kebijakan insetif perpajakan untuk mendukung usaha …
TRANSCRIPT
Kementerian KeuanganRepublik Indonesia
Sumber gambar : kkp.go.id
Bahan Webinar Strategi Tramsportasi Lautdalam Meningkatkan Kinerja Logistik Pada
Masa Pandemi”
KEBIJAKAN INSETIF PERPAJAKAN UNTUK
MENDUKUNG USAHA JASA TRANSPORTASI LAUT
Jakarta, 18 Februari 2021
2
Jasa Kelautan
Jasa Perawatan
IndustriPerkapalan
KETERKAITAN INDUSTRI DALAM SEKTOR TRANSPORTASI LAUT
INSENTIF PERPAJAKAN
3
Insentif Penanaman ModalInsentif Khusus Masa
Pandemi
Tax HolidayTax
Allowance
PPN Bea Masuk
DTP PPhPasal 21
PenguranganPPh Pasal 25
PembebasanPPh Pasal 22
PercepatanResitusi PPN
%
2 tahunpengurangan
25%
PenguranganPPh Badan
Investasi 100 M s.d. < 500 M Investasi minimal 500 M
50% 100%
>>
JangkaWaktu
5 tahun
Transisi
2 tahunpengurangan
50%
Bentuk FasilitasKetentuan Penerima Fasilitas
Wajib Pajak Badan Dalam
Negeri
Merupakan industri pionir
Merupakan penanaman
modal baru
Mempunyai nilai rencana
investasi minimal Rp100
miliar
Memenuhi ketentuan DER
Berstatus sebagai Badan
Hukum Indonesia
• 5 th : Rp500 M s.d. < Rp1 T• 7 th : Rp1 T s.d. < Rp5 T• 10 th : Rp5 T s.d. < Rp15 T• 15 th : Rp15 T s.d. < Rp30 T• 20 th : minimal Rp30 T
FASILITAS TAX HOLIDAYPMK 130/PMK.010/2020
4
5
industri logam dasar hulu: besi baja/bukanbesi baja, tanpa atau beserta turunannya
yang terintegrasi
industri pemurnian atau pengilangan minyak dan
gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang
terintegrasi
industri petrokimiaberbasis minyak
bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya
yang terintegrasi
industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil
pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau
beserta turunannya yang terintegrasi
industri kimia dasar anorganik tanpa
atau beserta turunannya yang
terintegrasi
industri bahan baku utama farmasi tanpa
atau beserta turunannya yang
terintegrasi
industri pembuatan peralatan iradiasi,
elektromedikal, atau elektroterapi
industri pembuatan komponen utama
kapal
industri pembuatan komponen utama
peralatan elektronika atau telematika
industri pembuatan mesin
dan komponen utama mesin
industri pembuatan komponen robotik yang
mendukung industri pembuatan mesin-mesin
manufaktur
industri pembuatan komponen utama
mesin pembangkit tenaga listrik;
industri pembuatan kendaraan bermotor
dan komponen utama kendaraan
bermotor
industri pembuatan komponen utama
kereta api
industri pembuatan komponen utama
pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara
industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan,
atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas(pulp) tanpa atau beserta
turunannya
infrastruktur ekonomi
ekonomi digital yang mencakup aktivitas
pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang
berhubungan dengan itu
CAKUPAN INDUSTRI PIONIRPMK 130/PMK.010/2020
28112B → industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk marine used
(Rincian bidang usaha yang termasuk ke dalam cakupan Industri Pionir diatur oleh BKPM)
INSENTIF TAX ALLOWANCEPP 78 TAHUN 2019
TAX ALLOWANCE adalah
insentif PPh yang diberikan untukpenanaman modal baru atau perluasan disektor tertentu yang termasuk prioritasnasional dan daerah tertentu yangmemiliki potensi yang layakdikembangkan.
sektor prioritas : mendukung diversifikasi ekonomi,memperkuat struktur industri dalam negeri, berdaya saingtinggi di pasar dunia, menyerap tenaga kerja yang banyakdan didukung alih teknologi
BENTUK INSENTIF
Pengurangan Penghasilan neto 30%Dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun
Penyusutan & amortisasi dipercepatAtas aktiva yang diperoleh dalam rangkapenanaman modal/perluasan
PPh dividen sebesar 10%atau tarif yang lebih rendah sesuaiP3B
Tambahan kompensasi kerugian yanglebih lama dari 5 tahun tetapi tidaklebih dari 10 tahun
KRITERIA & PERSYARATAN
memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
memiliki kandungan lokal yang tinggi.
