kebijakan dana perimbangan: evaluasi 2016 dan · pdf filekementerian keuangan 2 outline -...

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Dana Perimbangan:Evaluasi 2016 dan Pelaksanaan 2017

1

Disampaikan oleh:Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan KeuanganKementerian Keuangan Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN 2

Outline - Esensi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

- Evaluasi Dana Perimbangan 2016

- Pokok-Pokok Kebijakan Dana Perimbangan 2017


Esensi Kebijakan Desentralisasi Fiskal


Kebijakan serta Alokasi Transfer

ke Daerah dan Dana Desa

merupakan salah satu

instrument penting dalam:

• Perbaikan pelayanan dasar

publik yang lebih berkualitas,

penurunan kesenjangan

antar daerah, pengentasan

kemiskinan maupun

peningkatan kesejahteraan

masyarakat

• Implementasi Nawacita,

Khususnya Cita ke 3

“Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka

negara kesatuan”

Esensi Desentralisasi Fiskal

SKEMA PENDANAAN DAERAH

(UU 33/2004 dan Implementasinya sd 2017)

Pemerataan dan mendanai kebutuhan

daerah (seluruh urusan)

PAD

DBHBlock grant by origin

DAUEqualization grant (block grant) berbasis formula

fiscal gap + Alokasi Dasar (berbasis Gaji PNSD)

Mendanai kebutuhan khusus

daerah (dukungan belanja

modal)

DAK FISIK REGULER

Dukungan pendanaan khusus untuk daerah pada

bidang-2 sesuai RKP

DAK FISIK PENUGASAN

Dukungan pendanaan khusus untuk daerah pada

bidang-2 sesuai RKP

Mendanai kebutuhan belanja

operasional

DAK FISIK AFIRMASI

Dukungan pendanaan khusus untuk daerah

tertentu, yaitu tertinggal, perbatasan dan

kepulauan

DAK NON FISIKDukungan pendanaan khusus untuk belanja operasional berbasis

unit cost

Reward

Dana Insentif Daerah

Insentif kepada daerah tertentu yang mempunyai kinerja

baik

Pengaturan Khusus

Dana Otsus &

Dana Keistimewaa

n DIYDukungan

pendanaan khusus untuk daerah

tertentu yg diatur dg UU khusus

Mendanai kebutuhan non-

reguler

HibahDukungan

pendanaan khusus untuk daerah yang bersifat temporer

dan dilakukan dengan perikatan

perjanjian

PinjamanPercepatan

pembangunan daerah khususnya

bagi daerah-2 dengan kapasitas

fiskal tinggi

KEMENTERIAN KEUANGAN

Peningkatan Anggaran TKDD Untuk Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Nawacita

Belanja K/L

Dana Transfer

VS VS VS

2001 2016 2017

Rp95,9 triliun

Rp81,1 triliun

Rp153,0 triliun

Rp130,0 triliun

Rp763,6 triliun

Rp764,9 triliun

Implementasi UU 25/1999 Implementasi UU 33/2004

VS

2004

Rp767,8 triliun

Rp776,3 triliun

Rp14,8 T Rp23,0 T Rp8,5 T Rp1,3 T

8X

9X

2017

2001

2017

2001

6


1 Dana Insentif Daerah2 Bantuan Operasional Sekolah3 Tunjangan Profesi Guru PNSD4 Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil5 Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

2015 2016 & 2017I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH

A. Dana Perimbangan A. Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil 1. Dana Transfer Umum

2. Dana Alokasi Umum a. Dana Bagi Hasil

3. Dana Alokasi Khusus b. Dana Alokasi Umum

B. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Transfer Khusus

C. Dana Keistimewaan DIY a. DAK Fisik

D. Dana Transfer Lainnya b. DAK Nonfisik

B. Dana Insentif Daerah

C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

II. DANA DESA II. DANA DESA

No Jenis DAK Nonfisik

1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2 Tunjangan Profesi Guru (TPG)

3 Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)

4 Tunjangan Khusus Guru di Daerah sangatterpencil

5 Bantuan Operasional Kesehatan danKeluarga Berencana (BOK dan BOKB)

6 Bantuan Operasional PenyelenggaraanPAUD (BOP PAUD)

7 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM).

8 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Postur TKDD mengalami perubahan denganreklasifikasi dan refocusing Dana Transfer lainnyaselain Dana Insentif Daerah menjadi DAK Non Fisik

Perubahan Postur Transfer Ke Daerah & Dana Desa (TKDD) Dalam APBN

7


Evaluasi Dana Perimbangan 2016


URAIAN2015 2016

APBN APBN-P APBN APBN-P

Transfer ke Daerah 637,9 643,8 723,2 729,3A. Dana Perimbangan 516,4 521,7 700,4 705,51. Dana Transfer Umum 480,4 462,8 491,5 494,4

a. Dana Bagi Hasil 127,6 110,0 106,1 109,11) Pajak 50,5 54,2 51,5 68,62) Sumber Daya Alam 77,1 55,8 54,6 40,5

b. Dana Alokasi Umum 352,8 352,8 385,4 385,42. Dana Transfer Khusus 140,2 163,2 208,9 211

a. DAK Fisik 35,8 58,8 85,4 89,8b. DAK Non Fisik 104,4*) 104,4 123,5 121,2

B. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0C. Dana Otonomi Khusus & Dana

Keistimewaan DIY17,14 17,64 17,7 18,8

1. Dana Otsus 16,6 17,1 17,2 18,32. Dana Keistimewaan DIY 0,547 0,547 0,547 0,547

Dana Desa 9,0 20,7 46,9 46,9JUMLAH 647,0 664,6 770,1 776,3

(dalam triliun Rp)

Kebijakan APBN-P 2016

Kebijakan APBN-P 2016

• Anggaran TKDD lebih besar

daripada belanja K/L.

• Diskresi perluasan

penggunaan DBH CHT dan

DBH Dana Reboisasi.

• DAU untuk pemerataan

kemampuan keuangan

antardaerah.

• Penghematan DAK Fisik

berupa pemotongan

sebesar 10% melalui self-blocking.

*) ket: Dana Transfer lainnya


Penghematan belanja TKDD

Rp72,9T

Pengendalian

Belanja Negara

Langkah-langkah PengamananAPBN-P TA 2016

Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016

Optimalisasi

Peningkatan

Penerimaan

Perpajakan

Penghematan belanja K/L

Rp114,7T

DAK NonfisikRp23,8 T

DBH Pajak

Rp16,7 T

DAU Rp19,4 T

DBH Rp4,2 T

Dana Desa

Rp2,8 T

DAK Fisik

Rp6,0 T

Penghematan Alamiah Penundaan

Menjaga defisitprognosis APBN-P

2016 tetapdibawah 3,0 % terhadap PDB

1. Pemulihan ekonomi global yang lambat

2. Penurunan Harga Komoditas Utama

3. Risiko pasar finansial yang meningkat

Shortfall Penerimaan

Negara

TANTANGAN

10


Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016: Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

11

2015 2016

Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanjaK/L Rp677,6 T

Penundaan DAU tidak jadi dilaksanakan dan seluruh DAU yang semula sebagian ditunda sudahditransfer pada bulan Desember 2016.

