kebijakan e proc pemprov kepri

23
KEBIJAKAN e-PROCUREMENT PEMPROV KEPRI RULI FRIADY, M.Si BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROV KEPRI lpse.kepriprov.go.id

Upload: ruli-friady

Post on 07-Jul-2015

2.645 views

Category:

Technology


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

KEBIJAKAN e-PROCUREMENT PEMPROV KEPRI

RULI FRIADY, M.SiBIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDAPROV KEPRI

lpse.kepriprov.go.id

Page 2: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

BiodataNama : RULI FRIADY, S.Sos, M.SiJabatan : Kabag Adm APBD / Ketua LPSE KepriSatuan Kerja : Biro Adm Pembangunan Setdaprov Kepri

Pendidikan : 1. Diklat PBJ (Depdagri) Th.2004Yg Terkait dgn 2. Diklat PBJ Utk Ujian Sertifikasi (Depkeu) Th.2007PBJ 3. TOT Pengadaan Brg/Jasa Secara Elektronik

(Bappenas) Th.20084. TOT Pengadaan Jasa Konstruksi (BPKSDM-PU)

Th.2009Pengalaman :1. Dalam PBJ : - Ketua PPBJ Pemilihan Koran Provinsi Th.2007

- Anggota PPBJ Proyek Multiyears Th.2007- Pejabat PBJ 2007 dan 2009

2. Mengajar : - Trainer pada Pusat LPSE Kepri (2008 sd Skrg)

Page 3: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Kronologis Kebijakan e-Procdi Pemprov Kepri• RPJMD 2005-2010• Visi, Misi dan Strategi :

– Melaksanakan penataan dan pengembangan di bidang adminsitrasi pemerintahan melalui upaya- upaya penyiapan dan penyusunan perundang-undangan dan system/software yang dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam melayani masyarakat.

• Tahun 2007 : wacana, penjajakan (Gorontalo, Sulut, Jatim, dan Bappenas) dan studi persiapan

• Akhir Tahun 2007 : Dalam dokumen KUA ditetapkansalah satu Prioritas Pembangunan Daerah 2008, yaituPercepatan Perwujudan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government), dimana salah satuimplementasinya adalah persiapan penerapane-Procurement

Page 4: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Lanjutan…

• Tahun 2008 : penyiapan sarana dan prasarana LPSE, regulasi, pembentukan working group, penanda-tanganan MoU dgn LKPP, Launching LPSE, dan LelangPerdana (2 paket)

• Tahun 2009 : ditetapkan kebijakan utk melelangkan 50% paket pekerjaan pengadaan barang melalui e-Proc. Sampai dgn saat ini telah dilelangkan 44 paketpekerjaan dgn total nilai Rp.20,9 M (baru 2,88% dariBelanja Modal TA.2009) dgn Nilai lelang Rp.18,9 M (20%).

• Tahun 2010 : 1) rencana kebijakan untuk melelangkan100% paket pekerjaan pengadaan barang dan 50% paket pekerjaan konstruksi; 2) mendorong Kab/Kota untuk membentuk LPSE dan memanfaatkan SistemLPSE Kepri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitaslelang elektronik

Page 5: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

• Undang-Undang No.11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

• Inpres No. 5 Tahun 2003, tentang Paket Kebijakan EkonomiMenjelang dan Sesudah Berakhirnya Program KerjasamaDengan International Monetary Fund;

• Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan PemberantasanKorupsi;

• Perpres No. 8 tahun 2006, tentang Perubahan Keempat atasKeputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 (tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

• Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014• Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010• Peraturan Gubernur Kepri No.7 Tahun 2009, tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secaraElektronik di lingkungan Pemprov Kepri

Dasar Hukum

Page 6: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

LPSE Kepri berfungsi :1. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan

barang/jasa secara elektronik;2. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia

barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;

3. Melakukan pelatihan/training kepada Panitia/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;

4. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (Help Desk) yang melayani Panitia/Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Page 7: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Latar Belakang & Tujuan