1. alih teknologi, 2. kemitraan dengan UMKM, 3. prioritas pemenuhan kebutuhan
dalam negeri,4. persyaratan terintegrasi dengan
usaha lain.
KRITERIA
PERSYARATAN
BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN TAX ALLOWANCE
Lampiran PP 78/2019
Berlaku di seluruh provinsi di Indonesia
No Bidang Usaha KBLI Cakupan Produk
1 Industri kapal dan perahu
30111 - Pembuatan atau perakitan macammacam kapal dan perahu komersilyang terbuat dari baja dan/atau aluminium
- Pembuatan atau perakitan macam macam kapal dan perahu komersilyang terbuat dari fibre glass, kayu, dan/atau ferro cement
2 Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
30113 Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, sepertiperlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi danalat bongkar muat
8
FASILITAS UNTUK IMPOR
Dikecualikan daripemungutan PPh 22 atasimpor: (PMK 34/2007 STDD PMK 110/2018)
kapal laut
kapal angkutan sungai
kapal angkutan danau dan kapalangkutan penyeberangan
kapal pandu
kapal tunda
kapal penangkap ikan
kapal tongkang dan suku cadangnya,
serta alat keselamatan pelayaran danalat keselamatan manusia yang diimpordan digunakan oleh PerusahaanPelayaran Niaga Nasional atauPerusahaan Penangkapan Ikan Nasional,Perusahaan Penyelenggara JasaKepelabuhan Nasional atau PerusahaanPenyelenggara Jasa Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan Nasional,sesuai dengan kegiatan usahanya;
PPh22 Bea Masuk dibebaskan atas
impor : (PMK 176/2009 STDD PMK 188/2015)
MESIN (4 tahun)
BARANG DAN BAHAN ( 2 s.d. 4 tahun)
Syarat
• Belum diproduksi di dalam negeri.• Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi
yang dibutuhkan.• Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan industri.
BEA MASUK
PPN Dibebaskan bagi impordan penyerahan: (PP 81 Tahun 2015)
bibit dan/atau benih dari perikanan;
pakan ikan;
bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan
barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya;
PPN
Daftar Fasilitas PPN terkait denganAngkutan Laut
9
PP 15 Tahun 2015Bahan Bakar Minyakuntuk kapal tujuan luarnegeri
Tidak dipungut PPN
PP 50 Tahun 2019
pembelian dan sewakapal, jasa kepelabuhanandan perawatan kapal
Tidak dipungut PPN
PP 74 Tahun 2015Jasa kepelabuhanan untukangkutan luar negeri
Dibebaskan PPN
Peraturan Fasilitas Perpajakan
10
PMK 86/PMK.03/2020 stdd PMK 110/PMK.03/2020PMK 9/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Mengatur pemberian:• PPh pasal 21 DTP (1189 KLU)• PPh Final UMKM DTP
• PPh Final usaha jasa konstruksi (DTP untuk WP penerima P3-TGAI)• PPh pasal 22 dibebaskan (721 KLU) (14,75T)• Pengurangan PPh pasal 25 50% (1013 KLU) (14,4T)• Restitusi PPN dipercepat (716 KLU) (5,8T)
PMK 30/PMK.04/2020tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai UntukPengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang MelaksanakanPelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita CukaiMasa fasilitas mulai 9 April s.d. 9 Juli 2020
• Mengatur penundaan pelunasan cukai terhadap pembelianpita cukai sejak tanggal 8 April 2020 s.d. 9 Juli 2020 denganjangka waktu penundaan 90 hari
PMK 31/PMK.04/2020tentang Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona Berlaku mulai 13 April 2020