Realisasi TKDD 2016 secara nominal lebih tinggi Rp87,8 T (14,1%) dari

realisasinya pada tahun 2015. Namun persentase realisasi TKDD 2016

lebih rendah (91,6%) dibandingkan tahun 2015 (93,8%), terutama

berkaitan dengan:

Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016

(Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T),

Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp46,5 T dari pagu

APBN-P 2016, terutama karena:

• Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32 T,

• Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T.


o Total pagu DBH dalam APBN-P TA 2016 Rp109,1 triliun, dengan rincian: DBH TA berjalan Rp80,1 triliun

Kurang Bayar DBH s.d. TA 2015 Rp28,9 triliun

o Penghematan DBH tahun 2016 dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN-P TA 2016

Rp18,5 triliun, dengan rincian: Penurunan alamiah karena tidak tercapainya penerimaan negara yang dibagihasilan Rp7,0 triliun.

Penundaan DBH TW IV (carry over ke tahun berikutnya) Rp11,5 triliun.

o Prognosa Realisasi DBH TA 2016 Rp73,1 triliun (turun sebesar Rp7,0 Triliun, dari pagu APBNP

2016 sebesar Rp80,1 triliun, terutama karena turunnya penerimaan negara yg

dibagihasilkan).

o Realisasi penyaluran Rp90,5 triliun (83%), dengan rincian: DBH TA berjalan Rp61,6 triliun (77%) TW IV tunda salur (Rp11,5 triliun)

Kurang Bayar DBH s.d. TA 2015 Rp28,9 triliun (100%).

Realisasi DBH tahun 2016 lebih rendah sebesar Rp18,5 triliun dari pagu dalam APBN-P 2016

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016: Dana Bagi Hasil


Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016: Realisasi DAU PMK No.192/PMK.07/2016

INPRES Nomor 11 Tahun 2016Penundaan penyaluran sebagian

DAU sebesar Rp19,4 triliun

(Penundaan terhadap 169 daerah

dalam PMK Nomor

125/PMK.07/2016)

Dana Alokasi Umum

Penghematan belanja dilakukan

terhadap belanja pusat (Kementerian/Lembaga) dan juga

belanja daerah (transfer ke daerah

dan Dana Desa)

Shortfall Penerimaan Negara PEMBERIAN DISKRESI KEPADA DAERAH:

Memanfaatkan sementara sisa dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yangpenggunaannya sudah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek;

a. Pemantauan dan evaluasi pengendalian TKDD.

b. Penyaluran kembali Transfer ke Daerah yang ditunda pada akhir tahun 2016

apabila penerimaan negara mencukupi atau tahun 2017.

c. Penyiapan pedoman pemanfaatan sementara kas di daerah bersumber dari

sisa TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan.

a. Penyiapan pedoman bagi Pemda untuk penyesuaian APBD 2016.

b. Penyiapan pedoman penghematan belanja APBD.

c. Pemantauan, evaluasi & fasilitasi administrasi keuangan daerah.

a. Penyesuaian pendapatan dan belanja dalam APBD.

b. Penghematan belanja, dengan tetap menjaga belanja prioritas untuk

pelayanan dasar

Jenis sisa dana yang dapat dimanfaatkan sementara : DBH: Cukai Hasil Tembakau, SDA Kehutanan Dana Reboisasi, SDA migas dalam

rangka otsus Aceh, Papua dan Papua Barat; DAK Fisik; Dana Tunjangan Profesi Guru dan dana Tambahan Penghasilan Guru; Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY; dan Dana Desa.

KEM

ENK

UkE

MEN

DA

GR

IP

EMD

A

Semua telah tersalur 100% pada

tahun 2016

REALISASI


NO URAIAN Pagu Salur

TIDAK SALUR* % TIDAK SALUR

TW/TAHAP I

TW/TAHAP II

TW/TAHAP III

TW IV JUMLAH

1 Reguler 51.996,39 44.835,11 0 337,37 1.570,25 5.246,73 7.154,35 14%

2 IPD 24.861,40 21.786,66 0 85,67 691,23 2.297,84 3.074,74 12%

3 Affirmasi 2.605,73 2.113,01 0 33,83 127,41 338,39 499,64 19%

4 Tambahan 10.345,85 6.472,72 141,20 587,43 3.144,51 3.873,15 37%

Total 89.809,37 75.207,50 141,20 1.044,30 5.533,40 7882,96 14.601,87 16%

Dalam miliar Rupiah

* DAK Fisik 2016 sebagian tidak salur dikarenakan Daerah tidak memenuhi syarat penyaluran:• Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan• Menyampaikan laporan melampaui batas waktu yang ditentukan• Menyampaikan laporan namun tidak lengkap/tidak sesuai (tidak sesuai antara hardcopy dan softcopy,

penyerapan dana dan capaian output tidak sesuai)

EVALUASI PELAKSANAAN DAK FISIK TA 2016


REKAPITULASI PENYALURAN DAK FISIK

PER 31 DESEMBER 2016

(Miliar Rupiah)

No. UraianAlokasi

(APBNP)

Realisasi Penyaluran Sisa

TW I TW II TW III TW IV Jumlah % Rupiah %

Total 89809,36 29149,90 21975,96 17262,93 6818,71 75207,50 83,74% 14601,87 16,26%

1. DAK Reguler 62342,24 20042,76 15125,04 11750,64 4389,38 51307,83 82,30% 11034,41 17,70%

a Bidang Pendidikan 2665,34 799,60 632,13 563,08 246,02 2240,83 84,07% 424,51 15,93%

bBidang Kesehatan dan Keluarga

Berencana16485,96 4933,35 4048,17 3592,60 1322,05 13896,16 84,29% 2589,79 15,71%

cBidang Perumahan, Air Minum, dan

Sanitasi729,73 250,59 155,88 121,11 39,78 567,36 77,75% 162,37 22,25%

d Bidang Kedaulatan Pangan 7381,73 2494,72 1745,91 1447,61 637,05 6325,29 85,69% 1056,44 14,31%

e Bidang Energi Skala Kecil 451,57 177,94 74,94 56,76 30,07 339,72 75,23% 111,85 24,77%

f Bidang Kelautan dan Perikanan 1146,81 385,66 272,27 204,35 92,92 955,19 83,29% 191,62 16,71%

g Bidang Prasarana Pemerintah Daerah 291,93 95,17 70,63 54,93 21,60 242,33 83,01% 49,60 16,99%

h Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1396,68 480,61 320,06 249,09 96,62 1146,37 82,08% 250,31 17,92%

i Bidang Transportasi 19578,24 6471,93 5007,44 4247,58 1822,68 17549,63 89,64% 2028,60 10,36%

j Bidang Sarana Perdagangan 1294,87 434,78 281,28 219,70 80,60 1016,36 78,49% 278,51 21,51%

k Kekurangan Penyaluran DAK 2015 573,52 555,86 555,86 96,92% 17,66 3,08%

l Jalan/Jembatan (Tambahan) 8279,50 2404,63 2092,95 811,65 ,00 5309,23 64,12% 2970,27 35,88%

m Irigasi (Tambahan) 987,98 288,11 238,21 139,96 ,00 666,28 67,44% 321,71 32,56%

n Pasar (Tambahan) 170,51 15,84 9,16 8,11 ,00 33,12 19,42% 137,40 80,58%

o Kesehatan (Tambahan) 907,86 253,98 176,00 34,11 ,00 464,09 51,12% 443,77 48,88%