Dalam pengalaman pemberlakuan KEPPRES 80/2003, sejak tahun2004, Efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila prosesPengadaan Transparan, diikuti dengan jumlah peserta yang cukupbanyak, dan mengedepankan proses Persaingan yang sehat;

e-Procurement dalam implementasinya mampu mendukungInteroperabilitas dan Jaminan Keamanan Data (security), dimanadalam prosesnya akan meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, sehingga proses akan sangat Terbuka, yang pada gilirannyaPersaingan Sehat yang Adil & Non-Diskriminatif antar pelaku usahadapat lebih cepat terdorong, sehingga Efisiensi & Efektivitas belanjanegara segera dapat diwujudkan.

Page 8: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

PRINSIP-PRINSIP DASAR E-PROCUREMENT

Adil & Non-diskriminatif

Transparansi

Akuntabilitas

Efektifitas

Efisiensi

Terbuka & Persaingan Sehat

Interoperabilitas

Jaminan Keamanan Data

Page 9: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Satuan Kerja Modules

PPK/Panitia

Pengadaan

Supplier/Vendor/ Contractor

PenyediaBarang/Jasa

Multiple Seller/Multiple Seller/ProviderProvider

Multiple BuyersMultiple BuyersLPSE LPSE

(e(e--Procurement Market Place)Procurement Market Place)

e-Catalog(price data bank)

ee--SelectionSelection

ee--ReverseReverseAuctionAuction

ee--PurchasingPurchasing

AgencyManagement

System

VendorManagement

System(Debarment

System)

WebPortal

WebPortal

e-Tendering

Arsitektur e-Procurement

Page 10: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Perbedaan Konvensional dengane-Procurement

Proses Sanggahan berbentuk chatting

dengan PPK

Penyedia menyanggah melalui surat, PPK

menjawab juga dengan surat

Sanggahan

PBJ tidak perlu datang untuk melihat

pengumuman dikirim secara system

PBJ harus datang melihat pengumuman dari

panitia

Pengumuman

pemenang

Pembukaan tidak memerlukan

pertemuan dengan PBJ berlaku

sebagai saksi adalah System Aplikasi

dilakukan melalui pertemuan dan membutuhkan

saksi dari PBJ

(Tatap muka)

Pembukaan Dokumen

Lelang

-PBJ mengirimkan dokumen

penawaran secara softcopy dengan

cara upload dokumen

-Cap, tandatangan, materai tidak perlu

-PBJ datang ke panitia dan memasukkan

dokumen penawaran secara hardcopy

-Cap, tandatangan, materai masih berlaku

(Tatap muka)

Pemasukan dokumen

penawaran

Melalui diskusi berbentuk chatting

dengan panitia

Melalui pertemuan dengan panitia

(Tatap muka panitia dan semua penyedia)

Penjelasan Dokumen

Lelang (Aanwijzing)

Beberntuk Softcopy diperoleh dengan

cara mendownload secara gratis

Beberntuk hardcopy diperoleh dari panitia

dengan mengganti biaya Fotocopy yang cukup

tinggi

Dokumen Pengadaan

PBJ Mendaftar Online tidak perlu

bertemu panitia

PBJ datang ke panitia dan mendaftrakan

(Tatap muka)

Pendaftaran

Pelelangan

E-ProcKonvensionalProses Lelang

Page 11: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri
Page 12: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Jumlah Paket dan Nilai LelangMelalui LPSE Kepri dan Nasional

15,486.955.395.71337.971.013.95944.928.409.67269110Kepri

2010*

16,50518.248.613.3852.621.221.668.7503.140.146.257.13514341.733Nas.

2009

249.224.739.658

1.687.594.158

Nilai Sisa Lelang(Rp.)

Selisih

1.352.858.158.160

18.995.917.341

Nilai Hasil Lelang(Rp.)

8,1620.683.511.5004245Kepri

15,561.602.082.897.8196661.467Nas.