• Mengatur Insentif tambahan berupa PPN atau PPN dan PPnBM, Bea Masuk, dan Kuota bagi Pengusaha KB/KITE
Perpres 58/2020tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan ImporBerlaku 14 April 2020
• Mengatur penyederhanaan proses impor untuk barang-barang konsumsi dan bahan baku produksi
• Relaksasi perizinan impo rdapat diberikan Rakor yang dipimpin Menko Perekonomian
Terkait Penanganan Dampak Covid-19 bagi
Kegiatan Usaha
PMK 134/PMK.010/2020tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanUntuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Oleh Industri Sektor TertentuYang Terdampak Covid-19 Berlaku mulai 21 September 2020
• Mengatur BM DTP atas impor bahan baku produksi bagiindustri tertentu
List Peraturan Fasilitas Perpajakan untuk Dunia Usaha
Peraturan Masa fasilitas Bentuk Fasilitas
PMK 86/2020 stdtdPMK 110/2020 (Insentif bagi WP Terdampak Pandemi)
s.d. Desember 2020 • PPh pasal 21 DTP • PPh Final UMKM DTP • PPh Final jasa konstruksi DTP P3-TGAI• PPh pasal 22 dibebaskan• Pengurangan PPh pasal 25 50%• Restitusi PPN dipercepat
PMK 31/2020 (Insentif tambahan untuk KB dan KITE)
s.d. dicabut • Penangguhan BM• Pembebasan BM (KITE IKM)• PDRI tidak dipungut• PPN / PPN&PPnBM tidak dipungut
PMK 134/2020(BMDTP Industri terdampak Covid)
s.d. Desember 2020 • BMDTP
PMK 30/2020(penundaan pelunasan cukai terhadap pembelian pita cukai )
8 April 2020 s.d. 9 Juli 2020 • penundaan pelunasan cukai selama 90 hari
PMK 125/2020(PPN DTP untuk impor / penyerahan kertaskoran / majalah)
s.d. Desember 2020 • PPN DTP
TERIMA KASIH
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan
Gedung RM. Notohamiprodjo Lantai 4Komplek Kementerian Keuangan RIJalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta PusatTelp : (021) 3840151
13
LAMPIRAN
14
No BidangUsaha
KBLI Cakupan Produk
Persyaratan Kriteria(PermenKKP 17/2015)
Daerah/Provinsi
1. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut
03111 Semua jenisikan (pisces)kecuali hiu
PMDN yang melaksanakan polausaha perikanantangkap terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221
• Investasi ≥ Rp50 M (lima puluh miliar rupiah)
• Bagi Kapal Perikananberbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak BuahKapal) yang melakukanpenangkapan ikan, wajib100% tenaga kerjaIndonesia
Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara.
2. PenangkapanCrustacea di Laut
03112 Semua jeniscrustacea.
PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI di antara KBLI berikut: 10221, 10293, 10299.
• Investasi ≥ Rp50 M (lima puluh miliar rupiah)
• Bagi Kapal Perikananberbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak BuahKapal) yang melakukanpenangkapan ikan, wajib100% tenaga kerjaIndonesia
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoryakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat
3. PenangkapanMollusca di Laut
03113 Semua jenismollusca
PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal I KBLI di antara KBLI berikut: lo22l, LO293,10299.
• Investasi ≥ Rp50 M (lima puluh miliar rupiah)
• Bagi Kapal Perikananberbendera Indonesia (Nakhoda dan Anak BuahKapal) yang melakukanpenangkapan ikan, wajib100% tenaga kerjaIndonesia
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoryakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.
BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN TAX ALLOWANCE
Berlaku di daerah/provinsi tertentu di Indonesia
Lampiran II
15
No BidangUsaha
KBLI Cakupan Produk
Persyaratan Kriteria(PermenKKP
17/2015)
Daerah/Provinsi
4. Pembesaran IkanLaut
03211 Kerapu, Kakap putih, BawalBintang.
• Investasi ≥ Rp25 M (lima puluh miliar rupiah)
• Paling sedikit 80% hasilproduk diekspor
• Tenaga kerja Paling sedikit 100 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerjaIndonesia
Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, la.mpung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
5. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung
03222 Nila, Patin PMDN yang melaksanakan polausaha perikanantangkap terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221
• Investasi ≥ Rp10 M (lima puluh miliar rupiah)
• Tenaga Kerja paling sedikit 50 orang, dengankomposisi paling sedikit90% tenaga kerjaIndonesia
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.
6 IndustriPembekuan Ikan
10213 • Semuajenis ikan(pisces)kecualihiu.
• Loin Tuna.• Fillet ikan
dasar
• Investasi ≥ Rp25 M (lima puluh miliar rupiah)
• Paling sedikit 50% hasilproduk di ekspor
• Tenaga kerja Paling sedikit 50 orang, dengankomposisi paling sedikit90% tenaga kerjaIndonesia
• Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
• Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo.
• Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku.
BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN TAX ALLOWANCEBerlaku di daerah/provinsi tertentu di IndonesiaLampiran II
16
No BidangUsaha
KBLI Cakupan Produk Persyaratan
Kriteria(PermenKKP
17/2015)
Daerah/Provinsi
7 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
10216 Surimi dan surimibased product,Bakso, Sosis, otak-otak, kaki naga,Siomay, Ekado,fishfinger, crabmeatimitation, fish ball,nugget ikan, fishstick, crab stickchikua, kamapoko
• Investasi ≥ Rp50 M (lima puluh miliar rupiah)
• paling sedikit 50% hasilproduk di ekspor
• Tenaga kerja Paling sedikit 50 orang, dengan komposisipaling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia
Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat.
8 IndustriPengolahan danPengawetan Ikan danBiota Air (BukanUdang) dalamKaleng
10221 • Semua jenis ikan(pisces) kecualihiu.
• Semua jeniscrustacea.
• Semua jenismollusca.
• Ikan kaleng danaoleedloin (tunaatau cakalangkaleng).
• Investasi ≥ Rp30 M (lima puluh miliar rupiah)
• paling sedikit 50% hasilproduk di ekspor
• Tenaga kerja paling sedikit 100 orang, dengan komposisipaling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia
• Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara.
• Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoryakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.
• Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoryakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara
• Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Maluku, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat.
BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN TAX ALLOWANCEBerlaku di daerah/provinsi tertentu di IndonesiaLampiran II
17
No BidangUsaha
KBLI Cakupan Produk
Persyaratan Kriteria(PermenKKP 17/2015)
Daerah/Provinsi
9. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
10222 Semuacakupanproduk yangtermasukdalam KBLI ini.
• Investasi ≥ Rp30 M (lima puluh miliarrupiah)
• paling sedikit 50% hasil produk di ekspor
• Tenaga kerja paling sedikit 100 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo.
10. IndustriPembekuanBiota Air Lainnya
10293 Semua jeniscrustacea.
• Investasi ≥ Rp20 M (lima puluh miliarrupiah)
• paling sedikit 50% hasil produk di ekspor
• Tenaga kerja paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerja Indonesia
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoryakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.
Semua jenismaLlusca
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoryakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.
Udang Bekudan/atauudangbreaded
Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat.
BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN TAX ALLOWANCEBerlaku di daerah/provinsi tertentu di IndonesiaLampiran II
18
No BidangUsaha
KBLI Cakupan Produk
Persyaratan Kriteria(PermenKKP 17/2015)
Daerah/Provinsi
11. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
10299 SemuajenisCrustacea
• Investasi ≥ Rp15 M (lima puluhmiliar rupiah)
• paling sedikit 30% hasil produk di ekspor
• Tenaga kerja paling sedikit 50 orang, dengan komposisi paling sedikit 90% tenaga kerjaIndonesia
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoryakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.
SemuajenisMollusca
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoryakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.