2 DAK Infrastruktur Publik Daerah 24861,40 8261,59 6245,64 5013,96 2265,47 21786,66 87,63% 3074,74 12,37%

3 DAK Affirmasi 2605,73 845,55 605,28 498,33 163,85 2113,01 81,09% 492,72 18,91%

aBidang Perumahan, Air Minum, dan

Sanitasi468,50 153,55 106,97 84,01 22,27 366,80 78,29% 101,70 21,71%

b Bidang Kedaulatan Pangan 464,86 148,92 112,96 93,02 39,36 394,26 84,81% 70,60 15,19%

c Bidang Transportasi 1672,37 543,08 385,34 321,31 102,22 1351,95 80,84% 320,43 19,16%

No. Jenis DAK NonfisikJumlah

(Rp triliun)Faktor yang mempengaruhi

1. TPG 30,60

a. Optimalisasi penggunaan sisa dana di RKUD 19,7 sisa dana di kas daerah s.d 2015

b. Perubahan data jumlah guru penerima sertifikasi 3,7 jumlah guru penerima TPG PNSD berkurang dari 1.300.758 menjadi 1.221.946 orang

c. Penyesuaian dengan kebutuhan riil di TW3 dan TW 4 7,2 Penghematan TW3 (Rp5,1 T), TW4 (Rp0,2 T), dan Dana Cadangan (Rp1,9 T)

2. Tamsil 0,20 sisa dana di kas daerah s.d 2015

3. P2D2 0,20 Berdasarkan hasil audit BPKP

4. BOK dan BOKB 0,93 Keterlambatan menyampaikan laporan realisasi *)

5. PK2UKM dan Naker 0,02 Keterlambatan menyampaikan laporan realisasi *)

Total 31,95

*) laporan realisasi merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya

Evaluasi Pelasksanaan DAK Nonfisik TA 2016

Penghematan DAK Nonfisik TA 2016 sebesar Rp32 Triliun


Pokok-Pokok Kebijakan Dana Perimbangan 2017

18

KEBIJAKAN UMUM PENGALOKASIANDANA PERIMBANGAN TA 2017

1. Meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 lebih besar darianggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), untuk memperkuat:

a. implementasi nawacita, yaitu cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatpembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

b. pelaksanaan desentralisasi fiskal.

2. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui:

a. Perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi alokasi DAU guna meningkatkanpemerataan kemampuan keuangan antardaerah, dengan mempertimbangkan pengalihankewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi (sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemda).

b. Perbaikan pengalokasian, penyaluran, dan arah penggunaan DBH.

3. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasarpublik dan pencapaian prioritas nasional, melalui:

a. Pengalokasian DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional.

b. Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.

c. Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayananpublik di daerah.


URAIAN2016 2017 Selisih terhadap

APBN APBN-P Outlook Realisasi APBNOutlook

APBNRealisasi APBN-P

Transfer ke Daerah 723,2 729,3 659,1 664,2 704,9 45,8 40,7A. Dana Perimbangan 700,4 705,5 635,3 640,4 677,1 41,8 36,71. Dana Transfer Umum 491,5 494,5 463,8 475,9 503,6 39,8 27,7

a. Dana Bagi Hasil 106,1 109,1 88,1 90,5 92,8 4,7 2,31) Pajak 51,5 68,7 50,8 50,6 58,6 7,8 8,02) Sumber Daya Alam 54,6 40,5 37,3 39,9 34,2 -3,1 -5,7

b. Dana Alokasi Umum 385,4 385,4 375,7 385,4 410,8 35,1 25,42. Dana Transfer Khusus 208,9 211,0 171,5 164,5 173,4 1,9 8,9

a. DAK Fisik 85,4 89,8 81,4 75,2 58,3 -23,1 -16,9b. DAK Non Fisik 123,5 121,2 90,1 89,3 115,1 25 25,8

B. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0 5,0 5,0 7,5 2,5 2,5C. Dana Otsus & Dais DIY 17,7 18,8 18,8 18,8 20,4 1,6 1,6

1. Dana Otsus 17,2 18,3 18,3 18,3 19,6 1,3 1,32. Dana Keistimewaan DIY 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,3 0,3

Dana Desa 47,0 47,0 44,2 46,7 60,0 15,8 13,3JUMLAH 770,2 776,3 703,3 710,9 764,9 7,6 54

(dalam triliun Rp)

Kebijakan TKDD 2017:Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa

19


DANA TRANSFER UMUM TA - 2017

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

• Menetapkan alokasi DBH secara tepat;

• Membagi penerimaan PBB bagian pusat kepada seluruh Kabupaten/Kota;

• Memperluas penggunaan DBH CHT untuk kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dankebutuhan daerah (block grant) dengan porsi 50%.

• Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah;

• Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan dengan Provinsi sebagai Penghasil

• Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA

• Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan earmarked 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan.

• Mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH; dan

• Memperbaiki pola penyaluran.

21

Pokok-pokok kebijakan DBH Tahun 2017


DANA BAGI HASIL – TA 2017

PAJAK• PBB-P3• PPh• CHT

SDA

• Kehutanan• Minerba• Migas• Panas Bumi• Perikanan

o DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuaidengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

o DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbangan Daerahpenghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain(dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagianpemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahunanggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004)

PEMBAGIAN : By Origin

PENYALURAN: Based on Actual Revenue

DBH

Arah:DBH merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkanangka persentase untuk mendanaikebutuhan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi.

Tujuan:Untuk memperbaiki keseimbanganvertikal antara pusat dan daerah denganmemperhatikan potensi daerah penghasil.


PAGU ALOKASI DBH TA 2017

Penurunan DBH Pajak dan DBH SDAdisebabkan karena turunya rencanapenerimaan negara yang dihasilkan.

