pelaksana Penyuluhan di tingkat kabupaten&kota dipimpin oleh pe1abat
setingkat eselon II dan bertanggung 1a5ab kepada bupati&5alikota, yang pembentukannya
diatur lebih lan1ut dengan peraturan bupati&5alikota"
2adan penyuluhan di tingkat kabupaten&kota mempunyai tugas4
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
6/11
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
7/11
2PP berungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku
usaha" 2PP bertanggung 1a5ab kepada badan pelaksana penyuluhan Kabupaten&Kota yang
pembentukannya diatur lebih lan1ut dengan peraturan bupati&5alikota" (UU-SP3K Pasal )
Kelembagaan Penyl!an Desa+Kelra!an*
Kelembagaan penyuluhan di tingkat desa&kabupaten disebut Pos Penyuluhan" Pos
Penyuluhan desa& kelurahan merupakan unit ker1a nonstruktural yang dibentuk dan dikelola
se0ara partisipati oleh pelaku utama"
Pos Penyuluhan berungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama
dan pelaku usaha untuk4
" #enyusun programa penyuluhan9
" #elaksanakan penyuluhan di desa&kelurahan9
3" #engin!entarisasi permasalahan dan upaya peme0ahannya9
*" #elaksanakan proses pembela1aran melalui per0ontohan dan pengembangan model
usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha9
" #enumbuhkembangkan kepemimpinan, ke5irausahaan, serta kelembagaan pelaku
utama dan pelaku usaha9
" #elaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan
lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha9
%" #emasilitasi layanan inormasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku
utama dan pelaku usaha9 dan
>" #emasilitasi orum penyuluhan pedesaan"
Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud 4
a" pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan9
b" pada tingkat pro!insi berbentuk 2adan Koordinasi Penyuluhan9
0" pada tingkat kabupaten&kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan9 dand" pada tingkat ke0amatan berbentuk 2alai Penyuluhan"
Kelembagaan (enyl!an swasta
Penyuluh s5asta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan&atau lembaga yang
mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan" Kelembagaan penyuluhan s5asta dapat
dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta
pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat"
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
8/11
Kelembagaan Penyl!an "wadaya
Penyuluh s5adaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan 5arga
masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu men1adi penyuluh"
Kelembagaan penyuluhan s5adaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku
utama dan pelaku usaha" Penyuluhan s5asta dan&atau s5adaya mempunyai tugas4
a" menyusun peren0anaan penyuluhan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan9
b" melaksanakan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan9
0" membentuk orum, 1aringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha9
d" melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang
pelaku utama dan pelaku usaha9
e" men1alin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan9
"menumbuhkembangkan kepemimpinan, ke5irausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan
pelaku usaha9
g" menyampaikan inormasi dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku
usaha9
h" mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan serta
perdesaan s5adaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha9
i" melaksanakan proses pembela1aran melalui per0ontohan dan pengembangan model usaha tani
bagi pelaku utama dan pelaku usaha9
1" melaksanakan ka1ian mandiri untuk peme0ahan masalah dan pengembangan model usaha,
pemberian umpan balik, dan ka1ian teknologi9 dan
k" melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan yang diasilitasi oleh pelaku utama dan
pelaku usaha"
Kebi-a#an Penyl!an
/rah kebi1akan penyuluhan dan pengembangan SD# pertanian ahun ++ - +* dalamrangka me5u1udkan empat sukes pembangunan pertanian, memperhatikan kelestarian
lingkungan dan mengantisipasi perubahan lingkungan, adalah sebagai berikut4
a" Pengembangan Penyuluh Pertanian poli!alen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian
Spesialis di tingkat Kab&Kota, Pro!insi, dan Pusat"
b" Penempatan satu penyuluh satu desa mendukung satu desa satu komoditas unggulan
dengan mengoptimalkan peran penyuluh P$S, penyuluh S5adaya, dan penyuluh S5asta"
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
9/11
0" Pelatihan, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan
masyarakat tani, antara lain melalui program PU/P, ;#3, S#D, dan P#D, guna
memper0epat pertumbuhan agribisnis di perdesaan"
d" Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi
muda men1adi 5irausaha5an agribisnis"
e" Pendidikan tinggi kedinasan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga
ungsional RI?P dan tenaga Karantina"
"Pelatihan bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung
program pembangunan pertanian dan reormasi birokrasi"
g" Pengembangan sistem standarisasi dan sertiikasi proesi diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan SD# pertanian yang proesional"