(%)Jumlah Pagu

(Rp.)JumlahPaket

Paket Pengadaan Yang SelesaiJumlah

PaketTahun

* Kondisi sampai dengan tangal 20 April 2010

Page 13: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Aktor (Pihak-pihak yg terlibat)

� Publik/Rekanan : Peserta Lelang/Badan usaha yang berminat untukmenjadi peserta lelang

� PPE : (Pusat Pelayanan Elektronik) Administrator sistem yang level otoritasnya paling tinggi dalam sistem aplikasi

� Verifikator : Merupakan pejabat yang bertugas untuk menanganipendaftaran publik menjadi rekanan

� Agency : merupakan petugas dari daerah yeng mempunyai wewenanguntuk membentuk panitia

� PPK : adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaanbarang/jasa

� Panitia : adalah tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakanpemilihan penyedia barang/jasa di setiap instansi yang akan melakukanpengadaan barang/jasa

Page 14: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

• Membuat Satker;• Menentukan Pegawai;• Menentukan PPK;• Menentukan Panitia.

AGENCY (Instansi)31

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)2

• Menentukan Paket;• Persetujuan atas klasifikasi lelang yang akan di publish;• Persetujuan atas hasil evaluasi dokumen penawaran;• Menjawab sanggahan dari Rekanan (masa sanggah);• Persetujuan atas calon pemenang;• Membuat SPPBJ dan Kontrak.

Entitas & Aktivitas

Page 15: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

• Menyusun lelang dan upload dokumen lelang;• Meminta persetujuan PPK atas klasifikasi lelang;• Melakukan Aanwijzing;• Membuat Addendum (jika ada revisi dokumen lelang);• Mendownload dan membuka dokumen penawaran;• Melakukan evaluasi dokumen penawaran;• Mengusulkan calon pemenang.

PANITIA33

PENYEDIA BARANG & JASA4

• Registrasi;

• Mengirim kualifikasi perusahaan;

• Mendaftar lelang dan mendownload dokumen lelang;• Mengirim pertanyaan (jika perlu saat aanwijzing);

• Upload dokumen penawaran;

• Sanggahan.

Entitas & Aktivitas

Page 16: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Alamat Website

www.kepriprov.netwww.kepriprov.net

Page 17: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

PengumumanLelang

Halaman Utama

Page 18: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Instansi(Admin Agency) PA / KPA / PPK Panitia

Mulai

Login

Menentukan:-Satker-Pegawai-PA/KPA/PPK-Panitia

MenetapkanPaket

Login

Login

MembuatLelang

Minta PersetujuanPA/KPA/PPK

PengumumanLelang

Selesai

PersetujuanPA/KPA/PPK

Ya

Tidak

Page 19: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Mulai

Mencari pengumuman

lelang

Mendaftar lelang

Mengisi dan mengirim

dokumen kualifikasi

Login

Menjawab pertanyaan

Tidak

Membuat addendum

dokumen lelang

Masa

penjelasan

selesai?

Ya

Tidak

Ya

B

Upload addendum dokumen

lelang

Mengirim pertanyaan

tentang dokumen lelang

Masih ada

pertanyaan?

Penyedia Panitia PPK

Proses Lelang

Page 20: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Penyedia Panitia PPK

Evaluasi

administrasi dan

teknis

Pembukaan

dokumen

penawaran

Evaluasi biaya

C

Evaluasi

kualifikasi

Minta

persetujuan dari

PPK

Upload dokumen

penawaran

administrasi, teknis

dan harga

B

ProsesLelang

Page 21: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

Mengirim sanggahan

pemenang

C

Ada

sanggahan?

Menjawab

sanggahan

pemenang

Ada banding

pemenang?

Selesai

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Penetapan pemenang

Masa sanggah

selesai?

Ya

Tidak

Usulan calon

pemenang

Persetujuan

PPK

Tidak

Ya

Minta persetujuan

dari PPK

Penyedia Panitia PPK

Membuat SPPBJ

Proses Lelang

Page 22: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

lpselpse..kepriprov.kepriprov.go.idgo.id

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

LPSE Kepri:Help Desk : Telp. 0771-314040Email: [email protected]

Page 23: Kebijakan E Proc  Pemprov  Kepri

TERIMAKASIH

www.kepriprov.net