Alokasi Kurang Bayar DBH PajakRp5,5 triliun dan DBH SDA Rp5,3triliun merupakan kurang bayarDBH s.d tahun 2015 yang dihitungberdasarkan penerimaan negarayang telah diaudit BPK.

Rincian alokasi Kurang Bayar DBHPajak dan SDA untuk setiapProvinsi/Kab/Kota yang akandisalurkan dalam APBN TA 2017akan ditetapkan melalui PeraturanMenteri Keuangan

1 2 3 4 5=4-3 6

1 DBH Pajak 68.619,6 58.576,5 (10.043,1) -15%

1. PPh 31.629,1 33.798,8 2.169,7 7%

2. PBB 16.583,3 16.224,7 (358,6) -2%

3. CHT 2.834,0 2.997,6 163,6 6%

Kurang bayar 17.573,2 5.555,5 (12.017,7) -68%

2 DBH SDA 40.456,3 34.216,9 (6.239,4) -15%

1. Migas 13.250,7 11.917,8 (1.332,9) -10%

2. Minerba 13.231,9 14.188,9 957,0 7%

3. Kehutanan 1.596,4 1.521,1 (75,3) -5%

4. Perikanan 554,4 760,0 205,6 37%

5. Panas Bumi 504,6 527,7 23,1 5%

Kurang bayar 11.318,3 5.301,4 (6.016,9) -53%

109.075,8 92.793,4 (16.282,5) -15%Total

%No DBH SelisihAPBN-P

2016APBN 2017


Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan Dana Bagi Hasil 2017

Penyelesaian Kurang Bayar DBH

• Kurang bayar DBH sd 2015 sudah

sebagian diselesaikan (Rp28,9 T)

• Masih terdapat sisa Kurang Bayar

Rp25,4 T, termasuk penundaan TW IV

Tahun 2016 (Rp11,5 T).

• Telah dianggarkan Rp10,9 T pada

APBN 2017, sehingga kurang bayar

yang belum dianggarkan sebesar

Rp14,5 T.

Penggunaan DBH

Perluasan Diskresi

daerah dalam

penggunaan DBH

CHT dan DBH Dana

Reboisasi (Sebagian dapat digunakan

sesuai kebutuhan dan

prioritas daerah)

Minimal 25% DAU dan DBH digunakan

untuk Infrastruktur

24

• Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dariPendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuanpemerataan kemampuan keuangan antardaerah dandigunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkapelaksanaan desentralisasi.

• Pengalokasian DAU memperhatikan besaran APBN, kebutuhanpendanaan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum,dan Kapasitas fiskal daerah yang dihitung dalam suatu formula:

25

Dana Alokasi Umum (DAU)

FORMULASI PERHITUNGAN DAU

Menghitung Kebutuhan (KbF):

• Memperbaiki bobot Alokasi Dasar

• Memperhitungkan dampak pengalihan pendidikan SMA/SMK dan urusanlainnya dari kab/kota ke provinsi.

• Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobotluas wilayah laut dalam variabel luas wilayah.

• Proporsi DAU untuk provinsi sebesar 10% – 12% dan proporsi untukkabupaten/kota sebesar 88% – 90%.

• PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada daerah.

• Pagu DAU TA 2017 tidak bersifat final (menyesuaikan dengan perubahan PDN dalam APBN-P)

27

Pokok-pokok kebijakan DAU Tahun 2017


DAU MURNIRp401,13 T

PDN NetoRp1.326,91 T

DAU FormulaRp380,82 T

(28,7% PDN Neto)

PengalihanKewenanganKab./Kota ke

ProvinsiRp15,4 T

TambahanAlokasi

Kab./Kota Rp4,84 T

Kurang Bayar atasPenundaaan DAU TA 2016 Rp9,71 T Rencana penundaan DAU tahun 2016 Rp19,42 T

Telah disalurkan kembali (Nov-Des 2016) Rp9,71 T Sisa penundaan DAU akan dibayarkan Januari 2017 Rp9,71 T

PENGALOKASIAN DAU TA 2017

28

Tujuan:Meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah.

Mekanisme Pengalokasian:berdasarkan formula (alokasi dasar plus celah fiskal)


Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan Dana Alokasi Umum 2017

Pagu DAU tidak final.

• Penyesuaian alokasi DAU pd

APBN-P dan APBD-P

• Diperlukan kesiapan daerah

• Implikasi: Penyesuaian

kontrak, belanja

operasional/modal

• Solusi: fleksibilitas kontrak, cash

planning

Pengalihan urusan pemerintahan.

• Beban pengalihan sdh

ditampung Rp15,4 T pd APBN

2017

• Potensi tambahan beban

pengalihan Rp3,6 T.

• Solusi: Penyesuaian porsi DAU

dlm APBN-P.

Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat.

• Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti

kesehatan)

• Implikasi: 6 bulan pembayaran belanja

pegawai telah dan akan menjadi beban

APBD 2017.

• 6 bulan pembayaran belanja pegawai

selanjutnya menjadi beban APBN (Rp1,5 T).

• Solusi: Sebesar Rp 756 M akan diperhitungkan sebagai pengurang DAU.

29

Minimal 25% DAU dan

DBH digunakan untuk

Infrastruktur


Perkiraan Kebutuhan Anggaran Akibat Pengalihan Urusan

Pemerintahan Konkuren

Kem. Perhubungan Kem. ESDMKem. Kelautan dan

PerikananBKKBN BPKB

Perkiraan Kebutuhan

Belanja Pegawai (miliar Rp) 569,5 30,07 373,3 2.026,70

241,75 (belanja

operasional &

pegawai)

Jumlah PNS yang dialihkan

(orang) 5.373 966 3.198 15.777 619

Per orang per bulan (Rp) 8.832.744 2.594.030 9.727.434 10.704.929

JabatanPengelola Terminal

Penumpang A & Jembatan

Timbang

Inspektur Tambang Penyuluh PerikananPenyuluh KB/Petugas

Lapangan KBPegawai BPKB

Perka BKNNo. 8/2016 No. 10/2016 No. 7/2016 No. 6/2016 No. 19/2016

Alokasi di RKA-K/L 2017Sudah diajukan Kemen.

Perhubungan

(blokir, sesuai arahan

Presiden dalam Ratas 30 Mei

2016)

Sudah diajukan Kemen.

ESDM

(blokir, sesuai arahan

Presiden dalam Ratas 30

Mei 2016)

Belum dialokasikan Belum dialokasikanAnggaran sudah

disiapkan

Jumlah kebutuhan Dana: Rp2.999,57 miliar (belum termasuk BPKB)

Jumlah personel yg dialihkan (berdasarkan perhitungan K/L): 25.933 orang

Urusan pemerintahan konkuren terkait pengelolaan pendidikan tinggi kesehatan belum tersedia data kebutuhan anggarannya.

Catatan: data pegawai berdasarkan catatan BKN untuk KKP sebesar 3.090 orang.