h" Pemantapan sistem administrasi dan mana1emen penyuluhan dan pengembangan SD#
pertanian diarahkan untuk me5u1udkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih"
Pembiayaan (enyl!an
Sesuai dengan PP nomor *3 tahun ++: tentang pembiayaan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan" @ang dimaksud pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk
keperluan penyelenggaraan penyuluhan"
Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi4
a" biaya operasional kelembagaan penyuluhan
b" biaya operasional penyuluh P$S9
0" biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana9 dan
d" biaya tun1angan proesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan
melakukan penyuluhan"
Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui /nggaran Pendapatan dan
2elan1a $egara (/P2$), /nggaran Pendapatan 2elan1a Daerah (/P2D) baik pro!insimaupun Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan
perimbangan sebagia berikut4
a" Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tun1angan 1abatan ungsional dan
proesi, biaya operasional penyuluhan P$S serta sarana dan prasarana bersumber dari
/P2$
b" penyelenggaraan penyuluhan di 2alai Penyuluhan Ke0amatan bersumber dari /P2D
yang 1umlah dan alokasinya disesuaikan dengan programa penyuluhana
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
10/11
Pembiayaan penyuluhan pertanian men1adi tanggung 1a5ab bersama antara
Pemerintah, Pro!insi, Kabupaten&Kota dan masyarakat"
Pengorganisasian Penyl!an
Se0ara umum, organisasi dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari kelompok-
kelompok orang yang saling beker1asama di dalam suatu struktur tata hubungan antar
kelompok-kelompok (unit kegiatan) yang melaksanakan ungsi masing-masing, demi
ter0apainya tu1uan (bersama) tertentu yang men1adi tu1uan orgAanisasi yang bersangkutan"
Pemahaman tentang organisasi seperti itu, mengandung pengertian bah5a organisasi
merupakan4
a" ?impunan dari kelompok-kelompok orang yang saling beker1a sama untuk ter0apainya
tu1uan tertentu"
b" Setiap organisasi terbagi men1adi kelompok-kelompok atau unit-unit kegiatan yang
melaksanakan ungsi-ungsi tertentu"
0" Setiap organisasi memiliki struktur tata hubungan antar kelomBpok yang 1elas"
Dengan demikian, pengorganisasian dapat diartikan sebagai upaya untuk
mengkoordinasikan atau menghubung-hubungkan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap
unit (kelompok) kegiatan yang ter-dapat dalam organisasi yang bersangkutan, demi
ter0apainya tu1uan organisasi yang men1adi tu1uan bersama"
?al-hal yang perlu diperhatikan dalam meran0ang suatu organisasi penyuluhan yang
eekti, sedikitnya perlu diperhatikan tiga hal yang meliputi4
a" Kegiataan penyuluhan membutuhkan penyuluh yang andal dengan mobilitas tinggi"
Karena itu, setiap penyuluh harus dilengkapi dengan tersedianya dana yang 0ukup
untuk dapat meran0ang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang
seringkali banyak memerlukan sumberdaya (bahan, perlengkapan, tenaga ker1a, dan
5aktu)" b" Cilayah ker1a penyuluhan (pertanian), pada umumnya tidak 0ukup memiliki
pelayanan sosial yang memadai" Karena itu, seringkali sulit untuk mengangkat
penyuluh-penyuluh yang andal yang mau ditugaskan di 5ilayah yang sulit untuk
1angka 5aktu yang lama" Konsekuensinya adalah, kita akan berhadapan dengan
se1umlah besar penyuluh dengan kualiikasi rendah, atau menggunakan sedikit
penyuluh yang andal" Dalam keadaan seperti ini, pengorganisasian penyuluhan
harus diran0ang sedemikian rupa sehingga memungkinkan para penyuluh dapat
dengan mudah dipinBdah tugaskan sesuai dengan kebutuhan setempat"
-
8/15/2019 Kebijakan Dan Kelembagaan
11/11
0" 'rganisasi penyuluhan yang menggunakan penyuluh-penyuluh yang 1uga harus
melaksanakaan tugas-tugas administrasi dan pengatBuran akan menghan0urkan
kredibilitas penyuluhan yang merupaBkan organisasi pendidikan" Karena itu, tugas
penyuluhan harus dipisahkan dengan tugas-tugas pengaturan"
Se1alan dengan itu, perlu diingat bah5a organisasi penyuluhan pertanian memiliki
siat yang unik" Sebab, di satu pihak harus memiliki 1alinan yang erat dengan organisasi
pemerintahan yang memiliki kekuasaan sebagai pengambil keputusan dan penanggung-
1aB5ab kegiatan pembangunan (pertanian) di 5ilayah setempat9 dan di lain pihak ia harus
merupakaan organisasi pelayanan yang melaksaBnakan ungsi pendidikan yang se1auh
mungkin dibebaskan dari segala ma0am bentuk pengaturan&pemaksaan"
'leh sebab itu, pengorganisasian penyuluhan pertanian harus diatur sedemikian
rupa sehingga4 tetap memiliki hubungan !ertiBkal struk-tural dengan organisasi
pemerintahan, dan di lain pihak harus memi-liki hubungan hori7ontal ungsional dengan
lembaga-lembaga4 pendidikan, penelitian, organisasi-organisasi proesi dan dengan
masyarakat sasarannya" Di samping itu, dalam pengorganisasian penyuluhan pertanian
harus selalu memperhatikan pentingnya keterlibatan masyarakat sasaran untuk
berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian, se1ak di dalam perumusan masalah,
tu1uan kegiatan, dan pengambil keputus-an tentang peren0anaan program penyuluhan,
pelaksanaan kegiat-an, pemantauan kegiatan, maupun e!aluasi kegiatannya"