UdangBekudan/atauudangbreaded
Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat
BIDANG USAHA YANG DIBERIKAN TAX ALLOWANCE
Berlaku di daerah/provinsi tertentu di Indonesia
Lampiran II
PP 15 Tahun 2015
Marine Fuel Oil (MFO)380 dan Marine Gas Oil (MGO)sesuai dengan spesifikasi ISO8217 dan/atau spesifikasisebagaimana ditetapkan olehMenteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidangkegiatan minyak dan gas bumi
19
Kapal angkutan luarnegeri
Tidak Dipungut PPN
Angkutan Laut Luar Negeriadalah kegiatan angkutan laut daripelabuhan atau terminal khusus yangterbuka bagi perdagangan luar negeri kepelabuhan luar negeri atau daripelabuhan luar negeri ke pelabuhanatau terminal khusus Indonesia yangterbuka bagi perdagangan luar negeriyang diselenggarakan oleh perusahaanangkutan laut
PP 69 Tahun 2015
20
Perusahaan Pelayaran NiagaNasional
Perusahaan PenangkapanIkan Nasional
Perusahaan PenyelenggaraJasa KepelabuhananNasional
Perusahaan PenyelenggaraJasa Angkutan Sungai, Danau, dan PenyeberanganNasional
Tidak Dipungut PPN
Diimpor olehdan diserahkankepada
Kapal laut, kapalangkutan sungai, kapaltunda, kapal tongkang
suku cadang kapallaut, suku cadangkapal angkutan
sungai, suku cadang kapalangkutan danau dan kapalangkutan penyeberangan, sukucadang kapal penangkap ikan, suku cadang kapal pandu, sukucadang kapal tunda, dan sukucadang kapal tongkang sertaalat keselamatan pelayaran danalat keselamatan manusia
PP 69 Tahun 2015
21
Tidak Dipungut PPN
Diterimaoleh
Perusahaan Pelayaran NiagaNasional
Perusahaan PenangkapanIkan Nasional
Perusahaan PenyelenggaraJasa KepelabuhananNasional
Perusahaan PenyelenggaraJasa Angkutan Sungai, Danau, dan PenyeberanganNasional
Jasa Persewaan Kapal
Jasa kepelabuhan:
Jasa perawatan ataureparasi (docking) kapal
Jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda dan jasatambat
PP 74 Tahun 2015
22
Badan Usaha Pelabuhan
Angkutan laut luar negeri
Jasa kepelabuhan:- Jasa labuh, jasa pandu,
jasa tunda dan jasatambat
- Jasa bongkar muat petikemas dari kapal sampaike lapangan penumpukandan/atau dari lapanganpenumpukan sampai kekapal
Dibebaskan PPN
Kapal yang dioperasikanperusahaan angkutanlaut nasional
tidak mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia
Kapal yang dioperasikanperusahaan angkutan laut luarnegeri
tidak mengangkut penumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di wilayah Indonesia; dan
negara tempat kedudukan perusahaan angkutan laut asing tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap Kapal angkutan laut Indonesia berdasarkan asas timbal balik
PMK 80/PMK.03/2012
23
Jasa Angkutan Umum di Air Yang Tidak Dikenai PajakPertambahan Nilai meliputi:
jasa angkutan umum di laut;
jasa angkutan umum di sungai dan danau; dan
jasa angkutan umum penyeberangan
Jasa angkutan umum merupakan kegiatan pemindahan orang dan/ataubarang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, dalam 1 (satu) perjalanan atau lebih dari 1 (satu) perjalanan, dari suatu pelabuhan kepelabuhan lain, dengan dipungut bayaran
PMK 193/PMK.03/2015
24
RKIP dapat diajukan perubahan (Pasal 8 ayat (1)) dalam hal terdapat:
perubahan jenis barang;
perubahan jumlah barang;
perubahan pelabuhan dalam hal impor; dan/atau
perubahan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan alat angkutan tertentu dan/atau JasaKena Pajak terkait alat angkutan tertentu dalam halpenyerahan.