DANA TRANSFER KHUSUS TA - 2017

• Pengertian:1. dialokasikan untuk daerah tertentu

2. mendanai kegiatan khusus urusan daerah

3. sesuai dengan prioritas nasional.

• Tujuan:1. membantu penyediaan infrastruktur2. mendorong pencapaian prioritas nasional3. mengatasi ketimpangan layanan publik antar daerah

PERMASALAHAN1. Pengalokasian, bersifat topdown, berakibat: mismatch alokasi dengan kebutuhan daerah Ketidaksinkronan perencanaan pusat-daerah komitmen daerah kurang.

2. Penyaluran : Berdasarkan pagu alokasi per daerah Belum berdasarkan kinerja penyerapan

3.Pelaporan, hanya laporan realisasi dana4. Pelaksanaan: Wajib dana pendamping 10% Juknis terlambat

32

DAK Fisik: Konsep, Tujuan, dan Distribusi

Formulasi DAK 2015 & sebelumnya

1. Pengalokasian DAK berdasarkan Proposal;2. Menghilangkan kewajiban Dana Pendamping;3. Penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku

3 (tiga) tahun;4. Memperbaiki Penyaluran DAK:

a. secara triwulan per bidang;

b. berbasis kinerja penyerapan (performancebased);

5. Mewajibkan daerah melaporkan capaianoutput/outcome;

6. Menyempurnakan pelaporan DAK berbasissistem aplikasi.

1. DAK REGULERUntuk membantu pemenuhan SPM dalam pelayanan publikdan mendukung kegiatanperekonomian daerah

2. DAK PENUGASAN

• Untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RKP

• Menu dan lokus terbatas

3. DAK AFFIRMASIUntuk mempercepat penyediaan infrastruktur dansarana/prasarana di daerahtertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

1)Pendidikan;2)Kesehatan;3)Perumahan dan Permukiman;4)Pertanian;5)Kelautan dan Perikanan;6)Sentra Industri Kecil; dan7)Pariwisata

1)Pendidikan SMK;2)Kesehatan (RS dan Rujukan);3)Air Minum;4)Sanitasi;5)Jalan;6)Pasar;7)Irigasi; dan8)Energi Skala Kecil

1)Perumahan dan Permukiman;2)Transportasi (Transportasi Desa,

Dermaga Kecil, dan Tambatan Perahu)

3)Kesehatan (Puskesmas)

33

DAK Fisik: Kebijakan dan Bidang 2017

KEBIJAKAN DAK FISIK:

34

PrinsipPembangunan Berkelanjutan

PrinsipPercepatanPenyediaanInfrastruktur

di Daerah

PrinsipSinkronisasiPendanaan

Pembangunan Daerah

PrinsipPengalokasianDAK Berbasis

KinerjaPenyerapan

Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah;2. Bagian dari RPJMD dan RKPD

yang telah disinkronisasi denganprioritas nasional; dan

3. Kegiatannya harus menghasil-kan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagimasyarakat

Usulan kegiatan harusdisinkronisasikan antara:1. Bidang yang satu dengan bidang

lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah

lainnya, termasuk antarakabupaten/kota denganprovinsi; dan

3. Kegiatan DAK dengan kegiatanyang didanai dari non DAK

Pengalokasian DAK diprioritaskanuntuk mempercepat pembangunaninfrastruktur di daerah yang terkaitdengan:1. pelayanan dasar untuk

pemenuhan SPM;2. pengembangan industri,

perdagangan, pariwisata, sektorperekonomian lainnya

Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkatpenyerapan DAK tahun sebelumnya, dengan tujuan agar:1. Daerah punya komitmen untuk

melaksanakan apa yang telahdiusulkan;

2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output danlokasi kegiatan serta batas waktuyang ditetapkan.

DAK Fisik: Prinsip-prinsip Pengalokasian Tahun 2017

Maret

•PenetapanBidang/Subbidang

April-Mei

•Penyusunan danPenyampaianUsulan DAK

Juni

•Penilaian dan Pembahasanhasil penilaian oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu

Oktober•Penetapan Alokasi DAK per Daerah

Sept-Okt•Pembahasan RUU APBN bersama DPR

Agustus•PertimbanganDPD atas arahkebijakan DAK

Agustus•Penghitunganalokasisementara DAK

Juli-Agustus•Penentuan paguper jenis/Bidang/ subbidang

Sinkronisasi danHarmonisasi

rencana kegiatanDAK di Provinsi

Juli-Agustus

PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSATK/L Teknis Bappenas Kemenkeu

Penilaian mengacu pada:a. data teknis Usulan DAK;

b. perbandingan data teknis usulandaerah dengan data teknis K/L;

c. tingkat pencapaian SPM;

d. target output dan outcome:

• jangka menengah;

•per tahun secara nasional;

•dari dana TP dan KP.

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:a. Data teknis Usulan DAK;

b. lokasi prioritas;

c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritasnasional dalam RKP dan RPJMN.

Menilai satuan biaya:a.Standar Biaya Masukan;b.Standar Biaya Keluaran usulan

K/L;c.Indeks kemahalan konstruksi.d.kinerja penyerapan DAK dan

tingkat capaian output fisik tahunsebelumnya.

35

DAK Fisik: Mekanisme Pengalokasian Proposal Based

JENIS & BIDANG DAK APBN P 2016

Dana Alokasi Khusus Fisik 89,8

A. DAK Reguler 62,3

1. Pendidikan 2,7

2. Kesehatan dan KB 15,4

3. Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 0,7

4. Kedaulatan Pangan 4,1

5. Energi Skala Kecil 0,5

6. Kelautan dan Perikanan 1,1

7. Prasarana Pemda 0,3

8. Lingkungan Hidup & Kehutanan 1,4

9.Transportasi (Infrastruktur Jalan,

Perhubungan, dan Transportasi Desa)0,8

10.

Sarana Prasarana Perdagangan

(Sarana Perdagangan, IKM dan

Pariwisata)

1,3

11. Penyelesaian Kurang Salur 0,6

12.Sarpras Penunjang (Jalan, Irigasi, Air

Minum, Kesehatan dan Pasar)45,1

13. Tambahan DAK 10.3

B. DAK IPD 24,8

C. DAK AFIRMASI (Air Minum, Sanitasi,

Irigasi dan Kesehatan)2,6

JENIS & BIDANG DAK APBN

2017

Dana Alokasi Khusus Fisik 58,3

A. DAK Reguler 20,4

1. Pendidikan 6,1

2. Kesehatan dan KB 10,0

3. Perumahan dan Permukiman 0,6

4. Pertanian 1,6

5. Kelautan dan Perikanan 0,9

6. Sentra IKM 0,5

7. Pariwisata 0,5

B. DAK Penugasan 34,5

1. Pendidikan SMK 1,9

2. Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama) 4,8

3. Air Minum 1,2

4. Sanitasi 1,2

5. Jalan 19,7

6. Pasar 1,0

7. Irigasi 4,0

8. Energi Skala Kecil (Listrik) 0,5

C. DAK AFIRMASI 3,5

1. Perumahan dan Permukiman 0,4

2. Transportasi (Jalan dan TransDes) 0,8

3. Kesehatan (Puskesmas) 2,2

(dalam trilliun Rupiah)

36

DAK Fisik: Postur DAK Fisik dalam APBN 2017

BaliNusa Tenggara

Maluku

Irigasi dan Pertanian

• Baru : 5.000 Ha• Rehab :755.200 Ha• 10.000 unit

embung

Jalan

Kondisi Mantap:Provinsi: 71,75%Kab/Kota: 60,76%

Air Minum

49.000 rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Perumahan

• Rehab Ruang Belajar: 27.140 unit

• Ruang Kelas Baru: 3.590 unit

169.500 SR 1.026 unit IPAL USK 348.000 unit tangki

septik individu TPS 3R sebanyak

700 unit.

Sanitasi

Pendidikan

• Rumah Sakit : 453 unit

• Puskesmas : 5.059 unit

Sumatera

Rp15,99T

Jawa

Rp11,86T

Kalimantan

Rp6,83T

Bali & Nusa TenggaraRp5,45T

Sulawesi

Rp9,99TMaluku & Papua

Rp8,21T

Sebaran Alokasi dan Target Output DAK Fisik 2017

Kesehatan

• 448 SPAM bagi 716.352 rumah tangga.

• Akses air minum layakbagi 688.436 rumahtangga

37


Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik 2017

Penyaluran DAK Fisik berdasarkan

kinerja pelaksanaan:

• Kinerja Penyerapan

• Kinerja Capaian Output

Rencana Penyaluran DAK Fisik melalui

Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN):

• Verifikasi dilakukan oleh KPPN.

• Efisiensi, waktu dan biaya untuk

penyampaian laporan.

• Good Governance, karena realisasi

dapat dipantau secara langsung.

Akan dilakukan perubahan

mekanisme penyaluran

dengan meningkatkan syarat

besaran penyerapan untuk penyaluran DAK Fisik setiap

Triwulan/Tahap.

38

Kurang Bayar DAK Fisik 2016

• Direncanakan di-carry over pd APBN-P 2017

(perkiraan Rp6,5 T s.d Rp 7 T).

• Syarat Carry over:

output tercapai 100% pd 2016

Telah menyampaikan laporan

penyerapan dan output fisik

dilakukan verifikasi administrasi dan

output fisik

Pentunjuk Teknis DAK Fisik• Juknis DAK 2017 ditetapkan dengan

Peraturan Presiden (No 123/2016) dan

dapat berlaku lebih dari 1 tahun

• Lokasi dan Target Output per daerah

ditetapkan oleh Menteri Teknis.

39

MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK TA 2016

BERBASIS KINERJA PENYERAPAN DAN OUTPUT FISIK

Triwulan I = 30% Triwulan II = 25% Triwulan III = 25% Triwulan IV = 20%

Syarat:

Perda APBD

Laporan realisasi & capaian output kegiatan TA sebelumnya.

Syarat:Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan I dengan penyerapan minimal 75%

Syarat:Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan II dengan penyerapan minimal 75% dan capaian output 30%

Syarat:Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan III dengan penyerapan minimal 90% dan capaian output 60%

1) Penyaluran DAK Fisik (Non Tambahan) PMK No. 187/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 48/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Batas waktu penyampaian laporan paling lambat 12 hari kerja sebelum TA berakhir (15 Des 2016)

Tahap I = 30% Tahap II = 30% Tahap III = 40%Syarat:

1. APBD Perubahan/Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.3. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian

output DAK Fisik Reguler bidang/subbidang yang sama sampai dengan Triwulan II untuk TA 2016

Syarat:Laporan realisasi & capaian output tahap I dg penyerapan minimal 90%

2) Penyaluran Tambahan DAK Fisik PMK 186/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik dalam Perubahan APBN TA 2016

Syarat:Laporan realisasi & capaian output tahap II dg penyerapan minimal 90%

Batas waktu penyampaian laporan paling lambat 7 hari kerja sebelum TA berakhir (22 Des 2016)

ARAH PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

(REVISI PMK 187/2016 jo. PMK 48/2016)

PENYALURAN DAK FISIK

KEGIATAN DI BAWAH 1

MILIAR

KEGIATAN YANG TIDAK

DAPAT DIANGSUR

TW-1 (30%)

TW-2 (25%)

TW-3 (25%)

Syarat: Perda APBD, Lap. Realisasi dan capaian output kegiatan TAsebelumnya

Penyaluran paling cepat bulan Februari dan paling lambat 30 April

Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan = 31 Maret

syarat: Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan Idengan penyerapan minimal 75%; dan kontrak kegiatan

Penyaluran paling cepat bulan April dan paling lambat 31 Juli

Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan = 30 Juni

Syarat: Laporan realisasi & capaian output kegiatan triwulan IIdengan penyerapan minimal 75% dan capaian output 30%

Penyaluran paling cepat bulan Juli dan paling lambat 31 Oktober

Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan = 30 September

sebesar kekurangan pembayaran kepada pihak ketiga Syarat: Laporan realisasi & capaian output kegiatan Tw 3 dengan

penyerapan min 90% dan capaian output min 70%, dan rekap SP2Dsampai dengan output kegiatan 100%

Penyaluran paling cepat bulan Oktober dan paling lambat 31Desember

Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan = 30 November

TW-4

Penyaluran secara triwulanan dengan nilai sesuai rekomendasi K/L

Syarat: Perda APBD, Lap. realisasi & capaian outputkegiatan TA sebelumnya, Kontrak kegiatan, dan Rekomendasi penyaluran dari K/L

Periode penyaluran dan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan sama dengan penyaluran DAK Fisik (umum)

Penyaluran sekaligus 100%

Syarat: Perda APBD, Lap. realisasi & capaian outputkegiatan TA sebelumnya, dan Kontrak kegiatan

Penyaluran paling cepat bulan Februari, paling lambat bulan Agustus.

Dokumen persyaratan disampaikan paling lambat 31 Juli.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik :Kebijakan Pengalokasian Tahun 2017

41

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di bidang pendidikan dan kesehatan

2. Meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah3. Menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

terpadu

Diarahkan untuk

mendukung operasional

pelayanan publik

Pengalokasian

disesuaikan dengan

kebutuhan riil di daerah

Perbaikan &

penyederhanaan sistem

pelaporan

Penguatan sistem

monitoring dan evaluasi.

Penyaluran berdasarkan

kinerja pelaksanaan.

APBNP Realisasi % thd

APBNP APBN

a.Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 43,923.6 43,923.6 100.0 45,120.0 1,196.4

b.Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 2,281.9 2,281.9 100.0 3,581.7 1,299.8

c.Tunjangan Profesi Guru PNSD 69,762.7 39,167.6 56.1 55,573.4 16,405.8

d.Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,020.5 820.1 80.4 1,400.0 579.9

e.Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus - - 1,669.9 1,669.9

f.Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 400.0 199.3 49.8 - (199.3)

g.BOK dan BOKB 3,559.9 2,630.6 73.9 6,910.0 4,279.4

h.Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan 264.3 237.5 89.8 100.0 (137.5)

i.Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan - - 750.0 750.0

121,212.9 89,260.5 73.6 115,105.0 25,844.5

DAK Nonfisik

(miliar rupiah)

Selisih APBN

2017 dengan

Realisasi 2016

2016 2017

J U M L A H

PENGALOKASIAN DAN SASARAN DAK NONFISIK TA 2017 (1)

42

No Jenis DAK Nonfisik Pengalokasian1. Dana Bantuan Operasional Sekolah

(Dana BOS)Dihitung dari jumlah siswa dikalikan dengan unit cost: - Unit cost BOS SD/SDLB sebesar Rp800.000,-- Unit cost BOS SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp1.000.000,-- Unit cost BOS SMA/SMK sebesar Rp1.400.000,-

2. Dana Bantuan Operasional Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (Dana BOP PAUD)

Dihitung dari jumlah peserta didik dikalikan dengan unit cost.Unit cost = Rp.600.000 /peerta didik/tahun x jumlah peserta didik

3. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD(Dana TP Guru PNSD)

Diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

4. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru PNSD)

Besarnya adalah Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan

5. Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus (TKG Guru PNSD)

Diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

PENGALOKASIAN DAN SASARAN DAK NONFISIK TA 2017 (2)

43

No Jenis DAK Nonfisik Pengalokasian6. Dana Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

BOK: biaya operasional Puskesmas x ∑ Puskesmas;

Akreditasi Rumah Sakit: biaya akreditasi rumah sakit x ∑ rumah sakit yang akan diakreditasi ;

Akreditasi Puskesmas: biaya akreditasi Puskesmas x ∑ Puskesmas yang akan diakreditasi ;

Jampersal: biaya sewa rumah tunggu kelahiran ditambah transportasi ibu bersalin, operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi ibu bersalin dengan pendamping.

7. Bantuan Operasional KeluargaBerencana (BOKB)

Jumlah Balai Penyuluhan dikalikan unit cost (Rp45 juta).

Jumlah Fasilitas Kesehatan dikalikan unit cost (Rp1,2 juta).

Jumlah kab/kota untuk Penggerakan Program KB di Kampung KB dikalikan dengan unit cost (Rp102 juta).

Jumlah Kader Pembinaan Program KKBPK dikalikan dengan unit cost (Rp4,523 juta).

8. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dana PK2UKM)

Jumlah peserta pelatihan dikalikan biaya per paket pelatihan.Jumlah tenaga pendamping dikalikan (honorarium selama 6 bulan ditambah fasilitasi selama 6 bulan).

9. Dana Pelayanan Administrasi Kepen-dudukan

Provinsi : berdasarkan jumlah dinas yang menangani dukcapil, jarak tempuh ke kab/kota, besaran uang transport, hotel dan uang saku di provinsi, jumlah wajib KTP-el di provinsi.

Kab.Kota : berdasarkan jumlah kecamatan, jarak tempuh ke provinsi, besaran biaya transport, hotel dan uang saku pada kab/kota, dan jumlah penduduk di kab/kota.


KEBIJAKAN DAN CAKUPAN DAK NON FISIK

No Jenis DAK Nonfisik Kebijakan Cakupan1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) diarahkan untuk mempercepat pencapaian program wajib

belajar 12 tahun dan mempercepat pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan, yang

belum memenuhi SPM dan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

bagi yang sudah memenuhi SPM.

Peserta didik pada Jalur pendidikan

formal mulai dari jenjang

pendidikan dasar sampai dengan

pendidikan menengah

2 Dana Bantuan Operasional Pelaksanaan

Pendidikan Anak Usia Dini (Dana BOP PAUD)

Diarahkan kepada penyelenggara satuan PAUD yang

mempunyai Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN), yang

memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.

Peserta didik pada pendidikan anak

usia dini yang diselenggarakan

sebelum jenjang pendidikan dasar,

melalui jalur pendidikan formal,

nonformal, dan/atau informal.

3 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Dana TP

Guru PNSD)

a. untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru

PNSD

b. untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui

peningkatan kesejahteraan guru.

Diberikan kepada Guru PNSD yang

telah memiliki sertifikat pendidik

dan memenuhi persyaratan sesuai

peraturan perundang-undangan

4 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP

Guru PNSD)

a. untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan guru

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima

TPG

b. untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui

peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan

TPG

Diberikan kepada Guru PNSD yang

belum memiliki sertifikat pendidik.



No Jenis DAK Nonfisik Kebijakan Cakupan5 Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di

Daerah Khusus (Dana TKG PNSD)

untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup

dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu

desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal

menurut indeks desa membangun dari Kementerian

Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.

Diberikan kepada Guru PNSD

yang bertugas di daerah khusus

6 Dana Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK)

Percepatan pencapaian SPM dan perwujudan tanggung

jawab pelaksanaan program nasional dan/atau

komitmen negara terhadap program dunia yang telah

ditandatangani seperti SDG’s.

Meringankan beban masyarakat

terhadap pembiayaan bidang

kesehatan, khususnya

pelayanan promotif dan

preventif di Puskesmas dan

dinas kesehatan.

7 Bantuan Operasional Keluarga Berencana

(BOKB)

untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas

pembangunan kependudukan dan KB

Operasional kegiatan bagi Balai

Penyuluhan KB, dalam upaya

pencapaian tujuan program

Kependudukan, KB dan

Pembangunan Keluarga secara

Nasional


No Jenis DAK Nonfisik Kebijakan Cakupan8 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah (Dana PK2UKM)

Pemberdayaan Koperasi dan UKM di daerah. a. peserta pelatihan (pengurus

koperasi, pengawas koperasi,

anggota koperasi, pengelola

koperasi dan pelaku Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah,

wirausaha pemula dan/atau

kelompok strategis)

b. tenaga pendamping koperasi

dan UKM di 31 Provinsi.

9 Bantuan Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem

Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam

menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang

akurat dan seragam di seluruh Indonesia sebagaimana

amanat UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan.

Dinas yang menangani

kependudukan dan pencatatan

sipil pada provinsi dan kab/kota

serta masyarakat di seluruh

provinsi dan kab/kota.



Jenis Transfer Pola, Waktu, & Besaran Penyaluran Pelaporan

BOS Dilakukan Triwulanan (Daerah tidak terpencil)TW I paling cepat Januari = 20%TW II paling cepat April = 40%TW II paling cepat Juli = 20%TW IV paling cepat Oktober = 20%

Dilakukan Semesteran (Daerah terpencil)Semester I paling cepat Januari = 60%Semester II paling cepat Juli = 40%

Penyaluran memperhitungkan kurang dan/atau lebih salur Dana BOS berdasarkan surat rekomendasi dari Kemendikbud.

Laporan realisasi bukan merupakan syarat penyaluran• Lap. realisasi penyaluran & penyerapan TW I

paling lambat minggu ke-2 Februari• Lap. realisasi penyaluran & penyerapan TW II

(Semester I) paling lambat minggu ke-2 Mei• Lap. realisasi penyaluran & penyerapan TW

III paling lambat minggu ke-2 Agustus• Lap. realisasi penyaluran & penyerapan TW IV

(Semester II) paling lambat minggu ke-2 November

BOP PAUD Sekaligus/satu tahapPaling lambat 31 Maret

Laporan realisasi merupakan syarat penyaluran• Lap. realisasi paling lambat 31 Januari

TPG Dilakukan TriwulanTW I paling cepat Maret= 30%TW II paling cepat Juni= 25%TW III paling cepat September = 25%TW IV paling cepat November = 20%

Penyaluran dana cadangan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud

Laporan realisasi bukan merupakan syarat penyaluran, namun dapat diberikan sanksi penundaan DAU/DBH 10%• Lap. realisasi Semester I paling lambat 15

September• Lap. realisasi Semester II paling lambat 15

Maret TA berikutnya

POLA PENYALURAN DAK NON FISIK



TAMSIL dan TKG Dilakukan TriwulanTW I paling cepat Maret= 30%TW II paling cepat Juni= 25%TW III paling cepat September = 25%TW IV paling cepat November = 20%

Penyaluran dana cadangan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud

Laporan realisasi bukan merupakan syarat penyaluran, namun dapat diberikan sanksi penundaan DAU/DBH 10%• Lap. realisasi Semester I paling lambat

minggu ke-2 September• Lap. realisasi Semester II paling lambat

minggu ke-4 Maret TA berikutnya

PK2UKM Dilakukan 2 tahapTahap I paling cepat bulan Maret=50%Tahap II paling cepat bulan Agustus =50%

Lap. realisasi merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya.

Lap. realisasi tahap I paling lambat 31 OktoberLap. realisasi tahap II paling lambat 31 Januari

Adminduk Sekaligus/satu tahapPaling lambat 31 Maret

Lap. realisasi merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya.

Lap. realisasi paling lambat 31 Januari




BOK Dilakukan Triwulanan (Daerah tidak terpencil)TW I paling cepat Februari=25%TW II paling cepat April=25%TW II paling cepat Juli=25%TW IV paling cepat Oktober=25%

Dilakukan Semesteran (Daerah terpencil)Semester I paling cepat Februari=50%Semester II paling cepat Agustus=50%

Lap. realisasi & batas penyerapan merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya• Lap. realisasi penyerapan & penggunaan TW I paling

lambat 21 April; Lap. realisasi penyerapan paling rendah 50%

• Lap. realisasi penyerapan & penggunaan TW II (Semester I) paling lambat 21 Juli; Lap. realisasi penyerapan paling rendah 50%; Lap. realisasi penggunaan 30%

• Lap. realisasi penyerapan & penggunaan TW III paling lambat 21 Okt; Lap. realisasi penyerapan paling rendah 75%; Lap. realisasi penggunaan 60%

• Lap. realisasi penyerapan & penggunaan TW IV (semester II) paling lambat 31 Januari; Lap. realisasi penyerapan paling rendah 75%; Lap. realisasi penggunaan 60%

BOKB Dilakukan SemesteranSemester I paling cepat Februari=50%Semester II paling cepat Agustus=50%

Lap. realisasi (>0%) merupakan syarat penyaluran tahap berikutnya. • Lap. Semester I paling lambat minggu ke-3 Juli• Lap. Semester II paling lambat minggu ke-3 Januari



Arah Kebijakan Dana Perimbangan 2018


Dana Transfer Umum

• Dalam hal masih terdapat kurang

bayar, perlu percepatan penyelesaian

kurang bayar DBH

• Penyempurnaan Formula DAU

dengan memperhitungkan

pengalihan kewenangan antar tingkat

pemerintahan.

• Pengalokasian DAU bersifat tidak final,

akan disesuaikan dalam APBN-P

apabila terjadi perubahan

Pendapatan Dalam Negeri

• Pemantauan penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik

sebagai bahan evaluasi RAPBD dan

dalam pelaksanaannya dilaporkan

secara berkala kepada Pemerintah

1 Dana Transfer Khusus:

•Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik

sesuai prinsip money follow program,

berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg

belanja K/L

• Penguatan peran Propinsi dalam

sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah

•Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui

KPPN, dengan meningkatkan kualitas

pelaporan output DAK Fisik (berbasisspatial) digunakan sebagai bahan

informasi dalam pengambilan kebijakan

•peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui

penerapan performance based dan

pemantauan penggunaan

2

Pokok-Pokok Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2018


•Penilaian danPembahasan hasilpenilaian oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu.

•Penilaian usulan DAK dilakukan dengan pendekatan spasial (antarbidang &, antardaerah).

•PenyampaianUsulan DAK

•DAK diusulkan melalui e-proposal

Feb-Maret

•PenentuanBidang/Subbidang/menu kegiatan & target output/ outcome.

•Sinkronisasi denganrencana Belanja K/L.

•Penyusunan Usulan DAK oleh daerah

April-Mei Juni

Okt-Nov

•Penetapan Alokasi DAK per Daerah (PerpresRincian APBN)

•Penetapan Juknis DAK (Perpres)

Sept-Okt

Pembahasankebijakan alokasiDAK dlm rangkaRUU APBN bersama DPR

Agustus

PertimbanganDPD atas arahkebijakan DAK

Agustus

Penghitunganalokasisementara DAK

Juli-Agustus

•Penentuan pagu perjenis/Bidang/ subbidang.

•Pagu per bidang/subbidang, kebijakan alokasi, sasaran/target output danprioritasnya dituangkan dlmNK dan RAPBN.

• Sinkronisasi &

harmonisasi

rencana kegiatan

DAK antarbidang,

antardaerah, antara

DAK dg Belanja K/L

dan Belanja APBD

Juli-Agustus

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK PROPOSAL BASED

•Pembahasan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sblumnya (Reviu baseline DAK)

•Penyusunan rancangan prioritas

Januari-Feb

Time Schedule Pengalokasian DAK Fisik 2018

52


Terima Kasih

kebijakan dana perimbangan: evaluasi 2016 dan · pdf filekementerian keuangan 2 outline -...

Documents